Upload
dangthu
View
236
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
MATRIKS TARGET KINERJA DAN
ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN
BIDANG POLITIK
BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI
Indikator
Tahun
2013Tahun 2014 Tahun 2015
FOKUS PRIORITAS
1. Indeks kinerja lembaga demokrasi (melalui
Indeks Demokrasi Indonesia/IDI)
60 60 68 - 70 70
2. Tingkat kesehatan masyarakat sipil (melalui
Indeks Masyarakat Sipil)
- - - 3 - -
1. Jumlah dokumen Indeks Masyarakat Sipil - - - 1 Dokumen - -
2. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang
mendapatkan peningkatan kapasitas
500 Ormas, LSM
dan LNL
500 Ormas, LSM
dan LNL
500 Ormas, LSM
dan LNL
500 Ormas,
LSM dan LNL
500 Ormas,
LSM dan LNL
500 Ormas,
LSM dan LNL
3. Prosentase kemajuan rancangan revisi UU
No. 8 tahun 1985 tentang Ormas
80% 80% 100% - - -
4. Prosentase kemajuan penyusunan,
desiminasi, monitoring dan evaluasi rumusan
kebijakan, perbaikan mekanisme dan prosedur
penyelenggaraan kebijakan publik bidang
ketahanan seni, budaya, agama dan
kemasyarakatan
75% 75% 85% 90% 100% 100%
5. Jumlah Fasilitasi Forum dan Monev Bidang
ketahanan seni, budaya, agama dan
kemasyarakatan
- - 55% 60% 65% 65%
6. Tingkat pelayanan Publik termasuk data
basenya
70% 70% 65% 70% 75% 75%
7. Prosentase peningkatan kapasitas SDM
Aparatur Pemerintah dan pemerintah daerah
- - 98% 100% - -
MATRIKS 2.2.A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2011
No.Rencana Tahun
2011
Prakiraan MajuPrakiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Rencana
Tahun 2012
PENINGKATAN AKUNTABILITAS
LEMBAGA DEMOKRASI
Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasProgram
Kemendagri (Ditjen
Kesbangpol)
Fasilitasi ketahanan seni, budaya,
agama dan kemasyarakatan
1.1
Pelaksana
I
Program Pembinaan
Kesatuan Bangsa
dan Politik
II.6.M.A-1
BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI
Indikator
Tahun
2013Tahun 2014 Tahun 2015
No.Rencana Tahun
2011
Prakiraan MajuPrakiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Rencana
Tahun 2012
Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasProgram Pelaksana
1.2 1. Tingkat ketepatan penyiapan analisis dan
masukan rancangan verifikasi peraturan parpol,
perseorangan peserta pemilu dan dana
kampanye peserta pemilu, penyusunan dapil, dll
70% 70% 75% 80% 85% 85% Komisi Pemilihan
Umum (KPU)
2. Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan
regulasi penyelenggaraan pemilu 2014
- - 75% 80% 85% 85%
3. Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan tata
cara dan pelaksanaan advokasi dan penyelesaian
sengketa hukum
70% 70% 80% 85% 90% 90%
4. Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan
dokumentasi dan informasi hukum, peraturan
perundangan, dan pelaksanaan penyuluhan
hukum
70% 70% 75% 85% 90% 90%
1. Tingkat ketepatan pengelolaan informasi
kebutuhan pemilu
70% 70% 72,50% 85% 90% 90%
2. Tingkat ketepatan pengadaan dan distribusi
logistik pemilu
- - - 100% 100% 100%
3. Tingkat ketepatan standar mutu barang/jasa
administrasi pengadaan dan dokumentasi
pengadaan kebutuhan pemilu
95% 95% 95% 95% 95% 95%
4. Prosentase kemajuan penyusunan peta
distribusi logistik pemilu
70% 70% 85% 100% - -
5. Tingkat keberhasilan pemeliharaan sarana
dan pra sarana pemilu
70% 70% 72,50% 75% 77,50% 77,50%
1.3 Komisi Pemilihan
Umum (KPU)
Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
Penyiapan penyusunan rancangan
peraturan KPU, advokasi,
penyelesaian sengketa dan
penyuluhan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pemilu
Program Penguatan
Kelembagaan
Demokrasi dan
Perbaikan Proses
Politik
Pengelolaan data, dokumentasi,
pengadaan, pendistribusian, dan
inventarisasi sarana dan pra sarana
pemilu
II.6.M.A-2
BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI
Indikator
Tahun
2013Tahun 2014 Tahun 2015
No.Rencana Tahun
2011
Prakiraan MajuPrakiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Rencana
Tahun 2012
Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasProgram Pelaksana
1. Prosentase kesesuaian antara Renstra dan
Renja K/L dan RKA K/L
70% 70% 72,50% 75% 77,50% 77,50%
2. Prosentase fasilitasi kerja sama KPU dengan
lembaga lain
70% 70% 72,50% 75% 77,50% 77,50%
3. Prosentase laporan monitoring dan evaluasi
yang akuntabel dan tepat waktu
70% 70% 72,50% 75% 77,50% 77,50%
4. Prosentase kemajuan penyusunan dan
pelaksanaan model dan pedoman reformasI
birokrasi dan tata kelola KPU
100% (penyusunan
model dan
pedoman)
100%
(penyusunan
model dan
pedoman)
100%
(penerapan)
100%
(penerapan)
100%
(penerapan)
100%
(penerapan)
5. Frekuensi pemutakhiran data pemilih di
tingkat kelurahan di seluruh wilayah Indonesia
2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali
1. Indeks Kebebasan Sipil 76 76 79 - 80 80
2. Indeks Hak-Hak Politik 60 60 68 - 70 70
3. Tingkat partisipasi pemilih (pemilu dan
pemilu kepala daerah)
- - - - 75% 75%
1. Jumlah Rapat Koordinasi Pemantapan
Demokratisasi dan Kelembagaan
12 12 12 12 12 12
2. Jumlah dokumen Indeks Demokrasi Indonesia 1 dok 1 dok 1 dok - 1 dok 1 dok
3. Jumlah pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 4 4 4 4 4 4
2.1 Program
Peningkatan
Koordinasi Bidang
Politik, Hukum, dan
Keamanan
II PENINGKATAN IKLIM KONDUSIF
BAGI BERKEMBANGNYA KEBEBASAN
SIPIL DAN HAK-HAK POLITIK RAKYAT
1.4 Pelaksanaan manajemen
perencanaan dan data
Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
KEMENKO
POLHUKAM
Koordinasi pemantapan
demokratisasi dan kelembagaan
Komisi Pemilihan
Umum (KPU)
II.6.M.A-3
BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI
Indikator
Tahun
2013Tahun 2014 Tahun 2015
No.Rencana Tahun
2011
Prakiraan MajuPrakiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Rencana
Tahun 2012
Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasProgram Pelaksana
1. Jumlah Rapat Koordinasi Otonomi Khusus 12 12 12 12 12 12
2. Jumlah pemantauan dan evaluasi 4 4 4 4 4 4
3. Jumlah Rapat Koordinasi Desk Papua 12 12 12 12 12 12
4. Jumlah pemantauan perkembangan sosial
politik di Papua
4 4 4 4 4 4
1. Jumlah Rapat Koordinasi Penanganan Konflik
dan Kontijensi
12 12 12 12 12 12
2. Jumlah pemantauan dan evaluasi 4 4 4 4 4 4
3. Jumlah Rapat Koordinasi Desk Aceh 12 12 12 12 12 12
4. Jumlah pemantauan perkembangan sosial
politik di NAD
4 4 4 4 4 4
5. Jumlah Rapat Koordinasi Desk Sulteng 12 12 12 12 12 12
6. Jumlah pemantauan dan evaluasi
perkembangan sosial politik di Sulteng
4 4 4 4 4 4
Koordinasi wawasan kebangsaaan 1. Jumlah Rapat Koordinasi Wawasan
Kebangsaaan
12 12 12 12 12 12
2. Jumlah pemantauan dan evaluasi 4 4 4 4 4 4
KEMENKO
POLHUKAM
KEMENKO
POLHUKAM
Koordinasi pengelolaan pemantapan
otonomi khusus
2.2 Program
Peningkatan
Koordinasi Bidang
Politik, Hukum, dan
Keamanan
KEMENKO
POLHUKAM
Program
Peningkatan
Koordinasi Bidang
Politik, Hukum, dan
Keamanan
2.3
2.4
Koordinasi penanganan rawan konflik
dan kontijensi
Program
Peningkatan
Koordinasi Bidang
Politik, Hukum, dan
Keamanan
II.6.M.A-4
BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI
Indikator
Tahun
2013Tahun 2014 Tahun 2015
No.Rencana Tahun
2011
Prakiraan MajuPrakiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Rencana
Tahun 2012
Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasProgram Pelaksana
2.5 Fasilitasi kewaspadaan nasional 1. Prosentase kemajuan penetapan UU
Penanganan Konflik sosial
50% 50% 85% 90% 100% 100%
2. Prosentase kumulatif provinsi/
kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi
pembentukan dan fasilitasi pelembagaan
penguatan forum dialog penyelesaian konflik
- - 65% 70% 75% 75%
3. Jumlah angkatan aparatur pemda yang
mendapatkan pendidikan dan pelatihan
manajemen konflik dan negosiasi.
10 10 10 10 10 10
· 7 wilayah pasca
konflik (NAD,
Kalteng, Sulteng,
Maluku, Maluku
Utara, Papua, dan
Papua Barat)
· 7 wilayah pasca
konflik (NAD,
Kalteng, Sulteng,
Maluku, Maluku
Utara, Papua, dan
Papua Barat)
· 7 wilayah
pasca konflik
(NAD, Kalteng,
Sulteng, Maluku,
Maluku Utara,
Papua, dan NTT)
· 7 wilayah
pasca konflik
(NAD, Kalteng,
Sulteng,
Maluku,
Maluku Utara,
Papua, dan
NTT)
· 7 wilayah
pasca konflik
(NAD, Kalteng,
Sulteng,
Maluku,
Maluku Utara,
Papua, dan
NTT)
· 7 wilayah
pasca konflik
(NAD, Kalteng,
Sulteng,
Maluku,
Maluku Utara,
Papua, dan
NTT)
· 16 wilayah rawan
konflik
· 16 wilayah
rawan konflik
· 16 wilayah
rawan konflik
· 16 wilayah
rawan konflik
· 16 wilayah
rawan konflik
· 16 wilayah
rawan konflik
· 10 wilayah
potensi konflik
· 10 wilayah
potensi konflik
· 10 wilayah
potensi konflik
· 10 wilayah
potensi konflik
· 10 wilayah
potensi konflik
· 10 wilayah
potensi konflik
Kemendagri (Ditjen
Kesbangpol)
Program Pembinaan
Kesatuan Bangsa
dan Politik
4. Jumlah wilayah yang mendapatkan fasilitasi
penanganan konflik berkaitan dengan aspek
pemerintahan dan keamanan, melalui
pembentukan dan pelembagaan penguatan
forum dialog penyelesaian konflik
II.6.M.A-5
BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI
Indikator
Tahun
2013Tahun 2014 Tahun 2015
No.Rencana Tahun
2011
Prakiraan MajuPrakiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Rencana
Tahun 2012
Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasProgram Pelaksana
5. Jumlah kerjasama dengan organisasi
masyarakat sipil dalam penanganan konflik
100 kerjasama di 33
provinsi
100 kerjasama di
33 provinsi
100 kerjasama di
33 provinsi
100 kerjasama
di 33 provinsi
100 kerjasama
di 33 provinsi
100 kerjasama
di 33 provinsi
6. Prosentase Penyusunan Rumusan Kebijakan
dan Desiminasi bidang Kewaspadaan Nasional
75% 75% 77,50% 80% 82,50% 82,50%
7. Peningkatan layanan administrasi, Lembaga
Asing dan orang asing
70% 70% 75% 80% 85% 85%
2.6 Bina ideologi dan wawasan
kebangsaan
1. Prosentase penyelesaian rumusan kebijakan
dan Desiminasi Bina Ideologi dan Wawasan
Kebangsaan Indonesia yang tepat waktu
75% 75% 80% 85% 87% 87%
2. Jumlah Modul Pengembangan Nilai
Kebangsaan
1 modul Wawasan
Kebangsaan
1 modul Wawasan
Kebangsaan
1 Modul
Wawasan
Kebangsaan
1 Modul
Wawasan
Kebangsaan
1 Modul
Bingkai
Kebangsaan
1 Modul
Bingkai
Kebangsaan
1 modul pembauran
kebangsaan
1 modul
pembauran
kebangsaan
1 modul
Pancasila sebagai
Dasar Negara dan
Ideologi Bangsa
1 Modul
Ketahanan
Bangsa
- -
1 Modul Bela
Negara
1 Modul Bela
Negara
1 Modul Bela
Negara
1 Modul Bela
Negara
- -
3. Jumlah penguatan forum dialog dan sosialisasi
pengembangan nilai kebangsaan untuk pemuda,
perempuan, aparatur pemerintah
15 15 20 25 25 25
Program Pembinaan
Kesatuan Bangsa
dan Politik
Kemendagri (Ditjen
Kesbangpol)
II.6.M.A-6
BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI
Indikator
Tahun
2013Tahun 2014 Tahun 2015
No.Rencana Tahun
2011
Prakiraan MajuPrakiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Rencana
Tahun 2012
Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasProgram Pelaksana
4. Jumlah peserta TOT/peningkatan kapasitas
kader pembauran
7 provinsi (tiap
provinsi 7 orang)
7 provinsi (tiap
provinsi 7 orang)
7 provinsi (tiap
provinsi 7 orang)
7 provinsi (tiap
provinsi 7
orang)
7 provinsi (tiap
provinsi 7
orang)
7 provinsi (tiap
provinsi 7
orang)
5. Tingkat kepuasan layanan ijin penelitian bagi
masyarakat
75% 75% 78% 85% 87% 87%
6. Jumlah kerja sama dengan organisasi
kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan
kapasitas bidang Ideologi dan Wawasan
Kebangsaan
134 kerjasama di 33
provinsi
134 kerjasama di
33 provinsi
134 kerjasama di
33 provinsi
134 kerjasama
di 33 provinsi
134 kerjasama
di 33 provinsi
134 kerjasama
di 33 provinsi
7. Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi
pengembangan kelompok kerja demokrasi dan
pendampingan pusat pendidikan kebangsaan
33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi
2.7 Fasilitasi politik dalam negeri 1. Prosentase penyusunan dan desiminasi
rumusan kebijakan bidang politik dalam negeri
yang akuntabel dan tepat waktu
75% 75% 85% 87,50% 90% 90%
2. Prosentase pelaksanaan fasilitasi hubungan
kerja antar pemerintah dengan lembaga
perwakilan
75% 75% 85% 87,50% 90% 90%
3. jumlah fasilitasi forum komunikasi politik 3 3 3 3 3 3
Kemendagri (Ditjen
Kesbangpol)
Program Pembinaan
Kesatuan Bangsa
dan Politik
II.6.M.A-7
BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI
Indikator
Tahun
2013Tahun 2014 Tahun 2015
No.Rencana Tahun
2011
Prakiraan MajuPrakiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Rencana
Tahun 2012
Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasProgram Pelaksana
4. Jumlah laporan pemantauan dan pelaporan
perkembangan politik yang tepat waktu
- - 27 Provinsi 30 Provinsi 33 Provinsi 33 Provinsi
5. Prosentase kemajuan penyusunan rancangan
revisi terbatas UU No. 27 Tahun 2009 tentang
MPR, DPR, DPD dan DPRD
100% 100% 100% - - -
6. Prosentase kemajuan penyusunan rancangan
revisi terbatas UU No. 10 Tahun 2008 tentang
Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD
100% 100% 100% - - -
7. Prosentase kemajuan penyusunan rancangan
revisi terbatas UU No. 42 Tahun 2008 tentang
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
100% 100% 100% - - -
8. Jumlah kerja sama dengan organisasi
masyarakat sipil dalam peningkatan partisipasi
politik perempuan
100 100 100 100 100 100
9. Jumlah Parpol yang mendapatkan Bantuan
Keuangan dan laporan pelaksanaan verifikasi,
fasilitasi audit, penguatan kelembagaan dan
evaluasi keuangan Parpol
9 parpol 9 parpol 9 parpol 9 parpol 9 parpol 9 parpol
II.6.M.A-8
BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI
Indikator
Tahun
2013Tahun 2014 Tahun 2015
No.Rencana Tahun
2011
Prakiraan MajuPrakiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Rencana
Tahun 2012
Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasProgram Pelaksana
10. Jumlah kerjasama dengan organisasi
masyarakat sipil dalam pengembangan politik
dalam negeri
234 234 234 234 234 234
11. Jumlah materi/modul pendidikan politik
bagi calon pemilih pemula
1 modul Wawasan
Kebangsaan
1 modul Wawasan
Kebangsaan
1 modul 1 modul 1 modul 1 modul
12. Jumlah publikasi best practices dan inovasi
praktek demokrasi
50 50 50 50 50 50
Pembinaan dan Pengembangan
Ketahanan Ekonomi
1.Jumlah dokumen evaluasi UU No 9 Tahun 1961
mengenai Pengumpulan Uang atau Barang
1 1 1 - - -
2. Prosentase kemajuan pengem-bangan
Democracy Trust Fund
25% 25% 50% 75% 85% 85%
3. Jumlah laporan fasilitasi pertemuan, forum
dan uji publik untuk masukan penyusunan
naskah akademis dan draft RPP Insentif
Perpajakan
1 laporan masukan
hasil
pertemuan/forum
1 laporan
masukan hasil
pertemuan/forum
1 laporan
masukan hasil uji
publik
1 laporan
sosialisasi
- -
1. Prosentase pedoman dan petunjuk teknis
bimbingan teknis penyelenggaraan pemilu yang
diselesaikan tepat waktu dan akuntabel
70% 70% 72,50% 75% 77,50% 77,50%
2. Prosentase pedoman dan petunjuk teknis
dalam rangka PAW anggota DPR, DPD, DPRD dan
KPU yang diselesaikan dengan akuntabel dan
tepat waktu
70% 70% 72,50% 75% 77,50% 77,50%
Program Penguatan
Kelembagaan
Demokrasi dan
Perbaikan Proses
Politik
Komisi Pemilihan
Umum (KPU)
Pedoman, petunjuk teknis dan
bimbingan
teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi
penyelenggaraan pemilu dan
pendidikan pemilih
2.9
2.8 Program Pembinaan
Kesatuan Bangsa
dan Politik
Kemendagri (Ditjen
Kesbangpol)
II.6.M.A-9
BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI
Indikator
Tahun
2013Tahun 2014 Tahun 2015
No.Rencana Tahun
2011
Prakiraan MajuPrakiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Rencana
Tahun 2012
Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasProgram Pelaksana
3.Prosentase fasilitasi bimbingan teknis
(bimtek) pemilu kepala daerah untuk KPU
prov/kab/kota, PPK, dan PPS yang tepat waktu,
sesuai rencana dan efektif
80% 80% 85% 85% 85% 85%
4. Prosentase fasilitasi bimbingan teknis
(bimtek) pemilu legislatif dan presiden untuk
KPU prov/kab/kota, PPK dan PPS yang tepat
waktu sesuai rencana dan efektif
- - 85% 85% 85% 85%
5. Prosentase kemajuan pengembangan pusat
pendidikan pemilih
75% 75% 90% 100% 100% 100%
6. Jumlah modul pendidikan pemilih untuk
kelompok perempuan,miskin, cacat, pemilih
pemula, lansia
5 5 5 5 5 5
10 media massa 10 media massa 10 media massa 10 media
massa
10 media
massa
10 media
massa
kerja sama dengan
250 OMS
kerja sama
dengan 250 OMS
kerja sama
dengan 250 OMS
kerja sama
dengan 250
OMS
kerja sama
dengan 250
OMS
kerja sama
dengan 250
OMS
10 kegiatan
kemasyarakatan
10 kegiatan
kemasyarakatan
10 kegiatan
kemasyarakatan
10 kegiatan
kemasyarakata
n
10 kegiatan
kemasyarakata
n
10 kegiatan
kemasyarakata
n
8. Prosentase kemajuan pengembangan media
center
70% 70% 72,50% 75% 80% 80%
9. Jumlah kegiatan pendidikan pemilih bagi caleg
perempuan
10 10 10 10 10 10
10. Jumlah kader parpol perempuan yang
mendapatkan pendidikan politik
100 100 150 200 50 50
7. Jumlah kerja sama dan kegiatan pendidikan
pemilih yang dilaksanakan
II.6.M.A-10
BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI
Indikator
Tahun
2013Tahun 2014 Tahun 2015
No.Rencana Tahun
2011
Prakiraan MajuPrakiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Rencana
Tahun 2012
Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasProgram Pelaksana
2.10 Penanggulangan terorisme di bidang
pencegahan, perlindungan dan
deradikalisasi
Jumlah laporan terlaksananyapelaksanaan
penanggulangan terorisme di bidang
pencegahan, perlindungan dan deradikalisasi
- - 12 12 12 12
2.11 Penanggulangan terorisme di bidang
penindakan dan pembinaan
kemampuan
Jumlah laporan pelaksanaan penanggulangan
terorisme di bidang penindakan dan pembinaan
kemampuan
- - 12 12 12 12
2.12 Peningkatan kerjasama internasional
penanggulangan terorisme
Jumlah laporan pelaksanaan peningkatan
kerjasama internasional penanggulangan
terorisme
- - 12 12 12 12
III PENINGKATAN PERAN INFORMASI
DAN KOMUNIKASI
Prosentase masyarakat pengguna
sarana/prasarana komunikasi
60% 60% 70% 75% 80% 80%
1. Prosentase kebijakan, regulasi dan
standarisasi di bidang komunikasi dan informasi
publik untuk mendukung masyarakat informasi
75% 75% 80% 85% 90% 90%
2. Prosentase laporan pemantauan dan analisis
pelaksanaan kebijakan dan regulasi bidang
komunikasi dan informasi yang tepat waktu dan
dimanfaatkan oleh pimpinan
70% 70% 75% 80% 85% 85%
3. Dokumen Grand design pengelolaan konten
dan strategi penyebaran informasi
1 1 1 1 1 1
4. Jumlah dokumen Grand Design Media Centre 1 1 1 1 1 1
Program
Pengembangan
Informasi dan
Komunikasi Publik
Kementerian
Komunikasi dan
Informatika
Program
Peningkatan
Penanggulangan
Terorisme
Kementerian
Koordinasi Bidang
Politik, Hukum dan
Keamanan (BNPT-
Badan Nasional
Penanggulangan
Terorisme)
3.1 Pembinaan dan Pengembangan
Kebijakan Komunikasi Nasional
II.6.M.A-11
BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI
Indikator
Tahun
2013Tahun 2014 Tahun 2015
No.Rencana Tahun
2011
Prakiraan MajuPrakiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Rencana
Tahun 2012
Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasProgram Pelaksana
Pengelolaan dan Penyediaan
Informasi
1. Dokumen database nasional, sektoral dan
regional mengenai informasi publik
3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket
2. Prosentase paket konten informasi publik
yang siap pakai dan dimanfaatkan oleh pemda
65% 65% 70% 75% 80% 80%
3. Prosentase analisis dan pengelolaan umpan
balik yang tepat waktu dan dimanfaatkan oleh
pimpinan
70% 70% 75% 80% 85% 85%
4. Prosentase aktivitas penyebaran informasi
publik langsung ke masyarakat sesuai rencana
65% 65% 70% 75% 80% 80%
3.3 1. Jumlah aktivitas penguatan lembaga/media
publik
5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket
2. Jumlah media center lengkap dan berfungsi
sesuai standar di provinsi/kabupaten/kota di
daerah terluar/terdepan/pasca konflik
15
media center
15
media center
15
media center
15 media
center
15 media
center
15 media
center
3. Jumlah media center yang diperkuat di
provinsi/kabupaten/kota
15
media center
15
media center
15 media
center
15 media
center
15 media
center
15 media
center
1. Prosentase aktivitas peningkatan peran
organisasi kemasyarakatan sebagai penyebar
informasi (KIM, media tradisional, media
komunitas) di wilayah perbatasan dan daerah
tertinggal yang dilaksanakan tepat waktu
65% 65% 70% 75% 80% 80%
2. Prosentase aktivitas yang efektif untuk
mendorong media literasi
65% 65% 70% 75% 80% 80%
3. Jumlah koordinasi dengan lembaga penyiaran
publik TVRI, RRI dan LKBN Antara
12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali
3.2 Program
Pengembangan
Informasi dan
Komunikasi Publik
Kementerian
Komunikasi dan
Informatika
3.4 Pembinaan dan Pengembangan
Kemitraan Lembaga Komunikasi
Program
Pengembangan
Informasi dan
Komunikasi Publik
Pelayanan Informasi Kenegaraan
Melalui Media Publik
Program
Pengembangan
Informasi dan
Komunikasi Publik
Kementerian
Komunikasi dan
Informatika
Kementerian
Komunikasi dan
Informatika
II.6.M.A-12
BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI
Indikator
Tahun
2013Tahun 2014 Tahun 2015
No.Rencana Tahun
2011
Prakiraan MajuPrakiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Rencana
Tahun 2012
Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasProgram Pelaksana
4. Prosentase fasilitasi penyebaran informasi
publik melalui media kemasyarakatan yang tepat
waktu dan akuntabel
75% 75% 80% 85% 90% 90%
5. Jumlah aktivitas untuk peningkatan citizen
journalism
5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali
1. Jumlah kerjasama layanan informasi dengan
lembaga-lembaga media asing, kantor berita,
perwakilan negara asing, organisasi lembaga
internasional, dan masyarakat asing
5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket
2. Jumlah pengelolaan komunikasi publik dan
layanan informasi publik untuk masyarakat asing
5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket
3. Prosentase disemiinasi/penyebaran informasi
publik langsung ke masyarakat asing
70% 70% 70% 75% 80% 80%
4. Prosentase jumlah kerjasama dengan lembaga
multilateral, bilateral, dan regional yang efektif
75% 75% 80% 85% 90% 90%
3.5 Pengembangan Kemitraan Pelayanan
Informasi Internasional
Kementerian
Komunikasi dan
Informatika
Program
Pengembangan
Informasi dan
Komunikasi Publik
II.6.M.A-13
BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI
Indikator
Tahun
2013Tahun 2014 Tahun 2015
No.Rencana Tahun
2011
Prakiraan MajuPrakiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Rencana
Tahun 2012
Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasProgram Pelaksana
3.6 1. Prosentase penyelesaian sengketa informasi
publik
75% 75% 80% 85% 90% 90%
2. Prosentase badan publik yang melaksanakan
ketentuan keterbukaan informasi publik (KIP)
75% 75% 80% 85% 90% 90%
3. Jumlah kegiatan pelaksanaan program
pengembangan dan penguatan kelembagaan
Komisi Informasi Pusat
12 paket 12 paket 12 paket 12 paket 12 paket 12 paket
1. Jumlah karya riset Bidang Aplikasi Informatika
dan Informasi Publik
5 paket 5 paket 10 paket 10 paket 10 paket 10 paket
2. Prosentase pemanfaatan karya riset bidang
aplikasi informatika dan informasi publik untuk
penyusunan kebijakan/regulasi di bidang
kominfo
10% 10% 25% 30% 35% 35%
3.8 1. Jumlah karya riset Bidang Literasi dan Profesi 10 10 10 10 10 10
2. Prosentase pemanfaatan karya riset bidang
literasi dan profesi untuk penyusunan
kebijakan/regulasi di bidang kominfo
15% 15% 25% 30% 35% 35%
3. Jumlah peserta Bimtek CIO 500 500 548 500 500 500
4. Jumlah peserta Bimtek Budaya dokumentasi 500 500 500 500 500 500
Kementerian
Komunikasi dan
Informatika
Penelitian dan Pengembangan
Literasi dan Profesi, serta
Pengembangan SDM Komunikasi dan
Informatika
3.7 Penelitian dan Pengembangan
Aplikasi Informatika, Informasi dan
Komunikasi Publik
Program Penelitian
dan Pengembangan
SDM Kementerian
Komunikasi dan
Informatika
Kementerian
Komunikasi dan
Informatika
Program Penelitian
dan Pengembangan
SDM Kementerian
Komunikasi dan
Informatika
Dukungan Manajemen dan Dukungan
Teknis Lainnya Komisi Informasi
Pusat (KI) Pusat
Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
Kementerian
Komunikasi dan
Informatika
Kementerian
Komunikasi dan
Informatika
II.6.M.A-14
BIDANG: POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI
Indikator
Tahun
2013Tahun 2014 Tahun 2015
No.Rencana Tahun
2011
Prakiraan MajuPrakiraan
Pencapaian
Tahun 2011
Rencana
Tahun 2012
Prioritas/ Fokus Prioritas/
Kegiatan PrioritasProgram Pelaksana
5. Jumlah peserta pelatihan komunikasi publik 500 500 548 1000 600 600
6. Jumlah penerima beasiswa S2/S3 dalam dan
luar negeri
300 300 354 354 354 354
7. Jumlah paket standar kompetensi kerja bidang
kominfo
10 10 17 10 10 10
8. Jumlah SDM Kominfo yang bersertifikasi 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1. Jumlah Rapat Koordinasi penguatan Media
Center dan Kehumasan
12 12 12 12 12 12
2. . Jumlah Rapat Koordinasi KIP 12 12 12 12 12 12
3. Jumlah pemantauan dan evaluasi 4 4 4 4 4 4
Keterangan:
*) Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2007K) Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)
3.9 Koordinasi informasi publik dan
kehumasan
Program
Peningkatan
Koordinasi Bidang
Politik, Hukum, dan
Keamanan
KEMENKO
POLHUKAM
II.6.M.A-15
BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI
TAHUN
2013
TAHUN
2014
TAHUN
2015
(1) (2) (3) (6) (6) (7) (8) (9) (9) (10) (11)
A 1. % prakarsa/rekomendasi
Indonesia yang diadopsi
80% 80% 80% 80% 80% 80%
2. % dukungan dan partisipasi
masyarakat domestik terhadap
pembentukan komunitas
ASEAN 2015
100% 100% 100% 100% 100% 100%
3. Persentase pelaksanaan
grand design nasional
pelaksanaan cetak biru
komunitas ASEAN
20 % terlaksana 20 % terlaksana 40 % terlaksana 60 % terlaksana 80% terlaksana 80%
terlaksana
1 1. Jumlah
pertemuan/kegiatan/seminar/sida
ng yang diikuti oleh Indonesia
70 70 163 69 72 72
2. Terlaksananya grand design
nasional pelaksanaan Cetak Biru
Politik-Keamanan ASEAN
20% terlaksana 20% terlaksana 40% terlaksana 60% terlaksana 80% terlaksana 80% terlaksana
PELAKSANAPROGRAM
Program
Peningkatan
Hubungan dan
Politik Luar
Negeri melalui
Kerjasama
ASEAN
PRAKIRAAN MAJU
Kemenlu/ Dirjen
Kerja Sama
ASEAN/Direktorat
Politik-Keamanan
ASEAN
NOPRIORITAS/FOKUS PRIORITAS /
KEGIATAN PRIORITASINDIKATOR
Peningkatan Peran dan
Kepemimpinan Indonesia Dalam
ASEAN Khususnya Dalam
Implementasi Piagam ASEAN dan
Pembentukan Komunitas ASEAN
2015
RENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
PRIORITAS SUB BIDANG: PEMANTAPAN DIPLOMASI DAN
KERJA SAMA INTERNASIONAL
Kerjasama ASEAN bidang Politik dan
Keamanan
MATRIKS 2.2 A TARGET KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2012
II.6.M.A-16
BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI
TAHUN
2013
TAHUN
2014
TAHUN
2015
(1) (2) (3) (6) (6) (7) (8) (9) (9) (10) (11)
PELAKSANAPROGRAM
PRAKIRAAN MAJU
NOPRIORITAS/FOKUS PRIORITAS /
KEGIATAN PRIORITASINDIKATOR
RENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
3. Jumlah provinsi/wilayah
daerah yang telah memperoleh
sosialisasi tentang Cetak Biru
ASEAN bidang Politik dan
Keamanan
7 7 7 4 8 8
4. Jumlah pelaksanaan kegiatan
terkait dengan dukungan RI
kepada Timor Leste dalam upaya
menjadi anggota ASEAN.
10 10 7 5 5 5
5. Jumlah kegiatan terkait
pelaksanaan Pertemuan Resmi
ASEAN dimana Indonesia menjadi
ketua ASEAN pada 2011
22 22 0 0 0 0
2 1. Jumlah
pertemuan/kegiatan/seminar/sidang
yang diikuti oleh Indonesia
78 78 76 84 84 84
8 kegiatan di
Maluku dan
Papua
8 kegiatan di
Maluku dan
Papua
4. Terlaksananya grand design
nasional pelaksanaan Cetak Biru
Komunitas Ekonomi ASEAN
20%Terwujudnya
penjabaran
kerangka
implementasi Cetak
Biru Komunitas
Ekonomi ASEAN
20%Terwujudnya
penjabaran kerangka
implementasi Cetak
Biru Komunitas
Ekonomi ASEAN
40%Terwujudnya
penjabaran
kerangka
implementasi
Cetak Biru
Ekonomi ASEAN
60%Terwujudny
a penjabaran
kerangka
implementasi
Cetak Biru
Ekonomi
ASEAN
80%Terwujudny
a penjabaran
kerangka
implementasi
Cetak Biru
Ekonomi
ASEAN
80%Terwujudn
ya penjabaran
kerangka
implementasi
Cetak Biru
Ekonomi
ASEAN
Kemenlu/Dirjen
Kerja Sama
ASEAN/Direktorat
Kerja Sama
Ekonomi ASEAN10 20
Program
Peningkatan
Hubungan dan
Politik Luar
Negeri melalui
Kerjasama
ASEAN
8 kegiatan di Pulau
Sumatera
32 kegiatan
20 20
8 kegiatan di Bali
dan Nusa
Tenggara
20
Kerjasama ASEAN bidang Ekonomi
2. Jumlah kegiatan dalam upaya
menjaga sentralitas ASEAN
dalam hubungan ekonomi dengan
mitra wicara (sidang dengan
20
3. Jumlah kegiatan dalam rangka
meningkatkan pemahaman publik
mengenai integrasi ekonomi
ASEAN
8 kegiatan di Pulau
Sumatera
II.6.M.A-17
BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI
TAHUN
2013
TAHUN
2014
TAHUN
2015
(1) (2) (3) (6) (6) (7) (8) (9) (9) (10) (11)
PELAKSANAPROGRAM
PRAKIRAAN MAJU
NOPRIORITAS/FOKUS PRIORITAS /
KEGIATAN PRIORITASINDIKATOR
RENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
3 1. Jumlah
pertemuan/kegiatan/seminar/sida
ng yang diikuti oleh Indonesia
33 33 77 53 30 30
2. Jumlah pertemuan
koordinasi kerjasama
Fungsional/Sosial-Budaya
ASEAN dalam rangka ASEAN
Senior Official Committee
mengenai ASCC di luar negeri
2 2 4 3 2 2
3. Jumlah rapat koordinasi
teknis dengan instansi teknis
terkait dalam rangka persiapan
sidang terkait kebijakan politik
luar negeri
4 4 14 7 3 3
4. Jumlah kegiatan sosialisasi
perkembangan isu-isu di bidang
Sosial-Budaya dalam kerangka
ASEAN kepada masyarakat
8 8 14 5 6 6
5. % provinsi yang telah
memperoleh sosialisasi mengenai
Cetak Biru Sosial-Budaya
ASEAN kepada masyarakat dan
guru SMP/SMA
20% (7 propinsi
dari 33 propinsi)
20% (7 propinsi dari
33 propinsi)
20% (7 propinsi
dari 33 propinsi)
20% (7 propinsi
dari 33 propinsi)
20% (7 propinsi
dari 33 propinsi)
20% (7 propinsi
dari 33
propinsi)
Kemenlu/Dirjen
Kerja Sama
ASEAN/Direktorat
Kerja Sama
Fungsional ASEAN
Program
Peningkatan
Hubungan dan
Politik Luar
Negeri melalui
Kerjasama
ASEAN
Kerjasama ASEAN bidang Fungsional
II.6.M.A-18
BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI
TAHUN
2013
TAHUN
2014
TAHUN
2015
(1) (2) (3) (6) (6) (7) (8) (9) (9) (10) (11)
PELAKSANAPROGRAM
PRAKIRAAN MAJU
NOPRIORITAS/FOKUS PRIORITAS /
KEGIATAN PRIORITASINDIKATOR
RENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
6. Terlaksananya grand design
nasional pelaksanaan Cetak Biru
Komunitas Sosial Budaya ASEAN
20%Terwujudnya
penjabaran
kerangka
implementasi Cetak
Biru Komunitas
Sosial Budaya
ASEAN
20%Terwujudnya
penjabaran kerangka
implementasi Cetak
Biru Komunitas
Sosial Budaya
ASEAN
40%Terwujudnya
penjabaran
kerangka
implementasi
Cetak Biru
Komunitas Sosial
Budaya ASEAN
60%Terwujudny
a penjabaran
kerangka
implementasi
Cetak Biru
Komunitas Sosial
Budaya ASEAN
80%Terwujudny
a penjabaran
kerangka
implementasi
Cetak Biru
Komunitas
Sosial Budaya
ASEAN
80%Terwujudn
ya penjabaran
kerangka
implementasi
Cetak Biru
Komunitas
Sosial Budaya
ASEAN
1. Jumlah pertemuan/sidang dalam
rangka implementasi kesepakatan
kerjasama di bidang politik,
ekonomi, sosial budaya
60 60 84 60 60 60
2. Jumlah kegiatan dalam rangka
meningkatkan pemahaman publik
mengenai hubungan ASEAN dengan
Mitra Wicara serta perkembangan
dan tindak lanjut implementasi Plan
of Action kerjasama ASEAN
dengan Mitra Wicara
4 4 15 5 5 5
Kemenlu/Dirjen
Kerja Sama
ASEAN/Direktorat
Mitra Wicara dan
Antarkawasan
Program
Peningkatan
Hubungan dan
Politik Luar
Negeri melalui
Kerjasama
ASEAN
4 Kerjasama ASEAN dengan Mitra
Wicara dan Antar Kawasan
II.6.M.A-19
BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI
TAHUN
2013
TAHUN
2014
TAHUN
2015
(1) (2) (3) (6) (6) (7) (8) (9) (9) (10) (11)
PELAKSANAPROGRAM
PRAKIRAAN MAJU
NOPRIORITAS/FOKUS PRIORITAS /
KEGIATAN PRIORITASINDIKATOR
RENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
1. Jumlah rapat koordinasi
pelaksanaan cetak biru Komunitas
ASEAN dan kerjasama ASEAN
12 12 12 12 12 12
2. Jumlah pemantauan dan evaluasi 4 4 4 4 4 4
B Peningkatan Peran Indonesia Dalam
Menjaga Keamanan Nasional dan
Menciptakan Perdamaian Dunia (*)
Tingkat keberhasilan
rekomendasi/ gagasan Pemri
yang diterima dalam sidang
kerjasama terkait penanganan isu-
isu multilateral dan pemajuan
kerjasama multilateral
70% 70% 70% 70% 70% 70%
1 1. Jumlah prakarsa Indonesia untuk
mendorong reformasi Dewan
Keamanan PBB.
4 4 4 4 4 4
2. Jumlah posisi pemri yang
disampaikan dalam sidang
internasional
8 8 14 8 8 8
3. Jumlah koordinasi teknis 25 25 25 25 25 25
4. Jumlah partisipasi Indonesia pada
sidang internasional
7 7 7 7 7 7
5. Jumlah penyelenggaraan
pertemuan internasional (Indonesia
sebagai tuan rumah)
2 2 3 - - -
Peningkatan
Koordinasi
Bidang Politik,
Hukum, dan
Keamanan
Kemenlu/Dirjen
Multilateral/Direkto
rat Keamanan
Internasional dan
Perlucutan Senjata
Kemenko
Polhukam
Program
Peningkatan
Peran dan
Diplomasi
Indonesia di
Bidang
Multilateral
Kegiatan Koordinasi Kerjasama ASEAN5
Kerjasama Multilateral terkait Isu
Keamanan Internasional, Senjata
Pemusnah Massal dan Senjata
Konvensional, Penanggulangan
Kejahatan Lintas Negara dan Terorisme
II.6.M.A-20
BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI
TAHUN
2013
TAHUN
2014
TAHUN
2015
(1) (2) (3) (6) (6) (7) (8) (9) (9) (10) (11)
PELAKSANAPROGRAM
PRAKIRAAN MAJU
NOPRIORITAS/FOKUS PRIORITAS /
KEGIATAN PRIORITASINDIKATOR
RENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
1. Jumlah Rapat Koordinasi
peningkatan kualitas Strategi Politik
Luar Negeri
12 12 12 12 12 12
2. Jumlah pemantauan dan evaluasi 4 4 4 4 4 4
1. Jumlah Rapat Koordinasi
peningkatan kualitas hubungan
multilateral
12 12 12 12 12 12
2. Jumlah pemantauan dan evaluasi 4 4 4 4 4 4
C Pelaksanaan Diplomasi Perbatasan
yang Terkoordinasi untuk Menjaga
Keutuhan Wilayah Darat, Laut, dan
Udara Indonesia serta Menjaga
Kekayaan Sumber Daya Alam
Nasional
% persoalan yang diselesaikan
dalam setiap perundingan
perbatasan
40% 40% 60% 80% 100% 100%
1 Optimalisasi Diplomasi terkait dengan
Perjanjian Politik, Keamanan
Kewilayahan dan Kelautan
1. Jumlah telaahan dalam proses
perumusan dan pelaksanaan
kebijakan dan politik luar negeri
8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali
2. Jumlah telaahan terhadap
persoalan-persoalan hukum
internasional
18 telaahan 18 telaahan 9 telaahan 18 telaahan 18 telaahan 18 telaahan
3. Jumlah pelaksanaan ratifikasi,
penerapan hukum, penyelesaian
sengketa hukum, dan perjanjian
internasional
15 telaahan 15 telaahan 15 telaahan 15 telaahan 15 telaahan 15 telaahan
4. Jumlah standar, norma,
pedoman, kriteria, prosedur, dan
pemberian bimbingan teknis, serta
evaluasi pembuatan perjanjian
internasional
49 49 49 49 49 49
Peningkatan
Koordiniasi
Bidang Politik,
Hukum dan
Keamanan
Kemenko
Polhukam
Kemenlu/Dirjen
Hukum dan
Perjanjian
Internasional/Direkt
orat Perjanjian
Politik, Keamanan
dan Kewilayahan
Peningkatan
Koordiniasi
Bidang Politik,
Hukum dan
Keamanan
Program
Optimalisasi
Diplomasi Terkait
dengan
Pengelolaan
Hukum dan
Perjanjian
Internasional
2 Kegiatan Koordinasi Strategi Politik
Luar Negeri
3 Kegiatan Koordinasi Hubungan
Multilateral
Kemenko
Polhukam
II.6.M.A-21
BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI
TAHUN
2013
TAHUN
2014
TAHUN
2015
(1) (2) (3) (6) (6) (7) (8) (9) (9) (10) (11)
PELAKSANAPROGRAM
PRAKIRAAN MAJU
NOPRIORITAS/FOKUS PRIORITAS /
KEGIATAN PRIORITASINDIKATOR
RENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
5. Jumlah pelaksanaan perundingan
yang terkait dengan pembuatan
perjanjian bilateral dan trilateral
antara RI-Malaysia, Filipina,
Singapura, Timor Leste, Vietnam,
dan Palau
12 12 12 12 12 12
6. Tersusunnya dokumen telaahan
terhadap dokumen Ocean Policy
6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen
2 Kegiatan Koordinasi Wilayah Negara
dan Tata Ruang Pertahanan
1. Jumlah Rapat Koordinasi
Wilayah Negara dan Tata Ruang
Pertahanan
12 12 12 12 12 12 Peningkatan
Koordinasi
Bidang Politik,
Hukum dan
Keamanan
Kemenko
Polhukam
2. Jumlah koordinasi pemetaan
batas wilayah RI dengan
Malaysia, PNG, Timor Leste,
Singapura dan Palau
12 12 12 12 12 12
3. Jumlah pemantauan dan
evaluasi
8 8 8 8 8 8
4. Jumlah rapat koordinasi Desk
Wiltas dan PPKT
12 12 12 12 12 12
5. Jumlah pemantauan
perkembangan sosial politik di
Wiltas dan PPKT
4 4 4 4 4 4
D Peningkatan Pelayanan dan
Perlindungan WNI/BHI di Luar
Negeri
Tingkat pelayanan perlindungan
WNI/BHI yang memadai dan
tepat waktu
100% 100% 100% 100% 100% 100%
II.6.M.A-22
BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI
TAHUN
2013
TAHUN
2014
TAHUN
2015
(1) (2) (3) (6) (6) (7) (8) (9) (9) (10) (11)
PELAKSANAPROGRAM
PRAKIRAAN MAJU
NOPRIORITAS/FOKUS PRIORITAS /
KEGIATAN PRIORITASINDIKATOR
RENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
1 Peningkatan Perlindungan dan
Pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri
1. Jumlah pertemuan dengan
negara sahabat terkait perlindungan
WNI/BHI dengan negara lain
5 5 6 7 8 8
2. Jumlah Citizen Services yang
diperkuat
26 26 26 26 26 26
3. Jumlah WNI/TKI yang
memperoleh fasilitas di
penampungan
14.998 14.998 8498 4998 1998 1998
4. Jumlah WNI/TKI yang
direpatriasi
6500 6500 3500 3000 1998 1998
5. Jumlah WNI/TKI yang
dideportasi
9608 9608 4804 4804 4804 4804
6. % pemberian bantuan hukum
(advokasi dan lawyer) bagi WNI
terutama tenaga kerja wanita
29,17% 29,17% 41,20% 60,10% 100% 100%
7. Jumlah laporan monitoring dan
evaluasi pelayanan dan
perlindungan WNI/TKI
26 26 26 26 26 26
8. Jumlah sosialisasi untuk PJTKI
tentang pelayanan dan perlindungan
WNI di luar negeri
3 3 3 3 3 3
Program
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Keprotokolan dan
Kekonsuleran
Kemenlu/Dirjen
Protokol dan
Komsuler/Direktora
t Perlindungan WNI
dan BHI
II.6.M.A-23
BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI
TAHUN
2013
TAHUN
2014
TAHUN
2015
(1) (2) (3) (6) (6) (7) (8) (9) (9) (10) (11)
PELAKSANAPROGRAM
PRAKIRAAN MAJU
NOPRIORITAS/FOKUS PRIORITAS /
KEGIATAN PRIORITASINDIKATOR
RENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
9. Jumlah koordinasi dengan
instansi terkait baik di dalam
maupun di luar negeri
65 65 70 80 85 85
10. Tersedianya database
mengenai penyebaran WNI terdaftar
di seluruh perwakilan di luar negeri
26 26 26 26 26 26
11. Jumlah buku saku/leaflet
tentang informasi pelayanan dan
perlindungan WNI di luar negeri
2 2 2 2 2 2
12. Jumlah kota yang menjadi
program diseminasi perlindungan
WNI melalui media elektronik
20 20 25 30 35 35
13. Jumlah tayangan iklan tentang
pelayanan dan perlindungan
WNI/BHI di luar negeri
10 10 15 20 25 25
1. Tingkat persepsi positif
masyarakat internasional
terhadap Indonesia
Baik Baik Baik Baik Baik Baik
2. Tingkat keberhasilan
rekomendasi/ gagasan Pemri yang
diterima dalam sidang terkait
penanganan isu-isu HAM,
lingkungan hidup, dan perlindungan
budaya
70% 70% 70% 70% 70% 70%
E Peningkatan Peran Indonesia Dalam
Pemajuan Demokrasi, HAM,
Lingkungan Hidup, dan
Perlindungan Budaya (**)
II.6.M.A-24
BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI
TAHUN
2013
TAHUN
2014
TAHUN
2015
(1) (2) (3) (6) (6) (7) (8) (9) (9) (10) (11)
PELAKSANAPROGRAM
PRAKIRAAN MAJU
NOPRIORITAS/FOKUS PRIORITAS /
KEGIATAN PRIORITASINDIKATOR
RENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
1 1. Jumlah koordinasi dalam
rangka meningkatkan kualitas
diplomasi publik
3 kali 3 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali
2. Tingkat penyelesaian legal
matters Museum KAA
75 % Penyelesaian
Legal Matters
MKAA Bandung
75 % Penyelesaian
Legal Matters
MKAA Bandung
100 %
Penyelesaian
Legal Matters
MKAA Bandung
- - -
3. Jumlah pelaksanaan kegiatan
dalam rangka diplomasi publik, baik
di dalam negeri maupun di luar
negeri khususnya terkait isu
demokrasi, interfaith dialogue,
global media dialogue, dan cultural
exchange
18 kali 18 kali 18 kali 19 kali 20 kali 20 kali
4. Jumlah penyelenggaraan
pertemuan internasional di bidang
diplomasi publik
1 kali
penyelenggaraan
BDF (6 kali
rangkaian BDF)
1 kali
penyelenggaraan
BDF (6 kali rangkaian
BDF)
1 kali
penyelenggaraan
BDF (6 kali
rangkaian BDF)
1 kali
penyelenggaraan
BDF (6 kali
rangkaian BDF)
1 kali
penyelenggaraa
n BDF (6 kali
rangkaian BDF)
1 kali
penyelenggaraa
n BDF (6 kali
rangkaian BDF)
5. Jumlah diseminasi informasi
mengenai kebijakan luar negeri dan
pelaksanaan tugas Kemenlu dan
Perwakilan RI di luar negeri kepada
publik dalam dan luar negeri.
17 kali dan 6
rangkaian
17 kali dan 6
rangkaian
17 kali dan 6
rangkaian
17 kali dan 6
rangkaian
17 kali dan 6
rangkaian
17 kali dan 6
rangkaian
6. Jumlah Promosi dan Community
Outreach Museum KAA
13 kali 13 kali 14 kali 15 kali 16 kali 16 kali
Optimalisasi
Informasi dan
Diplomasi Publik
Penguatan Citra Indonesia Melalui
Diplomasi Publik
Kemenlu/Dirjen
Informasi dan
Diplomasi
Publik/Direktorat
Diplomasi Publik
II.6.M.A-25
BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI
TAHUN
2013
TAHUN
2014
TAHUN
2015
(1) (2) (3) (6) (6) (7) (8) (9) (9) (10) (11)
PELAKSANAPROGRAM
PRAKIRAAN MAJU
NOPRIORITAS/FOKUS PRIORITAS /
KEGIATAN PRIORITASINDIKATOR
RENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
7. Revitalisasi Museum KAA
(tergantung dari penyelesaian legal
matters MKAA)
100 % Revitalisasi
Museum KAA
100 % Revitalisasi
Museum KAA
100 % Revitalisasi
Museum KAA
100 %
Revitalisasi
Museum KAA
100 %
Revitalisasi
Museum KAA
100 %
Revitalisasi
Museum KAA
2 1. Jumlah koordinasi teknis 42 42 42 42 42 42
2. Jumlah penyelenggaraan
pertemuan/kerjasama internasional
12 12 3 12 12 12
3. Jumlah partisipasi Indonesia pada
sidang internasional
55 55 56 55 56 56
4. Jumlah posisi Pemri yang
disampaikan dalam sidang
internasional
55 55 56 55 56 56
3 1. Jumlah Posisi pemri yang
disampaikan dalam sidang
internasional
8 8 10 8 8 8 Peningkatan
Peran dan
Diplomasi
Indonesia di
Bidang
Multilateral2. Jumlah koordinasi teknis 52 52 52 52 52 52
3. Jumlah penyelenggaraan
pertemuan/kerjasama internasional
1 1 0 0 0 0
4. Jumlah partisipasi Indonesia
dalam sidang regional dan
multilateral
27 27 21 27 27 27
Kemenlu/Dirjen
Multilateral/Direkto
rat Hak Asasi
Manusia dan
Kemanusiaan
Kemenlu/Dirjen
Multilateral/Direkto
rat Pembangunan
Ekonomi dan
Lingkungan Hidup
Kerjasama Multilateral Dalam Rangka
Pemajuan dan Perlindungan HAM serta
Penanganan Isu Kemanusiaan
Kerjasama Multilateral Terkait Isu
Pembangunan Ekonomi, Keuangan, dan
Lingkungan Hidup
Peningkatan
Peran dan
Diplomasi
Indonesia di
bidang
Multilateral
II.6.M.A-26
BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI
TAHUN
2013
TAHUN
2014
TAHUN
2015
(1) (2) (3) (6) (6) (7) (8) (9) (9) (10) (11)
PELAKSANAPROGRAM
PRAKIRAAN MAJU
NOPRIORITAS/FOKUS PRIORITAS /
KEGIATAN PRIORITASINDIKATOR
RENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
F 1. % prakarsa/rekomendasi
Indonesia yang diadopsi
70% 70% 70% 70% 70% 70%
2. Tingkat kelancaran hubungan
dan kerjasama bilateral di
berbagai bidang.
80% 80% 80% 80% 80% 80%
1 1. % fasilitasi penyelenggaraan
kerjasama
100% 100% 100% 100% 100% 100%
2. Jumlah dokumen implementasi
kesepakatan
14 14 16 17 20 20
3. Jumlah kunjungan/pernyataan
dukungan Kepala
Negara/Pemerintahan dan Pejabat
Tinggi dari/ke negara-negara di
kawasan Asia Timur dan Pasifik
9 9 14 14 10 10
4. Jumlah rekomendasi/prakarsa
Indonesia dalam mendukung upaya
perdamaian di kawasan Asia Timur
dan Pasifik
3 3 3 2 1 1
5. % fasilitasi untuk
sidang/pameran/forum bisnis
(Trade, Tourism and Investment )
100% 100% 100% 100% 100% 100%
6. Tingkat penanganan isu illegal
migrant dan human traficking serta
isu-isu lainnya
25% 25% 25% 25% 25% 25%
Pemantapan Kemitraan Strategis di
Kawasan Asia Pasifik dan Afrika,
serta Kawasan Amerika dan Eropa
Pemantapan Hubungan dan Politik Luar
Negeri di Kawasan Asia Timur dan
Pasifik
Kemenlu/Dirjen
Asia Pasifik dan
Afrika//Direktorat
Asia Timur dan
Pasifik
Pemantapan
Hubungan dan
Politik Luar
Negeri serta
Optimalisasi
Diplomasi di
Kawasan Asia
Pasifik dan Afrika
II.6.M.A-27
BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI
TAHUN
2013
TAHUN
2014
TAHUN
2015
(1) (2) (3) (6) (6) (7) (8) (9) (9) (10) (11)
PELAKSANAPROGRAM
PRAKIRAAN MAJU
NOPRIORITAS/FOKUS PRIORITAS /
KEGIATAN PRIORITASINDIKATOR
RENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
7. Jumlah pelaksanaan koordinasi
teknis
35 35 40 45 50 50
1. % fasilitasi penyelenggaraan
kerjasama
100% 100% 100% 100% 100% 100%
2. Jumlah dokumen implementasi
kesepakatan
8 8 10 12 14 14
3. Jumlah kunjungan/pernyataan
dukungan Kepala
Negara/Pemerintahan dan Pejabat
Tinggi dari/ke negara-negara di
kawasan Asia Selatan dan Tengah
8 8 10 10 10 10
4. Jumlah rekomendasi/prakarsa
Indonesia dalam mendukung upaya
perdamaian di kawasan Asia Selatan
dan Tengah
2 2 3 4 5 5
5. % fasilitasi untuk
sidang/pameran/forum bisnis
(Trade, Tourism and Investment )
100% 100% 100% 100% 100% 100%
6. Tingkat penanganan isu illegal
migrant dan human traficking serta
isu-isu lainnya
25% 25% 25% 25% 25% 25%
7. Jumlah koordinasi teknis 35 35 40 45 50 50
Pemantapan
Hubungan dan
Politik Luar
Negeri serta
Optimalisasi
Diplomasi di
Kawasan Asia
Pasifik dan Afrika
Kemenlu/Direktorat
Asia Selatan dan
Tengah
2 Pemantapan Hubungan dan Politik Luar
Negeri di Kawasan Asia Selatan dan
Tengah
II.6.M.A-28
BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI
TAHUN
2013
TAHUN
2014
TAHUN
2015
(1) (2) (3) (6) (6) (7) (8) (9) (9) (10) (11)
PELAKSANAPROGRAM
PRAKIRAAN MAJU
NOPRIORITAS/FOKUS PRIORITAS /
KEGIATAN PRIORITASINDIKATOR
RENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
1. % fasilitasi penyelenggaraan
kerjasama
100% 100% 100% 100% 100% 100%
2. Jumlah dokumen implementasi
kesepakatan
3 3 4 6 8 8
3. Jumlah kunjungan/pernyataan
dukungan Kepala
Negara/Pemerintahan dan Pejabat
Tinggi dari negara-negara di
kawasan Sub Sahara Afrika dan
pernyataan dukungan resmi dari
negara-negara kawasan Sub Sahara
Afrika terhadap NKRI
17 17 18 20 20 20
4. Jumlah rekomendasi/prakarsa
Indonesia dalam mendukung upaya
perdamaian di kawasan Sub Sahara
Afrika
4 4 4 6 6 6
5. % fasilitasi untuk
sidang/pameran/forum bisnis
(Trade, Tourism and Investment )
100% 100% 100% 100% 100% 100%
6. Jumlah koordinasi teknis 35 35 40 45 50 50
3 Pemantapan
Hubungan dan
Politik Luar
Negeri serta
Optimalisasi
Diplomasi di
Kawasan Asia
Pasifik dan Afrika
Pemantapan Hubungan dan Politik Luar
Negeri di Kawasan Sub Sahara Afrika
Kemenlu/Dirjen
Asia Pasifik dan
Afrika/Direktorat
Afrika
II.6.M.A-29
BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI
TAHUN
2013
TAHUN
2014
TAHUN
2015
(1) (2) (3) (6) (6) (7) (8) (9) (9) (10) (11)
PELAKSANAPROGRAM
PRAKIRAAN MAJU
NOPRIORITAS/FOKUS PRIORITAS /
KEGIATAN PRIORITASINDIKATOR
RENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
4 1. % fasilitasi penyelenggaraan
kerjasama
100% 100% 100% 100% 100% 100%
2. Jumlah dokumen implementasi
kesepakatan
8 8 10 12 14 14
3. Jumlah kunjungan/pernyataan
dukungan Kepala
Negara/Pemerintahan dan Pejabat
Tinggi dari negara-negara di
kawasan Timur Tengah dan
pernyataan dukungan resmi dari
negara-negara kawasan Timur
Tengah terhadap NKRI
12 12 13 14 12 12
4. Jumlah rekomendasi/prakarsa
Indonesia dalam mendukung upaya
perdamaian di kawasan Timur
Tengah (Palestina, Irak, Lebanon
dan Sudan)
6 6 8 8 10 10
5. % fasilitasi untuk
sidang/pameran/forum bisnis
(Trade, Tourism and Investment )
100% 100% 100% 100% 100% 100%
6. Jumlah koordinasi teknis 35 35 40 45 50 50
Pemantapan
Hubungan dan
Politik Luar
Negeri serta
Optimalisasi
Diplomasi di
Kawasan Asia
Pasifik dan Afrika
Kemenlu/Dirjen
Asia Pasifik dan
Afrika/Direktorat
Timur Tengah
Pemantapan Hubungan dan Politik Luar
Negeri di Kawasan Timur Tengah
II.6.M.A-30
BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI
TAHUN
2013
TAHUN
2014
TAHUN
2015
(1) (2) (3) (6) (6) (7) (8) (9) (9) (10) (11)
PELAKSANAPROGRAM
PRAKIRAAN MAJU
NOPRIORITAS/FOKUS PRIORITAS /
KEGIATAN PRIORITASINDIKATOR
RENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
1. Jumlah partisipasi Indonesia
pada sidang/pertemuan
70 70 76 81 79 79
2. Tingkat penyampaian posisi
Delri dalam mencegah
pencantuman isu separatisme di
Indonesia dalam dokumen akhir
sidang
100% 100% 100% 100% 100% 100%
3. Jumlah dokumen implementasi
kesepakatan
20 20 22 26 24 24
4. Jumlah penyelenggaraan
sidang/sosialisasi/seminar mengenai
kebijakan luar negeri RI
18 18 25 30 28 28
5. Jumlah
prakarsa/inisiatif/rekomendasi
Indonesia yang diterima
15 15 18 24 20 20
6. Jumlah koordinasi teknis 50 50 60 70 50 50
Pemantapan
Hubungan dan
Politik Luar
Negeri serta
Optimalisasi
Diplomasi di
Kawasan Asia
Pasifik dan Afrika
Kemenlu/Dirjen
Asia Pasifik dan
Afrika/Direktorat
Kerja Sama
Intrakawasan Asia
Pasifik dan Afrika
Pemantapan Hubungan dan Politik Luar
Negeri Melalui Kerjasama Intra
Kawasan Asia Pasifik dan Afrika
5
II.6.M.A-31
BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI
TAHUN
2013
TAHUN
2014
TAHUN
2015
(1) (2) (3) (6) (6) (7) (8) (9) (9) (10) (11)
PELAKSANAPROGRAM
PRAKIRAAN MAJU
NOPRIORITAS/FOKUS PRIORITAS /
KEGIATAN PRIORITASINDIKATOR
RENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
6 1. Jumlah penyelenggaraan
pertemuan di Indonesia
10 10 4 16 16 16
2. Jumlah penyelenggaraan
pertemuan di negara-negara
kawasan Amerika Utara dan Tengah
16 16 4 20 20 20
3. Jumlah kunjungan pejabat tinggi
dan senior dari/ke negara-negara di
kawasan Amerika Utara dan Tengah
6 6 5 9 10 10
4. Jumlah dokumen implementasi
kesepakatan
17 17 11 19 20 20
5. % fasilitasi untuk pameran/forum
bisnis di bidang ekonomi,
perdagangan, investasi dan
pariwisata
100% 100% 100% (10 kali) 100% 100% 100%
6. Jumlah koordinasi teknis
(interdep)
90 90 100 100 100 100
7. Jumlah keikut sertaan dalam
pameran dan kegiatan kebudayaan
di negara-negara Amerika Utara dan
Tengah
7 7 0 4 4 4
Kemenlu/Dirjen
Amerika dan
Eropa/Direktorat
Amerika Utara dan
Tengah
Pemantapan Hubungan dan Politik Luar
Negeri di Kawasan Amerika Utara dan
Tengah
Pemantapan
Hubungan dan
Politik Luar
Negeri serta
Optimalisasi
Diplomasi di
Kawasan
Amerika dan
Eropa
II.6.M.A-32
BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI
TAHUN
2013
TAHUN
2014
TAHUN
2015
(1) (2) (3) (6) (6) (7) (8) (9) (9) (10) (11)
PELAKSANAPROGRAM
PRAKIRAAN MAJU
NOPRIORITAS/FOKUS PRIORITAS /
KEGIATAN PRIORITASINDIKATOR
RENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
7 1. Jumlah penyelenggaraan
pertemuan di Indonesia
6 6 3 5 5 5
2. Jumlah penyelenggaraan
pertemuan di negara-negara
kawasan Amerika Selatan dan
Karibia
1 1 3 2 4 4
3. Jumlah kunjungan pejabat tinggi
dari/ke negara-negara di kawasan
Amerika Selatan dan Karibia
6 6 0 7 7 7
4. Jumlah dokumen implementasi
kesepakatan
11 11 0 12 13 13
5. % fasilitasi untuk pameran/forum
bisnis di bidang ekonomi,
perdagangan, investasi dan
pariwisata
100% 100% 100% (8 kali) 100% 100% 100%
6. Jumlah koordinasi teknis
(interdep)
27 27 30 27 30 30
7. Jumlah keikutsertaan dalam
pameran dan kegiatan kebudayaan
di negara-negara Amerika Selatan
dan Karibia
4 4 1 4 4 4
8 Pemantapan Hubungan dan Politik Luar
Negeri di Kawasan Eropa Barat
1. Jumlah penyelenggaraan
pertemuan di Indonesia
8 8 12 9 9 9
2. Jumlah penyelenggaraan
pertemuan di negara-negara
kawasan Eropa Barat
9 9 4 9 9 9
Pemantapan
Hubungan dan
Politik Luar
Negeri serta
Optimalisasi
Diplomasi di
Kawasan
Amerika dan
Eropa
Kemenlu/Dirjen
Amerika dan
Eropa/Direktorat
Amerika Selatan
dan Karibia
Pemantapan Hubungan dan Politik Luar
Negeri di Kawasan Amerika Selatan dan
Karibia
Pemantapan
Hubungan dan
Politik Luar
Negeri serta
Optimalisasi
Diplomasi di
Kawasan
Amerika dan
Eropa
Kemenlu/Dirjen
Amerika dan
Eropa/Direktorat
Eropa Barat
II.6.M.A-33
BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI
TAHUN
2013
TAHUN
2014
TAHUN
2015
(1) (2) (3) (6) (6) (7) (8) (9) (9) (10) (11)
PELAKSANAPROGRAM
PRAKIRAAN MAJU
NOPRIORITAS/FOKUS PRIORITAS /
KEGIATAN PRIORITASINDIKATOR
RENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
3. Jumlah kunjungan tingkat pejabat
tinggi dari/ke negara-negara di
kawasan Eropa Barat
2 2 2 12 11 11
4. Jumlah dokumen implementasi
kesepakatan
9 9 7 10 10 10
5. % fasilitasi untuk pameran/forum
bisnis di bidang ekonomi,
perdagangan, investasi dan
pariwisata
100% 100% 100% (6 kali) 100% 100% 100%
6. Jumlah koordinasi teknis
(interdep)
36 36 38 40 38 38
7. Jumlah keikutsertaan dalam
pameran dan kegiatan kebudayaan
di negara-negara Eropa Barat
6 6 0 6 6 6
9 1. Jumlah penyelenggaraan
pertemuan di Indonesia
6 6 3 6 6 6
2. Jumlah penyelenggaraan
pertemuan di negara-negara
kawasan Eropa Tengah dan Timur
5 5 4 7 7 7
3. Jumlah kunjungan tingkat pejabat
tinggi dari/ke negara-negara di
kawasan Eropa Tengah dan Timur
7 7 4 7 8 8
4. Jumlah dokumen implementasi
kesepakatan
12 12 3 13 15 15
Pemantapan Hubungan dan Politik Luar
Negeri di Kawasan Eropa Tengah dan
Timur
Pemantapan
Hubungan dan
Politik Luar
Negeri serta
Optimalisasi
Diplomasi di
Kawasan
Amerika dan
Eropa
Kemenlu/Dirjen
Amerika dan
Eropa/Direktorat
Eropa Tengah dan
Timur
II.6.M.A-34
BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI
TAHUN
2013
TAHUN
2014
TAHUN
2015
(1) (2) (3) (6) (6) (7) (8) (9) (9) (10) (11)
PELAKSANAPROGRAM
PRAKIRAAN MAJU
NOPRIORITAS/FOKUS PRIORITAS /
KEGIATAN PRIORITASINDIKATOR
RENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
5. % fasilitasi dalam
pameran/forum bisnis di bidang
ekonomi, perdagangan, investasi,
dan pariwisata
100% 100% 100% (9 kali) 100% 100% 100%
6. Jumlah koordinasi teknis
(interdep)
19 19 0 2 2 2
10 1. Jumlah kerjasama yang disepakati
antara RI melalui kerjasama
intrakawasan Amerika dan Eropa
12 12 2 14 14 14
2. Jumlah prakarsa/rekomendasi
Indonesia dalam kerjasama
FEALAC
6 6 4 7 8 8
3. Jumlah prakarsa/rekomendasi
Indonesia dalam kerjasama ASEM
4 4 6 4 4 4
4. Jumlah penyelenggaraan
sidang/pertemuan dalam rangka
optimalisasi diplomasi intrakawasan
Amerika dan Eropa
12 12 7 14 14 14
5. Jumlah sidang/pertemuan yang
dihadiri dalam rangka optimalisasi
diplomasi intrakawasan Amerika
dan Eropa
38 38 17 40 41 41
Kemenlu/Dirjen
Amerika dan
Eropa/Direktorat
Kerja Sama
Intrakawasan
Amerika dan Eropa
Pemantapan Hubungan dan Politik Luar
Negeri Melalui Kerjasama Intrakawasan
Amerika dan Eropa
Pemantapan
Hubungan dan
Politik Luar
Negeri serta
Optimalisasi
Diplomasi di
Kawasan Amerop
II.6.M.A-35
BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI
TAHUN
2013
TAHUN
2014
TAHUN
2015
(1) (2) (3) (6) (6) (7) (8) (9) (9) (10) (11)
PELAKSANAPROGRAM
PRAKIRAAN MAJU
NOPRIORITAS/FOKUS PRIORITAS /
KEGIATAN PRIORITASINDIKATOR
RENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
6. % fasilitasi untuk pameran/forum
bisnis di bidang ekonomi,
perdagangan, investasi dan
pariwisata dalam kerjasama intra
kawasan
100% 100% 100% (1 kali) 100% 100% 100%
7. Jumlah koordinasi teknis
(interdep)
33 33 2 35 35 35
8. Jumlah keikutsertaan dalam
pameran dan kegiatan kebudayaan
di kawasan Amerika dan Eropa
2 2 2 3 3 3
1. Jumlah Rapat Koordinasi
peningkatan kualitas kerjasama
Asia, Pasifik dan Afrika
12 12 12 12 12 12
2. Jumlah pemantauan dan evaluasi 4 4 4 4 4 4
1. Jumlah Rapat Koordinasi
peningkatan kualitas kerjasama
Amerika dan Eropa
12 12 12 12 12 12
2. Jumlah pemantauan dan evaluasi 4 4 4 4 4 4
Peningkatan
Koordinasi
Bidang Politik,
Hukum, dan
Keamanan
12
Kemenko
Polhukam
Kegiatan Koordinasi Kerjasama
Amerika dan Eropa
Kemenko
Polhukam
11 Kegiatan Koordinasi Kerjasama Asia,
Pasifik dan Afrika
Peningkatan
Koordinasi
Bidang Politik,
Hukum, dan
Keamanan
II.6.M.A-36
BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI
TAHUN
2013
TAHUN
2014
TAHUN
2015
(1) (2) (3) (6) (6) (7) (8) (9) (9) (10) (11)
PELAKSANAPROGRAM
PRAKIRAAN MAJU
NOPRIORITAS/FOKUS PRIORITAS /
KEGIATAN PRIORITASINDIKATOR
RENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
G Peningkatan Pelaksanaan Diplomasi
Ekonomi (***)
Tingkat keberhasilan
rekomendasi/ gagasan Pemri
yang diterima dalam sidang
terkait isu ekonomi,
perdagangan, investasi, budaya
dan pariwisata, serta
pembangunan
70% 70% 70% 70% 70% 70%
1. Jumlah posisi Pemri yang
disampaikan dalam sidang
internasional
19 19 24 23 25 25
2. Jumlah koordinasi teknis 22 22 23 22 22 22
3. Jumlah penyelenggaraan
pertemuan/kerjasama internasional
2 2 2 2 2 2
4. Jumlah partisipasi Indonesia
dalam sidang internasional
11 11 13 13 14 14
H Peningkatan Peran Serta Indonesia
Dalam Kerjasama Selatan-Selatan
Tingkat persepsi positif Negara-
negara di kawasan Selatan
terhadap Indonesia
Baik Baik Baik Baik Baik Baik
1 Penguatan Citra Indonesia Melalui
Kerjasama Teknik
1. Jumlah koordinasi dalam
rangka meningkatkan kualitas
penyelenggaraan kerjasama teknik
1 1 2 kali 1 1 1 Optimalisasi
Informasi dan
Diplomasi Publik
Kemenlu/Dirjen
Informasi dan
Diplomasi
Publik/Direktorat
Kerjasama Teknik
2. Jumlah pelaksanaan kegiatan
kerjasama teknis di berbagai bidang
dengan negara-negara sahabat.
2 kali 2 kali 1 kali 2 kali 2 kali 2 kali
Peningkatan
Peran dan
Diplomasi
Indonesia di
Bidang
Multilateral
Kemenlu/Dirjen
Multilateral/Direkto
rat Perdagangan,
Perindustrian,
Investasi, dan Hak
Kekayaan
Intelektual
1 Kerjasama Multilateral Terkait Isu
Perdagangan, Perindustrian, Investasi,
dan HAKI
II.6.M.A-37
BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI
TAHUN
2013
TAHUN
2014
TAHUN
2015
(1) (2) (3) (6) (6) (7) (8) (9) (9) (10) (11)
PELAKSANAPROGRAM
PRAKIRAAN MAJU
NOPRIORITAS/FOKUS PRIORITAS /
KEGIATAN PRIORITASINDIKATOR
RENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
3. Jumlah pelaksanaan kegiatan
kerjasama teknik yang diberikan
Indonesia dalam rangka kerjasama
Selatan-Selatan
8 kali 8 kali 6 kali 8 kali 8 kali 8 kali
4. % Penguatan entitas untuk
melakukan koordinasi dan sinergi
antar lembaga dalam melaksanakan
kerjasama Selatan-Selatan
100% 100% 100% (9 kali) 100% 100% 100%
2 1. Jumlah posisi Pemri yang
disampaikan dalam sidang
internasional
18 18 21 21 25 25
2. Jumlah koordinasi teknis 16 16 15 16 16 16
3. Jumlah penyelenggaraan
pertemuan/kerjasama
internasional
1 1 1 - 1 1
4. Jumlah partisipasi Indonesia
dalam sidang internasional
24 24 24 28 34 34
5. Jumlah pertemuan tentang
LSM Asing
17 17 23 23 25 25
Kemenlu/Dirjen
Multilateral/Direkto
rat Sosial Budaya
dan Organisasi
Internasional
Negara
Berkembang
Kerjasama Multilateral Terkait Isu Sosial
Budaya dan Organisasi Internasional
Negara Berkembang
Peningkatan
Peran dan
Diplomasi
Indonesia di
Bidang
Multilateral
II.6.M.A-38
BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI
TAHUN
2013
TAHUN
2014
TAHUN
2015
(1) (2) (3) (6) (6) (7) (8) (9) (9) (10) (11)
PELAKSANAPROGRAM
PRAKIRAAN MAJU
NOPRIORITAS/FOKUS PRIORITAS /
KEGIATAN PRIORITASINDIKATOR
RENCANA
TAHUN 2011
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA
TAHUN 2012
6. Tersusunnya grand design
kerjasama Selatan-Selatan
Tersusunnya grand
design kerjasama
Selatan-Selatan
Tersusunnya grand
design kerjasama
Selatan-Selatan
Keterangan :
2. Kegiatan Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrikayang juga
terdapat pada fokus Pemantapan Kemitraan Strategis di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, serta Kawasan Amerika dan Eropa
1. Kegiatan Kerjasama Multilateral Terkait Isu Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan HAKI program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral yang juga terdapat pada fokus Peningkatan Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi
(***) Di dalam fokus Pelaksanaan Peningkatan Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi juga terdapat :
1. Kegiatan Kerjasama Multilateral Terkait Isu Pembangunan Ekonomi, Keuangan, dan Lingkungan Hidup program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral pada fokus Peningkatan Peran Indonesia Dalam Pemajuan
Demokrasi, HAM, Lingkungan Hidup, dan Perlindungan Budaya
6. Kegiatan Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Selatan dan Tengah program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang juga terdapat pada fokus
Pemantapan Kemitraan Strategis di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, serta Kawasan Amerika dan Eropa
3. Kegiatan Kerjasama Multilateral Terkait Isu Pembangunan Ekonomi, Keuangan, dan Lingkungan Hidup program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral pada fokus Peningkatan Peran Indonesia Dalam Pemajuan
Demokrasi, HAM, Lingkungan Hidup, dan Perlindungan Budaya
4. Kegiatan Kerjasama Multilateral Terkait Isu Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan HAKI program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral yang juga terdapat pada fokus Peningkatan Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi
1. Kegiatan Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Timur Tengah program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang juga terdapat pada fokus
Pemantapan Kemitraan Strategis di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, serta Kawasan Amerika dan Eropa
2. Kegiatan Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Perjanjian Politik, Keamanan Kewilayahan dan Kelautan program Optimalisasi Diplomasi Terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional yang juga terdapat pada fokus Pelaksanaan
Diplomasi Perbatasan yang Terkoordinasi untuk Menjaga Keutuhan Wilayah Darat, Laut, dan Udara Indonesia serta Menjaga Kekayaan Sumber Daya Alam Nasional
(**) Di dalam fokus Peningkatan Peran Indonesia Dalam Pemajuan Demokrasi, HAM, Lingkungan Hidup, dan Perlindungan Budaya juga terdapat :
7. Kegiatan Penguatan Citra Indonesia Melalui Diplomasi Publik program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik yang juga terdapat pada fokus Peningkatan Peran Indonesia dalam Pemajuan Demokrasi, HAM, Lingkungan Hidup, dan
Perlindungan Budaya
(* ) Di dalam fokus Peningkatan Peran Indonesia Dalam Menjaga Keamanan Nasional dan Menciptakan Perdamaian Dunia juga terdapat :
5. Kegiatan Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Timur dan Pasifik program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang juga terdapat pada fokus
Pemantapan Kemitraan Strategis di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, serta Kawasan Amerika dan Eropa
II.6.M.A-39
BIDANG : POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
FOKUS PRIORITAS
I PENINGKATAN AKUNTABILITAS LEMBAGA DEMOKRASI 119,84 119,84 309,90 160,00 199,10 199,10
KEGIATAN PRIORITAS
1.1 Fasilitasi ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan 50,40 50,40 41,9 55,0 54,1 54,1
1.2 Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi,
penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu
15,00 15,00 213,00 25,00 26,00 26,00
1.3 Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan
inventarisasi sarana dan pra sarana pemilu
8,30 8,30 10,00 40,00 80,00 80,00
1.4 Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data 46,13 46,13 45,00 40,00 39,00 39,00
II PENINGKATAN IKLIM KONDUSIF BAGI BERKEMBANGNYA
KEBEBASAN SIPIL DAN HAK-HAK POLITIK RAKYAT
115,34 115,34 333,50 331,82 385,29 385,29
KEGIATAN PRIORITAS
2.1 Koordinasi pemantapan demokratisasi dan kelembagaan 10,37 10,37 11,93 0,73 16,18 16,18
2.2 Koordinasi pengelolaan pemantapan otonomi khusus 6,33 6,33 6,94 8,09 8,65 8,65
2.3 Koordinasi penanganan rawan konflik dan kontijensi 6,36 6,36 6,94 8,15 8,78 8,78
2.4 Koordinasi wawasan kebangsaaan 0,57 0,57 0,63 0,73 0,78 0,78
No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan PrioritasRencana Tahun
2011
MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012
Prakiraan Maju Prakiraan Pencapaian
Tahun 2011
Rencana
Tahun 2012
II.6.M.B-1
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan PrioritasRencana Tahun
2011
Prakiraan Maju Prakiraan Pencapaian
Tahun 2011
Rencana
Tahun 2012
2.5 Fasilitasi kewaspadaan nasional 18,30 18,30 22,9 18,7 19,0 19,0
2.6 Bina ideologi dan wawasan kebangsaan 8,90 8,90 31,0 11,7 11,7 11,7
2.7 Fasilitasi politik dalam negeri 16,10 16,10 44,3 14,1 13,1 13,1
2.8 Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi - - 16,9 21,2 21,79 21,79
2.9 Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan
teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan
pendidikan pemilih
48,40 48,40 90,00 50,00 80,00 80,00
2.10 Penanggulangan terorisme di bidang pencegahan, perlindungan
dan deradikalisasi
- - 34,15 41,89 44,83 44,83
2.11 Penanggulangan terorisme di bidang penindakan dan pembinaan
kemampuan
- - 62,00 150,19 153,70 153,70
2.12 Peningkatan kerjasama internasional penanggulangan terorisme - - 5,92 6,33 6,78 6,78
III PENINGKATAN PERAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI 158,44 158,44 180,81 300,56 346,44 346,44
KEGIATAN PRIORITAS
3.1 Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Nasional 10,95 10,95 18,36 19,80 21,78 21,78
3.2 Pengelolaan dan Penyediaan Informasi 33,19 33,19 19,63 23,95 26,34 26,34
3.3 Pelayanan Informasi Kenegaraan Melalui Media Publik 9,15 9,15 26,93 30,16 33,18 33,18
3.4 Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi 14,17 14,17 26,59 81,98 103,88 103,88
II.6.M.B-2
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
No Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan PrioritasRencana Tahun
2011
Prakiraan Maju Prakiraan Pencapaian
Tahun 2011
Rencana
Tahun 2012
3.5 Pengembangan Kemitraan Pelayanan Informasi Internasional 15,92 15,92 21,84 24,01 26,41 26,41
3.6 Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Komisi
Informasi (KI) Pusat
10,42 10,42 13,42 26,15 32,24 32,24
3.7 Penelitian dan pengembangan aplikasi informatika, informasi dan
Komunikasi publik
4,58 4,58 4,54 9,83 17,88 17,88
3.8 Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi, serta
Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika
59,49 59,49 48,87 84,00 84,00 84,00
3.9 Koordinasi informasi publik dan kehumasan 0,57 0,57 0,63 0,68 0,73 0,73
393,61 393,61 824,21 792,39 930,83 930,83
Keterangan:
*) Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2007K) Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)
T O T A L
II.6.M.B-3
BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI
TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
PRIORITAS SUB BIDANG: PEMANTAPAN DIPLOMASI
DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL
A Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia Dalam
ASEAN Khususnya Dalam Implementasi Piagam ASEAN dan
Pembentukan Komunitas ASEAN 2015
Rp35,81 Rp35,81 Rp31,62 Rp20,60 Rp20,76 Rp20,76
1 Kerjasama ASEAN bidang Politik dan Keamanan Rp16,57 Rp16,57 Rp15,32 Rp8,44 Rp8,78 Rp8,78
Rp8,32 Rp8,32 Rp7,32 Rp4,20 Rp4,37 Rp4,37
Rp5,32 Rp5,32 Rp4,82 Rp4,29 Rp4,46 Rp4,46
Rp5,03 Rp5,03 Rp3,53 Rp2,94 Rp2,37 Rp2,37
5 Kegiatan Koordinasi Kerjasama ASEAN Rp0,57 Rp0,57 Rp0,63 Rp0,73 Rp0,78 Rp0,78
B Peningkatan Peran Indonesia Dalam Menjaga Keamanan
Nasional dan Menciptakan Perdamaian Dunia (*)
Rp5,87 Rp5,87 Rp10,68 Rp5,97 Rp6,52 Rp6,52
4 Kerjasama ASEAN dengan Mitra Wicara dan Antar Kawasan
2 Kerjasama ASEAN bidang Ekonomi
3 Kerjasama ASEAN bidang Fungsional
RENCANA TAHUN
2011
MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012
NOPRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN
PRIORITAS
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA TAHUN
2012
PRAKIRAAN MAJU
II.6.M.B-4
BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI
TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
RENCANA TAHUN
2011NO
PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN
PRIORITAS
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA TAHUN
2012
PRAKIRAAN MAJU
1 Kerjasama Multilateral terkait Isu Keamanan Internasional,
Senjata Pemusnah Massal dan Senjata Konvensional,
Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara dan Terorisme
Rp4,72 Rp4,72 Rp9,42 Rp4,50 Rp4,95 Rp4,95
2 Kegiatan Koordinasi Strategi Politik Luar Negeri Rp0,57 Rp0,57 Rp0,63 Rp0,73 Rp0,78 Rp0,78
3 Kegiatan Koordinasi Hubungan Multilateral Rp0,57 Rp0,57 Rp0,63 Rp0,73 Rp0,78 Rp0,78
C Pelaksanaan Diplomasi Perbatasan yang Terkoordinasi
untuk Menjaga Keutuhan Wilayah Darat, Laut, dan Udara
Indonesia serta Menjaga Kekayaan Sumber Daya Alam
Nasional
Rp16,52 Rp16,52 Rp16,44 Rp16,80 Rp17,74 Rp17,74
1 Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Perjanjian Politik,
Keamanan Kewilayahan dan Kelautan
Rp12,82 Rp12,82 Rp12,59 Rp12,70 Rp13,44 Rp13,44
2 Kegiatan Koordinasi Wilayah Negara dan Tata Ruang Pertahanan Rp3,70 Rp3,70 Rp3,85 Rp4,10 Rp4,30 Rp4,30
D Peningkatan Pelayanan dan Perlindungan WNI/BHI di Luar
Negeri
Rp17,05 Rp17,05 Rp221,85 Rp336,09 Rp450,29 Rp450,29
1 Peningkatan perlindungan dan pelayanan WNI/BHI di Luar
Negeri
Rp17,05 Rp17,05 Rp221,85 Rp336,09 Rp450,29 Rp450,29
E Peningkatan Peran Indonesia Dalam Pemajuan Demokrasi,
HAM, Lingkungan Hidup, dan Perlindungan Budaya (**)
Rp42,22 Rp42,22 Rp39,85 Rp37,62 Rp40,36 Rp40,36
1 Penguatan Citra Indonesia Melalui Diplomasi Publik Rp29,07 Rp29,07 Rp27,29 Rp24,02 Rp25,42 Rp25,42
II.6.M.B-5
BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI
TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
RENCANA TAHUN
2011NO
PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN
PRIORITAS
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA TAHUN
2012
PRAKIRAAN MAJU
2 Kerjasama Multilateral Dalam Rangka Pemajuan dan
Perlindungan HAM serta Penanganan Isu Kemanusiaan
Rp7,06 Rp7,06 Rp8,09 Rp8,46 Rp9,03 Rp9,03
3 Kerjasama Multilateral Terkait Isu Pembangunan Ekonomi,
Keuangan, dan Lingkungan Hidup
Rp6,09 Rp6,09 Rp4,47 Rp5,14 Rp5,91 Rp5,91
F Pemantapan Kemitraan Strategis di Kawasan Asia Pasifik
dan Afrika, serta Kawasan Amerika dan Eropa
Rp44,21 Rp44,21 Rp42,11 Rp42,84 Rp48,04 Rp48,04
1 Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia
Timur dan Pasifik
Rp5,59 Rp5,59 Rp6,03 Rp5,93 Rp6,68 Rp6,68
2 Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia
Selatan dan Tengah
Rp3,65 Rp3,65 Rp3,69 Rp3,95 Rp4,85 Rp4,85
3 Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Sub
Sahara Afrika
Rp6,36 Rp6,36 Rp4,46 Rp4,78 Rp5,38 Rp5,38
4 Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan
Timur Tengah
Rp4,41 Rp4,41 Rp3,95 Rp3,96 Rp4,86 Rp4,86
II.6.M.B-6
BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI
TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
RENCANA TAHUN
2011NO
PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN
PRIORITAS
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA TAHUN
2012
PRAKIRAAN MAJU
5 Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui
Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika
Rp6,42 Rp6,42 Rp7,52 Rp9,22 Rp10,38 Rp10,38
6 Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan
Amerika Utara dan Tengah
Rp2,92 Rp2,92 Rp3,05 Rp2,30 Rp2,44 Rp2,44
7 Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan
Amerika Selatan dan Karibia
Rp2,38 Rp2,38 Rp2,14 Rp2,16 Rp2,29 Rp2,29
8 Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan
Eropa Barat
Rp3,38 Rp3,38 Rp3,05 Rp2,15 Rp2,27 Rp2,27
9 Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan
Eropa Tengah dan Timur
Rp3,45 Rp3,45 Rp2,19 Rp2,11 Rp2,23 Rp2,23
10 Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui
Kerjasama Intrakawasan Amerika dan Eropa
Rp4,51 Rp4,51 Rp4,78 Rp4,82 Rp5,10 Rp5,10
11 Kegiatan Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika Rp0,57 Rp0,57 Rp0,63 Rp0,73 Rp0,78 Rp0,78
II.6.M.B-7
BIDANG : POLITIK LUAR NEGERI
TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
RENCANA TAHUN
2011NO
PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS / KEGIATAN
PRIORITAS
PRAKIRAAN
PENCAPAIAN
TAHUN 2011
RENCANA TAHUN
2012
PRAKIRAAN MAJU
12 Kegiatan Koordinasi Kerjasama Amerika dan Eropa Rp0,57 Rp0,57 Rp0,63 Rp0,73 Rp0,78 Rp0,78
G Peningkatan Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi (***) Rp4,46 Rp4,46 Rp4,72 Rp5,14 Rp5,91 Rp5,91
1 Kerjasama Multilateral Terkait Isu Perdagangan, Perindustrian,
Investasi, dan HAKI
Rp4,46 Rp4,46 Rp4,72 Rp5,14 Rp5,91 Rp5,91
H Peningkatan Peran Serta Indonesia Dalam Kerjasama
Selatan-Selatan
Rp40,18 Rp40,18 Rp15,84 Rp11,48 Rp22,51 Rp22,51
1 Rp6,94 Rp6,94 Rp9,28 Rp6,34 Rp6,70 Rp6,70
2 Kerjasama Multilateral Terkait Isu Sosial Budaya dan Organisasi
Internasional Negara Berkembang
Rp33,24 Rp33,24 Rp6,56 Rp5,14 Rp15,81 Rp15,81
Rp206,32 Rp206,32 Rp383,10 Rp476,54 Rp612,13 Rp612,13TOTAL
Penguatan Citra Indonesia Melalui Kerjasama Teknik
II.6.M.B-8