KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VII DPR RI

“Penanganan Tumpahan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Kebakaran

di Teluk Balikpapan”

MASA PERSIDANGAN IV TAHUN 2017-2018

8 – 10 April 2018

SEKRETARIAT KOMISI VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

2 0 1 8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Tumpahan bahan bakar minyak (BBM) kapal atau Marine Fuel Oil

(MFO) menyebabkan kebakaran hebat di perairan Teluk Balikpapan,

Kampung Baru, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu 31 Maret 2018.

Tumpahan minyak itu kini terancam meracuni biota. Tumpahan MFO sudah

mulai menyebar dan mencemari pesisir pantai di Kabupaten Penajam

Paser Utara, Kalimantan Timur.

Pencemaran laut akibat tumpahan minyak di perairan Teluk

Balikpapan cukup mengkhawatirkan. Karena itu pemerintah melalui

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan manaruh perhatian khusus

dalam kasus ini. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

merespon dengan cepat kejadian tersebut dengan menugaskan 3 (tiga)

Dirjennya yaitu Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(Gakkum), Dirjen Pengendalian dan Pencemaran Kerusakan Lingkungan

(P2KL) dan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE).

Tangggung jawab Kementerian LHK adalah mengawasi pemegang izin untuk

bertanggung jawab dalam mengatasi pencemaran dan menghitung ganti

rugi. Dirjen Pengendalian dan Pencemaran Kerusakan Lingkungan (P2KL)

akan mengikuti proses untuk melihat pelanggaran dan unsur-unsur

pelanggaran serta sanksi, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem

(KSDAE) bertugas untuk melihat dampak terhadap sumber daya hayati.

Sambil melakukan evakuasi dan penelitian lanjutan.

Hingga Selasa sore, 3 Maret 2018, tim gabungan yang dipimpin

Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Balikpapan

masih berkonsentrasi meminimalisir dampak negatif atas tumpahnya minyak

di perairan tersebut. Tim mengumpulkan 'oil boom' dari sejumlah perusahaan

yang ada di sekitar lokasi. 'Oil boom' itu digunakan untuk menggiring

genangan tumpahan minyak di perairan ke area fasilitas Pertamina.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar Hukum pelaksanaan kunjungan Komisi VII DPR RI adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor

1/DPR RI/I/2014 tentang Tata Tertib DPR RI.

3. Rapat intern Komisi VII DPR RI terkait jadual Komisi VII DPR RI

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kunjungan spesifik ke teluk Balik Papan, Provinsi

Kalimantan Timur antara lain:

1. Mengetahui kronologis kejadian terjadinya kebakaran dan tumpahan

bahan bakar minyak (BBM)/Minyak (Oil Spills) di teluk Balik Papan,

2. Mengetahui koordinasi yang dilakukan dalam menangani kejadian

kebakaran dan penanganan tumpahan bahan bakar minyak

(BBM)/Minyak (Oil Spills) di teluk Balik Papan,

3. Mengetahui teknis penanganan kejadian tumpahan BBM/minyak (Oil

Spills) yang terjadi di teluk Balikpapan (penggunaan oil boom,

absorbent, chemical, in-situ burning, atau lainnya).

4. Mengetahui dampak terjadinya kejadian tumpahan BBM/minyak (Oil

Spills) terhadap masyarakat sekitar teluk Balik Papan;

5. Mengetahui dampak terjadinya kejadian tumpahan BBM/minyak (Oil

Spills) terhadap lingkungan terutama biota laut;

6. Mengetahui langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menangani

dampak BBM/minyak (Oil Spills)

7. Mengetahui langkah-langkah perhitungan yang diakibatkan oleh

kejadian tumpahan BBM/minyak (Oil Spills) terhadap masyarakat dan

lingkungan hidup (biota laut).

1.4. WAKTU DAN LOKASI KEGIATAN

Waktu pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik Pimpinan Komisi VII

DPR RI ke Provinsi Papua Barat adalah tanggal 8-10 April 2018. Dengan

agenda antara lain sebagai berikut:

1. Kunjungan Lapangan ke Lokasi terjadinya pencemaran Bahan Bakar

Minyak di Teluk Balikpapan.

2. Pertemuan dengan PT. Pertamina (Persero) Balikpapan, dengan

didampingi oleh pihak-pihak terkait.

1.5. TIM KUNJUNGAN SPESIFIK

Kunjungan lapangan ini diikuti oleh Anggota Komisi VII DPR RI, yang

merupakan representasi dari fraksi-fraksi, sebagaimana daftar berikut:.

Tabel 1. Daftar anggota Tim kunjungan kerja spesifik ke Teluk Balikpapan

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Kunjungan Lapangan ke Lokasi terjadinya pencemaran Minyak

dan Kebakaran di Teluk Balikpapan.

Kunjungan lapangan dilaksanakan dengan meninjau langsung lokasi

terjadinya tumpahan minyak dan kebakaran kapal di daerah teluk

Balikpapan. Sebagaimana terlihat dalam dokumentasi berikut:

Gambar 1. Kondisi perairan lokasi terjadi tumpahan minyak

Gambar 2. Tim kunspek meninjau ke tengah laut

Gambar 3. Tim kunspek meninjau ke tengah laut

Gambar 4. Kapal ever judger yang terbakar bagian buritan

Gambar 5. Kondisi buritan kapal yang terbakar

2.2. Pertemuan dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Dirjen

Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan,

Direktur Pengolahan PT. Pertamina (Persero), Perwakilan Polda

Kaltim, dan unsur masyarakat.

Dalam pertemuan ini dihadiri oleh Dirjen Migas Kementerian ESDM

RI, Dirjen Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan,

Direktur Pengolahan PT. Pertamina (Persero), Perwakilan Polda Kaltim, dan

unsur masyarakat. Dalam pertemuan ini diperoleh informasi antara lain:

- Harusnya persoalan ini yang menghadiri adalah direktur utama PT.

Pertamina (Persero), karena permasalahan yang muncul merupakan isu

nasional terkait dengan hilir migas, pengolahan, dampak yang

ditimbulkan tumpahan minyak, permasalahan social yang harus

diselesaikan, dan lain-lain. Sehingga tidak cukup apabila hanya direktur

pengolahan yang hadi dalam pertemuan ini.

- Dirjen Migas Kementerian ESDM RI mengapresiasi atas kinerja tim

lapangan yang bekerja dengan baik sehingga saat ini bisa berjalan

normal operasional kilang. Sebagai tindak lanjut akan dibentuk tim

gabungan akibat putusnya pipa. Dampak pencemaran dan kerugian agar

segera diselesaikan terutama masyarakat terdampak.

- Kombes Pol Yustan Alpiani, SIK SH. M.Hum sebagai Dirreskrimsus Polda

Kaltim. Menyampaikan bahwa pada tanggal 31 Maret 2018, pukul 10.30

ramai terjadi kebakaran yang merembet ke kapal nelayan. Dan

membakar buritan kapal Ever Jadder. Pada saat itu belum terkoordinir,

Polda Kaltim menginisiasi dilakukan Rapat pada hari senin, diundang

seluruh stakeholder. KSOP bertanggungjawab untuk melakukan tindakan.

- Polda Kaltim bertanggung jawab melakukan penyidikan dan

penyelidikan.Setelah 2 hari baru diketahui tumpahan dari lawe-lawe.

Pada kedalaman 18-27 kedalaman, kalua air surut bisa 16 meter. Dalam

kasus ini dibagi 2 kelompok: 1. Kasus pencemaran baku mutu air laut 2.

Kasus pipa pertamina bisa putus.

- Sudah berkoordinasi dengan kementerian LHK, jarak pandang 50 cm.

Kerjasama dengan pertamina, menyelam hinga dapat memfoto dilokasi

terputusnya 20” tebalnya 12”. Indikasi awal: pipa tersebut karena tertarik.

Pipa bergeser hingga 100 m. setelah tertarik sejauh 100 m tidak kuat

menahan, terjadi putus di lokasi las-lasan.

- Polda kaltim akan mengambil sampel bisa diambil. Kami akan

mengundang ahli pipa, sehingga dapat membuktikan penyebab putusnya

pipa.

- Sudah memanggil 26 saksi yang merupakan korban, antara lain:

o 2 orang Polisi airut yang datang ke lokasi TKP,

o 4 orang keluarga korban,

o 1 orang agen kapal, Panascope maritime Indonesia, MV Ever Jgger,

Pemilik kapal adalah Holding Ever Jagger company milik china, ABK

kapal semua berkebangsaan China,

o 1 orang dari Pihak KSOP

o 4 orang pelindo yang bertugas memandu kapal yang masuk ke teluk

Balikpapan

o Kapten kapal, mualim 3

o 9 orang karyawan Pertamina

o KLHK akan dipanggil ahli-ahli.

- SPDP, sudah dikirim ke kejaksaan. Yaitu hari senin.dengan posisi naik

sidik. Minyak yang diangkut sebanyak 1 jam dapat dipompa 1.100 Ton.

Perlu ada kesesuaian waktu, dari lawe-lawe hingga pengolahan di

Balikpapan. Kami membutuhkan waktu, hingga dapat diperoleh siapa

yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

o Perlu adanya tindakan terhadap korban kejadian tersebut, yaitu korban

meninggal dan 181 orang hilang mata pencariannya. Kami meminta

sanksi tegas terhadap Pertamina, karena melakukan kebohongan.

Karena hingga hari ketiga masih terjadi kebohongan public.

Pertanggungjawaban pertamina terhadap korban meninggal sebesar

2.5jt per jiwa.

o Berdasarkan keterangan untuk ganti rugi / kompensasi masih dalam

perhitungan berdasarkan pertanggungan asuransi.

Gambar 6. Pertemuan di kantor pertamina balikpapan

Gambar 7. Pertemuan di kantor pertamina balikpapan

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR

RI ke teluk Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur dapat diambil kesimpulan

dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pencemaran laut akibat tumpahan minyak di perairan Teluk

Balikpapan sangat mengkhawatirkan, karena telah merenggut

korban sebanyak 5 (lima) orang meninggal dunia. Hingga saat ini

proses investigasi masih terus dilakukan guna mengetahui penyebab

putusnya pipa penyalur minyak mentah PT. Pertamina (Persero)

sehingga terjadi tumpahan minyak di teluk Balikpapan, terjadinya

kebakaran, dan menyebarnya tumpahan minyak mentah yang

mencemari lingkungan.

2. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI merekomendasikan

untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Migas

Kementerian ESDM RI, Dirjen Pengendalian dan Pencemaran

Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK RI, Dirjen Penegakan Hukum

KLHK RI, Kepala BPH Migas, dan Dirut PT. Pertamina (Persero)

beserta seluruh Direksi PT Pertamina (Persero) dalam rangka

pelaksanaan fungsi pengawasan dengan agenda :

Pertanggungjawaban PT. Pertamina (Persero) terhadap korban

tumpahan minyak dan kebakaran di Teluk Balikpapan.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan Kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR

RI ke Teluk Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, sebagai bagian dari

pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPR RI untuk memastikan tata

kelola hulu Migas dapat berjalan dengan baik.

Balikpapan, 10 April 2018

Tim Kunjungan Komisi VII DPR RI

Ketua Tim,

Gus Irawan Pasaribu