Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah ...kc.umn.ac.id/3758/6/LAMPIRAN.pdf · 41 LAMPIRAN km 3 Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015

Team project ©2017 Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP

Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

41

LAMPIRAN

km 3

Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015

42

Km 4


43


44


45

Km 5


46


47


48


49

Km6


50

Km7


51

Pengantar pgn


52

Keterangan selesai magang


53

Laporan Kegiatan PGN


54


55


56


57


58


59


60


61

Gambar 1.3 media monitoring


62

Gambar 1.4 corporate portal PGN


63

Gambar 1.5 logo pgn

Gambar 1.6 tagline pgn


64

Gambar 1.7 budaya pgn


65

Gambar 1.8 foto kegiatan event


66


67


68


69


70


71


72

Gambar 1.9 kartu ucapan lebaran


73

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : Muhammad Praja Dhiparaharja

2. Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 20 Febuari 1993

3. Domisili : Jl. Layar 4 No 7 perum bumi kelapa 2

4. Jenis Kelamin : Laki – Laki

5. Agama : Islam

6. Status : Belum Menikah

7. Telepon / Hp : 08988323815 / 083890198610

8. E-mail : [email protected]

RIWAYAT PENDIDIKAN

A. FORMAL

(2003) Lulus SDN perum bumi kelapa dua

(2008 ) Lulus smpn 20 kota tangerang

( 2010) Lulus SMAN 1 kelapa dua tangerang

B. Non Formal

Kursus bahasa inggris di LPIA

Kemampuan

1. Menguasai computer MS Word, Excel, Power Point

2. Menguasai bahasa inggris


74

Pengalaman kerja

1. PT Perusahaan Gas Negara PGN

Periode Juni – September 2014

Posisi Divisi komunikasi korporat

Rincian pekerjaan

Mengurusi event dan mengadakan media ghadering

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar –

benarnya.

Tangerang, 19 Desember 2014

Muhammad Praja Dhiparaharja


CUAN KIAN MELAMBUNG BERKAT PABRIK TERAPUNG

Tanggal Senin, 11 Agustus 2014

Media Kontan Tabloid Page/URL/Ukuran Pg 15/331x213mmk Jurnalis Agung Jatmiko Nada Berita Positive Kanal PGN


Kehadiran Floating Storage and Gas Regasification Unit (FSRU) Lampung akan mendongkrak kinerja

PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Manajemen PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sudah bisa menarik nafas lega. Pasalnya floating

storage and regasification unit (FSRU) Lampung akhirnya merapat di Labuhan Maringgai awal Mei lalu.

Kapal yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan dilengkapi dengan peralatan untuk mengubah gas alam cair (LNG) menjadi bentuk gas ini selesai dibangun di galangan kapal Hyundai

Heavy Industries Ulsan Korea Selatan April silam. FSRU tersebut akan dihubungkan dengan pipa bawah laut sepanjang 21 kilometer ke onshore receiving facility (ORF) dan off-take station (OTS).

Dari sini gas akan dialirkan melalui jaringan pipa transmisi dan distribusi gas ke konsumen. Dengan

cara ini PGN berharap bisa mengamankan pasokan gas di Sumatra dan Jawa. Adapun penyalurannya

akan melalui pipa South Sumatra West Java (SSWJ). Rencananya FSRU Lampung akan mulai beroperasi efektif mulai akhir Agustus ini.

FSRU Lampung akan mendapat pasokan dari Kilang LNG Tangguh Papua dan kilang lainnya. FSRU

Lampung mampu mengolah LNG menjadi gas atau regasifikasi sebanyak 240 juta kaki kubik per hari.

Namun dalam jangka pendek peningkatannya mungkin baru 20 juta kaki kubik ujar Ridha Ababil Vice

President Corporate Communications PGN. Tak menunggu terlalu lama emiten yang sahamnya ditransaksikan dengan kode PGAS ini telah menandatangani perjanjian jual-beli gas (PJBG) dengan 14

perusahaan di Lampung pada Juni lalu.

Perusahaan-perusahaan yang telah meneken kerjasama itu antara lain PT Coca Cola Amatil Indonesia

PT Garuda Food Putra Prima PT Nestle Indonesia Novotel Lampung PT Bumi Menara Internusa PT Tunas Baru Lampung dan PT Gizi Utama.

Selain itu PT Japfa Comfeed Gizi Utama PT Philips Seafood Hotel Sahid Bandar Lampung PT LDC

Indonesia PT Aman Jaya Perdana Hotel Aston Lampung dan Golden Dragon.

Kelak PGN akan menyediakan gas sebanyak 13 juta meter kubik per hari. Manajemen PGN optimistis

jumlah ini akan meningkat seiring dengan kebutuhan gas di Lampung yang terus meningkat. Selain 14 perusahaan tersebut Ridha mengungkapkan saat ini PGN tengah memasuki tahap akhir negosiasi

dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk memasok gas ke tiga pembangkit PLN di Lampung.

Dalam keterangan resminya PGN menyebutkan pembangkit milik PLN itu adalah pembangkit listrik Sri

Bawono Sutami dan Tarahan. Pasokan gas yang akan dialirkan untuk tiga pembangkit ini mencapai 45


million standard cubic per daya (MMSCFD).

Menanti FSRU lainnya Para analis menilai kinerja PGN ke depan bakal positif. Pasalnya selain

kehadiran FSRU ini para analis juga optimis terhadap kebijakan ketahanan energi pemerintahan baru di masa depan.

Terlepas dari gugatan hasil pemilihan presiden (Pilpres) ke Mahkamah Konstitusi analis JP Morgan

Felicia Tandiyono dalam risetnya menuliskan optimisme terhadap kebijakan energi Joko Widodo-Jusuf

Kalla.

Kebijakan energi yang dimaksud adalah penguatan regulator hulu pengurangan konsumsi bahan bakar fosil untuk listrik dan perbaikan infrastruktur gas. Tiga kebijakan energi ini dipandang Felicia

bakal mampu meningkatkan volume pasokan dan permintaan gas.

Menurut Felicia kepastian hukum pada sektor hulu bakal mampu menarik minat investor dan

berpotensi menaikkan pertumbuhan volume produksi dan distribusi melalui jaringan pipa distibusi PGAS.

Selain itu perpindahan bahan bakar dari fosil ke gas juga akan semakin memantapkan posisi

perusahaan pada volume permintaan gas domestik.

Sementara itu analis OSO Securities Mohammad Alfi Syahr mengatakan pertumbuhan permintaan gas

yang semakin tinggi berpotensi meningkatkan kinerja PGN ke depan. Apalagi kehadiran FSRU Lampung akan mampu mengantisipasi permintaan ke depan sehingga mendongkrak kinerja PGN.

Kontrak awal penyaluran gas ke industri di Lampung sebanyak 13 juta meter kubik per hari bisa

semakin meningkatkan pendapatan PGAS ke depan tutur Alfi.

Alfi memperkirakan pendapatan PGAS di 2014 akan naik 20 dari pendapatan 2013. Tahun lalu PGAS

mencetak pendapatan US 3 miliar atau naik 163 dari tahun sebelumnya.

Alfi membuat proyeksi tersebut berdasarkan pada kinerja PGAS pada kuartal I-2014 lalu. Maklum

hingga saat ini PGAS belum menerbitkan laporan keuangannya pada kuartal II- 2014.

Pada kuartal I lalu PGAS berhasil membukukan pendapatan sebesar US 84163 juta. Angka ini naik 1504 dibandingkan pendapatan di periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar US 73106 juta.

Tidak hanya kenaikan volume produksi menurut Alfi kehadiran FSRU Lampung akan menguntungkan PGAS dari segi biaya. Seperti yang diketahui pasokan LNG Indonesia kebanyakan berasal dari daerah

timur.


Biaya pengiriman LNG ini akan jauh lebih hemat dengan menggunakan kapal kargo menuju FSRU ketimbang membangun jaringan pipa bawah laut.

Cost akan bisa semakin ditekan dan saya yakin dampaknya ke depan akan positif bagi PGAS ujar Alfi. Tidak heran manajemen PGAS berencana untuk membangun FSRU lainnya.

Sayang Ridha belum bersedia membeberkan rencana ini lebih lanjut. Yang jelas ia menuturkan saat ini

PGAS sedang dalam tahap penjajakan untuk pengembangan FRSU di Belawan. Namun ia juga

mengingatkan hal ini masih dalam tahap penjajakan dan masih melihat sejauh mana potensi Belawan ke depan.

Untuk Belawan kami masih melihatlihat potensinya dulu ujar dia. Di luar itu dalam melakukan

ekspansi PGAS juga akan menunggu kebijakan energi dari pemerintahan baru mendatang. Kalau untuk ekspansi lebih jauh kami tidak bisa seenaknya karena langkah PGAS juga harus selaras dengan

kebijakan energi dari pemerintah baru nanti jelas Ridha.

Langkah PGAS membangun FSRU membuat para analis memberikan rekomendasi yang positif bagi

saham PGAS. Felicia rekomendasikan overweight dengan target harga sebesar Rp 6.900 per saham.

Sementara Alfi merekomendasikan buy dengan target harga Rp 6.600 per saham hingga akhir 2014.

Kamis (7/8) PGAS dibanderol Rp 5.725 per saham. Anda ingin ikut mengapung bersama PGAS

Agung Jatmiko

Laba Turun Rasio Utang Meningkat

Selama tiga bulan pertama 2014 sejatinya kinerja PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) tidak bisa dibilang cemerlang. Kendati pendapatannya meningkat laba bersih perusahaan ini terlihat turun.

Pada periode tersebut PGAS hanya mencatat laba bersih US 1767 juta atau turun 30 dari US 2536 juta

pada kuartal I-2013. Lonjakan beban pokok pendapatan menjadi pemicu penurunan laba bersih

tersebut. Pos ini meningkat 351 dari US 3716 juta menjadi US 5022 juta. Tak cuma itu utang PGAS pun terlihat meningkat signiikan dari US 164 miliar pada akhir 2013 menjadi US 289 miliar per Maret

2014.

Akibatnya rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio (DER) emiten ini mencapai 117 kali. Bahkan DER PGAS berpotensi naik menjadi 167 kali di kuartal II. Pasalnya PGAS berhasil menerbitkan

obligasi valas senilai US 135 miliar pada Mei lalu. Namun demikian para analis masih optimistis

terhadap kinerja PGAS ke depan. Analis OSO Securities Mohammad Ali Syahr menilai DER PGAS masih


aman selama masih di bawah 2 kali nilai ekuitas.

Utang yang cukup besar saya rasa tidak perlu dikhawatirkan mengingat penggunaannya untuk

ekspansi dalih Ali. Penggunaan utang untuk membangun infrastruktur ini pada akhirnya akan menopang kinerja PGAS di masa depan.

Vice President Corporate Communications PGAS Ridha Ababil pun tidak mencemaskan kondisi ini

karena yakin keuangan perusahaannya sehat. Pada akhir Maret lalu posisi kas dan setara kas PGAS

mencapai US 117 miliar. Namun sebaiknya investor tetap waspada. Sebab pada periode yang sama utang jangka pendek PGAS telah mencapai US 191 miliar.


INVESTOR JANGKA PANJANG, SAATNYA BELI SAHAM


Media Inilah Page/URL/Ukuran http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/2126136/investor-jangka-

panjang-saatnya-beli-saham/289x123mmk Jurnalis Ahmad Munjin Nada Berita Neutral Kanal PGN

Investor Jangka Panjang Saatnya Beli Saham

Oleh Ahmad Munjin

pasarmodal - Senin 11 Agustus 2014 0420 WIB

INILAHCOM Jakarta - Investor jangka pendek disarankan waspada terhadap tekanan negatif yang

masih akan berlanjut. Di sisi lain investor jangka panjang saat sekarang dinilai tepat beli saham.

Pada perdagangan Jumat (8/8/2014) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 1322 poin (026) ke posisi 5.05376. Intraday terendah 5.048 dan tertinggi 3.5076556.

Volume perdagangan naik dan nilai total transaksi turun. Investor asing mencatatkan net sell dengan penurunan nilai transaksi beli dan transaksi jual. Investor domestik mencatatkan net buy.

Wlliam Surya Wijaya analis PT Asjaya Indosurya Securities memperkirakan laju IHSG Senin

(11/8/2014) berada dalam support 5.014 dan resistance 5.086. IHSG masih terus berusaha menguji

support level 5.014 katanya kepada INILAHCOM di Jakarta Minggu (10/8/2014).

Tekanan terus berlanjut dengan capital outflow secara perlahan terus terjadi. Meski begitu capital outflow tersebut belum menggerus totally inflow secara year to date sejak awal tahun timpal dia.

Proses tekanan masih akan berlanjut. Penopang tekanan dari IHSG saat ini salah satunya adalah penantian terhadap keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) soal BI rate

ujarnya. Angkanya kata William disinyalir tetap 75.

Target resistance IHSG masih berada pada 5.086. Bagi investor jangka pendek sebaiknya tetap


waspada terhadap tekanan yang masih akan berlanjut. Sedangkan untuk investor jangka panjang saat saat sekarang adalah masa bagus untuk melakukan pembelian atau penambahan ulang portofolio

imbuhnya.

Di atas semua itu William menyodorkan beberapa saham pilihan sebagai bahan pertimbangan para

pemodal. Saham-saham tersebut adalah

1. PT Perusahaan Gas Negara (PGAS)

2. PT AKR Corporindo (AKRA)

3. PT Astra International (ASII)

4. PT Bank Negara Indonesia (BBNI)

5. PT Bank Central Asia (BBCA)

6. PT Tower Bersama Infrastructur (TBIG)

7. PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP)

8. PT XL Axiata (EXCL)

9. PT Salim Ivomas Pratama (SIMP).


BERITA FOTO - PASOKAN GAS PLTGU


Media Bisnis Indonesia Page/URL/Ukuran Pg21/80x151mmk Jurnalis Yayus Yuswoprihanto Nada Berita Neutral Kanal PGN

PASOKAN GAS PLTGU

Seorang petugas melakukan komunikasi di dekat kapal Floating Storage Regatification Unit (FSRU)

milik PT Perusahaan Gas Negara (PGN) berada di perairan Labuan Maringgai Lampungr belum lama ini. SKK Migas mengusulkan pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) Muara Tawar dan

Tanjung Priok di pasok dari FSRU Lampung milik PT PGN tersebut.


MEDCO KOMITMEN SALURKAN GAS KE PLN TARAKAN


Media Seputar Indonesia Page/URL/Ukuran Pg18/78x295mmk Jurnalis kunthi fahmar sandy Nada Berita Neutral Kanal PGN

Medco Komitmen Salurkan Gas ke PLN Tarakan

JAKARTA - PT Medco EP Indonesia (MedcoEnergi) komitmen untuk memasokkebutuhan gas bagi PLN

Tarakan hingga 2015 sesuai perjanjian jual beli gas yang telah diperbarui pada 2010. MedcoEnergi dan Pertamina akan terus memasok gas dengan total sebesar 6 MMSCFD yang terdiri dari 5 MMSCFD

dari Pertamina dan 1 MMSCFD dari MedcoEnergi.

Pada kenyataannya saat ini pasokan gas dari MedcoEnergi selalu tersedia dan siap untuk dikirim ke

PLN Tarakan sesuai dengan kesepakatan kata Senior Manager of Relations PT Medco EP Indonesia Teguh Imanto dalam keterangan tertulisnya kemarin.

Dia mengungkapkan agar pasokan gas bagi PLN Tarakan tetap tersedia MedcoEnergi senantiasa

melakukan pengecekan rutin terhadap kompresor dan pipa ya ng dimiliki agar pasokan gas dapat

terus tersedia dan PLN Tarakan dapat memasok kebutu han listrik masyarakat di Tarakan secara berkesinambungan.

Sampai dengan saat ini kompresor dan pipa penyalur gas dalam kondisi baik dan ber-jalan dengan

andal. Pipa dan kompresor tersebut pun dapat terus digunakan oleh MedcoEnergi maupun Pertamina

untuk mengalirkan gas ke pembangkit listrik PLN dan juga perusahaan daerah tuturnya.

Beberapa waktu belakangan ini terjadi krisis listrik di Nunu-kan Provinsi Kalimantan Utara. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan krisis listrik di Nunukan karena

kerusakan ku-bikel peralatan listrik yang berfungsi sebagai pengendali dan pelindung tenaga listrik

Kerusakan seharusnya tidak terjadi dan dapat dicegah. Ternyata terjadi kerusakan di kubikel. Masak yang kayak begitu-begitu bisa rusak kata Dahlan.

Dia menyebut krisis listrik di Nunukan lebih kepada kurangnya kepedulian dari pejabat PLN di area

tersebut. Saya nggak mau tahu lagi lah masak bisa sampai kayak begitu. Itu kepedulian operator


manajemennya. Perawatannya ya harus istimewa harus sungguh-sungguh. Itu bentuk kerja yang kurangsungguh-sungguhsaja teranomva

Sebelumnya Dahlan mendapat banyak keluhan mengenai krisis listrik yang terjadi di Nunukan dan Tarakan Kaltara. Dia lantas mencari tahu ke pimpinan PLN Kalimantan Timur yang membawahi

wilayah Kaltara dansempatkecewa.

Maka saya bicara agak keras dengan pimpinan PLN Kaltim terutama karena dia tidak bisa menjawab

pertanyaan saya. Mengapa terganggu di bagian mana terganggu mengapa lama terganggu dan sebagai-nva ujar Dahlan.

Dahlan tidak bisa menerima ketiadaan penjelasan atas masalah listrik di Kaltara. Setelah

menghubungi pimpinan PLN Tarakan ada dua persoalan. Pertama gas dari Medco hanya terkirim enam MMCFD karena salah satu dari dua kompresornya rusakimbuhnya.

Dahan lantas menghubungi pihak Per tamina untuk memb mtu agar krisis di Tarakan bisa teratasi.

Penyebab kedua gasyangdi-jajnjikan M K3 belum bisa mengir. Seharusnya Juni tahun lalu sudah beres lantaran mendapatkan kiriman gas 7 MMCFD. Dahlan pun segera menghubungi PGN. Menurutnya

semua pihak yang telah dia hubungi tengah bekerja. Semuanyakini lagi kerja menyelesaikan semua

itu. Saya benar-benar tersiksa oleh kondisi Tarakan dan Nunukan itu tandasnya.

kunthifahmar sandy


PEMBATASAN BBM BERSUBSIDI: MTI ANGGAP SEBAGAI KEBIJAKAN PANIK


Media Bisnis.com Page/URL/Ukuran http://industri.bisnis.com/read/20140811/44/248899/pembatasan-

bbm-bersubsidi-mti-anggap-sebagai-kebijakan-panik/288x132mmk Jurnalis kahfi Nada Berita Neutral Kanal Energi

JAKARTA-- Masyarakat Transportasi Indonesia mendesak pemerintah untuk menghapuskan subsidi

bahan bakar minyak sedangkan kebijakan pembatasan yang kini diberlakukan masih dinilai sebagai

kebijakan sia-sia.

Pemerintah akhirnya melaksanakan kebijakan dalam upaya pengehematan BBM melalui pembatasan penjualan solar dan premium bersubsidi. Melalui Surat Edaran Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan

Gas Bumi No. 937/07/KaBPH/2014 pada 24 Juli 2014.

Dalam keputusan tersebut per Agustus ini pemerintah membatasi pembelian bahan bakar bersubsidi

hanya boleh dijual pada pukul 08.00 hingga 18.00 waktu setempat di sejumlah wilayah termasuk Sumatra Jawa Kalimantan dan Bali.

Pembatasan BBM bersubsidi ini akibat penetapan kuota BBM bersubsidi dalam APBNP 2014 yang turun

dari 48 juta KL menjadi 46 juta KL. Karena itu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

bersama BPH Migas melaksanakan kebijakan pembatasan.

Kementerian ESDM memperkirakan kalau pembatasan inipun berperan menjaga ketersediaan seiring bahan bakar bersubsidi jenis solar terancam habis pada akhir November.

Menurut Ketua Bidang Riset dan Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno pembatasan premium dan solar merupakan kebijakan panik. Sebab pembatasan tersebut katanya

tidak menghilangkan subsidi bahan bakar kepada pemilik kendaraan pribadi.

Kalau untuk menghemat pemerintah seharusnya menaikan harga jangan sekadar membatasi bahan

bakar yang nantinya pun akan habis juga ujarnya Minggu (10/8/2014).


Menurut analisis MTI dengan selisih harga Rp4.500 antara bahan bakar subsidi dan non subsidi tiap

pemilik mobil pribadi menikmati subsidi Rp81 juta/tahun sedangkan sepeda motor Rp16 juta/tahun.

Menurut Djoko perhitungan itu didapat dari jumlah pemakaian bahan bakar per hari per kendaraan.

Karena itu lanjut Djoko pemerintah selayaknya menghapuskan subsidi BBM. Dengan subsidi BBM yang kian membengkak anggaran negara terbuang percuma.

Ini sia-sia pemerintah tidak usah khawatir dengan menurunnya minat masyarkat terhadap produk otomotif karena biar bagaimanapun produk mobil tetap dicari masyarakat yang memang

pendapatannya kian meningkat tutupnya.

Editor Setyardi Widodo


PROYEK SUTT BONTANG TELAN DANA RP 354 MILIAR


Media Kontan Page/URL/Ukuran Pg14/207x235mmk Jurnalis Pratama Guitarra Nada Berita Neutral Kanal Energi

Proyek SUTT Bontang Telan Dana Rp 354 Miliar

JAKARTA. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Pembangunan X Kalimantan Timur akhirnya

mampu menyelesaikan proyek pembangunan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kilo volt (kV) Sambutan-Bontang. Proyek SUTT ini akan masuk dalam sistem kelistrikan Mahakam yang mencakup

beberapa wilayah di sana.

Perlu diketahui jaringan listrik SUTT 150 kV itu terpusat dari Samarinda melalui Gardu Induk (Gl)

Sambutan ke arah Bontang. SUTT sepanjang 90 kilometer (km) dengan jumlah menara 245 unit itu sudah mulai dibangun sejak tahun 2009 lalu.

Murtaqi Syamsuddin Direktur Perencanaan dan Pembinaan Afiliasi PLN membeberkan investasi dari

proyek pembangunan GI dan juga SUTT Sambutan Bontang memang cukup besar. Investasinya

mencapai Rp 354 miliar ungkap Murtaqi kepada KONTAN Minggu (9/8).

Saat ini proyek tersebut sudah selesai dibangun dan sejak 25 Juli 2014 lalu sudah dioperasikan. Manajer Senior Komunikasi Korporat PLN Bambang Dwiyanto menambahkan pihaknya memang sudah

mengoperasikan jaringan listrik (transmisi) 150 kV tersebut mulai dialiri listrik setelah beberapa

rangkaian pemeriksaan dan pengujian baik di sepanjang jalur transmisi maupun di lokasi Gl yang akan dihubungkan oleh jaringan tersebut.

Dengan beroperasinya transmisi 150 kV pelanggan listrik di wilayah Bontang dengan beban puncak

sebesar 214 megawatt (MW) akan mendapatkan suplai energi listrik yang diperoleh dari sistem

Mahakam ataupun sebaliknya. Kebutuhan listrik di Samarinda dapat diperoleh dari kelebihan daya dari pembangkit di Bontang.

Bambang menjelaskan dengan adanya kelebihan daya pembangkit listrik tenaga mini gas (PLTMG)

sebesar 8 MW pengoperasian transmisi tersebut akan mampu menyalurkan energi listrik ke sistem


Mahakam yang mencakup wilayah Samarinda-Balikpapan dan Bontang. Adapun potensi penghematan dari penggunaan bahan bakar minyak (BBM) ke gas yang dilakukan PLN kurang lebih sebesar Rp

300juta per hari

Taksiran itu dengan basis hitungan selisih biaya pokok produksi (BPP) antara BBM (USD) dan gas

yang sebesar Rp 1.668 per kWh. Jika transmisi 150 kV beroperasi dan masuk ke Sistem Mahakam dengan tambahan daya dari excess power PLTMG Bontang maka PLN diharapkan dapat melakukan

penghematan sebesar Rp 94 miliar per bulan terang Bambang.

Lanjutkan proyek lain

Dengan selesainya Pembangunan SUTT 150 kV Samburan-Bontang Bambang bilang hal ini membuktikan bahwa PLN terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di wilayah

Kalimantan Timur. Selain itu PLN terus memperluas jaringan interkoneksi dan sekaligus memperkuat sistem yang telah ada.

Kendati demikian pelaksanaan proyek ini bukan tanpa hambatan. Bambang menceritakan molornya penyelesaian proyek SUTT tersebut karena mengalami beberapa kendala seperti sulitnya pembebasan

lahan pemberian ganti rugi dan penolakan masyarakat atau pengusaha tambang batu bara yang dilintasi jaringan 150 kV. Pada tahun 2013 sebanyak lima titik tower terpaksa kami pindahkan

(re-route) agar pekerjaan bisa dilanjutkan jelasnya.

Selain itu PLN saat ini tengah fokus menyelesaikan jaringan transmisi Palaran-Senipah

Tenggarong-Kotabangun. Karangjoang. Selain itu juga jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kaltim-Petung-Kuaro-Tanjung dan PLTU Kaltim 2x110 MW.

Agar rencana PLN di Kalimantan ini segera terwujud di PLN sangat berharap peranan dan dukungan

dari masyarakat setempat terutama dalam hal pembebasan lahan. Alhasil. semua wilayah ini bisa

mendapatkan setrum. Peran dan partisipasi aktif masyarakat dalam tahapan pembebasan lahan sangat menentukan keberhasilan target pembangunan kelistrikan tersebuttandasnya

Harga Baru Solar PLN 10905 MoPS

PERTAMINA dan PLN sudah menyepakati harga baru solar untuk Pembangkit Listrik Tenaga Diesel

(PLTD) milik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Harga yang disepakati sebesar 1095 dari harga patokan yakni Means of Platts Singapore (MoPS) untuk pasokan solar periode Juli-Desember 2014.

Media Manager Pertamina Adiatma Sardjito bilang kesepakatan dengan PLN telah dicapai pada Jumat

(8/8) malam pekan lalu. Kesepakatan itu menyatakan. PLN bersedia membayar bahan bakar jenis high spccd dicsel (HSD) sebesar 1095 MoPS dan marinc fuel oil (MFO) sebesar 111 MoPS.

Ia menandaskan kesepakatan itu hanya untuk tahun ini. Harga baru untuk bulan Juli-Desember 2014

saja. Sedangkan untuk tahun depan belum ada kesepakatan katanya kepada KONTAN Sabtu (9/8).


Dengan demikian Pertamina batal mengurangi pasokan solar sebesar 50 ke beberapa pembangkit

milik PLN di seluruh Indonesia. Namun Pertamina berharap PLN mau mengganti kerugian Pertamina

selama pemakaian harga lama


EXXONMOBIL, MEDCO, DAN ENI SIAP PASOK ARUN-BELAWAN



ENERGI

ExxonMobil Medco dan Eni Siap Pasok Arun-Belawan

JAKARTA. PT Pertamina Gas (Pertagas) anak usaha PT Pertamina optimistis pembangunan pipa gas Arun-Belawan sepanjang 370 Kilometer (km) bakal selesai pada Oktober 2014 mendatang. Saat ini

proyek tersebut sudah mencapai 90.

Kepastian selesainya proyek pipa gas Arun-Belawan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama

Pertagas Hendra Jaya. Saat ini pengerjaan proyek sudah mencapai 90. Adapun penerimaan gasnya baru akan siap di awal tahun 2015 mendatang katanya di Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral (ESDM) akhir pekan lalu.

Hendra menyatakan aliran pipa gas Arun-Belawan bakal dipasok oleh tiga perusahaan yakni PT Medco

Energi Internasional Tbk Eni Indonesia Ltd. dan juga sedang diusahakan dari ExxonMobil. Ketiganya diharapkan bisa mengisi gas untuk dialirkan melalui pipa gas Arun-Belawan yang memiliki kapasitas

produksi hingga 200 mmscfd.

Saat ini Pertagas mengaku sedang berusaha membeli sisa gas dari Blok North Sumatra Offshore

(NSO) yang dikelola ExxonMobil. Sisa gas itu tak bisa diolah menjadi gas alam cair alias LNG karena terlalu kecil sekitar 100 mmscfd terangnya. Karena itu sebaiknya Exxon mengalihkan ke pipa gas

Arun-Belawan.

Menurut Hendra. sisa gas 100 mmscfd yang bakal didapat dari ExxonMobil masih bisa dimanfaatkan

untuk memenuhi konsumen di Medan dan Aceh. Karena itu jika telah mendapat kesepakatan dengan ExxonMobil maka pihaknya optimistis pada Oktober tahun ini sudah ada gas yang mengalir ke pipa

senilai US 570juta itu.

Selain itu sisa gas (tailing gas) dari Exxon tersebut akan digunakan untuk uji coba pipa Arun-Belawan


sehingga konsumen di Sumatera Utara yakni PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan industri bisa memanfaatkannya pada November nanti. Hal itu tergantung dari proses s ku t down kilang Arun

ucapnya.

Dengan beroperasinya proyek pipa gas Arun-Belawan Pertagas berharap krisis energi di Aceh dan

Sumatra Utara bisa teratasi. Target utama proyek ini adalah Industri Medan (KIM) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei ujarnya.

Sementara itu Deputi Komersial Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas Bumi(SKK Migas) Widhyawan Prawiraatmadja membenarkan pernyataan Hendra Ia menyebut kan bahwa pembicaraan

pasokan gas dari Blok A milik Medco untuk Arun-Belawan memang sedang dilakukan.

Saat ini persetujuan pasokan untuk Arun-Belawan masih menunggu persetujuan Menteri ESDM Jero Wacik.

Gas Blok A sebenarnya dialokasikan untuk PT Pupuk Iskandar Muda (PIM). Namun hanya akan

digunakan sekitar 54 mmscfd. Sisa produksi dari Blok A tersebut rencananya akan dialirkan untuk wilayah sekitar Sumatera Utara kata Widhyawan.

Pratama Gutttara


LSM MILIK SCHWARZENEGGER BANGUN PLTS & PLTB



LSM Milik Schwarzenegger Bangun PLTS PLTB di Nias

JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan pemerintah akan

membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Biodiesel (PLTB) dalam waktu dekat Saat ini Kementerian ESDM telah meneken kontrak kerjasama dengan organisasi

non-profU yang didirikan oleh Gubernur California Arnold Schwarzenegger yakni The R20-Regions of

Climate Action (R20).

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan pemerintah telah menyiapkan lahan untuk menanam tanaman kemiri Sunan

sebagai bahan baku pembangunan energi terbarukan. Kemiri sunan akan dibangun di dalam satu tempat yang berbent.uk seperti giveri fiouse di atapnya bisa untuk menyerap sinar matahari untuk

PLTS. Sedangkan di dalamnya ditanami kemiri sunan untuk PLTB katanya akhir pekan lalu.

Rida menjelaskan pembangunan PLTS akan mulai dilakukan minggu depan dengan menelan investasi

sebesar US 60 juta. Pembangkit ini diharapkan menghasilkan 15 megawatt (MW) listrik. Sedangkan untuk proyek PLTB direncanakan selesai paling lama dua tahun mendatang.

Bupati Nias Utara Edward Zega mengatakan rasio elektrifikasi pemakaian listrik di Indonesia mencapai 81 sedangkan di Nias hanya 19 dengan jumlah penduduk 1 juta jiwa. Pembangkit listrik tenaga diesel

(PLTD) di wilayah kami kapasitasnya hanya 25 megawatt (MW) katanya yang juga hadir di Kementerian ESDM. Saat ini Pulau Nias membutuhkan pasokan listrik sebanyak 100 MW dan dengan

adanya proyek PLTS sebesar 15 M W setidaknya akan mengurangi defisit listrik di Pulau Nias.

Asal tahu saja R20 adalah organisasi non profit yang didirikan Schwarzenegger tahun 2010. Lembaga

ini memiliki visi membantu pemerintah lokal di seluruh dunia dalam mengurangi polusi udara. Caranya adalah dengan mensi-nergikan antara aparatur teknologi dan keuangan unt uk menciptakan program

low carbon berkelanjutan. Pratama Guittara


PEMBATASAN BBM BERSUBSIDI DIKLAIM BERHASIL


Media Koran Tempo Page/URL/Ukuran Pg6/251x222mmk Jurnalis Efri Ritonga Nada Berita Neutral Kanal Energi

Pembatasan BBM Bersubsidi Diklaim Berhasil

Konsumsi BBM non-subsidi menunjukkan tren naik.

Efri Ritonga

ucok_rtempo co.id

JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi mengklaim konsumsi BBM bersubsidi mulai

berkurang sejak program pembatasan penjualan BBM bersubsidi diberlakukan pada 1 Agustus lalu. Sebaliknya konsumsi bahan bakar minyak nonsubsidi seperti Pertamax dan Pertamina Dex terus

meningkat.

Penjualan Pertamax di stasiun pengisian bahan bakar umum jalan tol yang biasanya hanya 50 kiloliter

meningkat menjadi 150 kiloliter per hari sejak dimulainya pembatasan pada 6 Agustus lalu. Sedangkan penjualan Pertamina Dex di SPBU Jakarta Pusat yang sebelum pembatasan 1 Agustus

hanya 1 kiloliter menjadi 7 kiloliter per hari.

Saya terkejut dengan peningkatan penjualan BBM non-subsidi itu kata anggota Komite BPH Migas

Ibrahim Hasyim saat dihubungi Tempo kemarin. Becermin pada data ini ia menuturkan terlihat bahwa posisi Premium dan solar sudah mulai tergantikan. Sementara kami belum bisa evaluasi karena baru

sepekan. Tapi trennya seperti itu.

Menurut Hasyim dampak positif pembatasan penjualan BBM bersubsidi tak hanya terjadi di Jakarta

Pusat dan jalur jalan tol. Beberapa wilayah di Sumatera juga menunjukkan tren bagus. Di Pertamina wilayah Sumatera bagian utarakata diakonsumsi solar sejak 4 Agustus menurun sampai 9-10 persen.

Sedangkan di wilayah Sumatera bagian selatan turun 5-6 persen.

Penurunan konsumsi solar itu berbanding lurus dengan meningkatnya angka penjualan Pertamina


Dexyang merupakan produk solar nonsubsidi. Di Sumatera bagian utara yang meliputi Sumatera Utara Sumatera Barat Riau dan Kepulauan Riaupenjualan Pertamina Dex meningkat 10 persen Sementara di

Sumatera bagian selatan (Sumatera Selatan dan Lampung) naik 10 persen lebih sedikit katanya.

Sejak 1 Agustus lalu BPH Migas secara bertahap membatasi penjualan BBM bersubsidi. Awalnya BPH

Migas melarang penjualan solar di 28 SPBU di Jakarta Pusat. Pada 4 Agustus giliran 548 SPBU di Jawa Sumatera Bali dan Kalimantan dilarang menjual solar pada pukul 08.00-18.00. Terakhir pada 6

Agustus sebanyak 28 SPBU jalan tol dilarang menjual Premium dan solar.

Hasyim membantah asumsi bahwa penghapusan Premium di SPBU jalan tol dan solar di Jakarta Pusat

akan membuat konsumsi BBM bersubsidi di SPBU lain melonjak. Dia mengakui ada peningkatan konsumsi solar dan Premium di SPBU lain tapi jumlahnya tidak sebanyak peningkatan konsumsi BBM

non-subsidi.

Katakanlah konsumsi solar di Jakarta Pusat sebelumnya 60 ton per hari. Setelah pembatasan ini

konsumsi SPBU di luar wilayah itu tidak meningkat 60 ton per hari ujar dia. Ketua Dewan Pimpinan Daerah S Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Mohamad Ismeth menolak berkomentar. Ia

mengatakan belum mengetahui perkembangan terakhir konsumsi BBM bersubsidi.

Perihalkebijakan pembatasan penjualan BBM bersubsidi Pemerintah Kota Yogyakarta menyatakan

telah berkoordinasi dengan Badan Urusan Logistik guna menyiapkan operasi pasar. Pemerintah dan Bulog siap untuk operasi pasar tapi kami lihat dulu perkembangan hingga pekan depan ujar Kepala

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Yogyakarta Suyana kepada Tempo kemarin.

Suyana menuturkan dinamika harga komoditas bahan pokok di pasar tradisional akan terus dipantau pada Senin dan Kamis ini. Namun sejauh ini Dinas Perindustrian belum melihat adanya kenaikan

harga signifikan akibat pembatasan solar. Misalnya ujar dia harga beras standaryang relatif normal.

KHAIRULAHAM PRIBADI WIGAKSOHO MAYA HAWAHGWULAH


"KAMI JAGA KUOTA BBM TAK JEBOL"


Media Vivanews Page/URL/Ukuran http://fokus.news.viva.co.id/news/read/527596--kami-jaga-kuota-b

bm-tak-jebol-/987x135mmk Jurnalis Arinto Tri Wibowo Nada Berita Neutral Kanal Energi

VIVAnews - Solar bersubsidi tak lagi dijual di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) wilayah Jakarta Pusat. Ketentuan itu berlaku mulai 1 Agustus 2014 hingga akhir tahun ini.

Tak hanya di Jakarta Pusat Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) juga

mengeluarkan kebijakan pengendalian penjualan solar bersubsidi di daerah lain. Pembelian solar

bersubsidi di beberapa daerah dibatasi mulai Senin 4 Agustus 2014.

Kebijakan ini diambil setelah Dewan Perwakilan Rakyat mengunci kuota BBM bersubsidi sebanyak 46 juta kiloliter pada 2014. Kuota ini turun dari yang sebelumnya 48 juta kiloliter. Pemerintah dan DPR

sepakat kuota tersebut tak boleh jebol hingga akhir tahun ini. Kalau lebih dari kuota tak ada pembayaran subsidi BBM.

Ketentuan baru ini mencantumkan pembatasan penjualan solar bersubsidi di beberapa wilayah tertentu. Aturan ini ditujukan kepada badan usaha pelaksana penyedia dan pendistribusian bahan

bakar minyak (bersubsidi) seperti PT Pertamina untuk tidak menjual solar bersubsidi di SPBU pada waktu tertentu.

Pembatasan penjualan solar bersubsidi juga akan dilakukan di wilayah rawan penyalahgunaan BBM bersubsidi seperti di daerah industri perkebunan dan pertambangan. Waktu pembelian dibatasi yaitu

mulai pukul 08.00 hingga 18.00 WIB.

Surat edaran soal ketentuan ini telah disampaikan kepada badan usaha dan instansi terkait dan telah

melalui pembahasan intensif dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Keuangan dan Pertamina.

Meski demikian ada sejumlah wilayah yang menjadi pengecualian kebijakan BPH Migas terkait

pembatasan penjualan solar bersubsidi yakni di daerah yang menjadi jalur distribusi logistik.


Untuk wilayah-wilayah yang sudah menerapkan pembatasan ataupun pengaturan waktu seperti

Batam Bangka Belitung serta sebagian besar Kalimantan aturan akan diterapkan sesuai ketentuan

Pemerintah Daerah setempat.

Tak hanya solar di sektor transportasi mulai 4 Agustus 2014 alokasi solar bersubsidi untuk Lembaga Penyalur Nelayan (SPBB/SPBN/SPDN/APMS) juga akan dipotong sebesar 20 persen dan

penyalurannya mengutamakan kapal nelayan di bawah 30 GT.

Selanjutnya terhitung mulai 6 Agustus 2014 seluruh SPBU yang berlokasi di jalan tol tidak akan

menjual premium bersubsidi hanya Pertamax series. Saat ini total jumlah SPBU di jalan tol mencapai 29 unit. Dari jumlah tersebut 27 unit SPBU ada di wilayah Marketing Operation Region III (Jawa

Barat) dan 2 unit SPBU di wilayah Marketing Operation Region V (Jawa Timur).

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana kebijakan pengendalian BBM bersubsidi ini VIVAnews

mewawancarai Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng belum lama ini. Berikut petikannya

BPH Migas telah mengeluarkan kebijakan pengendalian BBM bersubsidi jenis solar dan premium. Apa yang melandasi kebijakan itu

Dasarnya UU APBNP 2014 kuota BBM bersubsidi ditetapkan menjadi 46 juta kiloliter dari sebelumnya 48 juta kiloliter. Ada pengurangan 2 juta kiloliter. Nah 46 juta kiloliter itu harus sampai akhir

Desember 2014. Kita harus menjaga itu. Tidak boleh over. Kalau over ya tidak dibayar oleh negara karena keterbatasan anggaran.

Untuk solar bersubsidi sudah tidak boleh dijual di Jakarta Pusat sedangkan daerah lain dibatasi waktu

penjualannya. Mengapa Jakarta dulu yang dipilih

Kami ingin melakukan penghematan. Jakarta Pusat mungkin bukan wilayah orang yang mengisi solar.

Tapi itu kan daerah yang selalu dilewati. Tidak ada pool atau terminal transportasi publik. Yang ada malah di daerah pinggiran. Adanya di Jakarta Barat seperti Kalideres dan Pulogadung di Jakarta Timur

serta Kampung Rambutan. Di Jakarta Selatan di Lebak Bulus.

Berapa sebenarnya rata-rata konsumsi BBM bersubsidi di Jakarta per tahun dan bagaimana

perbandingannya dengan daerah lain di Indonesia

Di Jakarta itu 3 juta kiloliter per tahun. Jakarta itu peringkat ke-4. Peringkat pertama Jawa Barat konsumsinya 7-8 juta kiloliter peringkat kedua Jawa Timur 7-79 juta kiloliter Jawa Tengah di peringkat

ketiga dengan 6-7 juta kiloliter dan peringkat kelima Sumatera Utara 2-25 juta kiloliter.


Jawa Barat dan Jawa Timur tergolong sangat tinggi konsumsinya Faktor apa yang memengaruhi

Karena penduduknya banyak. Kemudian jumlah kendaraan.

Selama ini daerah-daerah mana saja yang ditengarai rawan penyelewengan BBM bersubsidi

Sumatera Jawa Kalimantan dan Bali itu ditengarai karena dekat industri dan tambang. Yang paling

rawan ya Kalimantan Selatan dan Sumatera. Kalau di Jawa itu Banten Merak.

Berapa volume penyalahgunaan BBM bersubsidi di daerah-daerah itu Apa indikasinya

Susah ketahuan. Itu kan pengalaman BPH Migas dan kepolisian. Kepolisian banyak nangkepin di situ.

Di Kalimantan Barat juga polisinya banyak tangkap.

Pembatasan BBM bersubsidi seperti solar nantinya tidak hanya berlaku di Jawa tapi juga di Kalimantan

Sumatera dan Bali. Bagaimana mekanisme pengaturannya

Pengaturan itu hanya sampai akhir 2014. Misalnya yang buka jam 08.00-16.00 itu hanya Sumatera Kalimantan Jawa dan Bali. Itu pun dipilih daerah cluster yang terjadi penyalahgunaan (solar

bersubsidi). Seperti di Batam pilot project-nya sudah jalan.

Di Batam ada pengendalian BBM bersubsidi dengan kartu pengendalian. Aturan ini berlaku mulai 1

Februari 2014. Aturan tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batam atas dorongan BPH Migas dan Kementerian ESDM untuk membatasi jumlah pembelian solar bersubsidi untuk angkutan umum roda

empat sebanyak 30 liter angkutan umum roda enam 50 liter per hari dan mobil pribadi 20 liter per hari. Dalam kartu ini tercatat nomor polisi kendaraan sehingga pemilik tak bisa membeli solar

bersubsidi di atas jatah yang telah ditetapkan.

Pengendalian BBM bersubsidi menggunakan sistem kartu sudah berhasil di Batam. Apakah sistem ini

juga akan diterapkan di daerah lain

Ya terserah pemerintah daerahnya. Di Sulawesi Selatan ada inisiatif pemerintah daerah yang bekerja

sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Pertamina. Pegawai di lingkungan pemerintah daerah di sana pakai kartu untuk membeli BBM nonsubsidi. Kalau dikasih uang nantinya lari ke

premium. Bagus kan kalau begitu.

Sistem pengendalian itu apakah bisa jadi model

Iya itu model. Kami kembangkan itu. Harusnya pemerintah daerah bisa terkait kewenangan yang

dimiliki Kementerian Dalam Negeri. Ada direction langsung dari Kementerian Dalam Negeri. Tapi ini


kan inisiatif dan inovasi dari pemerintah daerah. Yang paling maju ya di Sulawesi Selatan.

Artinya pembatasan waktu penjualan solar bersubsidi itu nantinya tergantung kepada pemerintah

daerah

Ya. Itu artinya Pertamina akan berkoordinasi dengan para SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Tinggal Pertamina sudah tindak lanjuti belum Pertamina akan berkoordinasi dengan pemerintah

daerah. BPH Migas juga ikut karena yang mengawasi. Tapi yang di lapangan itu Pertamina.

Bagaimana proses sosialisasi di daerah

Itu selalu kami lakukan. Ada memorandum penandatanganan kerja sama. Seperti belum lama ini kami

sudah tanda tangan kerja sama dengan Bangka Belitung. Bupatinya senang sekali. Pak Andy saya mau nih kabupaten saya jadi percontohan kata dia. Kalau ada pemimpin yang kayak gitu senang tuh.

Mau berbuat untuk kebaikan negara. Daerah lain yang juga sudah teken seperti Batam dan

Kalimantan Selatan. Kalimantan sudah semua provinsi termasuk sampai Kalimantan Utara. Sulawesi Tengah sebentar lagi.

Bisa Anda jelaskan teknis pengaturan pengendalian BBM bersubsidi jenis solar itu

Teknisnya ya begitu saja. SPBU buka jam 08.00 tutup jam 18.00 untuk melayani solar bersubsidi. Setelah jam itu SPBU melayani solar nonsubsidi. Untuk Jakarta Pusat kami akan mencoba sampai

akhir tahun. Itu pun banyak yang protes terutama Organda (Organisasi Angkutan Darat). Karena mereka belum baca dengan benar aturannya. Kalau nanti mereka ingin minta penjelasan ya akan

kami jelaskan. Yang penting bisa dilayani di SPBU lain. Kecuali kalau tidak dilayani.

PEMBATASAN PENJUALAN SOLAR BERSUBSIDI

Solar bagi nelayan ditekan 20 persen dan diprioritaskan untuk nelayan berkapal di bawah 30 gross

tonage/GT. Bagaimana untuk kapal-kapal besar

Jadi begini. Kadang-kadang banyak pengaduan dari nelayan kecil bahwa mereka kehabisan BBM saat

mengisi di SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan). Ternyata didahului kapal-kapal besar. Mereka hanya bisa melongo. Akhirnya datang ke SPBU. Bawa pakai jeriken ditangkap polisi kan

kasihan. Jadi di SPBU nelayan harus mengutamakan nelayan-nelayan kapal kecil dulu biar kebagian semua. Tiap hari pasti ada nelayan yang datang. Kapal besar belakangan antreannya. Itu kan bisa

diatur.

Regulasi BPH Migas terkait pengendalian BBM bersubsidi ada yang berlaku tanggal 1 4 dan 6 Agustus.

Surat edarannya diteken tanggal 24 Juli. Artinya berlaku seminggu setelah surat diteken. Apa tidak


mepet

Tidak ada yang mepet. Kami dapat instruksinya pada pertengahan Juli seminggu sebelum surat saya

tanda tangani. Kan harus lewat mekanisme rapat dulu ada komite. Sebelumnya harus koordinasi dulu dengan menteri-menteri dan wamenkeu serta wamen ESDM. Yang jelas pemerintah tidak akan

keluarkan kebijakan kemudian diserahkan kepada BPH Migas. Kan bola panas ada di BPH Migas. Ya sudah kami siap melaksanakan sesuai tugas.

Bagaimana proses sosialisasinya

Bagaimana bisa sosialisasi Makanya libur Lebaran saya tidak pulang kampung. Nongol di televisi diwawancarai tengah malam. Ini juga bagian sosialisasi.

Terkait pembatasan BBM subsidi itu bagaimana kesiapan Pertamina dalam pasokan BBM nonsubsidi

Termasuk tidak dijualnya premium di rest area jalan tol mulai 6 Agustus

Pertamina Siap. Yang kemasan saja ada. Tapi harganya lebih mahal. Daerah remote kan bisa pakai

itu. Misalnya premium ada cadangan 18-20 hari solar bisa sampai 23 hari avtur 30 hari pertamax plus 90 hari atau tiga bulan pertamax bisa 40 hari minyak tanah 66 hari. Kurang siap apa lagi Kalau bilang

tidak dilayani tidak mungkin tidak dilayani. Dengan pengelola SPBU juga sudah siap. Kami sudah

koordinasi dengan Hiswana Migas.

Berdasarkan pemantauan apakah kebijakan pengendalian BBM bersubsidi ini cukup efektif

Pembatasan pembelian berdasarkan waktu itu efektif untuk mengurangi penyalahgunaan. Misalnya di Batam. Berhasil mengurangi penyalahgunaan. Ya tidak seratus persen. Malam-malam nggak ada yang

mau beli. Itu kan rawan penyelewengan. Kalau siang orang mau beli bolak-balik kan ketahuan. Yang

beli malam biasanya ada orang yang tukang timbun.

Tapi namanya disparitas harga masih tinggi. Makanya kalau bisa disparitas harga dikecilkan dan didekatkan dengan harga keekonomiannya. Harga BBM bersubsidi sebaiknya tak jauh beda dengan

pertamax. Dan juga subsidi hanya diberikan kepada sektor tertentu.

Artinya ini bisa mendorong kenaikan harga BBM bersubsidi

Oh iya harusnya. Di mana pun di dunia negara yang konsumsinya lebih besar daripada produksi itu tak disubsidi.

Pengendalian BBM bersubsidi ini apakah akan berlanjut tahun berikutnya Ya tergantung pemerintah baru. Kan ini berlaku untuk menjaga kuota 46 juta kiloliter sampai akhir

tahun.

VIVA.co.id


HISWANA MIGAS: PENJUALAN PREMIUM BEDA JAUH DARI PERTAMAX


Media Okezone Page/URL/Ukuran http://economy.okezone.com/read/2014/08/10/19/1022456/hiswa

na-migas-penjualan-premium-beda-jauh-dari-pertamax/186x135mm

k Jurnalis Hendra Kusuma Nada Berita Neutral Kanal Energi

Hiswana Migas Penjualan Premium Beda Jauh dari Pertamax

Minggu 10 Agustus 2014 2145 wib Hendra Kusuma - Okezone

JAKARTA - Sejak 6 Agustus 2014 pemerintah telah meniadakan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis premium pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di jalan tol.

Kebijakan tersebut pada akhirnya memberikan dampak kepada para pengusaha SPBU yang tergabung dalam Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas).

Karena kalau pertamax series hanya pelengkap jauh (penjualannya) dibandingin BBM subsidi

(premium) kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hiswana Migas Wilayah DKI Jakarta Jawa Barat dan Banten Juan Tarigan saat dihubungi Okezone Jakarta Minggu (10/8/2014).

Oleh karenanya Juan berharap pemerintah jika ingin membatasi penggunaan BBM subsidi jenis premium seharusnya tidak hanya diterapkan pada SPBU di jalan tol melainkan secara keseluruhan di

SPBU.

Sebab jika hanya diterapkan di SPBU tol masyarakat masih bisa mengisi full tank atau isi penuh BBM

subsidi jenis premium pada kendaraannya sebelum masuk jalan tol.

Kalau seumpanya seluruh Jjawa tidak ada itu wajar siapapun konsumen akan ketemunya pertamax series dan dex tutupnya. (wdi)


PERKETAT PEREDARAN ELPIJI 3 KILOGRAM


Media Jawa Pos Page/URL/Ukuran Pg3/102x146mmk Jurnalis SOF Nada Berita Neutral Kanal Energi

Perketat Peredaran Elpiji 3 Kilogram

Antisipasi jika Harga Kemasan 12 Kg Naik

JAKARTA - Rencana kenaikan harga elpiji kemasan tabung 12 kilogram membutuhkan antisipasi

dampak yang ditimbulkan. Salah satunya berpindahnya konsumen menengah ke atas ke elipiji

kemasan 3 kilogram yang seharusnya hanya boleh digunakan warga miskin.

Untuk mengatasi hal tersebut muncul usul agar penyaluran elpiji tabung melon tersebut diperkertat. Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Ibrahim Hasyim mengatakan

rencana kenaikan harga elpiji 12 kilogram memang tidak terhindarkan. Sebab komposisi bahan baku yang harus diimpor semakin besar. Sedangkan produk elpiji 12 kilogram diperuntukkan konsumen

yang mampu.

Siapa yang mau rugi untuk menjual produk yang bahan bakunya diimpor katanya saat dihubungi Jawa

Pos kemarin (10/8).

Karena itu dia menilai rencana tersebut memang perlu dimatangkan. Dia pun menyatakan tidak

khawatir soal dampak-dampak yang bakal terjadi. Sebab elpiji 3 kilogram sebenarnya punya pasar yang berbeda. Barang bersubsidi tersebut sejak awal diperuntukkan masyarakat kurang mampu.

Dengan memegang prinsip tersebut menurut dia migrasi dari konsumen elpiji 12 kilogram ke kemasan 3 kilogram bisa dihindari.

Jadi yang perlu dipastikan ialah menyalurkan elpiji bersubsidi kepada orang yang berhak. Misalnya dengan memperketat melalui sistem dagang tertutup. Itu bisa menghindari adanya pihak lain yang

menggunakan produk bersubsidi jelasnya.

Rencana penutupan sistem penyaluran elpiji 3 kilogram sebenarnya menjadi wacana beberapa tahun


ini. Namun penerapannya belum terlihat. Namun Ibrahim yakin kebijakan tersebut bisa dilakukan. Tinggal nanti pemerintah saja yang mengatur tentang regulasinya katanya.

Sebelumnya Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi cukup khawatir terhadap dampak kenaikan elpiji 12 kilogram. Sebab hal tersebut bisa menimbulkan anomali harga

yang jauh berbeda di antara produk yang sama. Alhasil potensi konsumen yang seharusnya mengonsumsi elpiji nonsubsidi bermigrasi ke elpiji 3 kilogram.

Menurut saya sebelum harga baru diterapkan pemerintah harus bisa membereskan soal tata niaga elpiji 3 kilogram. Kalau bisa sistem perdagangan terbuka ini ditutup. Kalau tidak bisa-bisa masyarakat

yang membutuhkan gas kesulitan mendapatkan pasokan karena harus berebut dengan orang yang migrasi katanya. Harga elpiji 12 kilogram saat ini Rp 89.000 hingga Rp 120.000 bergantung kepada

area distribusi.

Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo menyatakan rencana PT Pertamina untuk menaikkan harga

elpiji 12 kilogram (kg) sudah wajar. Sebab perusahaan tersebut harus merugi pada segmen bisnis itu karena menjual produk dengan harga di bawah pasar. Pemerintah juga tidak memberi subsidi atas

penjualannya katanya.

Harga keekonomian cukup tinggi karena PT Pertamina harus impor gas elpiji. Saat ini kebutuhan gas

elpiji Indonesia mencapai 43 juta ton per tahun. Sementara itu produksi gas petroleum hanya mencapai 13 juta per tahun. Dengan demikian Pertamina harus impor dengan harga acuan

internasional.

Impor gas kita tiap tahun 31 juta ton-32 juta ton. Untuk setiap ton gas impor dana yang digelontorkan USD 1.000. Jadi Pertamina menggelontorkan dana sekitar USD 3 miliar per tahun.

Dengan kondisi itu kami sebenarnya tidak mempermasalahkan Pertamina menaikkan harga gas ujar

dia. Harga elpiji tabung 12 kg saat ini Rp 89 ribu-Rp 120 ribu. Harga bervariasi bergantung wilayah.

Pemerintah masih harus memikirkan dampak kenaikan tersebut. (bil/c4/sof)


UA SPBU BOLEH JUAL SOLAR BERSUBSIDI


Media Jawa Pos Page/URL/Ukuran Pg11/154x75mmk Jurnalis bad Nada Berita Neutral Kanal Energi

Dua SPBU Boleh Jual Solar Bersubsidi

Hanya untuk Angkutan Umum

JAKPUS - Ketegangan pemerintah dengan Organda DKI soal penghapusan subsidi bahan bakar

minyak (BBM) di Jakarta Pusat akhirnya mencair. Keduanya sepakat angkutan umum tetap boleh

membeli BBM bersubsidi. Larangan pembelian BBM bersubsidi kini hanya berlaku untuk kendaraan pribadi.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organda DKI Shafruhan saat dihubungi

kemarin (10/8). Dia menjelaskan pemerintah dan Organda DKI mengambil jalan tengah terhadap perbedaan pandangan mengenai penghapusan BBM subsidi di Jakarta Pusat. Jumat (8/8) pihaknya

urun rembuk di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jalan Medan Merdeka

Selatan.

Pertemuan yang diinisiasi pihak kementerian tersebut bertujuan untuk mendengarkan penjelasan Organda DKI. Turut hadir pula Kepala Dinas Energi dan Perindustrian DKI Haris Pinradno dan wakil

Badan Pelaksana Hulu (BPH) Migas.

Organda DKI lanjut Shafruhan memberikan pertimbangan efek domino dari kebijakan penghapusan

BBM subsidi di Jakarta Pusat. Menurut dia ada 4.500 armada bus kota jenis kopaja kopami metromini hingga angkutan kota yang terancam kolaps bila penghapusan tersebut dipaksakan.

Setelah lama berdiskusi akhirnya disepakati subsidi untuk jenis solar di Jakarta Pusat tidak dicabut. Tetapi kesepakatan tersebut hanya berlaku di dua SPBU ujarnya. Dua SPBU itu adalah SPBU di Jalan

Letjend Soeprapto dan Jalan Kramat Raya. Sejak disepakati dua SPBU tersebut seharusnya melayani permintaan solar bersubsidi.


Dua SPBU itu dipilih karena lokasinya paling sering dilewati angkutan umum dari berbagai jurusan. Setelah ada kesepakatan ancaman menyetop operasi yang direncanakan dimulai pekan ini batal.

Kesepakatan tersebut juga mengakhiri perdebatan soal operator angkutan yang menaikkan tarif

secara sepihak tuturnya.

Sementara itu Kepala Dinas Energi dan Perindustrian DKI Haris Pinradno membenarkan adanya kesepakatan tersebut. Dia menjelaskan pencabutan kebijakan penghapusan solar bersubsidi di Jakarta

Pusat merupakan jalan tengah guna mengakhiri ketegangan pemerintah dengan Organda DKI. Tentu

kami sudah menghitung. Yang memakai solar di Jakarta Pusat kecil sekali sedikit sekali ujarnya.

Selain itu pihaknya menegaskan bahwa pencabutan tersebut berlaku untuk angkutan umum. Karena itu kendaraan pelat hitam tetap dilarang menggunakan BBM subsidi. Termasuk juga taksi Mercy.

Masak pakai jenis subsidi kan keterlaluan katanya. Namun pengelola SPBU hingga kemarin belum mengetahui mengenai kebijakan pencabutan larangan melayani pembeli BBM jenis solar bersubsidi.

(bad/co2/oni/c19/any)


HISWANA MIGAS RESPONDS TO LPG PRICE HIKE PROPOSAL


Media tempo.co Page/URL/Ukuran http://en.tempo.co/read/news/2014/08/10/056598572/Hiswana-M

igas-Responds-to-LPG-Price-Hike-Proposal/182x126mmk Jurnalis Tri Artining Putri Nada Berita Neutral Kanal Energi

Sunday 10 August 2014 1946 WIB Hiswana Migas Responds to LPG Price Hike Proposal

TEMPO.CO Jakarta - The head of Jakarta West Java and Banten Hiswana Migas (Oil and Gas) Juan

Tarigan said they were ready to implement State-owned oil and gas company Pertaminas plan to

increase the price of 12kg liquefied petroleum gas (LPG) canisters. Before the plan was carried out he urged the public company to carefully calculate the plan..

The government is planning on formulating a new price since the Deputy Energy and Mineral

Resources Minister Susilo Siswoutomo said the current price is disadvantageous to Pertamina as it is below the market price.

The governments other consideration to revise the price is the large annual demand for gas that has reached 4.3 tons. Meanwhile domestic gas production could merely fulfill 1.3 tons per year. As a result

the government has to spend US3 billion to import LPG.

Ideally 12kg LPG canisters are no longer subsidized while 3kgs are still subsidized since they are for

the middle-to-lower-class income he said. The proposal has been submitted to the coordinating economic ministry last week.

TRI ARTINING PUTRI RAYMUNDUS RIKANG


PEMBATASAN SOLAR BERSUBSIDI MERESAHKAN MASYARAKAT


Media Investor Daily Page/URL/Ukuran Pg9/214x199mmk Jurnalis rap Nada Berita Neutral Kanal Energi

Pembatasan Solar Bersubsidi Meresahkan Masyarakat

JAKARTA -- Pembatasan solar bersubsidi yang dilakukan di beberapa SPBU di sejumlah daerah mulai meresahkan masyarakat. Kebijakan tersebut menyebabkan terjadinya antrian panjang di SPBU serta

sulitnya nelayan memperoleh solar untuk melaut.

Sebagaimana dikutip dari Antara kejadian tersebut memang tidak terjadi di semua tempat di mana

diterapkan kebijakan pembatasan jam penjualan solar bersubsidi. Namun tidak bisa diabaikan bahwa pembatasan solar bersubsidi membuat sebagian masyarakat kesusahan.

Di Ponorogo Jawa Timur misalnya dilaporkan terjadi antrian hingga 100-an meter pada sejumlah SPBU perbatasan kota. Antrian BBM solar tidak hanya didominasi kalangan penjual eceran yang ingin

memasok persediaan mereka tetapi juga melibatkan para petani dan pemilik kendaraan rakitan bermesin diesel (ledok) setempat.

Sepekan terakhir antrian panjang terpantau terus terjadi di beberapa SPBU di Ponorogo. Puluhan kendaraan dan jerigen solar terlihat berderet antri untuk mendapatkan BBM solar. Pemandangan

antrian paling parah dilaporkan terjadi terutama di SPBU yang lokasinya di desa.

SPBU yang berada di Desa Grandu Kecamatan Kauman misalnya antrian warga yang membawa jurigen cukup terlihat hingga mencapai 50 sampai 100 meter. Masyarakat cenderung panik

dikarenakan mengira penghapusan subsidi solar yang ada di Jakarta juga terjadi di sini (Ponorogo)

kata pengurus Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) se-Karesidenan Madiun Agus Mustofa Latif.


Sementara di Lebak Banten nelayan tidak bisa melaut akibat kelangkaan solar bersubsidi selama beberapa hari terakhir ini. Kejadian ini menurut Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI)

Kabupaten Lebak terjadi setelah adanya kebijakan pembatasan pasokan solar ke SPBU.

Diperkirakan terdapat 10 tempat pelelangan ikan (TPI) di pesisir selatan Kabupaten Lebak tidak

melaut sehubungan terjadi kelangkaan solar bersubsidi. Analis ketahanan energi Pusat Kajian Strategis untuk Kepentingan Nasional (Paskal) Dirgo Purbo mengatakan pemerintah belum memiliki

solusi permanen terkait masalah BBM subsidi hingga saat ini sehingga masalah yang sama terus

berulang dari tahun ke tahun.

Menurutnya pemerintahnya hendaknya menyelesaikan masalah BBM subsidi melalui pendekatan sosial-politik bukan sosial- ekonomi. Selama ini masalah BBM subsidi tidak permanen penyelesaiannya.

Tahun depan akan timbul masalah lagi misalnya karena faktor harga minyak dunia naik kata Dirgo kepada Investor Daily di Jakarta Minggu (10/8).

Pendekatan sosial-politik yang dimaksudnya antara lain pemimpin dari pusat hingga daerah harus memberi contoh konkret efisiensi energi bukan hanya mengeluarkan kebijakan pengendalian BBM

subsidi saja.

Pasalnya nelayan petani maupun sektor transportasi yang merasakan langsung dampak pengendalian

ini. Mata pencaharian mereka terhambat lantaran sulit memperoleh BBM subsidi. Nelayan petani itu hidupnya mengandalkan solar tetapi sekarang dibatasi pembeliannya.

Di sisi lain mereka melihat pejabat menggunakan kendaraan mewah plus dengan pengawalan. Apakah

ini memberi keteladan Pejabat publik harus memberi contoh seirama dengan kebijakan BBM subsidi tuturnya.

Dirgo mengapresiasi langkah pemerintah menghapus BBM bersubsidi jenis Premium di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di jalan bebas hambatan (tol). Menurutnya ini langkah bertahap

untuk membangun kesadaran pemilik kendaraan pribadi untuk membeli BBM non subsidi.

Tapi di lain sisi dia menyayangkan pembatasan solar yang berdampak langsung ke masyarakat kecil.

Secara terpisah Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengatakan solusi terbaik menjaga kuota BBM bersubsidi adalah menaikkan harga.

Kebijakan pengendalian BBM yang dilakukan saat ini hanya bersifat sementara dan menimbulkan

keresahan masyarakat kecil. Pembatasan operasional penjualan solar membuat antrian di SPBU sehingga mengganggu mata pencaharian. Kebijakan saat ini bukan program yang efektif mengatasi

masalah.


Ini lebih untuk menghindari over kuota tapi sifatnya sangat sementara. Ini bukanlah solusi terbaik. Solusinya ya naikkan harga ujarnya. Kenaikan harga BBM bersubsidi kata Marwan jangan dilakukan

secara tiba-tiba. Pemerintah disarankannya harus mengeluarkan kebijakan yang memihak masyarakat

kecil melalui program pemberdayaan masyarakat.

Masyarakat kecil harus diberi kesempatan untuk menggarap bahan bakar nabati yang hasilnya mampu diserap pemerintah untuk program biodiesel atau bioethanol. Bukan menaikkan harga dulu baru

memikirkan yang terkena dampak. Kami ingin solusi menyeluruh tegas dia.

(rap


PT SILO DIPERBOLEHKAN EKSPOR BEBAS BEA KELUAR


Media Investor Daily Page/URL/Ukuran Pg9/109x196mmk Jurnalis rap Nada Berita Neutral Kanal Energi

PT SILO Diperbolehkan Ekspor Bebas Bea Keluar

JAKARTA -- PT Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO) bakal diperbolehkan mengekspor konsentrat bijih

besi tanpa dikenai bea keluar. Pasalnya pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) Silo sudah lebih dari 30.

Hingga saat ini terdapat tiga perusahaan tambang yang telah mengantongi surat persetujuan ekspor (SPE) mineral olahan yakni PT SILO PT Lumbung Mineral Sentosa dan PT Freeport Indonesia.

Namun hanya SILO yang bisa mengekspor tanpa dikenai bea keluar sedikitpun. Hal tersebut menurut

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Edi Prasodjo sesuai dengan ketentuan bea keluar mineral mengacu Peraturan Menteri Keuangan

No153/PMK.011/2014 terkait penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea

keluar.

Dari revisi PMK bea keluar untuk Silo 0 sedangkan untuk Lumbung Mineral dan Freeport bea keluarnya 75 kata Edi di Jakarta akhir pekan lalu. Edi menuturkan dalam PMK tersebut memuat

ketentuan perhitungan besaran bea keluar dengan mempertimbangkan kemajuan pembangunan

pabrik pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri (smelter).

Dia menerangkan progres smelter Silo telah lebih dari 30 sedangkan pembangunan smelter milik Lumbung Mineral dan Freeport baru berkisar antara 0-75. Aturan tersebut menyebutkan apabila

kemajuan pembangunan atau serapan dana investasi antara 0-75 perusahaan wajib membayar bea

keluar sebesar 75.

Kemudian apabila realisasi progres smelter antara 75-30 bea keluar yang dikenakan 5 sedangkan jika progres lebih dari 30 maka bea keluar yang dibayar 0. Edi menambahkan Kementerian ESDM bakal

melakukan verifikasi pembangunan smelter setiap 6 bulan. Periode verifikasi tersebut tergantung


waktu perolehan SPE masing-masing perusahaan.

SILO dan Lumbung Mineral mendapat SPE pada Juni kemarin sedangkan Freeport baru saja

mendapatkan SPE. Kami mulai verifikasi 6 bulan setelah diterbitkannya SPE ujarnya.

(rap)


PEMBATASAN BBM SUBSIDI DINILAI EFEKTIF


Media tempo.co Page/URL/Ukuran http://www.tempo.co/read/news/2014/08/11/092598638/Pembat

asan-BBM-Subsidi-Dinilai-Efektif/346x118mmk Jurnalis KHAIRUL ANAM Nada Berita Neutral Kanal Energi

Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengklaim konsumsi BBM nonsubsidi terus meningkat setelah ada pembatasan penjualan BBM subsidi. Peningkatan konsumsi itu

terjadi mulai dari jenis Pertamax sampai Pertamina Dex.

Di jalur tol dalam keadaan biasa penjualan Pertamax cuma 50 kiloliter per hari. Sekarang sudah 150

kiloliter per hari kata Anggota Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim saat dihubungi Minggu 10 Agustus 2014.

Peningkatan juga diklaim terjadi untuk penjualan Pertamina Dex selaku pengganti solar subsidi.

Sebelum Solar subsidi dicabut di wilayah Jakarta Pusat konsumsi Pertamina Dex hanya 1 kiloliter per hari. Sekarang jadi 7 kiloliter per hari kata Hasyim. Sejak 1 Agustus 2014 lalu BPH Migas menghapus

peredaran Solar di Jakarta Pusat. Pada 6 Agustus giliran Premium yang dihapus di jalur tol.

Hasyim mengaku terkejut dengan peningkatan penjualan BBM nonsubsidi di Jakarta Pusat dan jalur

tol itu. Dengan angka-angka itu kata Hasyim posisis Premium dan Solar diklaim sudah mulai tergantikan. Sementara kami belum bisa evaluasi karena baru seminggu.Tapi trennya seperti itu kata

Hasyim.

Menurut Hasyim dampak postif pembatasan BBM subsidi tak hanya terjadi di Jakarta Pusat dan jalur

tol. Beberapa wilayah yang telah menunjukkan tren bagus juga terjadi di Sumatera. Di wilayah Sumatera bagian utara misalnya kata Hasyim konsumsi Solar sejak 4 Agustus 2014 menurun sampai

9-10 persen. Sementara di wilayah Sumatera bagian selatan mengalami penurunan 5-6 persen.

Penurunan konsumsi Solar itu berbanding lurus dengan meningkatnya angka penjualan Pertamina

Dex. Di Sumatera bagian utara penjualan Pertamina Dex meningkat 10 persen. Sementara di Sumatera bagian selatan naik 10 persen lebih sedikit katanya.


Sejak 4 Agustus 2014 lalu BPH Migas melarang solar dijual di luar pukul 08.00-18.00 waktu setempat. Pelarangan itu berlaku untuk kawasan industri perkebunan pertambangan dan sekitar pelabuhan di

Sumatera Jawa Kalimantan dan Bali. Hasyim mengaku belum sempat menghitung secara rinci berapa

penurunan konsumsi Solar akibat pembatasan waktu penjualan tersebut.

Hasyim mengklaim kendati sempat membuat panik publik pembatasan distribusi Solar dan Premium itu tak mengalami kendala berarti. Publik kata Hasyim disebut hanya masih menyesuaikan diri

terhadap pembatasan BBM subsidi. Sekarang masih meraba-raba kata Hasyim.

Hasyim juga membantah penghapusan Premium di tol dan Solar di Jakarta Pusat akan membuat

konsumsi Premium dan Solar di SPBU sekitaran dua wilayah itu melonjak drastis. Peningkatan konsumsi Solar dan Premium kata Hasyim memang terjadi tapi tak resiprokal. Katakanlah konsumsi

Solar di Jakarta Pusat sebelumnya 60 ton per hari. Lalu setelah pembatasan ini apakah konsumsi SPBU di luar wilayah itu meningkat 60 ton per hari Kan tidak seperti itu.

KHAIRUL ANAM


KKP UJI COBA KAPAL PAKAI GAS


Media Bisnis Indonesia Page/URL/Ukuran Pg22/46x129mmk Jurnalis Irene Agustine Nada Berita Neutral Kanal Energi

KKP Uji Coba Kapal Pakai Gas

JAKARTA---Kementerian Kelautan dan Perikanan berharap konversi bahan bakar minyak ke bahan

bakar gas untuk kapal nelayan bisa terealisasi untuk mengantisipasi kelangkaan bahan bakar fosil serta menghemat biaya produksi nelayan.

Direktur Kapal dan Alat Penangkapan Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Zaini mengatakan rencana itu masih pada tahap uji coba kelayakan di lapangan dan masih dibahas

bersama dengan Kementerian ESDM.

Terakhir kita koordinasi dengan ESDM. Kendalanya kita belum dapat lampu hijau dari PT Pertamina apakah kita diperkenankan atau tidak menggunakan tabung melon 3kg itu sebab tabung melon hanya

buat konsumsi rumah tangga katanya Jumat (8/8).

Menurutnya konversi BBM ke BBG itu bisa memangkas biaya pro duksi nelayan sampai dengan 20-30.

Dia mengatakan satu tabung liquid petroleum gas (LPG) 3 kilogram setara dengan 15 liter-20 liter solar. Adapun dengan satu tabung dapat melaut hingga 8 jam atau total sehari perjalanan nelayan

dengan kapal di bawah 5 GT.

Zaini menegaskan LPG merupakan bentuk konversi ke gas yang paling efisien untuk saat ini selain

liquified natural gas (LNG) yang dinilai masih sulit diterapkan. Meskipun LNG itu lebih murah lagi dibandingkan LPG tetapi permasalahannya harus membuat stasiun pengisian khusus sendiri biaya lagi

kan. Sedangkan LPG sudah bisa dibeli di warungwarung jelasnya.

KKP mencatat kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar kapal di bawah 10 GT mencapai 163 juta kg LPG. Sampai saat ini dia mengatakan perkembangan uji coba

berlangsung positif. Uji coba oke beberapa nelayan malah sudah pakai di Jambi DKI Banten Jawa Barat Jawa Tengah. Kira-kira sudah ada 450 unit dan kita sudah rangsang dengan beri alat converter

kit yang menyambungkan tabung tersebut kepada mesin jelasnya. (Irene Agustine


MEDCO TEMUKAN PEMBELI CADANGAN BLOK A


Media Bisnis Indonesia Page/URL/Ukuran Pg24/130x51mmk Jurnalis Lukas Hendra Nada Berita Neutral Kanal Energi

Medco Temukan Pembeli Cadangan Blok A

JJAKARTA---PT Medco Energi Internasional Tbk. menyatakan seluruh cadangan dan produksi dari tiga

lapangan Blok A di Kabupaten Aceh Timur yang dikelola Medco Energi akhirnya telah mem peroleh pembeli. Ketiga cadangan itu yak ni Alur Siwa Alur Rambong dan Jaluh Rayue.

Presiden Direktur PT Medco Energi Interna sional Tbk. Lukman Mahfoedz mengatakan sa lah satu pembelinya ada lah PT Pertamina (Persero) dengan alokasi 58 juta kaki kubik (million metric cubic

feet per day/ MMscfd).

Alokasi itu akan dibagi untuk PT Pupuk Iskandar Muda PIM sebesar 54 MMscfd dan industri di Sumatra Utara sebesar 4 MMscfd katanya Jumat (8/8).

Selain itu jelasnya Blok A juga akan memasok gas ke PT Perusahaan Listrik Negara di Aceh Ti mur sebesar 5-15 MMscfd.

Sebelumnya Medco Energi Internasional telah mencapai kesepakatan dengan Pertamina dan PIM

untuk melakukan swap gas secara efektif dan optimal.

Mahfoedz mengatakan dari kesepakatan itu pihaknya akan memasok gas dari Blok A ke pipa gas

Arun-Belawan sebesar 58 MMscfd yang nantinya akan dikirim ke Sumatra Utara.

Skema itu berubah dari semula Blok A mengirim gas ke PIM. Menurutnya perubahan skema itu bisa

menghemat volume gas yang dibutuhkan untuk kompresi karena jarak Blok A ke PIM yang mencapai 120 kilometer.

Selain itu jelasnya perubahan skema juga menghemat harga dan keandalan pasokan karena akan

menggunakan fasilitas baru yang dibangun oleh Pertamina regasifikasi Arun.


Sementara itu bagi pihak PIM akan memperoleh harga gas yang lebih kompetitif dibandingkan skema

lama.

Hanya saja jelasnya rencana swap gas itu masih berupa draf perjanjian jual beli gas (PJBG) kendati

telah memperoleh dukungan dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Kini PJBG tengah diselesaikan. Harapannya tuntas pada bulan ini sehingga proyek yang sudah tertahan lama ini pipa Arun-Belawan bisa dilaksanakan dan gas bisa mulai mengalir pada akhir 2016

jelasnya. (Lukas Hendra)


HANTU BBM


Media Kompas Page/URL/Ukuran Pg15/190x172mmk Jurnalis * Nada Berita Neutral Kanal Energi

Tahun lalu impor minyak (minyak mentah dan produk bahan bakar minyak) menyedot devisa

sebanyak 421 miliar dollar AS naik 56 kali lipat dibandingkan dengan sepuluh tahun lalu yang masih senilai 75 miliar dollar AS.

Pada kurun waktu yang sama ekspor minyak hanya naik dua kali lipat dari 72 miliar dollar AS pada

tahun 2003 menjadi 145 miliar dollar AS pada tahun 2013.

Tak ayal transaksi perdagangan minyak jungkir balik dari surplus 03 miliar dollar AS pada tahun 2003

menjadi defisit yang meroket sebesar 277 miliar dollar AS pada tahun 2013.

Tak tanggung-tanggung impor minyak tahun 2013 mencapai 43 persen dari cadangan devisa pada pertengahan tahun 2013 (akhir bulan Juni). Daya perusak minyak terutama bahan bakar minyak

(BBM) tampak pula dari kenyataan selama lima tahun terakhir ini.

Komoditas ini menjadi pengimpor terbesar mengalahkan impor mesin dan peralatan mekanik serta

mesin dan peralatan listrik yang selama puluhan tahun berada di urutan pertama dan kedua. Minyaklah yang merupakan penyumbang terbesar pelemahan nilai tukar rupiah.

Tekanan minyak terhadap sekujur perekonomian terus berlanjut dan kian berat hingga sekarang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digerogoti subsidi yang menggelembung

diperkirakan tahun ini sekitar Rp 260 triliun untuk BBM dan sekitar Rp 104 triliun untuk listrik. Total subsidi untuk energi yang berjumlah sekitar Rp 364 triliun itu lebih besar dibandingkan dengan APBN

Perubahan yang hanya dianggarkan Rp 350 triliun.

Kuota solar dan premium bersubsidi sebesar 46 juta kiloliter tahun ini juga hampir pasti bakal

terlampaui.

Menghadapi tekanan terhadap neraca pembayaran dan nilai tukar rupiah serta APBN yang telah


berlangsung bertahun-tahun tidak membuat pemerintah belajar dan kian bijak. Urat nadi persoalan justru tak kunjung disentuh.

Penyesuaian harga BBM bersubsidi terakhir pada akhir Juni 2013 hanya mengembalikan tingkat harga Januari 2009. Jadi praktis selama lima tahun terakhir tidak terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi.

Bahkan harga riil atau harga relatif BBM bersubsidi turun sehingga konsumsi naik pesat.

Pemerintah masih saja berakrobat dengan beragam wacana dan jurus tumpul. Tak satu pun jurus

yang berjalan efektif. Sebut saja mulai dari pemasangan stiker mobil dinas pemerintah wacana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan pribadi pemasangan radio frequency

identification (RFID) yang tak jelas kelanjutannya penggantian mulut tangki mobil terjangkau dan ramah lingkungan (LCGC) pembelian BBM bersubsidi nontunai hingga inisiatif terakhir pembatasan

lokasi dan waktu operasi penjualan solar bersubsidi.

Semakin banyak inisiatif pengendalian BBM bersubsidi wujudnya semakin kontra produktif bagi

perekonomian serta berpotensi menimbulkan beragam masalah baru yang bertambah pelik dan menambah ketidakpastian. Semua itu berujung pada ongkos penundaan yang kian mahal. Boleh jadi

akumulasi ongkos penundaan lebih mahal daripada ongkos memangkas subsidi BBM secepatnya.

Ongkos penundaan paling kentara adalah tetap tingginya defisit akun lancar (transaksi

berjalan/current account) dan gejolak nilai tukar rupiah penyelundupan dan manipulasi kian marak ongkos berutang semakin mahal akibat sovereign rating (peringkat utang negara) tak membaik

karena risiko fiskal naik dan diversifikasi energi nonfosil terhambat.

Ujung-ujungnya adalah pertumbuhan ekonomi melambat. Sudah 14 triwulan terakhir ini pertumbuhan ekonomi mengalami tren menurun. Dalam dua triwulan terakhir pertumbuhan PDB masing-masing

hanya 52 persen dan 51 persen merosot dari 57 persen pada triwulan IV-2013.

Bukannya menawarkan kebijakan anti-cyclical untuk membalikkan kecenderungan tetapi justru

pemerintah dan Bank Indonesia sibuk berulang kali mengoreksi proyeksi atau target pertumbuhan seraya menempuh langkah-langkah yang mencekik kegiatan ekonomi produktif.

Sebagai contoh tengok saja pertumbuhan konsumsi pemerintah yang turun tajam selama tiga triwulan terakhir dari 86 persen pada triwulan III-2013 menjadi 64 persen pada triwulan IV-2013 dan 36

persen pada triwulan I-2014 serta akhirnya kontraksi (minus) 07 persen pada triwulan II-2014.

Pemerintah juga selalu menjadikan perekonomian dunia khususnya pertumbuhan di Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai kambing hitam. Padahal pertumbuhan ekonomi AS naik tajam dari minus 21

persen pada triwulan I-2014 menjadi 40 persen pada triwulan II-2014.


Perekonomian AS yang membaik dipandang sebagai ancaman karena bakal mendorong Bank Sentral AS (The Fed) mengurangi stimulus. Sebaliknya kalau memburuk juga menjadi ancaman terhadap

ekspor komoditas Indonesia.

Kemungkinan perlambatan ekonomi Tiongkok juga dipandang berdampak terhadap perlambatan

ekspor kita padahal Dana Moneter Internasional (IMF) hanya mengoreksi proyeksi pertumbuhan Tiongkok dari 75 persen menjadi 74 persen untuk tahun 2014.

Kondisi geopolitik dunia dan regional makin tak menentu. Konflik di sejumlah kawasan yang kaya minyak tampaknya akan terus berlanjut. Faktor itu yang membuat harga minyak mentah dunia bakal

tetap di kisaran 100 dollar AS per barrel dan sewaktu-waktu harga minyak mentah bisa naik tajam.

Jangan biarkan kanker menjalar ke sekujur tubuh perekonomian negeri ini. Menaikkan harga BBM bersubsidi secepatnya paling tidak sebesar Rp 1.500 per liter merupakan kemoterapi yang

menyakitkan tetapi menjanjikan penyembuhan total. Menundanya sama saja dengan mewariskan bom

waktu kepada pemerintahan baru.

Kita yakin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bakal meninggalkan legacy sebagai negarawan bijak bestari.

Faisal Basri Ekonom


NGGAK PERLU RESAH,PEMBATASAN BBM BERSUBSIDI BERAKHIR 31 DESEMBER 2014


Media Rakyat Merdeka Page/URL/Ukuran Pg2/170x301mmk Jurnalis Opini Nada Berita Neutral Kanal Energi

Nggak Perlu Resah Pembatasan BBM Bersubsidi Berakhir 31 Besember 2014

Meski menuai protes pemerintah tetap membatasi penjualan bahan bakar minyak (BBM)

bersubsidi.LANGKAH itu dilakukan agar pasokan BBM bersubsidi tersedia hingga akhir tahun ini jelas Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik kepada Rakyat Merdeka yang dihubungi via

telepon Sabtu (9/8).

Pemerintah lanjutnya tidak akan mencabut subsidi BBM. Makanya dilakukan pengendalian

penggunaan BBM bersubsidi agar pasokannya mencukupi sesuai kuota.Yang non subsidi stoknya melimpah. Berapa pun masyarakat mau beli kami ada ujarnya.

Berikut kutipan selengkapnya

Kapan berakhir pembatasan penjualan BBM bersubsidi itu Pembatasan penjualan BBM bersubsidi berakhir 31 Desember 2014. Berbagai SPBU yang dibatasi akan

kembali menjual BBM jenis premium dari solar bersubsidi.

Sebab 1 Januari 2015 sudah ada kuota baru aturannya kembali normal. Jadi masyarakat tak perlu

resah dengan kebijakan ini. Kuota BBM bersubsidi tidak mencukupi apa pemerintah dan DPR tidak cermat menghitung kebutuhan

masyarakat

Ini bukan soal salah hitung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang APBN-P 2014 kuota BBM bersubsidi dikurangi dari 48 juta kilo liter menjadi 46 juta kilo liter.

Pada APBN 2014 pemerintah mengusulkan.kepada DPR kuota BBM bersubsidi sebanyak 48 juta kilo

liter karena kuota riil penggunaan BBM pada tahun 2013 adalah 465 juta kilo liter. Kuota tersebut

kami tingkatkan karena adanya tambahan 12 juta mobil dan 9 juta sepeda motor.


Namun DPR menolak asumsi tersebut.

Mereka meminta kuota BBM bersubsidi dikurangi dari 48 juta kilo liter menjadi 46 juta kilo liter. Kami

sepakat angka itu diturunkan karena anggarannya bisa dipakai untuk membuat infrastruktur kesehatan dan pendidikan.

Angka yang disepakati itu lebih rendah dari realisasi penggunaan BBM bersubsidi tahun 2013

bagaimana langkah pemerintah

Kami melakukan berbagai upaya. Misalnya melakukan sosialisasi agar BBM bersubsidi tak digunakan orang kaya kendaraan pemerintah dan berbagai upaya lain. Namun langkah itu belum cukup untuk

menekan konsumsi BBM bersubsidi.

Hingga Juni 2014 realisasi penyaluran BBM bersubsidi mencapai 2291 juta kilo liter karena tingginya angka penambahan sepeda motor dan mobil. Kondisi ini melampaui kuota yang direncanakan sebesar

2281 juta kilo liter. Karenanya kami melakukan pembatasan penjualan.

Pada semester pertama kuota yang terpakai setengahnya kenapa penjualan BBM bersubsidi dibatasi

Kalau kuota yang terpakai kita kali dua memang subsidi sebesar 46 juta kilo liter mencukupi. Tapi apakah konsumsi BBM bersubsidi pada semester I dan semester II sama Pada semester II ada pilpres

ada Hari Raya Idul Fitri Natal serta Tahun Baru.

Biasanya semester II selalu lebih besar dari semester I. Kalau kami tidak berbuat apa-apa tidak

mengendalikan premium dan solar bersubsidi akan habis awal Desember 2014. Karena ada kekurangan sekitar 20 hari BPH migas mengambil inisiatif untuk1 melakukan pengendalian.

Sasarannya yang kaya jangan mendapat subsidi.

Sejumlah kalangan menilai kebijakan ini tidak efektif karena bisa saja ada penimbunan apa

pemerintah mengantisipasi Loh upaya ini justru untuk mencegah penimbunan. Berdasarkan laporan yang saya terima di dekat

area pertambangan atau perkebunan banyak kebocoran makanya kami batasi.

Bagaimana dengan pembatasan di jalan tol dan Jakarta Pusat

Masyarakat terima kok. Beberapa hari ini saya melakukan evaluasi dan pemantauan. Di jalan tol maupun Jakarta nggak ada masyarakat ribut-ribut soal kebijakan ini. Ada masyarakat yang membeli

BBM non subsidi saat melintasi tol tapi ada juga yang memilih membeli di luar tol karena bahan bakar kendaraannya masih mencukupi.

DPR meminta kebijakan ini dikaji ulang ini bagaimana Kami sudah membahas kebijakan ini komisi VII DPR. Mereka bilang kuota yang ada harus

diperjuangkan agar cukup hingga akhir tahun. Makanya kami kerja keras. Berunding dengan

masyarakat kan tidak mudah. oni


KEBIJAKAN BBM DAN PERBAIKAN PENGELOLAAN ENERGI


Media Investor Daily Page/URL/Ukuran Pg1&11/283x390mmk Jurnalis * Nada Berita Neutral Kanal Energi

Kebijakan BBM dan Perbaikan Pengelolaan Energi

Presiden dan wakil presiden serta menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang akan

menjalankan roda pemerintahan mendatang sudah akan langsung dihadapkan pada persoalan terkait bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang memerlukan penanganan BBM dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-F) 2014 telah mencapai Rp 24649 triliun.

Dengan harga minyak yang stabil tinggi kurs rupiah yang rentan ter-depresiasi terhadap dolar AS dan

volume konsumsi yang dipastikan terus bertambah besaran subsidi BBM dipastikan akan terus membengkak setiap tahunnya

Pilihan Rasional

Pada awal Agustus ini pemerintah memulai kembali mengeluarkan kebijakan pengendalian BBM yakni tidak menjual premium bersubsidi di jalan tol tidak menjual solar bersubsidi di stasiun pengisian

bahan bakar umum (SPBU) Jakarta Pusat pembatasan waktu penjualan solar bersubsidi di daerah perkebunan pertambangan dan pelabuhan di Pulau Jawa Sumatera Kalimantan dan melarang

penjualan solar bersubsidi pada nelayan besar dengan kapasitas kapal di atas 30 gross ton (GT).

Langkah pengendalian ini cukup realistis untuk dijalankan di lapangan. Hal yang diperlukan adalah

koordinasi yang lebih baik di antara institusi pemerintah terkait dan pelaksana di lapangan disertai pengawasan yang lebih ketat dan sosialisasi yang lebih intens ke masyarakat. Singkatnya langkah

pengendalian di atas cukup positif dan perlu kita dukung.

Namun perlu dipahami bahwa konteks kebijakan pengendalian ini hanya untuk sekadar menjaga agar

kuotaBBM bersubsidi tahun ini tidak habis sebelum tahun 2014 berakhir dan kuota yang telah ditetapkan tidak jebol. Jadi cakupan objektif maupun dampaknya terbatas dan tidak signifikan untuk

menjawab persoalan subsidi BBM yang lebih besar. Sangat diperlukan kebijakan BBM yang lebih


konkret yaitu menaikkan harga Dari sudut pandang ekonomi diskursus tentang urgensi menaikkan harga BBM sebagai satu carayang

paling efektif untuk mengurangi besaran anggaran subsidi BBM sebenarnya dapat dikata kan sudah

selesai. Adalah lebih rasional secara ekonomi untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp350-an triliun setiap tahun untuk membangun infrastruktur transportasi publik pendidikan dan kesehatan

ketimbang untuk subsidi BBM yang sebagian besar justru dinikmati oleh para pemilik kendaraan pribadi

Kebijakan menaikkan harga BBM dapat dikatakan hanya belum selesai secara politik (pragmatis). Menaikkan harga BBM dari sudut politik di negeri ini -entah sampai kapan- akan selalu ditempatkan

sebagai tidak berpihak pada rakyat. Revolusi mental barangkali memang diperlukan untuk mengubah dan meluruskan pandangan dan sikap politik seperti ini.

Menaikkan harga BBM dapat dijalankan melalui beberapa pilihan. Harga bisa dinaikkan katakanlah Rp

750 per liter setiap tiga bulan hingga pada akhirnya mencapai tingkat keekono-miannya Dalam 15 - 2

tahun tingkat harga keekonomian BBM yang saat ini mencapai Rp 11.000 per liter kemungkinan akan tercapai. Atau dapat juga harga dinaikkan katakanlah Rp 2.000-Rp 2.500 pada tahun pertama dan

kedua Atau kenaikan harga Rp 2.000 per liter dapat dilakukan satu kali pada tahun pertama kemudian diikuti dengan penerapan kebijakan harga BBM bersubsidi yang berfluktuasi. Itu berarti harga BBM

masih tetap disubsidi secara tetap katakanlah Rp 2.000 per liter namun harga dapat berfluktuasi

naik-turun mengikuti pergerakan harga minyak

Ketika nantinya masyarakat sudah lebih terbiasa dengan fluktuasi harga BBM baru harga BBM ditetapkan pada tingkat keekonomiannya Pilihan yang diambil tentu harus melalui pertimbangan dan

kajian yang mendalam yang seminimal mungkin memberatkan masyarakat dan sejalan dengan target ekonomi yang digariskan pemerintah.

Pengelolaan Energi

Satu lagi tugas besar pemerintahan baru khususnya menteri ESDM mendatang yakni pengelolaan sektor energi secara lebih baik. Tidak bisa kita terima begitu saja bahwa Indonesia yang memiliki

beragam sumber energi ternyata mengalami krisis energi. Ini pasti ada yang keliru di dalam

pengelolaannya

Di tingkat paradigma saya melihat sudah waktunya pemerintah mengubah cara pandang dan cara memperlakukan energi sebagai sumber penerimaan negara. Adalah benar bahwa mengelola dan

mengusahakan sumber energi akan mendatangkan penerimaan. Namun adalah keliru jika menjadikan hal itu sebagai hal yang lebih utama ketimbang menjadikan sumber energi sebagai sumber energi

dalam arti fisik yang sesungguhnya.


Pengelolaan dan pengusahaan sumber energi harus lebih ditujukan untuk menghasilkan energi siap pasok dan siap pakai bagi kita sendiri.

Energi sebagai penggerak mula (prime mover) dalam arti riil yang secara fisik menggerakkan seluruh aktivitas manusia dan mendukung perekonomian Indonesia harus menjadi paradigma baru bagi

pemerintahan baru di dalam mengelola dan menjalankan sektor energi ke depan.

Jika paradigma itu dijalankan saya percaya halhal yang semestinya tidak boleh terjadi di negeri ini

-bahwa daerah penghasil energi mengalami kelangkaan BBM dan kelangkaan pasokan listrik- lambat laun tidak akan terjadi lagi. Jika paradigma ini dijalankan saya juga percaya bahwa nantinya

pemerintah tidak akan lagi pelit di dalam memberikan insentif yang diperlukan para investor energi. Pemerintah akan menjadi fasilitator yang lebih baik lagi bagi investasi pengembangan dan penyediaan

energi.

Di tingkat kebijakan sudah saatnya pemerintah harus fokus dan konsisten menetapkan prioritas

kebijakan pengembangan sumber energi. Jangan semua sumber energi akan dikembangan bersama-sama namun pada akhirnya hampir semuanya tidak berjalan dan mencapai progres dan hasil

signifikan seperti sekarang ini. Pilihlah berdasarkan skala prioritas lalu eksekusi program pengembangannya secara konsisten dan berkelanjutan. Misalkan tetap fokus untuk memenuhi

kebutuhan base load pada pengembangan sumber energi fosil konvensional yang kita miliki dari mulai

minyak gas dan batubara. Pilih satu-dua energi baru terbarukan yang relatif kita sudah menguasainya seperti panas bumi dan bahan bakar nabati Dalam pada itu jalankan riset pengembangan sumber

energi lain -tetap berdasarkan skalaprioritas- seperti coal bedmethane shale gas tenaga air biomass surya angin dan nuklir hingga pada saat kita memerlukannya nanti benar-benar telah siap pakal

Perubahan mendasar pada distribusi alokasi anggaran di Kementerian ESDM untuk tiap-tiap direktorat dan unit kerja di dalamnya perlu dilakukan untuk menjalankan pendekatan baru ini Semoga

pemerintahan mendatang khususnya menteri ESDM yang baru nanti memahami tugas dan apa yang

harus dilakukannya dan mampu menjalankannya.

Pri Agung Rakhmanto Dosen Fakultas Teknologi Kebu-mian dan Energi (FTKE) Universitas Trisakti pendiri Reforminer

Institute


EKSPLORASI GAS ALAM


Media Kompas Page/URL/Ukuran Pg18/142x168mmk Jurnalis rek Nada Berita Neutral Kanal Energi


Alat Berat dikerahkan untuk eksplorasi gas di sumur produksi di Mangkang Kulon Kota Semarang Jawa

Tengah Kamis (7/8). Pemanfaatan gas bagi industri dan rumah tangga akan berperan penting untuk

mengurangi konsumsi bahan bakar minyak


UA SPBU BOLEH JUAL SOLAR BERSUBSIDI


Media Jawa Pos Page/URL/Ukuran Pg19/118x104mmk Jurnalis bad Nada Berita Neutral Kanal Energi

GAMBIR -- Ketegangan antara pemerintah dengan Organda DKI terkait dengan penghapusan subsidi

bahan bakar minyak (BBM) di Jakarta Pusat akhirnya mencair. Keduanya sepakat bahwa angkutan umum tetap boleh membeli BBM bersubsidi. Larangan pembelian BBM bersubsidi tersebut kini hanya

berlaku untuk kendaraan pribadi.

Hal itu disampaikan ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organda DKI Shafruhan saat dihubungi

kemarin (10/8). Dia menjelaskan pemerintah dan Organda DKI mengambil jalan tengah terhadap perbedaan pandangan soal penghapusan BBM subsidi di Jakarta Pusat. Jumat (8/8) pihaknya urun

rembuk di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jalan Medan Merdeka Selatan. Pertemuan yang diinisiasi pihak kementerian tersebut bertujuan mendengarkan penjelasan

Organda DKI. Turut hadir pula Kepala Dinas Energi dan Perdagangan DKI Haris Pinradno dan wakil Badan Pelaksana Hulu (BPH) Migas.

Organda DKI lanjut dia memberikan pertimbangan efek domino dari kebijakan penghapusan BBM subsidi di Jakarta Pusat. Menurut dia ada 4.500 armada bus kota jenis kopaja kopami metromini

hingga angkutan kota yang terancam kolaps bila penghapusan tersebut dipaksakan. Karena itu pihaknya meminta pemerintah membatalkannya.

Setelah lama berdiskusi akhirnya disepakati subsidi untuk jenis solar di Jak Pusat tidak dicabut. Tetapi kesepakatan tersebut hanya berlaku di dua SPBU ujarnya. Dua SPBU itu adalah SPBU di Jalan Letjend

Soeprapto dan Jalan Kramat Raya. Sejak disepakati dua SPBU tersebut seharusnya melayani permintaan solar dengan harga subsidi.

Selain itu diakomodasinya permintaan Organda DKI tersebut menurut Shafruhan merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap operator bus kota. Yang paling penting saat ini suplai solar bersubsidi

dari Pertamina untuk dua SPBU tersebut harus ditambah. Dengan demikian kebutuhan operator bus angkutan umum tidak terganggu. Jangan sampai saat angkutan umum mau mengisi BBM habis

ujarnya.


Menurut dia dua SPBU itu dipilih karena lokasinya paling banyak dilewati angkutan umum dari

berbagai jurusan. Setelah ada kesepakatan ancaman menyetop operasi yang direncanakan dimulai pekan ini batal dilakukan. Kesepakatan tersebut juga mengakhiri perdebatan soal operator angkutan

yang menaikkan tarif secara sepihak ujarnya. Kepala dinas energi dan perindustrian DKI Haris Pinradno membenarkan kesepakatan tersebut. (bad/co2/oni)


STANDARD DIESEL FUEL PRICE NEEDED


Media Jakarta Post Page/URL/Ukuran Pg8/193x101mmk Jurnalis Suara Pembaca Nada Berita Neutral Kanal Energi

Standard diesel fuel price needed

This is a comment on Govt told to scrap fuel subsidy not limit consumption ( The Jakarta Post Aug. 7).

I agree with the sale of the regular fuels (diesel and premium) at standard non-subsidized prices.

The area in which I am living has its share of power outages approximately 12 to 15 hours of them

every week distributed over the week.

Since we also have a business there that depend on electricity to operate we have installed a stationary diesel generator to cover the times without power.

Now a few days ago one of our support staff went to the local Pertamina gas station to refill the

five-liter container (the maximum size so far allowed) our generator needs.

He was refused as a new order had come from Pertamina forbidding the refilling of such jerricans. No

alternative was available nor was any standard diesel for a non-subsidized price --- with the exception of a sole 10-liter container that held some special diesel fuel for Rp 220000 (US18.60).

Just recently I went to get my rather large diesel-engine car refilled at the very same gas station and with no questions asked got it refilled with subsidized diesel fuel.

Again I talked with the manager of this station to ask why Pertamina does not at least provide a

choice between two pumps offering the same diesel one at the subsidized price and one at the

standard market price (which I assume is around Rp 14000 a price I am very willing to pay) and not just the choice between subsidized solar and some super-expensive special diesel (in container only

although in this particular case no longer available as the single container from the day before had already been sold).


He did not have an answer for that but he told me that the new directive given by Pertamina has caused many problems since there are not only other people who have diesel generators but there are

also farmers in the surrounding areas with stationary diesel-driven farm machinery who can now not

run them --- unless of course they do like me and siphon diesel from my cars tank into a container so I have fuel to run our generator --- but then again most regular farmers do not own diesel cars but

usually just use motorbikes for transportation.

Anyway to end the long story I really think if Pertamina issues new directives they should also

consider the economic impact on the local situation and at least provide standard diesel fuel at market price for those like me or for farmers who now have no fuel to run their machines and not just the

subsidized diesel the use of which is governed by their strict directives (which are also stupid since it seems to be all right to refill a rather expensive car with diesel but not all right to use it for farming or

because of the screwed-up infrastructure to produce electricity to run a business) and not just offer as an alternative an extremely limited supply of super-expensive super diesel that is completely

inefficient to use in crude diesel engines like farm machinery or generators.


PEMBATASAN BBM SUBSIDI & BOM WAKTU BUAT JOKOWI-JK


Media Rakyat Merdeka Page/URL/Ukuran Pg15/85x214mmk Jurnalis MAS Nada Berita Neutral Kanal Energi

Pembatasan BBM Subsidi Bom Waktu Buat Jokowi-JK

MINGGU ini menjadi waktu yang mendebarkan dan menyulitkan bagi kalangan dunia usaha termasuk

para nelayan. Hal ini akibat langkah Badan Pengawas Kegiatan Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) yang meminta agar kuota BBM subsidi dibatasi.

Sebenarnya tidak hanya pasokan BBM subsidi untuk perkebunan dan nelayan saja yang dibatasi tapi juga pasokan BBM di jalan tol yang beijumlah 29 unit. Namun pembatasan di jalan tol ini mudah

untuk diakah oleh kalangan konsumen. Yakni dengan mengisi premium atau solar di SPBU sebelunwnasuk ke jalan tol.

Fenomena tersebut sebenarnya juga disadari oleh Pertamina. Corporate Secretray Pertamina Ali

Mundakir yang menyatakanPerubahan pola konsumsi ini tidak bisa disalahkan. Selama masih ada

yang murah maka masyarakat sah-sah saja mencari SPBU yang pasokannya tak dibatasi. Apalagi hal ini juga tak melanggar Jiukum.

Bagi pemerintah upaya antisipasi agar kuota BBM bersubsidi yang menjadi beban anggaran negara

tahun ini tidak membengkak. Jika tidak diantisipasi dikhawatirkan hingga akhir tahun kebutuhan BBM

bersubsidi terus melambung hingga mengganggu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tahun ini pemerintah mengajukan kuota 48 juta KL tapi DPR hanya meluluskan 46 juta KL saja. Sehingga pemerintah harus mencari akal agar kuota 46 juta KL tersebut bisa sampai akhir tahun.

Kebijakan ini sebenarnya makin memprihatinkan ketika ditentang justru pihak pemerintah sendiri.

Padahal BPH Migas juga merupakan salah institusi negara yang mengawasi pasokan BBM subsidi nasional. Menperin MS Hidayat misalnya meminta agar aturan tersebut ditinjauulang.

Pernyataan berbeda disampaikan oleh Menteri Keuangan Chatib Basri dan Menteri ESDMJero Wacik.

Persoalannya pemerintah tidak pernah serius dan konsekuen dalam membuat kebijakan energi


khususnya dalam mengurangi penggunaan BBM subsidi. Lihat saja rencana pelaksanaan Program pemasangan Radio Frequency Identification (RFID) yang tidak pemah lagi terdenga gaungnya.

Kemudian kebijakan konversi gas ke BBM juga tidak jelas rimbanya. Faktanya adalah pembangitkan infrastruktur gas sangatlah minim. Stasiun pelayanan BBG sangat minim. Bahkan gerakan

penggunaan gas seperti melengkapi alat converter kit oleh mobil-mobil pemerintah serta BUMN juga mati suri.

Kemudian kebijakan penggunaan biofuel. Mestinya pemerintah mentaigetkan konversi penggunaan solar ke biodisel dari 10 persen menjadi 20 hingga 30 persen. Ini penting mengingat Indonesia

sebagai negara yang memiliki produksi Crude Palm Oil (CPO) terbesar di dunia. Brazil berhasil menekan 50 persen penggunaan BBM subsidi dengan biofuel.

Karena itu jika masyarakat berharap pada pemerintahan Jokowi-JK agar mampu sosok anggota tim

ekonominya. Mereka mesti memiliki komitmen dalam mengelola energi secara transparan dan terbuka

khususnya dalam mengurangi BBM. Bukan sekedar pandai menaikkan harga BBM.

Jika Jokowi-JK tidak mampu melakukan hal ini maka melambungnya beban.BBM subsidi tentu bisa menjadi bom waktu bagi pemerintahan baru. MAS


SYARAT RFP PLTU MULUT TAMBANG PENGARUHI PENDAPATAN PLN


Media Rakyat Merdeka Page/URL/Ukuran Pg15/204x84mmk Jurnalis ASI Nada Berita Neutral Kanal Energi

Syarat RFP PLTU Mulut Tambang Pengaruhi Pendapatan PLN

PLN tengah melakukan lelang pembangunan PLTU Mulut Tambang Sumsel 9 berkapasitas 2x600 MW

dan 10 deijgari daya 1x600 MW afSu total 1.800 MW Proyek yang disebut Sumsel 9 10 Mine Mouth Coal Fired Power Plants dengan skema kerja sama pemerintah dan swasta (KPS) atau Public Private

Partnership tersebut diperkirakan menelan investasi tiga miliar dolar AS.

Direktur Manajemen Bisnis dan Risiko PLN Murtaqi Syamsuddin mengatakan PLTU berkapasitas 2x300

M W itu memakai pola kemitraan melalui mekanisme independent power producer (IPP). Kami akan undang investor baik dalam maupun luar negeri pada 30 April ini tuturnya.

Menunit dia pola yang digunakan adalah build own operate and transfer (feOOT) yakni pemenang

tender akan menandatangani kerja samai dengan PLN selama 25 tahun. Setelah kerja sama berakhir maka aset pembangkit akan ditransfer ke PLN. Peserta tender adalah konsorsium yang terdiri paling

banyak empat perusahaan dan salah-satunya harus sudah memiliki izin usaha pertambanganyang

masih berlaku minimum 10 tahun ke depan.

Pihak PLN berharap pemenang tender proyek PLTU Sumsel 9 dan 10 bisa diketahui tahun ini proyek dilakukan berbarengan dengan pembangunan kabektransmisi tegangan tinggi arus searah (high

voltage direct current/HVDC) 500 k Y yang menghubungkan Sumsel hingga Jawa.

Saat ini proyek yang sudah memasuki tahap prakualifikasi tender sejak 2012 tersebut belum juga

selesai. Pasalnya persyaratan dalam penyediaan batubara yang tertuang dalam dokumen Requestfor Proposal (RFP) PLN tertanggal 1 Agustus 2013 telah mengalami pembahan substansi materi dan tidak

sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang telah dikeluarkan dalam proses prakualifikasi yang

telah dilakukan.


Dokumen RFP itu telah secara jelas mengurangi dan membatasi unsur kompetisi dan kredibilitas

proses tender tersebut. Ketentuan pembatasan kalori batubara menjadi di bawah 3.000 kilokalori per

kilogram (Kg) yang diatur dakm RFP itu. Padahal perubahan tersebut berpotensi merugikan PLN sebb harga listrik jadi tak kompetitif dan harga EPC proyek yang tinggi.

Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman mengatakan pemerintah tidak memiliki

kewenangan menetapkan kadar batubara PLTU-mulut tambang sesuai Permen ESDM-nya pemerintah

tidak memiliki kewenangan. Kadar tergantung PLN katanya.

Ketua Tim Auditor atau Wakil Penanggung Jawab. BPK Arief Senjaya mempertanyakan kesungguhan Kementerian JiSDM mengevaluasi dan menyelaraskan kebijakan penentuan kalori batubara PLTU

Mulut Tambang dengan dasar hukumnya. Utamanya berkaitan dengan keselarasan dengan Peraturan Menteri- (Permen) ESDM No 10/2014 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penetapan Harga Batubara

Untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang.

asi


PEMBATASAN DORONG KONSUMSI BBM NONSUBSIDI


Media Radar Surabaya Page/URL/Ukuran Pg5/217x99mmk Jurnalis Jay Nada Berita Neutral Kanal Energi

Pembatasan Dorong Konsumsi BBM Nonsubsidi

BPH Migas Klaim Penghematan Rp 15 T

JAKARTA-Kebijakan pemerintah membatasi penjualan BBM subsidi diklaim mampu menekan konsumsi

BBM tersebut dan meningkatkan penjualan BBM nonsubsidi. Hal tersebut terungkap dari hasil rapat

koordinasi antara BPH Migas Organda dan unsur pemerintah daerah di Kementerian ESDM Jakarta akhir pekan lalu.

Rakor itu menemukan adanya penurunan konsumsi BBM subsidi yang terjadi di sejumlah daerah.

Penurunan konsumsi tersebut diklaim terjadi lantaran pemerintah menetapkan pembatasan penjualan BBM subsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Saya lihat khususnya di Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) pola pikir masyarakat sudah berubah. Justru ada peningkatan penggunaan BBM nonsubsidi. Yang turun justru pemakaian BBM subsidi kata

Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng kemarin.

Dia menuturkan konsumsi BBM subsidi khususnya jenis solar di Sumbagsel mengalami penurunan 5

persen. Peningkatan penggunaan BBM nonsubsidi justru mengalami peningkatan 5 persen. Di Medan (Sumut) juga terjadi demikian. Konsumsi BBM subsidi turun dan penggunaan BBM nonsubsidi naik

belasan persen ujarnya. Andy menuturkan langkah pemerintah melakukan pengendalian BBM subsidi merupakan bagian dari

upaya agar kuota BBM subsidi sebesar 46 juta kiloliter (kl) pada tahun ini tak terlampaui.

Menurut dia tanpa kebijakan pengendalian kuota BBM subsidi diprediksi tembus angka 482 juta kl atau naik 22 juta kl dari ketetapan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan

(APBN-P) 2014yangmematok sebesar 46 juta kl. Jadi kira-kira ada penghematan 22 juta kiloliter. Itu sama saja dengan adanya penghematan anggaran sebesar Rp 15 triliun jika dirupiahkan katanya

(mna/cl/jay)


BERITA FOTO- HALAL BIHALAL KEMENTERIAN ESDM


Media Rakyat Merdeka Page/URL/Ukuran Pg15/86x129mmk Jurnalis Mohamad Qori Nada Berita Neutral Kanal Energi

HALAL BIHALAL KEMENTERIAN ESDM Menteri ESDM Jero Wacik bersama Panglima TNI Jenderal

Moeldoko menghadiri-acara Halal Bihalal Kementerian ESDM di Jakarta Jumat (8/8). Pada acara tersebut Jero Wacik mengungkapkan pentingnya peran TNI dan Polri dalam melindungi banyak

proyek ESDM yang berstatus obyek vital dan bersifat strategis.


EKSPOR MIGAS NAIK, CADANGAN DEVISA TERDONGKRAK


Media Radar Surabaya Page/URL/Ukuran Pg5/126x197mmk Jurnalis Jay Nada Berita Neutral Kanal Energi

Ekspor Migas Naik Cadangan Devisa Terdongkrak

JAKARTA---Mulai masuknya aliran modal asing dan penerimaan devisa dari penerbitan Euro Bonds

berpengaruh besar terhadap penerimaan negara. Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2014 mencapai USD 1105 miliar. Angka itu meningkat USD 28 miliar dari

posisi akhir pada Juni 2014 yang sebesar USD 1077 miliar.

Peningkatan jumlah cadangan devisa tersebut juga dikontribusikan oleh penerimaan devisa hasil

ekspor migas yang melampaui pengeluaran untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Aliran masuk modal asing juga berpengaruh positif terhadap peningkatan posisi cadangan devisa Juli 2014 terang Tirta Segara direktur

eksekutif Departemen Humas dan Komunikasi Kantor BI Jakarta kemarin.

Tirta menerangkan bahwa cadangan devisa yang mencapai USD 1105 miliar tersebut dapat

membiayai 64 bulan impor atau 62 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Selian itu berada di atas standar internasional kecukupan devisa negara yakni sekitar tiga bulan impor.

BI menilai bahwa kenaikan cadangan devisa tersebut berdampak positif terhadap upaya memperkuat ketahanan sektor eksternal dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Sebelumnya BI melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada triwulan 11-2014 tercatat 512 persen

atau melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1-2014 yang sebesar

522 persen. Realisasi pertumbuhan PDB tersebut sedikit lebih rendah daripada perkiraan BI sebelumnya.

Perlambatan tersebut menurut Tirta disebabkan oleh kontraksi pertumbuhan ekspor yang terutama

terjadi pada komoditas yangberbasis sumber daya alam. Sebagian ekspor barang tambang masih


terhenti karena adanya kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah dari pemerintah. Sementara itu ekspor komoditas batu bara dan CPO menghadapi pelemahan permintaan.

Dalam pandangan BI perlambatan pertumbuhan ekonomi di triwulan II tersebut masih sejalan dengan langkah pengelolaan stabilisasi makroekonomi yang dilakukan bersama pemerintah selama ini.

Terutama untuk mengendalikan inflasi dan defisit transaksi berjalan.

BI akan terus memonitor berbagai perkembangan domestik maupun eksternal dan memastikan agar

dinamika perekonomian nasional ke depan berjalan dengan sehat dan berkelanjutan papar Tirta (mna/cl/jay)


20 SAHAM TERAKTIF


Media Bisnis Indonesia Page/URL/Ukuran Pg13/55x51mmk Jurnalis saham Nada Berita Neutral Kanal Saham


NDEKS BISNIS-27




NFRASTRUKTUR, UTILITAS, DAN TRANSPORTAS




NFRASTRUKTUR, UTILITAS, DAN TRANSPORTAS


Media Investor Daily Page/URL/Ukuran Pg16/110x188mmk Jurnalis saham Nada Berita Neutral Kanal Saham


NILAI TRANSAKSI TERBESAR




SAHAM TERAKTIF




10 TERBESAR SAHAM JII (FREKUENSI)




10 TERBESAR SAHAM JII (NILAI)




10 TERBESAR SAHAM JII (VOLUME)




10 TERBESAR SAHAM LQ 45 (NILAI)




10 TERBESAR SAHAM LQ 45 (FREKUENSI)




MULTIFINANCE TAK TERGANGGU PEMBATASAN BBM BERSUBSIDI


Media Investor Daily Page/URL/Ukuran Pg22/250x225mmk Jurnalis Nasori Nada Berita Neutral Kanal Regulasi

Multifinance Tak Terganggu Pembatasan BBM Bersubsidi

JAKARTA - Sejumlah pelaku bisnis pembiayaan (multifinance) menegaskan pembatasan penjualan

bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi (premium dan solar) di sejumlah lokasi tidak akan berpengaruh signifikan terhadap permintaan pembiayaan kendaraan bermotor terutama mobil. Pasalnya

pengeluaran untuk BBM hanya sebagian kecil dari total pengeluaran rutin pemilik mobil.

Sales and Marketing Director PT Mandiri Tunas Finance (MTF) Harjanto Tjitohardjojo menjelaskan

pembatasan penjualan BBM bersubsidi tidak mengganggu bisnis multifinance. Pasalnya tidak akan ada pengaruh pada daya beli atau permintaan pembiayaan kendaraan pada semester II-2014. Menurut

dia kalau pun ada yang berubah adalah behavior (perilaku) orang dalam penggunaan kendaraan seperti lebih berhemat dan itu hanya sebesar 5.

Beda halnya kalau terjadi kenaikan harga dan pajak kendaraan maupun kenaikan suku bunga yang

signifikan. Hal itu yang akan banyak berpengaruh kepada permintaan pembiayaan kendaraan jelas dia

kepada Investor Daily Jumat (8/8).

Senada dengan Harjanto Direktur PT BCA Finance Roni Haslim mengatakan penjualan mobil semester II tahun tidak akan terganggu oleh kebijakan pembatasan penjualan BBM bersubsidi tersebut. Orang

mungkin ada yang kaget untuk sesaat.

Tetapi untuk orang yang mampu membeli mobil pengeluaran BBM hanya sebagian kecil dari total

pengeluaran rutin ungkap dia. Sementara itu menurut President Director PT Adira dinamika Multi Finance (Adira Finance) Willy Suwandi Dharma pembatasan premium dan solar mungkin akan

memberikan dampak yang kecil.


Oleh karena itu hal tersebut tidak akan mengganggu jalannya bisnis multifinance. Ia optimistis pembatasan penjualan BBM bersubsidi yang diberlakukan di jalan tol dan di Jakarta Pusat tidak akan

berdampak terhadap pembiayaan motor di Adira Finance. Sedangkan untuk pembiayaan mobil

mungkin ada sedikit dampak karena penggendara mobil dapat membeli premium di SPBU lain yang tidak terkena pembatasn.

Orang yang mampu bisa saja tetap membeli di SPBU tol. Saya rasa pembatasan premium oleh

pemerintah baik sekali jelas Willy. Sekadar informasi mulai 6 Agustus lalu seluruh stasiun pengisian

bahan bakar (SPBU) yang berlokasi di jalan tol tidak akan menjual premium bersubsidi sebaliknya hanya menjual Pertamax series. Hingga saat ini total jumlah SPBU di jalan tol mencapai 29 unit.

PT Pertamina (Persero) sebagai salah satu badan usaha penyalur BBM bersubsidi

mengimplementasikan pembatasan tersebut berdasarkan Surat Edaran Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas No. 937/07/Ka BPH/2014 pada 24 Juli 2014.

Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir dalam siaran pers perseroan mengatakan volume kuota BBM bersubsidi dikurangi dari 48 juta kiloliter (KL) menjadi 46 juta KL.

Menurut dia pembatasan bertujuan agar persediaan BBM bersubsidi cukup hingga akhir 2014. Saat ini baik BCA Finance maupun Adira Finance belum menyiapkan strategi khusus untuk semester II-2014

ini.

Keduanya optimistis bisnis perseroan selama semester II 2014 tidak akan terganggu. Roni

mengungkapkan target pembiayaan mobil BCA Finance hingga akhir tahun sebesar Rp 245 triliun. Kemudian total target pembiayaan kendaraan Adira Finance sebesar Rp 37-38 triliun. Willy

menjelaskan pihaknya belum merevisi target akhir tahun mereka. Hingga akhir tahun target pembiayaan motor sebesar 58 dan mobil 42 papar dia.

Siapkan Strategi

Kemudian Mandiri Tunas Finance tetap menyiapkan beberapa strategi demi mencapai target pembiayaan 2014 walaupun yakin bisnis multifinance tidak akan terkena dampak. Harjanto

menjelaskan target pembiayaan pihaknya hingga akhir tahun ini sebesar Rp 16 triliun dengan

komposisi 85 untuk mobil baru mobil bekas 10 serta 5 untuk motor dan financial lease (sewa guna usaha).

Strategi MTH ke depan ujar dia yaitu bekerja sama dengan dealer (agen) untuk membuat kegiatan

customer education ataupun gathering. Menurut Harjanto dengan kegiatan tersebut pihaknya dapat memberikan penjelasan mengenai penggunaan bahan bakar yang efektif dan efisien.

Pada semester II-2014 MTF juga membuka 11 cabang baru sebagai penetrasi pasar di areaarea yang


selama ini kami belum garap atau fokus. Hal ini tentunya akan membantu menambah jumlah pembiayaan kalau sampai terjadi sedikit penurunan pembiayaan jelas Harjanto.

(c01)


JALAN PANJANG PENGENDALIAN BBM


Media Majalah Tempo Page/URL/Ukuran pg 83 & pg 84/291x437mmk Jurnalis Gustidha Budiartie Nada Berita Neutral Kanal Regulasi

Pemerintah maju-mundur soal sistem pengendalian konsumsi bahan bakar minyak. Ada banyak kendala.


TANGAN Miraz bergerak lincah menyelipkan tieraps atau pita nilon pengikat kabel di sekeliling mulut tangki Toyota Avanza hitam. Dibantu sebuah tang kecil karyawan alih daya PT Industri

Telekomunikasi Indonesia (Inti) ini mengetatkan tieraps untuk mengunci gelang hitam berdiameter 70

milimeter itu. Ia lalu menempelkan cip berukuran 1 x 1 sentimeter yang dihubungkan kabel ke gelang hitam di cekungan di atas mulut tangki. Dalam waktu tujuh menit Miraz selesai memasang gelang

yang berfungsi sebagai radio frequency identification (RFID) tag itu.

Bagusnya cip dipasang di atas supaya enggak kena tetesan bensin katanya saat memasang RFID tag

di sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan Warung Jati Barat Mampang Jakarta Selatan Rabu pekan lalu.

PT Inti---pemenang tender pengadaan Sistem Monitoring dan Pengendalian Bahan Bakar Minyak yang

digelar PT Pertamina (Persero)---memasangkan RFID tag ke kendaraan- kendaraan sejak Oktober 2013. Semula perseroan menargetkan semua kendaraan di Indonesia sudah dipasangi RFID tag pada

Juli 2014. Namun hingga awal Agustus 2014 baru 352.641 kendaraan di wilayah DKI Jakarta yang

dipasangi RFID tag. Penggunaan teknologi RFID untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi sejatinya telah dibahas sejak jauh hari.

Pada Agustus 2011 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sempat menguji coba teknologi ini

dengan memasang RFID di angkutan umum.Sempat terbengkalai hampir dua tahun program RFID

kembali diangkat Pertamina saat konsumsi BBM bersubsidi kembali membengkak pada paruh pertama 2013. Rencananya pada tahap awal sistem ini akan memantau volume penyaluran BBM bersubsidi.

Pada tahap kedua setelah semua kendaraan dipasangi RFID tag pemerintah bisa membatasi

penyaluran BBM bersubsidi untuk setiap kendaraan. Pada 2013 Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya mengatakan pemanfaatan sistem ini bisa menghemat sekitar 15 juta kiloliter

BBM bersubsidi. Angka penghematan ini dari pencegahan penyalahgunaan pengisian BBM tak wajar.

Dengan besaran subsidi BBM saat ini sekitar Rp 6.000 per liter berarti pemerintah dapat menghemat

subsidi sekitar Rp 9 triliun per tahun. Namun dalam setahun terakhir program RFID mandek. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo mengatakan kendala teknis dan

keuangan menyebabkan pemasangan dan penerapan sistem meleset dari target awal.

Susilo bahkan mengatakan rencana memasang RFID untuk semua kendaraan di Indonesia hampir

mustahil karena jumlahnya yang sekitar 100 juta unit. Mungkin dari awal tidak fokus jadi terseok-seok. Tiga bulan lalu saya panggil mereka ini kenapa maunya gimana. Kita reorientasi

berfokus ke pekerjaan yang kemungkinan besar terlaksana katanya. Kementerian kemudian meminta Pertamina memusatkan pemasangan RFID di daerah rawan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Susilo

menuturkan Pertamina telah mengidentifi kasi Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Sulawesi

Tenggara Sumatera Selatan Jambi dan Riau sebagai daerah rawan.


Di kawasan ini banyak perusahaan pertambangan dan perkebunan yang menggunakan solar

bersubsidi meski telah dilarang sejak 2012. Susilo menambahkan dengan kebijakan yang mengarah ke

penghapusan bahan bakar minyak bersubsidi penggunaan RFID untuk pengendalian BBM secara nasional tak lagi mendesak.

Seorang pejabat pemerintah yang terlibat dalam kebijakan pembatasan BBM mengatakan

pengendalian dengan RFID justru dijegal oleh kalangan internal Kementerian Energi. Adalah Staf Ahli

Menteri Energi I G.N. Wiratmaja Puja yang disebut menjegal program RFID dengan membawa wacana transaksi nontunai pembelian BBM bersubsidi. Wacana baru ini muncul saat pemasangan RFID tag

baru berjalan pada September 2013. Dalam rapat bersama Bank Indonesia pejabat itu mengatakan Wirat menjelek-jelekkan program RFID. Ia menyoroti pemasangan RFID yang memakan waktu lama

dan rumit. Namun Wirat membantah menjegal program RFID dan berebut proyek pengendalian BBM bersubsidi.

Program nontunai tidak menggunakan dana pemerintah sama sekali kecuali untuk sosialisasi. Semua sistemnya milik perbankan ucapnya. Wirat mengatakan sistem RFID dan pembayaran nontunai justru

bisa saling melengkapi pengendalian BBM bersubsidi. Dalam skema yang dirancang pemerintah pada tahap awal skema nontunai akan menggunakan kartu anjungan tunai mandiri (ATM) dan uang

elektronik. Setelah itu akan dialihkan dengan menggunakan kartu khusus pembelian BBM dengan

memasukkan data individu untuk setiap kartu prabayar.

Pada tahap terakhir kartu BBM akan dilengkapi data pembatasan transaksi pembelian BBM dan nilai pengisian. Pengendalian dengan transaksi nontunai telah diuji coba di Batam Kepulauan Riau. Sejak

April 2014 Kementerian Energi berencana merevisi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak untuk menambahkan

poin aturan transaksi nontunai. Namun hingga saat ini revisi belum juga terbit.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Andy Noorsaman Sommeng mengatakan badan

usaha dipersilakan memilih jenis teknologi yang dipakai untuk mengawasi penyaluran BBM. Dia mengatakan pihaknya enggan mengarahkan penggunaan teknologi tertentu untuk menghindari

dugaan ditunggangi kepentingan tertentu. Namun Andy tak menampik kabar bahwa dia mendukung

sistem transaksi nontunai.

Pembiayaan program ini menggunakan self-fi nancing dari perbankan. Saya berusaha agar pemerintah tidak keluar biaya lagi dalam pengendalian. Masak sudah menyubsidi BBM untuk

mengendalikan juga harus keluar biaya lagi ujar Andy ketika ditemui di Kementerian Energi. Dengan adanya sistem nontunai penggunaan RFID pun dibatasi.

Pertamina akan memakainya di Kalimantan Timur. Namun kata Hanung Budya rencananya ini


mengalami kendala perubahan kontrak dengan PT Inti. Sebelumnya PT Inti meminta perubahan nilai kontrak karena biaya membengkak akibat pelemahan rupiah pada akhir tahun lalu. Dia mengatakan

kedua perusahaan pelat merah masih menunggu masukan dari Kejaksaan Agung untuk mengubah

kontrak. Hanung berharap pemasangan di Kalimantan bisa dimulai pada September 2014.

Hanung mengatakan selama urusan kontrak belum selesai Pertamina belum membayar kontrak jasa kepada PT Inti. Sebelumnya disepakati nilai jasa yang harus dibayar Pertamina adalah Rp 18 per liter

BBM bersubsidi yang disalurkan.

Dalam wawancara dengan Ananda Putri dari Tempo pada April 2014 Direktur Utama Inti Tikno Sutisna

mengatakan perseroan telah menggelontorkan investasi sebesar Rp 250 miliar untuk proyek ini. Selain urusan kontrak PT Inti sepertinya masih harus menyempurnakan sistem yang mereka bangun.

Soalnya beberapa pengusaha dan operator SPBU masih mengeluhkan sistem yang kurang andal. Fajar operator SPBU di kawasan Mampang Jakarta Selatan misalnya mengatakan sensor di nozzle alias

mulut slang lambat membaca RFID tag. Akibatnya waktu pengisian bahan bakar lebih panjang karena

harus menunggu sensor RFID terbaca. Memang tak sampai satu menit. Tapi kalau pas ada antrean bisa-bisa konsumen marah ucap Fajar.

Beberapa pemilik SPBU yang sudah menguji coba Sistem Monitoring dan Pengendalian BBM bersubsidi

juga memilih tak menghubungkan sistem dengan mesin mereka. Soalnya saat uji coba

menghubungkan sistem di SPBU dengan sistem kontrol di Pertamina kerja mesin dispenser malah terganggu. Misalnya mesin pencetak bon tak bisa berfungsi atau mesin dispenser mati. Gangguan ini

beberapa kali terjadi saat uji coba ataupun setelah sistem berjalan beberapa bulan.

Saat empat nozzle di satu dispenser difungsikan berbarengan alat itu mati dan data pengisian terakhir hilang kata Syarief pemilik SPBU di kawasan Cibubur Jakarta Timur. Jalan untuk mengendalikan

konsumsi BBM bersubsidi agaknya masih akan panjang.

BERNADETTE CHRISTINA MUNTHE GUSTIDHA BUDHIARTIE


PENGURANGAN BBM NELAYAN HANYA 4,17 PERSEN


Media Ekonomi Neraca Page/URL/Ukuran Pg11/172x189mmk Jurnalis munib Nada Berita Neutral Kanal Regulasi

PERMINTAAN KKPKEBPH MIGAS

Pengurangan BBM Nelayan Hanya 417 Persen

Jakarta - Pemerintah telah menerbitkan kebijakan pengendalian BBM bersubsidi dikarenakan

persediaan premium dan solar bersubsidi yang ada sangat terbatas. BPH MIGAS bahkan telah

mengeluarkan Surat Edaran No. 937/07/Ka.BPH/2014 tanggal 24 Juli 2014 perihal Pengendalian Konsumsi BBM Tertentu Tahun 2014. Diantaranya BBM jenis minyak solar (Gas Oil) dikurangi 20 di

lembaga penyaluran nelayan (SPBB/SPBN/SPDN/APMS).

NERACA

Oleh karena itu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil langkah cepat. Diantaranya

meminta BPH MIGAS untuk konsisten terhadap pengurangan BBM subsidi untuk nelayan sebesar 417 proporsional dengan penurunan nasional kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo

dalam siaran persnya yang dikutip Minggu (10/8).

Menurut Sharif penetapan penurunan kuota secara nasional dari 48 juta KL menjadi 46 juta KL atau

sebesar 417 sedangkan ajokasi kuota untuk nelayan turun sebesar 20. Jika pengurangan 20 diterapkan akan menimbulkan keresahan karena tidak ada kejelasan berapa batasan alokasi per

kapal. Apalagi BBM merupakan input produksi yang mempunyai peranan sangat penting bagi kelangsungan usaha penangkapan ikan.

Hal ini karena berdasarkan hasil identifikasi dan supervisi di beberapa pusat kegiatan nelayan ternyata komponen biaya BBM berkisar antara 60 - 70 dari seluruh biaya operasi penangkapan ikan per

tripnya.

Sementara dari sisi pasar harga jual ikan hasil tangkapan yang diorientasikan untuk pangsa pasar


dalam negeri relatif tidak mengalami kenaikan. Dampak kenaikan BBM yang relative cukup tinggi dirasakan sangat

memberatkan nelayan. Apalagi kondisi atau musim penangkapan ikan yang masih sulit diprediksi

mengakibatkan ketidak berdayaan nelayan untuk melaut ujar Sharif.

Sharif menegaskan kebijakan tersebut memang sangat mempengaruhi sektor kelautan dan perikanan. Hal ini tentu sangat berdampak terhadap kehidupan para nelayan. Pasokan di pasar ikan dan tempat

pelelangan ikan akan menurun drastis karena kemampuan melaut para nelayan yang berkurang

akibat harga solar yang tidak terjangkau. Dengan jumlah pasokap ikan yang menurun menyebabkan i para nelayan tidak bisa menaikkan harga ikan. Untuk itu para pelaku usaha khususnya pelaku usaha

perikanan tangkap memerlukan bantuan dari berbagai pihak khususnya penyediaan BBM yang bersubsidi.

Walaupun jumlahnya masih sangat terbatas namun bantuan tersebut telah dapat memberikan

semangat para pelaku usaha untuk tetap bertahan termasuk meraih keuntungan usahanya katanya.

KKP tandas Sharif mengupayakan pengurangan BBM nelayan hanya tidak drastis. Namun jika

penurunan sampai 20 maka KKP minta BPH MIGAS menjamin kebutuhan sebesar 940.366 KL untuk nelayan 30 GT dan sisanya dibagi secara proporsional per kapal ukuran > 30 GT maksimum 20

KL/kapal/ bulan atau turun dari 25 KL/kapal/bulan sebelumnya. KKP jugameminta BPH Migas agar

penyaluran BBM bersubsidi untuk sektor kelautan dan perikanan dialokasikan secara khusus yang dipisahkan transportasi laut dengan nd-menklatur khusus BBM bersubsidi untuk nelayan. KKP juga

meminta kepada Pemda Provinsi/Kab/Kota untuk mempertajam penerima tepat sasaran melalui identifikasi nelayan berdasarkan kapal dan trip penangkapan.

Sedangkan untuk menghemat penggunaan BBM KKP telah mendorong pengalih muatan

(transhipment) hasil tangkapan ke kapal lain sesuai dengan Permen KP 26/2014 tentang Usaha

Penangkapan Ikan tandasnya.

Sharif menambahkan persediaan BBM bersubsidi memang sangat terbatas. Bahkan hingga Juli 2014 persediaan premium tinggal 42 dan solar bersubsidi tinggal 40 dari kuota tahun ini. Untuk premium

diperkirakan akan habis pada 19 Desember 2014 dan solar bersubsidi pada 30 November 2014. Selain

itu berdasarkan UU 12/2014 tentang Perubahan UU 23/ 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belarija Negara Tahun Anggaran 2014 (APBNP 2014) telah ditetapkan perubahan kuota nasional jenis

BBM tertentu dari 48 Juta KL menjadi 46 Juta KL.

Menindaklanjuti hal tersebut maka BPH mengeluarkan Surat Edaran Nomor 937/07/Ka.BPH/ 2014 tanggal 24 Juli 2014 perihal Pengendalian Konsumsi BBM Tertentu Tahun 2014. Diantaranya BBM

jenis minyak solar (Gas Oil) mulai 4 Agustus 2014 dilayani jam 08.00 - 18.00 ujafnya.

munib


EXXONMOBIL, MEDCO, DAN ENI SIAP PASOK ARUN-BELAWAN


Media Kontan Page/URL/Ukuran Pg14/146x235mmk Jurnalis Pratama Guitarra Nada Berita Neutral Kanal Kompetitor

ENERGI

ExxonMobil Medco dan Eni Siap Pasok Arun-Belawan

JAKARTA. PT Pertamina Gas (Pertagas) anak usaha PT Pertamina optimistis pembangunan pipa gas Arun-Belawan sepanjang 370 Kilometer (km) bakal selesai pada Oktober 2014 mendatang. Saat ini

proyek tersebut sudah mencapai 90.

Kepastian selesainya proyek pipa gas Arun-Belawan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama

Pertagas Hendra Jaya. Saat ini pengerjaan proyek sudah mencapai 90. Adapun penerimaan gasnya baru akan siap di awal tahun 2015 mendatang katanya di Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral (ESDM) akhir pekan lalu.

Hendra menyatakan aliran pipa gas Arun-Belawan bakal dipasok oleh tiga perusahaan yakni PT Medco

Energi Internasional Tbk Eni Indonesia Ltd. dan juga sedang diusahakan dari ExxonMobil. Ketiganya diharapkan bisa mengisi gas untuk dialirkan melalui pipa gas Arun-Belawan yang memiliki kapasitas

produksi hingga 200 mmscfd.

Saat ini Pertagas mengaku sedang berusaha membeli sisa gas dari Blok North Sumatra Offshore

(NSO) yang dikelola ExxonMobil. Sisa gas itu tak bisa diolah menjadi gas alam cair alias LNG karena terlalu kecil sekitar 100 mmscfd terangnya. Karena itu sebaiknya Exxon mengalihkan ke pipa gas

Arun-Belawan.

Menurut Hendra. sisa gas 100 mmscfd yang bakal didapat dari ExxonMobil masih bisa dimanfaatkan

untuk memenuhi konsumen di Medan dan Aceh. Karena itu jika telah mendapat kesepakatan dengan ExxonMobil maka pihaknya optimistis pada Oktober tahun ini sudah ada gas yang mengalir ke pipa

senilai US 570juta itu.

Selain itu sisa gas (tailing gas) dari Exxon tersebut akan digunakan untuk uji coba pipa Arun-Belawan


sehingga konsumen di Sumatera Utara yakni PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan industri bisa memanfaatkannya pada November nanti. Hal itu tergantung dari proses s ku t down kilang Arun

ucapnya.

Dengan beroperasinya proyek pipa gas Arun-Belawan Pertagas berharap krisis energi di Aceh dan

Sumatra Utara bisa teratasi. Target utama proyek ini adalah Industri Medan (KIM) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei ujarnya.

Sementara itu Deputi Komersial Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas Bumi(SKK Migas) Widhyawan Prawiraatmadja membenarkan pernyataan Hendra Ia menyebut kan bahwa pembicaraan

pasokan gas dari Blok A milik Medco untuk Arun-Belawan memang sedang dilakukan.

Saat ini persetujuan pasokan untuk Arun-Belawan masih menunggu persetujuan Menteri ESDM Jero Wacik.

Gas Blok A sebenarnya dialokasikan untuk PT Pupuk Iskandar Muda (PIM). Namun hanya akan

digunakan sekitar 54 mmscfd. Sisa produksi dari Blok A tersebut rencananya akan dialirkan untuk wilayah sekitar Sumatera Utara kata Widhyawan.

Pratama Gutttara


Documents

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah ...kc.umn.ac.id/3758/6/LAMPIRAN.pdf · 41 LAMPIRAN km 3 Aktivitas komunikasi korporat..., Muh Praja Dhiparaharja, FIKOM UMN, 2015