menkes.docx

7/22/2019 menkes.docx

1/11

1

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dalam bidang kesehatan sejatinya masih terus berjalan di

Indonesia, namun dengan kondisi serta pengorganisasian yang ada saat ini bisa

dikatakan Indonesia belum sama sekali berkembang khususnya pada bidang

kesehatan. Padahal pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari

pembangunan nasional. Dalam konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia tahun 1948

disepakati antara lain bahwa diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-

tingginya adalah hak yang fundamental bagi setiap orang tanpa membedakan ras,

agama, politik yang dianut dan tingkat sosial ekonominya.

Masalah dan hambatan selalu mempengaruhi pelaksanaan pembangunan

kesehatan, oleh karena itu diperlukan adanya reformasi di bidang kesehatan untuk

mengatasi ketimpangan hasil pembangunan kesehatan antar daerah dan antar

golongan. Derajat kesehatan yang masih tertinggal dibandingkan dengan negara-

negara tetangga dan kurangnya kemandirian dalam pembangunan kesehatan harus

bisa diubah menjadi sebaliknya.

Pengorganisasian dalam pembangunan kesehatan merupakan jalan terbaik

agar tujuan utama dari pembangunan kesehatan dapat tercapai dengan efisien dan

efektif. Selain dari pada itu dapat membuat kesehatan negara kita maju ke depan

melebihi negara tetangga dan mandiri dalam pelaksanaannya

1.2 Tujuan

1. Mengetahui mengenai pembangunan dalam bidang kesehatan di Indonesia2. Mengidentifikasi pengorganisasian yang tepat dalam pembangunan

kesehatan


2/11

2

1.3 Manfaat

1. Untuk mengetahui gambaran pembangunan dalam bidang kesehatan di

Indonesia

2. Untuk memperjelas poin-poin manajemen dalam pembangunan didang

kesehatan di Indonesia


3/11

3

BAB II. PEMBAHASAN

Pengertian

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan

nasional. Dalam konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia tahun 1948 disepakati

antara lain bahwa diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah

hak yang fundamental bagi setiap orang tanpa membedakan ras, agama, politik

yang dianut dan tingkat sosial ekonominya.

Program pembangunan kesehatan yang dilaksanakan telah berhasil

meningkatkan derajat kesehatan masayarakat secara cukup bermakna, walaupun

masih dijumpai berbagai masalah san hambatan yang akan mempengaruhi

pelaksanaan pembangunan kesehatan. Oleh karena itu diperlukan adanya

reformasi di bidang kesehatan untuk mengatasi ketimpangan hasil pembangunan

kesehatan antar daerah dan antar golongan, derajat kesehatan yang masih

tertinggal dibandingkan dengan engara-negara tetangga dan kurangnya

kemandirian dalam pembangunan kesehatan.

Dalam konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia tahun 1948 disepakati antara

lain bahwa diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah hak

yang fundamental bagi setiap orang tanpa membedakan ras, agama, politik yang

dianut dan tingkat sosial ekonominya.

Program pembangunan kesehatan yang dilaksanakan telah berhasil

meningkatkan derajat kesehatan masayarakat secara cukup bermakna, walaupun

masih dijumpai berbagai masalah san hambatan yang akan mempengaruhi

pelaksanaan pembangunan kesehatan. Oleh karena itu diperlukan adanya

reformasi di bidang kesehatan untuk mengatasi ketimpangan hasil pembangunan

kesehatan antar daerah dan antar golongan, derajat kesehatan yang masih

tertinggal dibandingkan dengan engara-negara tetangga dan kurangnya

kemandirian dalam pembangunan kesehatan.


4/11

4

Reformasi dibidang kesehatan perlu dilakukan mengingat lima fenomena

yang berpengauh terhadapa pembangunan kesehatan. Yaitu :

1. Perubahan pada dinamika kependudukan.2. Temuan-temuan ilmu dan teknologi kedokteran.3. Tantangan global sebagai akibatdari kebijakan perdagangan bebas,

revolusi informasi, telekomunikasi dan transportasi.

4. Perubahan lingkungan.5. Demokratisasi.

Perubahan pemahaman konsep akan sehat dan sakit serta semakin maju

IPTEK dengan informasi tentang determinan penyebab penyakit telah

menggugurkan paradigma pembangunan kesehatan yang lama yang

mengutamakan pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif.

Paradigma pembangunan kesehatan yang baru yaitu Paradigma Sehat

merupakan upaya untuk lebih meningkatkan kesehatan masyarakat yang bersifat

proaktif. Paradigma sehat sebagai model pembangunan kesehatan yang dalam

jangka panjang diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk mandiri dalam

menjaga kesehatan melalui kesadaran yang lebih tinggi pada pentingnya

pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif.

Dalam Indonesia Sehat 2010, lingkungan yang diharapkan adalah yang

kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat yaitu

1. lingkungan yang bebas dari polusi2. tersedianya air bersih3. sanitasi lingkungan yang memadai4. pemukiman yang sea5. perencanaan kawasan yang berwawasan kesehatan serta terwujudnya

kehidupan masyarakat yang saling tolong menolong

Perilaku masyarakat Indonesia Sehat 2010 yang diharapkan adalah yang

bersifat proaktif untuk memlihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah resiko

terjadinya penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit serta berpartisipasi

aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat.


5/11

5

Untuk mencapai taraf kesehatan bagi semua, maka paling sedikit yang harus

tercakup dalam pelayanan kesehatan dasar adalah :

1. Pendidikan tentang masalah kesehatan umum, cara pencegahan danpemberantasannya

2. Peningkatan persediaan pangan dan kecukupan gizi3. Penyediaan air minum dan sanitasi dasar4. Pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk keluarga berencana5. Imunisasi6. Pengobatan dan pengadaan obat

Oleh karena pelayanan kesehatan dasar merupakan kunci untuk mencapai

derajat kesehtaan yang layak bagi semua, maka perencanaan, pengorganisasian

dan penyelenggaraan yang efisien mutlak diperukan disamping harus berdasarkan:

1. Perikemanusiaan2. Kesehatan sebagai hak asasi3. Pemberdayaan dan kemandirian masyarakat4. Pengutamaan upaya kesehatan promotif dan upaya kesehatan

preventif

5. Pelayanan kesehatan perorangan yang sesuai kebutuhan6. Dukungan sumber daya kesehatan

Dalam mewujudkan Visi Indonesia Sehat 2010, telah ditetapkan misi

pembangunan kesehatan (DepKes RI, 1999)

1. Menggerakkan pembangunan nasional berwawasan kesehatanUntuk dapat terwujudnya Indonesia Sehat 2010, para penanggung

jawab program pembangunan harus memasukkan pertimbangan-

pertimbangan kesehatan dalam semua kebijakan pembangunannya.

Oleh karena itu seluruh elemen dari Sistem Kesehatan Nasional

harus berperan sebagai penggerak utama pembangunan nasional

berwawasan kesehatan.


6/11

6

2. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehatPerilaku sehat dan kemampuan masyarakat untuk memilih dan

mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu sangat menentukan

keberhasilan pembangunan kesehatan

3. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu,merata dan terjangkau

Salah satu tanggung jawab sektor kesehatan adalah menjamin

tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan

terjangkau oleh masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan

tidak hanya berada ditangan pemerintah, melainkan

mengikutsertakan masyarakat dan potensi swasta

4. Memlihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga danmasyarakat beserta lingkungannya

Untuk terselenggaranya tugas penyelenggaraan upaya kesehatan

yang harus diutamakan adalah bersifat promotif dan preventif yang

didukung oleh upaya kuratif dan rehabilitatif.

Strategi pembangunan nasional harus berdasarkan pada kebijakan nasional,

mencakup garis besar kegiatan dimana semua sektor yang terlibat untuk

mewujudkan kebijaksanaan tersebut. Beberapa hal penting yang harus diterapkan

adalah (DepKes RS, 1999)

1. Pembangunan kesehatan berwawasan kesehatanSetiap program pembangunan nasional yang diselenggarakan di

Indonesia harus memberikan konstribusi positif terhadap kesehatan,

yaitu terbentuknya lingkungan sehat dan pembentukan perilaku

sehat.

2. ProfesionalismeUntuk terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu

dilaksanakan melalui penerapan kemajuan ilmu dan teknologi, serta

didukung oleh penerapan nilai-nilai moral dan etika.


7/11

7

3. DesentralisasiPenyelenggaraan pelbagai upaya kesehatan harus berangkat dari

masalah dan potensi spesifik masing-masing daerah. Disamping itu

masalah kesehatan banyak yang bersifat spesifik daerah.

Desentralisasi yang pada inti pokoknya adalah pendelegasian

wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk

mengatur sistem pemerintah dan rumah tangga sendiri dipandang

lebih sesuai untuk pengolahan pembangunan.

Berikut adalah tujuan, sasaran dan kebijakan dalam pembangunan

kesehatan, yaitu:

1. Tujuan pembangunan kesehatanMeningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat

bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat

yang optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara

Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidp dengan

perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk

menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu adil dan merata,

serta memiliki derajat kesehatan yang optimal di seluruh wilayah

Indonesia.

2. Sasaran Pembangunan Kesehatan

a. Kerja sama lintas sektorb. Kemandirian masyarakat dan kemitraanc. Perilaku hidup sehatd. Lingkungan sehate. Upaya kesehatanf. Manajemen pembangunan kesehatang. Derajat kesehatan


8/11

8

3. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, maka ditetapkan

Kebijakan umum pembangunan kesehatan (DepKes RI, 2000,

Soemantri S, 2001) :

a. Pemantapan kerja sama lintas sektorb. Peningkatan perilaku, kemandirian dan kemitraan swastac. Peningkatan kesehatan lingkungand. Peningkatan upaya kesehatane. Peningkatan sumber daya kesehatanf. Peningkatan kebijakan dan manajemen pembangunan

kesehatan

g. Peningkatan perlindungan kesehatan masyarakat terhdaappenggunaan sediaan farmasi, makanan dan alat kesehatan yang

tidak absah

h. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi

Pengorganisasian dalam pembangunan bidang kesehatan di Indonesia

Dari uraian di atas, kita dapat mengetahui bagaimana kuatnya fondasi dalam

strategi pembangunan kesehatan di Indonesia, namun dalam hal pelaksanaannya

masalah yang muncul terlalu banyak sehingga rencana ini tidak sesuai dengan apa

yang telah di plotkan. Oleh karena itu diperlukan sebuah manajemen kesehatan

untuk memastikan bahwa tujuan dari pembangunan kesehatan dapat tercapai

secara efektif dan efisien.

Pengorganisasian ini cenderung berpusat pada pemerintah, namun akhirnya

akan kembali sesuai dengan kebijakan di daerah masing-masing. Kenapa begitu,

meskipun tujuan utama ditetapkan oleh pemerintah, namun kebutuhan dan

tuntutan di masing-masing daerah di Indonesia sangat berbeda, hal ini diakibatkan

karena tingginya kesenjangan yang ada di daerah-daerah Indonesia.


9/11

9

Organisasi daerah akan berupaya menuangkan semua intisari kebijakan

pembangunan dalam bidang kesehatan di Indonesia yang berlaku secara nasional

menjadi kebijakan daerah yang sesuai untuk membantu mewujudkan tujuan utama

dari Pemabangunan dalam Bidang kesehatan di Indonesia dengan dikontrol

langsung oleh pusat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengontrolan, dan evaluasi.


10/11

10

BAB III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pengorganisasian pembangunan dalam bidang kesehatan di Indonesia bersifat

desentralisasi dengan mengutamakan kesesuaian dengan kondisi yang ada di daerah, oleh

karena itu pemerintah sepenuhnya menyerahkan pengorganisasian kepada daerah, namun

dengan control penuh pengawasan atas berjalannya kebijakan dalam pembangunan

kesehatan di daerah

3.2 Saran

1. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi yang pembaca, terutamamahasiswa keperawatan untuk meningkatkan pemahamannya terhadap

pengorganisasian dalam bidang kesehatan di Indonesia.

2. Semoga dapat menjadi bahan acuan pembelajaran bagi mahasiswakeperawatan.


11/11

11

Daftar Pustaka

Documents

menkes.docx