Upload
irham
View
40
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Wilayah suatu negara merupakan unsur utama dalam pembentukan
negara, untuk itu penentuan suatu negara didasarkan pada norma hukum
internasional yang berlaku. Penentuan ini menjadi pedoman dasar untuk
menghindari klaim negara terhadap suatu wilayah, selain untuk menghindari
perselisihan terhadap kepemilikan suatu wilayah. Dalam Hukum Internasional
dikenal norma bahwa penentuan wilayah suatu negara didasarkan asas unilateral,
yang mengandung arti bahwa penentuan wilayah suatu negara merupakan
kewenangan negara dan tidak memerlukan kesepakatan dengan organisasi
internasional ataupun negara lain terkecuali perbatasan dengan negara tersebut.
Khususnya tentang perbatasan suatu Negara banyak aturan hukum internasional yang
justru mensyaratkan adanya suatu penentuan bersama (bilateral atupun multilateral)
tentang batas wilayah suatu negara. Demikian juga dengan penentuan wilayah negara
kesatuan Indonesia, sebagai negara kepulauan yang telah diakomodasi dalam Bab
IV Konvensi Hukum Laut PBB (United Nations Convention on the Law of The Sea/
UNCLOS) 1982, Indonesia dalam penentuan wilayah sebagai negara kepulauan
sudah diakui secara internasional, permasalahannya adalah bagaimana cara
penentuan wilayah negara kepulauan yang dikenal dengan penarikan garis pangkal
kepulauan.
1
B. RUMUSAN MASALAH
a. Apakah batas delimitasi maritim itu ?
b. Apakah pentingnya delimitasi batas maritim itu ?
c. Apakah garis pangkal itu ?
C. TUJUAN
a. Untuk mengetahui apakah batas delimitasi maritim itu ?
b. Untuk mengetahui pentingnya delimitasi batas maritim itu ?
c. Untuk mengetahui apakah garis pangkal itu ?
2
BAB II
PEMBAHASAN
A. DELITASI BATAS MARITIM
Delimitasi batas maritim antar negara adalah penentuan batas wilayah atau kekauasaan
antara satu negara dengan negara lain (tetangganya) di laut. Di dalam konteks batas maritim
perlu terlebih dahulu difahami pengertian tentang limit batas maritim (maritime limits) dan
batas maritim (maritime boundaries),
Delimimsi atau penentuan batas maritim mungkin terdengar agak aneh bagi sebagian
orang. Bisa jadi ada pertanyaan atau kesan mengada- ada, bagaimana laut yang terdiri dari zat
cair dan menyatu satu sama lain bisa digarisi atau ditentukan batasnya.
Gagasan tentang pembagian laul ini muncul pertarna kali atas kewibawan Paus yang
membagi samudera untuk Ponugal dan Spanyol berdasarkan Piagam Inter Ceterea 1493 dan
direvisi dengan Perjanjian Tordesilas 1494. Pada perjanjian ini. Portugal mendeklarasikan garis
pembagi di lautan dan menegaskan bahwa samudera di Sébelah timur bujur meridian yang
melalui Brasilia adalah milik Portugal sedangkan laut di sebelah baratnya menjadi milik
Spanyol (Carleton dan Schofield, 2001:1).
Sebelum berbicara tentang batas maritim, perlu memahami hak atau kewenangan suatu
negara pantai (coastal State) seperti Indonesia atas kawasan laut. Seperti yang disampaikan
sebelumnya, sebuah negara pantai berhak atas laut territorial (hingga 12 mil laut), zona
tambahan (hingga 24 mil laut), ZEE (hingga 200 mil laut), dan landas kontinen atau dasar laut
yang lebarnya bisa lebih dari 200 mil laut. Ini berdasarkan ketentuan Konvensi PBB tentang
Hukum Laut (UNCLOS). Dari mana lebar zona maritim ini diukur? Dari garis pangkal. Garis
3
pangkal ini bisa berupa garis pantai ketika air surut atau bisa juga berupa garis lurus yang
menghubungkan titik paling tepi pulau-pulau terluar. Indonesia, dalam hal ini, berhak atas garis
pangkal demikian yang disebut garis pangkal kepulauan.
Gambar 1 Kawasan maritim yang bisa diklaim negara pantai (kepulauan) menurut UNCLOS
Limit batas maritim adalah batas terluar zona maritim sebuah negara (laut teritorial,
zona tambahan, ZEE, landas kontinen) yang lebarnya diukur dari garis pangkal. Pada
dasarnya limit batas maritim ini ditentukan secara unilateral (sepihak), jika tidak ada
tumpang tindih dengan negara lain. Penentuan limit batas maritm dilakukan oleh suatu
negara yang letaknya di tengah samudera dan jauh sekali dari negara-negara lain, maka
negara tersebut bisa menentukan batas terluar zona maritimnya secara sepihak tanpa harus
berurusan dengan negara tetangga. Batas terluar ini disebut dengan limit batas maritim
(maritime limits) (Antunes, 2000). Sebagai contoh, di sebelah selatan P. Jawa, karena jauh dari
negara lain maka Indonesia dapat mengklaim secara penuh batas territorial 12 mil dan ZEE
selebar 200 mil laut dari garis pangkal. Batas terluar territorial dan ZEE semacam ini disebut
dengan "maritime limits". Meski demikian, kenyataannya jarang ada satu negara yang bisa
menentukan zona maritim tanpa berurusan dengan negara lain. Misalnya, di Selat
4
Malaka, Indonesia tidak mungkin mengklaim 200 mil ZEE karena jaraknya dengan Malaysia
dekat sekali, sementara itu, Malaysia juga berhak atas ZEE. Disinilah diperlukan usaha
membagi laut. Prosesnya disebut maritime delimitation yang dilakukan secara bilateral.
Gambar 2 Prinsip delimitasi batas maritim (Sumber: diadaptasi dari Arsana (2007).
Proses delimitasi batas maritime antara dua atau lebih Negara pantai diatur oleh prinsip-
prinsip dan aturan hukum internasional public. Hukum internasional menyediakan aturan
main yang menjelaskan bagaimana delimitasi seharusnya dilakukan. Namun demikian,
delimitasi batas maritime biasanya diselesaikan melalui perundingan (negoisasi) antara
pihak-pihak yang terlibat atau dengan mengajukan kasus delimitasi kepada pihak ketiga yang
dipercaya, misalnya Mahkamah Internasional dan International Tribunal on the Law of the
Sea (ITLOS). Selain cara tersebut dapat juga dilakukan mediasi dan arbritasi yaitu dengan
melibatkan pihak ketiga yang dipercaya oleh kedua Negara terlibat.
B. PENTINGNYA DELITASI BATAS MARITIM
Potensi sumber daya laut Indonesia memang begitu besar dan hal tersebut patut kita
banggakan. Akan tetapi jangan berhenti di situ saja karena masih banyak PR yang harus kita
selesaikan. Semua aspek satu sama lain akan saling berpengaruh, oleh karenanya kita harus
5
berbenah mengenai tata negara. Indonesia akan terus menjadi sorotan mata dunia, selama
kekayaan alamnya masih ada.
Kestabilan dalam negeri dan hubungan luar negeri Indonesia akan berpengaruh terhadap
keadaan global, terutama ketika menyangkut kegiatan di laut. Indonesia memiliki peran yang
lebih karena lautnya merupakan alur lintas pelayaran dunia. Oleh karena itu, selain
pengoptimalan potensi dan pelestarian lingkungan, unsur kemanaan maupun unsur administarif
wilayah perairan Indonesia perlu diperkuat dan diperjelas. Oleh karena itu, selain pengoptimalan
potensi dan pelestarian lingkungan, unsur kemanaan maupun unsur administarif wilayah perairan
Indonesia perlu diperkuat dan diperjelas.
Mengingat fungsi laut sebagai sumberdaya yang dapat dikonversi sebagai nilai ekonomi,
maka aktivitas manusia dalam kaitan kepentingan pemanfaatan sumberdaya laut memperlihatkan
adanya kecenderungan tidak memperhatikan fungsi laut lainnya. Tanpa pengaturan yang tegas
dalam pemanfaatan laut akan dapat berdampak pada terjadinya konflik pemanfaatan ruang di
laut. Kegiatan penambangan pasir laut dapat berdampak negatif pada ekosistem pulau-pulau
kecil, kelangsungan hidup nelayan tradisional, wisata bahari dan sektor terkait lainnya.
Pembangunan bagan-bagan ikan di laut ataupun lahan budidaya rumput laut yang pada akhir-
akhir ini berkembang cukup pesat, telah meningkatkan nilai kerawanan terhadap konflik
pemanfaatan ruang laut.
Masalah yang sering dijumpai adalah mengenai administratif batas wilayah dengan
negara tetangga, hal ini telah mengakibatkan Indonesia mengalami kerugian akibat perampasan
pulau-pulau terdepan oleh negara-negara tetangga. Kita harus terbiasa menyebutnya sebagai
6
pulau terdepan bukan pulau terluar, karena pulau tersebut berada di paling depan bukan di luar
wilayah Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang batas negaranya didominasi oleh
perairan bukan daratan. Oleh karena itu, penting untuk diingat bahwa sistem keamanannya harus
dimulai dari perairan bukan dari daratan.
C. GARIS PANGKAL
Garis pangkal atau baselines adalah garis yang merupakan referensi pengukuran batas terluar
laut wilayah dan zona yurisdiksi maritim lain sebuah negara pantai (TALOS, 2006). Garis
pangkal juga merepresentasikan batas perairan pedalaman yang berada di sebelah dalam
garis pangkal ke arah daratan (landward) (Carleton darn Schofield, 2001: 17). Jelas terlihat
bahwa memahami konsep penemuan gafig pangkal sangat penting dalanl delimitasi batas
maritim. Secara umum, negara negara dimungkinkan tiga jenis garis Pangkal Yang meliputi“
garis pangkal normal, lurus, dan garis pangkal kepulauan. Jenis garis pangkal lainYang juga
akan dibahas di bagian ini adalah garis pangkal lurus penutup mulut sungai, penutup teluk
dan untuk intalasi pelabuhan.
a. Garis Pangkal Normal
Garis pangkal normal dijelaskan dalam Pasal 5 UNCLOS sebagai garis air rendah (the
low-water) di sepanjang pantai seperti terlihat pada peta skala besar yang diakui oleh
negara pantai yang bersangkutan. Sebagai pengertian umum, garis pangkal normal bisa di
samakan dengan garis air rendah di sepanjang pantai benua atau pulau. Seperti pada
gambar a.1 dibawah
7
Gambar C.1 garis rendah pada sebuah pulau
b. Garis Pangkal Lurus
Berkaitan dengan garis pangkal lurus, Pasal 7 UNCLOS menyatakan bahwa garis
pangkal lurus (untuk laut teriturial) bisa digunakan jika garis pantai benar-benar
menikung dan memotong kedalam atau bergerigi (deeply independented and cut into).
Atau jika terdapat pulau tepi (fringing island) di sepanjang pantaiyang tersebar tepat di
sepanjang pesisir pantai. Garis pangkal lurus adalah garis yang terdiri atas segmen-
segmen lurus mnenghubungkan titik-titik tertentu yang memenuhi syarat (TALOS,
2006).
Gambar C.2 Garis Pangkal Lurus
8
c. Garis Pangkal Kepulauan
Untuk sebuah Negara kepulauan seperti Indonesia, penerapan penerapan garis
pangkal normal secara murni sangat sulit dilakukan karena adanya ribuan pulau yang
tersebar di seluruh nusantara. Garis pangkal kepulauan adalah alternative garis pangkal
yang bisa dipakai sebagai gantinya, seperti yang terdapat pada gambar C.3.
Gambar C.3 Garis Pangkal Kepulauan Negara Indonesia
d. Garis pangkal untuk kasus mulut sungai
Jika di tepi sebuah pulau/daratan, terdapat sungai yang rnengalir ke lautan maka
mulut sungai tersebut dapat ditutup dengan langsung sebuah garis lurus yang merupakan
satu kesatuan sistem garis pangkal. Gris lurus ini harus dnentukan dengan
menghubungkan dua titik garis air rendah melintasi rnulut sungai seperti dinyatakan
dalam Pasal 9 UNCLOS, clan diilustrasxkan dalam Gambar C.4.
9
Gambar C.4 Garis Pangkal Penutup Sungai
e. Garis Pangkal Penutup Teluk
Pasal 10 UNCLOS menentukan pendefinisian garis penutup teluk. pasal ini mengatur
metode penentuan jenis teluk dan menegaskan hahwa teluk ini hurus ditutup dengan
garis pangkal lurus. Fuktor relevan yang mempengaruhi udalah bentuk teluk, luas teluk,
dun nilai sejarah teluk tersebut bagi negara pantai yang bersangkutan. Mengenai
bentuknya. Pasul 10 UNCLOS menyatakan bahwa teluk adalah bagian laut yang secara
jelas teramati menjorok ke dataran yang jarak masuknya dan lebar mulut teluknya
memenuhi perbandingan tertentu yang memuat wilayah perairan dan bukan sekedar
lekukan pantai. Luas teluk ini juga harus lebih besar dari luas setengah lingkaran yang
diametemya adalah garis penutup teluk. Sebagai tambahan, panjang garis pangkal lurus
yang menutup mulut teluk tidak boleh melebihi 24 mil laut, walaupun ketentuan ini tidak
berlaku pada teluk yang disebut teluk bersejarah (histori bays)
10
Gambar C.5 Garis Pangkal Penutup Teluk
f. Garis Pangkal Instalasi pelabuhan
Instalasi pelabuhan merupakan struktur/bangunan buatan manusia pemanen di
sepanjang pantai yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pelabuhan. Hal ini
meliputi pangkalan pelabuhan (jetties), tanggul-tanggul, dermaga (quays). atau fasllitas
pelabuhan lainnya, terminal pesisir, pemecah gelombang (break waters), dinding laut (sea
walls) dan lain-lain.
g. Garis Pangkal Indonesia
Negara kepulauan seperti Indonesia diijinkan menarik garis pangkal kepulauan
seperti yang tertuang dalam pasal 47 UNCLOS. Garis pangkal kepulauan
menghubungkan pulau-pulau terluar di Indonesia. Pada daerah yang tidak bisa ditarik
garis yang menghubungkan pulau terluar, garis pangkal yang digunakan adalah garis
pangkal biasa atau garis pangkal lurus (Pasal 5 UU No.6 tahun 1996). Dari
penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa garis pangkal yang digunakan
Indonesia adalah kombinasi dari garis pangkal kepulauan, garis pangkal normal, dan
garis pangkal lurus.
11
Gambar C.6 Garis Pangkal Indonesia
12
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Tidak berlebihan jika kita menginginkan Indonesia sebagai kiblat dalam urusan
kelautan dan kemaritiman.. Batas maritim memang tidak sederhana tetapi manusia Indonesia
tidak bisa lepas hidupnya dari pembicaraan itu. Memiliki pemahaman dasar yang baik,
meskipun sederhana, sangat amat disarankan. Tidak untuk menjadi pakar, apalagi dadakan,
tetapi untuk bisa bereaksi dengan tepat dan tidak menjadi korban nasionalisme yang penuh
emosi. Mari kita bela kedaulatan dan hak berdaulat kita di laut dengan nasionalisme cerdas.
13
DAFTAR PUSTAKA
Arsana, I Made Andi.2007.Batas Maritim Antar Negara.Jogjakarta.Gajahmada university Press.
Buntoro,Kresno.2005.Permasalahan dalam Imlementasi Perikanan Garis Pangkal Kepulauan.Universitas Indonesia Esa Unggul. Lex Jurnalica /Vol.2 /No.3 /Agustus 2005
http://www.fst.undip.ac.id/artikel/memahami-pentingnya-batas-maritim/ . Diakses pada 15 Mei
2016.
https://www.selasar.com/politik/pentingnya-pemahaman-batas-maritim-sebagai-wujud-bela-
negara.Diakses pada 15 Mei 2016.
https://madeandi.com/2014/12/11/batas-maritim-untuk-orang-awam/. Diakses pada 15 Mei 2016.
14