1

AMDALUKL-UPL &SPPL

ISI PRESENTASI

2. MENGENAL AMDAL

3. ATURAN

PELAKSANAAN AMDAL

1. PENDAHULUAN

INVENTARISASI LH

INVENTARISASI WILAYAH

EKOREGIONRPPLH

KLHS [daya dukungKLHS

Baku Mutu Lingkungan

FungsiLingkungan

AMDAL /UKL-UPL

Analisis Risiko Lingkungan

KONSERVASI /PENCADANGAN

PEMANFAATAN

PENGAWASAN

izin usaha

PETA PERANGKAT PERLINDUNGAN & PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

SANKSI PIDANA

SANKSI PERDATA

SANKSI ADMINISTRASI

PEMBINAAN

Dana Penjaminan

Audit LingkunganPPLH /PPNS

Sumber: Reliantoro, S & Roosita, H., 2010

daya tampung]

3

AMDAL

Audit

ISO

14000

Eko

label

Cleaner

Prod

Peraturan

Perundang-

an

Kebijakan

Lingkungan

Good Enviromental Governance

Market based Instrument

Kepedulian

Konsumen

Teknologi

Perangkat Manajemen Lingkungan

Prokasih Langit

Biru

Program DAS Kritis

Pantai &

Laut

Lestari

Keanekaragaman

Hayati

Adipura

PROTOKOL

CARTAGENA

PROTOKOL

KYOTO

KONVENSI

BAZEL

PROTOKOL

MONTREAL

Project

level

Ecosystem

Level

National/

Kabupaten

level

UKL &

UPL

Global

level

ISI PRESENTASI

2. MENGENAL AMDAL

3. ATURAN

PELAKSANAAN AMDAL

1. PENDAHULUAN

SISTEM MANAJEMEN

LINGKUNGAN

WAJIB SUKARELA

AMDAL

UKL-UPL

SPPL

AUDIT WAJIB

ISO 14001

POLLUTION PREVENTION

LIFE CYCLE ANALYSIS

Sistem Manajemen Lingkungan di Indonesia

kajian mengenai dampak besardan penting suatu usaha

dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup

yang diperlukan bagi prosespengambilan keputusan.

Sumber: Pasal 1 ayat 1 PP 27 Tahun 1999

untuk apa??

ASPEK TEKNIS:

– Untuk menghindari & meminimalisasi dampak lingkungan sehinggaterwujud pembangunan yang berkelanjutan

– Survei, prakiraan, dan evaluasi dampak berupa polusi, gangguankeanekaragaman ekosistem, hubungan manusia-alam dan lingkunganglobal (nir emisi, efek rumah kaca dll).

ALAT KOMUNIKASI:

– Untuk mendapatkan konsensus dengan masyarakat (terkena dampak), akuntabilitas pemrakarsa dan pemerintah, dan keterlibatanmasyarakat dalam pembangunan

Bagaimana pengelolaan dampak melalui

AMDAL?

3 Prinsip PENGELOLAAN DAMPAK LINGKUNGAN

Hindari (avoidance)

Minimisasi (minimisation)

Penanganan (mitigation)

• Apakah proyek dibutuhkan?

• Apakah proyek harus dilaksanakan saat ini?

• Apakah ada alternatif lokasi?

• Mengurangi skala, besaran, ukuran• Apakah ada alternatif untuk proses, desain, bahan

baku, bahan bantu?

Tinggi

Prioritas

Rendah

Memberikan kompensasi atau ganti rugi terhadap lingkungan yang rusak

Sumber: UNEP, 2002

KEGIATAN WAJIB AMDAL

KEGIATAN WAJIB AMDAL

KEGIATAN WAJIB AMDAL

Lampiran II PERMEN LH 11/2006[Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan AMDAL]

Lampiran II. Daftar Kawasan Lindung

Catatan: Kawasan lindung nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 10 wajib ditetapkan dalam

PERDA Provinsi atau PERDA Kabupaten/Kota [Pasal 34, KEPPRES 32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung]

Sebagai “environmental safe guard” Pengembangan wilayah

Sebagai pedoman pengelolaan lingkungan Pemenuhan prasyarat utang (loan) Rekomendasi dalam proses perijinan

MANFAAT AMDAL

Sumber: World Bank (2001), Environment and Natural Resources Management in a Time of Transition

Sumber

Daya

Alam

waktu

Tidak ada Environmental Safeguard yg memadai

Ada Environmental Safeguard

PAD Eksploitasi SDA eksteksif

SDA menurun secara drastis

Kerusakan lingkungan yang tidak dapat balik

Output SDALebih efisien; pengunaan SDA berkelanjutan, konservasi kawasan lindung

Kepemerintahaan

Partisipasi masyarakat lokal lebih besar; akuntabilitas pemda, pusat lebih berkonsentrasi pada kebijakan dan pengawasan

AMDAL sebagai

Env. Safeguard

ENVIRONMENTAL

SAFEGUARDS(Upaya Perlindungan

Lingkungan)

PERENCANAAN TATA RUANG

PENGAWASAN & PENEGAKAN HUKUM

AMDAL

Sumber: World Bank (2001), Environment and Natural Resources Management in a Time of Transition

PERIZINAN DALAM PEMANFAATAN

SUMBER DAYA ALAM

PELAPORAN THD PENAATAN STANDAR NATIONAL MINIMUM

Digunakan sebagai bahan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelengaraan usaha dan/atau kegiatan - PP 27 Tahun 1999 Pasal 1

Rekomendasi Izin

AMDAL harus :

Sumber : PP 27 Tahun 1999

Tertuang dalam izin dengan mencantumkan syarat dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam RKL RPL sebagai ketentuan dalam izin - PP 27 Tahun 1999 Pasal 7 ayat (2)

Digunakan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan – PP 27 Tahun 1999 Pasal 7 ayat (1)

AMDAL & PERIZINAN

PRA DESENTRALISASI

Izin Lokasi AMDAL Izin Melakukan Usaha

DESENTRALISASI

AMDAL Izin Lokasi & Izin melakukan Usaha

PASCA UU 32/2009

AMDAL Izin Lingkungan Izin melakukan Usaha

Izin pembuangan air limbahIzin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah [land application]Izin penyimpanan sementara LB3

Izin pengumpulan LB3Izin pengangkutan LB3Izin pemanfaatan LB3Izin pengolahan LB3Izin penimbunan LB3

Izin pembuangan air limbah ke lautIzin dumping ke laut

Izin reinjeksi ke dalam formasiIzin venting ke udara

Proposal Kegiatan

Wajib AMDAL Wajib UKL/UPL

Pengumuman &

konsultasi masyarakat

Penilaian KA-ANDAL

Penyusunan KA-ANDAL

Penyusunan ANDAL, RKL, RPL, RE

Tidak

Layak

Pemeriksaan Administrasi

mari KITA lihat

Pemeriksaan Administrasi

Pemeriksaan Administrasi

Permohonan Penilaian

ANDAL, RKL, RPL, RE

Penilaian ANDAL,

RKL, RPL, RE

SKKLH

Permohonan

Pemeriksaan UKL/UPL

19

Pemeriksaan UKL/UPL

Rekomendasi UKL-UPL

Pemeriksaan Administrasi

Pengumuman

Permohonan Izin Lingkungan

[KA, ANDAL, RKL, RPL, RE]

BEBERAPA HAL YANG PERLU DISINKRONISASIKAN

Perbedaan peta RTRW dan titik koordinat lokasi dalam pelaksanaan AMDAL (misal: titik koordinat ada di Malaysia)

Ketidaktepatan pengaturan waktu untuk penyusunan AMDAL dalam mekanisme izin IUPHHK atau IUPHHK-HT (misal: penyusunan AMDAL 150 hari)

Ketidaktepatan pengaturan bahwa kegiatan pariwisata dalam hutan lindung cukup UKL-UPL, seharusnya AMDAL

Kejelasan urutan antara proses AMDAL dengan izin pinjam pakai perlu ditegaskan

ISI PRESENTASI

2. MENGENAL AMDAL

3. ATURAN

PELAKSANAAN AMDAL

1. PENDAHULUAN

Kompetensi &

Integritas

Penilai/Komisi

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang TATA CARA LISENSI

KOMISI PENILAI AMDAL

BERLAKU EFEKTIF 7 MEI 2011BAGI PROVINSI & PUSAT

LISENSI

22

PERSYARATAN LISENSI

a. ketua komisi penilai (min. eselon II);

b. memiliki sekretariat komisi penilai;

c. memiliki tim teknis (min. 2 (dua) orang bersertifikat amdal penyusun dan min. 3 (tiga) orang bersertifikat amdal penilai);

d. keanggotaan komisi penilai min. mencakup tenaga ahli di bidang biogeofisik-kimia, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, perencanaan pembangunan wilayah, dan LH;

e. adanya organisasi lingkungan hidup atau LSM sebagai anggota komisi penilai; dan

f. adanya kerjasama dengan laboratorium terakreditasi atau memiliki kemampuan menguji contoh uji kualitas LH, minimal parameter air dan udara.

Pasal 2 ayat (5)

23

Catatan PENTING!

Mulai tanggal 3 Oktober 2010, penyusunan dokumen AMDAL wajib dilakukan oleh Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan Dokumen AMDAL (konsultan AMDAL) yang teregistrasi di KLH

Komisi penilai AMDAL (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) WAJIB MENOLAK dokumen AMDAL yang tidak disusun oleh konsultan teregistrasi

Lembaga Penyelenggara Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen AMDAL (Diklat Penyusun AMDAL) wajib melakukan registrasi ke KLH paling lambat 3 Oktober 2010

Kompetensi &

Integritas

Penyusun

Saat ini berlaku Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2010 tentang SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYUSUN DOKUMEN

ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN PERSYARATAN LEMBAGA PELATIHAN

KOMPETENSI PENYUSUN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

BERLAKU EFEKTIF 3 OKTOBER 2010

25

26

Ini alamat website Lembaga Sertifikasi Kompetensi AMDAL (INTAKINDO)

http://lsk.intakindo.org

27

Peserta yang lulus uji kompetensi

28

Ini alamat website LRK (Lembaga Registrasi Kompetensi) di KLH:

http://kompetensilingkungan.menlh.go.id

29

Terima kasih30

created by @skary 2010