Upload
others
View
8
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN TAHUNAN 2019 i
LAPORAN TAHUNAN 2019 ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ................................................................................... i
DAFTAR ISI . ................................................................................................ ii
BAB I PENDAHULUAN . ........................................................................ 1
A. Kebijakan Umum Peradilan . ................................................... 3
B. Visi dan Misi .. ......................................................................... 7
C. Rencana Strategis .................................................................... 8
BAB II KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA DAN
AKREDITASI PENJAMIN MUTU ........................................... 10
A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum ..................................... 10
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama ................................... 10
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding .................................. 11
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi ..................................... 11
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali ............... 12
B. Penyelesaian Perkara ............................................................... 13
1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus .................................. 13
2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu .................... 13
3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
Banding, Kasasi dan PK ................................................... 13
4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi .......... 14
5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Diversi .................. 14
C. Akreditasi Penjamin Mutu (Sertifikat ISO Pengadilan) .......... 14
1. Posbakum ......................................................................... 14
2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu ................................. 15
3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) .................. 16
BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ...................................... 17
A. Sumber Daya Manusia ............................................................ 17
1. Profil Sumber Daya Manusia ........................................... 17
LAPORAN TAHUNAN 2019 iii
2. Mutasi ............................................................................... 24
3. Promosi ............................................................................ 25
4. Pensiun ............................................................................. 26
5. Diklat ................................................................................ 26
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA,
DAN TEKNOLOGI INFORMASI ............................................ 28
B. Pengelolaan Keuangan ............................................................ 28
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnnya .................................................... 28
2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah
Agung RI .......................................................................... 29
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan ................... 30
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ........................................... 34
1. Sarana dan Prasarana Fasilitas ......................................... 34
2. Pengadaan ........................................................................ 40
3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana ................................. 40
4. Penghapusan ..................................................................... 41
D. Pengelolaan Teknologi Informasi ........................................... 41
1. Implementasi e-Court di Pengadilan Negeri Banda Aceh 41
2. Implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Banda Aceh ... 43
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK ............................... 45
A. Akreditasi Penjamin Mutu ..................................................... 45
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) .................................... 46
C. Inovasi Pelayanan Publik ........................................................ 49
BAB VI PENGAWASAN ........................................................................... 55
D. Internal ................................................................................... 55
E. Evaluasi ................................................................................... 56
BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ................................... 58
LAPORAN TAHUNAN 2019 iv
A. Kesimpulan .............................................................................. 59
B. Rekomendasi ........................................................................... 59
LAMPIRAN
LAPORAN TAHUNAN 2019
1
BAB I
PENDAHULUAN
Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA sebagai Peradilan Tingkat Pertama yang
dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut
dalam pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam pelaksanaan tugas, fungsi
dan wewenangnya dibawah naungan dan bimbingan serta pengawasan Mahkamah Agung R.I
berkewajiban melaksanakan amanat yang digariskan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan
wewenang yang mengacu pada arah kebijaksanaan hukum dan Garis Besar Haluan Negara.
Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA salah satu badan peradilan dilingkungan peradilan
umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA sebagai Pengadilan tingkat pertama di bawah
Pengadilan Tinggi Aceh yang menjadi kawal depan Mahkamah Agung, bertugas dan
berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.
Pengadilan Negeri Banda Aceh terletak di Ibukota Provinsi NAD tepatnya di Jalan
Cut Meutia No. 23 Banda Aceh. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh meliputi
Daerah tingakat II Kota Banda Aceh yang terletak di Ibukota provinsi Aceh, terdiri atas 9
daerah kecamatan yaitu Kecamatan Baiturrahman, Kecamatan Banda Raya, Kecamatan Jaya
Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kecamatan Kuta Raja, Kecamatan Lueng Bata, Kecamatan
Meuraxa/ Meuraksa, Kecamatan Syiah Kuala dan Kecamatan Ulee Kareng. Pengadilan
Negeri Banda Aceh Kelas IA telah berhasil mencapai nilai akreditasi “A” “Excellent” dalam
Akreditasi Penjaminan Mutu yang diselenggarakan oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu
Badan Peradilan Umum. Keberhasilan Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA meraih
predikat “A” “Excellent” merupakan bukti bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA
telah memberikan pelayanan prima kepada para pengguna layanan.
Dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pengadilan
Negeri Banda Aceh. Diadakan Serangkaian Kegiatan Evaluasi dari beberapa Tim Penilai
diantaranya Tim Penilai Internal (TPI) dari Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Evauasi oleh
Tim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Evaluasi oleh Tim Badan Peradilan Umum (Badilum)
LAPORAN TAHUNAN 2019
2
Mahkamah Agung, Evaluasi oleh Tim Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik
Indonesia (BAWAS MA RI), Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat oleh Tim Bapan Pusat
Statistik (BPS) Aceh dan Evaluasi Akhir oleh Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan-RB). Penilaian yang
dilakukan meliputi 6 (enam) Komponen, yakni: Komponen Manajeman Perubahan,
Komponen Penataan Tata Laksana, Komponen Penataan Sistem Manajeman SDM,
Komponen Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Komponen Penguatan Pengawasan dan
Komponen Penguatan Kualitas Pelayanan Publik. Setelah Dilakukan serangkaian Evaluasi
Zona Integritas , namum Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak lulus untuk Memperoleh
Predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM), Akan tetapi Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak Berkecil hati dan
Patah semangat, melainkan memperbaiki kekurangan-kekurangan menjadi lebih baik lagi.
Pada Tahun 2020 ini Pengadilan Negeri Banda Aceh mulai mempersiapkan diri suntuk
mengikuti kembali Evaluasi Zona Intergritas dimulai dengan mengadakan Rapat
Pembentukan tim dan Penyusunan Data Reformasi Birokrasi untuk tiap-tiap area dan
berusaha memperbaiki kekurangan pada tahun 2019 agar tahun ini Pengadilan Negeri Banda
Aceh bisa lulus dan mendapatkan Predikat WBM/WBBK. Pada Tahun 2019 Pengadilan
Negeri Banda Aceh Kelas IA Memperoleh Hasil Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat
(IKM) Semester II Sebesar 87,95 dalam skala 0-100. Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
Sebesar 3,65 dalam skala 0-4. Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Sebesar
80,85 dalam skala 0-100. Nilai LKE Zona Integritas Sebesar 80,49 dalam skala 0-100.
Penyusunan laporan tahunan adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus
dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua
rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran, baik kegiatan yang berupa tugas-
tugas fungsional, tugas struktural, pembangunan dan lain-lain. Kesemuanya harus terangkum
dalam laporan tahunan, selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah
dicanangkan pada awal tahun anggaran jugas ebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-
langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki
merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu
langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.
LAPORAN TAHUNAN 2019
3
Hal ini Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
143/KMA/SK/VII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagan Peradilan, Administrasi
Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata
Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi
Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan
Dibawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola
Klasifikasi Surat Mahkmah Agung RI bahwa setiap satuan kerja diwajibkan untuk
melaporkan hasil kegiatannya secara berjenjang kepada Mahkamah Agung melalui
Pengadilan Tinggi sebagai koordinator diwilayah masing-masing.Penyampaian laporan dapat
dikatakan sebagai salah satu bagian dari kegiatan manajemen yaitu sebagai sarana fungsi
pengawasan (controlling). Artinya laporan sebagai hasil dari penelaahan pelaksanaan
kegiatan selama periode tertentu dijadikan sebagai acuan bahan pertimbangan dalam
pengambilan keputusan maupun kebijakan yang akan diambil oleh pimpinan/ penentu
kebijakan guna pelaksanaan kegiatan periode yang akan datang. Tahapan penyusunan laporan
dimulai dari tahapan persiapan berupa monitoring yaitu pengumpulan data laporan dan
penyelarasan dengan pedoman pelaksanaan kegiatan. Tahap selanjutnya adalah dilakukan
evaluasi atas data yang masuk termasuk didalamnya tantangan dan kendala yang dihadapi di
lapangan. Kemudian tahap terkahir adalah penyusunan dalam bentuk laporan.
Tujuan penyampaian pelaporan tahunan ini dalam rangka mewujudkan good
governance dan accountability untuk terciptanya budaya kerja yang profesional, efisien dan
efektif dalam setiap proram dan kegiatan yang telah dilaksanakan serta bentuk pertanggung
jawaban kinerja Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA sebagai pelaksanaan kekuasaan
kehakiman dalam hal kemampuan, kendala yang dihadapi serta memberikan pelaporan
tercapainya independensi dan akuntabilitas peradilan.
A. Kebijakan Umum Peradilan
Pengaturan tentang peradilan di Indonesia sudah 4 (empat) kali mengalami
pergantian yaitu melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1969, Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir Undang-
undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang tersebut
LAPORAN TAHUNAN 2019
4
merupakan landasan bagi 4 (empat) lembaga peradilan yang ada di dalamnya, yang
terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata
Usaha Negara. Ke-4 peradilan tersebut berpuncak ke Mahkamah Agung sebagai
Peradilan Tertinggi.
Pentingnya pengaturan kekuasaan kehakiman seiring dengan perkembangan
globalisasi dan reformasi hukum maka telah dilakukan penambahan pasal dalam undang-
undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-4 (empat). Berkaitan dengan hal ini telah
diundangkan pula Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, juga seperangkat
peraturan lainnya diantaranya sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
Dengan diundangkannya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-
Undang Mahkamah Agung yang terakhir tersebut menjadikan Kekuasaan Kehakiman
dibawah satu atap dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pada asasnya Kekuasaan
Kehakiman adalah merdeka terlepas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan apapun
dan mewujudkan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan pemerintahan .
Dalam penjelasan Undang-undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Ke-Empat
dikatakan negara berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan bukan atas kekuasaan belaka
(machtstaat). Konsekwensi yuridisnya setiap warga negara, aparatur negara dan aparatur
penegak hukum dalam lembaga peradilan harus menjunjung tinggi, menerapkan dan
menegakkan hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam praktek hakim dan aparat pelaksanaan lembaga peradilan menjumpai
suatu perkara tidak selamanya harus secara legalistik formal diselesaikan berlandaskan
kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi harus ditempuh melalui
LAPORAN TAHUNAN 2019
5
kebijakan peradilan dapat menyangkut administrasi peradilan dan kebijakan mengadili
oleh Hakim.
Kebijakan Peradilan demikian berlandaskan kepada hal-hal sebagai berikut:
1. Untuk mewujudkan suatu putusan yang memenuhi rasa keadilan, kebenaran dan
bermanfaat adakalanya harus diterapkan suatu prinsip bahwa hakim bukanlah
sekedar mulut atau corong undang-undang;
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
di dalam Pasal 10ayat (1) dinyatakan bahwa“Pengadilan dilarang menolak untuk
memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih
bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan
mengadilinya”;
3. Berdasarkan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 yang
telah diubah menjadi Undang-undang No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
yang pada intinya menyatakan hakim berkewajiban menggali, mengikuti dan
memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
Realisasi dari ketentuan pada angka 2(dua) dan 3 (tiga) hakim dalam memeriksa
dan memutus perkara dalam kondisi tertentu harus menemukan sendiri hukum
(rechtsvinding) atau menciptakan hukum (rechtsschepping);
Dalam sambutan Ketua Mahkamah Agung pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah
Agung RI dengan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Ibukota
Provinsi di Makasar tanggal 2-6 September 2007, ada beberapa prinsip kebijakan
peradilan yang harus dipegang teguh setiap hakim, yaitu:
1. Kebijakan mengadili harus mengandung tujuan yang tidak bertentangan dengan asas
hukum umum terutama asas keadilan;
2. Kebijakan mengadili harus dapat menunjukkan penerapan hukum yang ada tanpa
suatu diskresi, akan menimbulkan pertentangan secara nyata dengan rasa keadilan,
terutama rasa keadilan pencari keadilan;
3. Kebijakan mengadili tidak boleh mencederai asas dan norma konstitusi. Asas dan
norma konstitusi adalah batas yang tidak dapat dilampaui;
4. Kebijakan mengadili tidak boleh mencederai hak-hak asasi pencari keadilan;
LAPORAN TAHUNAN 2019
6
5. Kebijakan mengadili dimaksudkan menemukan keseimbangan antara kepentingan
pencari keadilan dan kepentingan masyarakat;
Beberapa pandangan Mahkamah Agung mengenai kebijakan mengadili pada
pokoknya menyangkut, yaitu:
1. Penerapan Pasal 45A Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 yang telah diubah
menjadi Undang-undang No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
Pertama : Tentang perbedaan pendapat perhitungan jumlah hari antara
Pengadilan dengan pemohon kasasi.
Kedua : Permohonan kasasi atas putusan praperadilan wajib diteruskan ke
Mahkamah Agung.
2. Peninjauan Kembali (PK) putusan pidana oleh Penuntut Umum;
3. Pidana uang pengganti dalam perkara Korupsi;
4. Perkara illegal logging;
5. Perkara PHI;
6. Mediasi dan Arbitrase;
7. Bantuan Hukum oleh LBH atau Biro Hukum Pemerintah;
8. Tentang Sita Jaminan;
9. Tentang bantuan melaksanakan putusan atau bantuan lain.
Terdapat kebijakan peradilan lainnya, seperti :
a. Terhadap putusan pelanggaran perkara Pilkada yang menurut ketentuan Pengadilan
Negeri merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir, namun Jaksa Penuntut
Umum mengajukan Kasasi. Mengingat situasi dan kondisi keamanan di daerah,
berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung;
b. Penasehat Hukum terdakwa mengajukan kasasi terhadap putusan sela Pengadilan
Tinggi Banda Aceh yang menolak Eksepsi tentang kompetensi absolut. KUHAP
tidak mengatur upaya hukum kasasi demikian dan perkara tetap dilanjutkan
pemeriksaan, akan tetapi melihat situasi tertentu berkas perkara seadanya dikirim
ke Mahkamah Agung.
Terhadap kebijakan peradilan tersebut, termasuk hasil rumusan Rakernas dan
Rakerda, Pengadilan Negeri Banda Aceh secara terus menerus mensosialisasikan kepada
LAPORAN TAHUNAN 2019
7
para Hakim, Panitera/Sekretaris, dan para Panmud, agar dijadikan pedoman dan
dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
Apabila menghadapi persoalan kebijakan peradilan yang lain akan diberdayakan
kegiatan konsultasi dan diskusi, baik dikalangan intern aparat Pengadilan Negeri Banda
Aceh maupun ekstern secara vertikal dengan lembaga pengadilan lain.
B. Visi dan Misi
Visi dan misi merupakan arah kebijakan, sasaran dan tujuan yang hendak dicapai
oleh suatu organisasi atau lembaga baik dalam jangka pendek maupun rentang waktu ke
depan dalam jangka panjang.
Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagai pengadilan tingkat pertama (Judex
Factie) tidak terlepas dari lembaga peradilan tertinggi yaitu Mahkamah Agung dalam
melaksanakan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan visi dan misi yang telah
digariskan.
Sesuai Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI (2009) Visi Mahkamah Agung
yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan Mahkamah Agung pada tanggal 10 September
2009 adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG
AGUNG”.
Misi Mahkamah Agung dirumuskan dalam rangka mencari visinya, atau dengan
kata lain untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan yang
optimal. Seperti yang diuraikan diatas, fokus dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
badan peradilan adalah penyelenggaraan pengadilan, yaitu memutus atau
sengketa/menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkkan hukum dan keadilan.
Misi Mahkamah Agung 2010-2035:
1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
LAPORAN TAHUNAN 2019
8
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;
Namun demikian dengan tidak mengurangi makna dan penghargaan terhadap visi
dan misi Mahkamah Agung, maka berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Banda Aceh nomor 2669/KPN-BNA/IX/2017 tanggal 15 September 2017 ditetapkanlah
Visi dan Misi Pengadilan Nengeri Banda Aceh, sebagai pedoman pelaksaan tugas dan
wewenang.
1. Visi Pengadilan Negeri Banda Aceh
Adapun Visi yang diusung Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah Terwujudnya
Pengadilan Negeri Banda Aceh Yang Agung
2. Misi Pengadilan Negeri Banda Aceh
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Banda Aceh ;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Banda Aceh;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Banda Aceh;
C. Rencana Strategis (Renstra)
Untuk meningkatkan pelayanan hukum dan mendongkrak citra baik pengadilan
perlu disusun Rencana Kerja yang strategis agar dalam melaksnakan tugas, fungsi dan
kewenangan berlangsung terarah, tepat waktu, sesuai tujuan dan berdaya guna.
Renstra Pengadilan Negeri Banda Aceh yang akan dilaksanakan meliputi hal-hal
sebagai berikut:
1. Penanganan Perkara
a. Memprioritaskan pemeriksaan perkara yang menarik perhatian masyarakat seperti
korupsi, terorisme, narkotika/psikotropika, illegal logging, dan pencucian uang;
b. Mempercepat proses pemeriksaan perkara dan minutasi perkara;
c. Mempercepat pengiriman berkas perkara banding, kasasi dan Peninjauan
Kembali;
d. Segera melaksanakan eksekusi terhadap perkara yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap;
LAPORAN TAHUNAN 2019
9
e. Dengan semakin meningkatnya volume perkara pidana dan telah adanya
penambahan hakim, serta pemusatan pemeriksaan perkara pidana korupsi di
wilayah Aceh pada Pengadilan Tipikor Banda Aceh, maka akan
mempertahankan 5 (lima) hari sidang dalam seminggu;
2. Pelaksanaan Kerja
a. Meningkatkan disiplin kerja dan pengawasan internal dengan mengambil
tindakan terhadap aparatur yang indisipliner baik dalam kedinasan maupun diluar
kedinasan karena melakukan perbuatan tercela;
b. Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan mengirim aparatur
pengadilan mengikuti berbagai pelatihan dan seminar;
c. Mengupayakan penambahan buku perpustakaan untuk meningkatkan kemampuan
administratif dan teknis dari personil pengadilan;
3. Administrasi
a. Meningkatkan penggunaan sistem komputerisasi dalam penyimpanan data
perkara, personalia, keuangan dan data lainnya sehingga mudah diakses, dilihat
dan diperoleh;
b. Meningkatkan kecakapan tenaga yang mengoperasikan komputer dengan
mengikuti kursus dan pelatihan;
4. Keuangan
Menyusun rencana kegiatan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dalam
DIPA, dan mengawasi agar pelaksanaannya sesuai dengan skedul atau program kerja
serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Gedung/Bangunan
Perawatan dan perbaikan gedung kantor secara periodik berupa perbaikan Atap,
plafon dan pengecatan gedung.
6. Fasilitas dan Lingkungan Kantor.
a. Menambah fasilitas kantor untuk kenyamanan bagi pencari keadilan dan
pengunjung selama menunggu proses sidang.
b. Meningkatkan kebersihan dan penghijauan di lingkungan kantor agar tampak asri,
dalam menunjang program tahun kunjungan wisata dari Pemerintah.
LAPORAN TAHUNAN 2019
10
BAB II
KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA DAN AKREDITASI
PENJAMIN MUTU
A. Keadaan Perkara Di Peradilan Umum
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama
No. Alur Perkara Sisa
Awal
Masuk Putus Ratio
Penanganan
Perkara
Sisa
Akhir
1. Gugatan 35 57 74 130 18
2. Permohonan 3 216 219 101 0
3. Kepailitan 0 0 0 0 0
4. Penundaan Kewjiban
Pembayaran Hutang
0 0 0 0 0
5. Hak Kekayaan
Intelektual
0 0 0 0 0
6. Pengadilan Hubungan
Industrial
1 9 9 100 1
7. Perlawanan/Bantahan
(derden verzet)
0 6 2 33 4
8. Gugatan Sederhana 0 5 5 100 0
9. Pidana Biasa 83 459 477 104 65
10. Pidana Singkat 0 0 0 0 0
11. Pidana Cepat 0 56 56 100 0
12. Perkara Lalu-Lintas 0 6203 6203 100 0
13. Pidana Anak 4 21 19 90 6
14. Pidana Praperadilan 0 2 2 100 0
15. Tipkor 22 77 74 96 25
Total 148 7111 7140 98% 119
LAPORAN TAHUNAN 2019
11
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding
No. Alur Perkara Perkara Tingkat
Banding
1. Gugatan 28
2. Permohonan 0
3. Kepailitan 0
4. Penundaan Kewjiban Pembayaran Hutang 0
5. Hak Kekayaan Intelektual 0
6. Pengadilan Hubungan Industrial 0
7. Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 0
8. Gugatan Sederhana 0
9. Pidana Biasa 77
10. Pidana Singkat 0
11. Pidana Cepat 0
12. Perkara Lalu-Lintas 0
13. Pidana Anak 2
14. Pidana Praperadilan 0
15. Tipikor 14
Total 121
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi
No. Alur Perkara Perkara Tingkat Kasasi
1. Gugatan 18
2. Permohonan 0
3. Kepailitan 0
4. Penundaan Kewjiban Pembayaran Hutang 0
5. Hak Kekayaan Intelektual 0
6. Pengadilan Hubungan Industrial 0
LAPORAN TAHUNAN 2019
12
7. Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 0
8. Gugatan Sederhana 0
9. Pidana Biasa 41
10. Pidana Singkat 0
11. Pidana Cepat 0
12. Perkara Lalu-Lintas 0
13. Pidana Anak 2
14. Pidana Praperadilan 0
15. Tipikor 19
Total 82
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali
No. Alur Perkara Perkara Tingkat
Peninjauan Kembali
1. Gugatan 5
2. Permohonan 0
3. Kepailitan 0
4. Penundaan Kewjiban Pembayaran Hutang 0
5. Hak Kekayaan Intelektual 0
6. Pengadilan Hubungan Industrial 0
7. Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 0
8. Gugatan Sederhana 0
9. Pidana Biasa 1
10. Pidana Singkat 0
11. Pidana Cepat 0
12. Perkara Lalu-Lintas 0
13. Pidana Anak 0
14. Pidana Praperadilan 0
15. Tipikor 6
Total 12
LAPORAN TAHUNAN 2019
13
B. Penyelesaian Perkara
1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus
No. Jenis Perkara Sisa
2018
Masuk
2019
Jumlah
Beban
Putus
2019
Sisa
2019
1. Pidana 87 480 567 496 71
2. Tipikor 22 77 99 74 25
3. Perdata 35 63 98 76 22
4. PHI 1 9 10 9 1
Jumlah 145 629 774 655 119
2. Jumlah perkara Yang Diputus Tepat Waktu
No. Jenis Perkara Sisa
2018
Masuk
2019
Jumlah
Beban Putus
Putus
Tepat
Waktu
Ket.
1. Pidana 87 480 567 496 496
2. Tipikor 22 77 99 74 74
3. Perdata 35 63 98 76 76
4. PHI 1 9 10 9 5
Jumlah 145 629 774 654 651
3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK
No. Jenis
Perkara
Tahun 2019
Putus Banding Kasasi PK
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
1. Pidana 496 79 417 43 374 1 495
2. Tipikor 74 25 49 19 55 6 68
3. Perdata 76 28 48 22 54 5 71
4. PHI 9 0 0 4 5 0 0
LAPORAN TAHUNAN 2019
14
Jumlah 655 132 514 88 488 12 634
4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi
No. Jumlah Perkara
Mediasi
Status Keberhasilan Mediasi
Berhasil Tidak
Berhasil
Tidak Dapat
Dilaksanakan
1. 63 6 43 14
5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi
No. Jumlah Perkara
Pidana Anak
Jumlah
Perkara
Diversi
Status Keberhasilan
Berhasil Tidak
Berhasil
Dalam
Proses
1. 21 9 7 2 0
C. Akreditasi Penjamin Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)
1. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA
Dasar Hukum adanya kerjasama Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA dengan
Satker Posbakum yaitu Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004
terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No.49
Tahun 2009 tentang perubahan Undang undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
Per/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(S.O.P.) Administrasi Pemerintahan, Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan,
Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/
Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perma RI No. 1 Tahun 2014 tentang
LAPORAN TAHUNAN 2019
15
Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan,
Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan.
Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA pada tahun 2019 dalam Program
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum nomor DIPA 005.03.2.600.099170/2019
dengan kode kegiatan 1049.003 untuk POSBAKUM mendapat Pagu Anggaran sebesar
Rp. 48.000.000 yang diperuntukan untuk Pengacara Piket yang anggarannya sudah
terealisasi sebesar Rp.48.000.000 sehingga tidak terdapat sisa anggaran. Pengumuman
lelang Posbakum sudah dimuat diinformasikan di website dan social media Pengadilan
Negeri Banda Aceh dan yang memenangkan lelang tersebut dan bekerjasama dengan
PN Banda Aceh Kelas IA adalah Pos Bantuan Hukum Advokat RAMLI HUSEN &
Associates yang beralamat di Jalan Cut Meutia No. 20 Banda Aceh. Pelayanan
Posbakum buka dari hari Senin sampai dengan hjumat pada Pukul 08.00. s/d 16.30 WIB
dengan advokat Pemberi Bantuan Hukum yaitu : Rudi Bastian, S.H., Ramli
Husein,S.H., Tarmizi Yakub,S.H. Juwita, S.H., Mariaty, S.H., ddan Taufik Hidayat,
S.H. Pada Tahun 2019 Posbakum sudah menangani sebanyak 188 Perkara.
2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu
Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung Pengadilan
yang di peruntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor
pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Sidang Keliling bermanfaat
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan serta untuk
mengimplementasikan asas peradilan, yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Semua
orang dapat mengajukan perkaranya untuk diselesaikan melalui pelayanan sidang
keliling oleh pengadilan setempat. Namum tidak semua pengadilan melaksanakan
sidang keliling, terutama Pengadilan yang berada di ibukota propinsi.
Pada Tahun 2019 Pengadilan Negeri Banda Aceh telah melaksanakan Sidang
Keliling yaitu Sidang Pidana untuk Pelanggaran lalu lintas, dan Qanun bebas sampah
dan area bebas rokok. Sidang Keliling untuk pelanggaran lalu lintas pada tanggal 31
LAPORAN TAHUNAN 2019
16
Oktober 2019 dengan jumlah 53 berkas dengan Majelis Hakim Bapak Totok
Yanuarto,S.H.,M.H. serta sidang keliling Qanun bebas sampah dan area bebas rokok
dilaksanakan pada 5 Desember 2019 dengan jumlah 6 berkas dengan Majelis Hakim
Bapak Totok Yanuarto,S.H.,M.H.
3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)
Berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa
prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai
negara melalui DIPA pengadilan. Masyarakat yang berhak mengajukan
gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) adalah masyarakat yang
tidak mampu (miskin) secara ekonomis, dengan syarat melampirkan:
a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala
Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang
bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin
(KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) / Jamkesda /
Askeskin / Gakin, Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan
Langsung Tunai (BLT).
Terdapat sebanyak 8 perkara prodeo yang terdaftar di Pengadilan Negeri Banda
Aceh pada tahun 2019, 4 Perkara Prodeo yang terdaftar pada Tahun 2019 dan 4 Perkara
dari sisa tahun sebelum tahun 2019. Perkara tersebut menggunakan Pagu Anggaran
Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA pada tahun 2019 dalam Program Peningkatan
Manajemen Peradilan Umum nomor DIPA 005.03.0600.099170/2019 sebesar Rp.
2.760.000 untuk Perkara Prodeo yang sudah terealisasi sebesar Rp. 1.100.000 sehingga
mempunyai sisa Anggaran sebesar 1.660.000.
LAPORAN TAHUNAN 2019
17
BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA
Pembinaan kepegawaian Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya dalam
rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia secara umum meliputi : formasi pegawai,
rekrutmen pegawai dan pengangkatan, pendidikan dan pelatihan, penempatan, pengangkatan
dalam jabatan, kenaikan pangkat, pola pembinaan karir hakim, pola pembinaan karir
kepaniteraan, kejurusitaan dan kesekretariatan, pemberhentian pegawai dan lain-lain.
Pengembangan pada aspek pelayanan publik harus disertai dengan dukungan aspek sumber
daya manusia. Tanpa dukungan ini, reformasi manajemen pelayanan mustahil dapat
diimplementasikan secara baik.
1. Profil Sumber Daya Manusia
a. Sumber Daya Teknis Yudisial
Sumber daya Manusia Tekhnis yudisial peradilan adalah salah satu komponen
dalam pengembangan kapasitas peradilan yang terkait dalam proses penyelesaian
perkara dan memastikan pemberian pelayanan peradilan yang tidak memihak dan
efisien. Hasil akhir dari program sumber daya manusia peradilan adalah meningkatkan
layanan bagi masyarakat yang diberikan oleh personil yang berkompeten, efisien,
efektif, kinerjanya menarik kepercayaan dan rasa hormat masyarakat yang dilayaninya.
Komposisi Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tahun
2019 berdasarkan pangkat dapat dilihat pada tabel berikut :
No Pangkat SDM Jumlah
1. Pembina Utama Muda 8 Orang
2. Pembina Tk. I 8 Orang
3. Pembina 4 Orang
4. Penata Tk. I 18 Orang
LAPORAN TAHUNAN 2019
18
5. Penata 9 Orang
6. Penata Muda Tk. I 15 Orang
7. Penata Muda 4 Orang
8. Pengatur 2 Orang
9. Hakim Ad Hoc Non PNS 7 Orang
Jumlah Total 75 Orang
Komposisi Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tahun
2019 berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada tabel berikut :
No Golongan Ruang SDM Jumlah
1. IV/c 8 Orang
2. IV/b 8 Orang
3. IV/a 4 Orang
4. III/d 18 Orang
5. III/c 9 Orang
6. III/b 15 Orang
7. III/a 4 Orang
8. II/c 2 Orang
9. Hakim Ad Hoc Non PNS 7 Orang
Jumlah Total 75 Orang
Komposisi Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tahun
2019 berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :
No Golongan Ruang SDM Jumlah
1. Doktoral 2 Orang
2. Pasca Sarjana 15 Orang
LAPORAN TAHUNAN 2019
19
3. Srata 1 43 Orang
4. Diploma III 1 Orang
5. SLTA 14 Orang
Jumlah Total 75 Orang
Profil Sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tahun
2019 adalah sebagai berikut :
NO JABATAN PANGKAT/
GOL. RUANG NAMA PENDIDIKAN
1 2 3 4 5
1 Ketua/ Hakim Madya
Utama
Pembina Utama
Muda (IV/c) Ainal Mardhiah
Magister
Hukum
2 Wakil Ketua/ Hakim
Madya Utama
Pembina Utama
Muda (IV/c) Dahlan Doktoral
3
Hakim Madya Utama Pembina Utama
Muda (IV/c) Rahmawati Sarjana Hukum
Hakim Madya Utama Pembina Utama
Muda (IV/c) Nurmiati Sarjana Hukum
Hakim Madya Utama Pembina Utama
Muda (IV/c) Sadri
Magister
Hukum
Hakim Madya Utama Pembina Utama
Muda (IV/c) Totok Yanuarto
Magister
Hukum
Hakim Madya Utama Pembina Utama
Muda (IV/c) Nani Sukmawati
Magister
Hukum
Hakim Madya Utama Pembina Utama
Muda (IV/c) Zulfikar
Magister
Hukum
Hakim Madya Muda Pembina Tk. I
(IV/b) Cahyono
Magister
Hukum
Hakim Madya Muda Pembina Tk. I
(IV/b) Sayed Kadhimsyah Sarjana Hukum
LAPORAN TAHUNAN 2019
20
Hakim Madya Muda Pembina Tk. I
(IV/b) Bakhtiar
Magister
Hukum
Hakim Madya Muda Pembina Tk. I
(IV/b) Eti astuti
Magister
Hukum
Hakim Madya Muda Pembina Tk. I
(IV/b) Nendi Rusnendi Sarjana Hukum
Hakim Madya Muda Pembina Tk. I
(IV/b) Muzakir H
Magister
Hukum
Hakim Madya Muda Pembina Tk. I
(IV/b) Elviyanti Putri
Magister
Hukum
Hakim Madya Pratama Pembina (IV/a) Juandra Sarjana Hukum
Hakim Madya Pratama Pembina (IV/a) Roni Susanta Sarjana Hukum
Hakim Ad Hoc Tipikor - EDWAR Doktoral
Hakim Ad Hoc Tipikor - M. Fatan Riyadhi Sarjana Hukum
Hakim Ad Hoc Tipikor Mardefni Magister
Hukum
Hakim Ad Hoc Tipikor - Elfama Zain Sarjana Hukum
Hakim Ad Hoc PHI - Ayi Afrianto Sarjana Hukum
Hakim Ad Hoc PHI - Edi Prayitno Sarjana Sosial
Hakim Ad Hoc PHI - Yuliazmen Sarjana Hukum
4 Panitera Pembina (IV/a) Muhammad Syakir Magister
Hukum
5 Sekretaris Pembina Tk. I
(IV/b) Ridwan
Magister
Hukum
6
Panmud Pidana Penata Tk. I
(III/d) Sanusi Sarjana Hukum
a Pengadministrasi
Hukum Pidana
Penata Muda Tk.
I (III/b) Raziah SLTA
b Analis Perkara
Peradilan Pidana
Penata Muda Tk.
I (III/b) Nurul Hukmiah
Magister
Hukum
7 Panmud Perdata
Penata Tk. I
(III/d) Muharirsyah Sarjana Hukum
a Bendahara Penata Muda Tk. Nuryanti SLTA
LAPORAN TAHUNAN 2019
21
Kepaniteraan Perdata I (III/b)
b Pengadministrasi
Hukum Perdata
Penata Muda
(III/a) Risa Mahdalena Sarjana Hukum
8
Panmud Khusus Tipikor Pembina (IV/a) Samuin Sarjana Hukum
a
Pengadministrasi
Hukum Pidana
Khusus
Penata Tk. I
(III/d) T. Zulkarnaen Sarjana Hukum
b
Analis Perkara
Peradilan Pidana
Khusus
Penata Muda Tk.
I (III/b) Cut Nyak Tihajar Sarjana Sosial
c
Pengadministrasi
Hukum Pidana
Khusus
Penata Muda
(III/a) Vicky Firmansyah Sarjana Hukum
9
Panmud Khusus PHI Penata Tk. I
(III/d) H.M. Dehan
Sarjana
Pendidikan
a
Bendahara
Kepaniteraan Perdata
Khusus
Pengatur (II/c) Yeni Suriani SLTA
10
Panmud Hukum Penata Tk. I
(III/d) Amiruddin Sarjana Hukum
a Pengolah Data
Informasi dan Hukum
Penata Tk. I
(III/d) Syaiful Has’ari Sarjana Hukum
b Pengadministrasi
Hukum
Penata Tk. I
(III/d) H. Romi Sajana Hukum
11
KaSubBag Perencanaan
TI dan Pelaporan
Penata Tk. I
(III/d) Amirillah Sarjana Hukum
a
Analis Perencanaan,
Evaluasi dan
Pelaporan
Penata Muda Tk.
I (III/b) Syarifah Elly
Sajana
Ekonomi
LAPORAN TAHUNAN 2019
22
b CPNS/ Calon Pranata
Komputer
Penata Muda
(III/a) Cut Desy Arisandi
Sarjana
Komputer
12
KaSubbBag Umum dan
Keuangan Penata (III/c)
Hj. Ansari
Muhammad Syam SLTA
a Bendahara
Penerimaan
Penata Muda Tk.
I (III/b) Rima Melati SLTA
b Pengadministrasi
Persuratan
Penata Muda Tk.
I (III/b) Suryati SLTA
c Penyusun Laporan
Keuangan
Penata Muda Tk.
I (III/b) Linda Syah Putri
Sajana
Ekonomi
d Bendahara
Pengeluaran
Penata Muda Tk.
I (III/b) Zakiah Sarjana Hukum
e Pengelola BMN Pengatur (II/c) Ary Miranda SLTA
13
KaSubBag Kepegawaian,
Organisasi dan Tata
Laksana
Penata (III/c) Fauzan Sarjana Hukum
a Pengelola
Kepegawaian
Penata Muda Tk.
I (III/b) Aisyah SLTA
b
CPNS/ Calon Analis
Sumber Daya
Manusia Aparatur
Penata Muda
(III/a)
Ihda Agus
Kurniawan Sarjana Sosial
14
Panitera Pengganti Penata Tk. I
(III/d) Kurnia Sarjana Hukum
Panitera Pengganti Penata Tk. I
(III/d) Yusnita Sarjana Hukum
Panitera Pengganti Penata Tk. I
(III/d) Kasmaddin Sarjana Hukum
Panitera Pengganti Penata Tk. I
(III/d) Dermawan Sarjana Hukum
Panitera Pengganti Penata Tk. I
(III/d) Suraiya Sarjana Hukum
Panitera Pengganti Penata Tk. I Yusnidar Sarjana Hukum
LAPORAN TAHUNAN 2019
23
(III/d)
Panitera Pengganti Penata Tk. I
(III/d) Mustari Sarjana Hukum
Panitera Pengganti Penata (III/c) Saiful Bahri SLTA
Panitera Pengganti Penata (III/c) Aslida SLTA
Panitera Pengganti Penata (III/c) Murdany Sarjana Hukum
Panitera Pengganti Penata (III/c) Rusniar Sarjana Hukum
Panitera Pengganti Penata (III/c) Rahmi Yanti Sarjana Hukum
15
Jurusita Penata Tk. I
(III/d) Budiwansyah Sarjana Hukum
Jurusita Penata Muda
(III/a) Syarifuddin Sarjana Hukum
16
Jurusita Pengganti Penata Tk. I
(III/d) Dewi Mutia Sarjana Sosial
Jurusita Pengganti Penata Tk. I
(III/d) Furqan
Sarjana
Ekonomi/
Hukum
Jurusita Pengganti Penata (III/c) Muhammad Diploma
Jurusita Pengganti Penata Muda Tk.
I (III/b) M. Amin SLTA
Jurusita Pengganti Penata Muda Tk.
I (III/b) H. Saifullah SLTA
Jurusita Pengganti Penata Muda Tk.
I (III/b) Baihaqi SLTA
Jurusita Pengganti Penata Muda Tk.
I (III/b) Muhammad Disan SLTA
17 Pranata Komputer Ahli
Muda
Penata Muda Tk.
I (III/b) Misbah
Magister
Enginering
LAPORAN TAHUNAN 2019
24
2. Mutasi
a. Mutasi Masuk
Dalam tahun 2019, mutasi masuk Hakim dan pegawai berjumlah 5 (lima)
orang yang dapat dilihat pada tabel berikut :
No Nama Jabatan Sebelumnya Mutasi ke Pengadilan
Negeri Banda Aceh
1. Dr. Dahlan, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Negeri
Kabanjahe
Wakil Ketua
2. Zulfikar, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Negeri
Sabang
Hakim Tingkat Pertama
3. Nendi Rusnendi, S.H. Ketua Pengadilan Negeri
Majalengka
Hakim Tingkat Pertama
4. Muhammad Syakir,
S.H., M.H.
Panitera Pengadilan
Negeri Maros
Panitera
5. Mustari, S.H. Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri Jantho
Panitera Pengganti
6. T. Zulkarnain, S.H. Pengadministrasian
Hukum Pidana Khusus
Staff Pengadilan Negeri
Sigli
7. Ihda Agus Kurniawan,
S.Sos.
- Calon Analisis Sumber
Daya Manusia Aparatur
8. Cut Desy Arisandi,
S.Kom
- Calon Pranata
Komputer
LAPORAN TAHUNAN 2019
25
b. Mutasi Keluar
Dalam tahun 2019, mutasi keluar Hakim dan pegawai berjumlah 4 (empat)
orang yang dapat dilihat pada tabel berikut :
No Nama Jabatan Sebelumnya di
Pengadilan Negeri Banda
Aceh
Mutasi Keluar
1. Suwono, S.H., S.E., M.H. Ketua Hakim Tinggi
Tanjung Karang
2. H. Supriadi, S.H., M.H. Hakim Tingkat Pertama Hakim Tingkat
Pertama
Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam
3. Tanwiman Syam, S.H. Panitera Panitera
Pengadilan Tinggi
Palu
4. Drs. Efenfi, S.H. Wakil Panitera Panitera
Pengadilan Negeri
Pangkal Pinang
3. Promosi
Pada tahun 2019, Personil di Pengadilan Negeri Banda Aceh yang
mendapatkan promosi jabatan berjumlah 6 (enam) orang yang dapat dilihat pada tabel
berikut :
No Nama Jabatan/ Pangkat
Sebelumnya
Mutasi
1. Suwono, S.H., S.E., M.H. Ketua Pengadilan
Negeri Banda Aceh
Hakim Tinggi
Tanjung Karang
LAPORAN TAHUNAN 2019
26
2. Ainal Mardhiah, S.H., M.H. Wakil Ketua
Pengadilan Negeri
Banda Aceh
Ketua Pengadilan
Negeri Banda Aceh
3. Dr. Dahlan, S.H., M.H. Ketua Pengadilan
Negeri Kabanjahe
Wakil Ketua
4. Tanwiman Syam, S.H. Panitera Pengadilan
Negeri Banda Aceh
Panitera Pengadilan
Tinggi Palu
5. Muhammad Syakir, S.H., M.H. Panitera Pengadilan
Negeri Maros
Panitera Pengadilan
Negeri Banda Aceh
6. Drs. Efenfi, S.H. Wakil Panitera
Pengadilan Negeri
Banda Aceh
Panitera Pengadilan
Negeri Pangkal
Pinang
4. Pensiun
Sampai akhir tahun 2019, tidak ada Personil di Pengadilan Negeri Banda Aceh
yang pensiun.
5. Diklat
Dalam periode tahun 2019, SDM di Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengikuti
Diklat Tekhnis dan Struktural berjumlah 12 (dua belas) orang yang dapat dilihat pada
tabel berikut :
No Nama Jabatan Diklat yang di ikuti
1 Bakhtiar, S.H., M.H. Hakim Hakim
Madya Muda
Pendidikan dan
Pelatihan Sertifikasi
Hakim Pengadilan 2 Yuliazmen, S.H. Hakim Ad Hoc
LAPORAN TAHUNAN 2019
27
PHI Hubungan Industrial
3 Ihda Agus Kurniawan, S.Sos. CPNS Pelatihan Dasar
CPNS Gol. III
4 Cut Desy Arisandi, S.Kom. CPNS Pelatihan Dasar
CPNS Gol. III
5 Sayed Kadhimsyah, S.H. Hakim Madya
Muda
Diklat dan Sertifikasi
Sistem Peradilan
Pidana Anak
6 Rahmawati, S.H. Hakim Madya
Utama
Pelatihan Teknis
Tindak Pidana
Perpajakan 7 Zulfikar, S.H., M.H. Hakim Madya
Utama
8 Rima Melati Bendahara
Penerimaan
Diklat Bendahara
Penerimaan
9 Sadri, S.H., M.H. Hakim Madya
Utama Training Mentor PCC
Terpadu di
Lingkungan
Pearadilan Umum
10 Eti Astuti, S.H., M.H. Hakim Madya
Muda
11 Roni Susanta, S.H. Hakim Pratama
Utama
12 Ainal Mardhiah, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Pelatihan Pemeriksaan
Bukti Elektronik di
Pengadilan
LAPORAN TAHUNAN 2019
28
BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI
INFORMASI
A. Pengelolaan Keuangan
Pengelolaan keuangan didasarkan pada Pagu Anggaran Belanja DIPA 01 (Badan Urusan
Administrasi) dan DIPA 03 (Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum) Tahun Anggaran
2019 Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A.
1. Program Dukungan Manajeman Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
No. Program/Kegiatan/Output PAGU Anggaran
(Rp.)
Realisasi
(Rp.)
1. Pembayaran Gaji Dan Tunjungan 11.954.003.000 11.887.702.510
Sisa anggaran adalah sebesar Rp. 66.300.490
2. Belanja Barang Non Operasional :
a. Pelantikan dan Pengambilan
Sumpah Jabatan
-Belanja Bahan
-Beban Jasa Lainnya
4.263.000
600.000
4.263.000
600.000
b. Konsultasi
-Belanja Perjalanan Biasa
-Belanja Perjalanan Transport dalam
Kota
17.280.000
11.280.000
17.233.561
10.335.000
JUMLAH 33.423.000 32.431.561
Sisa anggaran adalah sebesar Rp. 991.439,-
3. Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran :
a. Operasional Perkantoran Dan 633.804.000 599.582.407
LAPORAN TAHUNAN 2019
29
Pimpinan
b. Perawatan Kendaraan Roda 4 183.400.000 183.399.480
c. Perawatan Kendaraan Roda 2 18.864.000 18.864.000
d. Inventaris Kantor 10.472.000 10.472.000
e. Jasa Pos dan Giro 54.000.000 54.000.000
f. Langganan Daya Dan Jasa
-Listrik
- Telepon
- Air
264.000.000
2.100.000
19.200.000
263.655.670
2.059.963
18.330.810
g. –Perawatan Gedung Kantor
- Perawatan Rumah Dinas
246.700.000
22.925.000
246.700.000
22.925.000
Operasional Pengadilan Ad-Hoc
Tipikor
-Kesehatan
- Belanja Sewa
3.285.000
90.500.000
3.284.340
84.000.000
h. Pengadaan Baju Dinas
Sopir/Satpam/Cleaning
Service/Pramubakti
45.324.000
45.324.000
JUMLAH
1.594.574.000
1.552.597.670
Sisa anggaran adalah sebesar Rp. 41.976.330,-
2. Program Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI
No. Program/Kegiatan/Output PAGU Anggaran
(Rp.)
Realisasi
(Rp.)
1. Pengadaan Laptop Hakim dan Sipp 102.500.000 101.596.000
2. Tambahan Daya Listrik 180.000.000 180.000.000
LAPORAN TAHUNAN 2019
30
JUMLAH 282.500.000 281.596.000
Sisa anggaran adalah sebesar Rp. 904.000,-
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan
No. Program/Kegiatan/Output PAGU Anggaran
(Rp.)
Realisasi
(Rp.)
1. Pelaksanaan Pos Layanan Hukum 48.000.000 48.000.000
2. Penyelesaian Perkara Pidana Tk I
- Belanja Bahan
- Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi
18.900.000
58.500.000
18.900.000
58.500.000
3 Penetapan Hari Sidang
-Belanja Transport Penetapan Hari
Sidang
22.500.000 20.900.000
4. Pemeriksaan Disidang Pengadilan
-Belanja Bahan
-Belanja Perjalanan Transport Dalam
Kota
30.750.000
1.000.000
26.000.000
700.000
5. Minutasi
- Belanja Bahan
32.900.000
32.900.000
6. Pengiriman Salinan Putusan Kepada
JPU dan Terdakwa
-Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos
Pusat
- Belanja Perjalanan Transport dalam
Kota
1.050.000
22.500.000
1.018.200
18.250.000
7. Pengiriman Surat Penahanan dan
Perpanjangan Penahanan
-Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos
90.000
0
LAPORAN TAHUNAN 2019
31
Pusat
-Belanja Perjalanan Transport dalam
Kota
20.000.000
16.650.000
8. Penanganan Perkara Banding di
pengadilan Tk.1
-Belanja Perjalanan Transport dalam
Kota
1.500.000
1.500.000
9. Penanganan Perkara Kasasi dan PK
-Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos
Pusat
-Belanja Perjalanan Transport dalam
Kota
810.000
1.000.000
753.400
1.000.000
10. Pendaftaran Berkas Perkara Pidana
Korupsi Yang Diselesaikan di Tk.1
-Belanja Bahan
-Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi
4.020.000
21.440.000
4.020.000
21.440.000
11. Penetapan Hari Sidang
-Belanja Transport Penetapan Hari
Sidang
3.350.000
3.350.000
12. Pemeriksaan disidang pengadilan
-Belanja Bahan
7.100.000
6.750.000
13. Minutasi
-Belanja Bahan
11.550.000
11.550.000
14. Pengiriman Salinan Putusan Kepada
JPU dan Terdakwa
-Belanja Perjalanan Transport Dalam
Kota
3.350.000
3.000.000
15. Pengiriman Surat Penahanan dan
Perpanjangan Penahanan
LAPORAN TAHUNAN 2019
32
-Belanja Perjalanan Transport dalam
Kota
4.690.000 4.620.000
16. Penanganan Perkara Banding di
Pengadilan Tk.1
-Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos
Pusat
-Belanja Perjalanan Transport dalam
Kota
151.000
1.000.000
150.000
1.000.000
17. Penanganan Perkara Kasasi dan PK
-Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos
Pusat
-Belanja Perjalanan Transport dalam
Kota
-
500.000
-
500.000
18. Pendaftaran Berkas Perkara PHI
yang diselesaikan di Tk.1
-Belanja Bahan
-Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi
Belanja Perjalanan Biasa
320.000
3.300.000
-
320.000
3.300.000
-
19. Penetapan Majelis Hakim dan PP
serta Penetapan Hari Sidang
-Belanja Perjalanan Biasa
1.200.000
1.200.000
20. Pemeriksaan Disidang Pengadilan
-Belanja Bahan
-Beban Jasa Profesi
-Belanja Perjalanan Transport dalam
Kota
250.000
-
-
0
-
-
21. Minutasi
-Belanja Bahan
1.200.000
1.200.000
22. Pengiriman Salinan Putusan kepada
LAPORAN TAHUNAN 2019
33
JPU dan Terdakwa
-Belanja Perjalanan Transport dalam
Kota
400.000
400.000
23. Penanganan Perkara Kasasi dan PK
-Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos
Pusat
-Belanja Perjalanan Transport dalam
Kota
180.000
400.000
0
400.000
24. Eksekusi Putusan Pengadilan
-Belanja Barang Non Operasional
Lainnya
3.542.000
3.542.000
25. Perkara Peradilan yang diselesaikan
melalui Pembebasan Biaya Perkara
-Belanja Bahan
-Belanja Barang Persediaan Barang
Konsumsi
-Beban Jasa Profesi
-Belanja Perjalanan Transport dalam
Kota
120.000
240.000
600.000
340.000
0
0
0
0
26. Biaya Eksekusi
-Belanja Bahan
- Belanja Perjalanan Transport dalam
Kota
360.000
1.100.000
0
1.100.000
27. Perjalanan Hakim Karier yang
diperbantukan di TIPIKOR
-Belanja Perjalanan Biasa
37.752.000
37.752.000
JUMLAH 367.955.000 350.665.600
Sisa anggaran adalah sebesar Rp. 17.289.400,-
LAPORAN TAHUNAN 2019
34
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA memiliki sarana dan prasarana yang digunakan
dalam menunjang kinerja Pengadilan dalam memberikan pelayanan kepada para
Pengguna layanan. Keadaan sarana dan prasarana yang dimiliki banyak yang sudah dalam
keadaan rusak seperti sarana AC, komputer, dan printer. Selama Tahun 2019, sarana dan
prasarana yang dimiliki telah dikelola secara maksimal dan dilakukan pemeliharaan sesuai
dengan anggaran pemeliharaan yang dianggarkan selama Tahun 2019.
1. Sarana Dan Prasarana Fasilitas
a. Tanah
No. Tanah Untuk Luas
(m2) Keterangan
1. Gedung Kantor
dan Gedung
Tipikor
5736 Tanah yang dipergunakan untuk Gedung kantor
memiliki 2 lantai dan 2 pos jaga
2. Rumah Negara 3683
Tanah yang dipergunakan untuk Rumah Dinas
dimana tanah berlokasi di beberapa alamat
b. Kendaraan Dinas
NO URAIAN
MERK / TYPE
Tahun Kondisi
No. Polisi Perolehan Baik
Rusak Rusak
Ringan Berat
I Jenis Kendaraan Roda 4
1 Toyota / Sedan Vios 2006 √ BL 102 AM
2 Toyota / Sedan Vios 2006 √ BL 116 JP
3 Toyota / Kijang LX 2003 √ BL 4 AC
4 Toyota Grand New Innova / 2011 √ BL 130 A
LAPORAN TAHUNAN 2019
35
Kijang Innova G
5 Toyota Kijang / Toyota
Kijang Inv-e 2005 √
BL 125 AT
6 Toyota / Toyota Kijang 2006 √ BL 266 AM
7 Toyota / Toyota Kijang 2006 √ BL 244 AM
II Jenis Keadaan Roda 2
1 Honda GL 160 D /
Honda Mega Pro 2006 √
BL 2018 AU
2 Honda GL 160 D /
Honda Mega Pro 2006 √
BL 2019 AU
3 Honda Mega Pro /
GL 15AIRR M/T 2011 √
BL 2817 AI
4 Honda / Honda NF 125 SD 2006 √ BL 2522 AU
5 Honda / Honda NF 125 SD 2006 √ BL 2944 AB
6 Honda / Honda NF 125 SD 2006 √ BL 2945 AB
c. Rumah Dinas
NO URAIAN
Kondisi Keterangan
Jumlah Baik
Rusak Rusak
Ringan Berat
I Rumah Dinas
1 Rumah Ketua 1 √
2 Rumah Dinas Wakil
Ketua 1 √
3 Rumah Dinas Hakim 12 √
4 Rumah Dinas Panitera 1 √
5 Rumah Dinas
Sekretaris 1 √
6 Rumah Dinas JP 1 √
7 Rumah Dinas PP 1 √
LAPORAN TAHUNAN 2019
36
d. Gedung
No Sarana/PrasaranaGedung Jumlah Keterangan
I GedungPN
1 RuangKetua 1
2 RuangWakilKetua 1
3 RuangHakim 7
4 RuangPanitera 1
5 RuangSekretaris 1
6 RuangKepaniteraan 4
7 RuangKesekretariatan 3
8 Ruang Wakil Panitera 1
9 Ruang Sidang Utama 1
10 RuangSidang II 1
11 RuangSidang PHI 1
12 Ruang Sidang Anak 1
13 Ruang Panitera Pengganti 1
14 Sel Tahanan Pria 1
15 Sel Tahanan Wanita 1
16 Ruang Arsip 1
17 Ruang Mediasi 1
18 Ruang Perpustakaan 1
19 Ruang tamu ketua 1
20 Kamar Mandi 24
21 Pos satpam 1
22 Musholla 1
23 Ruang Klinik 1
24 Ruang Menyusui 1
25 Ruang telecomference 1
26 Ruang tahanan anak 1
27 Ruang Jaksa 1
LAPORAN TAHUNAN 2019
37
28 Ruang pos bakum 1
29 Ruang Audio 1
II GedungTipikor
1 RuangKetua 1
2 RuangWakilKetua 1
3 Ruang Hakim 3
4 Ruang pegawai 1
5 Ruang panitera Pengganti 1
6 Ruang jurusita pengganti 1
7 Ruang jaksa 1
8 Ruang penasihat hukum 1
9 Ruang IT/Informasi 1
10 Ruang sidang tipikor 2
11 Sel tahanan pria 1
12 Sel tahanan wanita 1
13 Kamar mandi 12
14 Pos satpam 1
1. Fasilitas Perkantoran
No Sarana/PrasarananFasilitas
Perkantoran Jumlah Keterangan
1 Standard level generator 1
2 Mesin ketik manual
standard 2
3 Mesin fotocopy electronic 1
4 Lemari besi / metal 26
5 Lemari kayu 115
6 Filling cabinet besi 21
7 Brandkas 5
LAPORAN TAHUNAN 2019
38
8 CCTV 5
9 Papan visual/papan nama 12
10 Mesin absensi 2
11 Hand metal detector 2
12 Perkakas kantor lainnya 11
13 Alat kantor lainnya 2
14 Meja kerja kayu 181
15 Kursi besi/metal 398
16 Kursi kayu 50
17 Sice 41
18 Bangku panjang kayu 30
19 Meja rapat 5
20 Meja komputer 16
21 Tempat tidur besi 18
22 Tempat tidur kayu 7
23 Meja resepsionis 6
24 Kasur/spring bed 8
25 Partisi 2
26 Meubelair lainnya 3
27 Jam mekanis 3
28
Alat pengukur waktu
lainnya 1
29 Mesin penghisap debu 1
30 Lemari es 1
31 A.C Split 77
32 Kipas angin 19
33 Alat pendingin lainnya 3
34 Rak piring alumunium 18
35 Televisi 9
36 Amplifier 2
LAPORAN TAHUNAN 2019
39
37 Loudspeaker 11
38 Sound system 5
39 Microphone 4
40 Microphone table stand 14
41 Lambang garuda pancasila 7
42 Tiang bendera 8
43 Dispenser 4
44 Lambang instansi 1
45 Handy cam 1
46 Mini compo 2
47 Gordyin/Kray 3
48 Microphone/wireless MIC 4
49 UPS 29
50 Voice recorder 3
51 Film projector 1
52 Camera film 1
53 Camera digital 1
54 Telephone (PABX) 3
55 Pesawat telephone 14
56 Facsimile 3
57 P.C. Unit 50
58 Laptop 4
59 Note book 36
60 Serial Printer 11
61 Monitor 1
62 Printer 36
63 Scanner 2
64 Capture card 1
65 External/portable hardisk 1
66 Server 1
LAPORAN TAHUNAN 2019
40
67 Router 1
68 Rak server 1
69 Alat tenis meja 1
2. Pengadaan
Pada tahun 2019, Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA mendapatkan
anggaran untuk pengadaan Meubilair berupa :
No. Nama Barang Jumlah Keterangan
1. Notebook 8 Unit Baik
3. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Pemeliharaan untuk sarana dan prasarana selama tahun 2019 telah dilakukan
sesuai dengan anggaran yang diberikan pada tahun 2019, yaitu sebagai berikut :
No Jenis Pemeliharaan Volume Keterangan
1.
2.
Pemeliharaan Gedung Kantor
Pengadilan Negeri Banda Aceh.
Pemeliharaan Gedung Kantor
Tipikor Banda aceh.
4435 M2
402
Pemeliharaan dan
perbaikan pada fisik
dalam dan luar gedung
kantor
Pemeliharaan dan
perbaikan pada fisik
dalam dan luar gedung
kantor
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin :
a. AC 77 Unit
b. Pompa Air 3 Unit
c. Kendaraan Roda 4 7 Unit
d. Kendaraan Roda 2 6 Unit
LAPORAN TAHUNAN 2019
41
e. Komputer/Laptop 80 Unit
f. Faksimili 3 Unit
g. Printer 42 Unit
4. Penghapusan
Pada Tahaun 2019 pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA tidak ada
dilakukan proses penghapusan terhadap Barang Milik Negara (BMN).
C. Pengelolaan Teknologi Informasi
1. Implemntasi e-Court di Lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh
Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan optimal,
Mahkamah Agung harus mengikuti perubahan-perubahan yang sangat cepat, salah
satunya perubahan dan perkembangan teknologi informasi yang sangat berpengaruh
dalam sistem birokrasi saat ini. Dengan memanfaatkan teknologi informasi maka
pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masayarakat,
memberdayakan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh dan
melaksanakan pemerintahan yang efektif dan efisien.
Salah satu implementasi dari pemanfaatan teknologi informasi dalam
peningkatan pelayanan di Mahkamah Agung adalah dibuatnya aplikasi e-court sesuai
dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Administrasi Perkara di Pengadilan Secara elekronik. E-Court adalah sebuah
instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal
pendaftaran perkara secara online (e-filling), pembayaran secara online (e-payment),
mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban), pemanggilan
secara online (e-Summon) dan sidang Secara Online (e-litigasi). Aplikasi e-Court
diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran
perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat
LAPORAN TAHUNAN 2019
42
melakukan pendaftaran perkara. sistem aplikasi e-court merupakan kemajuan
fenomenal dari Mahkamah Agung (MA) dalam memenuhi asas peradilan yang
sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Pengadilan Negeri Banda Aceh yang merupakan salah satu badan peradilan di
lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung sudah mengimplementasikan
e-Court sejak diterbitkannya PERMA No.3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara
di Pengadilan Secara elekronik. Pengadilan Negeri Banda Aceh berhasil dengan
sangat baik dalam Penerapan dan Implementasi e-Court. Pada Juli 2019 Pengadilan
Negeri Banda Aceh Kelas IA telah mengoperasikan E-Court Corner. E-Court Corner
adalah inisiatif dan inovasi Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam rangka
memaksimalkan sosialisasi dan meningkatkan pendaftaran perkara secara elektronik.
Untuk itu Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh mengeluarkan surat Keputusan
Nomor : 54/SK/KPN-BNA/XI/2019 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang e-
Court Pada PN Banda Aceh, Surat Keputusan Nomor : 53/SK/KPN-BNA/XI/2019
Tentang Penunjukan Petugas Verifkasi Administrasi Perkara dan Persidangan Secara
Elekronik Pada PN Banda Aceh, Surat Keputusan Nomor : 52/SK/KPN-BNA/XI/2019
Tentang Penunjukan Petugas Penanggung Jawab e-Court Corner Administrasi Perkara
dan Persidangan di PN Banda Aceh, Surak Keputusan Nomor : 51/SK/KPN-
BNA/XI/2019 Tentang Penunjukan Petugas Notifikasi Administrasi Perkara dan
Persidangan Di Pengadilan Secara Elekronik Pada PN Banda Aceh, dan terakhir Surat
Keputusan Nomor : 50/SK/KPN-BNA/XI/2019 Tentang Petunjukan Petugas e-Court
Corner Adminstras Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elekronik Pada PN
Banda Aceh.
Layanan yang tersedia Pada e-Court Corner berupa bimbingan, konsultasi dan
Pendaftaran perkara secara elektronik bagi para advokat dan para pihak yang ingin
mendapatkan informasi dan mendaftarkan perkaranya secara mandiri. Di e-court
Corner disediakan satu unit computer dan satu unit scanner yang digunakan untuk
proses pendaftaran akun dan perkara yang dibantu oleh staff yang bertugas di e-court
corner tersebut. Dengan tersedianya e-Court Corner Terbukti Pada tahun 2019 Perkara
LAPORAN TAHUNAN 2019
43
Perdata yang didaftarkan dengan e-court diterima sebanyak 72 perkara, diantaranya 26
perkara Gugatan, 4 Perkara Bantahan, 3 Perkara Gugatan Sederhana dan 39 Perkara
Permomohan. Perkara yang sudah putus sebanyak 52 Perkara diantaranya 9 Perkara
Gugatan, 2 Perkara Bantahan, 3 Perkara Gugatan Sederhana, dan 38 Perkara
Permohonan. Dan Masih ada sisa 30 Perkara yang masih dalam proses persidangan.
Semenjak terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan Secara Elektronik yang merupakan penyempurnaan dari PERMA No.3
Tahun 2018, untuk mewajibkan Pendaftaran Perkara Perdata harus melalui e-Court,
maka Pengadilan Negeri Banda Aceh sudah Mewajibkan Semua Pendaftaran Perkara
Perdata melalui e-Court.
2. Implementasi SIPP di Lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh
Optimalisasi teknologi informasi (TI) merupakan keharusan sebuah lembaga
peradilan yang transparan dan akuntabel dalam memberikan layanan kepada publik/
Masyarakat, hal ini merupakan komitmen Mahkamah Agung yang tertuang dalam
Cetak Biru Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010 – 2035. Pemanfaatan
Teknologi Informasi dalam upaya memberikan pelayanan kepada publik lainnya
adalah SIPP.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara/Case Tracking System (SIPP/CTS)
adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada
masyarakat. Selain itu SIPP juga bisa digunakan untuk memonitor kinerja aparatur
pengadilan oleh Pimpinan di masing-masing satuan kerja maupun Pimpinan
Pengadilan Tingkat Banding dan Pimpinan Mahkamah Agung. SIPP dibangun sebagai
media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif
dan efesien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang
memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi
perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah.
LAPORAN TAHUNAN 2019
44
Penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh
telah mengimplementasikan versi SIPP terbaru 3.3.0-1 sejak tanggal 11 September
2019. SIPP untuk penggunaan Lokal Pengadilan Negeri Banda Aceh yaitu
http:192.168.151/SIPP311 lalu untuk pencari Keadilan pada http://sipp.pn-pn-
bandaaceh.go.id dan untuk melihat statistic perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh
yaitu http://sipp.pn-bandaaceh.go.id/statistik_perkara. Dalam rangka meningatkan
kedisiplinan semua user SIPP dalam menginput data, pihak Pengadilan Negeri Banda
Aceh melalui bidang kesekretariatan cq bagian Perencanaan Tehnologi informasi dan
pelaporan melalui rapat pimpinan dan stakeholdernya, dalam pelaksanaannya
memerlukan dukungan teknologi agar informasi perkara dan informasi peradilan
lainnya bisa diakses oleh masyarakat luas.
Berdasarkan hasil pengamatan implementasi SIPP Tingkat Pertama yang
dilakukan Dirjen Badilum pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada Bulan Januari
sampai dengan Desember 2019 untuk semua kategori berada pada urutan ke 216 dari
382 Satker Pengadilan Tingkat pertama yang ada di Indonesia. Untuk kategori
Pengadilan dengan volume perkara 501 sampai 1000, Pengadilan Negeri Banda Aceh
berada diurutan ke 75 dari 115 Pengadilan Negeri dan untuk se wilayah Pengadilan
Tinggi Banda Aceh berada di posisi ke 13 dari 22 satker. Dengan perincian nilai
Kinerja 146,09 poin, Kepatuhan 474,38 poin, Kelengkapan 145,79 poin, Kesesuaian
160,03 poin, Sehingga Total poin yang didapat adalah 926,09 poin dari Maksimal 1000
poin maka dari itu Pengadilan Negeri Banda Aceh Mendapat Bintang 5 untuk
Implementasi SIPP.
Penerapan teknologi informasi di Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A
didukung dengan peralatan berupa personal komputer/laptop untuk setiap pegawai,
jaringan internet dan ruang server agar sistem informasi dapat disebarkan dengan baik.
Pengadilan Negeri Banda Aceh memiliki subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi
dan Pelaporan dalam membantu peningkatan pelayanan yang menggunakan teknologi
informasi untuk internal Pengadilan Negeri Banda Aceh dan para pengguna layanan.
http://sipp.pn-pn-bandaaceh.go.id/http://sipp.pn-pn-bandaaceh.go.id/http://sipp.pn-bandaaceh.go.id/statistik_perkara
LAPORAN TAHUNAN 2019
45
BAB V
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
1. AKREDITASI PENJAMIN MUTU
Sesuai dengan surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum,
tanggal 18 Januari 2016 nomor 136/DJU/OTO.1.3/I/2016, tentang Akreditasi
melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan
Tinggi, maka Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mempersiapkan diri untuk ikut
dalam penilaian akreditasi. Persiapan untuk kegiatan dimaksud telah dimulai sejak
awal tahun 2017 dengan menyiapkan semua dokumen berkenaan, antara lain SK
pembentukan Tim TAPM yang telah mengalami revisi sebanyak dua kali, manual
mutu, SOP, dokumen kontrol lainnya, budaya malu, budaya 3S dan budaya 5R serta
perbaikan sistem pelayanan publik dengan sistem loket dan sistem pelayanan terpadu
satu pintu.
Persiapan untuk akreditasi telah dimulai pada masa kepemimpinan KPN
Badrun Zaini, SH, MH dan dilanjutkan sejak Agustus oleh KPN Suwono, SH, SE,
M.Hum. Tim Penilaian Akreditasi Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum telah
melakukan penilaian pada tanggal 31 November 2017 dan hasilnya diumumkan dalam
Acara Penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum
pada tanggal 29 Nopember 2017 di Ballroom Hotel Clarion Makassar dan berdasarkan
Sertifikat yang diterima Nomor TAPM 104/QMR/sertifikat/11/2017 Pengadilan
Negeri Banda Aceh Terakreditasi “B’.
Pada tanggal 10 September 2018, di Hotel The Westin Resort Nusa Dua Bali,
Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA telah berhasil mencapai nilai akreditasi “A”
“Excellent” dalam Akreditasi Penjaminan Mutu yang diselenggarakan oleh Tim
Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum. Keberhasilan Pengadilan
Negeri Banda Aceh Kelas IA meraih predikat “A” “Excellent” merupakan bukti
bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA telah memberikan pelayanan prima
LAPORAN TAHUNAN 2019
46
kepada para pencari keadilan. Hal ini membuktikan telah terjadi peningkatan kualitas
pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA. Diharapkan
keluarga Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA mampu mempertahankan predikat
akreditasi “A” “Excellent” yang telah diraih
2. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan
guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau
dilaksanakanlah perubahan sistem pelayanan. Perubahan sistem pelayanan tersebut
adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses
dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui
satu pintu. Mahkamah Agung Republik Indonesia dan jajaran Pengadilan di bawahnya
senantiasa berupaya menata, meningkatkan, dan menyederhanakan pelayanan publik
dengan cara menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut
“PTSP”). Pelayanan Terpadu Satu Pintu membantu masyarakat dan mempermudah di
dalam keperluannya di Pengadilan. Tidak hanya pelayanan yang diarahkan ke dalam
satu tempat layanan, hal ini juga mengurangi masyarakat pencari keadilan bertemu
dengan pihak luar. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah dituangkan dalam
Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri,
Berdasarkan SK Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM2.3/2/2018 tersebut,
Maka Pengadilan Negeri Banda Aceh Menerapkan Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP). Penerapan PTSP pada Pegadilan Negeri Banda Aceh dimulai sejak
Maret 2018 sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh
Kelas IA Nomor 1459/SK/KPN/III/2018 Tentang Struktur Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Di Lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh. Dalam SK KPN Negeri Banda
Aceh Kelas IA Nomor 1459/SK/KPN/III/2018 tersebut diputuskan antara lain
menetapkan nama yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan.
LAPORAN TAHUNAN 2019
47
Jabatan itu antara lain Atasan Pejabat Pengelola PTSP, Pejabat Pengelola PTSP
Kepaniteraan, Pejabat Pengelola PTSP Kesekretariatan, Penanggung Jawab
Pelaksanaan PTSP Kepaniteraan Pidana, Penanggung Jawab Pelaksanaan PTSP
Kepaniteraan Perdata, Penanggung Jawab Pelaksanaan PTSP Kepaniteraan Khusus
Korupsi, Penanggung Jawab Pelaksanaan PTSP Kepaniteraan Khusus PHI,
Penanggung Jawab Pelaksanaan PTSP Kepaniteraan Hukum, Penanggung Jawab
Pelaksanaan PTSP Sub Bagian Umum dan Keuangan, Petugas PTSP Kepaniteraan
Pidana, Petugas PTSP Kepaniteraan Perdata, Petugas PTSP Kepaniteraan Khusus
Korupsi, Petugas PTSP Kepaniteraan Khusus PHI, Petugas PTSP Kepaniteraan
Hukum, Petugas PTSP Subbag. Umum dan Keuangan. Selanjutnya diterbitkannya
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA Nomor
4670/SK/KPN/VIII/2018 Tentang Struktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di
Lingkungan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh yang merupakan
Perbaharuan terhadap SK KPN Nomor 1459/SK/KPN/III/2018.
Melalui PTSP ini Pengadilan Negeri Banda Aceh ingin memberikan pelayanan
Prima dalam hal pelayanan publik yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap
awal sampai akhir/terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat.
Penyelenggaraan PTSP ini senantiasan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar
berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan
aksesibilitas. Ruang lingkup PTSP di Pengadilan Negeri Banda Aceh ini meliputi
seluruh pelayanan administrasi yang menjadi lingkup kompetensi/kewenangannya
sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.
Penerapan PTSP sendiri tidak lain memiliki tujuan untuk: 1) Mewujudkan
proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang
telah ditetapkan, 2) Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi,
kolusi, nepotisme. Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini
merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan
LAPORAN TAHUNAN 2019
48
kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga
Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang mencari keadilan sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku. Secara umum Prosedur PTSP dilaksanakan
melalui tahapan berikut: 1) Pemohon mengambil nomor antrian yang telah disediakan,
2) Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan untuk setiap
layanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk pemrosesan serta
penyelesaian permohonan layanan, 3) Petugas PTSP mencatat, memverifikasi dan
meneruskan kelengkapan berkas/dokumen ke backoffice untuk diproses sesuai SOP
yang telah ditentukan. Khusus untuk pengadilan-pengadilan dengan jumlah perkara
banyak agar menyediakan petugas verifikasi kelengkapan syarat-syarat sebelum
diajukan ke meja PTSP.
Pelaksanaan program PTSP ini sangatlah diperlukan komitmen oleh seluruh
Pimpinan dan Aparatur Pengadilan secara terintegrasi dalam pelaksanaanya. Oleh
sebab itu dalam rangka mewujudkan keberhasilan pelaksanaan PTSP tersebut, maka
haruslah terdapat kualifikasi tertentu dalam hal standarisasi pelayanan yang harus
dimiliki oleh seluruh petugas PTSP, yang antara lain sebagai berikut: 1) Memahami
Standar Layanan Pengadilan, prosedur administrasi maupun prosedur beracara di
Pengadilan untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan
Tinggi/Pengadilan Negeri, 2) Memahami profil pengadilan seperti struktur organisasi
dan persidangan, peraturan, keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh
Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum, 3) Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer, 4) Memiliki kemampuan
komunikasi yang baik, bersikap sopan dan ramah, serta berpenampilan rapi.
Wujud Apresiasi dari Komitmen Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam Negeri
Banda Aceh dalam menerapkan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah
Pengadilan Negeri Banda Aceh meraih juara pertama Lomba Implementasi PTSP
Pengadilan Tingkat Pertama Se-Provinsi Aceh pada Agustus 2018 yang diadakan oleh
Pengadilan Tinggi Aceh dalam Rangka Hari Jadi Mahkamah Agung RI. Oleh karena
LAPORAN TAHUNAN 2019
49
itu Pengadilan Negeri Banda Aceh Akan berusaha Seoptimal mungkin meningkatkan
Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Pencari Keadilan.
3. INOVASI PELAYANAN PUBLIK
Pelayanan publik yang baik dan berkualitas merupakan hak warga negara
sekaligus kewajiban konstitusional negara. Oleh karenanya pemerintah wajib
hukumnya menyelenggarakan pelayanan publik yang sebaik-baiknya kepada
masyarakat. Dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
disebutkan bahwa negara berkewajiban memenuhi setiap kebutuhan warga negara
melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan
pelayanan public yang prima untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil bagi
setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayan administrasi.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi salah satu
tonggak penting perlindungan dan jaminan hak warga negara dan penduduk Indonesia
dalam mendapatkan pelayanan publik yang baik. Dengan demikian, sudah jelas dan
tegas bahwa aparat pemerintah harus berkomitmen tinggi dalam melayani masyarakat.
Lembaga pelayanan publik harus hadir dan dekat dengan warga masyarakat.
Masyarakat mengakui adanya peningkatan pelayanan publik, namun peningkatan
tersebut belum sesuai dengan harapannya. penyelenggaraan pelayanan publik saat ini
dan ke depan dalam rangka mencapai World Class Government pada tahun 2025,
bukan menjadi pekerjaan yang biasa-biasa saja, tetapi harus menjadi pekerjaan yang
luar biasa dengan melakukan percepatan melalui berbagai terobosan baru. Inovasi
pelayanan publik merupakan percepatan membuat lompatan terobosan untuk menjadi
solusi peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih mendekatkan dengan harapan
masyarakat. Sebuah inovasi mampu memberikan manfaat dan dapat dirasakan
langsung oleh segenap warga masyarakat.
Inovasi pelayanan publik dikatakan sebagai inisiatif terobosan dari
instansi/lembaga publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Inisiatif terobosan tersebut terletak pada kebaruan (novelty). Kebaruan boleh
LAPORAN TAHUNAN 2019
50
merupakan pengembangan dari inovasi pelayanan publik yang telah ada, karena
inovasi pelayanan publik terus diperbaharui dan bahkan ditiru dengan cara melakukan
replikasi. Dengan bahasa populer replikasi inovasi pelayanan publik dilakukan dengan
proses yang mudah yaitu Amati, Tiru, dan Modifikasi atau disingkat dengan ATM
Pengadilan Negeri Banda Aceh yang merupakan Badan Peradilan yang berada
dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) hadir dengan
inovasi pelayanan publik yang Bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik
lebih cepat, lebih murah, lebih aman dan lebih mudah dijangkau. Inovasi Pelayanan
Publik di Pengadilan Negeri Banda Aceh berupa :
a. e-Court Corner
Pada Juli 2019 Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA telah mengoperasikan E-
Court Corner. E-Court Corner adalah inisiatif dan inovasi Pengadilan Negeri Banda
Aceh dalam rangka memaksimalkan sosialisasi dan meningkatkan pendaftaran perkara
secara elektronik. Layanan yang tersedia Pada e-Court Corner berupa bimbingan,
konsultasi dan Pendaftaran perkara secara elektronik bagi para advokat dan para pihak
yang ingin mendapatkan informasi dan mendaftarkan perkaranya secara mandiri. e-
Court Corner juga Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3
tahun 2018 tentang Administrasi Pengadilan secara Elektronik di Pengadilan untuk
mewujudkan Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi untuk Melayani.
Untuk keperluan tersebut, telah ditunjuk seorang petugas melalui Keputusan
Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA Nomor : 50/SK/KPN-BNA/XI/2019
Tentang Penunjukan Petuga e-CourtCorner Administrasi Perkara Dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elekronik Pada Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Kelas IA Banda
Aceh. Petugas disini akan memandu dan menjelaskan tentang tata cara pendaftaran
hingga verifikasi kelengkapannya dan pertanyaan lain seputar e-Court. adapun fasilitas
yang tersedia pada e-Court Corner ini adalah: Meja kursi standar, Laptop yang
terhubung dengan jaringan internet/wifi free dan Leaflet tentang e-Court. Melalui
layanan e court corner diharapkan akan semakin mempermudah para Advokat dan
LAPORAN TAHUNAN 2019
51
para pihak untuk mendaftarkan perkaranya secara online serta dapat menerapkan
teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan asas
sederhana, cepat dan biaya ringan dapat diimplementasikan dengan baik dan optimal.
b. SMS/WA Pengaduan
Di dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Negeri Banda Aceh
Kelas 1A kadang kala tidak selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya
para pencari keadilan. Bila hal ini terjadi, bisa menimbulkan ketidakpuasan dan
keluhan dari masyarakat. Untuk Mengatasi hal tersebut Pengadilan Negeri Banda
Aceh Membuat Inovasi berupa SMS/WA Pengaduan. layanan ini ditujukan kepada
seluruh lapisan masyarakat, saat ini umumnya setiap orang telah memiliki atau
menggunakan telepon seluler (ponsel) sehingga dengan