Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang

  • Published on
    01-Jan-2017

  • View
    215

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

  • KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

    PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

    NOMOR : KP. 002 TAHUN 2012

    TENTANG

    PETUNJUK DAN TATA CARAPERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-12

    (ADVISORY CIRCULAR CASR PART 139-12),LISENSI DAN STANDAR KOMPETENSI PERSONEL PERTOLONGAN

    KECELAKAAN PENERBANGAN DAN PEMADAM KEBAKARAN

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

    Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri PerhubunganNomor KM 24 tahun 2009 tentang PeraturanKeselamatan Penerbangan Sipil bagian 139 (CivilAviation Safety Regulations Part 139) tentang BandarUdara {Aerodrome) telah mengatur ketentuantentang kewajiban personel pertolongan kecelakaanpenerbangan dan pemadam kebakaran memilikilisensi;

    b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, perlu menetapkanPeraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udaratentang Petunjuk dan Tata Cara PeraturanKeselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-12(Advisory Circular CASR Part 139-12), Lisensi danStandar Kompetensi Personel PertolonganKecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran(PKP-PK);

    Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentangPenerbangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4956);

    2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentangKeamanan dan Keselamatan Penerbangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4075);

    3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001tentang Kebandarudaraan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4146);

  • 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan Organisasi Kementerian Negarasebagaimana telah diubah dengan PeraturanPresiden Nomor 76 Tahun 2011;

    5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negaraserta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi EselonI Kementerian Negara sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;

    6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24Tahun 2009, tentang Peraturan KeselamatanPenerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation SafetyRegulations Part 139) tentang Bandar Udara(Aerodrome);

    7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25Tahun 2009 tentang Pendelegasian KewenanganMenteri Perhubungan kepada Direktur JenderalPerhubungan Udara di Bidang Penerbangan;

    8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Perhubungan;

    9. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor : SKEP/280/V/2011 tentang Petunjuk danTata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan SipilBagian 139-07 (Advisory Circular CASR Part 139 -07), Pemberian Akreditasi Lembaga Pendidikandan/atau Pelatihan Personel Bandar Udara;

    10. Peraturan Direktur Jenderal Nomor KP. 420 Tahun

    2011 tentang Persyaratan Standar Teknis danOperasional Peraturan Keselamatan PenerbanganSipil Bagian 139 (Manual of Standard CASR Part 139)Volume IV Pelayanan Pertolongan KecelakaanPenerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK);

    MEMUTUSKAN:

    Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGANUDARA TENTANG PETUNJUK DAN TATA CARA

    PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL

    BAGIAN 139 - 12 (ADVISORY CIRCULAR CASR PART139 - 12), LISENSI DAN STANDAR KOMPETENSIPERSONEL PERTOLONGAN KECELAKAAN

    PENERBANGAN DAN PEMADAM KEBAKARAN.

  • BAB I

    KETENTUAN UMUM

    Pasal 1

    Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

    1. Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan PemadamKebakaran yang selanjutnya disebut PKP-PK adalahunit bagian dari penanggulangan keadaan darurat dibandar udara.

    2. Penanggulangan Keadaan Darurat adalah pelayananuntuk menyelamatkan jiwa dan harta dari kejadiandan/atau kecelakaan pesawat udara di bandarudara dan sekitarnya sampai radius 5 miles ( 8Km) dari titik referensi bandar udara, sertamenyelamatkan jiwa dan harta dari kejadian,kecelakaan dan/atau kebakaran fasilitas bandarudara.

    3. Personel Pertolongan Kecelakaan Penerbangan danPemadam Kebakaran selanjutnya disebut PersonelPKP-PK adalah personel yang bertanggung jawabmengoperasikan dan melakukan pemeliharaan/perawatan kendaraan PKP-PK serta melakukanpenanggulangan keadaan darurat di bandar udaradan sekitarnya.

    4. Sertifikat kompetensi adalah tanda bukti seseorangtelah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian,dan kualifikasi di bidangnya.

    5. Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepadaseseorang yang telah memenuhi persyaratantertentu untuk melakukan pekerjaan di bidangnyadalam jangka waktu tertentu.

    6. Kartu Lisensi adalah tanda pengenal personel PKP-PK yang mencantumkan lisensi dan/atau ratingyang dimiliki.

    7. Rating adalah batasan kewenangan seseorangpemegang lisensi pada suatu bidang pekerjaansesuai dengan lisensi yang dimilikinya.

    8. Fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan danPemadam Kebakaran (PKP-PK) adalah semuakendaraan PKP-PK, peralatan operasional PKP-PKdan bahan pendukungnya serta personel yangdisediakan di setiap bandar udara untukmemberikan pertolongan kecelakaan penerbangandan pemadam kebakaran.

  • 9. Kendaraan PKP-PK adalah kendaraan utama yangdilengkapi dengan peralatan pendukung operasionalPKP-PK dan kendaraan pendukung yang digunakanunit PKP-PK untuk melakukan tugas-tugasoperasional.

    10. Tindakan Pencegahan (preventive) adalah tindakanperawatan yang dilakukan oleh personel PKP-PKyang memiliki rating teknik pemeliharaan berupapemeliharaan harian, mingguan, bulanan, triwulan,semesteran dan tahunan kendaraan PKP-PK dengantujuan untuk mempertahankan kinerja kendaraanPKP-PK.

    11. Tindakan perbaikan (corrective) adalah tindakanperawatan yang dilakukan oleh personel PKP-PKyang memiliki rating teknik pemeliharaan dengankegiatan analisis kerusakan, penyetelan, pergantianatau perbaikan komponen/ modulbagian (tidaktermasuk rekondisi/overhaul) dengan tujuanmengembalikan kendaraan PKP-PK yang mengalamigangguan/kerusakan ke kondisi normal.

    12. Penyelenggara Bandar Udara adalah UnitPenyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha BandarUdara, dan/atau Badan Hukum Indonesia yangmengoperasikan bandar udara khusus.

    13. Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan adalahlembaga yang menyelenggarakan pendidikan danpelatihan bagi personel bandar udara diantaranyalembaga dari unsur pemerintahan atau badan usahayang berbadan hukum Indonesia yang telahmendapat ijin dari Direktur Jenderal PerhubunganUdara.

    14. Tim Penguji adalah tim yang ditetapkan dandiberikan kewenangan oleh Direktur Jenderal untukmelaksanakan ujian teori dan praktek bagi pemohonlisensi dan rating.

    15. Direktur Jenderal adalah Direktur JenderalPerhubungan Udara.

    16. Direktorat Jenderal adalah Direktorat JenderalPerhubungan Udara.

    17. Direktur adalah Direktur yang membidangi urusanpelayanan darurat.

  • BAB II

    LISENSI, RATING, DAN KOMPETENSIPERSONEL PKP-PK

    Bagian PertamaLisensi Personel PKP-PK

    Pasal 2

    (1) Setiap penyelenggara bandar udara wajibmemperkerjakan personel PKP-PK yang memilikiLisensi yang sah dan masih berlaku.

    (2) Lisensi Personel PKP-PK sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur atas namaDirektur Jenderal setelah dinyatakan lulus ujiantertulis (teori).

    Pasal 3

    (1) Lisensi Personel PKP-PK sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (2), terdiri dari :

    a. Lisensi Pelayanan PKP-PK; danb. Lisensi Teknik Pemeliharaan Kendaraan PKP-PK.

    (2) Lisensi Pelayanan PKP-PK sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a, diberikan kepada personelyang melakukan tugas mengoperasikan kendaraanPKP-PK di bandar udara.

    (3) Lisensi Teknik Pemeliharaan Kendaraan PKP-PKsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bdiberikan kepada personel yang melakukanpemeliharaan kendaraan PKP-PK agar tetap laikoperasi melalui tindakan pencegahan (preventive)dan perbaikan (corrective).

    Pasal 4

    Lisensi Personel PKP-PK sebagaimana dimaksud dalamPasal 3, berlaku selama personel PKP-PK masihmelaksanakan tugas pelayanan atau teknikpemeliharaan kendaraan PKP-PK.

    Bagian KeduaRating Personel PKP-PK

    Pasal 5

    (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4, personel pemegang Lisensi PelayananPKP-PK dan Lisensi Teknik Pemeliharaan KendaraanPKP-PK harus memiliki rating.

  • (2) Rating sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan kepada personel yang telah dinyatakanlulus ujian tertulis (teori) dan praktek.

    (3) Rating sebagaimana dimaksud pada avat (2)diberikan oleh Direktur atas nama Direktur Jenderaldan berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapatdiperpanjang. *

    (1)

    Pasal 6

    Lisensi Pelayanan PKP-PK harus memiliki ratingdengan tingkatan :

    a. rating pelayanan tingkat basic;b. rating pelayanan tingkat junior; danc. rating pelayanan tingkat senior.

    (2) Radng pelayanan tingkat basic, selanjutnya disebutrating basic, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, memiliki kewenangan mengoperasikan danmengfungsikan :

    a. rapid intervention vehicle (RIV)b. mobil komando (commando car);c. mobil ambulance.

    d. mobil pemasok air (nurse tender).e. kendaraan serba guna (multipurpose)

    (3) Rating pelayanan tingkat junior, selanjutnya disebutrating junior, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b, memiliki kewenangan pada rating basicsebagaimana dimaksud pada ayat (2) sertamengoperasikan dan mengfungsikan:

    a. foam tender tipe IV;b. foam tender tipe V ; danc. foam tender tipe VI.

    (4) Rating pelayanan tingkat senior, selanjutnyadisebut rating senior, sebagaimana dimaksud pad;ayat (1) huruf c, memiliki kewenangan pada ratinjunior sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sertamengoperasikan dan mengfungsikan:

    a. foam tender tipe I;b. foam tender tipe II;c. foam tender tipe III;d. peralatan watchroom; dane. rescue boat.

    a

  • (5) Lisensi Teknisi Pemeliharaan Kendaraan PKP-PKharus memiliki rating, terdiri dari:

    a. Commando Car

    b. Rapid Intervention Vehicle;c. Ambulance;d. Nurse Tender;e. Kendaraan Serba Guna;f. Foam Tender I;g. Foam Tender II;h. Foam Tender III;i. Foam Tender IV;j. Foam Tender V;k. Foam Tender VI;1. Rescue Boat.

    Bagian KetigaKompetensi Personel PKP-PK

    Pasal 7

    Personel PKP-PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,harus memiliki kompetensi untuk memberikanpelayanan PKP-PK dan memelihara kendaraan PKP-PK.

    Pasal 8

    Standar kompetensi personel PKP-PK tercantum dalamLampiran I Peraturan ini.

    BAB III

    PERSYARATAN DAN PROSEDURPENERBITAN LISENSI DAN RATING

    PERSONEL PKP-PK

    Bagian PertamaPersyaratan Penerbitan Lisensi dan Rating

    Pasal 9

    Persyaratan untuk mendapat Lisensi dan Rating PersonelPKP-PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5dan Pasal 6 meliputi :

    a. jenis kelamin laki-laki;b. sehat jasmani dan tidak buta warna;c. batasan usia bagi pemohon lisensi PKP-PK antara

    18 (delapan belas) tahun sampai dengan 56 (limapuluh enam) tahun;

    d. tinggi badan sekurang-kurangnya 165 (seratus enampuluh lima) cm dengan berat badan proposional;

    e. lulus dari pendidikan formal bagi pemohon lisensipelayanan PKP-PK sekurang-kurangnya SekolahMenengah Umum/sederajat jurusan IPA (eksakta)

  • f.

    g.

    (1)

    atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jurusanelektro, mesin, otomotif, atau listrik- Julus dari pendidikan formal bagi'pemohon lisensiteknik pemeliharaan kendaraan PKP-PK sekurang-kurangnya D-II PKP atau D-II jurusan teknik elektromesin, otomotif, atau listrik- cieKiro,memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan lisensiyang dimohonkan atau Diploma PKP untuk Rating

    Bagian KeduaProsedur Penerbitan Lisensi dan Rating

    Pasal 10

    Permohonan untuk penerbitan Lisensi dan RatingPersonel PKP-PK diajukan secara tertulis olehunit/instansi penyelengara bandar udara tempatpemohon bekerja atau Lembaga Pendidikandan/atau Pelatihan, sesuai dengan contoh suratpermohonan perpanjangan rating yang tercantumdalam Lampiran II.A Peraturan ini.

    (2) Permohonan penerbitan Lisensi dan Rating PersonelPKP-PK sebagamana dimaksud pada ayat (1)diajukan kepada Direktur Jenderal denganmelampirkan :

    a. Surat keterangan sehat jasmani dan tidak butawarna dari dokter pemerintah;

    b. salinan (copy) Surat Tanda Tamat Belajar(STTB)/Ijazah pendidikan formal terakhir dantelah dilegalisir berjumlah 1 (satu) lembar;

    c salinan (copy) Kartu Tanda Penduduk (KTP)yang masih berlaku berjumlah 1 (satu) lembar-

    d. pas foto terbaru dan berwarna, dengan latarbelakang merah serta berukuran 2 cm x 3 cmsebanyak 2 (dua) lembar; dan

    e. salinan (copy) Sertifikat Kompetensi, sesuaidengan lisensi dan rating yang dimohonkan.

    Pasal 11

    (1) Setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalamPasal 10 ditenma secara lengkap dan dinyatakanmemenuhi persyaratan, Tim Penguji melaksanakanujian tertulis (teori) dan praktek paling lama 14(empat belas) hari kerja.

    (2) Hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diumumkan paling lama 14 (empat belas) hari kerjasetelah ujian dilaksanakan.

    (3) Peserta ujian dengan hasil nilai ujian lebih besarsama dengan 70 (tujuh puluh) dinyatakan lulus.

  • (4) Peserta yang dinyatakan tidak lulus harus mengikutiujian ulang (re-chek) paling banyak 1 (satu) kali.

    (5) Apabila setelah dilakukan ujian ulang (re-chek)peserta tetap tidak dapat memperoleh nilai minimalkelulusan, maka peserta yang bersangkutan harusmengajukan permohonan baru.

    Pasal 12

    (1) Lisensi dan Rating Personel PKP-PK diberikankepada peserta yang dinyatakan lulus ujian tertulis(teori) dan praktek paling lama 14 (empat belas) harikerja.

    (2) Peserta yang dinyatakan lulus ujian sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajib membayar PNBPsesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Pasal 13

    Penolakan permohonan penerbitan lisensi dan ratingdisampaikan kepada pemohon paling lama 14 (empatbelas) hari kerja setelah permohonan dinyatakan tidakmemenuhi persyaratan administrasi atau pemohondinyatakan tidak lulus ujian tertulis (teori) dan praktek,dengan disertai alasan penolakan.

    BAB IV

    PERSYARATAN DAN PROSEDURPERPANJANGAN DAN PENINGKATAN

    RATING PERSONEL PKP-PK

    Bagian PertamaPersyaratan Dan Prosedur Perpanjangan Rating

    Pasal 14

    (1) Permohonan perpanjangan rating personel PKP-PKdiajukan secara tertulis oleh unit/instansipenyelengara bandar udara tempat pemohon bekerjaatau Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan palinglama 60 (enam puluh) hari kalender sebelum habismasa berlaku rating, sesuai dengan contoh suratpermohonan perpanjangan rating yang tercantumdalam Lampiran II.B Peraturan ini.

    (2) Apabila permohonan perpanjangan rating personelPKP-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diajukan kurang dari 60 (enam puluh) hari kalendersebelum habis masa berlaku rating maka pemohonwajib mengikuti prosedur penerbitan lisensi danrating baru.

  • (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus dilengkapi dengan melampirkan .

    b.

    Surat keterangan sehat jasmani dan tidak butawarna dan dokter pemerintah;salinan (copy) Kartu Tanda' Penduduk (KTP)yang masih berlaku berjumlah 1 (satu) lembar

    c. pas foto terbaru dan berwarna, dengan laterbelakang merah serta berukuran 2 cm x 3 cmsebanyak 2 (dua) lembar;

    d. buku lisensi (asli) yang dimiliki;e. salinan (copy) kartu lisensi yang dimiliki;f. surat pernyataan dari pimpinan unit'PKP-PK

    yang menyatakan :

    1) bahwa pemohon rating basic, junior dansenior telah melaksanakan tugassebagaimana tercantum dalam kewenanganratingnya yaitu mengoperasikan kendaraanPKP-PK sekurang-kurangnya 60 (enampu...

Recommended

View more >