RANGKUMAN MATAKULIAH

AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Disusun Oleh:

KELOMPOK 2

LAELI SURYANI F0313047

LENI PRADASARI F0313049

MULTININGRUM M. F0313066

KELAS B

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2015

SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I PSAP Nomor 09

tentang Kewajiban menjelaskan bahwa kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa

masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah daerah.

Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak

ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada

masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi

jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi

atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Sistem akuntansi kewajiban yang diatur dalam modul ini terdiri atas sistem akuntansi

kewajiban di SKPD dan sistem akuntansi kewajiban di PPKD.

Pos-pos kewajiban menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 09 tentang Kewajiban antara lain:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu

paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih

dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

PENCATATAN OLEH SKPD

Akuntansi kewajiban di SKPD terdiri atas pencatatan atas terjadinya utang dan

pembayaran utang. Pencatatan atas pengadaan/pembelian barang/jasa dapat dilakukan dengan

menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu: (1) Pendekatan Beban dan (2) Pendekatan Aset.

PENCATATAN OLEH PPKD

Akuntansi kewajiban PPKD terdiri atas penerimaan utang, pembayaran utang, dan

reklasifikasi utang yang dibagi menjadi 2 bagian yaitu: (1) Akuntansi kewajiban, dan (2)

akuntansi pembiayaan.

Saat penerimaan

pembiayaan Kas di Kas Daerah xxx

Kewajiban Jangka Panjang xxx

Perubahan SAL xxx

Penerimaan Pembiayaan xxx

Saat Pembayaran Bunga

Kewajiban Beban Bunga xxx

Kas di Kas Daerah xxx

Bunga Utang xxx

Perubahan SAL xxx

Saat Pelunasan Kewajiban Kewajiban Jangka Panjang xxx

Kas di Kas Daerah xxx

Pengeluaran Pembiayaan xxx

Perubahan SAL xxx

Saat Reklasifikasi Kewajiban Jangka Panjang xxx

Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang xxx

PENGAKUAN KEWAJIBAN

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dapat timbul dari:

transaksi dengan pertukaran (exchange transactions);

transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum yang berlaku

dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal

pelaporan;

kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events);

kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events).

PENGUKURAN KEWAJIBAN

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan

dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah

bank sentral pada tanggal neraca.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

a. Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk

memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.

b. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam

Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan

berdasarkan pemberi pinjaman;

Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang

pemerintah dan jatuh temponya;

Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang

berlaku;

Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;

Perjanjian restrukturisasi utang;

Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang

berdasarkan kreditur;

Biaya pinjaman.