LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VII DPR RI

UNTUK PENINJUAN PENGOLAHAN LIMBAH B3 DI KOTA BATAM, PROVINSI

KEPULAUAN RIAU

MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2018-2019 TANGGAL 30 NOPEMBER SD 2 DESEMBER 2018

SEKRETARIAT KOMISI VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA, 15 NOPEMBER 2018

I. PENDAHULUAN

Batam mulai dikembangkan sejak awal tahun 1970-an sebagai basis logistik

dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh pertamina. Kemudian

berdasarkan Kepres No. 41 tahun 1973, pembangunan Batam dipercayakan kepada

lembaga pemerintah yang bernama Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam atau

lebih dikenal dengan Otorita Batam. Pulau Batam pada Era Orde Baru dijadikan

Otorita Khusus yang diarahkan untuk menampung luberan kegiatan ekonomi

Singapura. Indonesia.

Kota Batam merupakan salah satu kota/kabupaten berkembang di Indonesia.

Kota Batam memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan kota/kabupaten yang

lain yakni dengan adanya Hak Pengelolaan (HPL) yang dilaksanakan oleh Badan

Pengusahaan Kawasan Kota Batam yang dikenal dengan BP Batam sebelumnya

bernama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau Otorita Batam.

Batam yang diarahkan untuk menampung luberan kegiatan ekonomi Singapura

dalam perkembangannya menjadi halaman belakang kota Singapura menghadapi

persoalan serius dalam tata kelola lingkungan.

Berbagai kegiatan industri dan pengembangannya yang dilakukan di Kota

Batam diperkirakan telah dan akan menimbulkan dampak terjadinya degradasi

sumberdaya pesisir da n laut. Kondisi kerusakan lingkungan diperkirakan semakin

parah dengan dipicu oleh semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat sejalan

dengan tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, kemiskinan, kurangnya alternatif

usaha, adanya perusahaan-perusahaan yang pada umumnya hanya

mengedepankan keuntungan ekonomi untuk kepentingan jangka pendek tanpa

memperdulikan dampak negatif yang timbul terhadap lingkungan, terjadinyaa konflik

pemanfaatan ruang sebagai akibat adanya berbagai kepentingan serta masih belum

tumbuhnya kesadaran untuk mewujudkan dan menjaga kualitas lingkungan yang baik

dalam hubungannya dengan pengembangan suatu wilayah, khususnya dalam upaya

mewujudkan pertumbuhan ekonomi wilayah yang tinggi.

Komisi VII DPR RI sangat menaruh perhatian pada tata kelola lingkungan

terutama tata kelola limbah B3 di Batam. Dalam rangka menjalankan tugas

konstitusional di bidang pengawasan pda tanggal 7 – 9 September 2018 melakukan

Kunjungan Kerja Spesifik ke KPLI Batam di Provinsi Kepulauan Riau.

Hasil kunjungan kerja spesifik ini membuahkan tiga rekomendasi, rekomendasi

yang pertama yaitu Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) dan BP

Batam dalam Pengawasan terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya dan

beracun (B3) untuk meminimalisir dampak dari perkembangan Kota Batam sebagai

kota industri yang berpotensi menghasilkan limbah yang berbahaya bagi kelestarian

lingkungan Kota Batam. Dengan dilakukannya pengawasan ini diharapkan akan dapat

mewujudkan pembangunan Kota Batam yang harmonis, berkelanjutan dan lestari.

Rekomendasi yang kedua adalah mendesak kepada seluruh perusahaan jasa

PLB KPLI B3 di Batam agar segera memiliki izin Prinsip operasional agar bisa

mempunyai teknologi atau alat-alat seperti insenerator. Tim kunjungan kerja spesifik

berharap pengelolaan limbah B3 dapat dikelola, dimanfaatkan serta dilokalisir di

daerah seputar Batam, jadi tidak perlu lagi dikirim ke Jawa. Salah satu langkah ke

depan agar ada multiplier effect dan pemanfaatan serta peningkatan lapangan

pekerjaan di kota Batam.

Rekomendasi Ketiga meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(KLHK) RI untuk menggalakkan sosialisasi Perizinan Pengelolahan Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun (B3). Harus ada sosialisasi dari KLHK tentang perubahan

sistem perizinan pengelolaan limbah B3, dengan teknologi yang lebih baik, terkait

keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang One Single

Submission (OSS) dengan semua perizinan yang ada di Indonesia berada dalam satu

pintu, jugatermasuk dalam izin yang terkait pengelolaan limbah B3 prinsipnya

perusahaan-perusahaan yang sudah mengurus izin adalah perusahaan yangsebentar

lagi ditandatangan.

Berdasarkan informasi yang didalami oleh Panja Limbah dan Lingkungan

Komisi VII DPR RI di Batam masih ada sejumlah permasalahan terkait limbah dan

lingkungan. Diantaranya adalah Pengelolaan dan pemanfaatan limbah bahan

berbahaya beracun (B3), yang di kelola PT Mecorin Mitra Jaya dalam beroperasi

melanggar kesepakata antara Badan Pungusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Kota

(Pemko) Batam. Kedua belah pihak telah sepakat yaitu BP Batam dan Pemko Batam

menetapkan kawasan penampungan limbah B3 di Kawasan Pengelolaan Limbah B3

Kabil. Namun realiasnya kegiatan pengelolaan limbah PT Mecorin Mitra Jaya masih

berlokasi ditengah pemukiman masyarakat. Jika dibiarkan maka akan berdampak

pada masyarakat. Kegiatan usaha dan masyarakat yang ada di kawasan Dutamas,

Anggrek Sari, Plamo Garden, Golden Land, Lagenda Malaka, Lagenda Bali, Oma

Batam Centre, Komplek Hang Tuah, Renanta akan terganggu.

Beberapa waktu yang lalu (25 Oktober 2018) Badan Pengusahaan (BP) Batam

bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup Kota Batam, Pemerintah Provinsi

Kepri, Pemko Batam, melakukan pemusnahan limbah B3 (bahan berbahaya

beracun). Limbah beracun tersebut merupakan limbah B3 yang ditemukan oleh

anggota Ditpam BP Batam saat melakukan operasi penyisiran di wilayah perairan

sekitar nongsa. BP Batam juga sudah melakukan pemusnahan sekitar 100 drum

limbah B3. Kali ini, sisa 176 drum yang akan dimusnahkan dan limbah tersebut

rencananya akan dibawa ke KPLI (Kawasan Pengolahan Limbah Industri) Kabil,

sehingga total limbah B3 yang ditemukan dan dikumpulan oleh BP Batam berjumlah

276 drum. Limbah B3 tersebut merupakan oil sludge dimana limbah tersebut adalah

limbah hasil pengolahan, penyaluran dan penampungan minyak bumi yang

mengandung bahan-bahan logam berat yang berasal dari refinery minyak, ataupun

sisa pembuangan dari kapal.

I. DASAR HUKUM KUNJUNGAN

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dilaksanakan berdasarkan Hasil

Keputusan Rapat Intern Komisi VII DPR RI tanggal 20 Agustus 2018 Masa

Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019 dan merujuk pada Peraturan Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/I/2014 tentang Tata

Tertib DPR RI.

II. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Maksud dan Tujuan diadakannya Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI

ke dan Badan Pengelola Kota Batam dan KPLI B3 Batam untuk melihat secara

langsung implementasi pengolahan limbah B3 dan mengetahui tingkat

kepatuhan perusahaan di kawasan Kota Batam dalam melakukan tata kelola

limbah sesuai apakah sudah sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang

berlaku.

III. WAKTU DAN LOKASI KEGIATAN

Waktu pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke adalah

tanggal 30 November sampai dengan 2 Desember 2018. Adapun agenda tim

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI adalah sebagai berikut :

1. Pertemuan dengan Dirjen PSLB Kementerian LHK, Dirjen PPKL, Kepala

Badan Pengelola Kota Batam.

2. Peninjauan Lapangan lokasi pengolahan Limbah

IV. WAKTU DAN LOKASI KEGIATAN

Waktu pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke adalah

tanggal 30 Nopember sampai dengan 2 Desember 2018. Adapun agenda tim

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI adalah sebagai berikut :

1. Pertemuan dengan Dirjen PSLB Kementerian LHK, Dirjen PPKL, Kepala

Badan Pengelola Kota Batam, dan Kepala Badan Pengelola Kota Batam.

2. Peninjauan Lapangan lokasi pengolahan Limbah

V. SASARAN DAN HASIL KEGIATAN

Sasaran dari kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Badan

Pengelola Kota Batam adalah untuk mengetahui secara tepat tentang

permasalahan operasi pengolahan limbah khususnya limbah B3 yang dilakukan

oleh Perusahaan-perusahaan yang ada di Batam dan sejauh mana peran KPLI

B3 Batam dalam melakukan tatakelola Limbah B3 di Batam dan sekitarnya. Hasil

kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI diharapkan bisa menjadi

referensi untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat

Komisi VII DPR RI dengan Pemerintah dan mitra terkait.

VI. ANGGOTA TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK PANJA FREEPORT KOMISI

VII DPR RI

Adapun anggota Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI yang

melakukan Kunjungan ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai

berikut: (terlampir)

No. NAMA PESERTA No.Angg. FRAKSI JABATAN

1 Muhammad Nasir 405 P.Demokrat Ketua Tim

2 Dony Maryadi Oekon 167 PDIP Anggota

3 Yulian Gunhar, SH, MH 138 PDIP Anggota

4 Tony Wardoyo 231 PDIP Anggota

5 Adian Yusak Napitupulu 156 PDIP Anggota

6 Ivan Doly Gultom 252 P.Golkar Anggota

7 H.Firmandez 234 P.Golkar Anggota

8 Aryo P.S. Djojohadiksumo 342 P.Gerindra Anggota

9 Ramson Siagian 362 P.Gerindra Anggota

10 H.Iwan Datu Adam, SE 447 P.Demokrat Anggota

11 Sayed Abu Bakar Assegaf 404 P.Demokrat Anggota

12 H.Totok Daryanto, S.E. 489 PAN Anggota

13 H.Agus Sulistyono, ST. MT 61 PKB Anggota

14 Ir.H.Tifatul Sembiring 65 PKS Anggota

15 H.Achmad Farial 517 PPP Anggota

16 Dr.Kurtubi, SE, M Sp M Sc 26 P.Nasdem Anggota

17 Ferry Kase 558 P.Hanura Anggota

VII. METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN

Metode pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Panja Limbah dan

Lingkungan Komisi VII DPR RI adalah sebagai berikut :

a. Persiapan

- Menghimpun data dan informasi awal.

- Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang akan menjadi

lokasi kunjungan kerja.

- Mempersiapkan administrasi keberangkatan

b. Pelaksanaan Kunjungan KerjaSpesifik

Pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik Panja Limbah dan Lingkungan

Komisi VII DPR RI dilakukan dengan cara kunjungan lapangan dan diskusi

didalam ruangan.

c. Pelaporan

Pelaporan merupakan resume kegiatan yang dituangkan secara deskriptif.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASIL KUNJUNGAN KERJA

2.1. Kunjungan ke Galangan Kapal Pax Oceanica Batam

PaxOcean Nanindah mengkhususkan diri dalam pembuatan kapal dan

fabrikasi baja, dengan fokus utama pada pembangunan kapal pendukung pasar

minyak dan gas lepas pantai. Nanindah juga telah diakui karena kemampuan

perbaikannya yang tajam dan perputaran yang cepat.

Sejak 2007, PaxOcean Nanindah telah berhasil menyelesaikan pembangunan

kapal khusus teknologi tinggi seperti DP3 semi-submersible kompak, kapal pasokan

dengan platform spesifikasi tinggi dan kapal pukat ikan yang disertai mesin freezer.

Galangan kapal Pax Oceanica Batam menempati lahan seluas 570.000 m2

dengan 15 tempat berlabuh, lahan ini mampu mengeksekusi 15 proyek

pembangunan bersama secara bersamaan.

PaxOcean memberikan solusi inovatif berskala besar untuk Sektor Kelautan

dan Energi. Mengumpulkan fasilitas dan keahlian canggih, PaxOcean sejak tahun

2000 telah berhasil membangun lebih dari 600 kapal sebagian besar adalah kelas

kapal utama sejak tahun 2000. Pax Oceanica telah dikenal sebagai galangan kapal

bereputasi dunia untuk produk kapal jenis Tanker Kimia, Rig Pengeboran Jack-up,

Liftboat, OSV ( AHTS, PSV, Multi-purpose Offshore Support Vessels, Pipe Lay Heavy

Lift Construction Vessels, Kapal Dukungan Bawah Laut), Tugs serta Carrier Semen

dan Bulk Carriers.

Kapal yang dibuat di galangan kapal Pax Oceanica

Salah satu kegiatan utama PaxOcean adalah memperbaiki dan merekondisi

kapal. Spektrum pekerjaan perbaikan dan modifikasi untuk semua jenis kapal dari

proyek perbaikan rutin hingga rumit, dengan aman dan cepat. Keahlian yang lain dari

Pax Oceanica memberikan solusi penyimpanan, pemindahan dan tansporasi LNG

berkualitas tinggi untuk melayani permintaan yang meningkat di pasar energi dan

kelautan.

Pax Oceanica adalah bagian dari sekitar 150 galangan kapal yang ada di Pulau

Batam. Banyaknya Industri Shipyard (galangan kapal) yang ada di Indonesia,

khususnya di Pulau Batam tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya permasalahan

terhadap lingkungan perairan laut. Bila hal tersebut terjadi merupakan sebuah

ancaman bagi perairan di sekitar pesisir Kota Batam. Industri Shipyard adalah industri

yang bergerak dalam bidang perkapalan dimana terdapat proses kegiatan perbaikan

kapal. Limbah yang dihasilkandari kegiatan perbaikan kapal terdiri dari limbah cair

maupun limbah padat.

Penelitian yang dilakukan oleh PT Surveyor Indonesia untuk mengetahui

kualitas air laut di daerah pesisir dan mengetahui pencemaran logam berat Cu dan Zn

di daerah pesisir Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam,

Provinsi Kepulauan Riau serta arah pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatan

perbaikan kapal diperoleh hasil sebagai berikut.

Hasil Analisis Laboratorium yang di lakukan di PT. Surveyor Indonesia Kota

Batam menunjukkan bahwa: Suhu dari 10 titik pengambilan sampel hanya pada Sea

water-2, nilai yang di dapat yaitu 32,90 °C melebihi baku mutu (Suhu yang ditoleansi

adalah 28 – 30 °C) dan selebihnya masih dibawah nilai baku mutu. Kadar TSS dari 10

titik pengambilan sampel, nilai diperoleh masih sesuai dengan baku mutu untuk TSS

(80 mg/l). Kadar pH dari 10 titik pengambulan sampel berkisaran pH 7,13– 8,02 ,(baku

mutu pH 7 – 8,5). Kadar Salinitas dari 10 titik pengambulan sampel berkisaran

28,92 – 32,50 mg/l (baku mutu Salinitas 32 – 34 mg/l). Kadar DO dari 10 titik

pengambilan sampel, hanya pada Sea water - 2 nilai yang didapat yaitu 4 mg/l tidak

sesuai dengan baku mutu ( DO > 5 mg/l) dan selebihnya masih sesuai dengan nilai

baku mutu. Kadar Tembaga (Cu) dari 10 titik pengambilan sampel, untuk 9 titik

pengambilan sampel nilai yang didapat berkisaran 0,014 – 0,041 mg/l dan melebihi

nilai baku mutu (Cu 0,008 mg/l). Kadar Seng (Zn) dari 10 titikpengambilan sampel,

untuk 9 titik pengambilan sampel nilai yang didapat berkisar 0,21 – 0,33 mg/l dan

melebihi nilai baku mutu (Zn 0,05 mg/l)

2.1.Temuan hasil sidak Panja Limbah Komisi VII

Hasil kunjungan Pana Limbah Komisi VII DPR RI memperoleh sejumlah

temuan:

2.1.1. Pengumpulan limbah B3 yang dihasilkan 50 kg sehari melampaui masa

simpan.

Limbah B3 yaitu kelompok limbah yang secara langsung maupun tidak

langsung dapat mencemarkan, membahayakan lingkungan, kesehatan dan

kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya melebihi masa simpan, yaitu

di atas 90 hari dan belum diangkut ke tempat pembuangan libah akhir. Limbah B3

dikarakterisasikan berdasarkan beberapa parameter yaitu total solids residue (TSR),

kandungan fixed residue (FR), kandungan volatile solids (VR), kadar air (sludge

moisture content), volume padatan, serta karakter atau sifat B3 (toksisitas, sifat

korosif, sifat mudah terbakar, sifat mudah meledak, beracun, serta sifat kimia dan

kandungan senyawa kimia).

Sebanyak 15 ribu ton lebih limbah karbit berbahaya dan beracun (B3)

tertimbun di dalam kawasan pengelolaan limbah industri (KPLI) B3 Kabil sejak 2008,

PT Haiki Green. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014 tentang

pengelolaan limbah berbahaya dan beracun terutama pasal 28, 29 dan 30. disebutkan

bahwa batas penyimpanan limbah B3 itu maksimal selama 90 hari atau tiga bulan.

Untuk itu para penghasil limbah dan pengelola limbah harus mengikuti

ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimaa diatur oleh Peraturan

Pemerintah No. 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah berbahaya dan beracun.

Kegiatan penyimpanan limbah B3 dimaksudkan untuk mencegah terlepasnya

limbah B3 ke lingkungan sehingga potensi bahaya terhadap manusia dan lingkungan

dapat dihindarkan. Maka kepada Badan Usaha penghasil limbah B3 diwajibkan untuk

mengurus Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3.

Dasar Penyimpanan Sementara Limbah B3 :

Undang-Undang RI No.32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 1999, tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun.

Peraturan MENLH Nomor 18 Tahun 2009, tentang Tata Cara Perizinan

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Peraturan MENLH Nomor 30 Tahun 2009, tentang Tata Laksana Perizinan dan

Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta

Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun oleh Pemerintah Daerah.

Keputusan Kepala Bapedal Nomor 1 Tahun 1995 , tentang Tata Cara dan

Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun.

Keputusan Kepala Bapedal Nomor 2 tahun 1995 , tentang Dokumen

Lingkungan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Keputusan Kepala Bapedal Nomor 5 Tahun 1995 + Lampiran Kepka Bapedal

No.5 th 1995, tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

2.1.2. Ijin yang diterbitkan oleh lembaga yang tidak berwenang

2.1.3. Audit Perijinan Perusahaan Pengelola Limbah

2.1.4. Tidak ada manifest pengangkutan limbah

2.1.5. Tidak mengolah limbah sendiri

2..2. Pertemuan dengan BP Batam

Pengeloalan limbah di kota Batam yang terdiri dari air limbah domestic

digantani leh BP Batam, sedangkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)

ditangani oleh Pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Untuk sampah ditangani oleh

Pemerintah Kota Batam.

Untuk pengumpulan air limbah domestic dikumpulkan dengan menggunakan

truk tinja oleh 11 mitra BP Batam. Penngangkitan air limbah ini dikenakan tariff Rp

20.000 per meter3.

. Ipal Kota Batam

Ke depan di Kota Batam akan dibangun 7 lokasi IPAL yaitu di Batam Center, Tanjung

Uma, Bengkong, Telaga Punggur, Tembesi, Sekupang dan Kabil.

Kawasan Pengololaan Limbah B3 di Kabil yang dimiliki oleh BP Batam seluas

20 Ha, dan akan dikembangkan menjadi 60 Ha. Saat ini di Batam terdapat 38

perusahaan pengelola limbah B3 baik yang bergerak di bidang pengangkutan,

pengumpul, pengolah, dan pemanfaat.

KPLI B3, di Kabil, Batam

Limbah B3 di Batam mulai dari tahun 2006 sudah dilakukan pengolahan, untuk

tahun 2011 – 2018 mekanisme pengelolaan limbah B3 sudah dilengkapi dengan berita

acara pengawasa limbah B3, limbah dipasangi stiker, logo, label dan symbol di TPS

LB3 dan kemasannya, sertai dilengkapi dengan e manifest.

Perkembangan Tata Kelola Limbah B3 di Kota Batam

Di Batam beroperasi industry offshore, fabrikasi, dan shipyard serta industry

elektronik. Pada tahun 2007 tercatat ada 76 perusahaan shipyard, dan pada tahun

2018 meningkat menjadi sekitar 100 perusahaan. Umumnya mereka melakukan

kegiatan blasting, painting, pengelasan, penimbunan, dan tank cleaning. Limbah

yang dihasilkan meliputi used sandblast, used accumulator, slop oil, sludge oil, water

oil asbestos, used paint can, expired paint, contaminated waste.

Untuk industry elektronik berdasarkan data tahun 2016 tercatat sekitar 627

perusahaan yang beroperasi di Batam. Kontribusi industry elektronik dan manufaktur

dalam menghasilan limbah B3 sekitar 40%. Kegiatan yang dilakukan umumnya

berupa perakitan, manufaktur, stamping, moulding, electrogalvanizing, dan kegiatan

lainnya yang berkaitan dengan pembuatan barang elektronik. Limbah B3 yang

dihasilkan adalah sampah elektronik berupa potongan PCB, rejected goods, solvent,

sludge WWTP, Flux, expired material, fluoresens (Hg) Lamp, contaminated waste.

Jenis Limbah Yang Ada di KPLI Kabil Batam

Limbah yang dominan adalah limbah pada, untuk periode sampai dengan

Oktober 2018 limbah cair mencapai 8.578.831 liter atau sehari rata-rata sekitar 28.596

liter, untuk limbah padat 49.299.770 kg atau sehari rata-rata sekitar 164,33 ton per

hari dan sludge 5.215.048 kg atau setara 17,38 ton.

Pemanfaatan Limbah di KPLI B3 Kabil

Limbah Fly Ash dan karbit dimanfaatkan menjadi bahan pembuat batako pada

gambara di bawah, batako digunakan untuk bahan bangunan.

Pengangkutan limbah b3 harus mendapat perhatian karena karakteristiknya memiliki

risiko tinggi yang mengancam lingkngan hidup. Penyimpanan, pengangkutan,

pemindahan pengelolaan harus mendapat perhatian yang seksama sesuai dengan

regualasi yang ada yaitu:

Undang-Undang RI No.32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah No 101 tentang Pengelolaan Limbah B3

Peraturan Menteri LHK No 56Tahun 2015 tentang Tata cara dan Persyaratan

Teknis Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilias Pelayanan Kesehatan

Peraturan Menteri LHK No 63 tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Penimbunan Limbah B3 di Fasilitas Penimbunan Akhir.

KPLI Kabil Batam telah memiliki sejumlah armada untuk mengankut limbah b3,

dan juga tempat penyimpanan sementara, serta pengolahan limbah. Gambar-

gambar di bawah ini adalah fasilitas yang dimiliki oleh KPLI Kabil, Batam.

Armada Pengangkutan Limbah B3 Milik KPLI Kabil Batam

Gudang Pengumpulan Sementara Limbah B3 KPLI Kabil Batam

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1. Kesimpulan

1. Tata kelola limbah B3 di Kota Batam, baik yang dilakukan oleh para

perusahaanang ada di Pulau Batam, KP Batam dan KPLI Kabil Batam masih

memerlukan perbaikan yang berkelanjutan, teruma yang berkaitan dengan

kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundangan tentang limbah B3

yang berlaku.

2. Manifest limbah yang menjadi bukti penyerahan limbah dari perusahaan

penghasil limbah ke perusahaan pengelola, pengolah dan pengguna akhir

belum menjadi perhatian baik di kalangan otoritas pengelola limbah dan pelaku

usaha. Ini perlu ditertibkan.

3. Penting untuk dilakukan audit perizinan terkait dengan pengelolaan limbah B3

pada perusahaan-perusahaan yang ada di Pulau Batam agar tidak lagi terjadi

pelanggaran peraturan pengelolaan limbah B3.

4. Produksi limbah padat, cair dan sludge di Batam per hari cukup signifikan,

pendirian pengolah limbah b3 untuk memenuhi kebutuhan kota Batam telah

memenuhi kelayakan ekonomi .

5. BP Batam, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan

Kementerian LHK perlu untu bersinergi dalam membuat roadmaps

pengelolaan limbah B3 di Batam agar daya saing ekonomi Batam tetap tinggi

dan mampu menerima luberan ekonomi Singapura.

6. BP Batam perlu menjalin kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjaga kualitas lingkungan

perairan Pulau Batam.

Rekomendasi

1. KP Batam, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

perlu memberikan insentif kepada perusahaan yang mampu meningkatkan

PROPER Biru menjadi Proper Hijau dan mendorong perusahaan-perusahaan

yang beroperasi di Batam mendapatkan sertifikat ISO 14000 dan 14001,

2. Dirjen PSLB3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu bersinergi

dengan BP Batam, Kota Batam dan Pemerintah Provinsi Kepulaan Riau untuk

mengembangkan sistem monitoring pegelolaan limbah b3 yang efektif dan

efisien.

3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu membuat roadmaps

sosialisasi terkait implementasi UU No 32 yang fokus bagi tersedianya

instrument Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang fokus pada

pengawasan, pemeliharaan, pengendalian dan perencanaan & pemanfaatan.

4. Perlu dibuat instalasi pengolah limbah B3 untuk menampung, menyimpan,

mengolah, dan memanfaatkan limbah di kawasan Sumatera agar pengawasan

tata kelola limbah menjadi lebih efisien.

BAB IV

PENUTUP

Demikian laporan kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke lokasi

Galangan Kapa di Pulau Batam dan lokasi KPLI B3 (Kawasan Pengelolaan Limbah

Industri) Batam, dengan harapan dapat sebagai masukan dalam menjalankan tugas-

tugas konstitusional.

Jakarta, 3 Desember 2018

Pimpinan Tim Kunspek

Muhammad Nasir