LAPORAN

KUNJUNGAN KERJA PANJA KOMISI VIII DPR RI MENGENAI VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KEMISKINAN

KE PROVINSI BANTEN MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2018 – 2019

“DALAM RANGKA PENGUMPULAN BAHAN DAN DATA”

27 SEPTEMBER 2018

SEKRETARIAT KOMISI VIII DPR RI

Set_komisi8@dpr.go.id

JADWAL ACARA KUNKER PANJA VERIFIKASI dan VALIDASI DATA KEMISKINAN

KOMISI VIII DPR RI KE PROV. BANTEN, MP. I TAHUN SIDANG 2018 - 2019

TANGGAL, 27 SEPTEMBER 2018

NO

.

PUKUL

A C A R A

KET

KAMIS, 27 SEPTEMBER 2018

1. 07.30 WIB

Tim Kunker sudah berkumpul di Sekretariat Komisi VIII DPR RI

08.00 Tim Kunker berangkat menuju Kantor Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

10.00 Pertemuan dalam rangka mengumpulkan bahan dan data mengenai Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan di Provinsi Banten, dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Banten,

Diatur oleh Protokol

13.00 Sholat dan Makan siang

14.00 Kembali ke Gedung DPR RI, Jakarta

CATATAN : Telp Sekretariat Komisi VIII DPR-RI

: (021) 5715 399, 5715 863, Fax. 021-5715 512

Sekretariat Komisi VIII : Sumarman 0813 8506 3840 Sri Lestari 0813 8031 2007 / 08 7878 01 7979 (WA)

DAFTAR NAMA ANGGOTA KUNKER PANJA VERIFIKASI dan VALIDASI DATA KEMISKINAN

KOMISI VIII DPR RI KE PROV. BANTEN, MP. I TAHUN SIDANG 2018 - 2019

27 SEPTEMBER 2018

NOMOR N A M A

JABATAN

FRAKSI DAPIL ANGG

1 495 Dr. H.M. ALI TAHER, S.H., M.Hum. Ketua P A N BANTEN I

2 182 BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc., M.Phil. Anggota PDI P JATENG VIII

3 210 Dra. I GUSTI AGUNG PUTRI ASTRID, MA.

Anggota PDI P BALI

4 274 HJ. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Ag., SH. MH.

Anggota P G JATENG IV

5 429 EVI ZAINAL ABIDIN, B.Comm. Anggota P D JATIM II

6 492 Ir. Drs. BAMBANG BUDI SUSANTO Anggota P A N JATIM IX

7 48 Dra. Hj. LILIS SANTIKA Anggota P K B JABAR IX

8 92 Drs. H. MOHAMMAD IQBAL ROMZI Anggota P K S SUMSEL II

9 16 Drs. H. CHOIRUL MUNA Anggota NASDEM JATENG VI

Jakarta, September 2018

Tim Kunker Panja Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Komisi VIII

DPR RI

Ketua,

Ttd, Dr. H. M. ALI TAHER, S.H., M.Hum.

BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi VIII DPR-RI dalam kunjungan Kerja Panitia Kerja Mengenai Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019 telah membentuk Tim Kunjungan Kerja Panitia Kerja Mengenai Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan ke Kota Serang Provinsi Banten. B. DASAR KUNJUNGAN KERJA 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20,

20A, 21 dan 23 tentang tugas DPR-RI di bidang Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

2. Undang undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana telah diubah dalam Undang undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Keputusan DPR RI Nomor 01 tahun 2014 tentang Tata Tertib: a. Pasal 6 dan 7 tentang Wewenang dan Tugas DPR RI;

b. Pasal 58 Ayat (3) tentang Tugas Komisi di bidang Pengawasan;

c. Pasal 59 Ayat (3) huruf (f) tentang Pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi DPR RI.

4. Keputusan rapat Internal Komisi VIII DPR RI tanggal 3 September 2018 C. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Melaksanakan fungsi pengawasan bidang sosial lebih khusus pelaksanaan

verifikasi dan validasi data kemiskinan di wilayah Provinsi Banten.

b. Menggali akar permasalahan yang terkait dengan verifikasi dan validasi data kemsikinan di wilayah Provinsi Banten terutama persoalan data

inclusion error dan exclusion error.

c. Menyerap aspirasi daerah dari unsur dinas sosial maupun petugas, masyarakat terkait verifikasi dan validasi data kemsikinan di wilayah

Provinsi Banten.

d. Mendapatkan masukan berupa data faktual tentang pelaksanaan verifikasi

dan validasi data kemsikinan di wilayah Provinsi Banten.

D. MENGAPA PANJA KOMISI VIII DPR RI MENGENAI VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KEMSIKINAN PERLU MELAKUKAN KUNJUNGAN KERJA KE PROVINSI BANTEN? Provinsi Banten adalah daerah yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta yang keberadaannya sangat strategis. Provinsi Banten yang juga memiliki tugas dan fungsi sebagai penyangga infrastruktur aneka macam kegiatan di ibu kota Jakarta ini memiliki obyek vital yang berfungsi sebagai urat nadi kegiatan sosial ekonomi skala nasional, beberapa diantaranya adalah keberadaan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, jalan tol Jakarta merak yang menghubungkan ke Pelabuhan Merak-Bakauheuni lintas Sumatera. Provinsi Banten juga memiliki peran strategis dalam bidang ketersediaan sumberdaya manusia di bidang sosial ekonomi. Sebagaimana diketahui, bahwa sumberdaya manusia dalam kegiatan sosial ekonomi di Jakarta juga melibatkan sumberdaya manusia dari luar provinsi DKI Jakarta, yakni dari Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. E. DATA DAN FAKTA Provinsi Banten sebagai daerah yang berbatasan dengan DKI Jakarta juga tidak luput dari masalah kesenjangan sosial atau kemiskinan, data BPS menunjukkan bahwa angka kemiskinan pada bulan september 2017 mengalami kenaikan menjadi 5,59 % dari bulan Maret 2017 sebesar 5,45%. Namun data terbaru BPS di bulan Maret 2018 menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan di angka 5,24% atau sekitar 661.000 jiwa. Namun data yang disajikan oleh BPS tersebut tidaklah kemudian langsung menjadi Basis Data Terpadu (BDT) sebagai dasar pelaksanan program perlindungan jaminan sosial atau pun penanganan fakir miskin, mengingat peran BPS adalah peran Collecting (pengumpul data), sedangkan peran yang lebih penting lagi adalah peran selecting atau verifikasi data dan validasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat bawah sampai berjenjang ke tingkat pusat di kementerian.

BAB II DATA KEMISKINAN, INCLUSION ERROR DAN EXCLUSION ERROR

A. DATA KEMISKINAN Pemerintah melalui menteri keuangan Sri Mulyani pada tangal 17 Juli 2018 menyatakan bahwa angka kemiskinan di Indonesia mencapai titik terendah sepanjang sejarah yakni 9,82% Maret 2018. Pernyataan tersebut berarti saat ini "hanya" ada 25,95 juta orang di Indonesia yang dikategorikan miskin oleh BPS. Angka ini memperhitungkan garis kemiskinan dengan pengeluaran untuk biaya hidup tiap individu sebesar Rp 401.220 per kapita per bulan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menerangkan, garis kemiskinan ini dihitung berdasarkan pendekatan kebutuhan kalori manusia itu sendiri. Kebutuhan tersebut memperhitungkan harga acuan terkini. Pendekatannya kebutuhan kalori dasar tentunya sesuai kehidupan manusia sendiri. Kebutuhan itu dihitung berdasarkan harga yang terakhir, karena inflasi selalu ada untuk bahan makanan, beras dan lainnya,Dari situ, kemudian Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan garis kemiskinan Rp 401.220 per kapita per bulan pada Maret 2018. Angka ini naik 3,63% dibanding September 2017 sebesar Rp 387.160 per kapita per bulan. Jika ditarik lebih jauh, garis kemiskinan pada Maret 2016 ialah Rp 354.386 per kapita per bulan. Kepala BPS, Suhariyanto, mengungkapkan, penurunan angka kemiskinan disebabkan oleh sejumlah faktor dalam kurun waktu September 2017-Maret 2018, seperti inflasi umum dalam periode tersebut yang sebesar 1,92%, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk rumah tangga pada 40% lapisan terbawah yang tumbuh 3,06%, serta bantuan sosial tunai dari pemerintah yang tumbuh 87,6% pada triwulan I 2018. Data yang disampaikan oleh BPS tentunya belum sinkron dengan jumlah penerima program dari pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin, mengingat data yang disuguhkan oleh BPS harus ditindaklanjtuti dengan verifikasi dan validasi data yang pasti akan memunculkan Inclusion error dan exclusion error. Inclusion error adalah eror yang terjadi karena orang yang tidak berhak menerima manfaat tapi masuk database sebagai penerima manfaat. Sedangkan exclusion error adalah eror yang terjadi karena orang yang berhak menerima manfaat tidak masuk di database sebagai penerima manfaat. Exclussion dan inclussion error pasti terjadi karena belum adanya sistem pendataan yang sempurna, namun perlu dipastikan bahwa exclussion error harus mendekati nol. Berkaitan dengan inclussion error adalah perlu dipikirkan cara meminimalisir inclussion error tersebut. Kesulitan yang dihadapi negara berkembang termasuk Indonesia adalah mengukur tingkat kemiskinan masyarakat berdasarkan income per kapita. Untuk itu disarankan dua metode yaitu koleksi (collecting) dan seleksi (selecting). Tahapan koleksi dapat dilakukan melalui sensus, usulan

masyarakat/ komunitas, maupun pengajuan diri secara langsung, namun dalam hal ini tetap memerlukan proses validasi. B. UU NO 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN Landasan hukum tentang sistem pendataan perlindungan sosial terpadu merujuk pada Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam hal Pendataan Fakir Miskin (Pasal 8) telah diatur mekanisme pendataan secara nasional sebagai berikut: (1) Menteri menetapkan kriteria fakir miskin sebagai dasar untuk melaksanakan penanganan fakir miskin. (2) Dalam menetapkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik untuk melakukan pendataan. (4) Menteri melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistic sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali. (6) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi seseorang menjadi fakir miskin. (7) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan, kelurahan atau desa. (8) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan kepada bupati/walikota. (9) Bupati/walikota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri. Selanjutnya berkaitan dengan upaya untuk memastikan agar jangan sampai terjadi exclusion dan inclusion error, telah diatur dalam Pasal 9 sebagai berikut: (1) Seorang fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada Lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya. (2) Kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai fakir miskin wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya. (3) Lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada bupati/walikota melalui camat. (4) Bupati/ walikota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.

(5) Dalam hal diperlukan, bupati/walikota dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Adapun amanat konstitusi untuk Kementerian Sosial untuk membangun sistem pendataan terpadu, terdapat dalam Pasal 10 sebagai berikut: (1) Data yang telah diverifikasi dan validasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data terpadu. (2) Data terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Menteri. (3) Data terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan oleh kementerian/lembaga terkait dalam penanganan fakir miskin dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Kementerian/lembaga yang menggunakan data terpadu untuk menangani fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri. (5) Anggota masyarakat yang tercantum dalam data terpadu sebagai fakir miskin diberikan kartu identitas. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknologi informasi dan penerbitan kartu identitas diatur dengan Peraturan Menteri. Pengaturan tentang Penetapan Fakir Miskin tercantum dalam Pasal 11 sebagai berikut: (1) Data fakir miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi yang disampaikan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9) dan Pasal 9 ayat (4) ditetapkan oleh Menteri. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan. (3) Setiap orang dilarang memalsukan data fakir miskin baik yang sudah diverifikasi dan divalidasi maupun yang telah ditetapkan oleh Menteri. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemberian kartu identitas seharusnya menjadi kewenangan Menteri Sosial, termasuk untuk pemberian KIP, KIS, KKS dan KSKS berdasarkan daftar fakir miskin dan tindak mampu. Oleh karena itu diperlukan pembuatan database kemiskinan yang terpercaya dan dapat dijadikan pegangan, agar tidak terjadi kerancuan data diantara kementerian. C. KETERSEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA Pendataan kemiskinan yang dilakukan BPS melalui PSE 2005, PSE 2007, dan PPLS 2011 menggunakan petugas pencacah outsourching. Tahun 2012-2013 dilakukan ujicoba dengan mendayagunakan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 1.113 orang dari sekitar 5.700 TKSK yang ada. Melalui pelatihan yang dilakukan atas kerjasama BPS dan Kemensos (Pusdatin-Badiklit) dapat diperoleh hasil sebanyak 85% data yang sudah di-update dari 430.000 RTS yang tersebar di 11 provinsi. Dengan demikian, TKSK merupakan

potensidan sumber yang dapat didayagunakan dalam pendataan kemiskinan secara regular, bahkan real time updating.

BAB III HASIL KUNJUNGAN KERJA PANJA KOMISI VIII MENGENAI

VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KEMISKINAN

Pada kunjungan Kerja Panja Komisi VIII Mengenai Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan di kantor Gubernur Provinsi Banten tangal 27 September 2018, rombongan tim kunker disambut oleh:

Pj Sekretaris Daerah Provinsi Banten (Dr H Ino S Rawita, MPd) Direktur Penanganan Fakir Miskin Perkotaan (Drs. Mumu Suherlan, MSi) Pusat Data Informasi Kementerian Sosial (Yeti Wulandari, S.St, AK, MTi) Para Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten Kepala BAPPEDA Provinsi Banten diwakili HJ Nurmetia, SKm, MM, MKM

Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Banten (Ir Agoes Soebeno, MSi) Para kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)

A. KOORDINASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI

PROVINSI BANTEN

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan. Berkedudukan di Deputi Penanggulangan Kemiskinan dan Kesra.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, yang selanjutnya

disebut TKPK Provinsi, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Provinsi. Berkedudukan di BAPPEDA Provinsi (PERPRES 15/2010 (96/2015) Ttg Percepatan Penanggulangan Kemiskinan).

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, yang

selanjutnya disebut TKPK Kabupaten/Kota, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota. Berkedudukan di BAPPEDA Kab/Kota (PERMENDAGRI 42/2010 Ttg Pembentukan TKPK Prov/Kab/Kota).

B. NAPAK TILAS PEMUTAKHIRAN DATA KEMISKINAN PROVINSI BANTEN 1. Tahun 2005 Pemerintah melalui BPS melakukan Pendataan Sosial Ekonomi (PSE), Sasarannya adalah 702.049 Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan program Distsribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan penyaluran beras untuk rakyat miskin (Raskin) di wilayah Provinsi Banten.

2. Tahun 2008 Pemerintah melalui BPS melakukan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS), Sasarannya adalah 629.318 Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan

program Distsribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT), penyaluran beras untuk rakyat miskin (Raskin) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah Provinsi Banten.

3. Tahun 2011 Pemerintah melalui BPS melakukan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS), Sasarannya adalah 629.962Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan program Distsribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT), penyaluran beras untuk rakyat miskin (Raskin) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Distribusi BLSM, PKH, Raskin KPS/KKS di wilayah Provinsi Banten.

4. Tahun 2015 Pemerintah melalui BPS melakukan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT), Sasarannya adalah 654.785 Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan program Distsribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT), penyaluran beras untuk rakyat miskin (Raskin) dan Program Keluarga Harapan (PKH), KKS, KIS, KIP/BPJS di wilayah Provinsi Banten.

5. Tahun 2018 Pemerintah melalui TKPK Provinsi, Kabupaten/Kota melakukan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM), Sasarannya adalah 654.785Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan program Distsribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT), penyaluran beras untuk rakyat miskin (Raskin) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Rastra, BPNT, KKS, KIS, KIP/BPJS di wilayah Provinsi Banten.

Selanjutnya pada tahun 2018 ini juga dilakukan pemutakhiran data dengan

berkoordinasi dengan TNP2K, beberapa hal yang dilakukan antara lain: 1. Pendaftaran (Aktif/Pasif) 2. Identifikasi Awal 3. Verifikasi Rumah Tangga 4. Pemutakhiran Data Terpadu 5. Pemutakhiran Data Sasaran Penerima Program Pusat & Daerah

C. ALUR MEKANISME PEMUTAKHIRAN MANDIRI (MPM) DATA

TERPADU PPFM DI PROVINSI BANTEN

1. Pendaftaran • Pendaftar mendatangi Petugas Pendaftar atau Petugas Pendaftar

mendatangi ruta yang diduga miskin • Pendaftar menunjukkan KTP dan/atau KK

2. Identifikasi awal

• Pencocokan Data Rumah Tangga pendaftar dengan Data Terpadu PPFM • Penetapan daftar rumah tangga yang akan diverifikasi/validasi (prelist)

3. Verifikasi Rumahtangga

• Menggunakan indikator PBDT 2015 • Data elektronik /hasil pendataan dikirimkan ke Pokja Pengelola Data

Terpadu PPFM

4. Pemutakhiran data terpadu PPFM • Pemeringkatan ulang rumah tangga lama dan baru • Menggunakan metode PMT

5. Pemutakhiran Daftar Sasaran Penerima Program • Menggunakan basis Data Terpadu yang sudah dimutakhirkan • Kriteria sasaran penerima program ditetapkan oleh K/L

D. BANTUAN KEUANGAN (SPECIFIC GRANT) KEPADA KABUPATEN/KOTA UNTUK PELAKSANAAN MPM SE-PROVINSI BANTEN

NO KABUPATEN

/KOTA JML KEC

JML DESA /KEL

JUMLAH RUMAH TANGGA DENGAN

STATUS KESEJAHTERAAN 40% TERENDAH PBDT

2015

SUMBER ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS MPM KEPADA KAB/KOTA SE-BANTEN

(RP)

1 PANDEGLANG 35 339

113,344

1,522,646,000

2 LEBAK 28 345

105,246

2,334,754,000

3 TANGERANG 29 274

229,449

2,200,000,000

4 SERANG 29 326

69,331

850,000,000

5 KOTA TANGERANG 13

104

68,577 APBD Kota Tangerang

6 KOTA CILEGON 8 43

13,882

406,215,000

7 KOTA SERANG 6 67

20,492

150,000,000

8 KOTA TANGSEL 7 54

34,464 APBD Kota TangSel

TOTAL 155 1,552

654,785 7,463,615,000

PENUTUP

Demikianlah laporan kunjungan kerja Panitia Kerja Komisi VIII DPR RI mengenai Verifikasi dan Validasi Data Kesmiskinan ke Provinsi Banten ini dibuat sebagai bahan masukan dalam pembahasan Rapat-rapat selanjutnya oleh Tim Panja Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan.

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI

KETUA

Dr. H. M. ALI TAHER, SH, M.Hum.

Lampiran

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………