Upload
yusufarif
View
267
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
DUKUNGAN BANK INDONESIA TERHADAP PENGEMBANGAN KAPASITAS KOPERASI
A. PENDAHULUAN
Lembaga koperasi sejak awal diperkenalkan di Indonesia memang sudah
diarahkan untuk berpihak kepada kepentingan ekonomi rakyat yang
dikenal sebagai golongan ekonomi lemah. Sangat banyak orang
mengetahui tentang koperasi meski belum tentu sama pemahamannya,
apalagi juga hanya sebagian kecil dari populasi masyarakat yang mampu
berkoperasi secara benar dan konsisten. Sebagai salah satu institusi
usaha yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional, koperasi
diharapkan dapat turut aktif serta dalam kegiatan investasi guna
mendorong peningkatan sektor produktif.
Propinsi Kalimantan Timur dengan dukungan sumber daya alam melimpah
dan kesempatan menciptakan peluang usaha yang luas, membuat
perkembangan koperasi mempunyai masa depan cerah. Kata Optimis
dapat dikedepankan bila kita melihat beberapa angka dan fakta,
bahwasanya Kalimantan Timur adalah salah satu kontributor terbesar
Produk Domestik Bruto negara Indonesia, dengan nilai ekpor ke luar
negeri paling besar diantara propinsi lain (BPS 2011 Triwulan I), dengan
luasan wilayah hampir 1 ½ kali dari pulau jawa. Fakta-fakta awal ini
menunjukkan bahwa pengembangan koperasi pada prinsipnya memiliki
potensi dan prospek yang cukup baik. Namun, hal lain bahwa
pengembangankoperasi masih menghadapi kendala-kendala yang harus
segera dicari jalan keluarnya.Oleh karena itu, fokus terhadap
pengembangan koperasi tidak hanya akan meningkatkan pertumbuhan
ekonomi di Kalimantan Timur, akan tetapi juga dapat meningkatkan
kualitas dari pertumbuhan ekonomi yang pro poor dan pro job. Untuk itu,
dukungan dari berbagai pihak untuk pengembangan koperasi di
Kalimantan Timur sangat diperlukan.
B. KENDALA PENGEMBANGAN KOPERASI
Bank Indonesia dan Koperasi Page 1
Kendala terbesar dalam pengembangan koperasi di Kalimantan Timur
antara lain disebabkan oleh beberapa faktor seperti kualitas SDM,
teknologi, pembiayaan/permodalan, dan pemasaran. Persoalan utama
bagi sektor koperasi untuk berkembang masih terletak pada terbatasnya
akses pada sumber-sumber modal produktif. Kondisi ini juga menjadi
faktor penghambat koperasi untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan lain yang dihadapinya. Oleh karena itu, penambahan modal
kepada koperasi menjadi salah satu prioritas harus dikerjakan.
Penambahan modal khususnya modal usaha dapat bersumber dari 1)
Bantuan Pemerintah,2) Pinjaman dari Bank, 3) atau sumber-sumber
lainnya.Dalam kaitannya dengan peningkatan akses kepada keuangan
tersebut, disadari bahwa koperasi masih memiliki banyak keterbatasan
dan kendala. Pada umumnya terdapat 3 kendala atau gap antara koperasi
dan perbankan, yakni :
1. Gap informasi, yaitu gap antara informasi produk bank serta prosedur
perbankan dengan yang dimiliki koperasi;
2. Gap formalitas, yaitu gap antara formalitas dokumen serta prosedur
yang harus dipenuhi koperasi dan yang saat ini dimiliki koperasi;
3. Gap skala usaha, yakni jumlah kredit yang diharapkan koperasi dan
yang direalisasikan oleh bank.
Bagi bank, permasalahan UMKM (termasuk koperasi) terletak pada
kelayakan usaha, baik aspek keuangan maupun aspek pemasaran dan
tenaga kerja (Penelitian Bank Indonesia, 2005). Secara umum dapat
disimpulkan bahwa minimnya akses keuangan koperasi(UMKM) terutama
disebabkan oleh belum terdapat kesamaan pandangan dan persepsi
antara persyaratan bank yang harus dipenuhi dan yang dimiliki oleh
koperasi, termasuk mengenai laporan keuangan dan rencana
pengembangan usaha (business plan).
C. PERKEMBANGAN KOPERASI DI KALIMANTAN TIMUR
Melihat potensi Sumber daya Alam Propinsi Kalimantan Timur yang cukup
melimpah khususnya disektor perkebunan, kehutanan, migas dan sektor
pertambangan dan penggalian, tentunya kita dapat berharap dari
multiplier kegiatan ekonomi tersebut.Jadi anggapan sebagai salah satu
kontributor terbesar PDRB Indonesia, tidak hanya sebatas diatas kertas
Bank Indonesia dan Koperasi Page 2
namun memang dapat menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya
koperasi. Dengan banyaknya industri yang bergerak disektor tersebut
diatas, tentunya peluang koperasi untuk ikut “bermain” atau ambil bagian
dalam kegiatan ekonomi di Kalimantan Timur sangat terbuka luas. Hal ini
juga sejalan sesuai arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan
perindustrian melalui peningkatan industri berbasis pada sumber daya
alam yang berkelanjutan, melalui program peningkatan industri kecil,
menengah dan skala besar melalui pola kemitraan, peningkatan
infrastruktur bidang industri, program pengembangan industri rumah
tangga, industri kecil dan menengah, dan program peningkatan
kemampuan teknologi industri kecil.
Perkembangan koperasi di Kalimantan Timur hingga tahun 2009 cukup
menggembirakan, kondisi ini dapat membantu pergerakan perekonomian
di Kalimantan Timur ke yang lebih baik. Jumlah koperasi di Kalimantan
Timur yang tercatat pada tahun 2009 adalah 5.338 buah (35% tidak aktif),
dengan jumlah anggota koperasi sebanyak 795.610 orang dan volume
usaha sebesar Rp. 1.515.154.000.000.
Tabel 1. Data Koperasi berdasarkan Kabupaten Kota di Kalimantan Timur
No Koperasi
Per Desember 2009
Akti
f
Tida
k
aktif
Anggot
a
(orang)
RAT
(Unit)
Volume
Usaha
(Rp. Juta)
Asset
(Rp.
Juta)
1 Kota Samarinda 961 179 104.628 243 386.253 -
2 Kota Balikpapan 373 113 43.154 184 450.433 84.583
3 Kab. Penajam Paser Utara 155 27 6.500 114 35.141 12.115
4 Kab. Paser 254 106 28.127 101 31.971 10.606
5 Kab. Kutai Kertanegara 188 390 50.820 57 119.456 40.981
6 Kab. Kutai Barat 346 343 17.076 57 6.316 33.417
7 Kab. Kutai Timur 580 225 35.301 286 167.753 53.962
8 Kota Bontang 81 29 24.784 37 193.818 178.501
9 Kab. Berau 174 120 20.042 36 9.141 -
10 Kota Tarakan 87 120 17.662 33 55.881 51.614
Bank Indonesia dan Koperasi Page 3
11 Kab. Bulungan 60 80 433.534 44 23.229 10.463
12 Kab. Nunukan 124 100 6.709 22 7.273 -
13 Kab. Malinau 40 38 7.273 11 28.489 40.122
14 Kab. Tana Tidung 16 4 - 1 - -
15 Provinsi 19 6 - - -
Jumlah3.45
8
1.880795.610
1.225 1.515.15
4516.364
Sumber : Disperindagkop Prov. Kaltim 2010
Jumlah koperasi diKalimantan Timur sendiri bila dilihat dari sisi
pertumbuhan jumlah, keanggotaan, volume usaha, modal usaha dan Sisa
hasil usaha terlihat cukup menggembirakan hal ini dapat kita lihat pada
tabel dibawah ini sebagai berikut :
Tabel 2. Data Koperasi berdasarkan Kabupaten Kota di Kalimantan Timur
No
.
Uraian 2006 2007 2008 2009 %
1 Jumlah Koperasi 3.559 3.798 3.828 5.338 39.45
2 Anggota
Koperasi
387.649 386.594 405.260 795.610 96.32
3 Sales (Rp.
Juta)
477.235 742.473 901.167 1.515.15
4
68.13
4 Modal (Rp.
Juta)
142.627 207.250 227.981 267.677 17.41
5 SHU (Rp. Juta) 143.642 233.702 234.719 86.002 -63.36
Sumber : Disperindagkop Prov. Kaltim 2010
D. PERMASALAHAN AKSES KOPERASI KE PERBANKAN
Disadari bahwa Koperasi mempunyai beberapa permasalahan klasik
dalam mendapatkan pembiayaan dari perbankan, yaitu tidak mempunyai
agunan, membutuhkan pembiayaan dalam jumlah dan waktu yang tepat
serta masa kepengurusan yang pendek waktunya. Agunan dan masa
Bank Indonesia dan Koperasi Page 4
kepengurusan koperasi saling terkait, karena biasanya jaminan disediakan
oleh pengurus. Bisnis bank yang merupakan pengelolaan dana
masyarakat serta adanya tuntutan prinsip kehati-hatian dalam operasional
perbankan (prudential banking) mengharuskan pelaksanaan fungsi
intermediasi yang cermat dengan perhitungan tingkat keuntungan dan
risiko yang akurat tidak hanya kepada pelaku usaha besar namun juga
termasuk kepada usaha koperasi ataupun UMKM. Dalam kondisi
perbankan yang harus taat pada aturan-aturan prinsip kehati-hatian,maka
akan menjadi tidak mudah untuk meningkatkan akses kredit koperasi
apabila dibandingkan dengan usaha skala besar, jika tidak ada insentif
dari sisi permintaan (demand side) dan fasilitas pemerintah guna
menjembatani kesenjangan yang terjadi antara pelaku koperasi dengan
perbankan.
Insentif Pemerintah Daerah dari sisi permintaan dapat berupa perbaikan
kemampuan manajerial melalui sistim Bapak Angkat, pembentukan
klaster komoditi unggulan, pengawasan aktivitas keorganisasian koperasi
atau penyediaan agunan tambahan yang memadai sehingga dapat
mempengaruhi analisa kredit yang berujung pada kemudahan akses
modal produktif koperasi. Fasilitasi dari pemerintah terutama dapat
difokuskan pada pembentukan koperasi yang feasible dan bankable.
Permasalahan bankable inilah yang selama ini selalu menjadi kendala bagi
koperasi meskipun dapat dipastikan dana pembiayaan tersedia di bank.
Faktor utama yang menyebabkan masih rendahnya tingkat pinjaman atau
daya serap koperasi di lembaga perbankan antara lain terkait dengan
belum dilakukannya RAT secara reguler dan penyediaan jaminan. Salah
satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk koperasi yang telah
feasible namun tidak memiliki agunan yang cukup adalah dengan
membuat program yang dikenal dengan Kredit Usaha Rakyat.
E. JARINGAN KANTOR BANK UMUM DI KALIMANTAN TIMUR
Sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi koperasi, jumlah perbankan
di Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Pada tahun 2005 tercatat 22 bank dan tumbuh menjadi 31 bank di tahun
2011.
Tabel 3Jumlah Bank Umum di Kalimantan Timur
Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (Agustus)
Bank Indonesia dan Koperasi Page 5
Jumlah Bank 22 25 26 26 29 31 31
Adapun untuk Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu, tumbuh dari
227 di tahun 2005 menjadi 366 di tahun 2011. Ibarat filosofi ada gula ada
semut, perbankan dapat dianalogikan sebagai semut yang
perkembangannya akan mengikuti keberadaan gula dalam hal ini
pertumbuhan dan potensi perekonomian suatu daerah. Oleh karenanya,
seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan UMKM di Kalimantan Timur,
jumlah bank pun terus meningkat sebagai sumber pembiayaan untuk
menopang pertumbuhan ekonomi di daerah.
Tabel 4Jaringan Kantor Bank Umum di Kalimantan Timur
(Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu)
Kab/Kota2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
(Agustus)
Kutai Kartanegara 13 13 16 16 18 19 21
Berau 10 10 10 12 12 16 16
Pasir 13 13 14 15 18 20 20
Bulungan 6 6 6 7 8 10 10
Kutai Barat 1 1 1 2 2 2 2
Kutai Timur 1 2 2 3 5 10 10
Malinau 1 1 1 1 1 3 3
Nunukan 4 4 4 4 4 4 4
Samarinda 68 75 102 82 105 112 111
Balikpapan 69 74 78 83 113 114 115
Tarakan 15 16 18 21 23 27 24
Bontang 25 25 22 24 22 25 26
PPU 1 1 1 1 1 3 4
TOTAL 227 241 275 271 332 365 366
Kinerja Bank Umum di Kalimantan Timur
Kinerja Bank Umum di Kalimantan Timur mengalami peningkatan yang
sangat signifikan dari tahun ketahun mulai dari Aset, DPK hingga kredit
(lihat tabel 5). Pertumbuhan Aset dan DPK pada bulan Mei 2011 lebih dari
dua kali dibandingkan dengan tahun 2005 atau rata-rata pertahun tumbuh
sekitar 16%. Adapun untuk kredit yang dikucurkan, pertumbuhannya
mencapai tiga kali dibandingkan dengan tahun 2005 atau rata-rata
pertahun tumbuh hingga 24.48%.
Tabel 5
Bank Indonesia dan Koperasi Page 6
Perkembangan Kredit Bank Umum di Kalimantan Timur (dalam juta rupiah)Keterangan 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (Sept)
Asset 30.675.528
41.559.903
46.203.494
50.373.983
55.706.603
63.765.171
79.139.120
DPK 23.509.476
30.596.207
34.315.844
39.333.510
43.702.602
49.912.610
61.076.508
Giro 6.357.027
9.522.268
10.827.418
12.120.242
12.596.215
11.886.796
15.495.706
Tabungan 8.690.155
10.093.869
12.856.368
14.275.063
18.920.691
22.670.000
24.592.296
Deposito 8.462.294
10.980.070
10.632.058
12.938.205
12.185.696
15.355.814
20.988.506
Kredit 10.978.375
12.457.624
15.731.452
20.942.755
24.976.132
32.532.458
38.659.664
Modal Kerja
4.660.545
5.560.336
7.231.252 9.278.132
10.310.570
12.728.601
14.584.837
Investasi 2.455.954
2.872.112
3.453.338 5.211.545
6.676.280
8.719.228 10.751.520
Konsumsi 3.861.876
4.025.176
5.046.862 6.453.078
7.989.282
11.084.629
13.323.307
LDR 46,70% 40,72% 45,84% 53,24% 57,15% 65,18% 63,30%
NPL (%) 2,86% 3,29% 3,12% 2,92% 2,13% 2,22% 2,72%
Dukungan perbankan sebagai salah satu motor penggerak
pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur juga terlihat pada keseriusan
perbankan menggarap sektor UMKM. Kucuran kredit ke UMKM mengalami
peningkatan dari waktu ke waktu seperti tampak pada Grafik 1
Grafik1Kredit UMKM di Kalimantan Timur
2006 2007 2008 2009 2010 40695
Menengah 3798207 4764205 5803717 6462624 8003450 8527470
Kecil 2674452 3288932 4247523 5526778 8297151 9631210
Mikro 2319570 2867005 3523315 4012689 4395503 4760330
2,500,000
7,500,000
12,500,000
17,500,000
22,500,000
Untuk Kredit Program Pemerintah (pemberian insentif pembayaran premi
penjaminan maksimal 70%/80%) atau lebih populer disebut KUR telah
diberikan kepada pelaku UMKM di Kalimantan Timur yang prospektif
namun belum bankable sebagai berikut :
Tabel 6
Perkembangan KUR Kalimantan Timur
Keterangan Total Kredit (Miliar Total Debitur
Bank Indonesia dan Koperasi Page 7
Rp) (Nasabah)2008 238,55 23.899
2009 370,50 41.413
2010 929,44 67.9492011
(Agustus)1.414,78 95.691
Sedangkan pembiayaan yang diberikan perbankan Kalimantan Timur pada
sektor koperasi adalah sebagai berikut :
Tabel 7
Data Penyaluran Kredit Kepada Koperasi di Kalimantan Timur, Agustus
2011
No. TAHUN
JUMLAH
KOPERAS
I
PENYALURAN KREDIT
PLAFON BAKI DEBET
1. 2009 992 884.273.994.845,36 475.786.926.466,56
2. 2010 612 1.127.083.245.049,5
1
668.586.956.829,86
3. 2011 516 1.215.773.172.962,8
3
782.223.129.919,17
F. PERANAN BANK INDONESIA TERHADAP PENGEMBANGAN KOPERASI
(UMKM)
Berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 1999 dan
disempurnakan melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2009, Bank
Indonesia dalam membantu pengembangan usaha kecil dan koperasi
mengalami perubahan yang mendasar. Bank Indonesia tidak lagi dapat
memberikan bantuan keuangan, yang dikenal dengan kredit likuiditas
Bank Indonesia (KLBI) terhadap dunia usaha termasuk usaha kecil
(Developmental Role). Dengan demikian peranan Bank Indonesia dalam
membantu usaha kecil bersifat tidak langsung (Promotional Role), yaitu
melalui kebijakan Supply Side dan kebijakan Demand Side.
Kebijakan Supply Side, adalah pengembangan kebijakan yang
difokuskan kepada berbagai kebijakan dan program untuk membantu
bank dalam menyalurkan kredit kepada koperasi (UMKM). Kebijakan
Suply Side dapat berupa pemeliharaan kestabilan nilai rupiah,
Bank Indonesia dan Koperasi Page 8
mengupayakan terciptanya perbankan (termasuk Bank Perkreditan
Rakyat) yang sehat, mendukung perkembangan perbankan berdasarkan
prinsip syariah dan melalui kebijakan perkreditan dibidang perbankan.
Beberapa kebijakan Bank Indonesia dalam upaya mendorong peningkatan
fungsi intermediasi perbankan adalah sebagai berikut :
1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/2/PBI/2001 tentang
"Pemberian Kredit Usaha Kecil" antara lain meliputi : bank diajurkan
menyalurkan dananya melalui pemberian KUK, bank wajib
mencantumkan rencana pemberian KUK dalam Rencana Kerja
Anggaran Tahunan (RKAT), bank wajib melaporkan pelaksanaan
pemberian KUK dalam Laporan Bulanan Umum, bank wajib
mengumumkan pencapaian pemberiak KUK kepada masyarakat
melalui Laporan Keuangan Publikasi, plafon KUK disesuaikan
menjadi Rp 500 juta per nasabah, bank yang menyalurkan KUK
dapat meminta bantuan teknis dari Bank Indonesia, dan pengenaan
sanksi dan insentif dalam rangka pencapaian kewajiban KUK
dihapuskan.
2. PBI No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimal Pemberian Kredit
Bank Umum, Pemberian kredit kepada nasabah melalui lembaga
pembiayaan dengan metode penerusan (channeling) dikecualikan
dari pengertian kelompok peminjam sepanjang memenuhi
persyaratan. Pemberian kredit dengan pola kemitraan inti-plasma
dimana perusahaan inti menjamin kredit kepada plasma
dikecualikan dari pengertian kelompok peminjam sepanjang
memenuhi persyaratan.
3. PBI No. 7/45/PBI/2005 mengenai Perlakuan Khusus thd Bank
Umum Pasca Bencana Nasional di NAD & Nias-Sumut. Penetapan
kualitas kredit dan penyediaan dana lain sampai dengan Rp. 5
milyar hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan
bunga. Kualitas kredit yang direstrukturisasi digolongkan lancar
terhitung sejak restrukturisasi sampai dengan akhir Januari 2008.
4. PBI No. 7/8/PBI/2005 mengenai Sistem Informasi Debitur,
Penyediaan dana per debitur yang dilaporkan tidak hanya untuk
plafon >Rp50 juta, namun sejak penyampaian Laporan Debitur
Bank Indonesia dan Koperasi Page 9
Desember 2005, bank wajib melaporkan seluruh penyediaan dana
kepada setiap debitur (Rp >1).
5. Penyempurnaan Pengaturan Bantuan Teknis : Peraturan BI
No.8/39/PBI/2005 perihal Pemberian Bantuan Teknis dlm
pengembangan UMKM. BI memberikan bantuan teknis berupa
pelatihan dan penyediaan informasi kepada perbankan, lembaga
pembiayaan dan Business Development Service Provider (BDSP).
6. PBI No. 8/2/PBI/2006 tentang Perubahan atas PBI
No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Aktiva Produktif,
Penetapan kualitas yang sama berlaku untuk aktiva produktif yang
diberikan oleh lebih satu bank yang digunakan untuk membiayai 1
(satu) debitur atau proyek yang sama. Namun untuk kredit kurang
dari Rp500 juta (termasuk kredit mikro dan kecil) dikecualikan dari
penetapan KAP yang sama untuk pembiayaan 1 (satu) debitur (one
obligor).
7. PBI No. 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Penghitungan
ATMR, Penurunan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) kredit
Rp500 juta (termasuk kredit mikro & kecil) dari 100% menjadi 85%
8. PBI No. 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan kedua atas PBI No.
7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum,
Penetapan kualitas hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran
pokok dan bunga yang diberlakukan untuk : kredit dan penyediaan
dana lain dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp500 juta,
kredit dan penyediaan dana lain kepada UKM selain
corporate/perusahaan dengan jumlah lebih dari Rp500 juta sampai
dengan Rp20 milyar bagi Bank yang memiliki sistem pengendalian
risiko “sangat memadai” (strong), lebih dari Rp500 juta sampai
dengan Rp10 milyar bagi Bank yang memiliki sistem pengendalian
risiko ”dapat diandalkan” (acceptable).
9. Paket Regulasi Perbankan April 2008,
i) KETENTUAN PENURUNAN PERHITUNGAN ATMR KUK yang
dijamin oleh Lembaga Penjaminan/Asuransi Kredit yang
memenuhi persyaratan tertentu : Bobot risiko dalam
perhitungan ATMR untuk KUK sebesar 85%, Penurunan bobot
risiko dalam perhitungan ATMR untuk bagian KUK yang dijamin
Lembaga penjamin/asuransi kredit berstatus BUMN yang
Bank Indonesia dan Koperasi Page 10
memenuhi persyaratan tertentu dari 50% menjadi 20%,
Penurunan bobot risiko dalam perhitungan ATMR untuk bagian
KUK yang dijamin Lembaga penjamin/asuransi bukan berstatus
BUMN yang memenuhi persyaratan tertentu dari 85% menjadi
sesuai rating lembaga penjamin/asuransi kredit yaitu: AAA s.d
AA- : 20%, A+ s.d. BBB- : 50%, BB+ s.d. B- : 75%.
ii) PENGUATAN KELEMBAGAAN UNTUK MENDORONG
PEMBERIAN KREDIT; Kerjasama dalam pembentukan skim
penjaminan kredit UMKM yang merupakan kerjasama antar BI
dengan PT Askrindo, BPD dan Pemda, Pembentukan lembaga
Apex bank bagi BPR*) untuk membantu BPR apabila memiliki
masalah likuiditas (liquidity mismatch) maupun bantuan
ekspansi BPR, Bazar Intermediasi Perbankan yang dilaksanakan
dalam bentuk pameran dan klinik perbankan yang
mempertemukan bank dan UMKM untuk saling berkomunikasi.
iii) SUP – 005 DAN DANA KELOLAAN (RELENDING) DALAM
RANGKA PENYALURAN KREDIT PROGRAM OLEH BUMN
KOORDINATOR (PNM DAN BTN)
10.PBI No. 11/2/PBI/2009 mengenai Kualitas Aktiva Bank Umum,
Penetapan kualitas kredit dan penyediaan dana lain sampai dengan
Rp1Milyar (mikro dan kecil) hanya didasarkan pada ketepatan
pembayaran pokok atau bunga. Untuk debitur s.d Rp5 milyar
(UMKM), penilaian agunan cukup dilakukan oleh penilai intern Bank
(tidak perlu dilakukan penilai ekstern).
11.PBI No. 12/21/PBI/2010perihal Rencana Bisnis Bank Umum Bank
wajib menyampaikan rencana penyaluran kredit UMKM menurut
sektor ekonomi, jenis penggunaan dan propinsi, dan wajib
menyampaikan laporan realisasi pemberian kredit UMKM.
Kebijakan Demand Side, Kebijakan Deman Side adalah kebijakan yang
diarahkan untuk mendorong UMKM agar mampu menigkatkan elijibilitas
dan kapabilitasnyasehingga mampu memenuhi persyaratan dari bank
(bankable). kebijakan Demand Side adalah seperti sebagai berikut
pemberian bantuan teknis dan fasilitasi.
1. Pelatihan. Kegiatan pelatihan kepada perbankan, merupakan salah
satu upaya untuk memperkenalkan, memotivasi dan mengembangkan
Bank Indonesia dan Koperasi Page 11
kemampuan dalam melayani segmen usaha kecil dan mikro serta
mengembangkan hubungan bank dengan usaha kecil dan
mikro.Pelatihan diberikan kepada perbankan sebagai upaya untuk
meningkatkan minat perbankan dalam membiayai usaha mikro, kecil
dan koperasi. Untuk pembiayaan usaha mikro, pelatihan yang
diberikan difokuskan pada pola pemberian kredit secara kelompok.
Pola ini di kembangkan melalui Proyek Hubungan Bank dengan
Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK) atau dengan sistem penerusan
kredit kepada koperasi berupa chaneling atau executing. Sementara
untuk pembiayaan usaha kecil, pelatihan diberikan sesuai dengan
permintaan perbankan dengan materi difokuskan pada pengembangan
usaha kecil.
2. Penelitian. Ruang lingkup penelitian mencakup segala aspek
perbankan dan lembaga keuangan dalam meningkatkan pemberian
kredit untuk pengembangan usaha kecil dan mikro, sesuai ketentuan
BI. Sedangkan obyek penelitian ditetapkan setiap tahun dalam program
kerja sesuai dengan kebutuhan.
3. Penyediaan informasi. Dilakukan melalui sarana online maupun
offline.
1.1.Dalam hal ini penyediaan melalui sarana online, Bank Indonesia
telah memperkaya informasi webnya tentang UMKM secara khusus
dengan membuat domain UMKM BI dialamat http://www.
bi.go.id/web/id/umkmbi/ yang memuat informasi antara lain
sebagai berikut :
- Kerjasama Pengembangan UMKM
- Gerai Info
- Konsultan Keuangan Mitra Bank
- Animasi Pengajuan Kredit
- Komoditas Unggulan
- Pola Pembiayaan Komoditas
- Pengembangan Klaster UMKM
- Profil Sentra UMKM
- Profil UMKM layak dibiayai
- Laporan Perkembangan Kredit UMKM
- Statitistik Kredit UMKM
- Skim Kredit UMKM
Bank Indonesia dan Koperasi Page 12
- Kisah sukses pembiayaan / Penerima Kredit Bank
- Penelitian Nasional dan Regional sehubungan UMKM
- Data Komoditi Non Migas dan Agrobisnis
- Link web terkait UMKM
1.2.Dalam hal pemberian informasi secara offline, Bank Indonesia
melalui Kelompok Pemberdayaan Sektor Riil dan UMKM (KPSRU)
yang ada di setiap Kantor Bank Indonesia (KBI) dapat memberikan
konsultasi secara langsung kepada UMKM atau Koperasi yang
datang. Selain itu penyebarluasan informasi dilakukan melalui
media massa, media elektronik dan sosialisasi (seminar atau
lokakarya).
Implementasi Kebijakan Demand Side antara lain sebagai berikut :
a. Melaksanakan berbagai penelitian dalam rangka pemberian
informasi yang dapat digunakan untuk pendorong
pengembangan UMKM
• Penelitian Profil UMKM di Indonesia 2005, yang menelaah UMKM dari
berbagai aspek-aspek pengembangan.
• Penelitian Kredit Konsumtif, Mikro Kecil dan Menengah untuk kegiatan
Produktif tahun 2009.
• Penelitian Prasyarat Pembentukan Credit Rating System untuk UMKM
di Indonesia tahun 2009.
• Penelitian mengenai Rumusan Standar Minimum Laporan Keuangan
dan Business Plan untuk UMKM tahun 2009.
• Penelitian dan Survey mengenai Pembentukan Perusahaan
Penjaminan Kredit Daerah tahun 2010.
• Penelitian Baseline Economic Survey yang dipertajam dengan
pengembangan komoditas unggulan daerah masing-masing
kabupaten di suatu propinsi.
• Penelitian Pola Pembiayaan (Lending Model) untuk mendukung
pembiayaan bank kepada komoditas UMKM (76 komoditi)
• Penelitian tentang pola pembiayaan klaster UMKM yang ditindaklanjuti
dengan pilot project klaster di 6 propinsi
• Penelitian tentang identifikasi peraturan daerah yang tidak
mendukung pengembangan UMKM
Bank Indonesia dan Koperasi Page 13
b. Pelatihan kepada Perbankan dan Business Development
Services Provider (BDSP) / KKMB (Konsultan Keuangan Mitra
Bank).
Pelatihan diberikan kepada bank-bank tentang penyaluran kredit
kepada UMKM & BDSP untuk memberikan pendampingan kepada
UMKM.
c. Penyediaan Informasi melalui Data Informasi Bisnis Indonesia
(DIBI)
• Menyediakan informasi mengenai potensi ekonomi dan komoditas
unggulan di suatu daerah melalui internet
(www.bi.go.id/web/id/ umkmbi / )
• Menyediakan database UMKM yang potensial dibiayai
d. Pengembangan komoditas unggulan daerah dibeberapa daerah
melalui pendekatan klaster
• Pengembangan komoditas unggulan daerah selalu terkait dengan
kegiatan pertanian, perikanan, peternakan maupun usaha-usaha
pengolahan hasil bumi terbarukan. Komoditas tersebut diatas selalu
terkait dengan petani, gapoktan maupun kelompok mandiri.
• Dalam pengembangan ekonomi daerah melalui pendekatan klaster,
pembinaan dan pendampingan petani/pembudidaya diarahkan
dengan melalui penciptaan atau merevitalisasi kelompok mandiri
seperti koperasi untuk mempermudah koordinasi dan meningkatkan
daya tawar petani/pembudidaya.
• Proyek percontohan pengembangan komoditas daerah melalui
pendekatan klaster untuk tahun 2011, adalah pengembangan rumput
laut di Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur.
e. Kerjasama BI dengan Lembaga Internasional
• Kerjasama dengan IFC : Promoting Enterprise Acces to Credit (PEAC)
dan Pendirian Pusat Pengembangan Pendamping UKM (P3UKM)
• Pengembangan Program Kupon Akses Keuangan (Kasku) bekerjasama
dengan Swisscontact, yang bertujuan untuk memberikan informasi
mengenai UMKM yang potensial dibiayai oleh bank
• Kerjasama dengan GTZ-Profi: bantuan konsultan untuk penyusunan
policy paper “Kebijakan Pemberdayaan dan Pembiayaan untuk
UMKM”
• Kerjasama dengan Inwent terkait dengan Credit scoring bagi UMKM
Bank Indonesia dan Koperasi Page 14
f. Kerjasama BI dengan Pemerintah
• Kerjasama dengan berbagai instansi Pemerintah dalam rangka
pengentasan kemiskinan melalui pengembangan UMKM
• Menfasilitasi pertemuan Pemerintah, Perbankan dan dunia usaha
(tripartit) di Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Barat Indonesia
yang ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan hingga saat ini.
• Kerjasama dengan Kementerian Negara Koperasi dan UMKM dalam
rangka pelatihan KKMB dan Departemen Kelautan dan Perikanan
dalam rangka penyusunan buku lending model sektor kelautan.
• Sebagai counterpart dalam Komite Kebijakan Penjaminan
Kredit/Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi dalam rangka
mensosialisasikan dan meningkatkan penyaluran Kredit Usaha
Rakyat (KUR).
G. PERANAN KANTOR BANK INDONESIA SAMARINDA TERHADAP UMKM
(termasuk Koperasi) KALTIM
Kantor Bank Indonesia Samarinda mempunyai wilayah kerja
administratif meliputi 3 kota dan 8 kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu
Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Tarakan, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten kutai Barat, Kabupaten
Berau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan
Kabupaten Tanah Tidung. Dalam rangka pengembangan dan peningkatan
potensi ekonomi khususnya UMKM, Kantor Bank Indonesia telah
melakukan pola-pola pengembangan dan peningkatan potensi ekonomi
dengan target peningkatan fungsi intermediasi perbankan. Adapun pola-
pola pengembangan melalui beberapa kegiatan antara lain sebagai
berikut :
1. Penyediaan informasi dalam bentuk Diskusi, Seminar, Sosialisasi seperti
:
1) Survey profile UMKM di Kota Samarinda
2) Sosialisasi Peran BI dalam Pemberdayaan UMKM
3) Diskusi dalam rangka optimalisasi Penyaluran KUR dengan
Perbankan dan instansi terkait.
4) Seminar Potensi Sektor Perikanan dan Kelautan
Bank Indonesia dan Koperasi Page 15
5) Diskusi Permasalahan Status Lahan dalam rangka percepatan
aksesibiltas UMKM ke Perbankan.
6) Sosialisasi Addendum III Kredit Usaha Rakyat kepada Perbankan dan
Instansi Terkait
7) Sosialisasi KUR dan Kredit Program Lainnya.
8) Rakor Sinergi Pemerintah Daerah dan Perbankan Kalimantan Timur
dalam mengembangkan perekonomian rakyat. Mendorong Pendirian
Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah di Kalimantan Timur
2. Pelatihan
1) Pelatihan Penanganan Kredit bermasalah bagi AO BPR
2) Pelatihan Konsultan Keuangan Mitra Bank
3. Penguatan Kelembagaan
1) Pembentukan Satgasda Pemberdayaan Konsultan Keuangan Mitra
Bank (KKMB) Prov. Kaltim dengan SK Gubernur Kaltim Nomor
580/K.395/2010
2) Rencana Pembentukan Klaster dan Forum KUR.
3) FGD (Focuss Group Discussion) di Jakarta dengan stake holder
Kabupaten Nunukan (SKPD, Lemlit Univ. Borneo dan LSM) dalam
rangka peningkatan potensi ekonomi UMKM melalui pembentukan
klaster.
4. Penelitian
1) Pola Pembiayaan Budidaya Ikan dalam Keramba
2) Pola Pembiayaan Ayam Petelur
3) Pola Pembiayaan Rumput Laut
5. Bazaar / Pameran UMKM
Bazar UMKM, Stand Pameran Kaltim Expo, Stand Festival Kemilau Seni,
Budaya Benua Etam dan Pesona Kaltim Ekspo, PENAS KTNA 2011 Kutai
Kartanegara, Pameran Pembangunan HUT RI ke 66.
6. Penyediaan Informasi pada Kegiatan yang diadakan oleh pihak Ketiga,
sebagai narasumber :
1) Narasumber: Workshop Memulai dan Mengembangkan Usaha
2) Workshop kewirausahaan
3) Seminar Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
4) Forum Pemberdayaan Usaha Perikanan
5) seminar pengembangan ekonomi rakyat melalui pelaksanaan
investasi di Kaltim
Bank Indonesia dan Koperasi Page 16
6) Pelatihan Peningkatan Akses kredit mikro
7) Pelatihan Peningkatan Manajemen Usaha Produktif
8) Pelatihan manajemen Pengelolaan usaha koperasi materi "Studi
Kelayakan Praktis"
9) Seminar regional & rakorda wil.IX ISMEI tema "revitalisasi UKM
dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat Kalimantan
Timur
10)Pemateri Studi Kelayakan Praktis pada pelatihan pengembangan usaha simpan pinjam
11)kegiatan fasilitasi akses permodalan12)Apresiasi Kredit Perikanan Budidaya13)Rakor Koperasi dan UMKM Kota Samarinda14)Tenaga Instruktur temu UMKM dengan KKMB sektor kelautan15)diklat penumbuhan wirausaha baru16)Diskusi Skim Pola Pembiayaan dan Pinjaman Dana Bergulir di
Bontang17)Temu Koordinasi dengan FUKMI Kaltim18)Rakor Panjatapda Prov. Kaltim, Sharing informasi Program BLUD di
Tenggarong19)Rapat kerja Gubernur dg Bupati/Walikota20)Muspida/instansi vertikal se Kaltim21)Rapat Kerja Program Pembangunan Daerah yang Berkeadilan
7. Pengembangan komoditas unggulan daerah melalui pendekatan klaster
rumput laut di Kabupaten Nunukan untuk tahun anggaran 2011.
H. MASUKAN TENTANG RANCANGAN PERUBAHAN UNDANG_UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 25 TAHUN 1992
Beberapa usulan untuk peningkatan kapasitas koperasi memandang beberapa
kelemahan kapasitas koperasi seperti yang diurai diatas adalah sebagai berikut :
1. Perlunya dibentuk lembaga yang bertindak selaku lender of the last resort
atau lembaga pemberi pinjaman terakhir apabila terjadi krisis likuiditas.
Perlakuan ini perlu untuk mendukung keberlangsungan lembaga keuangan
mikro atau KSP/KSU/Kopsyar/BMT.
2. Perlunya segera direalisasikan pendirian lembaga perating koperasi, agar
koperasi dapat menerbitkan surat berharga untuk memperoleh tambahan
permodalan baik dari perbankan atau masyarakat.
Bank Indonesia dan Koperasi Page 17
I. PENUTUP DAN KESIMPULAN
Fungsi Perbankan sebagai penggerak dan urat nadi perekonomian, tidak
dapat dikesampingkan. UMKM (Koperasi termasuk didalamnya) sebagai
usaha produktif dalam proses meningkatkan kapasitasnya perlu dukungan
dari berbagai pihak. Salah satu bentuk dukungan yang cukup substansial
adalah dukungan financial dari Perbankan. Dukungan Perbankan dalam
memajukan perekonomian suatu daerah dapat terlihat dari trend data
perbankan yang cenderung menaik dari waktu ke waktu, baik dari sisi LDR
maupun sisi jumlah kantor layanan.
Antusiasme dukungan Perbankan terhadap kemajuan dan peningkatan
kapasitas UMKM perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas UMKM
secara umum. Berdasar hasil Survey Bank Indonesia tahun 2010 tentang
Kajian Kredit UMKM untuk kegiatan produktif menyatakan bahwa besarnya
peran tenaga kerja tidak diikuti dengan besarnya peran produktivitas
tenaga kerja UMKM itu sendiri, hal ini membuktikan bahwa tenaga kerja
yang bergerak di UMKM memiliki Skill atau tingkat pendidikan yang relatif
terbatas.
Melihat kenyataan tersebut diatas, keberadaan koperasi masih perlu
upaya-upaya yang sungguh-sungguh untuk ditingkatkan mengikuti
tuntutan lingkungan dunia usaha dan lingkungan kehidupan dan
kesejahteraan anggotanya. Pangsa koperasi dalam berbagai kegiatan
ekonomi masih relatif kecil dan ketergantungan koperasi terhadap
bantuan dan perkuatan dari pihak luar, terutama Pemerintah, masih
sangat besar.
Bank Indonesia dan Koperasi Page 18