BAB I

PENDAHULUAN

Sejalan dengan amanat Pasal 28 H, ayat (1) Perubahan UndangUndang Dasar Negara

Republik Indonesia Tabun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh

pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan negara bertanggung

jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang

layak.

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan merupakan

bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung

penyelenggaraan upaya kesehatan.Penyelenggaran pelayanan kesehatan di rumah sakit

mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga

kesehatan dengan perangkat keilmuan yang beragam, berinteraksi satu sama lain.

Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang perlu

diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu standar,

membuat semakin kompleksnya permasalahan di rumah sakit.Pada hakekatnya rumah

sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.Fungsi

dimaksud rnemiliki makna tanggung jawab yang seyogyanya merupakan tanggung jawab

pemerintah dalam meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal BAB I ayat 6 menyatakan:

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang

jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak

diperoleh setiap warga negara secara minimal. Ayat 7. Indikator SPM adalah tolok ukur

untuk prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran

sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan,

proses, hasiI dan atau manfaat pelayanan.

Pada Keputusan menteri kesehatan RI nomor 228/Menkes/SK/III/2002 tentang pedoman

penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) Rumah Sakit, juga sudah ditetapkan

1

sejelas-jelasnya mengenai SPM tersebut.Oleh sebab itu kelompok kami menulis makalah

ini sebagai bahan tinjauan untuk mengetahui lebih jelas mengenai Standar pelayanan

minimal rumah sakit.

Berbagai upaya harus dilakukan untuk mewujudkan status kesehatan masyarakat yang

optimal, salah satu diantaranya ialah menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Demi

tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan

derajat kesehatan masyarakat yang optimal maka diperlukan upaya untuk memperluas

dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan mutu yang baik

2

BAB II

LAPORAN KASUS

KELUARGA PASIEN MENUNTUT RS KARENA TIDAK PUAS ATAS

PELAYANANNYA

Di Unit UGD RS Rujukan, pada jam 01.30 dini hari, datang sebuah mobil ambulance yang

membawa seorang pasien, Ny. Murni 63 tahun yang didampingi oleh suaminya.Pasien tampak

sesak napas cukup hebat. Pasien ini adalah kiriman dari RS lain yang lebih kecil. Dari dalam

mobil ambulance keluar suami pasien yang langsung menuju ke loket pendaftaran pasien.Dalam

ruang pendaftaran terlihat ada 3 orang petugas.Seorang petugas tampak sedang sibuk

membereskan kelengkapan administrasi, kelengkapan medis, dan memasukannya ke dalam

computer. Seorang petugas lain sedang sibuk membereskan medical record pasien-pasien yang

pernah berobat ke UGD. Suami pasien sudah berdiri di loket pendaftaran sekitar 5 menit dan

belum mendapat layanan sama sekali. Ia mulai tampak resah dan tidak sabar.Sementara itu dalam

ruangan terlihat sekitar 5 orang perawat yang masing-masing sibuk dengan urusannya

sendiri.Pada akhirnya, pasien mendapat layanan di pendaftaran. Setelah ditanya tentang identitas

dan lain-lain yang diperlukan, petugas pendaftaran memanggil seorang perawat untuk mengantar

pasien ke ruang tindakan. Kondisi pasien terlihat bertambah sesak napasnya.Untuk menolong

meringankan sesak napasnya, perawat memasang oksigen pada pasien.

Di ruang tindakan, terdapat 12 bed tempat tidur dan 10 sudah terisi pasien. Terlihat ada 3 orang

dokter sibuk menulis di meja setelah memeriksa beberapa pasien yang sudah masuk ke UGD.

Pasien Ny. Murni walaupun sudah berada di Ruang Tindakan, sama sekali belum diperiksa dokter

yang bertugas di UGD, hanya oksigen yang memang sudah dipasang sejak di Ruang Pendaftaran.

Baru setelah beberapa lama, seorang dokter menghampiri Ny. Murni setelah ia selesai

memberikan instruksi terhadap pasien yang baru saja selesai di follow up. Setelah menanyakan

identitas dan keluhan utamanya, dokter melakukan pemeriksaan fisik, lalu menginstruksikan pada

perawat untuk memasang infus dekstrose 5% dengan tetesan mikrodrip. Perawat memberitahukan

bahwa pasien membawa surat rujukan dari RS yang mengirim. Rujukan itu mengatakan bahwa

pasien adalah penderita gagal ginjal yang sudah cukup parah dan pagi tadi menjalani

hemodialysis.Karena fasilitas di RS tsb kurang memadai, maka pasien dirujuk untuk penanganan

lebih lanjut. Setelah membaca surat rujukan, dokter mendatangi Ny. Murni lagi untuk diperiksa

ulang kondisi fisiknya.Pasien ternyata semakin sesak napasnya, disertai batuk batuk dan bereak

yang berwarna kemerahan. Untuk mengatasi sesak napasnya yang menurut hemat dokter

3

disebabkan karena ada edema paru, ia menginstruksikan perawat untuk memberi diuretikum pada

pasien, walaupun ia tahu pemberian diuretikum pada pasien tidak akan banyak menolong. Satu-

satunya cara menolong pasien saat itu hanyalah tindakan hemodialysis, namun malam itu masih

pukul 03.00 dini hari, unit hemodialysis belum buka, dan baru buka sekitar pukul 08.00. Pasien

lalu dipindah ke bangsal perawatan dan suami pasien minta untuk istrinya dirawat di ruang VIP

(keluarga cukup mampu). Dari sejak datang di Ruang Pendaftaran sampai pasien di bawa ke

Ruang Perawatan VIP, sudah membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Suami pasien tampak semakin

tidak sabar dan tidak puas dengan pelayanan RS tsb.

Dokter jaga di ruang VIP langsung memeriksa pasien dan menanyakan identitas, keluhan utama,

dan riwayat penyakitnya pada suami pasien yang ikut mengantar. Terjadi sedikit ketegangan

karena suami pasien dengan nada marah mengatakan kenapa dokter selalu mengulang

menanyakan hal yang sama, bukankah dokter dapat melihat dicatatan dari tempat pendaftaran dan

juga dari UGD? Bapak itu juga mengatakan bahwa istrinya adalah pasien dokter Zainal, seorang

internis dan berjanji mau memvisit istrinya di RS ini.Tolong dok, kata suaminya.Hubungi dokter

Zainal, ini nomor teleponnya (sambil memberikan nomor telepon). Degan sedikit menahan emosi,

dokter bangsal tetap ramah dan berjanji akan menghubunginya. Beberapa kali sudah dicoba,

namun dokter Zainal tidak dapat dihubungi.Sementara itu, kondisi pasien semakin parah dan

akhirnya pukul 06.15 pasien meninggal dunia. Dokter bangsal berusaha menenangkan suami

pasien dan keluarganya namun tampak jelas suami pasien marah dan tidak puas dan mengatakan

seandainya pihak RS cepat melakukan tindakan hemodialysis, maka istrinya tidak akan

meninggal.

Dua bulan setelah meninggalnya Ny. Murni, pihak RS mendapat surat panggilan dari polisi.

Ternyata suami pasien menuduh RS telah melakukan malapraktik terhadap istrinya ketika

dirawat. Untuk itu ia melalui pengacaranya, menuntut pihak RS dengan ganti rugi material dan

immaterial sebesar milyaran rupiah. Kasus ini akhirnya diselesaikan di Pengadilan melalui

mediasi.

4

BAB III

PEMBAHASAN

PERMASALAHAN

Permasalahan pada kasus ini berkaitan dengan

1. Lambatnya penanganan kasus

2. Manajamen Rumah Sakit

3. Penangan kasus tidak memperhatikan indikasi rujukan

4. Rujukan yang dilakukan

5. Kurangnya hubungan dokter dengan dokter lainnya

6. Pemahaman yang salah dari pasien

Pasien rujukan adalah yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan atau fasilitas khusus

yang tidak tersedia di RS. Pasien pindah rawat adalah pasien yang dikirim ke rumah

sakit lain karena permintaan pasien atau Keluarga, atau karena tempat rawat inap di RS

penuh

Indikasi :

1. Pengobatan atau tindakan tertentu yang diperlukan tidak bisa dilakukan di RS itu

2. Fasilitas, baik peralatan maupun tenaga professional (ahli) yang tidak dimiliki

atau peralatan yang dimiliki sedang dalam keadaan rusak

3. Ruang rawat inap penuh

4. Atas permintaan pasien dan atau  Keluarga untuk pindah rawat di rumah sakit

yang dituju

Tujuan :

1. Mengirim pasien yang dirujuk atau pindah rawat ke rumah sakit lain secara cepat,

cermat dan aman bagi pasien

2. Menjalin kerjasama yang baik dan efisien dengan rumah sakit lain

Kebijakan :

5

Pelayanan pasien rujukan ke luar RS dilakukan dalam kerjasama tim sesuai standard dan

menjaga citra RS.

Petugas :

Dokter jaga UGD

 Perawat UGD

Supir ambulance UGD

Peralatan :

Ambulance + alat penunjang hidup yang diperlukan

PROSEDUR

1. Pasien yang akan di rujuk / pindah rawat inap harus dalam keadaan stabil

2. Atas salah satu atau lebih indikasi tersebut diatas, dokter UGD yang memeriksa

mengintruksikan untuk merujuk pasien ke RS lain

3. Dokter menulis dalam buku Rekam Medik pasien bahwa pasien  dirujuk ke RS

lain disertai dengan alasan rujukan

4.  Dokter dan atau perawat memberitahu dan menjelaskan ke RS lain beserta

alasan pasien dirujuk

5.  Dokter membuat surat rujukan

6.  Lengkapi persiapan pasien untuk dipindahkan, bila perlu ambulance lengkap

dengan peralatan penunjang hidup dan peralatan lainnya, obat dan bahan yang

diperlukan sesuai kebutuhan kondisi dan kasus pasien

7. Kalau memungkinkan, dokter atau perawat dapat menghubungi dokter atau

perawat di RS rujukan melalui telepon untuk penyampaian informasi dan untuk

mempersiapkan pasien

8. Pasien gawat ( dalam keadaan stabil) harus ditemani oleh dokter dan atau perawat

yang telah menguasai dan mampu melakukan teknik-teknik life saving serta

bertanggung jawab dalam melakukan observasi dan pemantauan

kegawatdaruratan pasien sampai ke RS rujukan

9.  Petugas yang mengantar melakukan serah terima pasien kepada petugas pada RS

rujukan  

6

Konsep Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor

228/Menkes/SK/III/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah sakit, maka :

A. SECARA UMUM

1. Standar Pelayanan

Adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan

wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.Juga merupakan

spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan

Layanan Umum kepada masyarakat.

2. Rumah Sakit

Adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan

meIiputi pelayanan promotif, preventif, kurative dan rehabilitatif yang menyediakan

pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Berdasarkan gambaran di atas, dapat dikatakan bahwa pelayanan kesehatan

mempunyai ciri khas yang berbeda dengan pelayanan jasa / produk lainnya, yaitu

consumer ignorance / ketidaktahuan konsumen, supply induced demand / pengaruh

penyedia jasa kesehatan terhadap konsumen (konsumen tidak memiliki daya tawar dan

daya pilih), produk pelayanan kesehatan bukan konsep homogen, pembatasan terhadap

kompetisi, ketidakpastian tentang sakit, serta sehat sebagai hak asasi.

Subyek-subyek hukum dalam system hukum kesehatan adalah:

a. Tenaga kesehatan sarjana yaitu: dokter, dokter gigi, apoteker dan sarjana lain di bidang

kesehatan.

b. Tenaga kesehatan sarjana muda, menengah dan rendah; (1). Bidang farmasi (2).bidang

kebidanan (3). bidang perawatan (4). bidang kesehatan masyarakat, dll.

7

Salah satu penilaian dari pelayanan kesehatan dapat kita lihat dari pencatatan rekam

medis atau rekam kesehatan.Dari pencatatan rekam medis dapat mengambarkan kualitas

pelayanan kesehatan yang diberikan pada pasien, juga meyumbangkan hal penting di

bidang hukum kesehatan, Pendidikan, Penelitian dan Akriditasi Rumah Sakit.

Yang harus dicatat dalam rekam medis mencakup hal-hal seperti di bawah ini:

1. Identitas Penderita dan formulir persetujuan atau perizinan.

2. Riwayat Penyakit

3. Laporan pemeriksaan Fisik

4. Instruksi diagnostik dan terapeutik dengan tanda tangan dokter yang berwenang

5. Catatan Pengamatan atau observasi

6. Laporan tindakan dan penemuan

7. Ringkasan riwayat waktu pulang

8. Kejadian-kejadian yang menyimpang

Rekam medis mengandung dua macam informasi yaitu:

1. Informasi yang mengandung nilai kerahasiaan, yaitu merupakan catatan mengenai

Hasil pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, pengamatan mengenai penderita, mengenai

hal tersebut ada kewajiban simpan rahasia kedokteran.

2. Informasi yang tidak mengandung nilai kerahasiaan Suatu hal yang harus diingat

bahwa berkas catatan medik asli tetap harus disimpan di rumah sakit dan tidak boleh

diserahkan pada pasien, pengacara atau siapapun. Berkas catatan medik tersebut

merupakan bukti penting bagi rumah sakit apabila kelak timbul suatu perkara, karena

memuat catatan penting tentang apa yang telah dikerjakan dirumah sakit. Catatan

medik harus disimpan selama jangka waktu tertentu untuk dokumentasi pasien.5

Untuk suatu rumah sakit rekam medis adalah penting dalam mengadakan evaluasi

Pelayanan kesehatan, peningkatan efisiensi kerja melalui penurunan mortalitas,

morbiditas dan perawatan penderita yang lebih sempurna. Pengisian rekam medis serta

penyelesaiannya adalah tanggung jawab penuh dokter yang merawat pasien tersebut,

Catatan itu harus ditulis dengan cermat,

singkat dan jelas. Dalam menciptakan rekam medis yang baik diperlukan adanya kerja

8

sama dan usaha-usaha yang bersifat koordinatif antara berbagai pihak yang samasama

melayani perawatan dan pengobatan terhadap penderita.6

Dalam hal ini, pasien sebenarnya merupkan faktor liveware.Pasien harus dipandang

sebagai subyek yang memiliki pengaruh besar atas hasil akhir layanan bukan sekedar

obyek.Hak-hak pasien harus dipenuhi mengingat kepuasan pasien menjadi salah satu

barometer mutu layanan sedangkan ketidakpuasan pasien dapat menjadi pangkal tuntutan

hukum.

Merupakan variabel ukuran atau tolok ukur yang dapat menunjukkan indikasiindikasi

terjadinya perubahan tertentu. Untuk mengukur kinerja rumah sakit ada beberapa

indikator, yaitu:

a. Input, yang dapat mengukur pada bahan alat sistem prosedur atau orang

yang memberikan pelayanan misalnya jumlah dokter, kelengkapan alat,

prosedur tetap dan lain-lain.

b. Proses, yang dapat mengukur perubahan pada saat pelayanan yang

misalnya kecepatan pelayanan, pelayanan dengan ramah dan lain-lain.

c. Output, yang dapat menjadi tolak ukur pada hasil yang dicapai, misalnya

jumlah yang dilayani, jumlah pasien yang dioperasi, kebersihan ruangan.

d. Outcome, yang menjadi tolok ukur dan merupakan dampak dari hasil

pelayanan sebagai misalnya keluhan pasien yang merasa tidak puas terhadap

pelayanan dan lain-lain.

e. Benefit, adalah tolok ukur dari keuntungan yang diperoleh pihak rumah

sakit maupun penerima pelayanan atau pasien yang misal biaya pelayanan yang

lebih murah, peningkatan pendapatan rumah sakit.

f. Impact, adalah tolok ukur dampak pada lingkungan atau masyarakat luas

misalnya angka kematian ibu yang menurun, meningkatnya derajat kesehatan

masyarakat, meningkatnya kesejahteraan karyawan.

PENGHITUNGAN EFISIENSI

Indikator penilaian efisiensi pelayanan adalah:

- Bed occupancy rate.

- Bed turn over.

9

- Length of stay.

- Turn over interval.

Bed occupancy rate (BOR) atau Pemakaian Tempat Tidur dipegunakan untuk

melihat berapa banyak tempat tidur di rumah sakit yang digunakan pasien

dalam suatu masa.

Jumlah hari perawatan

BOR = ————————————– x 100%

Jumlah TT x hari perawatan

Presentase ini menunjukkan sampai berapa jauh pemakaian tempat tidur yang

tersedia di rumah sakit dalam jangka waktu tertentu. Bila nilai ini mendekati 100

berarti ideal tetapi bila BOR Rumah Sakit 60-80% sudah bias dikatakan ideal.

BOR antara rumah sakit yang berbeda tidak bisa dibandingkan oleh karena

adanya perbedaan fasilitas rumah sakit, tindakan medik, perbedaan teknologi

intervensi. Semua per bedaan tadi disebut sebagai “case mix”.

Turn over internal (TOI), waktu rata-rata suatu tempat tidur kosong atau waktu

antara satu tempat tidur ditinggalkan oleh pasien sampai ditempati lagi oleh

pasien lain.

(Jumlah TT x 365) – hari perawatan

TOI = ——————————————– x 100%

Jumlah semua pasien keluar hidup + mati

TOI diusahakan lebih kecil daripada 5 hari.

Bed turn over (BTO), berapa kali satu tempat tidur ditempati pasien dalam satu

tahun. Usahakan BTO lebih besar dari 40.

Length of stay yang baik 5-13 hari atau maksimum 12 hari, 6-10 hari.

10

Infant mortality rate (angka kematian bayi). Standar 20%

Jumlah kematian bayi yang lahir di RS

IMR = ————————————————- x 100%

Jumlah bayi yang lahir di RS dalam waktu tertentu

Maternal Mortality Rate (MMR) atau angka kematian ibu melahirkan. Standard

0,25% atau antara 0,1-0,2%

Jumlah pasien obstetri yang meninggal

MMR = —————————————————— x 100%

Jumlah pasien obstetri dalam jangka waktu tertentu

Fetal Death Rate (FDR) atau angka bayi lahir mati. Standar 2%.

Jumlah kematian bayi dengan umur kandungan 20 minggu

FDR = ————————————————————- x 100%

Jumlah semua kelahiran dalam jangka waktu tertentu

Post Operative Death Rate (FODR) atau angka kematian pasca bedah. Standar

1%.

Jumlah kematian setelah operasi dalam satu periode

FODR = —————————————————— x 100%

Jumlah pasien yang dioperasi dalam periode yang sama

Angka kematian sectio caesaria. Standar 5%.

INDIKATOR PENILAIAN

Untuk menilai pemanfaatan tenaga dipergunakan indikator:

* - Rasio kunjungan dengan jumlah tenaga perawat jalan.

11

* - Rasio jumlah hari perawatan dengan jumlah tenaga perawat inap.

* - Rasio jumlah paisien intensif dengan jumlah tenaga perawat yangmelayani.

* - Rasio persalinan dengan tenaga bidan yang melayani.

Indikator untuk penilaian cakupan pelayanan adalah:

* - Rata-rata kunjungan per hari

* - Rata-rata kunjungan baru per hari

* - Rasio kunjungan baru dengan total kunjungan

* - Jumlah rata-rata pasien ugd per hari

* - Rata-rata pasien intensif per hari

* - Rata-rata pasien intensif perhari

* - Rata-rata pemeriksaan radiologi per hari

* - Prosentase r/ yang dilayani terhadap r/ rumah sakit

* - Prosentase item obat dalam formularium

* - Jumlah pelayanan ambulans

* - Rasio banyaknya cucian dengan pasien rawat inap

* - Prosentase penyediaan makanan khusus

* - Rasio pasien rawat jalan terhadap jumlah penduduk dalam, catchment area

* - Admission use rate

* - Hospitalization rate

Mutu pelayanan ditinjau dari CDR & NDR

1. Angka Kematian Kasar/CDR (%) = <45%

2. Angka Kematian Netto/NDR (%) = <25%

Harapan pasien dan kewajiban pihak sarana pelayanan kesehatan dalam memenuhi

harapan tersebut adalah :

• Reliability (kehandalan) : pemberian pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan

memuaskan

• Responsiveness (daya tanggap) : membantu dan memberikan pelayanan dengan tanggap

tanpa membedakan unsur SARA (Suku, Agama, Ras, Golongan) pasien

12

•Assurance (jaminan) : jaminan keamanan, keselamatan, kenyamanan

•Emphaty (empati) : komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan

konsumen / pasien

Sedangkan kewajiban pihak sarana kesehatan yaitu antara lain :

• Memberikan pelayanan kepada pasien tanpa membedakan suku, ras, agama, seks, dan

status sosial pasien

• Merawat pasien sebaik-baiknya, menjaga mutu perawatan dengan tidak membedakan

kelas perawatan

• Memberikan pertolongan pengobatan di UGD tanpa meminta jaminan materi terlebih

dahulu

• Merujuk pasien kepada rumah sakit lain apabila tidak memiliki sarana, prasarana,

peralatan, dan tenaga yang diperlukan

• Membuat rekam medis pasien rawat jalan dan inap

HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN UU NO. 23 /

1992 TENTANG KESEHATAN

· Informasi

· Memberikan persetujuan

· Rahasia kedokteran

· Pendapat kedua (second opinion)

KEWAJIBAN RUMAH SAKIT

Mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien

HAK

Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya

KEWAJIBAN KONSUMEN

· Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur

· Beritikad baik

· Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati

13

· Mengikuti upaya penyelesaian hukun sengketa perlindungan konsumen secara patut.

UU No. 8 / 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mempunyai 2 sasaran pokok,

yaitu :

1. Memberdayakan konsumen dalam hubungannya dengan pelaku usaha (publik atau

privat) barang dan atau jasa;

2. Mengembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab

Untuk mengetahui, apakah profesi pemberi pelayanan kesehatan (dokter) merupakan

pelaku usaha atau bukan maka kita harus melihat UU No. 2 / 1992 tentang Kesehatan,

Black Law Dictionary, dan WTO / GATS bidang kesehatan.

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan

serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan

yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan.

(UU No.23/1992 tentang Kesehatan). Sedangkan dalam Black Law Dictionary

dinyatakan : Business (kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi) meliputi:

employment, occupation, PROFESSION, or commercial activity engaged in / or gain or

livelihood (segala kegiatan untuk mendapatkan keuntungan / mata pencaharian).

Selain itu, posisi bidang kesehatan menurut WTO / GATS menyatakan antara lain bahwa

profesi dokter dan dokter gigi saat ini termasuk dalam sector jasa bisnis, seperti tampak

berikut :

SEKTOR KESEHATAN :

· HOSPITAL SERVICES

· OTHER HUMAN HEALTH SERVICES

· SOCIAL SERVICES

· OTHER

SEKTOR JASA BISNIS :

A. PROFESIONAL SERVICES:

14

B. MEDICAL AND DENTAL SERVICES

C. PHYSIOTHERAPIST D.NURSE AND MIDWIFE

Selain itu, dengan adanya Keputusan Menteri Kesehatan RI No.

756/MENKES/SK/VI/2004 tentang Persiapan Liberalisasi Perdagangan dan Jasa di

Bidang Kesehatan, berarti UU No. 8 / 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga dapat

diberlakukan pada bidang kesehatan

Dengan berlakunya UUPK diharapkan posisi konsumen sejajar dengan pelaku usaha,

dengan demikian anggapan bahwa konsumen merupakan raja tidak berlaku lagi

mengingat antara konsumen dan pelaku usaha tidak hanya mempunyai hak namun juga

kewajiban, sebagai berikut :

HAK KONSUMEN KESEHATAN

BERDASARKAN UU NO.8 / 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

· Kenyamanan, keamanan, dan keselamatan · Memilih · nformasi yang benar, jelas, dan

jujur

· Didengar pendapat dan keluhannya

· Mendapatkan advokasi, pendidikan & perlindungan konsumen

· Dilayani secara benar, jujur, tidak diskriminatif

· Memperoleh kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian

STANDAR KOMPETENSI DOKTER

A. Area Kompetensi

1) Komunikasi efektif

2) Keterampilan Klinis

3) Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran

4) Pengelolaan Masalah Kesehatan

5) Pengelolaan Informasi

6) Mawas Diri dan Pengembangan Diri

7) Etika, Moral, Medikolegal dan Profesionalisme serta Keselamatan Pasien

B. Komponen Kompetensi

15

Area Komunikasi Efektif

1) Berkomunikasi dengan pasien serta anggota keluarganya

2) Berkomunikasi dengan sejawat

3) Berkomunikasi dengan masyarakat

4) Berkomunikasi dengan profesi lain

Area Keterampilan Klinis

1) Memperoleh dan mencatatin formasi yang akurat serta penting tentang pasien dan

keluarganya

2) Melakukan prosedur klinik dan laboratorium

3) Melakukan prosedur kedaruratan klinis

Area Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran

1) Menerapkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip ilmu biomedik, klinik, perilaku, dan ilmu

kesehatan masyarakat sesuai dengan pelayanan kesehatan tingkat primer

2) Merangkum dari interpretasi anamnesis, pemeriksaan fisik, uji laboratorium dan prosedur

yang sesuai

3) Menentukan efektivitas suatu tindakan

Area Pengelolaan Masalah Kesehatan

1) Mengelola penyakit, keadaan sakit dan masalah pasien sebagai individu yang utuh, bagian

dari keluarga dan masyarakat

2) Melakukan Pencegahan Penyakit dan Keadaan Sakit

3) Melaksanakan pendidikan kesehatan dalam rangka promosi kesehatan dan pencegahan

penyakit

4) Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan

5) Mengelola sumber daya manusia serta sarana dan prasarana secara efektif dan efisien dalam

pelayanan kesehatan primer dengan pendekatan kedokteran keluarga

Area Pengelolaan Informasi

1) Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu penegakan diagnosis,

pemberian terapi, tindakan pencegahan dan promosi kesehatan, serta penjagaan, dan

pemantauan status kesehatan pasien

16

2) Memahami manfaat dan keterbatasan teknologi informasi

3) Memanfaatkan informasi kesehatan

Area Mawas Diri dan Pengembangan Diri

1) Menerapkan mawas diri

2) Mempraktikkan belajar sepanjang hayat

3) Mengembangkan pengetahuan baru

Area Etika, Moral, Medikolegal dan Profesionalisme serta Keselamatan Pasien

1) Memiliki Sikap professional

2) Berperilaku professional dalam bekerjasama

3) Sebagai anggota Tim Pelayanan Kesehatan yang profesional

4) Melakukan praktik kedokteran dalam masyarakat multikultural di Indonesia

5) Memenuhi aspek medikolegal dalam praktik kedokteran

6) Menerapkan keselamatan pasien dalam praktik kedokteran 8

MALPRAKTIK DOKTER

Belum adanya Peraturan Pemerintah tentang Standar Profesi yang menyebabkan

terjadinya hal ini. Maka dari itu untuk menentukan seorang dokter melakukan malpraktik

hal itu dapat dilihat berdasarkan

Leenen, yaitu : berbuat secara teliti / seksama dikaitkan dengan culpa / kelalaian, sesuai

ukuran ilmu medik, kemampuan rata-rata dibanding kategori keahlian medik yang sama,

situasi Dan kondisi yang sama, sarana upaya yang sebanding / proporsional (asas

proporsionalitas) dengan tujuan kongkret tindakan / perbuatan medik tersebut. Menurut

Leenen, Dokter yang tidak memenuhi unsur standar profesi kedokteran berarti melakukan

suatu kesalahan profesi (malapraktik).

Tindakan dari tenaga kesehatan yang salah dalam rangka pelaksanaan profesi di bidang

kedokteran disebut malpraktik medik (Medical Malpractice).Malpraktik dibedakan

menjadi kesalahan dari sudut pandang etika yang disebut dengan ethical malpractice dan

malpraktik dari sudut pandang hukum yang disebut legal malpractice.Legal malpractice

masih dibagi lagi menjadi malpraktik pidana (criminal malpractice), malpraktik perdata

(civil malpractice) dan malpraktik administrasi (administrative malpractice).

17

Disebut malpraktik perdata jika dokter tidak melaksanakan kewajibannya (ingkar janji)

yaitu tidak memberikan prestasinya sebagaimana yang disepakati.

Ada 4 elemen yang harus ditetapkan untuk membuktikan bahwa malpraktik atau

kelalaian telah terjadi :

1. Duty atau kewajiban : Kewajiban bisa berdasarkan perjanjian atau menurut undang-

undang. Kewajiban dokter untuk bekerja berdasarkan standard profesi.Kewajiban dokter

pula untuk memperoleh “informed consent”, dalam arti wajib memberikan informasi

yang cukup dan mengerti sebelum mengambil tindakannya.

2. Dereliction of that duty (penyimpangan kewajiban) : Mengabaikan, menelantarkan

kewajiban sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian kepada pasien. Istilah lainnya

adalah “breach of duty” atau “wanprestasi”.Wanprestasi mengandung arti tidak

memenuhinya standard profesi.Penentuan adanya penyimpangan dari standard profesi

medik adalah sesuatu yang harus didasarkan atas fakta-fakta secara kasusistik yang harus

dipertimbangkan oleh para ahli dan saksi ahli.

3. Damage : Kerugian yang diderita pasien itu harus berwujud dalam bentuk fisik,

finansial, emosional atau berbagai dalam kategori lainnya.

4. Direct causal relationship : Harus ada kaitan kausal antara tindakan yang dilakukan dan

kerugian yang diderita.

Pembuktian adanya malpraktik pada gugatan penggantian kerugian akibat kelalaian

meliputi :

a. Adanya suatu kewajiban bagi dokter terhadap pasien

b. Dokter telah melanggar standar pelayanan medik yanglazim dipergunakan

c. Penggugat telah menderita kerugian yang dapatdimintakan ganti ruginya

d. Secara factual kerugian itu disebabkan oleh tindakandibawah standar.

Dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan istilah malpraktik.Peraturan

perundang-undangan lebih berkaitan dengan pelanggaran hak dan kewajiban didalam

hubungan pelayanan kesehatan beserta ancaman sanksi hukumnya. Hak dan kewajiban

diatur didalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 36

18

Tahun 2009 tentang Kesehatan,Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran dan Undang-Undang Rumah Sakit No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

TANGGUNG JAWAB MALAPRAKTIK DOKTER SECARA PIDANA

Bila terbukti malapraktik, seorang dokter antara lain dapat dikenakan pasal 359, 360, dan

361 KUHP bila malpraktik itu dilakukan dengan sangat tidak berhati-hati (culpa lata),

kesalahan serius, sembrono

TIGA TINGKATAN CULPA

1. Culpa lata : sangat tidak berhati-hati (culpa lata), kesalahan serius, sembrono (gross

fault or neglect)

2. Culpa levis : kesalahan biasa (ordinary fault or neglect)

3. Culpa levissima : kesalahan ringan (slight fault or neglect)

Culpa lata tidak berlaku dalam hukum perdata. Culpa levis dan Culpa levissima yang

tidak dapat dikenakan hukum pidana dapat ditampung dalam hukum Perdata dan hk.

Disiplin tenaga Kesehatan (di Indonesia blm ada)

Secara yuridis semua kasus tersebut dapat diajukan ke pengadilan pidana maupun perdata

sebagai malpraktik untuk dilakukan pembuktian berdasarkan standar profesi kedokteran

dan informed consent. Bila dokter terbukti tidak menyimpang dari standar profesi

kedokteran dan sudah memenuhi informed consent maka ia tidak dipidana atau

diputuskan bebas membayar kerugian.

SARAN BAGI PENANGGULANGAN MALAPRAKTIK MEDIK

Adanya Komite Medik / Malpractice Review Committee yang independen (tidak

dibawah Direktur) pada setiap RS yang bertugas membahas keadaan RS secara periodik

tentang kesalahan tenaga kesehatan personil RS tersebut.Di masa mendatang, audit medik

hendaknya diatur dengan peraturan perundang-undangan dan dapat dilakukan pula

terhadap praktik dokter pribadi.

• Pertanggungjawaban terpusat pada RS baik pemerintah maupun swasta (central

responsibility). Dengan demikian, bila pasien tidak puas atas sikap RS maka dapat

menuntut dan menggugat RS. Pimpinan RS yang akan menetapkan siapa yang bersalah

19

dan melakukan “hak Regres” (hak menuntut orang yang bersalah dalam kenyataan).

Untuk itu RS dapat mengasuransikan diri dengan batas kerugian sebagai akibat gugatan

pasien.

• Terpenuhinya jaminan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan, terutama bagi pasien

• informasi yang benar, jelas, dan jujur agar tidak terjadi mis interpretasi antara tenaga

kesehatan dengan pasien / keluarganya.

Namun demikian, untuk melaksanakan hal-hal sebagaimana tercantum dalam saran

tersebut masih ada kendala, terutama dalam hal pembuktian ada / tidaknya perbuatan

malapraktik. selama ini pembuktian benar / salahnya suatu kasus dugaan malpraktik

secara hukum sulit karena belum ada Peraturan Pemerintah (PP) tentang Standar Profesi,

sehingga hakim cenderung berpatokan pada hukum acara konvensional, sedangkan

dokter merasa sebagai seorang profesional yang tidak mau disamakan dengan hukuman

bagi pelaku kriminal biasa, misalnya : pencurian.

Dalam hal ini, diperlukan keseriusan pihak pemerintah, khususnya Departemen

Kesehatan untuk segera membuat Peraturan Pemerintah (PP) dari UU No. 23 / 1992

tentang Kesehatan, terutama PP tentang Standar Profesi. Hal ini mengingat hingga saat

ini, dari 29 PP UU No. 23/1992 yang seharusnya ada, baru 6 (enam) PP yang telah

dibuat. Sedangkan UU Praktik Kedokteran yang belum lama ini disahkan cenderung

hanya mengakomodir kepentingan dokter, sehingga perlu diadakan judicial review.

Dari aspek hukum hubungan dokter dengan pasien merupakan hubungan antara subjek

hukum dengan subjek hukum yang diatur dalam kaidah-kaidah hukum perdata yang pada

dasarnya dilakukan berdasarkan pada kesepakatan bersama, maka dalam hubungan ini

terdapat hak dan kewajiban yang timbal batik sifatnya, hak dokter menjadi kewajiban

pasien, hak pasien menjadi kewajiban dokter.bagaimana dikatakan dokter melakukan

malpraktek.

Acuan penetuan malpraktek dilakukan berdasarkan ketentuan (asas-asas) hukum

perjanjian menurut KUH Perdata dianut dan diterapkan dalam hubungan antara dokter

dengan pasien.1

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan asas-asas

hukum dan sistematika hukum, yaitu untuk mengetahui asas-asas yang berlaku dan

20

mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok dalam hukum tentang

subjek hukum, hak dan kewajiban hukum dan hubungan hukum dokter dengan pasien.

Dan penelitian ini diperoleh kesimpulan, bahwa hubungan dokter / rumah sakit dengan

pasien maupun kewajiban dokter akibat dari suatu malpraktek kedokteran ternyata

Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang kesehatan merujuk kepada ketentuan/asas

yang terdapat dalam KUH Perdata seperti asas konsensualisme yang terkandung dalam

pasal 1320 yuncto pasal 1338,1365,1366,1367 serta pasal-pasal lainnya dari KUH

Perdata tersebut.

Berdasarkan itu maka dapat disarankan beberapa hal, yaitu asas konsensualisme tersebut

perlu dipertahankan mengingat hubungan antara dokter dengan pasien lebih bersifat

pribadi.Demikian juga unsur-unsur malpraktek kedokteran merupakan kesimpulan dari

beberapa ketentuan perundang-undangan dan pendapat sarjana, hal semacam ini tentu

kurang menguntungkan bagi pasien terutama dokter dalam menjalankan profesinya.

Karena itu perlu adanya suatu undang-undang yang mengatur tentang medical practice,

sehingga dokter dapat mengetahui dengan mudah apa yang boleh dan apa yang tidak

boleh dilakukan dalam menjalankan profesinya terutama terhadap pasien. 3

Upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kelalaian dalam menjalankan profesi ialah:

1. Meningkatkan kemampuan profesi para dokter untuk mengikuti kemajuan ilmu

kedokteran atau menyegarkan kembali ilmunya, sehingga dapat melakukan pelayanan

medis secara profesional.Dalam program ini perlu diingatkan tentang kode etik dan

kemampuan melakukan konseling dengan baik.

2. Pengetahuan pengawasan perilaku etis. Upaya ini akan mendorong dokter untuk

senantiasa bersikap hati-hati. Dengan berusaha berperilaku etis, sehingga semakin jauh

dari tindakan melanggar hukum.

3. Penyusunan protokol pelayanan kesehatan, misalnya petunjuk tentang “informed

consent”. Protokol ini dapat dijadikan pegangan bilamana dokter dituduh telah

melakukan kelalaian.Selama dokter bertindak sesuai dengan protokol tersebut, dia

dapat terlindung dari tuduhan malpraktek.

Beberapa contoh malpraktek di bidang hukum pidana:

1. Menipu Pasien

21

2. Membuat surat keterangan palsu

3. Melakukan pelanggaran kesopanan

4. Melakukan pengguguran tanpaindikasi medis

5. Melakukan kealpaan sehingga mengakibatkan kematian atau lukaluka

6. Membocorkan rahasia kedokteran yang diadukan oleh pasien

7. Kesengajaan membiarkan pasien tidak tertolong

8. Tidak memberikan pertolongan pada orang yang berada dalam keadaan bahaya maut

9. Memberikan atau menjual obat palsu

10. Euthanasia

SENGKETA MEDIK

Pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan mempunyai hak dan kewajiban seperti

halnya dengan dokter dan rumah sakit.Dalam hubungan tersebut hak dan kewajiban

mereka tidak selalu selaras dalam pelaksanaannya karena adanya permasalahan yang

muncul dalam hubungan tersebut.Hal tersebut berpotensi menjadi sengketa antara pasien

dengan dokter dan/atau rumah sakit.

Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyebabkan

perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan atau dapat diartikan sebagai pertikaian

atau perselisihan.Jadi sengketa adalah perbedaan pendapat yang telah mencapai eskalasi

tertentu atau mengemuka. Pemicu terjadinya sengketa adalah kesalahpahaman, perbedaan

pendapat, ketidakjelasan pengaturan, ketidakpuasan, ketersinggungan, kecurigaan,

tindakan yang tidak patut, curang atau tidak jujur, kesewenang-wenangan atau

ketidakadilan dan terjadinya keadaan yang tidak terduga Dengan demikian dapat

disimpulkan sengketa medik merupakan pertentangan antara pasien dengan dokter

dan/atau rumah sakit.

Sengketa medik dapat berupa pelanggaran Kode Etik Kedokteran, Pelanggaran hukum

orang lain (Perdata) maupun pelanggaran kepentingan masyarakat (Pidana). Sengketa

Medik dapat berwujud pengaduan dapat disertai atau tanpa malpraktik. Berdasarkan UU

No.29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran disebutkan bahwa proses penegakan

hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang di bidang kesehatan dilaksanakan

melalui pendekatan yang selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat profesi tenaga

22

kesehatan, asas praduga tidak bersalah, hubungan dokter dan tenaga kesehatan lain

dengan pasien sebagai hubungan kepercayaan harus sama-sama diindungi kepentingan

hukumnya, tidak meresahkan tenaga kesehatan dan tidak mengganggu pemberian

pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Maka ketika suatu lembaga penyelesaian

sengketa medik menangani suatu kasus, maka lembaga tersebut harus bersifat netral tidak

berat sebelah dan harus mementingkan kepentingan keduanya.

Pada UU No.29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran juga disebutkan bahwa untuk

memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan,

dokter, dan dokter gigi, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan praktek

kedokteran, maka setiap masyarakat baik sebagai pasien atau sebagai tenaga medis semua

mendapatkan perlindungan hukum jika diperlukan.

Penanganan sengketa termasuk sengketa medik antara satu pihak dengan pihak lainnya

karena adanya pelanggaran hak dan kewajiban, dapat melalui dua jalur yaitu litigasi

(pengadilan) dan non litigasi/konsensual/non ajudikasi.

Salah satu bentuk upaya penyelesaian sengketa adalah melalui mediasi yang merupakan

bagian dari proses alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi memiliki keuntungan

menghasilkan kesepakatan win-win solution, membiarkan para pihak untuk mampu

secara bebas menentukan kesepakatan dan tetap terjaganya hubungan baik antar pihak

yang bersengketa perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu

oleh mediator.Mediasi itu sendiri dapat dilakukan melalui jalur pengadilan maupun di

luar pengadilan dengan menggunakan mediator yang telah mempunyai sertifikat

mediator. Pengertian Mediator sendiri adalah pihak netral yang membantu para pihak

dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa

tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Tahapan Proses Mediasi

Ada dua belas langkah agar proses mediasi berhasil dengan baik yaitu:

1) Menjalin hubungan dengan para pihak yang bersengketa

2) Memilih strategi untuk membimbing proses mediasi

3) Mengumpulkan dan menganalisis informasi latar belakang sengketa

23

4) Menyusun rencana mediasi

5) Membangun kepercayaan dan kerja sama di antara para pihak

6) Memulai sidang mediasi

7) Merumuskan masalah dan menyusun agenda

8) Mengungkapkan kepentingan yang tersembunyi

9) Membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa

10) Menganalisis pilihan penyelesaian sengketa

11) Proses tawar menawar akhir

12) Mencapai kesepakatan formal

Ada dua jenis perundingan dalam proses mediasi yaitu positional based bargaining dan

interest best based bar- gaining. Positional based bargaining selalu dimulai dengan

solusi. Para pihak saling mengusulkan solusi dan saling tawar menawar sampai mereka

menemukan satu titik yang dapat diterima bagi keduanya.Sementara itu perundingan

berdasarkan kepentingan dimulai dengan mengembangkan dan menjaga hubungan. Para

pihak mendidik satu sama lain akan kebutuhan mereka dan bersama-sama menyelesaikan

persoalan itu para perunding adalah pemecah masalah. Tujuannya untuk mencapai

kesepakatan yang mencerminkan kebutuhan/ kepentingan para pihak, memisahkan antara

orang dengan masalah, lunak terhadap orang dan keras kepada masalah, kepercayaan

dibangun atas dasar situasi dan kondisi, fokus pada kepentingan dan bukan pada posisi,

mencegah/ menghindari dari bottom line, membuat pilihan semaksimal mungkin,

mendiskusikan pilihan secara intensif, kesepakatan mengacu pada keinginan bersama,

menggunakan argumentasi dan alasan serta terbuka terhadap alasan perunding lawan.

Melalui mediasi akan tercipta win-win solution, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang

menang sehingga hubungan dokter dan pasien tetap harmonis.7

HUMAN FAILURE

Secara umum HFACS (Human Factor Analysis and Classification System)

mengklasifikasikan tindakan tidak aman (unsafe acts) menjadi kesalahan (errors) dan

pelanggaran (violations).Kesalahan adalah representasi dari suatu aktifitas mental dan

fisik seseorang yang gagal mencapai sesuatu yang diinginkan. Pelanggaran di sisi lain

24

mengacu pada niat untuk mengabaikan petunjuk atau aturan yang telah ditetapkan untuk

melakukan suatu tugas tertentu.

Kesalahan manusia yang paling dasar dapat dibagi menjad tiga, yaitu kesalahan

memutuskan (decision error), kesalahan sebab kemampuan (skill-based error), dan

kesalahan persepsi (perceptual error).Sedangkan pelanggaran terdiri atas routine

violations dan exceptional violation.

Menurut Rasmussen, ada tiga jenjang kategori kesalahan yang dapat terjadi pada

manusia, yaitu:

1. Salah sebab kemampuan (skill-based error)Adalah suatu kesalahan manusia yang

disebabkan oleh karena ketidakmampuan seseorang secara fisik atau tidak memiliki

keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu tugas tertentu. Seseorang bisa

saja tahu apa yang seharusnya dilakukan tetapi ia tidak mempunyai kemampuan untuk

melakukannya.

2. Salah sebab aturan (rule-based error)Adalah suatu kesalahan manusia karena tidak

melakukan aktifitas yang seharusnya dilakukan atau melakukan aktivitas yang tidak

sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan.

3. Salah sebab pengetahuan (knowledge-based error)Adalah kesalahan manusia yang

disebabkan karena tidak memiliki pengetahuan yang dibutuhkan untuk memahami

situasi dan membuat keputusan untuk bertindak atau melakukan suatu aktifitas.

Menurut Reason, kesalahan manusia (human error) dapat dikategorikan menjadi sebagai

berikut:

1. Mistakes

Kesalahan ini disebabkan oleh kegagalan atau tidak lengkapnya proses penilaian atau

proses menyimpulkan suatu pilihan sasaran atau merinci cara mencapai sesuatu, terlepas

dari apakah tindakan yang dilakukan itu sesuai atau tidak dengan kerangka keputusan

yang telah direncanakan.

2. Lapse

Adalah kesalahan dalam mengingat dan tidak selalu harus tampil dalam perilaku aktual

25

dan kadang kala hanya dirasakan oleh pribadi yang bersangkutan.

3. Slips

Adalah kesalahan akibat penerapan yang tidak sesuai dengan rencana yang telah

ditentukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, terlepas dari apakah rencana tersebut

benar atau tidak.

.

26

BAB IV

KESIMPULAN

Kematian Ny Murni belum dapat kita simpulkan sebagai malpraktik. Berbagai faktor

perlu kita pertimbangkan seperti progesivitas / penyakit (sebelum dirujuk) ataupun

keadaan pasien yang sudah memburuk pada saat pasien dirujuk. Dan teknik rujukan yang

dilakukan oleh rumah sakit sebelumnya tidak memenuhi standart yang ada. Dokter UGD

telah menjalankan kompetensinya untuk memberikan pertolongan awal pada keadaan

darurat walaupun terkesan lambat,hal ini tidak dapat diputuskan mengingat pasien UGD

lainnya yang belum diketahui kondisinya.

Yang perlu dibenahi adalah sistem manajemen pada RS :

- Manajemen Waktu Pelayanan Awal maupun saat Penanganan Pasien : harus lebih

efektif dan efisien terutama dalam keadaan gawat darurat

- Sistem Komunikasi Pelayan Kesehatan : antar dokter-dokter, dokter-suster serta

petugas RS lain mengenai penyampaian informasi (identitas, keterangan medik pasien,

rujukan)

- Sistem Rujukan : bukan hanya melalui surat medik semata tapi juga komunikasi

antar telepon serta saat melakukan rujukan pada saat pasien dalam keadaan gawat

seharusnya pasien didampingi oleh tenaga medis yang dapat membantu life support

pasien.

- Kompetensi dokter jaga: Serta diperlukan pengetahuan atau knowledge yang lebih

kepada para dokter terutama dokter jaga / UGD yang bisa didapatkan melalui seminar, dll

sehingga pelayanan kesehatan (terutama penanganan awal pada pasien gawat darurat)

dapat dilakukan dengan baik.

27

BAB V

DAFTAR PUSTAKA

1. Soekanto. S., dan Mohammad K., 1983. Aspek Hukum dan Etika Kedokteran

diIndonesia, Grafiti Press, Jakarta.

2. Thamrin,Tarigan : Tanggung Jawab Dokter Dalam Malpraktek Kedokteran

Menurut Hukum Perdata, 2004

3. Gunawan., 1991. Memahami Etika Kedokteran, Kanisius, Yogyakarta.

4. Jacob. T., 1990. Profesionalisme dan Kemanusiaan dalam Pelayanan Kesehatan,

Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

5. Leibo. J., 1986. Bunga Rampai Hukum dan Profesi Kedokteran dalam

Masyarakat,Liberty. Yogyakarta.

6. Konsil Kedokteran Indonesia. 2006. KOMUNIKASI EFEKTIF DOKTER-PASIEN.

Jakarta

7. Afandi, D., 2009, Mediasi : Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis, Majalah Kedokteran

Indonesia, volume : 59, No. 5, Mei 2009.

8. Departemen Kesehatan (2004). Sistem Kesehatan Nasional. Jakarta: Departemen Kesehatan

28