13
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROSEDUR TETAP / STANDART OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN JENIS IZIN MASA BERLAKU IZIN PEMBERI PERTIMB BANGAN DASAR HUKUM MAKSUD DAN TUJUAN KLASIFIKASSI / SASARAN PROSEDUR PERSYARATAN STANDART BIAYA WAKTU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Surat Izin Usaha Perdaga ngan 3 Thn Untuk SIUP Izin MB 5 Thn Untuk Izin Perdag angan Biasa Tim Teknis BP2T 1. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 36 / M.Dag / PER / 9 / 2017 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; 2. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 46 / M-Dag / PER / 9 / 2009 tentang Perubahan atas Permendag RI Nomor : 36 / M-Dag / PER / 9 / 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; 3. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 43 / M-Dag / PER / 9 / 2009; 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.570/3203/SJ/2012 tentang Percepatan Pemberian Izin Dan Non Izin Berusaha; 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 4 Tahun 2010 Tentang Pendelegasian Sebagaian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian atas Penyelenggaraan Pelayanan SIUP - Izin baru - Izin Perpanjangan - Izin Perubahan Terlampir 1. Surat Permohonan ; 2. Foto Copy KTP Direktur Utama / Penanggung Jawab; 3. Pas Foto Warna Ukuran 3 x 4 cm 2 Lembar ( Berjas, Pakai Dasi, Latar belakang biru ); 4. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan 5. Foto Copy NPWP Perusahaan; 6. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha ( SITO / HO ); 7. Neraca Akhir Perusahaan Per Tanggal 31; 8. Materai Rp. 6000,- ( 2 Lembar ). Non Retribusi 5 hari kerja setelah permo honan lengkap 1

TANDA DAFTAR INDUSTRI, IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN USAHA PERDAGANGAN

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BP2T KAB. KUKAR "TDI , IUI , SIUP

Citation preview

Page 1: TANDA DAFTAR INDUSTRI, IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN USAHA PERDAGANGAN

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROSEDUR TETAP / STANDART OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

JENIS IZIN

MASA BERLAKU

IZIN

PEMBERI PERTIMBBANGAN

DASAR HUKUM

MAKSUD DAN TUJUAN

KLASIFIKASSI / SASARAN

PROSEDUR PERSYARATAN STANDART

BIAYA WAKTU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Surat Izin

Usaha Perdaga

ngan

3 Thn Untuk SIUP Izin MB

5 Thn Untuk Izin Perdagangan Biasa

Tim Teknis BP2T

1. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 36 / M.Dag / PER / 9 / 2017 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

2. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 46 / M-Dag / PER / 9 / 2009 tentang Perubahan atas Permendag RI Nomor : 36 / M-Dag / PER / 9 / 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

3. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 43 / M-Dag / PER / 9 / 2009;

4. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.570/3203/SJ/2012 tentang Percepatan Pemberian Izin Dan Non Izin Berusaha;

5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 4 Tahun 2010 Tentang Pendelegasian Sebagaian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian atas Penyelenggaraan Pelayanan SIUP

- Izin baru - Izin

Perpanjangan - Izin

Perubahan

Terlampir 1. Surat Permohonan ; 2. Foto Copy KTP Direktur

Utama / Penanggung Jawab;

3. Pas Foto Warna Ukuran 3 x 4 cm 2 Lembar ( Berjas, Pakai Dasi, Latar belakang biru );

4. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan

5. Foto Copy NPWP Perusahaan;

6. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha ( SITO / HO );

7. Neraca Akhir Perusahaan Per Tanggal 31;

8. Materai Rp. 6000,- ( 2 Lembar ).

Non Retribusi

5 hari kerja

setelah permohonan

lengkap

1

Page 2: TANDA DAFTAR INDUSTRI, IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN USAHA PERDAGANGAN

BAGAN ALUR PROSEDURE TETAP PELAYANAN : SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

NO URAIAN KEGIATAN PEMOHON LOKET INFORMASI LOKET PENERIMAAN

PENYERAHAN BIDANG PEMROSESAN KEPALA BADAN KET

1

a. Pemohon meminta informasi keLoket informasi b. Petugas loket memberikan informasi izin c. Pemohon mengambil Form persyaratan

2

a. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan

b. Petugas Loket menerima Form Permohonan dan Persyaratan

TIDAK LENGKAP

1 hari kerja

3

Petugas Loket memeriksa kelengkapan berkas : a. Bila Lengkap pemohon di beritandaterima berkas,

dan berkas permohonan dikirim kebagian proses b. BilaTidak lengkap di kembalikan kepada pemohon

LENGKAP

4 a. Pengetikan surat Izin

LENGKAP

4 Hari Kerja

5

a. Proses pemeriksaan dan pemarafan oleh Kepala Bidang perizinan

b. Penandatanganan izin oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

6

a. Regristasi surat Izin

7

a. Bagian loket penerima anda npenyerahan memberikan surat izin kepada pemohon

b. Pemohon menerima suart izin; c. Pengarsipan surat Izin.

Jumlah Waktu Pemrosesan Izin = 5 Hari Kerja

Mulai InformasiPersyaratan Mengambil Form

Mengisi Form

&Persyaratan

Tandaterima

Berkas

Form

&Persyaratan

Cek Persyaratan

Administrasi

Pemeriksaan

Format Izin

Pencatatan &

Penomoran

Tandatangan

Format Izin,

SuratIzin

Arsip

SuratIzin

Proses Pengolahan

Izin

1

Page 3: TANDA DAFTAR INDUSTRI, IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN USAHA PERDAGANGAN

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROSEDUR TETAP / STANDART OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )

TANDA DAFTAR INDUSTRI

JENIS IZIN

MASA BERLAKU

IZIN

PEMBERI PERTIMBBA

NGAN DASAR HUKUM

MAKSUD DAN TUJUAN

KLASIFIKASSI /

SASARAN PROSEDUR PERSYARATAN

STANDART BIAYA

WAKTU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tanda Daftar

Industri

4 tahun

Tim Teknis BP2T dan SKPD terkait

1. Undang – undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ( Pasal 13 );

2. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri;

3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 41 / M-IND / PER / 6 / 2008 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

4. PerMen Nomor : 07 / M-IND / PER / 1 / 2005 Tentang Industri Kecil adalah Perusahaan Industri dengan Nilai Investasi Seluruhnya s/d Rp.200 Juta tidak termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha;

5. KepMenperin Nomor : 148 / M / SK / 7 / 1995 Tentang Jenis dan Komoditi yang Proses Produksinya tidak Merusak atau Membahayakan Lingkungan serta tidak menggunakan Sumber Daya Alam secara Berlebihan ( IUI Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip );

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.570/3203/SJ/2012 tentang Percepatan Pemberian Izin Dan Non Izin Berusaha;

7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pendelegasian Sebagaian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian atas Penyelenggaraan Pelayanan TDI

- Izin baru - Izin

Perpanjangan

Terlampir 1. Surat Permintaan TDI ( Pdf I-IK) ;

2. Foto Copy KTP yang Terbaru;

3. Pas Foto Warna Ukuran 3 x 4 cm 2 Lembar ( Berjas, Pakai Dasi, Latar belakang biru );

4. Foto Copy HO; 5. Foto Copy NPWP; 6. Bagi Industri yang

Berbadan Hukum Melampirkan : Akte Pendirian Perusahaan, SIUP, TDP dan Lain –lain;

7. Daftar Mesin Peralatan yang Digunakan Harga dan Tahun Pembuatan;

8. Materai Rp. 6000,- ( 2 Lembar );

9. Jaminan Bahan Baku;

Non Retribusi

12 hari kerja

setelah permohonan

lengkap

2

Page 4: TANDA DAFTAR INDUSTRI, IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN USAHA PERDAGANGAN

BAGAN ALUR PROSEDURE TETAP PELAYANAN : TANDA DAFTAR INDUSTRI

NO URAIAN KEGIATAN PEMOHON LOKET INFORMASI LOKET PENERIMAAN

PENYERAHAN BIDANGPEMROSESAN TIM TEKNIS KEPALA BADAN KET

1 a. Pemohon meminta informasi ke Loket Informasi, b. Petugas loket memberikan informasi izin c. Pemohon mengambil Form persyaratan

2

a. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan

b. Petugas Loket memeriksa kelengkapan berkas :

TidakLengkap

1 Hari Kerja

3

Petugas Loket memeriksa Berkas : c. Bila Lengkap pemohon di beritanda terima berkas, dan

berkas permohonan dikirim kebagian proses d. Bila Tidak lengkap di kembalikan kepada pemohon

Lengkap

4

a. Bidang Pemrosesan menerima berkas permohonan dari bidang pelayanan.

b. Melaporkan Kepada Kepala Bidang untuk Persetujuan Tindak Lanjut

c. Memproses Berkas

Lengkap

0.5 Hari Kerja

5

a. Bidang Pemrosesan membuat surat perintah tugas kepada Tim Teknis untuk peninjauan pemeriksaan lapangan

2

Hari Kerja

6

a. Pemeriksaan Lapangan

4

Hari Kerja

7

a. Rapat Tim Teknis, jika diperlukan b. Rekomendasi Tim Teknis, apabila diizinkan. c. Bilatidak di izinkan berkas dikembalikan kepemohon

dan diberi surat penolakan

Tidak Diizinkan

2 Hari Kerja

8

a. Proses pembuatan surat izin b. Proses pemeriksaan dan pemarafan oleh Kepala Bidang c. Penandatanganan izin oleh Kepala Badan Pelayanan

Perijinan Terpadu

1

Hari Kerja

9

a. Regristasi surat Izin

1

Hari Kerja

10

a. Bidang Pemrosesan menyerahkan surat izin ke loket penyerahan

b. Bagian Loket Penerimaan dan Penyerahan memberikan sutat izin kepada pemohon

c. Pemohon menerima SuratIzin d. Pengarsipan Surat Izin

0.5 Hari Kerja

Jumlah Waktu Pemrosesan Izin = 12 Hari Kerja

Mulai InformasiPersyaratan Mengambil Form

Menerimaa

berkasPemo

hon

SuratPerintahTu

gas

PemeriksaanLapan

gan

Rekomendasi Tim

Teknis

Di Izinkan ?

SuratPenolakan

Pengolahan Izin

Pencatatan &

Penomoran

Tandatangan

Izin,

SuratIzin

Arsip

SuratIzin

Mengisi Form

&Persyaratan

TandaTerimaBer

kas

Form

&Persyaratan

CekPersyaratana

dministrasi

2

Page 5: TANDA DAFTAR INDUSTRI, IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN USAHA PERDAGANGAN

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROSEDUR TETAP / STANDART OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )

IZIN USAHA INDUSTRI MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP

JENIS IZIN

MASA BERLAKU

IZIN

PEMBERI PERTIMBBA

NGAN DASAR HUKUM

MAKSUD DAN TUJUAN

KLASIFIKASSI /

SASARAN PROSEDUR PERSYARATAN

STANDART BIAYA

WAKTU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Izin Usaha

Industri Melalui Persetuj

uan Prinsip

4 tahun

Tim Teknis BP2T dan

SKPD terkait

1. Undang – undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ( Pasal 13 );

2. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri;

3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 41 / M-IND / PER / 6 / 2008 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

4. PerMen Nomor : 07 / M-IND / PER / 1 / 2005 Tentang Industri Kecil adalah Perusahaan Industri dengan Nilai Investasi Seluruhnya s/d Rp.200 Juta tidak termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha;

5. KepMenperin Nomor : 148 / M / SK / 7 / 1995 Tentang Jenis dan Komoditi yang Proses Produksinya tidak Merusak atau Membahayakan Lingkungan serta tidak menggunakan Sumber Daya Alam secara Berlebihan ( IUI Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip );

6. PerMen Negara Lingkungan Hidup Nomor.11 Tahun 2006 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan / Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.570/3203/SJ/2012 tentang Percepatan Pemberian Izin Dan Non Izin Berusaha;

8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor ; 4 Tahun 2010 Tentang Pendelegasian Sebagaian Kewenangan di bidang Perizinan dan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian atas Penyelenggaraan Pelayanan IUI Melalui Persetujuan Prinsip

- Baru - Hilang - Rusak

Terlampir 1. Surat Permintaan IUI Melalui Persetujuan Prinsip ( Baru, Hilang, Rusak ) Pm - III ;

2. Copy NPWPD; 3. Copy Akte Pendirian 4. Daftar nama Direksi dan

Dewan Komisaris; 5. SIUP; 6. TDP; 7. Copy IMB; 8. Copy HO; 9. Izin Lokasi/Pemanfaatan

Lahan; 10. Copy Dokumen

AMDAL/UKL,UPL; 11. Daftar mesin peralatan

yang digunakan( harga dan tahun pembuatan );

12. Copy Form Pm-II ( Informasi Kemajuan Pembangunan Pabrik );

13. Copy Surat persetujuan Prinsip;

Syarat Khusus : 1. Hasil Laboratorium ; 2. Rekomendasi dari Dinas

Kesehatan ; 3. Rekomendasi dari Advis

Teknis dari BAPPEDA,;; 4. Rekomendasi dari Advis

Teknis dari SKPD terkait.

Non Retribusi

12 hari kerja

setelah permohonan

lengkap

3

Page 6: TANDA DAFTAR INDUSTRI, IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN USAHA PERDAGANGAN

BAGAN ALUR PROSEDURE TETAP PELAYANAN : IZIN USAHA INDUSTRI MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP

NO URAIAN KEGIATAN PEMOHON LOKET INFORMASI LOKET PENERIMAAN

PENYERAHAN BIDANGPEMROSESAN TIM TEKNIS KEPALA BADAN KET

1

a. Pemohon meminta informasi keLoket Informasi, b. Petugas loket memberikan informas iizin c. Pemohon mengambil Form persyaratan

2

a. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan

b. Petugas Loket memeriksa kelengkapan berkas :

TidakLengkap

1 Hari Kerja

3

Petugas Loket memeriksa Berkas : a. Bila Lengkap pemohon di beritanda terima berkas,

dan berkas permohonan dikirim kebagian proses b. BilaTidaklengkap di kembalikankepadapemohon

Lengkap

4

a. Bidang Pemrosesan Menerima Berkas Permohonan dari Bid. Pelayanan

b. Melaporkan Kepada Kepala Bidang untuk Persetujuan Tindak Lanjut

c. Memproses Berkas

Lengkap

0.5 Hari Kerja

5

a. Bidang Pemrosesan membuat surat perintah tugas kepada Tim Teknis untuk peninjauan pemeriksaan lapangan

2

Hari Kerja

6

a. Pemeriksaan Lapangan

4

Hari Kerja

7

a. Rapat Tim Teknis jika diperlukan b. Rekomendasi Tim Teknis, apabila diizinkan. c. Bilatidak di izinkan berkas dikembalikan kepemohon

dan diberi surat penolakan

Tidak Diizinkan

2 Hari Kerja

8

a. Proses pembuatan surat izin b. Proses pemeriksaan dan pemarafan oleh Kepala

Bidang c. Penandatanganan izin oleh Kepala Badan Pelayanan

Perijinan Terpadu

1.

Hari Kerja

9

a. Regristasi surat Izin

1

Hari Kerja

10

a. Bidang Pemrosesan Menyerahkan surat izin ke loket penyerahan

b. Bagian Loket Penerimaan dan Penyerahan memberikan sutat izin kepada pemohon

c. Pemohon menerima Surat Izin d. PengarsipanSuratIzin

0.5 Hari Kerja

Jumlah Waktu Pemrosesan Izin = 12 Hari Kerja

Mulai InformasiPersyaratan Mengambil Form

Menerima

berkas

Pemohon

SuratPerintahTu

gas

PemeriksaanLapan

gan

Rekomendasi Tim

Teknis

Di Izinkan ?

SuratPenolakan

Pengolahan Izin

Pencatatan &

Penomoran

Tandatangan

Izin,

SuratIzin

Arsip

SuratIzin

Mengisi Form

&Persyaratan

TandaTerimaBer

kas

Form

&Persyaratan

CekPersyaratana

dministrasi

3

Page 7: TANDA DAFTAR INDUSTRI, IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN USAHA PERDAGANGAN

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROSEDUR TETAP / STANDART OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) IZIN USAHA INDUSTRI TANPA MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP

JENIS IZIN

MASA BERLAKU

IZIN

PEMBERI PERTIMBBA

NGAN DASAR HUKUM

MAKSUD DAN TUJUAN

KLASIFIKASSI /

SASARAN PROSEDUR PERSYARATAN

STANDART BIAYA

WAKTU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Izin Usaha

Industri Tanpa

Melalui Persetuj

uan Prinsip

3 tahun

Tim Teknis BP2T dan

SKPD terkait

1. Undang – undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ( Pasal 13 );

2. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri;

3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 41 / M-IND / PER / 6 / 2008 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

4. PerMen Nomor : 07 / M-IND / PER / 1 / 2005 Tentang Industri Kecil adalah Perusahaan Industri dengan Nilai Investasi Seluruhnya s/d Rp.200 Juta tidak termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha;

5. KepMenperin Nomor : 148 / M / SK / 7 / 1995 Tentang Jenis dan Komoditi yang Proses Produksinya tidak Merusak atau Membahayakan Lingkungan serta tidak menggunakan Sumber Daya Alam secara Berlebihan ( IUI Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip );

6. PerMen Negara Lingkungan Hidup Nomor.11 Tahun 2006 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan / Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.570/3203/SJ/2012 tentang Percepatan Pemberian Izin Dan Non Izin Berusaha;

8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor ; 4 Tahun 2010 Tentang Pendelegasian Sebagaian Kewenangan di bidang Perizinan

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian atas Penyelenggaraan Pelayanan IUI Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip

- Baru - Hilang - Rusak

Terlampir 1. Surat Permintaan IUI Melalui Persetujuan Prinsip ( Baru,Hilang,Rusak) Sp - II ;

2. Pas Foto Pemilik 4 x 6 cm 2 Lembar (Berjas,pakai dasi, latar belakang biru);

3. Copy NPWPD; 4. Copy Akte Pendirian

Perusahaan dan Perubahannya;

5. Daftar nama Direksi dan Dewan Komisaris;

6. SIUP; 7. TDP; 8. Copy IMB; 9. Copy Izin UU Gangguan

Lokasi Bagi Jenis Industri yang tercantum dalam SK Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995;

10. Copy Izin Lokasi Bagi Jenis Industri yang tercantum dalam SK Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 yang berlokasi dikawasan Industri/Brikat;

11. Surat Keterangan dari Pengelola Kawasan Industri/Berikatbagi yang berlokasi di kawasan tersebut;

Non Retribusi

12 hari kerja

setelah permohonan

lengkap

4

Page 8: TANDA DAFTAR INDUSTRI, IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN USAHA PERDAGANGAN

dan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara.

12. Daftar mesin peralatan yang digunakan( harga dan tahun pembuatan );

13. Copy Form Pm-II ( Informasi Kemajuan Pembangunan Pabrik );

Syarat Khusus :

1. Hasil Laboratorium ; 2. Rekomendasi dari Dinas

Kesehatan ; 3. Rekomendasi dari Advis

Teknis dari BAPPEDA,; 4. Rekomendasi dari Advis

Teknis dari SKPD terkait.

Page 9: TANDA DAFTAR INDUSTRI, IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN USAHA PERDAGANGAN

BAGAN ALUR PROSEDURE TETAP PELAYANAN : IZIN USAHA INDUSTRI TANPA MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP

NO URAIAN KEGIATAN PEMOHON LOKET INFORMASI LOKET PENERIMAAN

PENYERAHAN BIDANG PEMROSESAN TIM TEKNIS KEPALA BADAN KET

1

a. Pemohon meminta informasi keLoket Informasi, b. Petugas loket memberikan informasi izin c. Pemohon mengambil Form persyaratan

2

a. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan

b. Petugas Loket memeriksa kelengkapan berkas :

TidakLengkap

1 Hari Kerja

3

Petugas Loket memeriksa Berkas : a. Bila Lengkap pemohon di beritanda terima berkas,

dan berkas permohonan dikirim kebagian proses b. Bila Tidak lengkap di kembalikan kepada pemohon

Lengkap

4

a. Bidang Pemrosesan Menerima Berkas Permohonan dari Bid. Pelayanan

b. Melaporkan Kepada Kepala Bidang untuk Persetujuan Tindak Lanjut

c. Memproses Berkas

Lengkap

0.5 Hari Kerja

5

a. Bidang Pemrosesan membuat surat perintah tugas kepada Tim Teknis untuk peninjauan pemeriksaan lapangan

2 Hari Kerja

6

a. Pemeriksaan Lapangan

4 Hari Kerja

7

a. Rapat Tim Teknis jika diperlukan b. Rekomendasi Tim Teknis, apabiladiizinkan. c. Bila tidak di izinkan berkas dikembalikan kepemohon

dan diberi surat penolakan

Tidak Diizinkan

2 Hari Kerja

8

a. Proses pembuatan surat izin b. Proses pemeriksaan dan pemarafan oleh Kepala

Bidang c. Penandatanganan izin oleh Kepala Badan Pelayanan

Perijinan Terpadu

1. Hari Kerja

9

a. Regristrasi surat Izin

1 Hari Kerja

10

a. Bidang Pemrosesan Menyerahkan surat izin ke loket penyerahan

b. Bagian Loket Penerimaan dan Penyerahan memberikan sutat izin kepada pemohon

c. Pemohon menerima Surat Izin d. Pengarsipan Surat Izin

0.5 Hari Kerja

Jumlah Waktu Pemrosesan Izin = 12 Hari Kerja

Mulai InformasiPersyaratan Mengambil Form

Menerima

berkas

Pemohon

SuratPerintahTu

gas

PemeriksaanLapan

gan

Rekomendasi Tim

Teknis

Di Izinkan ?

SuratPenolakan

Pengolahan Izin

Pencatatan &

Penomoran

Tandatangan

Izin,

SuratIzin

Arsip

SuratIzin

Mengisi Form

&Persyaratan

TandaTerimaBer

kas

Form

&Persyaratan

CekPersyaratana

dministrasi

4

Page 10: TANDA DAFTAR INDUSTRI, IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN USAHA PERDAGANGAN

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROSEDUR TETAP / STANDART OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )

PERSETUJUAN PRINSIP

JENIS IZIN

MASA BERLAKU

IZIN

PEMBERI PERTIMBBA

NGAN DASAR HUKUM

MAKSUD DAN TUJUAN

KLASIFIKASSI /

SASARAN PROSEDUR PERSYARATAN

STANDART BIAYA

WAKTU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Persetujuan

Prinsip

3 tahun

Tim Teknis BP2T dan

SKPD terkait

1. Undang – undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ( Pasal 13 );

2. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri;

3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 41 / M-IND / PER / 6 / 2008 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

4. PerMen Nomor : 07 / M-IND / PER / 1 / 2005 Tentang Industri Kecil adalah Perusahaan Industri dengan Nilai Investasi Seluruhnya s/d Rp.200 Juta tidak termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha;

5. KepMenperin Nomor : 148 / M / SK / 7 / 1995 Tentang Jenis dan Komoditi yang Proses Produksinya tidak Merusak atau Membahayakan Lingkungan serta tidak menggunakan Sumber Daya Alam secara Berlebihan ( IUI Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip );

6. PerMen Negara Lingkungan Hidup Nomor.11 Tahun 2006 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan / Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.570/3203/SJ/2012 tentang Percepatan Pemberian Izin Dan Non Izin Berusaha;

8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor ; 4 Tahun 2010 Tentang Pendelegasian Sebagaian Kewenangan di bidang Perizinan dan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian atas Penyelenggaraan Pelayanan IUI

- Baru - Perpanjang

an

Terlampir 1. Surat Permintaan Persetujuan Prinsip (Pm–I) ;

2. Foto Copy KTP yang Berlaku;

3. Foto Copy HO; 4. Foto Copy NPWPD; 5. Akte Pendirian

Perusahaan;

Non Retribusi

5 hari kerja

setelah permohonan

lengkap

5

Page 11: TANDA DAFTAR INDUSTRI, IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN USAHA PERDAGANGAN

BAGAN ALUR PROSEDURE TETAP PELAYANAN : PERSETUJUAN PRINSIP

NO URAIAN KEGIATAN PEMOHON LOKET INFORMASI LOKET PENERIMAAN

PENYERAHAN BIDANG PEMROSESAN KEPALA BADAN KET

1

a. Pemohon meminta informasi keLoket informasi b. Petugas loket memberikan informasi Persetujuan

Prinsip c. Pemohon mengambil Form persyaratan

2

a. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan

b. Petugas Loket menerima Form Permohonan dan Persyaratan

TIDAK LENGKAP

1 hari kerja

3

Petugas Loket memeriksa kelengkapan berkas : a. Bila Lengkap pemohon di beritandaterima berkas,

dan berkas permohonan dikirim kebagian proses b. BilaTidak lengkap di kembalikan kepada pemohon

LENGKAP

4 a. Pengetikan Surat Persetujuan Prinsip

LENGKAP

4 Hari Kerja

5

a. Proses pemeriksaan dan pemarafan oleh Kepala Bidang perizinan

b. Penandatanganan izin oleh Kepala Badan Pelayanan PerijinanTerpadu

6

a. Regristasi surat Persetujuan Prinsip

7

a. Bagian loket penerimaan dan penyerahan memberikan surat Persetujuan Prinsip kepada pemohon

b. Pemohon menerima suart Persetujuan Prinsip ; c. Pengarsipan surat Persetujuan Prinsip .

Jumlah Waktu Pemrosesan Izin = 5 Hari Kerja

Mulai InformasiPersyaratan Mengambil Form

Mengisi Form

&Persyaratan

Tandaterima

Berkas

Form

&Persyaratan

Cek Persyaratan

Administrasi

Pemeriksaan

Persetujuan

Prinsip

Pencatatan &

Penomoran

Tandatangan

Persetujuan

Prinsip

Surat

Persetujuan

Prinsip

Arsip

Surat

Persetujuan

Prinsip

Proses Pengolahan Persetujuan

Prinsip

5

Page 12: TANDA DAFTAR INDUSTRI, IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN USAHA PERDAGANGAN

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROSEDUR TETAP / STANDART OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )

IZIN PERLUASAN INDUSTRI

JENIS IZIN

MASA BERLAKU

IZIN

PEMBERI PERTIMBBA

NGAN DASAR HUKUM

MAKSUD DAN TUJUAN

KLASIFIKASSI /

SASARAN PROSEDUR PERSYARATAN

STANDART BIAYA

WAKTU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Izin Perluas

an Industri

Tim Teknis BP2T dan

SKPD terkait

1. Undang – undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ( Pasal 13 );

2. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri;

3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 41 / M-IND / PER / 6 / 2008 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

4. PerMen Nomor : 07 / M-IND / PER / 1 / 2005 Tentang Industri Kecil adalah Perusahaan Industri dengan Nilai Investasi Seluruhnya s/d Rp.200 Juta tidak termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha;

5. KepMenperin Nomor : 148 / M / SK / 7 / 1995 Tentang Jenis dan Komoditi yang Proses Produksinya tidak Merusak atau Membahayakan Lingkungan serta tidak menggunakan Sumber Daya Alam secara Berlebihan ( IUI Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip );

6. PerMen Negara Lingkungan Hidup Nomor.11 Tahun 2006 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan / Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.570/3203/SJ/2012 tentang Percepatan Pemberian Izin Dan Non Izin Berusaha;

8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor ; 4 Tahun 2010 Tentang Pendelegasian Sebagaian Kewenangan di bidang Perizinan dan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian atas Penyelenggaraan Pelayanan Izin Perluasan

- Baru

Terlampir 1. Surat Permintaan IPMelalui Persetujuan Prinsip (Pm–IV) ;

2. Surat Permintaan IP Tanpa Persetujuan Prinsip ( SP–III);

3. Copy Dokumen AMDAL/UKL,UPL;

4. Melampirkan Dokumen Rencana Perluasan Industri.

Non Retribusi

12 Hari Kerja

6

Page 13: TANDA DAFTAR INDUSTRI, IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN USAHA PERDAGANGAN

BAGAN ALUR PROSEDURE TETAP PELAYANAN : IZIN PERLUASAN INDUSTRI

NO URAIAN KEGIATAN PEMOHON LOKET INFORMASI LOKET PENERIMAAN

PENYERAHAN BIDANGPEMROSESAN TIM TEKNIS KEPALA BADAN KET

1

a. Pemohon meminta informasi keLoket Informasi, b. Petugas loket memberikan informasi izin c. Pemohon mengambil Form persyaratan

2

a. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan

b. Petugas Loket memeriksa kelengkapan berkas :

TidakLengkap

1 HariKerja

3

Petugas Loket memeriksa Berkas : a. Bila Lengkap pemohon di beritanda terima berkas,

dan berkas permohonan dikirim kebagian proses b. Bila Tidak lengkap di kembalikan kepada pemohon

Lengkap

4

a. Bidang Pemrosesan Menerima Berkas Permohonan dari Bid. Pelayanan

b. Melaporkan Kepada Kepala Bidang untuk Persetujuan Tindak Lanjut

c. Memproses Berkas

Lengkap

0.5 Hari Kerja

5

a. Bidang Pemrosesan membuat surat perintah tugas kepada Tim Teknis untuk peninjauan pemeriksaan lapangan

2

Hari Kerja

6

a. Pemeriksaan Lapangan

4

Hari Kerja

7

a. Rapat Tim Teknis jika diperlukan b. Rekomendasi Tim Teknis, apabila diizinkan. c. Bilatidak di izinkan berkas dikembalikan kepemohon

dan diberi surat penolakan

Tidak Diizinkan

2 Hari Kerja

8

a. Proses pembuatan surat izin b. Proses pemeriksaan dan pemarafan oleh Kepala

Bidang c. Penandatanganan izin oleh Kepala Badan Pelayanan

Perijinan Terpadu

1.

Hari Kerja

9

a. Regristrasi surat Izin

1

Hari Kerja

10

a. Bidang Pemrosesan Menyerahkan surat izin ke loket penyerahan

b. Bagian Loket Penerimaan dan Penyerahan memberikan surat izin kepada pemohon

c. Pemohon menerima Surat Izin d. Pengarsipan SuratIzin

0.5 Hari Kerja

Jumlah Waktu Pemrosesan Izin = 12 Hari Kerja

6

Mulai InformasiPersyaratan Mengambil Form

Mengisi Form

&Persyaratan

Form

&Persyaratan

TandaTerimaBer

kas

CekPersyaratana

dministrasi

Menerima

berkas

Pemohon

SuratPerintahTu

gas

PemeriksaanLapan

gan

SuratPenolakan

Di Izinkan ?

Rekomendasi Tim

Teknis

Pengolahan Izin Tandatangan

Izin,

Pencatatan &

Penomoran

SuratIzin

SuratIzin

Arsip