Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH
PADA BMT MEKAR DA’WAH SERPONG
TANGERANG SELATAN
SKRIPSI
Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Disusun Oleh:
NAZAR RUDIANSYAH
1112053000039
KONSENTRASI LEMBAGA KEUANGAN ISLAM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
1439 H / 2018 M
MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH
PADA BMT MEKAR DA’WAH SERPONG
TANGERANG SELATAN
SKRIPSI
Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Disusun Oleh:
NAZAR RUDIANSYAH
NIM : 1112053000039
Lili Bariadi, MM.M.Si
NIP ; 197405191998031004
KONSENTRASI LEMBAGA KEUANGAN ISLAM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
1439 H/2018M
i
ABSTRAK
NAZAR RUDIANSYAH, NIM 1112053000039, Manajemen Risiko Pada
Pembiayaan Murabahah BMT Mekar Da’wah, Program Studi Manajemen
Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, di bawah bimbingan
Lili Bariadi, MM. M.Si.
Perbankan syariah terus melakukan inovasi agar memberi pelayanan
terbaik kepada seluruh nasabahnya. BMT saat ini juga mulai berfokus dalam
memberikan pembiayaan kepada usaha kecil. Peningkatan pembayaan sejalan
dengan program pemerintah yang semakin memberikan kemudahan pada usaha
kecil untuk berkembang. Salah satu BMT yang mengandukung pembiayaan pada
usaha kecil adalah BMT Mekar Da’wah. Dalam proses pembiayaan atau
penyaluran dana yang merupakan kegiatan utama BMT, tentunya BMT Mekar
Da’wah tidak terlepas dari risiko. Oleh karena itu manajemen risiko yang baik
diperlukan BMT Mekar Da’wah untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi
pada produk pembiayaan dengan prosedur dan kebijakan yang tepat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana risiko kredit yang
dihadapi dalam pembiayaan BMT Mekar Da’wah dan mengetahui bagaimana
prosedur penerepan manajemen risiko kredit pada pembiayaan murabahah di
BMT Mekar Da’wah untuk meminimalisir dampak negatif yang disebabkan oleh
risiko tersebut.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui manajemen risiko BMT mekar
Da’wah dalam menghadapi risiko pembiayaan Murabahah dan megetahui
langkah-langkah yang digunakan BMT Mekar Da’wah dalam menyelesaikan dan
meminimalisir dampak dari risiko tersebut. Dalam penulisan ini, penulis
menganalisis data dengan menggunakan tekhnik analisa deskriptif kualitatif yaitu
dengan cara mengumpulkan data, disusun dan disajikan yang kemudian dianalisa
untuk mengungkapkan arti data tersebut.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa risiko kredit atau pembiayaan yang
dihadapi BMT Mekar Da’wah dalam pembiayaan murabahahnya tidak besar.
Risiko ini disebabkan karena adanya proses gagal bayar dari pihak nasabah yang
tidak bisa membayar kewajibannya sehingga menyebabkan pembiayaan tersebut
bermasalah. Pembiayaan murabahah di BMT Mekar Da’wah menerapkan prinsip
kehati-hatian dalam memberikan pembiayaannya kepada nasabah. Dan dalam
penerapan manajemen risiko di BMT Mekar Da’wah mengunakan analisa 5C
sebelum terjadinya risiko dan setelah risiko terjadi pihak manajmen BMT Mekar
Da’wah melakukan pendekatan secara personal kepada nasabah.
Kata kunci : Manajemen Risiko, Pembiayaan Murabahah
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis ungkapkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat
dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan ilmiah dalam bentuk skripsi
ini. Shalawat serta salam juga tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah
SWT agar dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sebagai
suri tauladan kita yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman
yang terang benderang dipenuhi oleh cahaya-cahaya Islam.
Ungkapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada
kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta Rudin dan Ibunda Nafsiyah yang
senantiasa mencurahkan segala kasih sayang dan cinta kepada penulis, serta selalu
menyertakan penulis dalam setiap doa-doa yang dipanjatkannya kepada Allah
SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik untuk
mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S. Sos).
Selanjutnya, juga yang paling penting penulis mengucapkan rasa terima
kasih yang tulus kepada segenap pihak yang telah membantu dan mendukung
penulis dalam menyelasikan skripsi ini, diantaranya adalah :
1. Dr. Arief Subhan, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu
Komunikasi, Suparto, Ph.D, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik,
Dr.Rhoudonah, MA, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum,
dan Dr. Suhaemi, M.Si. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan.
2. Drs. Cecep Castrawijaya, MA., selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah
dan Drs. Sugiharto, MA., selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah
yang selalu memberikan arahan kepada penulis dalam menyelsaikan skripsi
ini.
3. Lili Bariadi, MM. M.Si. selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi
ini, yang telah bersedia meluangkan waktu dan pemikirannya kepada penulis
iii
sehingga penulis dapat mengoreksi skripsi ini dengan cermat dan teliti dan
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang selama ini
telah memberikan banyak ilmu pengetahuan baik dalam bidang akademik
maupun non akademik kepada penulis, semoga semua ilmu yang telah
penulis terima dapat diterapkan dalam kehidupan nyata.
5. Kepada Pimpinan dan seluruh staff Perpustakaan Utama dan Perpustakaan
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah melayani dan
meminjamkan koleksi buku-bukunya sebagai referensi bagi penulis dalam
menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Fauzi selaku KaBag Marketing dan seluruh staf yang telah
mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di kantor yang beliau
pimpin. Terima kasih kepada Ibu Nurisma Septia Anggraeni sebagai Kepala
Bagian Operasional BMT Mekar Da’wah dan yang telah bersedia dan
meluangkan waktunya untuk memberikan informasi terkait penelitian skripsi
ini. Terima kasih juga di BMT Mekar Da’wah serta kepada seluruh staf
karyawan BMT Mekar Da’wah yang telah memberikan sambutan yang
hangat kepada penulis sehingga penulis merasa nyaman ketika melakukan
penelitian.
7. Paman-paman saya Emboh suherman, Asep Saiful Abdi SH., Romi
Pamungkas SH., Muhamad Sadar, dan Bibi-bibi saya Siti Asmanah,
Asnanih, Rohiyah SH., Susana H.md.Kep yang telah memberikan
dukungan dan motivasi kepada saya dalam menjalani proses perkuliahan
untuk menjadi orang yang sukses dikemudian hari.
8. Kepada sahabat-sahabat kosan (Syauqi Jazuli, M. Musyfiq Hidayat,
Kharisma Syahputra, Tsalis Muahammad Duha, Habibullah Musthafa,
Encep Ilyan, Muhammad Ato, Bisri Muhammad, Ade Wahyudi) yang telah
menemani perjalanan penulis di masa kuliah hingga akhirnya skripsi ini
terselesaikan.
iv
9. Kepada seluruh kawan-kawan seperjuangan Manajemen Dakwah, semoga
kita semua bisa lulus dan menjadi orang yang sukses serta bahagaia di dunia
dan akhirat.
10. Kepada kawan-kawan KKN SANGKARA semoga kita bisa berkumpul
bersama lagi dengan suasana yang hangat seperti saat KKN di Desa
CIKAREO.
Pada semua pihak yag tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang
telah ikut berpartisipasi membantu dan mendo’akan penulis dalam
menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah membalas semua
kebaikan dan budi baik mereka dengan balasan yang setimpal. penulis
menyadari bahwa masih banyak kekurngan dan ketidaksempurnaan dalam
penelitian skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun
sangat penulis harapkan.
Jakarta, 10 Januari 2018
Nazar Rudiansyah
v
DAFTAR ISI
ABSTRAK ................................................................................................................ i
KATA PENGANTAR .............................................................................................. ii
DAFTAR ISI ............................................................................................................. vi
DAFTAR GAMBAR ................................................................................................ ix
DAFTAR TABEL .................................................................................................... ix
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ............................................................... 1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah........................................... 7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .................................................... 7
D. Metodologi Penelitian .................................................................. 9
E. Tinjauan Pustaka .......................................................................... 12
F. Sistematika Penyusun .................................................................. 12
BAB II LANDASAN TEORI MANAJEMEN RISIKO, DAN
PEMBIAYAAN MURABAHAH
A. Risiko ........................................................................................... 16
1. Pengertian Manajemen Risiko ............................................... 16
2. Jenis-jenis Risiko Perbankan.................................................. 23
3. Manajemen Risiko Dalam Pandangan Islam ......................... 27
B. Pembiayaan Murabahah ............................................................... 31
1. Pengertian Pembiayaan Murabahah ....................................... 31
2. Landasana Hukum .................................................................. 35
3. Ketentuan Umum Murabahah ................................................ 39
4. Prinsip dan Penilaian Pemberian Pembiayaan ...................... 41
5. Jenis-Jenis Pembiayaan Syariah ............................................. 39
C. Konsep Baitul maal wat Tamwil .................................................. 49
1. Pengertian BMT ................................................................... 49
2. Konsep Islam Tentang BMT ................................................ 51
BAB III PROFIL BMT MEKAR DA’WAH
A. Sejarah BMT Mekar Da’wah ....................................................... 53
B. Visi,Misi dan Tujuan BMT Mekar Da’wah ................................. 55
vi
C. Filisofi, Prinsip, dan Fungsi BMT Mekar da’wah ....................... 57
D. Budaya Kerja BMT Mekar Da’wah ............................................. 59
E. Target, Motto dan Jargon BMT Mekar Da’wah .......................... 60
F. Legalitas dan Struktur Organisasi BMT Mekar Da’wah ............. 62
G. Teknologi dan Jaringan kerja BMT Mekar Da’wah .................. 66
H. Produk-produk BMT Mekar Da’wah .......................................... 67
BAB IV MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH
PADA BMT MEKAR DA’WAH
A. Identifikasi Risiko Pembiayaan Murabahah pada BMT Mekar
Da’wah ......................................................................................... 71
B. Penerapan dan Pengendalian Risiko Pembiayaan Murabahah
pada BMT Mekar Da’wah .......................................................... 77
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan .................................................................................. 95
B. Saran ............................................................................................. 95
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................... 97
LAMPIRAN-LAMPIRAN
vii
DAFTAR TABEL
Tabel 4.1 Rating dan Scoring Credit......................................................................... 83
Tabel 4.2 Industry Risk ............................................................................................. 84
Tabel 4.3 Tingkat Kolektibilatas Nasabah ................................................................ 85
Tabel 4.4 Kolektibilitas Nasabah .............................................................................. 88
viii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 3.1 Struktur Organisasi BMT Mekar Da’wah ............................................. 63
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Secara umum lembaga keuangan syari’ah adalah
mendistribusikan pembiayaan yang merupakan salah satu
tugas pokok perbankan, yaitu memberikan fasilitas
penyediaan dan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak
yang membutuhkan modal.1 Selain itu, pembiayaan
merupakan bagian terbesar dari aktivitas perbankan, karena
pembiayaan merupakan ativitas utama dari perbankan.
Dengan demikian, pendapatan bagi hasil atau keuntungan
jual beli yang merupakan instrumen pembiayaan perbankan
syari’ah merupakan sumber pendapatan yang dominan.2
Melihat kondisi seperti ini, maka salah satu fungsi dari
lembaga perbankan syariah adalah menyalurkan
pembiayaan.
Pembiayaan dipahami sebagai pendanaan yang
dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah
direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan
oleh orang lain.3 Kualitas pembiayaan sangat berpengaruh
terhadap efektivitas pendapatan yang diharapkan. Oleh
1 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syaria’ah Dari Teori Praktek,
(Jakarta: Gema Insani Press; 2001), Cet. Ke-1, h. 160 2 Zainal Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari’ah, ( Jakarta:
Pustaka Alvabet, 2006) Cet. Ke-4 h. 2008 3 Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah, (Yogyakarta: AMP
YKPN, 2002), Cet.ke-1, h. 304
2
sebab itu, kualitas dari efiseinsi harus dijaga, agar jangan
sampai menjadi pembiayaan bermasalah yang akibatnya.
Bukan saja menyebabkan tidak efektifnya pendapatan,
tetapi lebih dari itu akan menyebabkan kerugian perbankan
karena tidak terbayarnya kembali dana yang ditanamkan
dalam pembiayaan itu.4 Dalam rangka meningkatkan
efektifitas bisnisnya, lembaga keuangan syari’ah biasanya
memiliki beragam jenis pembiayaan yang salah satunya
adalah pembiayaan murabahah.
Dalam murabahah, penjual menyebutkan harga
pembelian barang kepada pembeli, kemudian mensyaratkan
atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian murabahah
lembaga perbankan membiayai pembelian barang yang
dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu
dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah
dengan harga yang ditambah keuntungan. Dengan kata lain,
penjualan barang kepada nasabah dilakukan atas dasar
cost-plus profit.5
Dengan demikian, pembiayaan murabahah
merupakan suatu pembiayaan yang diberikan kepada
nasabah untuk membeli barang yang diperlukan dengan
perjanjian bahwa nasabah akan memberikan keuntungan
4 Nasruddin, “Pembiayaan Efektif Untuk Meningkatkan Likuiditas
dan profitabilitas bank”Artikel diakses pada tanggal 22 desember 2016 dari
www.wikipedia.com 5 Heri Darsono, bank dan lembaga keuangan Syari’ah; Deskripsi dan
Ilustrasi, ( (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), cet, ke-2, h.62
http://www.wikipedia.com/
3
kepada pihak-pihak yang telah memberikan pembiayaan.
Dalam hal ini, pihak-pihak yang telah memberikan
pembiayaan seperti bank-bank syari’ah atau lembaga-
lembaga keuangan mikro syari’ah lainnya seperti bank aau
non bank.
Risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu
tindakan atau kejadian yang dapat menimbulkan dampak
yang berlawanan dengan hasil yang dicapai. Risiko dalam
sudut pandang BMT didefinisikan sebagai peluang dari
kemungkinan terjadinya situasi buruk yang berdampak
negatif terhadap pendapatan dan permodalan BMT. Risiko-
risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola
dan dikendalikan.6 Oleh karena itu, sebagaimana lembaga
perbankan pada umumnya, BMT juga memerlukan
serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat
digunakan untuk mengidentifikasi mengukur dan
mengendalikan risiko-risiko yang akan dihadapi, atau yang
biasa disebut dengan menejemen risiko.
Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk
mengetahui, menganalisa serta mengendalikan risiko-risiko
yang akan dihadapi.
Manejemen risiko merupakan suatu usaha untuk
mengetahui, menganalisa serta mengendalikan risiko dalam
setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan memperoleh
6 Dr. Kasmir,Dasar-Dasar Perbankan, Ed. Revisi ( jakarta: Rajawali
Pers 2012), h.136
4
efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Dalam pengertian
lain menejemen risiko dapat diartikan sebagai sebuah cara
atau metode untuk mengetahui berbagai jenis risiko dan
bagaimana cara untuk menganalisa dan mengendalikan
risiko-risiko yang ada dengan tujuan agar perusahaan
terhindar dari risiko tersebut.
Manajemen risiko yang baik dapat menekan
probabilitas dan dampak negatif dan resiko yang ada ,
konsep manajemen risiko juga diperuntukan guna
meminimalisir risiko yang terdapat pada dunia usaha.
Berdasarkan pemaparan tersebut, organisasi atau
perusahaan dalam hal ini lembaga perbankan syariah
menyadari bahwa pengelolaan risiko merupakan suatu hal
yang penting sehingga membutuhkan sistem manajerial
yang mampu meminimalisir segala kemungkinan risiko
yang dihadapi dalam kegiatan usahanya.
Salah satu lembaga keuangan Bank Syariah non Bank
adalah BMT (Baitul Mall wa Tamwil) yaitu lembaga
keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasrkan
prinsip-prinsip syariah. Fungsi utama dari BMT itu sendiri
Adalah:
a. Baitul Tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan
kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan
investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi
pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain
5
mendorong kegiatan menabung dan menunjang
pembiayaan kegiatan ekonomi.
b. Baitul Mall (rumah Harta), menerima titipan dan zakat,
infaq dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya
sesuai dengan peraturan dan amanahnya.7
Keberadaan Baitul Mall wa Tamwil (BMT)itu sangat
membantu perekonomian ummat khususnya bagi
masyarakat kalangan kecil dan mokro. Karena BMT itu
sendiri khusu dibuat untuk membantu perekonomian
masyarakat dalam skala penyaluran investasi Bank Syariah
pada segmen masyarakat paling bawah yang memiliki
kemampuan produktif.
Dalam operasionalnya, BMT dapat menjalankan
berbagai jenis kegiatan usaha, baik yang berhubungan
dengan keuanagan maupun non keuangan. Jenis usaha BMT
yang berhubungan dengan keuangan berupa himpunan
dana, kegiatan pembiayaan/ kredir usaha kecil ke bawah
(mikro) dan kecil.8
Di Indonesia sendiri sampai dengan tahun 2016,
bahwa perkembangan usaha mikro kecil mencapai 99.39%
termasuk didalamnya BMT. Dengan perkembanagn yang
sangan pesat tersebut menujukan bahwa semakin
banyaknya nasabah yang menyimpan dananya ke LKMS
7 Soemitra, Andri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta :
Kencana, 2009,) h. 8 Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah Suatu
kajianTeoritis Praktis. (Bandung:CV Pustaka Setia, 2012). H.331
6
ataupun BMT. Semakin besar asset yang dimiliki kepada
BMT. Oleh karena itu BMT harus mulai berhati-hati dalam
mengelola dana nasabah supaya tidak terjadi sesuatu yang
dapat merugikan BMT itu sendiri. Sebagaimana Bank,
BMT adalah perusahaan jasa yang pendapatannya diperoleh
dari interaksi dengan nasabah sehingga risiko tidak
mungkin ada. Berbagai likuiditas, risiko operasional, risiko
hukum, resiko pasar dan lain-lain, ditambah dengan situasi
yang tidak menentu maka menejemen risiko sangat
diperlukan oleh BMT.
Dalam menyalurkan pembiayaanya, BMT sangat
rentan mengalami risiko kerugian akibat adanya
keterlambatan pembiayaan (kredit macet) ataupun gagal
bayar para nasabah.
Sejak awal berdirinya’ BMT-BMT dirancang sebagai
lembaga ekonomi. Dapat dikatakan bahwa BMT merupakan
suatu lembaga ekonomi rakyat yang secara konsepsi dan
secara nyata memang lebih kepada masyarakat bawah yang
miskin dan nyaris miskin. BMT berupaya membantu
mengmbangkan usaha mikro dan usaha kecil, terutama
bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha membantu
permodalan tersebut, yang biasa dikenal dalam istilah
pembiayaan dalam khazanah keuangan modern, maka
BMT juga berupaya menghimpun dana, terutama sekali
yang berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya. Dengan
7
kata lain BMT pada prinsipnya berupaya mengorganisasi
usaha saling menolong antar warga masyarakat suatu
komunitas dalam masalah ekonomi yang sudah barang tentu
dimediasi oleh BMT.
Berdasarkan uraian di atas, peneliti berkeinginan
untuk menganalisis jenis risiko yang dihadapi pembiayaan
murabahah dan menganalisa bagaimana tingkat penerapan
menejemen risiko pembiayaan BMT Mekar Da’wah dalam
meminimalisir risiko. Oleh karena itu, peneliti mengambil
judul “Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada
BMT Mekar Da’wah Serpong Tangerang Selatan”
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
1. Pembatasan Masalah
Untuk lebih terarah penelitian ini dan
menghindari terjadinya penyimpangan pembahasan dari
pokok permasalahan, maka perlu dibuat pembatasan
agar penulis lebih mudah dalam melakukan penelitian.
Permaslahan yang dibahas dalam penelitian ini hanya
pada manejemen risiko pembiayaan murabahah pada
BMT Mekar Da’wah Serpong
2. Rumusan Masalah
Agar peneliti ini lebih terarah dan focus maka
permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini
dapat dirumuskan sebagai berikut :
8
a. Bagaimana identifikasi risiko pembiayaan
murabahah di BMT Mekar ?
b. Bagaimana penerapan dan pengendalian risiko
pembiayaan murabahah pada BMT Mekar Da’wah ?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Peneliti
a. Untuk mengetahui tingkat risiko pembiayaan
murabahah pada BMT Mekar Da’wah
b. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko
pembiayaan murabahah pada BMT Mekar Da’wah .
2. Manfaat Peneliti
a. Akademis
Penilitian ini diharapkan dapat menambah
wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca
khususnya mahasiswa Manajemen Dakwah, Fakultas
Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, serta dapat
berguna bagi banyak pihak terutama sebagai
tambahan referensi atau perbandingan bagi studi-
studi yang akan datang.
b. Praktis
Menjadi masukan dan saran bagi para praktisi,
akademisi dalam penelitian selanjutnya sehingga
dapat menjadi perbandingan bagi penelitian yang
lain.
9
c. Rekomendasi
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
pertimbangan dan rekomendasi bagi pihak
manajemen risiko pembiayaan murabahah BMT
Mekar Da’wah Serpong tangerang selatan dan
menjadi bahan kajian, serta tim pelaksaan program
pembiayaan murabahah yang menangani masalah
khusus, agar mampu mempertahankan kinerja yang
sudah baik dan memaksimalkan kinerja yang belum
tercapai secara optimal.
D. Metodologi Penelitian
1. Jenis Pendekatan Penelitian
Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian
skripsi ini adalah pendekatan bersifat kualitatif.
Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah
metode deskriptif-kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian
yang melukiskan keadaan obyek atau pristiwa tanpa
suatu masksud untuk mengambil kesimpulan-
kesimpulan yang berlaku secara umum.9dalam
penelitian ini penulis menguraikan dan menggambarkan
tentang formula 5C terhadap pembiayan murabahah di
BMT Mekar Da’wah Serpong Tangerang Selatan .
9 Masri Singarimbun, Setvan Efendi, Metode Penelitian Survei, (
JakartaLP3S, 1989), hal. 192
10
2. Sumber Data
a. Primer
Data primer merupakan suatu hal atau informasi
yang di didapat secara langsung dari nara sumber yang
diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dengan
objek penelitian.
b. Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh
oleh suatu instansi atau perorangan yang kemudian
sudah dalam bentuk jadi dn di publikasikan secara
umum, data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-
jurnal ilmiah serta sumber lainnya yang dapat di percaya
keaslian informasinya dan dapat dijadikan bahan
penunjang penelitian ini.
3. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis
menggunakan dua macam teknis pengumpulan data yaitu
melalui penelitian kepustakaan ( library reseach) dan
penelitian lapangan ( field reseach).10
a. Penelitian Kepustakaan .
Penelitian kepustakaan, yaitu peneliti melakukan
penelusuran literature dan buku rujukan yang relevan
dengan pembahasan skripsi ini.
10
Burhan Ashshofa, metodologi Penelitian Hukum, ( Jakarta: PT Asdi
Mahastya, 2004), h. 61
11
b. Penelitian Lapangan.
Peneitian lapangan yaitu, meakukan
penelitian langsung ke tempat yang dijadikan obyek
penelitian, dalam hal ini adlah lembaga BMT Mekar
Da’wah . Untuk memperoleh data yang dibutuhkan
dilakukan dengan cara:
1) Observasi
Yaitu mengadakan pengamatan langsung yang
dilakukan secara sistematis dari fenomena yang
diselidiki.11
Dalam hal ini penulis mengikuti
study dokumen di BMT Mekar Da’wah untuk
memperoleh daya yang valid.
2) Interview (wawancara)
Yaitu salah satu cara memperoleh data dengan
melalui informasi yang didengarnya oleh panca
indera pendengaran, yang sebelumnya ditanyakan
terlebih dahulu kepada informan.12
penulis akan
mewawancarai pengurus dan manajer BMT
sebagai sample yang dapt menjabarkan isu
permaslahan yang menyangkut penelitian ini..
3) Studi Dokumen
Yaitu teknik pengumpulan data berdasarkan data-
data yang tidak langsung, berupa laporan yang
11
Sutrisno Ashshofa, Metodologi Research, ( Yogyakarta:Fak
Psikologi UGM, th.1994), h. 136 12
Nurul Hidayat, Metodologi Penelitian Dakwah dengan Pendekatan
KuAlitatif, (Jakarta: UIN Jakarta Press,2006), Cet.ke-1, h.142
12
diperoleh dari BMT Mekar Da’wah dan laporan
yang lain berkaitan dengan penelitian.
4) Tempat dan Waktu Penelitan
Penelitian ini dilaksanakan di kantor BMT Mekar
Da’wah Serpong, Tangerang Selatan.
5) Teknik Analisis Data
Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik
penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis
deskriftif, yaitu suatu teknik penelitian dimana
penulis terlebih dahulu menggambarkan data dan
informasi yang berlandasan fakta-fakta untuk
dianalisis.
6) Teknik Penulisan Skripsi
Adapun teknik penulisan yang digunakan dalam
skripsi ini mengacu pada penulisan skripsi, tesis
dan disertasi yang disusun oleh tim Universitas
Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, dterbitkan
Oleh UIN Press Tahun 2007, Cetakan ke dua.
E. Tinjauan Pustaka
BMT merupakan salah satu lembaga mikro yang
berdasarkan syariah. Secara kelembagaan BMT didampingi
atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil
(PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena
mengemban misi yang terlalu luas, yakni menetaskan usaha
13
kecil. Dalam prakteknya PINBUK menetaskan BMT, dan
pada gilirannya BMT meneteaskan usaha kecil
Sejauh pengamatan penulis, terdapat banyak
penelitian yang membahas tenttang BMT seperti:
Judul skripsi” Chairunnisa Wahyu Utami, mahasiswa
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Tahun 2015.
“Evaluasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada
Bank Syariah Mandiri KCP Graha Raya Serpong Utara”,
pada penulisan skripsi ini penulis focus pada bagaimana
Bank Syariah Mandiri KCP Graha Raya Serpong Utara
mengelola Risiko dalam pembiayaan murabahah.
F. Sistematika penyusun
Untuk lebih mempermudah dan sekaligus agar
pembahasan dapat dilakukan secara terarah dan sistematis,
maka penulis membagi atas lima bab, kelima bab tersebut
secara rinci sebagai berikut : berikut:
Bab I Pendahuluan
Berisi tentang beberpa hal yang berkaitan terdiri
dari latar belakang masalah, pembatasan dan
perumusan masalah, tujuan dan manfaat
penelitian, metode penelitian yang digunakan
dalam mengumpulkan data, dan diakhiri dengan
uraian tentang sistematika penulisan.
14
Bab II Landasan Teori Tentang Manajemen Risiko
Pembiayaan Murabahah
Berisi tentang definisi-definisi judul penelitian
mengenai Bab II ini menjalankan tentanglandasan
teori, yang memuat tentang deskripsi teori yang
berisikan tentan pengertian manajemen, risiko,
pembiayaan murabahah, landasan hukum
murabahah dan Baitul Maal Wat Tamwil dan
aplikasi Murabahah pada BMT.
Bab III Gambaran Umum Tentang BMT Mekar
Da’wah Serpong Tangerang Selatan :
Pada bab ini penulis akan memaparkan gambaran
umum mengenai Baitul Maal Wat Tamwil, mulai
dari sejarah berdirinya, visi-misi, Profil BMT
Mekar Da’wah, struktur organisasi, macam-macam
produk BMT Mekar Da’wah, Motto BMT Mekar
Da’wah, prinsip operasional BMT Mekar Da’wah.
Bab IV Analsis Manajemen Risiko Pada BMT
Mekar Da’wah :
Bab ini berisi tentang inti dari penelitian dimana
penulis akan membahas penilaian BMT Mekar
Da’wah terhadap hasil penelitian dan pembahasan
yang merupakan hasil dari analisis data yang
sudah dilakukan. Analisis ini dilakukan agar
15
menemukan solusi yang tepat dalam menentukan
risiko pembiayaan Murabahah.
Bab V Penutup
Merupakan bab akhir, didalam bab ini penulis
mengemukakan kesimpulan dari seluruh
pembahsan sebelumnya dan sekaligus menjawab
permaslahan poko yang dikemukakan sebelumnya,
dan kemudian penulis mengemukakan saran-saran.
16
BAB II
MENEJEMEN RISIKO DAN PEMBIAYAAN
MURABAHAH
A. Manajemen Risiko
1. Pengertian Manajemen Risiko
Istilah manajemen berasal dari kata kerja to
manage berarti control dalam bahasa Indonesia dapat
diartikan mengendalikan, menangani atau mengelola.
Selanjutnya, manajement dapat mempunyai berbagai arti
pertama sebagai pengelola, pengendalian atau
pengamanan (“managing”) kedua, perlakuan secara
terampil untuk menangani sesuatu berupa skillful
treatment. ketiga, gabungan dari dua pengertian tersebut,
yaitu berhubungan dengan pengelolaan suatu perusahaan,
rumah tangga atau suatu bentuk kerja sama dalam
mencapai suatu tujuan tertentu. Untuk mengetahui definisi
dari manajemen risiko secara menyeluruh dengan
memahami definisi dari manajemen dan risiko itu sendiri.
Manajemen menurut George R. Terry yang dikutip
oleh H. Malayu S.P. Hasibuan di dalam bukunya
Manajemen, dasar, pengertian dan masalah adalah,
didefinisikan sebagai proses perancanaan,
pengorganisasian, penggerakan serta pengawasan
aktifitas-aktifitas suatu organisasidalam rangka mencapai
17
sesuatu koordinasi sunber-sumber daya mausia dan
sumber alam hal pencapaian sasaran secara efektif dan
efisien.13
Sementara menurut Zaini Muchtar (Dosen
Fakultas Dakwah UIN Jakarta) dalam bukunya Dasar-
dasar Manajemen Dakwah, menjelaskan tentang
pengertian manajemen yaitu aktifitas untuk mengatur
kegunaan sumber daya bagi tercapai tujuan organisasi
secara efektif. Pimpinan yang mengatur aktifitas disebut
manager (manajer) dan anggota yang terlibat dalam
perlaksanaan disebut management staff (staf
manajemen).14
Menurut Soedjadi, menyatakan bahwa
“manajemen adalah proses kegiatan dari seorang
pimpinan (manajer) yang harus dilakukan dengan
mempergunakan cara-cara pemikiran yang ilmiah maupun
praktis untuk tujuan yang telah ditetapkan dengan melalui
kerja sama dengan orang lain sebagai sumber tenaga
kerja, serta memanfaatkan sumber-sumber lainya dan
waktu yang tersedia untuk itu dengan cara yang setepat-
tepatnya.15
13
H. Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen, Dasar, Pengertian Dan
masalah, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h.2 14
Zaini Muchtar, Dasar-dasar Manajemen Dakwah. ( Yogyakarta Al-
Amin, 1996),cet ke-1, h. 37 15
soedjadi. O&M (organization & Mangement) Penunjengan Proses
MAnajemen. (Jakarta: PT Gunung Agung, 1995), cet. Ke-8, h.3
18
Menurut James F. Stoner yang dikutip oleh H.
Malayu S.P. Hasibuan, menejemen merupakan proses
perencanaan, pengorganisasian dan penggunaaan sumber
daya organisasi lainya agar mencapai yang telah
ditetapkan.16
dari definisi para ahli yang telah dijelaskan
diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan
sebuah proses perencaaan, pengorganisasian, penggerakan
dan pengawasan atas sumber-sumber daya organisasi
yang bertujuan untuk mencapai hasil/tujuan organisasi
yang efektif dan efisien yang berdasarkan fungsi-fungsi
manajemen tersebut (POAC).
Menurut Safru Ayat bahwa manajemen risiko
adalah suatu cara, metode, atau ilmu pengetahuan yang
mempelajari berbagai jenis risiko, bagaimana pula
mengaturnya dan mengelola risiko tersebut dengan tujuan
aga terhindar dari risiko.17
Dari bebrapa pengertian yang dikemukakan oleh
para pakar tersebut diatas dapat saya simpulkan bahwa
manajemen adalah:
a. Manajemen adalah aktifitas pengaturan yang akan
dilakukan oleh seorang manajer untuk mengatur
kegiatan yang berorientasi pada tujuan.
16
H. Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen, Dasar, Pengertian dan
Masalah, h.3 17
Safru Ayat, “MAnajemen Risiko” (Jakarta: Gema Insani Akastri,
2003), h. 1
19
b. manajemen mempunyai tujuan organisasinal dari
suatu kelompok orang-orang.
c. Manajemen merupakan suatu proses untuk mencapai
sasaran dan tujuan dengan menjalankan setiap fungsi
sesuatu dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
d. Manajemen adalah system kerja sama yang
melibatkan orang lain agar tercapai tujuan bersama.
e. Manajemen adalah integrasi dari banyak disiplin ilmu.
Setelah membahas definisi dari manajemen, maka
selanjutnya akan membahas definisi dari risiko dan jenis-
jenis risiko yang dihadapi dunia perbankan.
Menurut kamus ekonomi, risiko adalah peluang
dimana hasil yang sesungguhnya bisa berbeda dengan
hasil yang diharapkan atau kemungkinan nialai yang
hilang atau diperoleh yang dapat diukur. Risiko berbeda
dengan ketidakpastian yang tidak dapat diukur (Alfandi).
Risiko menurut Wikipedia Indonesia adlaah bahaya yang
dapat terjadi akibat dari sebuah proses yang sedang
berlangsungatau kejadian yang akan datang. sedangkan
risiko dalam konteks perbankan menurut Adiwarman A.
Karim (2004) merupakan kejadian potensial, baik yang
dapat diperkirakan (Anticipated) maupun yang tidak dapat
20
di perkirakan (unanticipated) yang berdampak negative
terhadap pendapatan dan pemodalan bank.18
Adapun Joel G. Siegel dan Jae K. Shim yang
dikutip oleh Irham fahmi 19
mendefinisikan risiko pada
tiga hal:
a. Pertama adalah keadaan yang mengarah kepada
sekumpulan hasil khusus, dimana hasilnya dapat
diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui
oleh pengambilan keputusan.
b. Kedua adalah variasi dalam keuntungan, penjualan,
atau variable keuangan lainya.
c. Ketiga adalah kemungkinan dari sebuah masalah
keuangan yang mempengaruhi kinerja operasi
perusahaan atau posisi keuangan, seperti risiko
ekonomi, ketidakpastian politik, dan maslah industry.
Menurut Ferry N. Idroes dalam bukunya
manajemen risiko perbankan mendefinisikan “risiko
merupakan bahaya: risiko adalah ancaman atau
kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang
menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan
yang ingin dicapai. risiko juga merupakan peluang: risiko
18
Ari Kristin Prasetyoningrum, Risiko Bnak Syariah, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2105), Cet. Ke-1, H. 37 19
Irham Fahmi, Manajemen Risiko, Teori, Kasus,dan Solusi…, h.2
21
adalah sisi yang berlawanan dari peluang untuk mencapai
tujuan”20
Sementara menurut Kasidi bahwa risiko adalah
kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang
menimbulkan kerugian. risiko tidak dapat dihindari, tapi
harus dihadapi dengan cara-cara yang dapat memperkecil
kemungkinan terjadinya suatu kerugian.21
Dan menurut peraturan bank Indonesia PBI No.
13/23/PBI/201122
tentang penerapan manajemen risiko
Bank umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, risiko
sebagai potensi kerugian akibat terjadinya suatu pristiwa
tertentu. sedangkan risiko kerugian adlah kerugian yang
terjadi sebagai konsekuensi lansung atau tidak langsung
dari kejadian risiko. kerugian itu bisa berbentuk fianansial
maupun non fiansial.23
Dari definisi-definisi risiko yang telah dijelaskan
dapat disimpulkan bahwa risiko merupaka sebuah
kemungkinan dari sebuah kejadian yang dapat
menmbulkan dampak negative atau kerugian yang tidak
sesuai dengan tujuan yang ingin capai sebelumnya. karena
risiko tidak dapat dihindari namun harusdihadapi oleh
20
Ferry N. Idroes, manajemen risiko perbankan…, ( Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2008), h.7
21 Kasidi, manajemen Risiko, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h.4
22 PBI No. 13/23/PBI/2011” tentang penerapan manajemen risiko
Bank umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, 23
M. Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, Manajemen Risiko
Perbankan Syariah…, h.19
22
lembaga perbankan, dibutuhkan suatu metode yang
disebut manajemen risiko untuk mengurangi tingkat
kerugian yang diterima oelh bank yang di timbulkan oleh
risiko-risiko yang terjadi sehingga lembaga perbankan
dapat mengambil tindakan yang tepat dalam menghadapi
risiko tersebut.
Menurut Farry N. Idroes. “Manajemen risiko
didefinisikan sebagai metode logis dan sistematik dalam
identifikasi, kuantifikasi, menetukan sikap, menetapkan
solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang
berlangsung pada setiap aktifitas atau proses.”24
Sementara menurut Kasidi manajmen risiko
adalah usaha yang secara rasional ditujukan untuk
mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian dari risiko
yang di hadapi.25
Menurut Adiwarman A. Karim. “ manajemen
risiko adalah suatu rangkaian prosedur dan metodologi
yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur,
memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari
kegiatan usaha. keberadaan manajemen risiko memiliki
tujuan yang sangat penting, diantaranya:26
a. Menyidiakan informasi tentang risiko kepada pihak
regulator.
24
Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan…,h.5 25
Kasidi, Manajemen Risiko…, h.4 26
Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis…., h. 255
23
b. Memastikan Bank tidak mengalami kegiatan yang
akan bersifat unacceptable.
c. Meminimalisir kerugian dari berbagai risiko yang
bersifat uncontrolled.
d. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
e. Menglokasikan modal dan membatasi risiko.
Manajemen risiko merupakan pengetahuan yang
bandan teorinya masih muda. Itulah sebabnya kita banyak
menemukan kontradiksi dalam pengertian tentang konsep
risiko. Kontradiksi ini disatu pihak disebabkan oleh kaum
teoritis dalam manajemen risiko mencoba meminjam
definisi risiko yang dipergunakan dibidang lain. yang
mengherankan pula, penulis-penulis teks manajemen
risiko dan asuransi belum sanggup mencapai persetujuan
(satu definisi) tentang risiko.27
Dari definisi para ahli yang telah dijelaskan dapat
disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah sebuah
metode atau serangkaia prosedur untuk mengidentifikasi,
mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang
timbul dari sebuah kegiatan usaha.
2. Jenis- jenis Risiko Perbankan
a. Risiko Pembiayaan/kredit
Risiko pembiayaan pada umunya dikaitkan
dengan risiko gagal bayar dari nasabah. Risiko ini
27
Drs. Herman Darmawi. Manajemen Risiko, (Jakarta: BUMI
AKSARA, 1994) Cet Ke-2, Ed. 1, h. 18
24
mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank
ketika pembiayaan yang diberikan mengalami macet
atau gagal bayar, dimana debitur tidak mampu
memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan dana
pembiayaan yang telah diterima. setelah risiko gagal
bayar, risiko pembiayaan kadang merujuk pada risiko
kredit apabila menggunakan istilah yang digunakan
oleh Bank Indonesia dalam peraturan Bank Indonesia
Nomor 13/23/PBI/2011.28
Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko
kerugin sehubungan dengan pihak peminjam (
counterparty) tidak dapat atau tidak mau memenuhi
kewajibannya untuk membayar kembali dana yang
telah dipinjamkan secara penuh saat jatuh tempo atau
sesudahnya.29
b. Risiko Pasar
Risiko pasar didefinisikan sebagai resiko
kerugian pada posisi neraca serta pencatatan tagihn
dan kewajiban diluar neraca (on-and off-balance
sheet) yang timbul dari pergerakan harga pasar
(market place).30
Risiko pasar merupakan risiko
kerugian yang terjadi pada fortopolio yang dimiliki
oleh bank akibat adanya pergerakan variable pasar
28
M Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, Manajemen Risiko
Perbankan Syariah, h. 84 29
Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan…, h. 22 30
Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan…, h. 22
25
(adverse movement) berupa suku bunga dan nilai
tukar. risiko pasar ini mencakup akan empat hal yaitu
risiko tingkat suku bunga, risiko pertukaran mata
uang, risiko harga dan risiko likuiliditas.31
c. Risiko Likiditas
Risiko likuiditas terbagi menjadi dua macam,
yaitu risiko likuiditas asset (asset liquidity risk)dan
risikp likuiditas pendanaan (funding liquidity risk).
Risiko likuiditas asset atau sering disebut dengan
market/product liquidity risk, timbul ketika suatu
transaksi tidak dapat dilaksanakan pada harga pasar
yang terjadi akibat besarnya nilai transaksi relative
terhadap besarnya pasar. Sedangkan risiko likuiditas
pendanaan yaitu sering juga disebut cash-flog risk,
yaitu risiko ketidakmampuan memenuhi kewajiban
jatuh tempo sehingga meimbulkan likuidasi.32
d. Risiko Operasional
Risiko yang antara lain disebabkan adanya
ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses
internal, kesalahan manusia, kegagalan system atau
adanya problem eksternal yang memengaruhi
operasional bank. Oleh karena itu, kecurangan,
ketidakjujuran, kegagalan manajemen, system
31
Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan
h.272 32
kasidi, Manajemen Risiko, h.67
26
pengedalian yang tidak memadai, prosedur
operasional yang tidak tepat termasuk dalam risiko
operasional.33
e. Risiko Reputasi
Risiko ini akibat opini negative public
terhadap operasional bank, sehingga dapat
mengakibatkan menurunya jumlah nasabah bank
tersebut atau menimbulkan biayaa besar karena
gugatan pengadilan atau merosotnya pedapatan bank.
Propesi public tentang pasar merupakan penyebab
yang cukup signifikan dalam risiko reputasi.34
f. Risiko Hukum
Risiko yang disebabkan oleh adanya
kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis
antara lain disebabkan oelh adanya tuntutan hukum,
ketiadaan peraturan perundang-undangan yang
mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak
dipenuhinya syarat sahnya suatu kontrak.
g. Risiko Strategis
Risiko ini muncul akibat penerapan strategi
yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang
keliru atau bank kurang responsive terhadap
perubahan eksternal, sehingga bank mengalami
kerugian.
33
Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan, h. 55 34
Kasisi, Manajemen Risiko, h. 68
27
h. Risiko Keputusan
Risiko ini yang disebabkan bank yang tidak
mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan
perundang-undangan dan ketentuan lain yang
berlaku.35
3. Manajemen Risiko dalam Pandanagan Islam
Menurut Safru Ayat, manajemen risiko adalah
suatu cara, metode dalam paradigma ekonomi Islam,
risiko dipandanag hal yang positif. Risiko dikaitkan
dengan konsep keadilan dimana setiap hasil keuntungn
usaha harus dihasilkan dari keterlibatan dalam
mengahadapi risiko usaha. Bagi umat Islam manajemen
risiko adalah suatu hal yang penting untuk dilaksanakan,
dimana manajemen risiko yang baik mengindikasikan
bahwa manusia berusaha untuk menjaga amanah dari
Allah SWT atas harta kekayaan.36
Islam memberikan landasan prinsip di dalam
manajemen risiko, diantaranya:37
a. Ruang lingkup risiko yang dianggap positif dan
diperkenankan oleh islam adalah ketidakpastian yang
bersifat “ expeted” maksudnya itu bisa diperkirakan.
35
ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan, h. 56 36
Veithzal Rifai dan Rifki Ismail, Islamamic Risk Management For
Islamic Bank, ( Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013 ),h. 106 37
Veithzal Rifai dan Rifki Ismail, Islamamic Risk Management For
Islamic Bank, h. 108-109
28
b. Dalam islam pula speculative transaction
controversion atau transaksi spekulasi diharamkan.
Dalam konteks manajemen risiko, speculative risk
adalah risiko yang outcome risikonya bukan hanya
mengandung kemungkinan merugikan saja tapi juga
mengandung kemungkinan menguntungkan.
4. Proses Manajemen Risiko
Proses manajemen risiko merupakan tindakan dari
seluruh entitas terkait didalam organisasi.38
Tindakan
yang berkesinambungan yang dilakukan sejalan dengan
definisi manajemen risiko yang telah ditentukan yaitu:
identifikasi, kuantifiaksi, menentukan sikap, menetukan
solusi serta melakukan monitor dan pelapor risiko.
Untuk dapat menerapkan proses manajemen
risiko, pada tahap awal Baitul Mal Wa Tamwil atau
disebut BMT harus secara tepat mengenal dan memahami
serta mengidentifikasi seluruh risiko, baik yang sudah ada
(inherent Risk) mapu yang mungkin timbul dari suatau
bisnis baru perbankan. secara berturut-turut, perbankan
perlu melakukan pengukuran, pemantauan dan
pengendalian risiko. Proses ini terus berkesinambungan
sehingga menjadi sebuah lifcycle.
38
Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman 3
Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Rgulasi dan Pelaksanaan di
Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press,2008) h.7
29
Dalam proses Manajemen risiko secara umum
terdapat empat tahapan dalam menjalankan manajemen
risiko, adapun tahapan dalam proses manajemen risiko
sebagai berikut:
a. Identifikasi Risiko
Salah satu aspek penting dalam
identifikasirisiko adalah membuat daftar risiko yang
mungkin terjadi sebanyak mungkin serta
menganalisanya secara aktif agar tidak timbul risiko
yang berlebihan.39
pada tahap ini dilakukan analisa
terhadap seluruh jenis resiko yang terdapat pada setiap
kegiatan usaha bank, adapun yang hal-hal yang
dilakukan di antaranya:40
1) Mendapatkan seluruh informasi risiko semua
sumber yang mencakup semua aktifitas fungsional
dan operasional bank.
2) Melakukan analisa terhadap kemungkinan
timbulnya risiko.
3) Melakukan analisis secara proaktif, tanpa
menunggu timbulnya risiko yang berlebihan.
b. Pengukuran Risiko
Setelah melakukan identifikasi risiko, maka
tahap selanjutnya adalah pengukuran risiko dengan
39
Adhiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan
Keuangan…, h.260 40
ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan…, h. 7
30
cara melihat seberapa besar dampanya dan probelitas
terjadinya risiko tersebut. selain itu pengukuran risiko
dibutuhkan karena sebagian dasar atau tolak ukur
untuk memahami signifikansi dan akibat kerugian
yang akan ditimbulkan karena terjadinya suatu risiko,
baik secara individual maupun fortofolioterhadap
tingkat kesehatan dan kelangsungan usaha BMT.
pengukuran risko dilaksanakan dengan melakukan:
1) Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian
asumsi, sumber data dan prosedur yang
digunakan untuk mengukur risiko.
2) penyempurnaan terhadap system pengukuran
risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha,
produk, transaksi dan factor risiko yang bersifat
material.41
c. Pemantauan Risiko
Pemantauan dilakukan dengan cara
mengevaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada
kegiatan usaha BMT serta kondisi efektivitas proses
manajemen risiko. Dalam hal ini bak harus
mempersiapkan sebuah system dan prosedur yang
efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam
proses pemantauan risiko agar hasilnya dapat
41
Veithzal Rifai dan Rifki Ismail, Islamic Risk Management For
Islamic Bank..., h. 133
31
menyempurnakan proses manajemen risiko yang
terdapat dalam bank tersebut.42
d. Pengendalian Risiko
Penegendalian ini dilakukan atas dasar evaluasi
pengukuran risiko yang terdapat pada seluruh produk
dan aktifitas BMT. Metode pengendalian risiko harus
mempertimbagkan analisis terhadap besarnya potensi
kerugian BMT serta pertimbangan atas manfaat yang
didapat serta biaya yang dikeluarkan. Pengendalian
risiko digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang
dapat membahayakan kelangsungan usaha BMT.43
B. Pembiayaan Murabahah
1. Pengertian Pembiayaan Murabahah
Menrut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
pembiayaan adala segala sesuatu yang berhubungan
dengan biaya. pembiayaan adalah pemberian fasilitas
penyediaan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang
merupakan deficit unit. 44
Pembiayaan selalu dikaitkan
dengan aktivitas bisnis. pembiayaan atau financing
menurut UU No. 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 12 adalah
42
Veithzal Rifai dan Rifki Ismail, Islamic Risk Management For
Islamic Bank..., h. 272 43
Veithzal Rifai dan Rifki Ismail, Islamic Risk Management For
Islamic Bank..., h. 260 44
Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke
Praktek, (Depok: Gema Insani bekerjasama dengan Tazkia Cendikia,2002), h.
160
32
penyediaan uang tau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan hal tersebut, berdasarkan persetujuan atau
kesepakan anatara perbankan dengan pihak lain yang
mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan
uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu dengan
imbalan atau bagi hasil.45
pembiayaan merupakan salah
satu kegiatan atautugas pokok bank dimana pembiayaan
yaitu dengan memberi fasilitas penyediaan dana untuk
memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan
dana.46
dengan kata lain, pembiayaan dalah pendanaan
yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah
direncanakan.
Secara etimologis, murabahah adalah bentuk jual
beli barang dengan tambahan harga (cost plus) atas harga
pembelian yang pertama secara jujur. Dengan Murabahah
ini, orang pada hakekatnya ingin mengubah bentuk
bisnisnya dari kegiatan pinjaman menjadi transaksi jual
beli.47
Menurut Antonio, ba‟I al-murabahah adalah jual
beli barang pada barang asal dengan tambahan
keuntungan yang disepakati. dalam jual beli murabahah,
45
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2002), h. 62 46
Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke
Praktek, ( Depok: Gema Insani,2001), h. 60 47
M. Abdul Mujieb, et.al., Kamus Istilah Fiqh, (Jakarta: PT. Pustaka
Firdaus, 1994), Cet. Ke-1, h. 225
33
penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan
menentukan suatu tingkatan keuntungan sebagai
tambahannya.48
Menurut Anwar, murabahah adalah menjual
sesuatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan
yang disetujui bersama untuk dibayar pada waktu yang
ditentukan atau dibayar secara cicilan.49
Potan Arif Harahap menegaskan dengan operasi
murabahah, para nasabah BMT membeli suatu komiditi
menurut rincian tertentu dan menghendaki agar BMT
mengirimkan kepada mereka berdasarkan tambahan harga
tertentu menurut persetujuan diawal akad antara kedua
belah pihak.50
transaksi murabahah, penjual harus
menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan
dan tidak termasuk barang haram. Demikian juga harga
pembelian dan keuntungan yang diambil dan cara
pembayarannya harus disebutkan dengan jelas.51
Dengan
cara ini, si pembeli dapat mengetahui harga sebenarnya
dari barang yang dibeli dan dikehendaki penjual.
48
Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah; suatu pengenalan
Umum, (Jakarta: Tazkia Institut, 2000), Cet. Ke-2, H.145 49
M. Syafi’I Anwar, “Alternatif terhadap Sistem Bunga”, Jurnal
Umum Qur‟an II, Edisi 9 Oktober 1991, h. 13 50
Potan Arif Harahap, Ekonomi Islam; teori dan Praktek, (Jakarta:
PT. Intermasa, 1992), Cet. Ke-1, h. 168 51
Zainal Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta:
Alvabet, 2002), Cet. Ke-1, h. 25
34
Melihat beberapa definisi di atas maka dapat
dipahami bahwa pembiayaan murabahah adalah
pembiayaan yang diberikan pada nasabah dalam rangka
pemenuhan kebutuhan produksi.52
melalui akad
murabahah, nasabah dapat memenuhi kebutuhannya
untuk memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan
tanpa harus menyediakan uang tunai terlebih dahulu
dengan kata lain, nasabah telah memperoleh pembiayaan
dari BMT untuk pengadaan barang yang dibutuhkan.
Dari beberpa pengertian diatas baik dalam
literature fiqh maupun praktisi perbankan, dapat
disimpulkan bahwa murabahah adalah kontrak jual beli
barang antara penjual dan pembelidengan fasilitas
penundaan pembayaran baik untuk pembelian asset modal
kerja maipun investasi dengan harga asal ditambah
dengan harga keuntungan dan jangka waktu yang telah
disepakati kedua belah pihak dan cara pembayaran dapat
dilakukan sekaligus pada saat jatuh tempo ataupu dengan
angsuran.
Dalam hal ini, penulis hanya membahas mengenai
penyaluran dana dalam perbankan syariah mempunyai
beberpa prinsip, yaitu:
52
Muhammad Syafi’I Antonio, et.al., Apa dan Bagaimana Bank
Syariah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), Cet. Ke-1, h. 25
35
a. Tidak ada transaksi berbasis bunga.
b. Pengerahan pajak rilegius atas pemberian sedekah dan
zakat.
c. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan
dengan nilai islam.
d. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan judi
dan ketidakpastian.
2. Landasan Hukum Murabahah
Murabahah adalah aqad yang telah dikenal oleh
umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah
diperaktekkan oleh bangsa Arab sebelum turunya islam.
Ketika Rasulullah SAW berprofesi sebagai pedagang,53
ia
melakukan aqad murabahah dengan khodijah. Dengan
demikian ditinjau dari aspek hukum islam, maka praktek
murabahah ini dibolehkan baik menurut Al-Qur’an,
Hadist maupun ijma; ulama.54
Adapun landasan hukum dari pembiayaan
murabahah adalah firman Allah SWTsebagai berikut:
53
Saat itu Rasulullah SAW berusia kira-kira 25 tahun, dan belum
menjadi nabi. Lihat M. Haekal, Sejarah Hidup Muhammad, (Bandung: Mizan,
1997), h. 75 54
M. Anwar Ibrahim, Konsep Profit and Loss Sharing System
Menurut Empat Mazhab,makalah tidak diterbitkan, h. 1-2. Menurut Al-Qur’an,
Lihat Misalnya Dalam Surat Al-Muzammil ayat 20. Menurut hadist
diantaranya adalah Hadist Ibnu Abbas ra bahwa Nabi mengakui syarat-syarat
yang ditetapkan Al-Abbas bin Abdul Muthalib kepada Mudharib. Menurut
ijma’ ulama, karena system ini sudah dikenal sejak zaman nabi dan zaman
sesudahnya para sahabat banyak yang mempraktekkan dan tidak ada yang
mengingkarinya.
36
a. Q.S An-Nisa : 29
يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُىا ََل تَأُْكلُىا أَْمَىالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل إَِلَّ أَْن
إِنَّ ۚ َوََل تَْقتُلُىا أَْنفَُسُكْم ۚ تَُكىَن تَِجاَرةً َعْن تََزاٍض ِمْنُكْم
َ َكاَن بُِكْم َرِحيمً اَّللاَّ
”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil ,
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan
suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu.”(An-Nisa[4]:29)
b. Q.S Ali Imron : 130
بَا أَْضَعافًا ُمَضاَعفَتً َواتَّقُىا ۚ يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُىا ََل تَأُْكلُىا الزِّ
َ لََعلَُّكْم تُْفلُِحىنَ َّللاَّ
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah
kamu kepada Allah supaya kamu mendapat
keberuntungan.” (Ali „Imran[3]:130)
.
Pembiayaan murabahah tidak hanya tertera dalam Al-
Qur’an, tetapi juga terdapat dalam hadist Rasulullah SAW
sebagai berikut:
a. . ً أَن هِ للاُ َصل ى الّنِب ٌْ ِهن َثالَث : َقالَ َوَسل مَ َوآلِهِ َعلَ ٌْ ِف
عُ : اْلَبَرَكةُ ٌْ رِ اْلُبر َوَخْلطُ َواْلُمَقاَرَضُة، أََجٍل، إِلَى اَْلَب ٌْ ِع تِ ِبالش ٌْ لِْلَب
عِ لَ ٌْ لِْلَب
37
“Nabi bersabda:”„Ada tiga hal yang mengandung
berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah
(mudharabah), dan mencampur gandum dengan
jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk
dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).
b. َْعن ًْ دٍ أَِب ٌْ للاِ َرُسْولَ أَن عنه للا رضً اْلُخْدِريْ َسِع
هِ للاُ َصل ى ٌْ عُ إِن َما: َقالَ َوَسل مَ َوآلِهِ َعلَ ٌْ َتَراٍض َعنْ اْلَب
“Dari Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW
bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus
dilakukan suka sama suka.”(H.R. al-Baihaqi dan Ibnu
Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).
Selain Al-Quran dan Hadits Rasulullah SAW yang
dijadikan landasan sebagai hukum murabahah, maka ijma
para ulama juga dapat dijadikan acuan hukum
murabahah.
Al-Quran tidak membuat acuan langsung
berkenaan dengan murabahah, walapun ada beberapa
acuan didalamnya untuk menjual, keuntungan, kerugian
dan perdagangan. Demikian pula, tidak ada hadits yang
memiliki acuan langsung kepada murabahah. karena
nampaknya tidak ada acuan langsung kepadanya didalam
Al-Quran atau hadits yang diterima umum, para ahli
38
hukum harus membenarkan murabahah berdasarkan
landasan lain.55
Menurut Imam malik, Murabahah itu dibolehkan
dengan berlandasakan pada orang-orang Madinah, yaitu
ada consensus pendapat di Madinah mengenai hukum
orang membeli baju di sebuah kota, dan mengambilnya
kekota lain untuk menjual berdasarkan suatu kesepakatan
berdasarkan keuntungan.56
Imam Syafi’I jika seseorang
menunjukan komodasi kepa seseorang dan mengatakan
“kamu beli untukku, aku akan memberikan keuntungan
begini, begitu”, kemudian orang itu membelinya, maka
transaksi itu sah.57
Sedangkan marghinani seseorang
Faqih Mazhab Hanafi membenarkan keabsahan
murabahah berdasarkan kondisi penting bagi validitas
penjualan didalamnya, dan juga manusia sangat
membutuhkannya. Demikian pula Nawawi dari Mazhab
Syafi’I secara sederhana mengemukakan bahwa
penjualan murabahah sah menurut hukum tanpa
bantahan.58
55
Abdullah Syeed, Menyoal Banl Syariah: Kritik atas Interpretasi
Bunga Kaum Neorevivalis, (Jakarta: Paramadina, 2004), Cet. Ke-2, h. 119 56
Abdullah Syeed, Menyoal Banl Syariah: Kritik atas Interpretasi
Bunga Kaum eorevivalis, h. 120 57
Abdullah Syeed, Menyoal Banl Syariah: Kritik atas Interpretasi
Bunga Kaum eorevivalis, h. 120 58
Abdullah Syeed, Menyoal Banl Syariah: Kritik atas Interpretasi
Bunga Kaum eorevivalis, h. 120
39
Bagi jumhur ulama, murabahah adalah salah satu
jenis jual beli yang dihalalkan oleh syara. Oleh sebab itu,
secara umum ia tunduk kepada rukun dan syarat jual beli
murabahah ini, yaitu:59
a. Penjual hendaknya menyatakan modal yang
sebenarnya bagi barang yang hendak dijual.
b. Pembeli setuju dengan keuntungan yang ditetapkan
oleh penjual sebagai imbalan dari harga
perolehan/harga beli barang, yang selanjutnya menjadi
harga jual barang secara murabahah.
c. Sekiranya ada ketidakjelasan/ketidakcocokan masalah
harga jual barang, maka pihak pembeli boleh
membatalakan akad yang telah dijalankan, sehingga
bubarlah jual beli secara murabahah tersebut.
d. Barang yang dijual secara murabahah bukan barang
ribawi. 3. Ketentuan Umum Murabahah
Murabahah merupakan jual beli yang berprinsip
pada transparansi dan kepercayaan. Kejujuran penjual
menjadi hal penting dalam murabahah, keadaan pembeli
yang tidak memiliki pengetahuan tentang harga beli yang
pertama dan biaya-biaya yang dikeluarkan penjual ke atas
barang. Pembeli pun diharapkan percaya terhadap segala
59 Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A., Penerapan Hukum
Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2013), Cet. II, h. 112
40
pemberitahuan yang datang dari penjual dan begitu juga
sebaliknya. agar kejujuran dan kepercayaan dalam
murabahah ini dapat direalisasikan, maka penjual harus
menjelaskan tentang biaya-biaya yang dianggap sebagai
modal dan tidak bisa keadaan yang bisa dijadikan sebagai
dasar laba.
Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat.
menurut Imam Malik kondisi ini dapat dibagi menjadi tiga
golongan yaitu:
a. Pertama, bagian yang bisa dianggap sebagian pokok
harga sudah mempunyai bagian laba.
b. Kedua, bagian yang bisa dijadikan pokok modal, tetapi
tidak mempunyai bagian laba.
c. ketiga, bagian yang tidak bisa dimaksukkan kedalam
pokok modal dan tidak juga mempunyai bagian laba60
.
Bagian yang biasa dianggap sebagai pokok harga
dan mempunyai bagian laba. Bagian ini adalah biaya yang
dikeluarkan penjual dan berpengaruh serta melekat
terhadap zat barang secara langsung. Misalnya penjual
berkata “ saya membeli pakaian ini dengan harga sekian,
dan saya mencelupkannya dengan ongkos sekian”.
Hukum biaya tambahan yang telah dikeluarkan penjual
dalam kasus tersebut diatas adalah seperti harga barang
sebagai pokok modal. kemudian biaya-biaya yang telah
60
Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujahid wa Nihayatul Muqtasyid, (Riyadh:
Maktabah Najar Musthafa al-Bazz, 1995), Cet. Ke-1, h. 375
41
digabungkan dengan harga barang tersebut mempunyai
bagian laba.
Bagian yang dimasukkan ke dalam pokok modal,
tetapi tidak mempunyai bagian laba, maka ia adalah
perkara yang tidak mempunyai pengaruh terhadap zat
barang secara tidak langsung, yaitu perkara-perkara yang
tidak mungkin bisa dilakukan oleh penjual. Misalnya jasa
pengangkutan dan penyewaan tempat untuk menyimpan
barang, maka uang transport dan uang sewa tersebut dapat
dipertimbangkan ke dalam pokok harga atau pokok
modal, tetapi tidak mempunyai bagian laba.
4. Prinsip dan Penilaian Pemberian Pembiayaan
Dalam hal prinsip pemberian pembiayaan terdapat
penilaian atau yang disebut analisis pemberian
pembiayaan yang dilakukan BMT pada umumnya dengan
analisis 5C dan 7P. Analisi tersebut digunakan dengan
tujuan mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya yang
benar-benar layak untuk memberikan pembiayaan.
Penilaian dengan analisis 5C, antara lain:61
a. Character (Kepribadian)
Merupakan sifat atau watak seseorang yang akan
diberikan kredit (pembiayaan) benar-benar harus dapat
dipercaya. BMT harus yakin bahwa calon mitra
pembiayaan memiliki karakter yang baik, memegang
61
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya…, h. 117
42
teguh janjinya dan bersedia melunasi kewajibanya pada
waktu yang ditetapkan
b. Capacity (Kemampan)
Merupakan analisa untuk mengetahui
kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari
penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam
mengelola bisnis. Pihak BMT harus mengetahui
dengan pasti kemampuan calon nasabah pembiayaaan,
karena kemampuan tersebut yang menentukanbesar
kecilnya pendapatan suatu usaha nasabah dimasa yang
akan datang. semakin baik kemampuan keuangan calon
nasabah pembiayaan, maka semakin baik
kemungkinaan kualitas pembiayaannya.
c. Capital (Modal)
Merupakan jumlah modal sendiri yang dimiliki
oleh calon nasabah. Dalam aspek ini, lembaga
keuangan menilai jumlah modal yang dimiliki oleh
calon nasabah sebelum nasabah tersebut diberikan
pembiayaan. Semakin besar modal sendiri dalam
perusahaan, nasabah tentu semakin tinggi kesungguhan
calon nasabah dalam menjalankan usahanya.
Lemabaga keuangan pun semakin lebih yakin dalam
memberikan pembiayaan.
43
d. Collateral (Jaminan)
Merupakan jaminan yang diberikan calon
nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik.
Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit
(pembiayaan) yang diberikan. Adanya jaminan yang
diperlukan untuk memberikan ketenangan dan
menambah kepercayaan bagi BMT selaku pemberi
pembiayaan. Jaminan mempunyai dua fungsi, yaitu:
untuk pembayaran utang bila nasabah pembiayaan
tidak mampu melunasi kewajibannya dan faktor yang
menentukan jumlah pembiayaan.
e. Condition of Economic ( Kondisis Perekonomian)
Dalam menilai kredit (pemniayaan) hendaknya
juga menilai kondisi ekonomi, social dan politik yang
ada sekarang dan prediksi untuk masa yang akan
datang.
Selanjutnya penilaian pembiayaan dapat juga
dilakukan dengan analisis 7P pembiayaan dengan unsur
penilaian sebagai berikut:62
a. Personality (kepribadian)
Yaitu menilai nasabah dan kepribadianya.
Penilaian ini mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan
tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah
dan menyelesaikannya.
62
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya…, h. 120
44
b. Part (Penggolongan)
Mengklarifikasikan nasabah ke dalam
klarifiakasi tertentu atas golongan-golongan tertentu,
berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
Nasabah yang digolongkan dalam golongan tertentu
akan mendapatkan fasilitas berbeda dari BMT.
c. Purpose (Tujuan)
Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam
mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan
yang di inginkan nasabah. Misalkan apakah untuk
modal kerja, investasi, konsumtif, produktif dan
lain-lain.
d. Prospect (Prospek)
Untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan
datang menguntungkan atau tidak. Hal ini penting
mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan yang
dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya
BMT yang rugi, tetapi juga nasabah
e. Payment (Pembayaran)
Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah
mengembalikan pembiayaan yang telah diambil serta
dari sumber mana saja dana untuk pengembalian
pembiayaan.
45
f. Profitability (Keuntungan)
Untuk menganalisa bagaimana kemampuan
nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari
periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin
meningkat, apalagi dengan tambah pembiayaan yang
akan diperolehnya.
g. Proctection (Menjaga Keamanan)
Tujuanya adalah bagaimana menjaga agar
pembiayaan yang diberikan mendapatkannya jaminan
perlindungan, sehingga pembiayaan yang diberikan
benar-benar aman.
5. Jenis- Jenis Pembiayaan Syariah.
a. Pebiayaan Murabahah.
Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan
berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk
membeli suatu barang dengan kewajiban
mengembalikan talangan tersebut seluruhnya
ditambahkan margin keuntungan BMT pada waktu
jatoh tempo. BMT memperoleh margin keuntungan
berupa selisih harga beli dan pemasok dengan harga
jual BMT kepada nasabah.63
Kedua belah pihak harus menyepakati harga
jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual
dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah
63
Wirdyanungsih, dkk, bank dan Ansuransi Islam di Indonesia,
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 196
46
disepakati tidak dapat merubah selama berlaku akad.
Dalam perbankan, murabahah selalu dilakukan
dengan cara pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini
barang barang diserahkan segera setelah akad,
sedangkan pembayaran dialakukan secara cicilan.64
1) Pembiayaan Musyarokah
Pembiayaan musyarokah adalah
pembiyaan sebagai kebutuhan modal pada suatu
usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai
kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi bank
sebagai penyandang dana ( shahibul maal)
dengan pengelola usaha
(mudharib) sesuai dengan kesepakatan.
Umumnya, porsi bagi hasil ditetapkan sesuai
dengan presentase kontribusi masing-masing,
sedangkan pembagian kerugian berdasarkan
proposi modal masing-masing, hasil ditetapkan
sesuai dengan presentase kontribusi masing-
masing, sedangkan pembagian kerugian
berdasarkan proposi modal masing-masing.
Pada akhir jangka waktu pembiayaan, dana
pembiyaan dikembangkan kepada BMT.
64
Azharudin Lathif, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Gaya Media Pratama,
2000) Cet. 1, h. 118
47
2) Pembiayaan Salam
Salam adalah transaksi jual beli dimana
barang yang diperjual belikan belum ada. Oleh
karena itu barang diserahkan secara tangguh
sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai.
BMT bertindak sebagai pembeli, sementara
sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip
dengan jual beli, namun dalam transaksi ini
kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan
barang harus ditentuka secara pasti.
3) Pembiayaan Mudharabah.
Pembiayaan mudharabah adalah
pembiayaan seluruh kebutuhan modal pada
suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai
kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara
BMT sebagai penyandang dana (shahibul mal )
dengan pengelolah usaha (mudharib) sesuai
kesepakatan. Umumnya porsi bagi hasil
ditetapkan bagi mudhorib lebih besar dari pada
shohibul maal. Pada akhir jangka waktu
pembiayaan, dana pembiayaan dikembalikan
kepada BMT.65
65
Wardyaningsih, dkk., Bank dan Asuransi Islam di Indonesia…, h.
115
48
4) Pembiayaan Ishtisna.
Pembiayaan istishna’ menyerupai
pembiayaan salam, tetapi dalam istishna’
pembayarannya dapat dilakukan melalui cicilan
atau ditangguhkan. Praktik istishna’ dalam
perbankan syariah umumnya diaplikasikan pada
pembiayaan manufaktur dan kontruksi.
Ketentuan umum pembiyaan istishna’ adalah
spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti
jenis, macam, ukuran mutu dan jumlah. Harga
jual yang telah disepakati dicantum dalam akad
tidak boleh berubah selama berlakunya akad,
jika terjadi perubahan dan kreteria pesanan dan
perubahan harga setelah akad ditandatangani,
seluruh biaya ditambah tetap akan ditangguh
oleh nasabah.
5) Pembiyaan Ijarah
Adalah sebagai hak untuk memanfaatkan
barang atau jasa dengan membayar imbalan
terhadap sesuatu yang dibolehkan dalam waktu
tertentu. pada akhir masa sewa, BMT dapat saja
menjual barang yang disewakannya kepada
nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah
dikenal ijarah bmuntahiyyah bittamlik ( sewa
yang diikuti dengan berpindahnya
49
kepemilikan). Harga sewa dan harga jual
disepakati diawal perjanjian.66
C. Konsep Baitul Maal Wat Tamwil
1. Pengertian BMT
Istilah BMT adalah penggabungan dari dua kata, yaitu
baitul maal dan baitul tamwil secara etimologi baitul
maal berasal dari kata bait dan al-maal. Bait artinya
bangunan atau rumah, sedangkan al-maal berarti harta
benda atau kekayaan, jadi secara harfiah, baitulmaal
berarti rumah harta benda atau kekayaan. Namun
demikian, kata baitul maal sebagai pembendaharaan
(umum atau Negara).67
Abdul Azis Dahlan memandang bahwa baitul
maal adalah lembaga keuangan yang dibangun atas
landasan syariah oleh sebab itu pengelolaannya harus
dengan anturan syariah pula.68
Adapaun yang dimaksud
dengan baiti maal adalah istilah fiqh islam adalah suatu
badan atau lembaga (instansi) yang bertugas yag
mengurusi kekayaan Negara terutama keuangan, baik
yang berkenaan soal pemasukkan dan pengelolaan,
66
Azharudin Lathif, Fiqh Muamalat…, h. 137 67
Harum Nasution, Ensiklopedia Islam Indonesia, ( Jakarta:
Djambatan, 1992), h. 161 68
Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, ( Jakarta: Ikhtiar
Baru Van Hove, 1997), Cet. Ke-5, h. 186
50
maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran
dan lain-lain.
Definisi lain yang menjelaskan baitul maal ialah
merupakan lembaga keaungan yang kegiatannya
mengelola dana yang bersifat nirlaba (social).69
sedangkan baitul maal secara etimologi berasal dari kata
bait dan tamwil. Yang berarti bait adalah rumah dan
tamwil secara terminologis dapat diartikan sebagai
lembaga (instansi) keunagan yang usaha pokoknya
menghimpun dana dari pihak ketiga (deposan) dengan
memberikan pembiayaan-pebiayaan kepada usaha-usaha
yang produktif dan menguntungkan. Atau baitul tamwil
didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang
kegiatannya adalah menghimpun dana masyarakat dan
bersifat profit motive.70
Dari beberapa pengertian diatas, penulis dapat
menyimpulkan bahwa BMT adalah merupakan lembaga
keuangan yang bertugas mengumpulkan dan mengelola
dana umat berdasarkan prisip syariah islam yang
dipergunakan untuk meningkatkan kesehjahteraan
perekonomian.
69
Hertanto Widodo, et.al., Panduan Praktis Operasional BMT,
(Bandung: Mirzam, 1999), h. 81 70
Hertanto Widodo, et.al., Panduan Praktis Operasional BMT ,h. 81
51
2. Konsep Islam Tentang BMT
Dalam perbankan konvensional dasar yang
dijadikan adalah bunga bank, dimana bunga bank selalu
dibebankan seluruhnya kepada nasabah, pihak bank
tinggal menghitung hari dan tanggal untuk menunggu
hasil pelunasan, dan mempersiapkan surat sitaan atau
denda, bagi mereka yang tidak tepat waktu. Hal ini
merupakan beban yang harus ditanggung oleh pihak
nasabah, karena suku bunga yang cukup tinggi bisa
”mencekik leher”. sebagian orang mengatakan, bunga
boleh diambil kerena beban uang yang di berikan tidak
terlampau tinggi dan tidak berlipat ganda. tetapi siapa
yang tahu suku Bungan bank lebih rendah atau lebih
tinggi untuk masa yang akan dayang.
Para ulam islam dan ahli ekonomi muslim yang
berpendapat satu sama lain dengan argumentasinya
masing-masing apakah bunga bank sama dengan riba,
pendapat mereka dapat dikelompokan dalam empat
kelompok yaitu:
a. Bunga bank sama dengan riba, yang berrti haram
hukumnya.
b. Bunga bank adalah mutasyabihat (belum jelas)
sebab dlil yang mengharamkan belom jelas atau
tidak kuat dan dalil yang menghalalkan tidak kuat.
52
c. Bunga bank diharamkan, tetapi boleh jika keadaan
darurat.
d. Bunga bank halal, lebih banyak manfaatnya dari
pada kerugiannya (Mudhorot)71
Allah melarang bagi orang yang memakan riba akan
berakibat fatal yaitu mereka akan dapat siksa yang pedih,
kerena termasuk memakan harta orang lain, dengan cara
yang bathil.
Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal
Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan
Karena mereka memakan harta benda orang dengan
jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-
orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih
Dari gambaran ayat inilah dasar ajaran islam
melarang praktek riba, yang banyak digunakan bank
konvensional. Dengan dasar ini pula pengoperasional
BMT menggunakan pada system syariah.
71
Karnaen Perwataamadja, Membumikan Ekonomian Islam di
Indonesia, (Depok: Usaha Kami,1996) Cet, Ke-1, h.156
53
BAB III
PROFIL BMT MEKAR DA’WAH
A. Sejarah BMT Mekar Da’wah
Baitul Maal Wattamwil (BMT) merupakan suatu
lembaga keuangan mikro yang menjalankan usahanya
dengan prinsip syariah.72
Dalam pelaksanaan usahanya, BMT
menjalankan konsep Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul
Maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan
penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga
pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan
berlandaskan islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud
untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau
oleh pelayanan Bank Islam atau BPR Islam. Prinsip
operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli
(ijarah), dan titipan (wadiah). Karena itu, meskipun mirip
dengan Bank Islam, bahkan boleh dikata menjadi cikal bakal
dari Bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri,
yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan
perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami
hambatan “psikologis” bila berhubungan dengan pihak bank.
Peningkatan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada
72
Hasil wawancara dengan Ibu Nurisma Septia Anggraeni sebagai
Kepala Bagian Operasional BMT Mekar Da’wah pada tanggal 12 Juni 2017 di
BMT Mekar Da’wah
54
usaha mikro (kecil bawah) di wilayah serpong dan sekitarnya
mengalami kendala, yaitu sulitnya mendapat dana pinjaman
(pembiayaan) dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat
Syariah (BPRS), khususnya dalam menjangkau masyarakat
kalangan bawah yang mayoritas dan yang tidak memenuhi
persyaratan formal untuk mendapatkan pembiayaan (kredit)
dari Bank.
Berawal dari itu, untuk mengembangkan ekonomi
umat dengan berbasis Islam dengan berbentuk lembaga
keuangan mikro atau BMT. Awal nama BMT Taruna Qur’an
yag memulai usaha atau operasional pada awal November
2003 dan resmi berdiri tanggal 12 Februari 2004 dengan
nama BMT Mekar Da’wah, manajemennya BMT Taruna
Qur’an Yogyakarta. Manajemen Taruna Yogyakarta
mengalami kendala cukup berat yang menyebabkan bulan
Juni 2004 penanganan BMT Mekar Da’wah terpisah dari
BMT Taruna Qur’an Yogyakarta sebagai induk, sehingga
diambil alih sebuah komunitas yang perduli syariah di
Jakarta. Pembenahan manajemen itu dilaksanakan oleh Tim
Counterpart hingga mengalami perkembangan yang positif
sehingga cukup layak dianggap sebuah lembaga keuangan
mikro yang berbasis syariah Islam. Meskipun kondisi baik
dari eksternal maupun internal BMT Mekar Da’wah
mengalami pasang surut tetapi kinerja operasional membaik
walau sering terjadi pergantian pengurus, pengelola, dan
55
lokasi usaha. Pergantian tersebut mulai membentuk tim
kinerja BMT yang semakin solid menginjak tahun 2008.
Pemulihan keadaan yang semakin solid terlihat pada tahun
2009. Kinerja dari BMT baik di baitul maal tertata rapi dan
pada sisi baitul tamwil menunjukkan peranannya. BMT
Mekar Da’wah di Serpong makin diakui serta dipercaya,
bahkan menjadi lembaga yang mendapat tempat tersendiri.
Fungsi BMT dengan pemberdayaan ekonomi umat dari
social dan bisnis, BMT Mekar Da’wah makin berkembang
dengan ada program-program kemaslahatan umat, didukung
oleh lembaga-lembaga yang bersinergi dengan BMT, baik
lembaga keuangan pendidikan, sosial, pemerintahan, dan
lainnya.
B. Visi, Misi, dan Tujuan BMT Mekar Da’wah
BMT Mekar Da’wah dalam pelaksanaan kegiatannya,
mengusung visi dan misi sebagai berikut:73
1. Visi dari BMT Mekar Da’wah adalah:
Menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah yang
handal karena kualitas pelayanan dan kinerja
operasional, dalam pengembangan dan pemberdayaan
sumber dayanya hingga berkesinambungan dan selalu
berusaha sesuai Prinsip Syariah.
73
Hasil wawancara dengan Ibu Nurisma Septia Anggraeni sebagai Kepala Bagian Operasional BMT Mekar Da’wah p
