KOPERASI

I. PENGERTIAN KOPERASI

Secara harfiah, koperasi yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu Coperation,

terdiri dari dua suku kata :

- Co yang berarti bersama

- Operation = bekerja

Secara umum, koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara

sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi

mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis.

Pokok Pikiran mengenai Pengertian Koperasi :

1. Merupakan perkumpulan orang orang termasuk badan hukum yang mempunyai

kepentingan dan tujuan yang sama.

2. Menggabungkan diri secara sukarela menjadi anggota dan mempunyai hak dan

kewajiban yang sama sebagai pencerminan demokrasi dalam ekonomi.

3. Kerugian dan keuntungan ditanggung dan dinikmati bersama secara adil.

4. Pengawasan dilakukan oleh anggota.

5. Mempunyai sifat saling tolong menolong.

6. Membayar sejumlah uang sebagai simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai

syarat menjadi anggota.

UU No. 25 Tahun 1992 (Perkoperasian Indonesia)

Menurut pasal 1 UU No.25 Tahun 1992, yang dimaksud dengan Koperasi di

Indonesia adalah Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum

koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus

sebagai gerakan ekonomi rakyat yang beradasarkan atas dasar asas kekeluargaan.

II. KARAKTERISTIK KOPERASI

Berbeda dengan badan usaha komersial pada umumnya, koperasi memiliki

karakteristik tersendiri ,yaitu :

1. Koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya satu

kepentingan ekonomi yang sama.

2. Koperasi didirikan dan dikembangkan berdasarkan nilai-nilai percaya diri

untuk menolong serta bertanggung jawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan,

keadilan, persamaan, dan demokrasi.

3. Koperasi didirikan, dimodali,dibiayai, dan diawasi, serta dimanfaatkan sendiri

oleh anggota.

4. Tugas pokok badn usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi

anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota.

5. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya,

maka kelebihan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat yang bukan anggota koperasi.

III. PRINSIP KOPERASI

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1 UU No. 25 tahun 1992,

Koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Keanggotaanya sukarela dan terbuka.

yaitu keanggotaanya bersifat sukarela terbuka bagi semua orang yang bersedia

mengunakan jasa jasanya, dan bersedia menerima tanggung jawab

keanggotaan tanpa membedakan gender.

2. Pengawasan dan pengelolaan dilakukan secara demokratis.

Anggota yang secara aktif menetapkan kebijakan dan membuat keputusan.

Laki laki dan perempuan yang dipilih sebagai pengurus atau pengawas

bertanggung jawab kepada rapat anggota. Dalam koperasi primer, anggota

memiliki hak suara yang sama (satu anggota satu suara). Pada tingkatan lain

koperasi juga dikelola secara demokratis.

3. Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan

besarnya masing-masing anggota.

SHU adalah sisa setelah dikurangi dengan biaya-biaya tertentu yang akan

dibagikan ke para anggota sesuai dengan perimbangan jasanya masing-

masing. Jasa para anggota diukur berdasarkan jumlah kontribusi masing-

masing terhadap pembentukan SHU Ini.

4. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal.

Pembatasan bunga atas modal merupakan cerminan bahwa selain menaruh

perhatian terhadap pemberian imbalan yang wajar atas partisipasi para

anggotanya, koperasi juga mendorong dan menumbuhkan rasa kesetiakawanan

antar sesame anggota koperasi.

5. Kemandirian

Agar dapat mandiri, koperasi harus mengakar kuat dalam kehidupan

masyarakat agar dapat mengakar kuat, sehinga dapat diterima oleh

masyarakat. Dan, agar diterima oleh masyarakat, koperasi harus

memperjuangkan kepentingan serta peningkatan kesejahteraan ekonomi

masyarakat.

IV. TUJUAN KOPERASI

Tujuan koperasi sebagaimana dicantumkan dalam pasal 3 UU No.25 tahun 1992

sebagai berikut:

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan

masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional

dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur

berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan pasal 3 UU No.25 tahun 1992 tersebut, secara garis besarnya, tujuan

koperasi adalah:

1. Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya.

2. Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

3. Turut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

V. EKUITAS KOPERASI

1. Modal Anggota

Istilah Modal dalam pengertian ini lebih memiliki arti sebagai sumber

pembelanjaan usaha yang berasal dari setoran para anggota. Dapat

dikelompokkan, sebagai berikut:

a. Simpanan Pokok, adalah jumlah nilai uang tertentu yang sama

banyaknya yang harus disetorkan oleh setiap anggota pada

waktu masuk menjadi anggota. Jenis simpanan ini tidak dapat

diambil kembali selama oaring tersebut masih menjado anggota

koperasi.

b. Simpanan Wajib, adalah jumlah simpanan tertentu yang harus

dibayarkan oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu,

seperti sebulan sekali.

c. Simpanan Sukarela, adalah jumlah tertentu yang diserahkan oleh

anggota atau bukan anggota kepada koperasi atas kehendak sendiri

sebagai simpanan dan dapat diambil setiap saat.

2. Modal Sumbangan

Adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang

diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat. Modal

dumbangan tidak dapat dibagikan kepada anggota selama koperasi belum

dibubarkan.

3. Modal Penyertaan

Adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang

ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur

permodalan.

4. Cadangan

Adalah bagian dari SHU yang disisihkan oleh koperasi untuk suatu tujuan

tertentu, missal pengembangan usaha.

5. SHU

Adalah selisih antara penghasilan yang diterima koperasi selama periode tertentu.

VI. ANGGARAN DASAR KOPERASI

Anggaran Dasar Koperasi paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut:

Daftar nama pendiri;

Nama dan tempat kedudukan;

Maksud dan tujuan serta bidang usaha;

Ketentuan mengenai keanggotaan;

Ketentuan mengenai Rapat Anggota;

Ketentuan mengenai pengelolaan;

Ketentuan mengenai permodalan;

Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;

Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;

Ketentuan mengenai sanksi.

VII. KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Anggota koperasi memiliki peran ganda, sebagai pemilik sekaligus

pengguna pelayanan koperasi. Sebagai pemilik, anggota berpartisipasi dalam

memodali, mengambil keputusan, mengawasi, dan menanggung resiko. Sebagai

pengguna, anggota berpartisipasi dalam memanfaatkan pelayanan koperasi.

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dan bila dilanggar, maka akan

dikenakan sanksi. Sedangkan hak adalah sesuatu yang seharusnya diperoleh. Bila

hak ini tidak terpenuhi, maka yang bersangkutan dapat menuntut. Tetapi bila hak

tersebut tidak digunakan, maka tidak ada sanksi untuk itu.

Anggota koperasi berkewajiban :

1. Mematuhi AD dan ART serta keputusan yang telah ditetapkan dalam

Rapat Anggota.

2. Menandatangani perjanjian kontrak kebutuhan. Sehingga, anggota

bemar benar sebagi pasar tetap dan potensial bagi koperasi.

3. Menjadi pelangan tetap

4. Memodali koperasi

5. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan atas dasar

kekeluargaan

6. Menjaga rahasia perusahaan dan organisasi koperasi kepada pihak luar.

7. Menanggung kerugian yang diderita koperasi, proporsional dengan

modal yang disetor.

Anggota koperasi berhak :

1. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat

anggota.

2. Memilih pengurus dan pengawas

3. Dipilih sebagai pengurus atau pengawas

4. Meminta diadakan rapat anggota

5. Mengemukakan pendapat kepada pengurus di luar rapat anggota, baik

diminta atau tidak

6. Memnfaatkan pelayanan koerasi dan mendapat pelayanan yang

samadengan anggota lain,

7. Mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi

8. Menyetujui atau mengubah AD / ART serta ketetapan lainya.

VIII. STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI

1.. Rapat Anggota

2. Pengawas

3. Pengurus

4. Manajer

5. Komite

IX. JE NIS KOPERASI

Dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas,

kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Jenisnya adalah :

1. Koperasi Konsumen

Koperasi yang beranggotakan para konsumen dengan menjalankan

kegiatan jual beli, menjual barang konsumsi. Koperasi jenis ini adalah,

kopkar dan koperasi pegawai (KPRI), serta KSU dan KUD. Pada KSU dan

KUD, selain menjual barang konsumsi juga kebutuhan lain. Misal KUD,

lingkup usahanya biasanya disesuaikan dengan kondisi atau komoditi

setempat. Semisal KUD Mina untuk lingkungan nelayan.

Tujuannya adalah untuk memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi

anggotanya dengan cara mengadakan barang atau jasa yang murah,

berkualitas, dan mudah didapat.

2. Koperasi Pemasaran

Definisi Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang melakukan

kegiatan penjualan produk/jasa koperasinya atau anggotanya. Atau

koperasi yang beranggotakan orang-orang yang mempunyai kegiatan di

bidang pemasaran barang-barang dagangan. Misalnya, koperasi pemasaran

ternak sapi anggotanya adalah pedagang sapi, koperasi pemasaran

elektronik anggotanya adalah pedagang barang-barang elektronik dan

koperasi pemasaran alat-alat tulis kantor anggotanya adalah pedagang

barang-barang alat tulis kantor.

3. Koperasi Produsen

Koperasi yang beranggotakan para pengusaha kecil (UMKM)

dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk

anggotanya. Misalnya koperasi perajin tahu dan tempe (Kopti) dan

koperasi pengrajin barang-barang seni/kerajinan (koprinka). Contohnya

adalah Kopti Jakarta Selatan dan Koperasi Pengrajin Susu Bandung

Selatan (KPBS).

Tujuannya adalah memberikan keuntungan yang sebesar besarnya bagi

anggotanya dengan cara menekan biaya produksi serendah-rendahnya dan

menjual produk dengan harga setinggi-tingginya.

4. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi yang memiliki usaha tunggal yaitu menampung simpanan

anggota dan melayani peminjaman. Anggota yang menabung

(menyimpan) akan mendapatkan imbalan jasa dan bagi peminjam

dikenakan jasa. Besarnya jasa bagi penabung dan peminjam ditentukan

melalui rapat anggota. Dari sinilah, kegiatan usaha koperasi dapat

dikatakan “dari, oleh, dan untuk anggota.”

X. BENTUK DAN KEDUDUKAN

1. Koperasi terdiri dari dua bentuk, yaitu Koperasi Primer dan Koperasi

Sekunder.

2. Koperasi Primer adalah koperasi yang beranggotakan orang seorang, yang

dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang.

3. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang beranggotakan Badan-Badan

Hukum Koperasi, yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga)

Koperasi yang telah berbadan hukum.

4. Pembentukan Koperasi (Primer dan Sekunder) dilakukan dengan Akta

pendirian yang memuat Anggaran Dasar.

5. Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik

Indonesia.

6. Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya

disahkan oleh pemerintah.

7. Di Indonesia, hanya ada 2 (dua) badan usaha yang diakui kedudukannya

sebagai badan hukum, yaitu Koperasi dan Perseroan Terbatas (PT). Oleh

karena itu, kedudukan/status hukum Koperasi sama dengan Perseroan

Terbatas.

XI. L ANGKAH MENDIRIKAN KOPERASI

Tahap I : Persiapan Mendirikan Koperasi

1.  Anggota masyarakat yang akan mendirikan koperasi harus mengerti

maksud dan tujuan berkoperasi serta kegiatan usaha yang akan dilaksanakan

oleh koperasi untuk meningkatkan pendapatan dan manfaat yang sebesar-

besarnya bagi anggota. Pada dasarnya koperasi dibentuk dan didirikan

berdasarkan kesamaan kepentingan ekonomi.

2.  Agar orang-orang yang akan mendirikan koperasi memperoleh pengertian,

maksud, tujuan, struktur organisasi, manajemen, prinsip-prinsip koperasi, dan

prospek pengembangan koperasinya, maka mereka dapat meminta penyuluhan

dan pendidikan serta latihan dari Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha

Kecil dan Menengah setempat.

Tahap II: Rapat Pembentukan Koperasi

1. Proses pendirian sebuah koperasi diawali dengan penyelenggaraan Rapat

Pendirian Koperasi oleh anggota masyarakat yang menjadi pendirinya. Pada

saat itu mereka harus menyusun anggaran dasar, menentukan jenis koperasi

dan keanggotaannya sesuai dengan kegiatan usaha koperasi yang akan

dibentuknya, menyusun rencana kegiatan usaha, dan neraca awal koperasi.

Dasar penentuan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan

kebutuhan ekonomi anggotanya. Misalnya, Koperasi Simpan Pinjam (KSP),

Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran dan Koperasi

Jasa.

2. Pelaksanaan rapat pendirian yang dihadiri oleh para pendiri ini dituangkan

dalam Berita Acara Rapat Pembentukan dan Akta Pendirian yang memuat

Anggaran Dasar Koperasi.

3. Apabila diperlukan, dan atas permohonan para pendiri, maka Pejabat

Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dalam wilayah

domisili para pendiri dapat diminta hadir untuk membantu kelancaran jalannya

rapat dan memberikan petunjuk-petunjuk seperlunya.

Tahap III: Pengesahan Badan Hukum

1. Para pendiri koperasi mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian

secara tertulis kepada Pejabat, dengan melampirkan:

2 (dua) rangkap akta pendirian koperasi satu di antaranya

bermaterai cukup (dilampiri Anggaran Dasar Koperasi).

Berita Acara Rapat Pembentukan.

Surat bukti penyetoran modal.

Rencana awal kegiatan usaha.

2. Permohonan pengesahan Akta Pendirian kepada pejabat, tergantung pada

bentuk koperasi yang didirikan dan luasnya wilayah keanggotaan koperasi

yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Kepala Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan

Menengah Kab/Kodya mengesahkan akta pendirian koperasi yang

anggotanya berdomisili dalam wilayah Kabupaten/Kodya.

Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Pengusaha Kecil

dan Menengah Propinsi/DI mengesahkan akta pendirian koperasi

Primer dan Sekunder yang anggotanya berdomisili dalam wilayah

Propinsi/DI yang bersangkutan dan Koperasi Primer yang

anggotanya berdomisili di beberapa Propinsi/DI, namun

koperasinya berdomisili di wilayah kerja Kanwil yang

bersangkutan.

Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan

Menengah (Pusat) mengesahkan akta pendirian Koperasi Sekunder

yang anggotanya berdomisili di beberapa propinsi/DI.

3. Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan

diberitahukan oleh Pejabat kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu

paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan.

4. Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat

mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak

diterimanya penolakan.

5. Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka

waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang.

6. Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3

(tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan.

7. Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik

Indonesia.

Daftar Pustaka

Rudianto. (2010). AKUNTANSI KOPERASI Jakarta : PT. Penerbit Erlangga.

http://gudangupil.com/tata-cara-pendirian-koperasi/indo/ (diakses 24 Februari 2011)

http://emperordeva.wordpress.com/about/makalah-pengertian-koperasi/ (diakses 24 Februari

2011)