Materi Mitigasi Bencana Geologi

MITIGASI BENCANA GEOLOGI

2012

1P

endahuluan

Proses-proses geologi baik yang bersifat endogenik maupun eksogenik dapat menimbulkan bahaya bahkan bencana bagi kehidupan manusia. Bencana yang disebabkan oleh proses-proses geologi disebut dengan bencana geologi. Longsoran Tanah, Erupsi Gunungapi, dan Gempabumi adalah contoh-contoh dari bahaya geologi yang dapat berdampak pada aktivitas manusia di berbagai wilayah di muka bumi. Berdasarkan catatan, bencana yang diakibatkan oleh bahaya geologi yang terjadi di berbagai belahan dunia meningkat secara tajam, baik dalam tingkat dan frekuensi kejadiannya dan secara statistik jumlah korban jiwa dan harta benda juga meningkat. Berdasarkan catatan BAKORNAS, bencana yang melanda Indonesia dari tahun ke tahun menunjukan peningkatan yang cukup signifikan. Selama periode 2003 2005 telah terjadi 1.429 bencana, baik yang disebabkan oleh bencana geologi maupun bencana hidro-meteorologi. Untuk membangun sistem mitigasi bencana alam (geologi), pertama tama yang harus dilakukan adalah mengkaji dan menganalisa bagaimana suatu bahaya geologi dapat berubah menjadi bencana dan seberapa besar tingkat probabilitas daerah yang rentan bahaya geologi terkena bencana geologi serta resiko apa saja yang mungkin terjadi apabila bencana geologi menimpa daerah tersebut. Bahaya geologi akan berubah menjadi bencana geologi hanya jika bahaya tersebut mengakibatkan korban jiwa atau kerugian harta benda. Sebagai contoh jika suatu gempa yang sangat kuat terjadi di daerah yang tidak berpenghuni, maka gempa tersebut boleh jadi hanya akan menjadi catatan statistik saja bagi para seismolog, akan tetapi sebaliknya apabila gempa tersebut terjadi di kawasan yang penghuninya sangat padat, seperti gempa yang terjadi di Bantul, Yogyakarta pada tahun 2006, walaupun kekuatan gempanya tidak begitu besar namun menyebabkan kerusakan yang sangat luas serta menelan korban jiwa yang tidak sedikit. Pertanyaannya selanjutnya adalah mengapa hal ini dapat terjadi ? Jawabannya adalah karena hampir semua bangunan yang ada di wilayah tersebut tidak dirancang sebagai bangunan tahan gempa, sehingga ketika terjadi gempa, bangunan-bangunan tersebut runtuh yang mengakibatkan banyak penghuninya menemui ajalnya terkena oleh reruntuhan rumahnya. Oleh karena itu diperlukan suatu standarisasi bangunan tahan gempa, terutama untuk bangunanbangunan yang berada di wilayah wilayah yang rentan terkena bahaya gempabumi, sehingga dapat menyelamatkan penghuninya ketika terjadi gempabumi. Penerapan strategi pengelolaan resiko bencana berbasis masyarakat saat ini sudah mulai diterapkan dan program ini didukung oleh pemerintah, baik dukungan yang berupa bantuan keuangan dan pembangunan kembali rumah rumah yang rusak melalui standarisasi bangunan tahan gempa. Bahaya geologi yang berada di muka bumi pada hakekatnya merupakan hasil dari proses-proses geologi, baik yang bersifat endogenik maupun eksogenik dimana proses proses tersebut tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Dalam beberapa kasus, tingkat kerusakan relatif terhadap jumlah korban dan kerugian harta benda dapat dipakai sebagai pembanding antara skala bencana dan resiko bencana yang terjadi di suatu wilayah. Manusia dapat juga menjadi faktor penyebab yang merubah bahaya geologi menjadi bencana geologi serta menjadi faktor penentu dari tingkat kerusakan suatu bencana, seperti misalnya pertumbuhan penduduk yang tinggi, kemiskinan, degradasi lingkungan, dan kurangnya informasi. Meskipun ke-empat faktor tersebut dianggap

1

Copyright by @ Djauhari Noor 2012


2012

sebagai faktor yang saling berpengaruh satu dan lainnya serta ke-empat faktor tersebut sulit dipisahkan mana yang paling dominan berpengaruh terhadap tingkat kerusakan suatu bencana. Kerentanan terhadap bencana geologi di suatu wilayah akan semakin besar seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan menjadi salah satu faktor utama dari penyebab bencana geologi. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi secara langsung akan berdampak pada tingginya tingkat pembangunan infrastruktur. Apabila tidak ada upaya upaya untuk mencegah bahaya geologi yang mungkin terjadi, maka apabila bencana geologi benar-benar terjadi di kawasan tersebut maka sudah barang tentu akan memakan korban serta kerugian harta benda yang tinggi pula. Dibeberapa kawasan yang konsentrasi penduduknya tinggi, meskipun sudah menpunyai sistem peringatan dini untuk suatu bahaya geologi tertentu, namun untuk menyebarkan informasi dan peringatan ke setiap orang di seluruh kawasan tersebut tidak dimungkinkan, sehingga sangat memungkinkan setiap orang bertindak dan merespon suatu peringatan bahaya sesuai dengan persepsinya masing-masing. Dan hal ini akan menimbulkan kepanikan dan kekacauan di masyarakat yang pada akhirnya dapat menimbulkan korban jiwa yang lebih besar.

1.1.

Pengertian

a. Mitigasi:Berdasarkan Undang-undang No 24 Tahun 2007, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 9 (PP No 21 Tahun 2008, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 6, pengertian mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Adapun mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. (UU No 24 Tahun 2007 Pasal 47 ayat (1). Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. (PP No 21 Tahun 2008 Pasal 20 ayat (1) Secara umum pengertian mitigasi adalah pengurangan, pencegahan atau bisa dikatakan sebagai proses mengupayakan berbagai tindakan preventif untuk meminimalisasi dampak negatif bencana yang akan terjadi. Pengertian dari Mitigasi Bencana Geologi (Geological Hazard Mitigation) adalah pengurangan, pencegahan atau proses mengupayakan berbagai tindakan preventif untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap bencana alam geologi. Definisi Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. (Definisi bencana menurut UU No. 24 tahun 2007).

b. Mitigasi BencanaMitigasi bencana adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk pada tindakan untuk mengurangi dampak dari suatu bencana yang dapat dilakukan sebelum bencana itu terjadi, termasuk kesiapan dan tindakan-tindakan pengurangan resiko jangka panjang. Dalam UU No. 24 Tahun 2007, usaha mitigasi dapat berupa prabencana, saat bencana dan pasca bencana. Prabencana berupa kesiapsiagaan atau upaya memberikan pemahaman pada penduduk untuk mengantisipasi bencana, melalui pemberian informasi, peningkatan kesiagaan kalau terjadi bencana ada langkah-langkah untuk memperkecil resiko bencana. Penanganan bencana harus dengan strategi proaktif, tidak semata-mata bertindak pascabencana, tetapi melakukan berbagai kegiatan persiapan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana. Berbagai tindakan yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi datangnya bencana dengan membentuk sistem peringatan dini, identifikasi kebutuhan dan sumber-sumber yang tersedia, 2Copyright by @ Djauhari Noor 2012


2012

penyiapan anggaran dan alternatif tindakan, sampai koordinasi dengan pihak-pihak yang memantau perubahan alam. Dalam mitigasi dilakukan upaya-upaya untuk meminimalkan dampak dari bencana yang akan terjadi yaitu program untuk mengurangi pengaruh suatu bencana terhadap masyarakat atau komunitas dilakukan melalui perencanaan tata ruang, pengaturan tata guna lahan, penyusunan peta kerentanan bencana, penyusunan data base, pemantauan dan pengembangan. Mitigasi bencana merupakan kegiatan yang amat penting dalam penanggulangan bencana karena kegiatan ini merupakan kegiatan sebelum terjadinya bencana yang dimaksudkan untuk mengantisipasi agar korban jiwa dan kerugian materi yang ditimbulkan dapat dikurangi. Masyarakat yang berada di daerah rawan bencana maupun yang berada di luar sangat besar perannya, sehingga perlu ditingkatkan kesadarannya, kepeduliannya dan kecintaannya terhadap alam dan lingkungan hidup serta kedisiplinan terhadap peraturan dan norma-norma yang ada. Istilah program mitigasi bencana mengacu kepada dua tahap perencanaan yaitu: Pertama, perencanaan sebelum kejadian untuk manajemen bencana, mencakup aktivitas-aktivitas mitigasi dan perencanaan bencana; Kedua, perencanaan serta tindakan sesudah kejadian, meliputi peningkatan standar teknis dan bantuan medis serta bantuan keuangan bagi korban (Inoghuci et.al, 2003). Dalam mitigasi bencana dilakukan tindakan-tindakan antisipatif untuk meminimalkan dampak dari bencana yang terjadi dilakukan melalui perencanaan tata ruang, pengaturan tata guna lahan, penyusunan peta kerentanan bencana, penyusunan data, pemantauan dan pengembangan. Di negara-negara maju, kesalahan dalam pembangunan diimbangi melalui perencanaan yang matang (Inoghuci et.al, 2003). Informasi tempat pengungsian saat terjadi bencana alam sangat penting sebab penduduk yang menyelamatkan diri saat terjadinya bencana seharusnya tahu kemana mereka harus menyelamatkan diri. Keberadaan rambu-rambu petunjuk arah penyelamatan seperti yang dilakukan di Jepang mutlak diperlukan agar masyarakat tahu jalur yang akan dilaluinya untuk menyelamatkan diri sebelum terjadi bencana. Dengan demikian akan berkurang kepanikan masyarakat pada saat bencana akan terjadi sehingga masyarakat bisa dengan lebih tenang dalam melakukan upaya mitigasi bencana. Penerapan informasi yang efektif dan program-program pendidikan, masyarakat dapat menggunakan brosur, instruksi satu lembar, uji coba sistem peringatan secara berkala, informasi media cetak dan elektronik dan lain-lain. Beberapa informasi ini ditujukan bagi institusi-institusi seperti sekolah-sekolah, rumah sakit, fasilitas perawatan-pemulihan, dan komunitas yang tidak bisa berbahasa setempat (para wisatawan). Upaya-upaya informasi dan pendidikan ini penting diadakan secara rutin dan komprehensif. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kota ditujukan untuk mengurangi kerugian dan kerusakan akibat bencana yang sewaktu-waktu dapat melanda kota. Pemerintah pada daerah yang rawan bencana gempa intensif melakukan simulasi upaya evakuasi dan penyelamatan terhadap bencana. Demikian juga media membantu dengan menayangkan program yang memberi informasi upaya penyelamatan terhadap bencana gempa. Dalam hal bencana yang disebabkan oleh gempa bumi di daerah perkotaan, berdasarkan fakta dan hasil penelitian beberapa pakar, menunjukkan bahwa sebagian besar korban terjadi akibat keruntuhan dan kerusakan bangunan, seperti jatuhnya atap, runtuhnya kolom, hancurnya dinding, dll. Hal ini menunjukkan bahwa upaya mitigasi bencana gempa bumi melalui pengembangan disain rumah tahan gempa sampai saat ini belum sepenuhnya berhasil. Hal lain juga yang menyebabkan korban akibat bencana gempa sangat besar adalah tidak adanya lokasi evakuasi yang mampu memberikan perlindungan bagi warga ketika bencana terjadi yaitu berupa bangunan penyelamatan yang telah dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan dalam keadaan darurat. Mitigasi harus memperhatikan semua tindakan yang diambil untuk mengurangi pengaruh dari bencana dan kondisi yang peka dalam rangka untuk mengurangi bencana yang lebih besar dikemudian hari. Karena itu seluruh aktivitas mitigasi difokuskan pada bencana itu sendiri atau bagian/elemen dari ancaman. 3Copyright by @ Djauhari Noor 2012


2012

c.

Kesiapsiagaan

Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi melalui pengorganisasian yang tepat dan berdaya guna. Menurut Randolph Kent (1994) kesiapan bencana mencakup peramalan dan pengambilan keputusan tindakan-tindakan pencegahan sebelum munculnya ancaman, didalamnya meliputi pengetahuan tentang gejala munculnya bencana, gejala awal bencana, pengembangan dan pengujian secara teratur terhadap sistem peringatan dini, rencana evakuasi atau tindakan lain yang harus diambil selama periode waspada untuk meminimalisir kematian dan kerusakan fisik yang mungkin terjadi. Kesiapsiagaan merupakan salah satu bagian dari proses manajemen bencana dan di dalam konsep pengelolaan bencana yang berkembang saat ini, peningkatan kesiapsiagaan merupakan salah satu elemen penting dari kegiatan pengurangan risiko bencana yang bersifat pro-aktif, sebelum terjadinya suatu bencana. Di dalam proses pengelolaan bencana yang direpresentasikan sebagai model siklus, peningkatan kesiapsiagaan merupakan bagian dari proses pengelolaan risiko bencana, seperti diperlihatkan pada gambar 1.

Bencana

Peringatan

Pertolongan Bencana

Penilaian Resiko

Pembangunan

Mitigasi

Gambar 1. Kesiapsiagaan dalam Model Siklus Pengelolaan Bencana Model ini memiliki kelemahan karena seolah-olah komponen-komponen kegiatan pengelolaan bencana tersebut berjalan secara sekuensial (berurutan), padahal sesungguhnya tidak demikian. Gambar 1. memperlihatkan peranan peningkatan fase pengurangan resiko bencana terjadi Fase pemulihan setelah bencana terjadi. Kegiatan tanggap darurat meliputi langkah-langkah tindakan sesaat sebelum bencana, seperti: peringatan dini (bila memungkinkan) meliputi penyampaian peringatan dan tanggapan terhadap peringatan; tindakan saat kejadian bencana, seperti: melindungi/menyelamatkan diri, melindungi nyawa dan beberapa jenis benda berharga, tindakan evakuasi; dan tindakan yang harus dilakukan segera setelah terjadi bencana, seperti SAR, evakuasi, penyediaan tempat berlindung sementara, perawatan darurat, dapur umum, bantuan darurat, survei untuk mengkaji kerusakan dan kebutuhan-kebutuhan darurat serta perencanaan untuk pemulihan segera terhadap infrastuktur kritis, sarana sosial seperti pendidikan dan ibadah.

4



2012

1.2.

Respon Manusia Terhadap Bencana

Untuk dapat hidup secara aman dan nyaman selaras dengan perubahan yang terjadi dimuka bumi, maka kita harus dapat memahami lingkungan alam dan kecepatan perubahan yang terjadi di bumi serta mampu menyesuaikan diri dari karakteristik perubahan alam tersebut. Berkaitan dengan reaksi manusia terhadap bencana alam yang mungkin terjadi di lingkungan dimana manusia itu tinggal adalah antara lain : 1. Menghindar (Avoidance). Reaksi manusia terhadap potensi bencana alam yang paling banyak adalah dengan cara menghindar, yaitu dengan cara tidak membangun dan menempatkan bangunan di tempat-tempat yang berpotensi terkena bencana alam seperti daerah banjir, daerah rawan longsor atau daerah rawan gempa. 2. Stabilisasi (Stabilization). Beberapa bencana alam dapat diseimbangkan dengan menerapkan rekayasa keteknikan, seperti misalnya di daerah-daerah yang berlereng dan berpotensi longsor, yaitu dengan cara membuat kemiringan lereng menjadi landai dan stabil sehingga kemungkinan longsor menjadi kecil, atau bangunan yang akan didirikan menggunakan pondasi tiang pancang sampai ke bagian lapisan tanah yang stabil. 3. Penetapan Persyaratan Keselamatan Struktur Bangunan (Provision for safety in structures). Dalam banyak kasus bangunan yang akan didirikan di tempat-tempat yang berpotensi terjadi bencana alam seperti gempa bumi, maka struktur bangunan harus dirancang dengan memperhitungkan keselamatan jiwa manusia, yaitu dengan bangunan yang tahan gempa. Untuk daerah-daerah yang berpotensi terkena banjir, maka bangunan harus dibuat dengan struktur panggung guna menghindari terpaan air. 4. Pembatasan penggunaan lahan dan penempatan jumlah jiwa (Limitation of land-use and occupancy). Jenis peruntukan lahan, seperti lahan pertanian atau lahan pemukiman dapat dilakukan dengan cara membuat peraturan peraturan yang berkaitan dengan potensi bencana yang mungkin timbul. Penempatan jumlah jiwa per hektar dapat disesuaikan untuk mengurangi tingkat bencana. 5. Membangun Sistem Peringatan Dini (Establishment of early warning system). Beberapa bencana alam dapat diprediksi, sehingga memungkinkan tindakan darurat dilakukan. Banjir, Angin Puyuh, Gelombang Laut, serta Erupsi Gunungapi adalah beberapa jenis bencana alam yang dapat diprediksikan. Sistem Peringatan Dini telah terbukti efektif dalam mencegah dan meminimalkan bencana yang akan terjadi di suatu daerah, seperti banjir dan gelombang laut di daerah-daerah pantai. Dimanakah tempat yang baik dan aman bagi aktifitas manusia? Barangkali yang paling mudah dan kecil resikonya adalah dengan cara menghindar dari lokasi-lokasi yang rawan bencana. Dalam kenyataannya kebanyakan komunitas manusia bertempat tinggal pada lingkungan yang rawan bencana. Dengan demikian untuk meminimalkan dampak bencana geologi yang mungkin melanda di tempat dimana manusia berdomisili adalah cara nomor 2 sampai nomor 5 diatas. Tingkat keselamatan yang ingin dicapai dalam menghadapi bencana geologi seringkali merupakan fungsi dari nilai investasi yang dibelanjakan untuk mencegah bencana tersebut. Pertanyaan yang sering muncul adalah seberapa besar biaya yang harus disediakan untuk mencegah suatu bencana geologi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka harus ada suatu keputusan tentang tingkat resiko yang akan terjadi dan ikut terlibat di dalamnya. Sebagai contoh adalah resiko penggunaan dan pemanfaatan lahan pemukiman yang berada di kawasan dataran banjir dapat dikurangi menjadi nol, apabila semua kontruksi bangunan dan aktivitas manusia yang berada di wilayah tersebut terlindungi. Akan tetapi pada kenyataannya, biaya produktivitas serta ruang dimana manusia beraktivitas apabila dihitung akan sangat mahal dan bahkan tidak mungkin dikonversi kedalam nilai rupiah. Oleh karena itu resiko banjir yang hanya terjadi seratus tahun satu kali barangkali merupakan tingkat resiko yang dapat diterima untuk kasus diatas.Copyright by @ Djauhari Noor 2012

5


2012

Tingkat resiko yang dapat diterima adalah tingkat resiko yang harus memperhitungkan semua aspek secara rinci dan biasanya hanya untuk beberapa jenis bencana saja. Walaupun perhitungan secara tepat sangat sulit dilakukan, akan tetapi perhitungan suatu resiko sangat erat kaitannya dengan pengambilan keputusan. Pertanyaan yang sama dapat kita ajukan untuk tempat-tempat dimana gempabumi sering melanda di suatu daerah yaitu: Berapa banyak dana tambahan yang harus disediakan dan dikeluarkan untuk membangun suatu konstruksi bangunan yang akan didirikan di lokasi yang tingkat kegempaannya sangat tinggi, walaupun frekuensi kejadian gempabuminya sangat jarang terjadi? Tingkat resiko yang dapat diterima adalah tingkat resiko yang harus sudah mempertimbangkan secara sistematis untuk beberapa tipe bencana saja. Meskipun perhitungan secara akurat tidak mungkin dilakukan, akan tetapi suatu penilaian umum dari resiko harus dituangkan dalam suatu keputusan dan harus mendapat pertimbangan dari suatu badan/ lembaga yang berwenang. Oleh karena itu biasanya perhitungan suatu resiko bencana dilakukan oleh suatu lembaga pembuat keputusan dan dalam hal ini dapat juga dilakukan oleh suatu perusahaan asuransi yang memang bergerak dalam bidang pertanggungan asuransi bencana alam.

1.3.

Sistem Penanggulangan Bencana

Undang-undang no. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana merupakan landasan bagi sistem nasional penanggulangan bencana yang terdiri atas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Legislasi Kelembagaan Perencanaan Pendanaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

1.4.

Pengelolaan Resiko Bencana (Disaster Risk Management)

Pengelolaan resiko bencana pada dasarnya adalah suatu upaya yang ditujukan untuk meminimalkan resiko yang mungkin terjadi serta melakukan upaya-upaya pencegahan (mitigasi) di wilayah yang rentan terkena bencana. Pengelolaan resiko bencana merupakan istilah yang umum dipakai dalam penilaian resiko, pencegahan bencana, mitigasi bencana, dan persiapan menghadapi bencana. Beberapa istilah yang sering dipakai dalam pembahasan pengelolaan resiko bencana antara lain adalah Bahaya (Hazard), Bencana (Disaster), Kerentanan (Vulnerability), Resiko Bencana (Disaster Risk), Penilaian Resiko / Analisa Resiko (Risk Assessment/Risk Analysis), Pencegahan Bencana dan Mitigasi (Disaster Prevention and Mitigation), Kewaspadaan Terhadap Bencana (Disaster Preparedness). Adapun pengertian dari istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut : Bahaya (Hazard) adalah suatu ancaman yang berasal dari peristiwa alam yang bersifat ekstrim yang dapat berakibat buruk atau keadaan yang tidak menyenangkan. Tingkat ancaman ditentukan oleh probabilitas dari lamanya waktu kejadian (periode waktu), tempat (lokasi), dan sifatnya saat peristiwa itu terjadi. Bahaya alam (Natural hazard) adalah probabilitas potensi kerusakan yang mungkin terjadi dari fenomena alam di suatu area / wilayah. Bencana (Disaster) merupakan fungsi dari kondisi yang tidak normal yang terjadi pada masyarakat dan mempunyai kecenderungan kehilangan kehidupannya, harta benda dan lingkungan sumberdayanya, serta kondisi dimana masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk keluar dari dampak / akibat yang ditimbulkannya. Kerentanan/kerawanan (Vulnerability) dapat diartikan sebagai ketidakmampuan menangkal /menahan dampak dari kejadian/peristiwa alam yang berasal dari luar atau kecenderungan dari

6



2012

sekumpulan masyarakat terkena atau mengalami kerusakan, masalah dan sebab akibat sebagai hasil dari suatu bahaya. Resiko Bencana (Disaster Risk) adalah tingkat kerusakan dan kerugian yang sudah diperhitungkan dari suatu kejadian atau peristiwa alam. Resiko Bencana ditentukan atas dasar perkalian antara faktor bahaya dan faktor kerentanannya. Yang termasuk bahaya disini adalah probabilitas dan besaran yang dapat diantisipasi pada peristiwa alam; sedangkan kerentanan/kerawanan dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, sosial budaya dan geografis. Berikut ini adalah rumusan yang dipakai secara luas untuk menghitung resiko bencana yang merupakan perkalian 2 faktor, yaitu: Resiko (Risk) = Bahaya (Hazard) x Kerentanan (Vulnerability) Pengelolaan resiko bencana (Disaster risk management) secara teknis terdiri dari tindakan (program, proyek dan atau prosedur) serta pengadaan peralatan yang dipersiapkan untuk menghadapi dampak atau akibat dari suatu bencana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu untuk mengurangi resiko bencana yang ditimbulkannya. Secara operasional, pengelolaan resiko bencana adalah kegiatan yang terdiri dari penilaian resiko, pencegahan bencana, mitigasi dan waspada bencana. Penilaian Resiko atau Analisa Resiko adalah survei yang dilakukan terhadap bahaya yang baru terjadi yang disebabkan oleh suatu peristiwa alam yang ekstrim seperti yang terjadi juga pada kerentanan lokal dari populasi yang didasari atas kehidupan untuk memastikan resiko tertentu di wilayah. Berdasarkan informasi ini resiko bencana dapat dikurangi. Kapasitas adalah kebijakan dan sistem kelembagaan yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya mengurangi potensi kerusakan akibat bencana serta mengurangi kerentanan terhadap bencana. Bencana alam yang disebabkan oleh gempabumi, angin topan, banjir, tanah longsor dan kekeringan seringkali mengingatkan pada kita tentang bencana akan benar-benar terjadi. Resiko bencana sebagai hasil dari frekuensi dan kondisi yang rentan dapat berubah menjadi suatu bencana. Resiko bencana adalah hasil dari tingkat kejadian, intensitas bahaya dan sistem kehidupan yang sangat rentan. Peran dari sistem sosial dalam arti kepedulian masyarakat dan sistem pengelolaan memungkinkan merubah sifat kerentanan terhadap bahaya dan mengurangi tingkat kerawanan melalui intervensi yang sistematik. Pencegahan Bencana dan Mitigasi Adalah aktivitas / kegiatan dalam rangka mencegah dan memitigasi dampak yang sangat buruk dari peristiwa alam yang sangat ekstrim yang dilakukan untuk periode jangka menengah dan jangka panjang. Dari sudut pandang politik, hukum, administrasi, dan infrastruktur, pencegahan bencana merupakan salah satu ukuran untuk menyatakan kondisi /situasi bahaya dan disisi lain melibatkan gaya hidup dan karakter dari penduduk/masyarakat yang tinggal di daerah yang rentan untuk dapat mengurangi resiko bencana yang mungkin dapat menimpanya. Kewaspadaan Terhadap Bencana Kewaspadaan terhadap bencana adalah suatu ukuran yang mencakup kegiatan evakuasi yang dapat dilakukan secara cepat dan efektif dalam usaha penyelamatan nyawa manusia, mitigasi terhadap hilang dan rusaknya harta benda serta penyediaan bantuan darurat. Kewaspadaan terhadap bencana dalam arti yang lebih luas adalah suatu usaha dalam menyediakan sistem peringatan dini, kemampuan dalam meng-koordinasi dan meng-operasikan, perencanaan kondisi darurat, menyalurkan bantuan dalam keadaan darurat dan pelatihan.

7



2012

1.5.

Kegiatan Pengelolaan Resiko Bencana

1. Penilaian Resiko a. Melakukan pendataan bencana yang pernah terjadi dimasa lalu termasuk pendataan terhadap kejadian/peristiwa bencana yang besar yang pernah terjadi b. Mengkaji secara terukur bencana yang disebabkan oleh hidro-meteorologi dan geologi, termasuk penyebab bencana c. Mendata jumlah penduduk (populasi penduduk) yang berada di areal yang beresiko tinggi terkena bencana atau areal yang paling bahaya. d. Melakukan persiapan dan memperbaharui (updating) peta-peta bencana dan area yang sangat berbahaya. 2. Pencegahan dan Mitigasi Bencana a. Menetapkan dan memperkuat pembangunan regional dan perencanaan tataguna lahan, perencanaan pengawasan bangunan yang sesuai dengan zonasi bahaya dan peraturan bangunan. b. Melaksanakan pelatihan bagi masyarakat dan perwaklian kelembagaan c. Membangun dan meningkatkan kemampuan pengelolaan resiko bencana di tingkat lokal dan nasional d. Pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan (seperti misalnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai), meningkatkan infrastruktur (bendungan, saluran air, bangunan yang mampu menahan suatu bencana). 3. Kesiapan Menghadapi Bencana a. b. c. d. Partisipasi dan kesadaran terhadap pentingnya rencana tanggap darurat Mempersiapkan infrastruktur (akomodasi saat kondisi darurat, Melakukan latihan secara teratur dalam menghadapi situasi darurat Membangun dan atau meningkatkan kemampuan dalam kesiapan menghadapi bencana, baik di tingkat lokal maupun nasional dan pelayanan penyelamatan e. Koordinasi dan perencanaan operasional f. Sistem Peringatan Dini : 1) Menyiapkan dan meng-operasikan sistem komunikasi 2) Menempatkan peralatan teknis di tempat yang aman 3) Melakukan pelatihan tenaga penyelamat 4. Pengelolaan resiko bencana sebagai bagian dari rehabilitasi dan rekontruksi a. Melakukan penilaian resiko bencana b. Melakukan penilaian infrastruktur, seperti kontruksi banguan tahan gempa, kontruksi bangunan tahan banjir, skema pembangunan, selter tempat pengungsian, dsb c. Membentuk kelembagaan, seperti peran serta masyarakat dan meningkatkan kerjasama diantara individu-individu d. Membentuk organisasi, untuk memperkuat kapabilitas lokal e. Mengembangkan dan memperkenalkan ukuran-ukuran pencegahan dimasa mendatang (seperti pengelolaan DAS, konservasi sumberdaya alam, skema pencegahan banjir) 5. Peran pengelolaan resiko bencana dalam sektor kerjasama pembangunan Kebutuhan pencegahan harus di-integrasikan kedalam sektor pembangunan, hal ini akan membantu pada peningkatan pengelolaan resiko bencana, terutama pada sektor-sektor yang terkait, termasuk desentralisasi dan atau pembangunan masyarakat, pembangunan desa, pencegahan lingkungan dan konservasi sumberdaya alam, perumahan, kesehatan dan pendidikan.

8



2012

1.6.

Pendekatan Multi Sektoral

1. Meningkatkan kewaspadaaan a. Dukungan keuangan untuk meningkatkan kewaspadaan, dinilai berdasarkan hubungan antara biaya yang diinvestasikan dengan keuntungan yang akan diperoleh dalam pengeloalaan resiko bencana. b. Meningkatkan kewaspadaan diantara penduduk/masyarakat yang bermukim di areal yang beresiko tinggi terkena bencana dan dikawasan yang rentan serta mendapat prioritas utama dalam memperoleh pelatihan untuk mengelola resiko bencana. c. Meng-implementasikan sistem peringatan dini d. Partisipasi antara masyarakat, pemerintah kota dan lembaga-lembaga lainnya dalam pengelolaan resiko bencana. 2. Penguatan kemampuan pengelolaan resiko bencana di tingkat daerah (lokal) Efektifitas pengelolaan resiko bencana adalah memantapkan dan atau penguatan sistem di tingkat daerah/lokal yang berupa kegiatan seperti yang ada dalam daftar diatas dari keseluruhan sistem nasional, memobilisasi semua yang mungkin dilakukan oleh para relavan dibidang sosial dan politik, baik ditingkat lokal dan perkotaan serta bertanggungjawab atas apa yang dilakukan.

1.7.

Pengurangan Resiko Bencana (Disaster Risk Reduction)

Indonesia merupakan salah satu negara yang sering dilanda bencana. Lebih dari 4 tahun terakhir Indonesia mengalami serangkaian bencana alam yang menewaskan manusia dan mempengaruhi perekonomian negeri ini. Bencana ini termasuk tsunami Aceh pada Desember 2004, Gempa Nias di Maret 2005, Gempa di Yogyakarta dan Jawa Tengah di Mei 2005 dan gempa serta tsunami di Jawa Barat pada bulan Juli 2006. Indonesia juga berpotensi tinggi terhadap gunung meletus dengan 128 gunung api aktif (31 di antaranya dalam pemantauan) dari 600 gunung berapi di seluruh khatulistiwa. Bencana-bencana ini memberikan dampak besar terhadap perekonomian negara, kerusakan yang ditimbulkan oleh tsunami diperkirakan sebesar 4 juta Dolar AS dan gempa Yogyakarta dan Jawa Tengah sebesar 3 juta Dolar AS. Bencana alam mengancam pembangunan manusia di Indonesia dan mengakibatkan rusaknya pencapaian kesejahteraan nasional. Upaya untuk melindungi dan mempersiapkan masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang sering dilanda bencana, serta upaya untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah dalam menaggapi keadaan darurat, dapat membantu mengurangi resiko secara signifikan bila terjadi bencana serta mendorong masyarakat untuk menerapkan budaya aman. Untuk meningkatkan ketahanan nasional dan daerah dalam mengurangi resiko bencana dan membantu peralihan dari budaya tanggap dan meminta bantuan menjadi budaya mengurangi resiko bencana yang komprehensif dan terintegrasi dalam fungsi utama pemerintah di seluruh tingkat serta di sektor swasta dan Organisasi-organisasi Masyarakat Madani: a. menyediakan saran kebijakan dan peningkatan kapasitas untuk mengurangi dan mengelola resiko bencana ke dalam kerangka kebijakan, hukum, regulasi dan perencanaan; b. meningkatkan kapasitas dalam mempersiapkan diri menghadapi situasi darurat dan sistem tanggap di tingkat nasional, provinsi dan daerah; dan c. membantu penanganan resiko bencana berdasarkan kemasyarakatan. Untuk membantu meningkatkan peraturan yang terkait dengan upaya untuk mengurangi resiko bencana di Indonesia, perlu penyediaan petunjuk strategis dan saran kebijakan untuk perumusan RUU dan regulasi penanggulangan bencana. RUU ini telah disahkan pada tahun 2007. Meningkatkan kapasitas pemerintah pusat maupun daerah untuk menyiapkan dan mengelola bencana dan pemulihan selanjutnya adalah penting pada negara yang mudah terkena bencana dan pemerintahan terpusat seperti Indonesia. Kapasitas pengurangan resiko bencana dan penanganan memerlukan 9Copyright by @ Djauhari Noor 2012


2012

pengetahuan, sistem, informasi, perangkat dan sumberdaya yang diperlukan dalam merespon bencana. Kapasitas yang efektif dalam menurunkan resiko bencana memerlukan pengurangan resiko bencana yang terintegrasi ke dalam perencnaan dan anggaran nasional di tingkat nasional, propinsi dan kabupaten. Perumusan dan penyebaran Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Resiko Bencana (DRR) dan rencana aksi DRR di tingkat regional. Perencanaan menjadi penting untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah dalam mengurangi dampak bencana, mengelola bahaya bencana dan menurunkan resiko bencana ke dalam pengembangan perencanaan dan anggaran. Untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah perlu adanya perencanaan Sistem Informasi Resiko Bencana yang membantu mengadakan informasi yang relevan sehubungan dengan pengurangan, pencegahan, dan penanggulangan bencana.

1.8.

Rencana Tindak Mengurangi Resiko Bencana (Action Plan for Disaster Risk Reduction)

Usaha usaha untuk mengurangi resiko bencana di Indonesia telah diatur dan disusun dalam suatu kerangka kerja yang implementasinya menfokuskan pada beberapa kegiatan yang menjadi kunci dalam menanggulangi resiko bencana. Beberapa prioritas diantaranya harus diimplementasikan dalam rencana kegiatan operasionalnya.

1. PrioritasInisiatif untuk mengurangi resiko bencana di Indonesia terutama diprioritaskan pada keberlanjutan dan partisipasi seluruh stakeholder. Perlu adanya komitmen yang kuat dalam memilih prioritas serta tindakan tindakan yang akan diambil menjadi ciri dalam usaha ini. Prioritas prioritas tersebut diperlukan sebagai dasar yang terintegrasi dalam implementasi program pengurangan resiko bencana yang berkelanjutan yang sejalan dengan usaha usaha yang sudah dilaksanakan pada tingkat internasional. Ada 5 prioritas kunci yang yang harus diperhatikan dalam mengurangi resiko bencana, yaitu: 1. Memastikan bahwa pengurangan resiko bencana merupakan prioritas nasional dan daerah, oleh karenanya diperlukan suatu kelembagaan yang kuat yang menjadi dasar dalam implementasinya. 2. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan identifikasi, penilaian dan pengawasan resiko bencana dan peningkatan terhadap peringatan dini. 3. Memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun suatu budaya yang aman dan fleksibel untuk semua tingkatan. 4. Mengurangi faktor faktor penyebab resiko bencana. 5. Meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana disetiap tingkat dan mampu bertindak secara efektif.

2. Rencana Tindak (Action Plan)Cermin dari perubahan paradigma pencegahan dimasa depan adalah sebagai bagian dalam memenuhi persyaratan dasar hak asasi manusia, pengurangan resiko bencana diperlukan ciri-ciri sebagai berikut: 1. Mengakui bahwa hak azasi merupakan suatu kehormatan hidup dan kehidupan setiap manusia, oleh karenanya pemerintah bertanggungjawab dalam memberi perlindungan terhadap bencana, terutama menghindari dengan tanpa membuat resiko pada proses perbaikan. 2. Mengurangi faktor-faktor resiko bencana dari praktek pembangunan yang tidak berkelanjutan adalah suatu hal yang lebih buruk dari dampak perubahan iklim.

10



2012

3. Agar supaya kepercayaan dapat diraih, maka resiko dan atau bencana yang berdampak pada masyarakat serta kepekaan pada gender, partisipasi, kesetaraan dan perspektif hukum harus ditingkatkan. Berikut adalah aktivitas / kegiatan yang menjadi kunci dan harus ditingkatkan sebagai bagian dari implementasi Rencana Tindak Nasional dalam mengurangi resiko bencana: 1. Memastikan bahwa pengurangan resiko bencana harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah pusat maupun daerah yang diimplementasikan dalam suatu kelembagaan yang kuat untuk melakukan kegiatan sebagai berikut: 1). Kelembagaan Nasional dan Kerangka Hukum a. Mendukung pembentukan dan penguatan mekanisme pengurangan resiko bencana tingkat nasional secara terpadu. b. Mengurangi resiko secara terpadu melalui kebijakan pembangunan dan perencanaan, termasuk strategi mengurangi kemiskinan. c. Bila perlu mengadopsi atau memodifikasi undang-undang guna mendukung pengurangan resiko bencana, termasuk didalamnya mekanisme serta peraturan peraturan yang memperkuat dan memberi insentif kepada pihak pihak yang mensosialisasikan kegiatan mitigasi dan pengurangan resiko. d. Menyadarkan betapa pentingnya penanganan resiko bencana serta tanggungjawab masyarakat yang terdesentralisasi untuk mengurangi resiko bencana, terutama dalam hal kewenangan daerah atau propinsi. 2). Sumberdaya a. Akses kepada sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dalam mengurangi resiko bencana dan kemampuan dalam pengembangan dan perencanaan serta membuat program program dalam menyatukan kondisi saat ini dan kebutuhan dimasa yang akan datang. b. Mempersiapkan dan menyediakan sumberdaya untuk pengembangan dan implementasi dari kebijakan pengelolaan resiko bencana, program-program, hukum dan peraturan yang berhubungan dengan pengurangan resiko bencana. c. Pemerintah berkewajiban memperlihatkan kemauan politik yang kuat yang dibutuhkan untuk mensosialisasikan dan memadukan pengurangan resiko bencana kedalam program program pembangunan. 3). Partisipasi Masyarakat Secara sistimatik melibatkan peran masyarakat dalam pengurangan resiko bencana, termasuk dalam proses pengambilan keputusan untuk hal hal yang berkaitan dengan pemetaan, perencanaan, implementasi, pengawasan, dan evaluasi melalui pembuatan jejaring, termasuk jejaring tenaga sukarela, manajemen sumberdaya strategis, dan dengan membuat aturan-aturan hukum serta menetapkan tanggungjawab dan otoritas/kewenangan perwakilan. 2. Mengidentifikasi, akses, dan pengawasan resiko bencana dan meningkatkan peringatan dini, melalui kegiatan-kegiatan: 1). Penilaian Resiko pada skala Nasional dan Daerah a. Membangun, memperbaharui, dan menyebarkan peta peta resiko bencana serta informasi informasi yang berhubungan dengan bencana kepada para pengambil keputusan dan masyarakat umum.

11



2012

b. Membangun sistem penciri/penunjuk resiko bencana dan kerentanan pada tingkat nasional dan propinsi yang memungkinkan pembuat keputusan dapat meng-akses dampak dari bencana. c. Mencatat, meng-analisa, menyimpulkan, dan menyebarkan informasi secara statistik terhadap kejadian kejadian bencana, dampaknya dan kerugiannya. 2). Peringatan Dini a. Membangun sistem peringatan dini di tengah tengah masyarakat, terutama sistem yang dapat memberi peringatan tepat waktu dan dapat dimengerti makna masalah resikonya. b. Secara periodik mengulang kembali dan merawat sistem informasi sebagai bagian dari sistem peringatan dini. c. Memantapkan kapasitas kelembagaan untuk memastikan bahwa sistem peringatan dini benar-benar terintegrasi dalam kebijakan pemerintah dan proses pengambilan keputusan. d. Memperkuat koordinasi dan kerjasama diantara semua sektor yang terkait dan aktor dalam rantai peringatan dini dalam rangka memperoleh efektifitas penuh dari sistem peringatan dini. e. Membangun dan memperkuat efektiifitas sistem peringatan dini di pulau pulau yang lebih kecil. 3). Kapasitas a. Mendukung pengembangan dan keberlanjutan infrastruktur, ilmu pengetahuan dan teknologi, kapasitas kelembagaan serta teknis lainnya yang diperlukan untuk penelitian, pengamatan, analisa, pemetaan, prediksi alam dan bahaya yang terkait, kerentanan serta dampak bencana. b. Mendukung dalam pengembangan dan peningkatan basisdata yang relevan dan memperkenalkan pertukaran data secara terbuka dan penyebaran data untuk keperluan penilaian, pengawasan dan keperluan peringatan dini. c. Mendukung dalam peningkatan metoda metoda melalui ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemampuan dalam penilaian resiko, pengawasan, dan peringatan dini melalui penelitian, kerjasama, pelatihan dan membangun kemampuan teknis. d. Memantapkan dan memperkuat kemampuan dalam menrekam, menganalisa, meringkas, menyebarkan, serta pertukaran data dan informasi. 4). Resiko Darurat Regional a. Mengkompilasi dan membuat standarisasi data dan informasi pada resiko bencan regional, dampak dan kerugiannya. b. Kerjasama secara regional dan internasional untuk penilaian dan pengawasan regional dan bahaya lintas batas. c. Penelitian, analisa, dan pelaporan perubahan jangka panjang dan isu isu bersama yang mungkin meningkat kerentanannya dan resiko atau kapasitas otoritas dan masyarakat dalam menghadapi bencana. 3. Memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan sebagai sarana untuk membangun suatu budaya aman dan nyaman pada setiap tingkatan, melalui kegiatan sebagai berikut: 1) Menyediakan informasi yang mudah dimengerti mengenai resiko bencana dan pilihan pencegahan, khususnya kepada penduduk perkotaan yang berada di wilayah yang beresiko tinggi. 2) Peningkatan jejaring diantara sesama akhi kebencanaan, para manajer, dan perencana lintas sektoral dan antar wilayah, dan membangun atau meningkatkan prosedur

12



2012

3) 4) 5) 6) 7)

pemanfatan tenaga akhli yang tersedia pada pembangunan perencanaan pengurangan resiko di daerah. Mempromosikan dan meningkatkan dialog dan kerjasama diantara masyarakat ilmiah dan praktisi yang bekerja dibidang pengurangan resiko bencana. Memperkuat dan mengimplementasikan penggunaan informasi terbaru, serta informasi dan teknologi untuk penanganan pengurangan resiko bencana. Dalam jangka menengah, mengembangkan direktori, inventarisasi, dan sistem pertukaran informasi pada tingkat daerah, propinsi, nasional dan tingkat internasional. Kelembagaan yang berorientasi kepada pembangunan perkotaan harus menyediakan informasi pada masyarakat mengenai pilihan pengurangan bencana terutama kepada para kontraktor bangunan, pembeli lahan atau penjual tanah. Memperbaharui dan menyebarkan secara luas dengan menggunakan standar internasional yang berkaitan dengan pengurangan resiko bencana.

4. Pendidikan dan pelatihan 1) Memperkenalkan pengetahuan tentang pengurangan resiko bencana dalam kurikulum sekolah 2) Memperkenalkan implementasi dari penilaian resiko di tingkat daerah dan program kewaspadaan terhadap bencana di sekolah sekolah dan lembaga pendidikan tinggi. 3) Memperkenalkan implementasi program dan kegiatan di sekolah untuk pembelajaran bagaimana meminimalkan suatu dampak bencana. 4) Mengembangkan pelatihan dan program pembelajaran dengan sasaran untuk mengurangi resiko bencana pada sektor tertentu (Perencana Pembangunan, Pegawai/staff Pemerintah Daerah, Manajer Pabrik, dsb) 5) Memperkenalkan inisiatif pelatihan berbasis masyarakat guna meningkatkan kapasitas daerah dalam mitigasi dan keluar dari bencana. 6) Memastikan kesetaraan akses untuk mendapat kesempatan mengikuti pelatihan dan pendidikan, baik untuk perempuan maupun dari kalangan yang rentan. 5. Penelitian 1) Pengembangan metoda metoda untuk memprediksi penilaian multi resiko dan analisa untung rugi berdasarkan sosial-ekonomi dari tindakan dalam pengurangan resiko. 2) Meningkatkan kemampuan, secara ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk mengembangakan dan menerapkan metodologi dan model untuk menilai kerentanan terhadap dan dampak geologi, cuaca, air, dan iklim yang berhubungan dengan bahaya. 6. Kepedulian masyarakat Memperkenalkan melalui media guna membangun budaya peduli terhadap bencana dan mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat langsung dalam pencegahan terhadap bencana. 7. Mengurangi faktor faktor penyebab resiko, melalui kegiatan : 1). Pengelolaan Sumberdaya alam dan Lingkungan, meliputi: a. Pengelolaan ekosistem dan pemanfaatan yang berkelanjutan, termasuk melalui perencanaan tata guna lahan yang lebih baik dan aktivitas kegiatan untuk mengurangi resiko dan kerentanan. b. Mengimplementasikan pendekatan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan terpadu yang selaras dengan pengurangan resiko bencana c. Memperkenalkan pengurangan resiko secara terpadu yang berkaitan dengan variabilitas iklim yang ada dan perubahan iklim dimasa mendatang. 2). Pembangunan Ekonomi dan Sosial a. Memperkenalkan pentingnya keamanan pangan

13



2012

b. Memadukan perencanaan pengurangan resiko bencana kedalam bidang kesehatan sebagai panduan keamanan rumah sakit dari dampak bencana. c. Pencegahan dan peningkatan fasilitas darurat milik masyarakat/publik (sekolahan, rumahsakit, pembangkit listrik, dll) sehingga aman terhadap dampak bencana. d. Meningkatkan implementasi mekanisme keselamatan masyarakat e. Mengintegrasikan pengurangan resiko bencana kedalam perbaikan pasca bencana dan proses rehabilitasi. f. Meminimilisasi resiko bencana dan kerentanan yang disebabkan oleh gerakan masa. g. Mempromosikan diserfikasi pilihan pendapatan untuk penduduk yang berada di areal yang beresiko tinggi guna mengurangi kerentanan terhadap bahaya. h. Mempromosikan pengembangan resiko keuangan dengan cara mengasuransikan melalui asuransi bencana. i. Mempromosikan pembentukan kerjasama swasta dan masyarakat untuk mendorong sektor swasta peduli terhadap kegiatan pengurangan resiko bencana. j. Mengembangkan dan mempromosikan alternatif dan inovasi intrumen keuangan dalam mendorong pengurangan resiko bencana. 3). Perencanaan tata guna lahan dan peraturan teknis lainnya. a. Mengintegrasikan penilaian resiko bencana kedalam perencanaan kota dan pengelolaan pemukiman manusia yang rentan bencana. b. Menjadikan resiko bencana kedalam prosedur perencanaan untuk proyek proyek kunci infrastruktur, termasuk pada kriteria desain, persetujuan dan implementasi dari proyek. c. Mengembangkan panduan dan alat pengawasan untuk mengurangi resiko bencana dalam kontek kebijakan tataguna lahan dan perencanaan. d. Mengintegrasikan penilaian resiko bencana kedalam perencanaan pembangunan kota. e. Menyarankan perlu adanya revisi kode bangunan baru atau yang ada, perlu adanya standarisasi, rehabilitasi, dan rekontruksi. 4). Meningkatkan kesiapan/kewaspadaan terhadap bencana disemua tingkatan, melalui kegiatan: a. Penguatan kebijakan, kapasitas dan kelembagaan dan teknis dalam pengelolaan bencana, baik secara lokal, regional, dan nasional, termasuk didalamnya yang berkaitan dengan teknologi, pelatihan, dan sumberdaya manusia dan sumberdaya material. b. Memberi dukungan diadakannya dialog, pertukaran informasi dan melakukan koordinasi diantara lembaga-lembaga yang berhubungan dengan peringatan dini, pengurangan resiko bencana, tanggap darurat, pembangunan dan hal-hal lainnya yang relevan. c. Memperkuat dan apbila diperlukan membangun koordinasi dengan penndekatan regional dan membuat atau meningkatkan kebijakan regional, mekanisme operasional, perencanaan dan sistem komunikasi pada kejadian bencana yang melewati batas wilayah/propinsi. d. Mempersiapkan atau menilai ulang secara periodik tentang persiapan menghadapi bencana dan rencana darurat dan kebijakan pada semua tingkat. e. Mempromosikan pembangunan dana darurat untuk mendukung kesiapan, perbaikan dan reaksi terhadap bencana. f. Mengembangkan mekanisme khusus untuk menggugah partisipasi aktif dan pemilik/stakeholder.

1.9.

Arahan Mitigasi Bencana Perkotaan

Kepadatan penduduk yang terpusat di perkotaan, ditambah dengan pertumbuhan penduduknya yang cukup tinggi (proses intensifikasi) menyebabkan daerah perkotaan tersebut menjadi rawan/rentan terhadap bencana. Permintaan lahan untuk perumahan dan indusri (proses ekstensifikasi) juga menyebabkan bertambahnya area yang potensial terhadap bencana. Mengingat bahwa mitigasi ditujukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko akibat bencana terhadap manusia dan harta bendanya, maka prioritas perlu diberikan untuk kawasan-kawasan perkotaan yang secara inherent mengandung potensi resiko yang tinggi jika terjadi bencana sebagai akibat

14



2012

akumulasi dari tingkat kerentanan yang relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan wilayah lain yang secara umum kurang terbangun, dengan potensi bahaya yang dimilikinya. Secara umum dalam prakteknya mitigasi dapat dikelompokkan kedalam mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Mitigasi struktural berhubungan dengan pembangunan konstruksi fisik, sedangkan mitigasi non-struktural antara lain meliputi perencanaan tata guna lahan yang disesuaikan dengan kerentanan wilayahnya dan memberlakukan peraturan pembangunan. Mitigasi bencana meliputi pengenalan dan adaptasi terhadap bahaya alam dan buatan manusia, serta kegiatan berkelanjutan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko panjang, baik terhadap kehidupan manusia maupun harta benda. Salah satu arahan kebijakan mitigasi perkotaan adalah menitikberatkan pada sosialisasi bencana, dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Kebijakan ini dilakukan dengan program peningkatan pengetahuan masyarakat melalui penyuluhan, diklat maupun sosialisasi. Kebijakan penting lainnya melakukan evaluasi dan merevisi RTRK untuk kawasan terbangun, penerapan kebijakan ini dilakukan melalui program penambahan Ruang Terbuka yang ada dalam rangka memfasilitasi terbentuknya fungsi-fungsi intergrasi sosial masyarakat sekaligus sebagai tempat evakuasi bila terjadi bencana.

1.9.1. Konsep Kota yang Adaptif dan Berbasis Mitigasi BencanaKonsep dasar penataan ruang adalah untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan aman dari bencana, untuk itu di setiap wilayah rawan bencana perlu dilengkapi: fasilitas perlindungan baik berupa bentuk alami maupun bangunan, jalur penyelamatan menuju ketempat yang lebih aman dan tempat aman untuk penyelamatan dapat berupa bangunan, alami dan lain-lain. Hancur dan terkoyaknya fisik kota akibat bencana alam seperti gempa bumi, banjir dan lain-lain yang membawa kesengsaraan penghuni kota tidak dapat begitu saja kita menyalahkan fenomena alam tersebut. Namun yang perlu kita salahkan adalah diri kita sendiri yang mengembangkan atau membuat fisik kota menjadi tidak adaptif terhadap bencana alam seperti disebutkan di atas. Pengembangan kota sebaiknya tidak hanya dikembangkan berdasarkan aspek sosial, ekonomi, politik dan kultural saja, namun sebaiknya kota juga dikembangkan berdasarkan aspek kebijakan teknis sebagai berikut: 1. Struktur bangunan dan sistem infrastruktur di perkotaan sebaiknya dikembangkan dengan sistem tahan terhadap gaya lateral atau gempa bumi. 2. Penyediaan ruang-ruang terbuka dan jauh dari kemungkinan runtuhnya bangunan yang lebih banyak sebagai tempat berlindung dan tempat penyelamatan ketika terjadi gempa bumi. 3. Vegetasi sebagai tata hijau kota sebaiknya dipilih model tanaman keras yang tidak mudah tumbang. 4. Air hujan harus diberikan ruang yang cukup agar dapat menyerap dalam tanah sehingga menjadi cadangan air tanah dan selebinya dibuang dengan saluran bebas sampah dengan dimensi yang cukup agar tidak menimbulkan banjir. Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa resiko bencana selain terkait dengan fenomena alam yang bersifat given juga sangat berhubungan dengan proses pembangunan yang dilakukan oleh manusia. Disatu sisi keberadaan ancaman bencana alam menempatkan pembangunan menjadi beresiko, tetapi di sisi lain, pembangunan yang dilakukan oleh manusia dapat menimbulkan atau membangkitkan resiko bencana, tetapi sebaliknya ada juga pembangunan yang dilakukan oleh manusia yang dilakukan sesuai dengan karakter suatu kawasan dapat mengurangi resiko bencana. Berdasarkan pemikiran tersebut maka perencanaan pembangunan sebaiknya dilakukan untuk menghindari dan mengurangi ancaman bencana yang ada. Banyak kasus khususnya di Indonesia, dimana pembangunan wilayah tanpa melalui perencanaan yang baik dan menyeluruh dapat menimbulkan/memacu tingginya tingkat resiko bencana, khususnya untuk ancaman bencana geologi dikawasan daerah patahan. Pembangunan di kawasan patahan yang tidak terencana dengan baik dan khas sebagai satu kawasan yang unik dapat meningkatkan tingkat kerentanan kawasan tersebut, dimana dengan 15Copyright by @ Djauhari Noor 2012


2012

semakin berkembangnya kawasan tersebut otomatis dibarengi oleh proses urbanisasi dan konversi lahan yang tidak terkendali secara keseluruhan, sangat mengundang resiko bencana untuk kawasan tersebut. Kebijaksanaan Mitigasi perkotaan merupakan suatu kerangka konseptual yang disusun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana terutama di daerah perkotaan. Mitigasi bencana meliputi pengenalan dan adaptasi terhadap bahaya alam buatan manusia, serta kegiatan berkelanjutan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko panjang, baik terhadap kehidupan manusia maupun harta benda. Tujuan utama dari penyusunan kebijaksanaan mitigasi bencana perkotaan adalah mengurangi resiko/dampak yang ditimbulkan oleh bencana khususnya bagi penduduk perkotaan, seperti korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan sumber daya alam, sebagai landasan (pedoman) untuk perencanaan pembangunan perkotaan, meningkatkan pengetahuan masyarakat perkotaan dalam menghadapi serta mengurangi dampak/resiko bencana, sehingga masyarakat dapat hidup bekerja dengan aman.

1.9.2. Sistem Kota1. Aksesibilitas dan mobilitas Aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara lokasi tata guna lahan berinteraksi satu sama lain dan mudah atau susahnya lokasi tersebut dicapai melalui suatu sistem jaringan. Faktor yang menyatakan tingkat aksesibilitas adalah waktu tempuh, meskipun ada juga yang menyatakan dengan faktor jarak. Suatu tempat yang berjarak jauh belum tentu dapat dikatakan mempunyai aksesibilitas rendah atau sebaliknya, karena terdapat faktor lain dalam menentukan aksesibilitas yaitu waktu tempuh. Dari sisi jaringan transportasi, kualitas pelayanan transportasi pasti berbeda-beda baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Terkait dengan jalur evakuasi, tidak ada ketentuan yang baku tentang ukuran jalur evakuasi namun secara umum yang harus diperhatikan adalah apakah jalur tersebut dapat dilalui dengan baik dan cepat, untuk jalur evakuasi di luar bangunan hendaknya bisa memuat dua kendaraan jika saling berpapasan tidak menghalangi proses evakuasi. Kemudian ada tempat pengungsian sementara yang merupakan tempat aman dan tempat pengungsian akhir. Yang menjadi perhatian tentang jalur evakuasi adalah jalur evakuasi cukup lebar bisa dilewati 2 kendaraan atau lebih, harus menjauh dari sumber ancaman dan efek dari ancaman, harus baik dan mudah dilalui, harus disepakati bersama oleh masyarakat, aman dan teratur. 2. Pola permukiman dan alokasi lahan Pertumbuhan kota, selain memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat juga dapat menyebabkan bencana karena mendorong lebih banyak orang yang tinggal di wilayah yang berbahaya dan rentan bencana. Pendatang dan penduduk kumuh rentan terutama karena mereka sering bertempat tinggal ditempat yang berbahaya seperti di kanal atau pinggiran saluran dan sering tidak memiliki pelayanan dasar yang memadai (Inoghuci, 2003). Sebagaimana kota di Indonesia, pola permukiman penduduk cenderung berada di sepanjang pinggir jalan dan di sepanjang bantaran sungai dan umumnya membentuk kelompok-kelompok bangunan hunian maupun tempat usaha yang cenderung tidak teratur. Hal ini tidak terlepas dari kehidupan sosial budaya penduduk. Munculnya pola pemukiman yang mengabaikan bahaya dan berada di kawasan rawan bencana, dan juga berada pada daerah dataran rendah yang terlalu dekat dengan kemiringan lereng yang curam karena pada kawasan tertentu gempa bumi yang terjadi dapat disertai dengan longsor atau banjir, memberikan resiko yang besar ketika terjadi bencana (Eisner and Gallion,1994). Budaya masyarakat Indonesia khususnya kaum petani yang menetap di wilayah rawan bencana tentunya memerlukan pemahaman sosial dan antropologi budaya lokal agar strategi penempatan pemukiman mereka di daerah bebas ancaman gempa berhasil dengan efektif. Secara teoritis luasan kawasan penggunaan lahan telah terpolakan dalam teori tata guna lahan perkotaan. Teori ini mencakup atas penggunaan lahan bagi perumahan, industri, perbelanjaan 16Copyright by @ Djauhari Noor 2012


2012

/niaga dan sebagainya. Pola tata guna lahan ini dikemukaan oleh B.W. Burgess dengan teori pola konsentrik/consentric zone theory), Hummer Hoyt dengan teori sektor /sector theory dan R.D. Mc Kenzic dengan teori pusat lipat ganda/multiple nuclei theory). Mereka membuat suatu pola penggunaan lahan di perkotaan. Pada pola jalur terpusat oleh Burgess menjelaskan bahwa penggunaan lahan di perkotaan mempunyai atau pola bahwa pusat kota merupakan sumbu yang dikelilingi oleh lahan-lahan yang sesuai dengan penggunaannya. Pola consentric zone dapat diterangkan sebagai berikut: 1. Pusat Kota Central Business Distric (CBD) terdiri dari bangunan kantor, hotel, bank, bioskop, pasar dan pusat perbelanjaan. 2. Merupakan jalur alih, yang terdapat rumah-rumah sewaan, kawasan industri dan perumahan buruh. 3. Jalur wisma buruh yang yang terdapat kawasan perumahan untuk tenaga kerja pabrik/industri (lower class residential). 4. Jalur madya wisma, yang terdapat kawasan perumahan yang luas untuk tenaga kerja (kantoran) dan kaum madya (medium class residenial). 5. Di luar lingkaran terdapat jalur pendugdag atau penglajon dimana terdapat masyarakat golongan madya dan golongan atas (high class residential). Teori sektor oleh H. Hoyt dapat diterangkan sebagai berikut: 1. Sektor ini terdapat pusat kota atau CBD. 2. Kawasan ini terdapat kawasan industri ringan dan kawasan perdagangan. 3. Sektor ini dekat dengan pusat kota pada bagian sebelah menyebelahnya terdpata kawasan murbawisma yaitu kawasan tempat tinggal kaum murba atau kaum buruh (low income housing). 4. Sektor ini agak jauh dari pusat kota dan sektor industri serta perdagangan. Terdapat sektor madya wisma atau perumahan kaum madya (middle income housing). 5. Sektor ini terdapat sektor adiwisma, yaitu kawasan tempat tinggal golongan atas (high income housing). Teori pusat lipat ganda atau Multiple Nuclei merupakan teori R.D. Mc Kenzic dengan keterangan sebagai berikut: 1. Pusat kota atau CBD. 2. Kawasan niaga dan industri ringan. 3. Kawasan murbawisma, tempat tinggal kualitas rendah. 4. Kawasan madyawisma, tempat tinggal berkualitas menengah. 5. Kawasan adiwisma, tempat tinggal berkualitas tinggi. 6. Kawasan industri berat. 7. Pusat niaga, perbelanjaan lain di pinggiran. 8. Upakota (sub urban), untuk kawasan madyawisma dan adiwima. 9. Upakota (sub urban) kawasan industri. 3. Jaringan jalan dan struktur ruang kota Pada kota yang memiliki pola jaringan jalan berbentuk grid, untuk kawasan yang memiliki kepadatan tinggi tingkat kemudahan dalam mitigasi sangat sulit hal ini disebabkan pada setiap siku jalan (persimpangan) menjadi titik-titik kemacetan karena penuhnya kendaraan dari setiap blok-blok bangunan yang akan melalui siku jalan dan memperlambat laju kendaraan. Demikian juga sebaliknya untuk kawasan yang berkepadatan rendah tingkah mitigasinya lebih mudah karena kepadatan lalulintas relatif lebih kecil. Kemudahan dalam proses mitigasi turut menentukan tingkat resiko dan korban yang ditimbulkan ketika suatu daerah dilanda bencana. Jaringan-jaringan yang saling menghubungkan dan memberikan lebih dari satu jalur menuju tempat evakuasi (Coburn, et.al, 1994). Jalur-jalur jalan untuk mitigasi perlu disesuaikan dengan struktur bangunan yang ada sehingga masyarakat dapat mengamankan diri menuju tempat tempat penyelamatan sementara atau permanen dengan cepat.

17



2012

Pelebaran jalan-jalan di daerah perkotaan yang memiliki kepadatan tinggi untuk memudahkan proses evakuasi (Coburn, et.al, 1994). Selain pelebaran jalan maka perlu adanya jalan-jalan baru dari daerah perkotaan yang memiliki kepadatan tinggi menuju tempat-tempat yang aman. Jalan tersebut merupakan jalan koridor dari pusat kota yang dapat mengurangi titik-titik kemacetan di persimpangan jalan akibat pola jaringan jalan yang berbentuk grid dan kelebihan kapasitas jalan. Jaringan jalan pada kota yang rawan bencana gempa sebaiknya direncanakan sebagai satu kesatuan dengan rencana umum tata ruang kota. Rencana tata ruang tersebut mengarah pada kelancaran evakuasi serentak dan besar-besaran dengan pola jaringan radial yang lebar dan dilengkapi jalan lingkar yang berlapis-lapis. Kota yang rawan bencana harus ditata ulang dengan jaringan jalan yang mengarah ke upaya mitigasi massal yaitu pola menyebar ke arah daerah yang ditetapkan sebagai area evakuasi dengan jalan raya radial yang dilengkapi dengan jalan lingkar (ring road) secukupnya. Pengertian jalan sesuai dengan Undang-Undang No.38 tahun 2004 adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalulintas. Pola jaringan jalan merupakan salah satu unsur terpenting dari morfologi kota. Beberapa pola jaringan jalan menurut Northam dalam Yunus (2004) adalah sebagai berikut: 1. Sistem pola jalan tidak teratur, pada sistem ini terlihat adanya ketidak teraturan sistem jalan baik ditinjau dari segi lebar maupun arah jalan. Ketidakteraturan ini terlihat pada polajalan yang melingkar-lingkar, lebarnya bervariasi dengan cabang-cabang yang banyak. Ketidakteraturan ini tercipta karena keadaan topografi kota yang mengharuskan demikian. Bagi kota yang tidak mempunyai kendala medan, ketidakteraturan tersebut menunjukkan tidak adanya perencanaan untuk menertibkan unsur-unsur morfologi kotanya dan ini biasanya terjadi pada kota yang baru tumbuh. 2. Sistem pola jalan radial konsentris, dalam sistem ini ada beberapa sifat khusus yaitu mempunyai pola jalan konsentris dan radial, bagian pusatnya merupakan daerah kegiatan utama sekaligus tempat pertahanan terakhir dari suatu kekuasaan, punya keteraturan geometris, serta jalan besar menjari dari titik pusat dan membentuk asterisk shaped pattern. 3. Sistem pola jalan bersudut siku atau grid, pada kota dengan sistem pola jalan bersudut siku atau, bagian-bagian kotanya dibagi sedemikian rupa menjadi blok-blok empat persegi panjang dengan jalan-jalan yang pararel longitudinal dan transversal membentuk sudut siku-siku. Jalan-jalan utama membentang dari pintu gerbang utama kota sampai pada bagian pusat kota. Sistem ini merupakan pola yang cocok untuk pembagian lahan dan pengembangan kota akan tampak teratur dengan mengikuti pola yang telah terbentuk. 4. Prinsip penataan sirkulasi dan jalan penghubung Prinsip penataan sirkulasi dan jalan penghubung mengacu kepada Peraturan Menteri No. 06/PRT/M/2006 dan Peraturan Menteri No. 30/PRT/M/2006. Dimana prinsip-prinsip penataan tersebut meliputi: 1. Kejelasan sistem sirkulasi terkait dengan jaringan evakuasi 2. Mobilitas publik menyangkut: a. Peningkatan kaitan antar sistem pada kawasan perencanaan dengan sistem sirkulasi kawasan sekitar. b. Penciptaan sistem sirkulasi yang mudah diakses sebesar-besarnya oleh publik termasuk penyandang cacat dan lanjut usia (difabel) sehingga memperkaya karakter dan integritas sosial para pemakainya. 5. Keandalan bangunan rumah tinggal dan lingkungan terhadap bencana Persyaratan keandalan bangunan rumah tinggal dan lingkungan di daerah rawan benanca gempa meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kemudahan dan kenyamanan. Berikut ini adalah beberapa persyaratan bangunan rumah tinggal dan lingkungan di daerah rawan gempa: 18Copyright by @ Djauhari Noor 2012

MITIGASI BENCANA GEOLOGI Tata letak

2012

Tata letak bangunan rumah tinggal dan lingkungan di daerah rawan gempa: a. Struktur bangunan rumah tinggal harus mampu memikul semua beban dan atau pengaruh yang mungkin bekerja selama kurun waktu umur layan bangunan, termasuk pembebanan yang kritis seperti beban gempa dan beban-beban lain. b. Tata letak bangunan rumah tinggal untuk daerah rawan bencanan gempa harus diusahakan sederhana, simetris, seragam dan satu kesatuan. c. Jumlah lantai maksimum 1 lantai, didirikan di atas tanah yang stabil serta denah bangunan simetris dengan dinding penyekat merupakan kotak-kotak tertutup. d. Deretan bangunan dalam satu blok tidak boleh bergandengan hingga lebih dari 60m, setiap 60m panjang blok bangunan harus dipisahkan dengan jalan darurat sebagai akses penyelamatan. Bangunan dan Jalur Penyelamatan Akibat kejadian gempa dapat menyebabkan kebakaran pada bangunan, oleh karena itu lingkungan permukiman harus memperhitungkan aspek penyelamatan, baik berupa bangunan penyelamatan maupun jalur penyelamatan. Untuk bencana gempa bumi, bangunan penyelamatan dapat memanfaatkan bangunan ibadah, sekolah, balai pertemuan, perkantoran dan bangunan lainnya apabila memiliki konstruksi yang kokoh dapat dicapai dalam waktu 15 menit dan mempunyai radius pelayanan maksimum 2 km dan dapat menampung orang banyak. Dalam konteks bangunan penyelamatan dari bencana gempa dikenal 4 jenis shelter di Jepang yang dikelompokkan ke dalam 2 bagian yakni: pertama temporary shelter, suatu tempat terbuka untuk penampungan sementara, kedua accommodation shelter, suatu tempat tertutup yang mencakup akomodasi untuk penampungan yang lebih lama, (Misumi. J, 1998). Berdasarkan tipologi kawasan yang merupakan daerah rawan bencana khususnya bencana gempa bumi, penyediaan RTH di lingkungan permukiman sangat diperlukan sebagai lokasi evakuasi (Permen PU No. 05/PRT/M/2008). Aksesibilitas ke lokasi RTH sangat penting, karena akan berfungsi sebagai jalur penyelamatan. Untuk konteks jalur penyelamatan, jalur penyelamatan merupakan jalur terpendek keluar lingkungan ke arah jalan lokal dan kolektor maupun ke lokasi RTH, dengan lebar minimal 6 meter. Pada jalur penyelamatan harus dilengkapi dengan rambu-rambup penandaan dan arah penyelamatan, yang mudah terlihat, kuat dan terpelihara. Untuk antisipasi bencana kebakaran, dalam lingkungan perumahan harus disediakan jalur evakuasi berupa jalan lingkungan dengan lebar perkerasan jalan minimal 4 meter tanpa hambatan. Akses jalan lingkungan minimal masuk 45 meter ke dalam lingkungan dari jalan masuk utama, harus mudah diakses oleh kendaraan pemadam kebakaran dan sirkulasi petugas pemadam kebakaran. Konsep Taman Rumah Tangga (RT) yang difungsikan sebagai lokasi pengungsian dalam konteks pengungsian sementara dapat menerapkan konsep Taman RT untuk lokasi evakuasi. Fasilitas yang harus dilengkapi untuk Taman RT yang difungsikan sebagai lokasi pengungsian dalam konteks temporary shelter dapat berupa poskamling, pos kesehatan (P3K), gudang penyimpanan tenda-tenda, sumber energi, MCK dan R. Genset & Menara, MCK, Poskamling, Poskes, Pedestrian, Pohon Pelindung, Evacuation route, sumber air bersih, menara yang diletakkan ditengah lapangan dilengkapi sirene, peralatan telekomunikasi. Konsep ini sesuai dengan Peraturan Menteri PU No. 05/PRT/M/2008 tentang penyediaan dan pemanfaatan RTH di perkotaan berdasarkan tipologi perkotaan, dimana untuk tipologi kawasan rawan bencana maka fungsi utama RTH adalah sebagai sarana mitigasi atau lokasi evakuasi serta. Alasan lainnya mengapa konsep ini lebih tepat adalah terkait dengan kebiasaan manusia yang tidak mau berjalan atau menjangkau suatu lokasi jika lebih dari 400m dan dapat dicapai kurang dari 15 menit. Taman Rukun Tetangga (RT) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup satu RT, khususnya untuk keperluan mitigasi bencana yakni sebagai lokasi evakuasi sesuai dengan tipologi kawasan perkotaan yang rawan bencana, selain fungsi tersebut juga 19Copyright by @ Djauhari Noor 2012


2012

untuk sarana kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut. Luas taman ini adalah minimal 1 m per penduduk RT, dengan luas minimal 250 m2. Lokasi taman berada pada radius kurang dari 300 meter dari rumah-rumah penduduk yang dilayani. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 70%-80% dari luas taman. Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman, juga terdapat minimal tiga pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang (Permen PU No. 05/PRT/M/2008). Selain bangunan penyelamatan yang dapat memanfaatkan untuk kebutuhan pengungsian yang lebih lama (accommodation shelter) berupa bangunan ibadah, sekolah, balai pertemuan, perkantoran dan fasilitas publik lainnya, konsep Taman Evakuasi Bencana dapat diterapkan. Konsep ini dilatarbelakangi pengembangan konsep taman bale kambang yang sudah lama dikenal masyarakat tradisional Jawa dan Bali. Konsep ini dikembangkan sesuai kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi. Taman memiliki dua bentuk dasar taman dan bale kambang (mengambang/melayang/menggantung). Bale merupakan bentuk tradisional yang biasa digunakan untuk tempat berkumpul, bersantai, atau bersosialisasi di teras rumah. Rancangan taman memiliki nilai artistik, prinsip optimalisasi lahan, multifungsi, menciptakan keteduhan lingkungan, ruang gerak, dan berinteraksi sosial budaya. Pengembangan taman evakuasi bencana mensyaratkan fungsi ekologis, ekonomis, edukatif, evakuasi (ruang penyelamatan bencana banjir, kebakaran, gempa bumi), konservasi energi (suplai energi surya, biogas), dan estetis. Lantai dasar taman dibangun sumur resapan air tersusun dari koral, pasir, pecahan batu bata, ijuk, dan batu belah, seluas 75% dari luas taman. Sisanya 25% berupa tandon air untuk cadangan air bersih pada musim kemarau dan kebakaran. Untuk membangun satu unit Taman Evakuasi Bencana pemerintah cukup membebaskan lahan seluas 500 meter persegi. Dengan standar kebutuhan ruang setiap orang 1m2 maka untuk ruang evakuasi setiap lantai dapat menampung pengungsi 300-400 orang per lantai atau total 600-800 orang dengan syarat pengungsi tidak membawa banyak barang. Pada lantai satu seluas 400m2, lantai dapat digunakan sebagai ruang evakuasi bencana dan di saat normal dapat difungsikan untuk kegiatan sosial, kegiatan ibadah, balai warga RT/RW, perkawinan, atau pentas seni. Lantai ini dilengkapi fasilitas dapur umum dan toilet bersama. Pada lantai teratas berupa atap rumput seluas 250m2. Fasilitas dapur umum dan toilet bersama dilengkapi panel sel surya untuk menyuplai kebutuhan energi listrik taman dan dapat ditingkatkan kapasitasnya untuk rumah tangga, sangat bermanfaat pada saat bencana terjadi ketika aliran listrik mati total. Sebagian permukaan dinding bangunan taman dapat dipakai untuk layar pemutaran film cerita atau film penyuluhan warga.

1.10. Bencana Alam Di IndonesiaIndonesia adalah negara yang rentan terhadap bencana alam, apakah itu bencana yang berasal dari peristiwa alamiah maupun bencana yang disebabkan oleh ulah manusia. Beberapa penyebab bencana erat kaitannya dengan kondisi geografi, geologi, iklim atau faktor-faktor lainnya.

1.10.1. Faktor Faktor Penyebab Bencana Alam.Bencana alam dapat disebabkan oleh peristiwa alamiah ataupun akibat dari aktifitas manusia. Berikut ini adalah interaksi antara faktor-faktor yang berperan pada terjadinya bencana: 1. Faktor alamiah, meliputi kondisi geografi, geologi, hidro-meteorologi, biologi, dan degradasi lingkungan. 2. Komunitas yang padat, infrastruktur dan elemen-elemen dalam wilayah / kota yang berada di kawasan yang rawan bencana. 3. Rendahnya kapasitas dari elemen-elemen masyarakat Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada pada pertemuan 4 lempeng tektonik, yaitu lempeng Asia, lempeng Australia, lempeng Samudra India, dan lempeng Samudra Pasifik. Di Indonesia bagian selatan dan timur terbentang rangkaian busur gunungapi, yang 20Copyright by @ Djauhari Noor 2012


2012

tersebar mulai dari Sumatra-Jawa-NusaTenggara-Sulawesi. Sebagian besar kepulauan Indonesia ditempati oleh jalur gunungapi dan dataran rendah sedangkan sisanya ditempati oleh daratan rawa. Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai wilayah yang rawan dan berpotensi terkena bencana, seperti rawan terkena letusan gunungapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan longsor. Berdasarkan data bahwa Indonesia memiliki tingkat seismisitas yang sangat tinggi diantara negara-negara di dunia, dengan frekuensi rata-rata lebih dari 10 kali lipat dibandingkan dengan Amerika Serikat (Arnold, 1986). Pergerakan lempeng bumi memicu terjadinya gempabumi yang apabila terjadi dibawah laut seringkali menghasilkan gelombang pasang. Kecenderungan yang tinggi terhadap pergerakan lempeng tektonik, Indonesia sudah sering terkena bencana tsunami. Hampir semua tsunami di Indonesia disebabkan oleh gempabumi tektonik yang terjadi disepanjang zona tumbukan (subduksi) dan di daerah daerah yang seismisitasnya aktif. Sejak tahun 1600 hingga tahun 2000 telah terjadi 105 kali tsunami di Indonesia, 90% tsunami tersebut disebabkan oleh gempabumi tektonik, 9 % disebabkan oleh letusan gunungapi, dan 1 % oleh longsoran. Kawasan pantai /pesisir di Indonesia umumnya rawan terhadap tsunami. Daerah daerah seperti pantai barat Sumatra, pantai selatan Jawa, pantai utara dan selatan Nusa Tenggara, kepulauan Maluku, pantai utara Papua dan sebagian besar pesisir Sulawesi, serta laut Maluku merupakan daerah yang sangat rawan terkena tsunami. Antara tahun 1600 hingga tahun 2000, sudah terjadi 32 kali tsunami, dimana 28 kali disebabkan oleh gempabumi dan 4 kali disebabkan oleh letusan gunungapi bawah laut. Keberadaan Indonesia yang terletak di daerah yang beriklim tropis dan hanya mengenal 2 musim, yaitu musim kemarau dan penghujan serta perubahan cuaca, temperatur, arah angin yang cukup ekstrim menyebabkan Indonesia sangat rentan terkena bencana geologi. Perpaduan antara keadaan bentangalam dan jenis bebatuan yang ada dimana secara fisik dan kimiawi berbeda menjadikan kondisi tanah di Indonesia cukup subur disamping berpotensi dan rawan terkena bencana hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, kebakaran hutan dan kekeringan. Seiring dengan meningkatnya aktifitas manusia, kerusakan lingkungan juga semakin bertambah luas dan pada akhirnya dapat menjadi pemicu terjadinya bencana hidro-meteorologi dengan frekuensi dan intensitas yang semakin tinggi di beberapa wilayah di Indonesia. Sebagai contoh bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Jember, Banjarnegara, Manado, Trenggalek dan beberapa tempat lainnya pada tahun 2006. Meskipun ada usaha usaha dalam meminimalkan terjadinya degradasi lingkungan, proses pembangunan di indonesia juga telah mengakibatkan rusaknya ekologi dan lingkungan hidup. Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia sejauh ini hanya terfokus pada eksploitasi sumberdaya alam (terutama dalam skala besar) untuk kelangsungan hidup manusia Indonesia. Sumberdaya hutan Indonesia menurun dari tahun ke tahun, sedangkan penambangan sumberdaya mineral telah menyebabkan rusaknya ekosistem dan struktur tanah serta meningkatkan resiko terkena bencana.

1.10.2. Jenis Bencana Alam Yang Sering Terjadi Di IndonesiaBerdasarkan catatan BAKORNAS, bencana yang melanda Indonesia dari tahun ke tahun menunjukan peningkatan yang cukup signifikan. Selama periode 2003 2005 telah terjadi 1.429 bencana, baik yang disebabkan oleh bencana geologi maupun bencana yang berasal dari bencana hidro-meteorologi. Berdasarkan jenis bencananya, bencana banjir menempati urutan pertama, yaitu sebesar 34,1 % diikuti oleh bencana tanah longsor sebesar 16 %, sedangkan bencana geologi (gempabumi, tsunami dan letusan gunungapi) menempati 6,4 %. Meskipun bencana geologi hanya menempati urutan ketiga dari seluruh bencana yang terjadi pada periode tersebut, namun tingkat kerusakan dan besarnya kerugian yang disebabkan oleh bencana geologi tersebut sangat tinggi. Berdasarkan catatan, tingkat kerusakan dan kerugian yang terjadi oleh kombinasi antara bencana gempabumi dan tsunami di Nangroe Aceh Darussalam dan Sumatra Utara pada 26 Desember 2004 serta gempabumi di Nias, Sumatra Utara pada tanggal 28 Maret 2005 merupakan bencana yang paling dahsyat sepanjang sejarah Indonesia.

21



2012

1. Gempabumi dan TsunamiGempabumi relatif sering terjadi di Indonesia dan umumnya disebabkan oleh pergerakan lempeng lempeng tektonik dan letusan gunungapi. Pergerakan lempeng tektonik yang terjadi disepanjang pantai barat pulau Sumatra merupakan tempat pertemuan lempeng Asia dan lempeng Samudra India sedangkan di pantai selatan pulau Jawa dan kepulauan Nusa Tenggara merupakan tempat pertemuan lempeng Australia dan lempeng Asia. Sulawesi dan Maluku sebagai tempat pertemuan lempeng Asia dan lempeng Samudra Pasifik. Pusat pertemuan antar lempeng tersebut menjadikan Indonesia sebagai daerah yang sering dilanda gempabumi dengan ribuan episenter yang tersebar disepanjang pertemuan lempeng. Gempabumi bawah laut merupakan pemicu terjadinya tsunami, terutama gempabumi yang terjadi di bawah laut yang diikuti oleh deformasi lantai samudra, seperti yang terjadi di pantai barat Sumatra dan pantai utara Papua. Letusan Gunungapi juga dapat menimbulkan tsunami seperti yang terjadi pada Gunung Krakatau di Selat Sunda pada tahun 1883. Bencana gempabumi dan tsunami umumnya berdampak pada hilanganya harta benda dan korban jiwa dan untuk merehabilitasi dan rekontruksinya dibutuhkan waktu yang cukup lama. Waktu yang diperlukan untuk membangun kembali infrastruktur dan bangunan yang rusak akibat bencana tidak dapat secara langsung dilakukan namun memerlukan waktu hingga bertahun tahun. Dalam sejarah modern kehidupan manusia, bencana tsunami sangat merusak dan berdampak sangat luas serta memakan korban jiwa dan harta benda adalah tsunami yang terjadi pada tanggal 26 desember 2004 di samudra India sebagai akibat dari gempabumi berskala 8.9 Richter yang berpusat di dekat pulau Simeulue, provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Tsunami ini telah merusak kota Banda Aceh, Pantai Barat Aceh dan Nias. Bencana juga menghantam negara-negara disepanjang Samudra India termasuk Thailand, Malaysia, Andaman dan Nicobar, Sri Langka hingga ke pantai timur Afrika. Berdasarkan catatan lebih dari 165.862 jiwa manusia menjadi korban dalam peristiwa ini dan 37.066 orang dinyatakan hilang. Total kerugian ekonomi diperkirakan mencapai 41 triliun rupiah diluar dari kerugian yang diakibatkan oleh terganggunya kegiatan ekonomi dan produksi. Hanya 3 bulan setelah gempabumi Aceh terjadi lagi gempabumi yang sangat kuat yang menghantam pulau Nias pada tanggal 28 Maret 2005. Pusat gempabumi ini berada didasar laut disekitar kepulauan Nias dengan magnitud 8,2 skala Richter. Meskipun tidak memicu terjadinya tsunami, gempa Nias menyebabkan kerusakan yang cukup luas, terutama di kepulauan Nias dan Nias Selatan yang berada di propinsi Sumatra Utara serta wilayah Simeulue di Aceh. Jumlah korban jiwa yang tercatat sebanyak 915 jiwa dengan tingkat kerusakan yang cukup berat di seluruh kepulauan Nias. Pada tanggal 27 Mei 2006 terjadi lagi gempabumi dengan magnitude 5,9 skala Richter yang berpusat di selatan Yogyakarta, tepatnya kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Gempabumi ini telah menelan korban sebanyak 5.749 jiwa, 38.568 luka-luka dan ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggalnya. Total kerugian ekonomi diperkirakan mencapai 29,2 triliun rupiah.

2. Letusan GunungapiDi Indonesia terdapat 129 gunungapi aktif dan 500 gunungapi tidak aktif. Dari 129 gunungapi aktif atau 13 persen dari jumlah gunungapi aktif di dunia ada di Indonesia dan 70 persen eruptif dan 15 dalam kondisi kritis. Persebaran gunungapi di Indonesia membentuk satu jalur yang berupa garis mulai dari Sumatra, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara sebelum membelok ke arah utara, kearah laut Banda dan Sulawesi bagian utara. Panjang jalur gunungapi kurang lebih 7000 kilometer yang terdiri dari gunungapi dengan karakteristik campuran. Saat ini lebih dari 10 persen penduduk Indonesia mendiami wilayah wilayah yang rentan terhadap letusan gunungapi. Selama lebih dari 100 tahun, sudah 175.000 jiwa telah menjadi korban dari letusan gunungapi. Indonesia yang berada pada zona beriklim tropis dengan musim kemarau dan penghujan telah berpengalaman menghadapi ancaman bencana longsoran dari material piroklastik yang berasal dari hasil erupsi gunungapi, seperti aliran lahar atau perpindahan material gunungapi (piroklastik) yang berbahaya. Gunung Merapi adalah salah satu gunungapi sangat aktif di dunia. Gunungapi ini menunjukkan erupsi menghasilkan awan panas piroklastik dan longsoran kubah lava. Luncuran kubah lava yang terjadi secara berulang-ulang sepanjang periode erupsi dan dapat memakan waktu 22Copyright by @ Djauhari Noor 2012


2012

hingga berbulan bulan. Sebagai gambaran, dari 13 Mei hingga 21 Juni 2006, gunung Merapi ditetapkan dalam kondisi Siaga namun demikian tidak menunjukkan tanda tanda penurunan aktivitasnya. Semburan material piroklastik mencapai ratusan kali dengan radius hingga mencapai 6 kilometer yang membahayakan pemukiman penduduk, terutama di wilayah kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Klaten, dan Magelang di wilayah Jawa Tengah. Lebih dari 17.212 jiwa telah diungsikan sementara dan 2 orang meninggal dikarenakan terperangkap di lubang perlindungan yang berada di Kaliadem, Cangkringan, Sleman. (Data Bakornas pada 15 Juni 2006).

3. BanjirBanjir merupakan kejadian yang selalu berulang setiap tahunnya di Indonesia, tercatat bahwa kebanyakan terjadi pada musim penghujan. Berdasarkan sudut pandang morfologi, banjir terjadi di negara negara yang mempunyai bentuk bentangalam yang sangat bervariasi dengan sungai nya yang banyak. Banjir di Indonesia umumnya terjadi di Indonesia bagian barat, karena tingkat curah hujan yang sangat tinggi dibandingkan dengan wilayah Indonesia bagian timur. Pertumbuhan penduduk di Indonesia dan kebutuhan ruang sebagai tempat untuk mengakomodasi kehidupan manusia dan mendukung aktivitasnya secara tidak langsung telah berperan terjadinya banjir. Penebangan hutan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ruang telah meningkatkan sedimentasi di sungai-sungai, tidak terkendalinya air permukaan dan tanah menjadi jenuh air. Hal ini yang memungkinkan air permukaan menjangkau kawasan yang lebih luas yang pada akhirnya menjadi penyebab banjir bandang seperti yang terjadi pada tahun 2003 di wilayah Bahorok dan Langkat, Sumatra Utara dan di wilayah Ayah, Jawa Tengah. Dalam tahun 2006 bencana banjir yang melanda beberapa wilayah, termasuk bencana banjir bandang dan tanah longsor. Di Jember, Jawa Timur akibat banjir bandang dan tanah longsor telah menelan korban sebanyak 92 orang meninggal dan 8.861 hanyut, sedangkan di Trenggalek 18 orang meninggal. Banjir bandang yang disertai dengan tanah longsor terjadi juga di Manado, Sulawesi Utara yang memakan korban sebanyak 27 jiwa dan 30.000 hanyut. Bencana yang sama terjadi juga di Sulawesi Selatan pada bulan Juni 2006. Lebih dari 200 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya hilang (Data Provinsi dari BAKORNAS, 23 Juni 2006).

4. Tanah LongsorDi Indonesia peristiwa tanah longsor sering kali terjadi, terutama di tempat tempat yang berlereng terjal. Peristiwa tanah longsor umumnya dipicu oleh curah hujan yang sangat tinggi. Berdasarkan data, daerah daerah yang diduga rentan terhadap tanah longsor adalah kawasan pegunungan Bukit Barisan di Sumatra, kawasan pegunungan di Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Tanah longsor yang yang sangat fatal juga terjadi di lokasi pemboran dan penggalian yang terjadi di daerah pertambangan. Tanah longsor juga terjadi setiap tahun, terutama di tempat tempat yang lahannya tidak stabil seperti di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Hampir semua lahan di daerah tropis merupakan daerah yang rentan terhadap tanah longsor karena tingkat pelapukan yang tinggi yang menyebabkan komposisi tanah didominasi oleh lapisan material lepas. Di Indonesia, kestabilan lahan sangat besar peranannya sebagai zonasi penyangga kerusakan. Penebangan hutan yang sangat ektensif di zona penyangga telah meningkatkan potensi terjadinya tanah longsor. Sebagai contoh di Jawa Barat tercatat pada tahun 1990, sebanyak 791.519 Ha areal hutan telah mengalami penurunan menjadi 323.802 Ha pada tahun 2002. Hal ini memungkinkan bahwa potensi tanah longsor diperkirakan terjadi di daerah ini. Tanah longsor yang terjadi di Banjarnegara, Jawa Tengah pada awal 2006 telah merenggut 76 jiwa, dan 44 jiwa dilaporkan hilang karena tertimbun longsoran tanah. Kerugian lainnya termasuk kerusakan yang cukup parah pada 104 rumah penduduk dan rusaknya tanaman padi.

5. KekeringanApabila peristiwa banjir dan tanah longsor terjadi pada musim penghujan, maka kekeringan pada umumnya terjadi dimusim kemarau. Bencana kekeringan sudah menjadi permasalahan yang serius ketika berdampak pada produksi tanaman pangan di suatu daerah, seperti yang terjadi di 23Copyright by @ Djauhari Noor 2012


2012

Bojonegoro dengan 1000 ha sawah mengalami gagal panen ketika sistem irigasi tidak berfungsi karena musim kemarau. Kasus yang sama juga terjadi di pantai Jawa bagian Utara, ketika kekeringan melanda 12.985 ha. penghasil tanaman pangan di wilayah tersebut. Saat ini bencana kekeringan juga berdampak pada pasokan energi listrik, hal ini disebabkan oleh turunnya produksi listrik yang berasal dari PLTA. Perununan pasokan energi listrik yang berasal dari PLTA akan mengganggu sistem jaringan interkoneksi kelistrikan di wilayah Jawa dan Bali. Kekeringan yang melanda Indonesia, terutama terjadi pada musim kemarau yang berkepanjangan, khususnya di Indonesia bagian timur seperti NTB, NTT dan beberapa daerah di Sulawesi, Kalimantan dan Papua. Kekeringan juga dapat memicu penyebaran penyakit penyakit tropis seperti malaria dan demam berdarah.

24



2012

2M2.1.

itigasi Bencana Gempabumi

Pendahuluan

Gempabumi adalah getaran dalam bumi yang terjadi sebagai akibat dari terlepasnya energi yang terkumpul secara tiba-tiba dalam batuan yang mengalami deformasi. Gempabumi dapat didefinisikan sebagai rambatan gelombang pada masa batuan/tanah yang berasal dari hasil pelepasan energi kinetik yang berasal dari dalam bumi. Sumber energi yang dilepaskan dapat berasal dari hasil tumbukan lempeng, letusan gunungapi, atau longsoran masa batuan/tanah. Hampir seluruh kejadian gempa berkaitan dengan suatu patahan, yaitu satu tahapan deformasi batuan atau aktivitas tektonik dan dikenal sebagai gempa tektonik. Sebaran pusat-pusat gempa (epicenter) di dunia tersebar di sepanjang batas-batas lempeng (divergent, convergent, maupun transform), oleh karena itu terjadinya gempabumi sangat berkaitan dengan teori Tektonik Lempeng. Gempa bumi merupakan peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan dislokasi (pergeseran) pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Gempabumi dapat disebabkan antara lain oleh: 1. Proses tektonik akibat pergerakan kulit/lempeng bumi 2. Aktivitas sesar di permukaan bumi 3. Pergerakan geomorfologi secara lokal, contohnya terjadi runtuhan tanah 4. Aktivitas gunung api 5. Ledakan Nuklir Sebagaimana diuraikan diatas bahwa penyebaran pusat-pusat gempabumi sangat erat kaitannya dengan batas-batas lempeng. Pola penyebaran pusat gempa di dunia yang berimpit dengan batasbatas lempeng. Disamping gempa tektonik, kita mengenal juga gempa minor yang disebabkan oleh longsoran tanah, letusan gunungapi, dan aktivitas manusia. Gempa minor umumnya hanya dirasakan secara lokal dan getarannya sendiri tidak menyebabkan kerusakan yang signifikan atau kerugian harta benda maupun jiwa manusia. Adapun mekanisme terjadinya gempabumi dapat dijelaskan seperti yang diilustrasikan pada gambar 2-1. Dalam gambar bagian atas mengilustrasikan gambar permukaan bumi yang berada pada suatu jalur patahan aktif dengan beberapa bangunan rumah sebelum terjadi gempa. Pada kondisi ini batuan berada dalam keadaan tegang (strained). Gambar bagian tengah menjelaskan saat terjadi pergeseran disepanjang jalur patahan yang diakibatkan oleh gaya yang bekerja dengan arah yang berlawanan dan energi yang terhimpun di dalam masa batuan akan dilepas dan merambat kesegala arah sebagai gelombang longitudinal (gelombang P) dan gelombang transversal (gelombang S). Rambatan gelombang yang menjalar didalam batuan inilah yang menghancurkan bangunan bangunan yang ada disekitarnya. Gambar bagian bawah mengilustrasikan kondisi setelah terjadi gempa dimana batuan kembali berada pada keadaan seperti semula.

2.2.

Intensitas dan Magnitude Gempabumi

Intensitas dan magnitude gempa yang terjadi di permukaan bumi dapat diketahui melalui alat seismograf, yaitu suatu alat pencatat getaran seismik yang sangat peka yang ditempatkan diberbagai lokasi di bumi. Alat seismograf akan mencatat setiap getaran seismik yang sampai ke alat tersebut. Pada gambar 2-3 diperlihatkan bagaimana alat seismograf mencatat gelombang seismik melaui suatu bandul yang digantung pada pegas dan dilengkapi dengan jarum pena sebagai alat pencatat getaran seismik diatas kertas yang ada pada tabung silinder yang berputar. Pusat gempa dapat diketahui dengan cara menghitung selisih waktu tiba dari gelombang P dan 25Copyright by @ Djauhari Noor 2012


2012

gelombang S, sedangkan untuk mengetahui lokasi dari epicenter gempa melalui perpotongan 3 lokasi alat seismograf yang mencatat getaran seismik tersebut (gambar 2-4). Untuk menentukan magnitute gempa didasarkan atas besarnya amplitudo gelombang seismik yang tercatat pada alat seismograf.

Gambar 2- 1 Urut-urutan proses terjadinya gempabumi

Gambar 2-2 Gelombang P (Primer) sebagai gelombang kompresi yang mampu merubah volume batuan dan gelombang S (Sekunder) sebagai gelombang Shear yang mampu merubah bentuk.

26



2012

Gambar 2-3 Alat seismograf yang mencatat arah gerakan gempabumi oleh jarum seismograf pada kertas yang berada dipermukaan silinder

Gambar 2-4 Penentuan lokasi epicenter gempa didasarkan atas selisih waktu tiba dari gelombang P dan gelombang S yang tercatat pada alat seismograf (gambar kiri) dan epicenter gempa yang ditentukan berdasarkan

Documents

Materi Mitigasi Bencana Geologi