1

LAPORAN KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI II DPR – RI

KE PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PADA MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2017 – 2018

TANGGAL 16 JULI 2018

I

I

II

II

II

II

II

II

II

II

II

I

I

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA

2

LAPORAN KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI II DPR – RI

KE PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PADA MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2017 – 2018

TANGGAL 16 JULI 2018

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN SPESIFIK

Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor

Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan sebagai salah satu

langkah pengawasan Komisi II DPR RI terkait pelaksanaan program

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Provinsi Kalimantan

Tengah dan mendapatkan masukan tentang RUU Pertanahan.

Kebutuhan tanah yang terus meningkat berdampak pula terjadinya

sengketa pertanahan baik antara perseorangan (warga masyarakat atau

masyarakat hukum adat) maupun badan hukum (pemerintah atau swasta).

Sengketa pertanahan yang terjadi salah satunya dapat disebabkan oleh

belum adanya kepastian hukum atas tanah. Proses pembuatan sertifikat

tanah yang lamban, mahalnya biaya mengurus sertifikat tanah, dan

munculnya sertifikat “bodong” yang diterbitkan oleh mafia-mafia tanah

menjadi masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Program

Prioritas Nasional berupa percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

(PTSL) yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan

Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 12 Tahun 2017 tentang

Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Instruksi Presiden

No. 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis

Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. PTSL atau sertifikasi tanah

ini merupakan upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum atau hak

atas tanah yang dimiliki masyarakat. Selain itu, sertifikat tanah dapat

dimanfaatkan oleh masyarakat untuk modal pendampingan usaha yang

berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya, oleh

karena itu Komisi II DPR RI ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan

program PTSL di Provinsi Kalimantan Tengah telah memberikan manfaat bagi

masyarakat.

Selain ingin mengetahui pelaksanaan program PTSL, kedatangan

Komisi II DPR RI kali ini juga dalam rangka proses pembahasan RUU

Pertanahan. Sebelum dibahas bersama dengan pemerintah, RUU

3

Pertanahan pada tahap ini dipandang perlu untuk mendapatkan masukan dari

Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah dan Kantor Pertanahan se-Provinsi

Kalimantan Tengah sebagai salah satu stakeholder RUU Pertanahan ini

nantinya. Kunjungan spesifik ini dimaksudkan untuk mengkaji dan

mendapatkan masukan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 96 UU No.

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kunjungan spesifik kali ini juga perlu mengkaji dan membahas RUU

Pertanahan secara lebih luas dan mendalam terkait dengan kedudukan

UUPA dan RUU Pertanahan dalam Hukum Tanah Nasional, Hukum

Pertanahan sebagai landasan kebijakan pertanahan dalam rangka

kesejahteraan rakyat, peran BPN yang sekarang telah menjadi Kementerian

Agraria dan Tata Ruang dalam melaksanakan pembangunan pertanahan,

serta kedudukan RUU Pertanahan dan UU Sektoral terkait bidang

pertanahan.

Tim kunjungan panitia kerja pilkada Komisi II DPR RI ke Provinsi

Kalimantan Tengah berjumlah 11 orang Anggota. Tim kunjungan kerja

didampingi oleh 1 (satu) tenaga ahli dan 4 (empat) staf dari Sekretariat Komisi

II DPR RI, dan 1 (satu) reporter dari TV parlemen DPR RI.

B. WAKTU KUNJUNGAN SPESIFIK

Kunjungan spesifik dilaksanakan pada tanggal 16 s/d 18 Juli 2018. Komisi II

DPR RI telah melakukan kunjungan panitia kerja pilkada ke Kantor Wilayah

BPN Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka melaksanakan tugas dan

fungsi dewan, dibidang pengawasan.

II. HASIL KUNJUNGAN

Pemerintah melalui Program Nawacita (9 Agenda Strategis Prioritas)

khususnya Agenda ke 5 berupaya meningkatkan kualitas hidup manusia

Indonesia. Salah satu misi dari agenda ke 5 adalah mendorong land reform dan

program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar. Reforma agraria 9 juta hektar

dilakukan melalui legalisasi asset dan redistribusi tanah dengan 4 skema yaitu:

1. Tanah transmigrasi belum bersertifikat seluas 0.6 juta ha (848.860 bidang)

2. Legalisasi asset seluas 4.9 juta ha (22.886.994 bidang)

3. Bekas HGU dan tanah terlantar seluas 0.4 juta ha (569.975 bidang)

4. Pelepasan kawasan hutan seluas 4.1 juta ha (2.050.000 bidang)

Reforma agraria merupakan landasan, arah, strategi, sekenario serta

grand desain/peta jalan sedangkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

(PTSL) berisi tentang tahapan pelaksanaan. Aturan tentang PTSL berdasarkan

PP No. 24 Tahun 1997, PMNA/KBPN 3/1997 dan Permen ATR/KBPN tentang

PTSL. Pendaftaran tanah menurut PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran

4

Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-

menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan,

pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam

bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan

rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang

tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-

hak tertentu yang membebaninya. Tujuan dilaksanakannya pendaftaran tanah

adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Pendaftaran tanah pertama kali terdiri dari: 1) pendaftaran tanah secara

sporadik 2) pendaftaran tanah secara sistematik, sedangkan pemeliharaan data

pendaftaran tanah terdiri dari: 1) peralihan hak 2) pembebanan hak 3) penyajian

informasi pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah sistematik menurut PP No. 24

tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk

pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek

pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu

desa/kelurahan yang diselenggarakan atas prakarsa pemerintah.

Gambar 1.1

Grand Desain Kegiatan PTSL

GRAND DESAIN KEGIATAN PTSL

PTSL

Sertipikasi Target 21.000.000 Bidang Tanah Rakyat

Reforma Agraria

Redistribusi Tanah 4.500.000 Hekatar

Legalisasi Aset 4.500.000 Hektar

•Sertpikasi Tanah Rakyat

•Sertpikasi 21.000.000 Bidang Tanah Transmigrasi

RPJMN 2015 – 2019

Program Strategis Nasional Reforma Agraria

Nawa Cita

Cita ke-5: ... Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat ...

UUPA

Pasal 19

UUD-1945

Pasal 33 (3)

Percepatan pendaftaran tanah diselenggarakan untuk mewujudkan amanat pasal 33 ayat (3) UUD 1945, pasal 19 UUPA dan Cita ke-5 Nawa Cita

serta RPJMN 2015 – 2019.

Percepatan Pendaftaran Tanah dengan target sertipikasi 21.000 bidang tanah masyarakat

adalah pelaksanaan kegiatan legalisasi aset

5

Gambar 1.2.

Kluster Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Bidang tanah yang data

yuridisnya memenuhi

syarat untuk sampai

diterbitkan sertipikat hak

atas tanahnya

Bidang tanah yang

data yuridisnya

memenuhi syarat

diterbitkan sertipikat

namun terdapat

perkara di

Pengadilan

Bidang tanah yang

data yuridisnya tidak

dapat dibukukan

dan diterbitkan

sertipikat

Bidang Tanah yang sudah

didaftar haknya dan terbit

sertipikatnya.

KLUSTER PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

I 2

34

Tahapan kegiatan PTSL antara lain:

1. Perencanaan

2. Penetapan lokasi

3. Persiapan

4. Pembentukan dan penetapan panitia Aaudikasi PTSL dan satuan tugas

5. Penyuluhan

6. Pengumpulan data fisik, dan pengumpulan dan penelitian data yuridis

7. Pembuktian hak

8. Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya

9. Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak

10. Pembukuan hak

11. Penerbitan sertipikat hak atas tanah

12. Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan

13. Pelaporan

Pada tahap persiapan terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan Kanwil BPN Provinsi

Kalimantan Tengah antara lain:

1. Masalah hukum

harus bisa mencegah pelaksana untuk mengakibatkan permasalahan hukum

kepada produk, pelaksana dan institusi.

2. Kerumitan kegiatan

semestinya berfikir untuk memfasilitasi pelaksana agar lebih mudah dalam

meraih target

3. Pencapaian target

target meliputi kuantitas dan kualitas

6

Gambar 1.3.

Keluaran Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap

Sertipikat TanahBuku TanahDaftar Tanah

Penyuluhan

Pengumpulan dan Pengolahan Data Pertanahan (Fisik

dan Yuridis)

Pemeriksaan Tanah

Penerbitan SK/Pengesahan data Fisik dan

Yuridis

Penerbitan Sertipikat

Pelaporan

KELUARAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP

K-3 K-2 K-1K-3 = DT – (BT+ST) K-2 = DT – ST K-1 = STK-4

Peta

Peningkatan Kualitas Data

Strategi percepatan PTSL antara lain:

1. Pastikan aturan telah dipahami.

2. Fokus menyelesaikan secara sistematis pada satu desa lokasi sebelum

pindah ke desa lokasi berikut.

3. Pasang spanduk/baliho pengumuman pelaksanaan Pul Dasik dan Dadis,

serta persyaratan dan kewajiban.

4. Dahulukan pekerjaan peningkatan kualitas data K – 4 dan buat peta kerja.

5. Bayarkan uang muka kepada semua kegiatan Puldatan.

6. Libatkan Kejari dalam penyuluhan, serta Babinkamtibnas dan Babinsa serta

RT/RW dalam satgas Puldatan (Dasik dan Dadis).

7. Libatkan DAD dalam penyelesaian masalah.

8. Bila lokas/idata sudah siap minta Tim Bantu Dadis, Dasik dan Datri (CPNS).

9. Kendali, pantau dan evaluasi ketat dan rutin (vicom – rutin).

10. Koordinasi dengan Walikota/Bupati untuk pembebasan, pengurangan atau

terutang BPHTB dan implementasi SKB Pra-PTSL.

7

Gambar 1.4.

Peta Jalan PTSL Provinsi Kalimantan Tengah

PETA JALAN PTSL KALTENG

2017• 75.000

Bidang

2018• 140.000

• Bidang

2019• 200.000

• Bidang

2020 s/d 2025• 200.000 Bidang;

sampai seluruh bidang tanah

terdaftar

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi terluas ke tiga yang memiliki

13 kabupaten dan 1 kota. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki luas wilayahsebesar

153.564 km2, jumlah penduduk sebanyak 2.550.192 orang serta berada pada posisi

0°45 LU, 3°30 LS, 111° BT dan 116°BT. Batas wilayah Provinsi Kalimatan Tengah

antara lain: Timur berbatasan dengan Kalimantan Timur dan Selatan, Barat

berbatasan dengan Kalimantan Barat, Utara berbatasan dengan Kalimantan Barat

dan Timur, dan Selatan berbatasan dengan Laut Jawa.

8

Tabel 1.1.

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kaliamantan

Tengah

9

Tabel 1.2.

Tata Ruang Provinsi Kalimantan Tengah

RTRWP (Versi)NO PERIODE PERATURAN KH

(%)

NON KH

(%)

1 2 3 4

1

10

Tabel 1.3.

KAWASAN NON HUTAN (APL) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

11

Tabel 1.4.

BIDANG TANAH TERDAFTAR DI KALTENG

S/D 15 JULI 2018

12

Tabel 1.5.

PERKIRAAN BIDANG BELUM TERDAFTAR

S/D 15 JULI 2018

Tabel 1.6.

13

Gambar 1.5.

TARGET & REALISASI SERTIPIKASI

20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 *

TAR GE T 10 .00 0 8.4 45 9.4 00 60 .00 0 14 0.0 00

R EALISASI 10 .00 0 8.4 40 9.4 00 59 .97 5 10 5.9 33

-

20 .0 00

40 .0 00

60 .0 00

80 .0 00

10 0.00 0

12 0.00 0

14 0.00 0

16 0.00 0

TAR GE T R EALISASI

Jawaban Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah atas Pertanyaan dari Komisi II DPR RI

1. Terkait sertifikasi melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di

wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, Komisi II DPR RI memerlukan informasi dan penjelasan tentang target dan capaian dari pelaksanaan program ini baik dari jumlah bidang tanah maupun dari ketersediaan anggaran. Jawaban:

PROGRES PTSL KALIMANTAN TENGAHS/D 13 JULI 2018

14

2. Apa saja upaya sosialisasi program PTSL yang dilakukan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah kepada masyarakat agar target pendaftaran tanah dapat tercapai tepat waktu. Jawaban: Strategi sosialisasi PTSL antara lain: a. Penyuluhan (tatap muka) b. Dialog dengan tokoh c. Penyebaran informasi melalui Media (cetak, radio dan televisi) d. Penyebaran melalui Media Sosial

Upaya sosialisasi PTSL antara lain: a. Melakukan sosialisasi PTSL kepada masyarakat melalui berbagai media

yang meliputi RRI pemerintahan daerah (RRI Palangka Raya), Televisi daerah Kalimantan Tengah (Permata TV Palangka Raya) dan koran daerah Kalimantan Tengah (Dayak Pos), Media Sosial dan Penyuluhan Langsung bersama lintas Instansi Pemerintah Daerah.

b. Pembuatan baner / spanduk yang dipasang pada beberapa tempat strategis berupa himbauan kepada masyarakat untuk mensertipikatkan tanahnya.

c. Intensif melakukan kunjungan ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

3. Terkait biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis yang tidak dianggarkan

dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dapat dibebankan kepada masyarakat, apakah kabupaten/kota sudah menerbitkan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan bersama 3 Menteri (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 25/SKB/V/2017 tentang Pembiayaan Persiapan PendaftaranTanah Sistematis. Jawaban:

15

Biaya PTSL

BIAYA PTSL

P R A P TSL

O LEH P EM ILIK

TA N A H

OPERASIONAL PTSL OLEH

APBN

PA JA K &

B EA O LEH P EM ILIK

TA N A H

Terkait biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis yang tidak

dianggarkan dalam APBD dapat dibebankan kepada masyarakat sesuai amanat Keputusan bersama 3 Menteri (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 25/SKB/V/2017 tentang Pembiayaan Persiapan PendaftaranTanah Sistematis.

Terhadap hal ini telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati/Walikota tentang standar biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis diantaranya yang sudah kami peroleh dari Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Pulang Pisau (fotocopy terlampir) dan kami berharap Kabupaten/Kota yang lain juga telah menindaklanjuti amanat Keputusan bersama 3 Menteri (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 25/SKB/V/2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.

4. Apa saja kendala/masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan PTSL.

Bagaimana Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah mengatasi kendala/masalah tersebut. Jawaban: Tantangan dan hambatan yang dihadapi antara lain:

a. Dalam rangka persiapan pelaksanaan PTSL dilakukan persiapan berupa sarana prasarana, sumber daya manusia, sarana transportasi, koordinasi dengan aparat pemerintah lainnya dan alokasi anggaran. Sarana prasarana untuk kegiatan PTSL memanfaatkan sarana prasarana, sumber daya manusia yang tersedia diambah dengan PTT,

16

SKB, KJSKB, Aparat Desa/Kelurahan, RT,RW, Babinkamtibmas/Babinsa dan unsur masyarakat lainnya seperti Dewan Adat Dayak (DAD);

b. Banyak bidang tanah di Provinsi Kalimantan Tengah dikuasai/dimiliki oleh orang-orang yang bertempat tinggal jauh dari letak tanah sehingga menyulitkan petugas PTSL dalam memberikan penyuluhan, melakukan identifikasi pemilikan/penguasaan dan pemasangan tanda batas tanah;

c. Terdapat bidang-bidang tanah yang diterbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) oleh Kepala Desa/Lurah lebih dari 1 (satu) dan kepada orang yang berbeda, sehingga rawan timbulnya sengketa tanah dikemudian hari, mengingat tahapan, mekanisme/tata cara kerja, standar, metode, dan prosedur kegiatan belum dibuat dalam ketentuan peraturan yang berlaku;

d. Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat masih termasuk dalam Kawasan Hutan, sehingga belum bisa didaftarkan dan diberikan Sertipikat Hak Atas Tanah akibatnya sering terjadi penghentian kegiatan untuk menghindari kecemburuan dari warga yang tidak dapat didaftarkan atau disertipikatkan tanahnya (yang berada dikawasan Hutan);

e. Adanya keluhan masyarakat yang merasa terbebani dengan biaya tambahan dalam pengurusan surat-surat tanah di Desa/Kelurahan sebelum berkas didaftar oleh petugas PTSL, dimana biaya yang dikenakan tersebut tidak sesuai dengan Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) menteri yakni sebesar Rp. 250.000,- perbidang tanah;

f. Masyarakat merasa keberatan dengan biaya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

g. Kurangnya minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanahnya dan tidak bersedia memasang patok batas tanah.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya antara lain:

a. Mengadakan pelatihan kepada petugas operator Komputerisasi Kantor Peretanahan (KKP) dan tata cara pengisian Daftar Isian 201 kepada para petugas pelaksana PTSL

b. Meminta Pemerintah Daerah setempat untuk memfasilitasi kegiatan PTSL termasuk untuk mendorong diterbitkannya peraturan Desa/kelurahan tentang pembiayaan Pra PTSL sesuai dengan SKB 3 Menteri;

c. Melakukan pembinaan, koordinasi dan evaluasi PTSL melalui media teleconference dengan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;

d. Mengundang para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota beserta pejabat eselon IV dan V ke kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka pembinaan, koordinasi dan evaluasi kegiatan PTSL;

e. Mengadakan acara Pengarahan dan Monitoring kegiatan PTSL dengan mengundang Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan menghadirkan Staf Ahli Kementerian ATR/BPN dan Direktur Penilaian Tanah pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional;

17

f. Mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah dengan pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah terkait dengan percepatan PTSL;

g. Menyurati para kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk memasang baliho, spanduk dan selebaran dengan memuat informasi persyaratan pendaftaran, biaya, tahapan kegiatan dan waktu pelaksanaan dengan surat Kanwil BPN Propinsi Kalimantan Tengah tanggal 25 April 2018 Nomor 333/8.62-300/IV/2018;

h. Menyurati kepada para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk melakukan percepatan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan melibatkan instansi terkait didaerah dengan surat Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 16 Mei 2018 Nomor 386/9.62-300/V/2018;

i. Mewajibkan para kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah setiap akhir minggu.

5. Komisi II DPR RI meminta informasi, masukan, dan ide tentang masalah-masalah pertanahan dari Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah untuk dijadikan bahan pertimbangan pembuatan norma dalam RUU Pertanahan yang saat ini sedang dalam proses pembahasan antara Komisi II DPR RI dan pemerintah. Jawaban:

1. Hak - hak atau penguasaan atau hubungan kemanfaatan (tenurial) antara masyarakat atau perorangan dengan sumber – sumber daya agraria terutama tanah tidak diabaikan hanya karena status kawasan atau fungsi wilayah tertentu. Status kawasan atau fungsi wilayah seperti kawasan hutan atau wilayah sempadan (sungai, danau atau laut) secara fungsi harus dipertahankan, namun hak – hak atau penguasaan atau hubungan kemanfaatan masyarakat atau perorangan harus dihormati dan diakui. Pengaturan yang ada saat ini dalam Undang – Undang Kehutanan dan turunannya mengakibatkan perlakuan tidak adil terhadap masyarakat atau perorangan. Bagi perusahaan atau corporate ada fasilitas dan mekanisme untuk melakukan pengurusan pelepasan dari kawasan hutan, sementara bagi masyarakat atau perorangan tidak ada pengaturan yang jelas tentang bagaimana harus mendapatkan pengakuan atas hak – hak atau penguasaannya atas tanah dikawasan hutan. Akibatnya dalam rangka ganti rugi / perolehan tanah dalam kegiatan pengadaan tanah, misalnya yang dibayarkan hanya tanam tumbuh atau benda – benda yang ada di atasnya sedangkan tanahnya tidak dinilai;

2. Pengadministrasian hak – hak atau penguasaan atau hubungan kemanfaatan (tenurial) antara masyarakat atau perorangan dengan sumber – sumber agraria terutama tanah baik dikawasan hutan maupun diluar kawasan hutan harus diselenggarakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga dapat dilekati hak dan diterbitkan sertipikatnya. Sedangkan fungsi kawasan atau wilayah

18

tertentu tetap dicantumkan dalam sertipikat sebagai pembatasan dan atau kewajiban untuk memeliharanya atau menyesuaikan dengan fungsinya dalam pemanfaatannya. Oleh karena itu dalam setiap sertipikat hak atas tanah harus tercantum tentang hak - hak (rights), pembatasan – pembatasan (restrictions) dan kewajiban (responsibility);

3. Pengaturan tentang ketentuan Landreform seperti absentee maupun kelebihan batas maksimum pemilikan dan penguasaan tanah harus dapat mengakomodasi kondisi sosial ekonomi masyrakat dan perkembangannya. Di wilayah Kalimantan Tengah karena kondisinya banyak warga masyarakat yang menguasai / memiliki tanah melebihi batas maksimum pemilikan dan penguasaan tanah dan atau berada di luar wilayah kecamatan domisili yang bersangkutan (absentee);

4. Ketentuan tentang Hak Guna Usaha (HGU) yang harus di atas tanah Negara mendorong dilepaskannya hak – hak individu atau komunal masyarakat termasuk masyarakat hukum adat dan menjadi akumulasi penguasaan dan pemilikan oleh Perusahaan atau Corporate. Perlu pengaturan bahwa HGU dapat diberikan di atas Hak Milik, Hak Ulayat/Komunal dan atau Hak Pengelolaan;

5. Pengaturan tentang tata cara pengadministrasian Hak Ulayat dan atau Hak Komunal perlu menjadi muatan Undang – Undang Pertanahan. Ketentuan yang ada saat ini belum dapat secara tuntas mengakomodasi kebutuhan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat (komunal) untuk mengadminsitrasikan tanahnya;

6. Pengadministrasian Tanah Transmigrasi sebagaimana diatur dalam Undang – Undang tentang Transmigrasi senantiasa harus melalui tahapan Hak Pengelolaan yang pada kenyataannya lebih banyak menjadi hambatan pelaksanaan kegiatan. Sebaiknya dalam Undang – Undang Pertanahan diatur dalam kondisi tertentu seperti lokasinya telah ditempati atau dihuni, telah diusahakan, telah diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah atau dalam kondisi percepatan kegiatan maka tidak diperlukan penerbitan HPLnya.

7. Penguatan kepada pemerintah untuk mengatur tanah-tanah terlantar sehingga tanah-tanah terlantar tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan (tidak menimbulkan kekumuhan diwilayah perkotaan maupun pedesaan) misalnya banyak tanah diperkotaan atau pedesaan yang kosong dan tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya sehingga menimbulkan kesan kumuh diperkotaan atau tidak produktif bagi tanah pertanian sementara keberadaan dari pemiliknya tidak diketahui. Terhadap tanah-tanah seperti ini pemerintah dapat mempunyai wewenang untuk mengaturnya.

8. Perlu harmonisasi ketentuan atau perundandang-undangan lainnya sehingga undang-undang pertanahan dapat dilaksanakan selaras dengan ketentuan perundangan lainnya misalnya ketentuan mengenai hak yang telah ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tetapi kenyataannya seringkali hak tersebut dapat dibatalkan oleh putusan pengadilan

19

IV. PENUTUP

Demikian laporan hasil kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Provinsi

Kalimantan Tengah pada tanggal 16 sampai dengan 18 Juli 2018. Semoga dapat

ditindaklanjuti dan bermanfaat bagi semua pihak. Kepada semua pihak yang

membantu terselenggaranya kunjungan spesifik ini, kami ucapkan terima kasih.