Laporan kunker Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Sultra 17-19 Des 2012

1

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VIII DPR RI KE PROVINSI SULAWESI TENGGARA

17-19 DESEMBER 2012

KOMISI VIII DPR RI JAKARTA 2012

Laporan kunker Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Sultra 17-19 Des 2012

2

DAFTAR ISI

nama Tim Kunker Sulawesi Tenggara

BAB I Pendahuluan

A. Dasar Legalitas Kunjungan Kerja

B. Maksud dan Tujuan

C. Profil Provinsi Sulawesi Tenggara

BAB II Hasil Kunjungan Kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara

A. Bidang Agama

B. Bidang Sosial

C. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

D. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

E. Bidang Pengelolaan Infaq Dan Shodaqoh

F. Bidang Penanggulangan Kemiskinan

BAB III Penutup

Laporan kunker Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Sultra 17-19 Des 2012

3

DAFTAR NAMA ANGGOTA TIM KUNKER

NO N A M A NO ANGG KET

1. H. GONDO RADITYO GAMBIRO, MBA A-507F-PD KETUA TIM/ WAKET KOMISI

VIII

2. H.SYOFWATILLAH MOHZAIB,S.Sos A-438/PD ANGGOTA

3. HJ. YETTI HERYATI, SH,BA A-465PD ANGGOTA

4. IR.H.MUHAMMAD BAGHOWI,MM 492-/PD ANGGOTA

5. DRS.H.MAHRUS MUNIR 525/PD ANGGOTA

6. HJ.ADJI FARIDA PADMO A-536/PD ANGGOTA

7. DRS.H. HUMAEDI A-204/F-PG ANGGOTA

8. H. MUHAMMAD LUTFI A-254/F-PG ANGGOTA

9. H. MUHAMMAD OHEO SINAPOY A-270/F-PG ANGGOTA

10. KETUT SUSTIAWAN A-338/FDIP ANGGOTA

11. INA AMMANIA A-64/FPDIP ANGGOTA

12. IR.H. ABDUL AZIS SUSENO,MT A-90/F-PKS ANGGOTA

13. M.NASIR DJAMIL, S.Ag A-44/F-PKS ANGGOTA

14. H. AMRAN, SE A-142/PAN ANGGOTA

15. PROF.DR.H.ALI MASCHAN MOESA,

M.Si

A-165/F-KB ANGGOTA

16. KH. ASEP AHMAD MAOSHUL

AFFANDY

A-298/F-

PPP

ANGGOTA

17. DR. SUMARJATI ARJOSO, SKM A-32/GER ANGGOTA

18. ELIEN MULYANI SEKRETARIAT

19. YUSUP KAMALUDIN SEKRETARIAT

20. MIFTAHUL JANAH TENAGA AHLI

Laporan kunker Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Sultra 17-19 Des 2012

4

BAB I

PENDAHULUAN

I. DASAR

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, Pasal 21, dan Pasal 23 tentang Tugas DPR RI bidang Legislasi, Budget, dan Pengawasan

2. UU. No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD 3. Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR-RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib DPR RI :

a. Pasal 4 fungsi DPR RI ; b. Pasal 5 ayat (3) bahwa Fungsi pengawasan sebagaimana di maksud dalam

pasal 4 ayat (1) huruf C dilaksanakan melalui pengawasan atas undang-undang dan APBN;

c. Pasal 6 tentang tugas dan wewenang DPR RI 4. Keputusan rapat Komisi VIII DPR RI pada tanggal 20 November 2012

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

a. Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI dimaksudkan untuk menjalin komunikasi intensif antara DPR RI, khususnya Komisi VIII DPR RI dengan daerah, baik Pemerintah Daerah maupun lembaga kemasyarakatan berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan penyelenggaraan penanggulangan bencana; Selain itu kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI melaksanakan fungsi pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, termasuk terhadap APBN, sebagaimana Tata Tertib DPR RI pasal 5 ayat (3) khususnya dana dekonsentrasi, serta menggali dan menyerap aspirasi daerah dari unsur Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

2. TUJUAN

Mendapatkan masukan berupa data faktual tentang pelaksanaan program pembangunan secara umum dan khususnya bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak serta pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah.

III. OBJEK KUNJUNGAN KERJA Menuju kantor Gubernur Prov.Sultra

Laporan kunker Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Sultra 17-19 Des 2012

5

Pertemuan dengan Gubernur, Ketua DPRD, Walikota, Ka.Kanwil Kemenag serta jajarannya, Kadinsos serta jajaran nya, SKPD terkait, Karo PP dan KB, Kepala BPBD, Kepala BAZDA, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, Provinsi Sulawesi Tenggara, diakhiri penyerahan bantuan secara simbolis kepada : 1. MIS Nurul Falah Rp.95.200.000,- 2. MIS Baburrahman Samaturu Rp.95.200.000,- 3. Panti Asuhan Al Fitrah Rp. 4. Bantuan BNPB...

Peninjauan ke : 1. MAN I 2. STAIN Sultan Qaimuddin

PROFIL PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Negara Indonesia

Hari jadi 22 September 1964

Dasar hukum UU 13/1964

Ibu kota Kendari

Koordinat 6º 30' - 2º 30' LS 120º 30' - 124º 50' BT

Pemerintahan

- Gubernur Nur Alam, SE

- DAU Rp. 700.836.557.000,-(2011)[1]

Luas

- Total 38.140 km2

Populasi (2010)[2]

- Total 2.230.569

- Kepadatan 58,5/km²

Demografi

- Suku bangsa Buton (23%), Bugis (19%),Tolaki (16%), Muna (15%)

- Agama Islam 95%, Kristen, Hindu

- Bahasa Bahasa Indonesia

Laporan kunker Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Sultra 17-19 Des 2012

6

Zona waktu WITA

Kabupaten 10

Kota 2

Kecamatan 104

Desa/kelurahan 1.529

Lagu daerah Peia Tawa-tawa

Situs web www.sultraprov.go.id

Sulawesi Tenggara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang beribukotakan Kendari. Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi, secara geografis terletak di bagian selatan garis khatulistiwa di antara 02°45' - 06°15' Lintang Selatan dan 120°45' - 124°30' Bujur Timur serta mempunyai wilayah daratan seluas 38.140 km² (3.814.000 ha), Luas Perairan 114.879 Km2, Jumlah Penduduk + 2,27 Juta Jiwa, Terdiri Dari 10 Kabupaten Dan 2 Kota, Panjang Garis Pantai ± 1.740 Km, Jumlah Pulau 651 Buah, 361 Pulau Mempunyai Nama, 290 Pulau Belum Mempunyai Nama,

Sejarah

Sulawesi Tenggara awalnya merupakan nama salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara dengan Kendari sebagai ibukota kabupaten. Sulawesi Tenggara ditetapkan sebagai Daerah Otonom berdasar Perpu No. 2 tahun 1964 Juncto UU No. 13 Tahun 1964. Pada awalnya terdiri atas 4 (empat) kabupaten, yaitu:Kabupaten Kendari, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton denganBau-bau sebagai ibukota provinsi. Namun, karena suatu hal ibukota provinsi berganti menjadi di Kendari. Setelah pemekaran, Sulawesi Tenggara mempunyai 10 kabupaten dan 2 kota. Demografi

Pada tahun 1990 jumlah penduduk Sulawesi Tenggara sekitar 1.349.619 jiwa. Kemudian tahun 2000 meningkat menjadi 1.776.292 jiwa dan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik tahun 2005 adalah sejumlah 1.959.414 jiwa.

Laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Tenggara selama tahun 1990-2000 adalah 2,79% per tahun dan tahun 2004-2005 menjadi 0,02%.[rujukan?] Laju pertumbuhan penduduk menurut kabupaten selama kurun waktu 2004-2005 hanya kota Kendari danKabupaten Muna yang menunjukan pertumbuhan yang positif, yaitu 0,03 % dan 0,02 % per tahun, sedangkan kabupaten yang lain menunjukkan pertumbuhan negatif.

Struktur umur penduduk Sulawesi Tenggara pada tahun 2005, penduduk usia di bawah 15 tahun 700.433 jiwa (35,75%) dari total penduduk, sedangkan penduduk perempuan mencapai 984.987 jiwa (20.27%) dan penduduklaki-laki mencapai 974.427 jiwa (49,73%). Perekonomian

Beberapa komoditi unggulan Sulawesi Tenggara, antara lain:

1. Pertanian, meliputi: kakao, kacang mede, kelapa, cengkeh, kopi, pinang lada dan vanili

Laporan kunker Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Sultra 17-19 Des 2012

7

2. Kehutanan, meliputi: kayu gelondongan dan kayu gergajian 3. Perikanan, meliputi: perikanan darat dan perikanan laut 4. Peternakan, meliputi: sapi, kerbau dan kambing 5. Pertambangan, meliputi: aspal[3] , nikel, emas, marmer, batu

setengah permata, onix, batu gamping dan tanah liat 6. Pariwisata, meliputi:

Wisata sejarah, seperti: Benteng Keraton Buton, di Kota Baubau yang merupakan benteng terluas di dunia; Istana Malige, di Kota Baubau dengan arsitektur khas Suku Buton dan merupakan

bangunan adat yang tidak menggunkan paku; Kasulana Tombi, di Kota Baubau yang merupakan bekas tiang

bendera Kesultanan Buton yang umurnya lebih dari tiga abad; Masjid Agung Keraton Buton (Masigi Ogena), di Kota Baubau yang merupakan

masjid pertama yang berdiri di Sulawesi Tenggara; Kampua, di Kota Baubau yang merupakan mata uang Kerajaan dan Kesultanan

Buton.

Wisata budaya, seperti:

Tenunan Buton di kota Baubau, Kabupaten Buton dan Kabupaten Buton Utara; Tenun Ikat di Kabupaten Wakatobi; Tari Lariangi dari Kabupaten Wakatobi; Tari Balumpa dari Kabupaten Wakatobi; Pekande-kandea, upacara adat masyarakat Buton Raya (Kabupaten

Buton, Kabupaten Buton Utara, Kota Baubau, Kabupaten Wakatobi); Pengrajin Besi, di Binongko, Kabupaten Wakatobi; Upacara Adat Posuo (Masyarakat Buton Raya); Upacara Adat Kabuenga, dari Kabupaten Wakatobi; Upacara Adat Karia, dari Wangi-wangi di Kabupaten Wakatobi; Upacara Adat Mataa, dari Kabupaten Buton; Upacara Adat Tururangiana Andala, dari Pulau Makassar di Kota Baubau; Layang-layang tradisional Khagati, dari Kabupaten Muna; Tari Lumense, dari Kabaena di Kabupaten Bombana; Aduan Kuda, dari Kabupaten Muna; Upacara Adat Religi Goraana Oputa, oleh masyarakat Buton Raya; Upacara Adat Religi Qunua, oleh masyarakat Buton Raya; Gambus dan Dole-dole, alat musik khas masyarakat Buton Raya; Atraksi Perahu Naga, di Kota Baubau; Tari Lulo Alu, dari Kabaena Kabupaten Bombana; Upcara adat Bangka Mbule Mbule di Kabupaten Wakatobi.

Wisata alam, seperti:

Laporan kunker Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Sultra 17-19 Des 2012

8

Taman Nasional Wakatobi, di Kabupaten Wakatobi yang merupakan surga bawah laut segitiga karang dunia yang memiliki spesies terumbu karang sebanyak 750 dari 850 spesies karang dunia;

Pantai Nirwana, di Kota Baubau; Pantai Lakeba, di Kota Baubau; Gua Moko, di Kota Baubau; Gua lakasa, di Kota Baubau; Pantai Kamali, di Kota Baubau; Wantiro, di Kota Baubau; Hutan Tirta Rimba, di Kota Baubau; Batu Poaro, di Kota Baubau; Gua Kaisabu, di Kota Baubau; Lagawuna, di Kota Baubau; Air Terjun Samparona, di Kota Baubau; Hutan Lambusango, di Kabupaten Buton yang memiliki keanekaragaman hayati

baik flora dan fauna yang endemik diantaranya Anoa; Suaka Margasatwa Buton Utara, di Kabupaten Buton Utara; Cagar Alam Wakonti, di Kota Baubau; Permandian Bungi, di Kota Baubau; Kali Baubau, di Kota Baubau; Kolagana, di Kota Baubau; Sulaa, di Kota Baubau; Wisata Bawah Laut Basilika, di Kabupaten Buton yang merupakan kawasan

pengembangan terpadu BASILIKA (Pulau Batauga, Pulau Siompu, Pulau Liwutongkidi dan Pulau Kadatua). Tujuannya adalah untuk mengembangkan objek wisata bahari (bawah laut) di kabupaten yang kaya dengan aneka wisata baharinya itu;

Baubau Letter, di Kota Baubau; Sungai Tamborasi yang merupakan sungai terpendek di dunia yang terletak

di Kabupaten Kolaka; Air Terjun Moramo, di Kabupaten Konawe Selatan; Goa Kobori, di Kabupaten Muna; Danau Napabale, di Kabupaten Muna; Kaburaburana, air terjun bertingkat di Kabupaten Buton. Pantai Batu Gong di Kabupaten Konawe Pantai Toronipa di Kabupaten Konawe Permandian Cekdam di kabupaten Konawe Pantai Nambo di Kota Kendari Pulau Sagori, di Kabupaten Bombana Goa Batu Buri di Kabupaten Bombana

kabupaten dan kota

No. Kabupaten/Kota Ibu kota

1 Kabupaten Bombana Rumbia

Laporan kunker Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Sultra 17-19 Des 2012

9

2 Kabupaten Buton Pasarwajo

3 Kabupaten Buton Utara Buranga

4 Kabupaten Kolaka Kolaka

5 Kabupaten Kolaka Utara Lasusua

6 Kabupaten Konawe Unaaha

7 Kabupaten Konawe Selatan Andolo

8 Kabupaten Konawe Utara Wanggudu

9 Kabupaten Muna Raha

10 Kabupaten Wakatobi Wangi-Wangi

11 Kota Bau-Bau -

12 Kota Kendari -

Lima Agenda Pembangunan Daerah Tahun 2008-2013 adalah : Agenda Pertama :Pengembangan Kualitas Sumberdaya Manusia, diarahkan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan; Agenda Ke Dua :Revitalisasi Pemerintahan Daerah, diarahkan untuk melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance); Agenda Ke Tiga :Pembangunan Ekonomi, diarahkan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat dalam bentuk bebas dari kemiskinan, pengangguran, kekurangan pangan, sandang dan papan sebagai akibat dari rendahnya tingkat pendapatan; Agenda Keempat :Pembangunan Kebudayaan, diarahkan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam pengelolaan keragaman budaya dan kekayaan budaya daerah serta meningkatkan apresiasi terhadap seni budaya daerah dan situs budaya daerah Agenda Kelima :Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Dasar, diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial budaya masyarakat dalam kerangka pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah dan antar wilayah.

Laporan kunker Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Sultra 17-19 Des 2012

10

BAB II HASIL KUNJUNGAN KERJA KOMISI VIII DPR RI

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20 ayat (1) menyatakan, bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sebagaimana tersebut di awal Laporan ini, Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 menyatakan, bahwa ”Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi ini diimplementasikan termasuk melalui, Komisi VIII sebagai alat kelengkapan Dewan yang bermitra kerja dengan Kementerian Agama RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencara (BNPB).

Atas dasar landasan konstitusional di atas, Komisi VIII DPR-RI melaksanakan

tugas-tugasnya dalam bidang legislasi (Menyusun RUU Inisiatif); anggaran (membahas dan menetapkan APBN bersama Pemerintah), Paralel dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). Pasal 2 ayat (1) Kementerian negara-lembaga menyusun RKA-KL berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah. Pasal 3 ayat (2) dalam RKA–KL diuraikan visi, misi, tujuan, kebijakan, program, hasil yang diharapkan,kegiatan dan keluaran yang diharapkan. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwa program anggaran dalam RKA –KL diuraikan biaya untuk program dan kegiatan untuk tahun anggaran yang direncanakan yang dirinci menurut jenis belanja, perkiraan maju untuk tahun berikutnya serta sumber dan sasaran pendapatan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. Pada fungsi pengawasan, DPR RI mengadakan pengawasan atas pelaksanaan UU dan APBN dalam pembangunan. Pada fungsi pengawasan ini, Komisi VIII DPR-RI antara lain melakukan kunjungan kerja reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2012-2013, salah satunya ke Provinsi Sulawesi Tenggara; dengan gambaran sebagai berikut :

A. Bidang Keagamaan di provinsi Sulawesi Tenggara

Tujuan pembangunan bidang agama a) Meningkatnya pembinaan dan pemantapan keluarga agamis; b) Meningkatnya pengembangan keluarga sakinah; c) Meningkatnya pengkajian dan pembinaan produk halal; d) Meningkatnya pembinaan dan Pengembangan ibadah sosial; e) Meningkatnya pembinaan dan peNgembangan kemitraan umat; f) Meningkatnya mutu pelayanan ibadah haji dan umroh; g) Meningkatnya mutu pelayanan zakat dan wakaf; h) MeningkAtnya mutu madrasah dan pendidikan Agama Islam pada sekolah umum; i) Meningkatnya mutu Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren;

Laporan kunker Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Sultra 17-19 Des 2012

11

j) Meningkatnya mutu pendidikan Agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid;

k) Meningkatnya kerukunan hidup umat beragama.

ALOKASI APBN PADA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

TAHUN 2009-2012

NO. TAHUN ALOKASI ANGGARAN (RP.)

1. 2009 244.276.469.000,-

2. 2010 303.680.972.000,-

3. 2011 301.930.219.000,-

4. 2012 421.788.330.000,-

ALOKASI DAN REALISASI APBN KANWIL KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2009-2012

TAHUN/JENIS BELANJA PAGU ANGGARAN

(RP.) REALISASI (RP.)

SISA ANGGARAN (RP.)

%

2009 - BELANJA PEGAWAI - BELANJA BARANG - BELANJA MODAL - BANTUAN SOSIAL

125.065.338.000,-

33.953.487.000,- 27.553.806.000,- 57.703.838.000,-

125.581.687.643,-

30.560.155.004,- 26.597.044.090,- 50.598.570.960,-

516.349.643,-

3.393.331.996,- 956.761.910,-

7.105.267.040,-

100,41

90,01 96,53 87,69

JUMLAH 244.276.469.000,- 233.337.457.697,- 10.939.011.303,- 95,52

2010 - BELANJA PEGAWAI - BELANJA BARANG - BELANJA MODAL - BANTUAN SOSIAL

171.609.350.000,-

49.478.051.000,- 33.124.037.000,- 49.469.534.000,-

171.547.317.553,-

44.954.713.491,- 31.949.581.983,- 43.701.295.250,-

62.032.447,-

4.523.337.509,- 1.174.455.017,- 5.768.238.750,-

99,96 90,86 96,45 88,34

JUMLAH 303.680.972.000,- 292.152.908.277,- 11.528.063.723,- 96,20

2011 - BELANJA PEGAWAI - BELANJA BARANG - BELANJA MODAL - BANTUAN SOSIAL

170.379.749.000,-

40.670.975.000,- 39.499.990.000,- 51.379.505.000,-

171.899.066.829,-

37.318.261.503,- 38.169.628.912,- 49.810.171.750,-

1.519.317.829,- 3.352.713.497,- 1.330.361.088,- 1.569.333.250,-

100,89

91,76 96,63 96,95

JUMLAH 301.930.219.000,- 297.197.128.994,- 4.733.090.006,- 98,43

2012 (SEMESTER I) - BELANJA PEGAWAI - BELANJA BARANG - BELANJA MODAL - BANTUAN SOSIAL

217.448.497.000,-

83.023.107.000,- 50.814.895.000,- 70.501.831.000,-

95.649.833.977,- 25.453.742.096,- 10.645.869.250,- 27.518.166.000,-

121.798.663.023,-

57.569.364.904,- 40.169.025.750,- 42.983.565.000,-

43,99 30,65 20,95 39,03

JUMLAH 421.788.330.000,- 159.267.611.323,- 262.520.718.677,- 37,76

Laporan kunker Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Sultra 17-19 Des 2012

12

No Kabupaten/Kota Islam Protestan Katolik Hindu Budha Lainnya

1 Buton 282.174 1.257 1.592 650 792 -

2 Muna 268.049 1.395 4.882 6.480 1.962 -

3 Konawe 231.100 7.651 1.199 10.117 3.006 -

4 Kolaka 257.836 8.349 4.134 1.357 978 -

5 Konawe Selatan 258.289 4.523 4.325 18.798 3.117 -

6 Bombana 125.446 884 38 1.809 228 -

7 Wakatobi 92.922 - - - - -

8 Kolaka Utara 141.751 340 672 - - -

9 Buton Utara 60.958 131 167 - - -

10 Konawe Utara 53.651 421 294 2.931 210 -

11 Kota Kendari 183.738 106 5.150 216 2.743 -

12 Kota Bau-bau 122.977 797 915 2.367 794 -

2.078.891 25.854 23.368 44.725 13.830 -

DATA JUMLAH PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTA, DAN AGAMA YANG DIANUT DI PROVINSI

SULAWESI TENGGARA, TAHUN 2012

Jumlah

DATA STATISTIK JAMAAH HAJI PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2009 – 2012

TAHUN QUOTA HAJI

LAKI- LAKI PEREMPUAN JUMLAH

2009 633 1.061 1.694

2010 64 1.154 1.799

2011 718 1.128 1.846

2012 639 1.053 1.692

B. Bidang Sosial

Untuk Sarana dan Prasarana yang ada Saat ini Dinas Sosial memiliki Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan sebagai berikut : Panti Sosial Asuhan Anak dan Remaja, Panti Sosial Bina Rungu Wicara, Panti Sosial Tresna Werdha

Laporan kunker Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Sultra 17-19 Des 2012

13

sejak tahun 2012 ini Ada 2 panti yaitu Panti Sosial Bina Rungu Wicara dan Panti Sosial Tresna Werdha (panti Jompo)Pengelolaannya dikembalikan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Statusnya berubah menjadi UPT Pusat sejak tahun 2012 dana Dekonsentrasi pada Dinas Sosial digunakan untuk membiayai

1. Sekretariat jenderal sebesar Rp. 570.066.000 diperuntukkan untuk kegiatan : Perencanaan, penganggaran dan Penyuluhan Sosial.

2. Kegiatan pemberdayaan & Penanggulangan Kemiskinan sebesar Rp. 9.019.996.000,- dialokasikan untuk membiayai Kegiatan : Pemberdayaan Fakir Miskin, penanggulangan Masyarakat Terpencil, Pengembangan Kelembagaan masyarakat, penanggulangan Kemiskinan Desa dan Kota .

3. Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sebesar Rp. 1.969.635.000,- dialokasikan untuk membiayai Kegiatan : Rehabilitasi Korban Napza, Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan, Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Rehabilitasi perlindungan Sosial Anak dan pelayanan Sosial Lanjut Usia.

4. Kegiatan perlindungan dan Jaminan Sosial Sebesar Rp. 5.738.059.000, dialokasikan untuk membiayai Kegiatan : Penanggulangan Korban Bencana Alam, Penanggulangan Korban bencana Sosial, Penanggulangan Korban Tindak kekerasan dan pekerja Migran , Pengelolaan Sumber dana Sosial dan Asuransi Kesejahteraan Sosial.

Dalam penanganan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat telah dilaksanakan kegiatan Pembentukan KUBE tahun 2008 telah dibantu sebanyak 2.382 KK, tahun 2009 sebanyak 2.630 KK, tahun 2010 2.555 KK dan Tahun 2011 sebanyak 1.100 KK serta tahun 2012 sebanyak 1.710 KK untuk memperhatikan para Perintis Kemerdekaan, keluarga veteran telah dilakukan berbagai program diantaranya : Rehabilitasi Taman Makam pahlawan baik Provinsi maupun Kabupaten, Kegiatan Ziarah Wisata bagi Siswa SD sebagai bentuk penanaman nilai kepahlawanan sejak Dini, Pemberian Bantuan Bagi Para Keluarga Perintis Kemerdekan pada peringata Kemerdekaan Indonesia

C. Bidang Pemberdayaan Perempuan Program prioritas di bidang pemberdayaan perempuan yang telah dilaksanakan pada tahun 2009, 2010, 2011 dan tahun 2012 meliputi ;

1. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 2. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 3. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 4. Program Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan

Kinerja bidang pemberdayaan Perempuan: a) Posisi pemberdayaan perempuan di lembaga eksekutif, Perempuan yang

menduduki jabatan struktural eselon II 5 (lima) orang, menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

b) Lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan berupa Badan setingkat eselon II yang dilengkapi dengan bidang setingkat eselon III dan eselon IV

c) Telah dilaksanakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sulawesi Tenggara sudah

Laporan kunker Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Sultra 17-19 Des 2012

14

telah dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Gugus Tugas TPPO.

d) Pemahaman pejabat dan masyarakat terhadap Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sejauh ini sudah mulai meningkat, dibuktikan dengan adanya inisiatif dewan untuk menerbitkan Peraturan Daerah tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perlindungan Perempuan dan Anak pada tahun 2013 yang akan datang.

Bidang Perlindungan Anak (BPPKB Provinsi Sulawesi Tenggara Program prioritas di bidang Perlindungan Anak yang telah dilaksanakan pada tahun 2009, 2010, 2011 dan tahun 2012 meliputi ;

1. Program Penguatan Kelembagaan Anak 2. Program Peningkatan Pendidikan Usia Dini 3. Program Pengembangan Hak Anak

Kinerja Bidang Perlindungan Anak:

a) Sosialisasi UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak b) Pembentukan Forum Anak Daerah sebagai wadah partisipasi anak c) Penyelenggaran Temu Anak sebagai rangkaian Peringatan Hari Anak dan

mendorong pemenuhan gizi anak sebagai salah satu hak anak d) Kelembagaan yang menangani masalah anak di Provinsi Sulawesi Tenggara saat

ini sudah terbentuk Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan untuk perlindungan dari kekerasan telah terbentuk Lembaga Layanan Terpadu atau P2TP2A.

Permasalahan bidang perlindungan Anak, dimana KPAID di Sulawesi Tenggara sampai saat ini belum terbentuk, masalah yang menghambat adalah Lembaga Sosial Masyarakat yang khusus fokus pada masalah perlindungan anak belum ada D. Bidang Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah terbentuk di tingkat provinsi dan 12 kabupaten/kota di SULTRA Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengatasi bencana selama ini antara lain : Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana, Penyiapan logistik dan peralatan Penaggulangan Bencana, Peningkatan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana, Menyiapkan penganggaran yang memadai, Pemantauan dan pendampingan dalam Penanggulangan Bencana, Pemenuhan kebutuhan hak-hak masyarakat korban bencana, Perbaikan sarana prasarana pasca bencana, Pemulihan sosial ekonomi masyarakat pasca bencana. Kendala yang dihadapi dalam penanggulangan bencana:

1. Kualitas dan kuantitas SDM Penanggulangan Bencana masih terbatas. 2. Belum tersedianya Gudang logisitik dan peralatan , Garasi, Pusdalops dan

peralatan komunikasi lainnya.

Laporan kunker Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Sultra 17-19 Des 2012

15

3. Alokasi anggaran yang masih minim dan belum tersedianya Dana Siap Pakai (DSP) OnCall di BPBD.

4. Koordinasi dengan lembaga/instansi, dunia usaha terkait belum berjalan dengan baik.

5. Berbagai dokumen perencanaan, prosedur tetap, Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana belum tersedia.

E. BIDANG PENGELOLAAN INFAQ DAN SHODAQOH (Biro Kesra Setda Prov.

Sultra) Dalam 3 tahun terakhir, Bazda Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengumpulkan Dana sebesar Rp. 969.145.114,- (November 2010 s/d Desember 2012) dan telah di-tassharrufkan kepada Mustahik Asnaf Penerima sesuai dengan ketentuan Syariah Pengalokasian dana zakat, infaq dan shadaqah sampai dengan Desember 2012 Sebesar rp. 717.600.000,- meliputi :

1. Bantuan kepada Yayasan/Lembaga Pendidikan Islam dan Pondok Pesantren; 2. Bantuan Rehabilitasi Rumah Ibadah (Masjid); 3. Bantuan Bedah Rumah Kumuh; 4. Bantuan Modal Usaha bagi penyandang cacat dan ekonomi lemah; 5. Bantuan Bea Siswa miskin untuk pelajar dan mahasiswa; 6. Bantuan Guru Mengaji; 7. Bantuan Imam masjid; 8. Bantuan Daging Hewan Qurban,kepada Fuqara-Masakin pada hari Raya Idul Adha. 9. Bantuan Konsumtif bagi fakir dan miskin; 10. Bantuan kepada para pengemudi golongan I dan II lingkup Sekretariat Daerah

Prov. Sultra

F. BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN (TKPKD Prov. Sultra) Penanggulangan kemiskinan dirumuskan dalam program unggulan daerah, yaitu Program “Bahteramas” yang meliputi tiga kegiatan utama, yaitu :

1. Pelayanan Kesehatan Gratis; 2. Bantuan Operasional Pendidikan; 3. Dana Block Grant (100 Juta per Desa/Kelurahan per tahun) Untuk pelayanan kesehatan gratis pada tahun 2011, disediakan anggaran sebesar Rp. 6,59 Miliar melalui APBD untuk dana klaim rumah sakit dan bantuan kepada puskesmas, dari kegiatan ini terjadi peningkatan kunjungan ke Rumah Sakit maupun Puskesmas (pada tahun 2011, terdapat 43.354 kasus kunjungan rawat jalan di Puskesmas)

Laporan kunker Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Sultra 17-19 Des 2012

16

Alokasi APBD untuk BOP tahun 2011-2012

NO

URAIAN PAGU 2010 REALISASI 2010 PAGU 2011 REALISASI 2011

TOTAL ANGGARAN 85.358.090.390 84.972.501.000 92.424.041.360 85.839.779.360

1 ADM, OPERASIONAL, LOKAKARYA, MONEV BOP 1.573.202.390 1.572.732.000 3.326.614.360 3.136.614.360

2 BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) SMA 32.469.888.000 32.154.419.000 33.971.642.000 29.788.862.500

3 INSENTIF GURU SD, SMP, SMA SEDERAJAT 51.000.000.000 50.930.700.000 50.785.500.000 47.760.000.000

4 BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) TK 315.000.000 314.650.000 4.340.285.000 5.154.302.500

Sedangkan penyerapan dana Blockgrant tahun 2010-2011

NO. TAHUN PENYERAPAN DANA

(Rp) %

1. 2. 3. 4.

2008 2009 2010 2011

82.080.000.000,- 52.825.000.000,-

111.350. 000.000,- 177.105.000.000,-

92,50 26,42 55,64 89,45

JUMLAH 423.360.000.000,-

Dalam rangka koordinasi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara, telah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 650 Tahun 2010. Pembentukan TKPKD di tingkat Provinsi telah pula ditindaklanjuti di tingkat kabupaten/kota, sehingga saat ini seluruh kabupaten/kota di Sultra telah dibentuk TKPKD Kabupaten/Kota. Untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara, maka pada tahun 2012 ini telah disusun Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) yang mana dokumen merupakan revisi dari dokumen sebelumnya dan diharapkan SPKD tersebut dapat bersinergi dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan di tingkat nasional, terutama dalam rangka penetapan Dokumen Master Plan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) yang saat ini disusun oleh Bappenas dan telah masuk pada tahap finalisasi.

Laporan kunker Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Sultra 17-19 Des 2012

17

BAB III

PENUTUP Sebagaimana disampaikan dalam forum pertemuan dan kunjungan lapangan di Provinsi sulwesi Tenggara daatdisampaikan beberapa catatan berikut:

1. Hendaknya Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki Grand design pendidikan akhlak dan mengajarkan tentang nasionalisme; sebagai grand design dalam Pendidikan bagi anak bangsa agar warga bangsa terhindar dari ideology-ideologi yang menyimpang;

2. Hendaknya kepada steakholders di bidang pendidikan juga meningkatkan kualitas pendidikan melalui beberapa hal antara lain peningkatan kecerdasan emosi/tazkiyah anak didik, kecerdasan IQ/taklim seperti Tilawah (baca tulis) dimana sebuah penelitian menyebutkan hanya 29 % kecerdasan IQ menentukan kesusksesan seseorang, sedangkan selebihnya kesuksesan seseorang ditentukan oleh kecerdasan emosi (kesabaran, keuletan dan kesabaran);

3. Hendaknya Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan perhatian terhadap pensertifikatan tanah-tanah wakaf dengan menganggarkannya, hal ini dilakukan atas dasar keprihatinan banyaknya tanah wakaf yang belum tersertifikatkan, sehingga hal ini mempersulit pemanfaatan tanah-tanah wakaf secara maksimal;

4. Terkait permasalahan pengungsi Timor Timur tahun 1999 yang masih berada di Provinsi Sulawesi Tenggara, disebutkan mencapai 59.000 KK di Prov Sulawesi Tenggara, harus dilakukan langkah-langkah konkrit oleh pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara antara lain: pertama dengan penguncian data pengungsi untuk menghindari penggelembungan data, kedua disalurk.annya program program pengentasan Kemiskinan seperti Program Kelompok Usaha Bersama (Kube), serta Komisi VIII DPR RI akan melakukan Rapat Kerja dengan Pemerintah untuk mencari solusi penelesaiannya.

Demikianlah Laporan ini di buat semoga dapat menjadi informasi yang bermanfaat,

kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran Kunjungan Kerja sebagai pelaksanaan tugas konstitusional ini khususnya kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, kami ucapkan terima kasih.

Wallahu A’lam Bisshawab