LAPORAN

PERTEMUAN TEKNIS KONSERVASI MINERAL DAN BATUBARA

Oleh : Antoni feriadi

PT. CIPTA BUANA SERAYA (CBS) 2014

Sesuai dengan undangan yang datang dari Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral

Propinsi Bengkulu ( ESDM ) pada tanggal 08 April 2014 dengan agenda kegiatan Pertemuan

Teknis Konservasi Mineral Dan Batubara yang dilaksanakan oleh Direktorat Teknik Dan

Lingkungan Mineral Dan Batubara Di Bengkulu- Propinsi Bengkulu yang diselenggarakan

pada tanggal 21 april 2014 di hotel Grage Horizon Krakatau Room Lantai 1. pada acara

tersebut setelah pembukaan yang langsung dibuka oleh Kepala Dinas Energi Dan Sumber

Daya Mineral Bapak Muhamad Ali,SH dan, sambutan dari Direkrur Teknik Dan Lingkungan

Mineral Dan Batubara Bapak Ir.Bambang Susigit,MT.

Salnjutnya untuk sesi pertama (I) yang diisi oleh bapak Ir.Bambang Susigit,MT dengan

materi tentang Kebijakan Konservasi Pada Sektor Pertambagan Mineral Dan

Batubara,mengenai peran sektor pertambagan hasil dan manfaat yaitu untuk pembangunan

ekononi dan pembangunan berkelanjutan dengan mengandalkan komoditi yang ada di

indonesia khususnya Batubara yang produksi dan ekspor batubara mencapai 81%, dengan

izin usaha untuk tahap kegiatan ekplorasi 5.503 dan tahap kegiatan operasi produksi 5.415

bararti untuk total izin usaha pertambangan yang ada di indonesia mencapai 10.918 izin

usaha pertambangan (IUP). Dan dari izin usaha tersebut berdampak luas terhadap sosial

politik,ekonomi, dan lingkungan, dalam pengusahaanya perlu kebijakan yang dapat

menjamin kelestarian lingkungan dan keseimbagan konservasi sumber daya alamnya.

Adapun landasan-landasan tentang pengelolaan pertambangan yaitu undang-undang

dasar 1945 pasal 33 ayat (3). Konsekuensi UUD 1945 passal 33 Ayat (3) adalah:

1. Hak Mineral ( mineral right ): hak mineral, hak tanah dan hak ruang berada

ditangan negara dan dilaksanakan oleh pemerintah ( pusat dan daerah ) sesuai

dengan kewengannya.

2. Hak penambagan (mining right): pemerintah memiliki hak penambagan,

yang dalam melaksanakan hak penambangan ini dapat memberikan hak

pengusahaan kepada BMUN atau badan usaha.

3. Hak pengusahaan ( economic right ): BUMN dan badan usaha lainya

menerima izin usaha pertambangan darii pemerintah untuk melekukan

pengusahaan dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya mineral dan batubara ,

untuk sebesar-besarnya kemakuran rakyat.

Ruang lingkup kebijakan mineral dan batubara mencakup tentang pengelolaan dan

pengawasan data hasil ekplorasi dan produksi untuk mencapainya yaitu harus terlebih dahulu

dengan inventarisasi, konservasi,dan pendayagunaan kemudian pengembangan dengan

pengaturan dan perencanaan pertambangan, baru proses ekplorasi,ekploitasi, dan pemurnian.

Kemudian arah kebijakan strategis meliputi :

1. Melaksanakan prioritas pemenuhan mineral dan batubara untuk kebutuhan dalam

negeri.

2. Memberikan kepastian dan transparasi didalam kegiatan pertambangan( regulasi

pendukung UU minerba, sanksi,pelanggaran ketentuan,dll.

3. Melaksanakn peningkatan pengawasan dan pembinaan

4. Mendorong peningkatan investasi dan penerimaan negara.

Kepatian dan tranparansi kegiatan pertambangan telah terbitnya beberapa aturan pendukung

dari UU No.4/2009.

1. PP No.22/2010 tentang wilayah pertambangan

2. PP No.23/2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan

batubara.

3. PP No.55/2010 tentang pembinaan pengawasan

4. Permen ESDM tentang pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan

batubara untuk kepentingan dalam negeri.

Konservasi sumber daya mineral dan batubara adalah upaya pengolaan dan pemanfaatan

mineral dan batubara secara bijaksana dan bertanggungjawab untuk dapat digunakan secara

optimal pada saat ini dan masa yang akan datang.

Adapun prinsip konservasi sebagai berikut :

1. Pendataan sumberdaya dan cadangan mineral dan batubara sesuai ketentuan yang

berlaku.

2. Penambangan yang optimum dan sesuai GMP (Good Manufacturing Product)

3. Penggunaan metode dan teknologi pengolahan dan pemurnian yang efektif dan

efisien.

4. Pengolahan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal, mineral kadar rendah, dan

mineral ikutan serta batubara kualitas rendah.

5. Pendataan sumberdaya dan cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang

serta sisa pengolahan dan pemurnian.

Jadi pada intinya peraturan tersebut mengatur tentang pengolahan dan pemanfaatan sisa

mineral dan batubara yang tak tertambang harus dimanfaatkkan semaksimal mungkin, tanpa

ada yang harus terbuang.

Pelaksanaan konservasi mineral dan batubara pada perusahaan pertambangan wajib :

1. Mengacu FS bagi seluruh kegiatan

2. Penetapan sumberdaya dan cadangan sesuai standar yang berlaku.

3. Semaksimal mungkin sumberdaya ditingkatkan menjadi cadangan.

4. Menambang seluruh cadangan yang tersedia.

5. Pengelolaan dan atau pemanfaatan bahan galian kadar/nilai marjinal, kadar/nilai

rendah dan bahan galian.

6. Upayakan pemanfaatan mineral ikitan yang ada menjadi produk sampingan.

7. Menyampaikan data lengkap sisa cadangan dan sumberdaya pada masa

pengakhiran tambang.

8. Pengolahan/ pemurnian efektif,recovery maksimal.

9. Pemanfaatan dan atau pengolahan kembali tailling untuk menigkatkan recovery.

10. Penanganan sisa hasil pengolahan/tailling, keperluan dimasa mendatang.

11. Konsultaasi untuk rekomendasi pemerintah/pemda bila ada perubahan rencana

dalam study kelayakan.

12. Upaya meningkatkan nillai tambah bahan galian.

13. Mengupayakan penggunaan/pemanfaatan produksi bahan galian secara tepat

guna.

14. Menyediakan semua data yang diperlukan pemerintah/pemerintah daerah.

15. Melaporkan penerapan konservasi bahan galin kepada pemerintah/pemda setiap 3

(tiga) bulan.

Untuk sesi selanjutnya dengan materi pelaporan sumberdaya dan cadangan sesuai

dengan kode KCMI yang dibawakan oleh Dr.Ir.Chairul Nas,M.Sc. dari Uneversitas Trisakti.

Dengan berpedoman pada KODE CADANGAN MINERAL INDONESIA (KCMI) dan

pedoman pelaporan sumberdaya dan cadangan batubara indonesia yang sudah memiliki

standar nasional indonesia ( SNI 5015:2011 )

Khusus batubara Petunjuk klasifikasi dan estimasi sumberdaya dan

cadangan batbara. Petunjuk tentang titik-titik informasi pengamatan

Petunjuk tentang kerapatan titik

Petunjuk tentang perolahan inti.

Petunjuk pelaporan sumberdaya/cadangan dan kualitas batubara.

Tidak mengatur tentang pelaporan hasil-hasil ekplorasi(diatur dalam Kode-KCMI)

Kode-KCMI 2011

Pasal yang menyangkut tentang batubara dalam kode cadangan mineral batubara yaitu pasal

37-39 (batubara) yang berbunyi.

Pasal 37

Sebagai petunjuk berkaitan dengan estimasi sumberdaya dan cadangan

batubara, dan juga pelaporan kepada pemerintah ( pelaporan yang tidak disiapkan bagi publik

yang akan berinvestasi), pembaca dirujuk kesistem pelaporan berdasarkan SNI(standar

nasional indonesia) tentang pedoman pelaporan hasil eksplorasi, sumberdaya dan cadangan

batubara indonesia yang berlaku.SNI tersebut tidak bisa mengabaikan ketentuan yang berlaku

pada kode ini.

Tiga azaz penting JORC/KCMI

Berkenaan dengan data:

1. Transparan : proses didapatnya data hingga hingga proses pengolhannya harus

dijelaskan secra tranparan, termasuk metoda dan teknik yang dugunakan, mulai

dari pengambilan contoh, uji lapngan, dan analisis/uji laboratorium hingga

pengolahan data.

2. Materrialitas : data dan informasi yang relevan harus cukup ( kuantitas dan

kualitas) untuk menunjang pernyataan-pernyataan dan kesimpulan yang

dbuat,sehingga apa-apa yang diharapkan dan dibutuhkan oleh pembaca laporan

bisa terpenuhi

3. Kompoten: proses pengambilan data dan conntoh dilpangan serta pengolahan

/analisis data hingga pelaporannya harus dikerjakan atau paling kurang diarahkan

dan disupervisi oleh seorang competent person(agar kualitas data bisa

diandalkan).

Kesimpulannya adalah :

1. Pelaporan sumberdaya dan cadangan batubara dipayungi oleh kode-KCMI

2011;pedoman yang lebih spesifik ada pada SNI 5015:2011 yang tidak

terpisahkan dari kode-KCMI 2011.

2. Laporan yang baik dihasilkan oleh tenaga-tenaga yang compotent dan bermoral

baik yang slalu berpegang pada kaidah-kaidah yang tertuang pada kode-

KCMI2011 dan SNI (CPI)

3. Dalam penyiapan laporan suberdaya dan cadangan batubara CPI slalu

berpegang teguh pada prinsip tranparansi,materialitas, dan kompetensi.

4. Pelaporan sumberdaya batubara slalu akan berhubungan dengan klasifikasi dan

estimasi tonase serta kualitas batubara yang harus dilandasi oleh konsep

kemenerusan (continuity),bukan konsep daerah pengaruh(bukan area of

influence)

5. Pedoman klasifikasi dan estimasi sumberdaya dan cadangan batubara terrmuat secara rinci di dalam SNI 5015-2011.

Kemudian sesi yang mengenai lingkungan dibawakan penyaji dari PT.Bukit Asam

(Persero),Tbk. Bapak Amri Fozi,ST. Yang membawakan materi tentang optimalisasi

pelaksanaan penambagan dalam upaya peningkatan recovery penambagan. Tapi yang

dipaparkan masalah penambangan berwawasan lingkungan yang mengupayakan pengelolaan

linngkungan terutama pada air tambang yang bisa dikonsumsi kembali dengan metode water

treatment prosses (WTP) dan untuk kolam ( setling pond ) dengan metode wetland sesudah

mengalami proses pengapuran dengan tujuan agar kadar asam air tambang bisa berkurang.

Penyerapan air limpasan tambang dengan optimalisasi teknik biopori,

bioretensi,dengan tujuan untuk penyerapan air. Serta pembibitan yang dilakukan mencapai

500.00 bibit pohon dengan luas lokasi pembibitan 2 Ha.serta plaining bekas galian tambang

menjadi wisata air.

Dan untuk pembahasan selanjutnya dibawakan oleh Dr.Syafrizal,ST.MT. tentang

konservasi komoditi tambang mineral dan batubara yang harus dikaji dalam konservasi

adalah pelestarian, tidak dapaat diperbarui,menghindari losses, pemanfaatan secara

bijaksana,mengharuskan kontrol yang baik dalam setiap tahapan (proses),dan tidak ada yang

terbuang.

o Penerapan konsep konservasi : Membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku keoentingan

dalam industri pertambagan mengingat kompleksitas program ekplorasi,

sistem plaporan,keterbukaan,informasi,dan perbedaan kepentingan.

o Perlu melakukan kajian-kajian yang komprehensif : Untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang optimal dengan melibatkan

seluruh pemangku kepentingan.

o Pembatasan waktu dan luasan perlu dikaji secara lebih mendalam sesuai tipe endapan :

Mengingat variasi tipe endapan tingkat kesulitan ekplorasi yang berbeda-beda untuk setiap daerah, namun tidak bertentangan dengan undang-undang

yang berlaku.

Undangan

Foto Waktu Pemaparan Materi

Foto Narasumbe