MODULMATA KULIAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
MATERI:STANDAR AKUNTANSISEKTOR PUBLIK
MODUL4AKUNTANSI
DOSEN:Dr.ArifSetyawan,SE,MSi,Ak
PERKULIAHAN KELAS KARYAWANFAKULTAS
EKONOMIUNIVERSITASMUHAMMADIYAHMETRO
DAFTAR ISI
1. BASISAKUNTANSI1. Perbedaan Akuntansi Berbasis
KasDanAkuntansiBerbasisAkrual1. KekuatandanKelemahanBasisAkrual2.
Pertimbangan Pemilihan Dasar Akrual3. Keuntungan Dasar Akrual2.
Tujuan Penyusunan Standar Akuntansi KeuanganSektor Publik3.
Tanggungjawab Pelaporan Keuangan4. KOMPONEN KOMPONEN LAPORAN
KEUANGANSEKTOR PUBLIKD.1.LaporanPosisiKeuangan(Neraca)D.2. Laporan
Kinerja Keuangan ( Laporan Surplus Defisit )D.3. Laporan Perubahan
dalam Aktiva/Ekuitas NettoD.4. Laporan Arus KasD.5. Kebijkan
Akuntansi dan Catatan Atas Laporan Keuangan5. STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHANTujuan dan Strategi
KSAPPelaporanKeuanganPemerintahSAPNo.01-PenyajianLaporanKeuanganSAPNo02-LaporanRealisasiAnggaranSAPNo03-LaporanArusKasSAPNo04-LaporanCatatanAtasLaporanKeuanganSAPNo05-AkuntansiPersediaanSAPNo06-AkuntansiInvestasiSAPNo07-AkuntansiAsetTetapSAPNo08-AkuntansiKonstruksidalamPengerjaanSAPNo09-AkuntansiKewajibanSAP
No 10-Akumtansi Untuk Koreksi Kesalahan
Mendasar,PerubahanKebijakanAkuntansi,danPeristiwaLuarBiasaSAP No
11-Akuntansi Khusus untuk MenyusunLaporanKeuanganKonsolidasi6.
INTERNATIONAL ACCOUNTING
SECTORPUBLICSTANDARS(IPSAS)IPSAS1:PresentationofFinancialStatementsIPSAS
2 : Cash Flow
StatementsIPSAS3:NetSurplusorDeficitforthePeriode,FundamentalErrorsandChangesinAccoutingPoliciesIPSAS4:TheEffectsofChangesinForeignExchangeRatesIPSAS5:BorrowingCostsIPSAS6:ConsolidatedFinancialStatementsandAccountingforControlledEntitiesIPSAS7:AccountingforInvestmentsinAssociatesIPSAS8:FinancialReportingofInterestsinJointVenture
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
1. BASIS
AKUNTANSIBasisAkuntansidalamStandarAkuntansiPemerintahan(SAP)menurutPPN0.24tahun2005mempunyaiduapilihanberikut:1.
Pertama, basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan
pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja,
transfer, dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan asset,
kewajiban dan ekuitas dana.2. Kedua, entitas pelaporan
diperkenankan untuk menyelenggarakan akuntansi dan penyajian
laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual.
1. Perbedaan Akuntansi Berbasis Kas Dan Akuntansi Berbasis
Akrual1. Berbasis
KasMerupakanSistemakuntansiyanghanyamengakuiaruskasmasukdankeluar.Sehinggadalamlaporankeuangantidakbisadihasilkankarenaketiadaandatatentangaktivadankewajiban.Datayangadahanyalahperimbangankas,yaituPenjualanhanyadicatatsaatkasditerima,sehinggatidakadapospiutang.Pembeliandicatatsaatkasdibayarkan,sehinggatidakadahutang.Danpenyesuaiansahamtidakdilakukankarenarekeningtidakmemperhatikanpencatatandanyangdicatathanyakenyataanbahwakasdibayaruntukpembelian.2.
Berbasis AkrualDefinisi konsep akuntansi akrual sebagaimana
tercantum pada PSAP No 2 adalah sebagai berikut: Penerimaan dan
biaya bertambah (diakui karena diperoleh atau dimasukkan tidak
sebagai uang yang diterima atau dibayarkan) sesuai satu sama lain
dapat dipertahankan atau dianggap benar, dan berkaitan dengan
rekening laba dan rugi selama periode bersangkutan. Penerapan basis
akrual akan mempengaruhi system akuntansi yang digunakan, seperti
penambahan pos-pos akrual dan berbagai formulir pembukuan
2. Kekuatan dan Kelemahan Basis AkrualKekuatanBasisAkrual:
Penerimaan dan pengeluaran dalam laporan operasional berhubungan
dengan penerimaan dan pemasukannya. Basis akrual menunjukkan
gambaran pendapatan. Basis akrual dapat dijadikan alat ukur
modal
Masalah Aplikasi Basis Akrual : Penentuan pos dan besaran
transaksi yang dicatat dilakukan oleh individu yang mencatat.
Relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas ketika dikaitkan dengan
nilai historis dan inflasi. Dalam pembandingan dengan basis kas,
penyesuaian akrual membutuhkan prosedur administrasi yang lebih
rumit, sehingga biaya administrasi menjadi lebih mahal. Peluang
manipulasi keuangan yang sulit dikendalikan.
3. Pertimbangan Pemilihan Dasar AkrualStandar Akuntansi Keuangan
Sektor Publik telah memilih dasar akrual sebagai basis pencatatan
akuntansi. Dasar akrual mengakui transaksi dan kejadian pada saat
transaksi dan kejadian tersebut terjadi. Elemen-elemen yang diakui
dalam dasar akrual ini adalah aktiva, kewajiban, net worth,
pendapatan, dan biaya.4. Keuntungan Dasar Akrual.Tujuan umum
pelaporan keuangan dasar akrual mempunyai peran akuntabilitas dan
peran informative, sehingga laporan keuangan memberikan informasi
kepada pengguna tentang:1. Penilaian kinerja, posisi keuangan, dan
aliran arus kas suatu entitas.2.
MenilaikepatuhanentitasterhadapUndang-undang,regulasi,hukumdanpenyajiankontrakyangberkaitandenganpelaporankinerjakeuangan.3.
Pengambilan keputusan tentang penggunaan sumber daya dalam
menjalankan usahanya.2. Tujuan Penyusunan Standar Akuntansi
Keuangan Sektor PublikBerdasarkan kebutuhan, pedoman akuntansi
disusun dengan tujuan sebagai berikut: Menyediakan pemerintah
daerah suatu pedoman akuntansi yang diharapkan dapat diterapkan
bagi pencatatan transaksi keuangan pemerintah daerah yang berlaku
dewasa ini, terutama dengan pemberlakuan otonomi daerah yang baru,
Menyediakan pemerintah daerah suatu pedoman akuntansi yang
dilengkapi dengan klasifikasi rekening dan prosedur pencatatan
serta jurnal standar yang telah disesuaikan dengan siklus kegiatan
pemerintah daerah yang mencakup penganggaran, perbendaharaan, dan
pelaporannya.
3. Tanggungjawab Pelaporan KeuanganTujuan pelaporan keuangan
pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk
pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas
pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:1.
Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi,
kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah,2. Menyediakan informasi
mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan
ekuitas dana pemerintah,3. Menyediakan informasi mengenai sumber,
alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi,4. Menyediakan
informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran,5.
Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai
aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya,6. Menyediakan informasi
mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan,7. Menyediakan informasi yang berguna untuk
mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai
aktivitasnya.
4. KOMPONEN KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIKKomponen
komponen laporan keuangan sektor publik meliputi :1. Laporan Posisi
keuangan2. Laporan Kinerja Keuangan3. Laporan Perubahan dalam
Aktiva / ekuitas netto4. Laporan Arus kas5. Kebijakan akuntansi dan
Catatan Atas Laporan Keuangan
5. STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
(SAP)LingkupStandarAkuntansiPemerintahansesuaidenganPeraturanPemerintahNo24tahun2005:
Salah satu upaya kongkrit untuk mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara adalah penyampaian
laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi
prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi
pemerintahan yang telah diterima secara umum. Amanat UU No. 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara. Sesuai amanat Undang-Undang tersebut di
atas, Presiden menetapkan Keputusan Presiden RI Nomor 84 Tahun 2004
tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). KSAP terdiri
dari Komite Konsultatif Standar Akuntansi Pemerintah (Komite
Konsultatif) dan Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan
(Komite Kerja). SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan
hokum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah
di Indonesia. Selain menyusun SAP, KSAP juga berwenang menerbitkan
berbagai publikasi lainnya, seperti interprestasi Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) dan Buletin Teknis. IPSAP
dan Buletin Teknis merupakan pedoman dan informasi lebih lanjut
yang akan diterbitkan oleh KSAP guna memudahkan pemahaman dan
penerapan SAP.Tujuan dan Strategi KSAP ( Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan )Tujuan KSAPKSAP bertujuan meningkatkan akuntabilitas
dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan
dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan, termasuk mendukung
pelaksanaan penerapan standar tersebut
Strategi KSAPDalam mengembangkan SAP, KSAP pada prinsipnya
berorientasi pada IPSAS, namin disesuaikan dengan kondisi di
Indonesia, antara lain dengan memperhatikan peraturan perundangan
yang berlaku, praktik-praktik keuangan yang ada, serta kesiapan
sumber daya para pengguna SAP.
Pelaporan Keuangan Pemerintah Laporan keuangan Pemerintah
ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun
tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya.
Disampingpenyusunanlaporankeuanganbertujuanumum,entitaspelaporandimungkinkanuntukmenghasilkanlapporankeuanganyangdisusununtukkebutuhankhusus.
Kedudukan SAP1. Sesuai dengan Undang Undang No 17 tahun 2003
tentang Keuangan Negara, SAP ditetapkan dengan Peraturan
pemerintah2. Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah wajib menerapka SAP.
Ruang Lingkup SAP1. SAP diterapkan di lingkup Pemeruintahan,
yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, Unit organisasi di
likungan Pemerintah Pusat / Daerah.2. Keterbatasan dari penerapan
SAP akan dinyatakan secara eksplisit pada setiap standar yang
diterbitkan.3. Proses Penyiapan SAP ( Due Process ) merupakan
mekanisme prosedural yang meliputi tahap tahap kegiatan yang
dilakukan dalam setiap penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan (PSAP ) oleh komite.4. Proses Penyiapan SAP ini
berlaku umum secara internasional dengan penyesuaian terhadap
kondisi yang ada di Indonesia.
Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan1. Proses PenetapanKSAP
melalui Pemerintah meminta pertimbangan BPK RI atas draf SAP yang
diusulkan. Kemudian draf SAP final melalui Menteri Keuangan
ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah.2. Sosiali Awal Standar
kepada para penggunaSetelah menjadi Peraturan pemerintah,
selanjutnya dipublikasikan dan didistribusikan kepada masyarakat,
institusi serta perwakilan organisasi.3. Bahasa yang
dipergunakanSeluruhdrafdanstandartermasukinterpretasidanbuletinyangditerbitkanolehKSAPmenggunakanbahasaIndonesia.
Kerangka Konseptual Akuntansi
Pemerintahan.Kerangkainimerumuskankonsepyangmendasaripenyusunandanpenyajianlaporankeuanganpemerintahpusatdandaerah.Kerangkakonseptualiniberfungsisebagaiacuanbagi:1.
Penyusun standar akuntansi pemerintahan dalam melaksanakan
tugasnya.2. Penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah
akuntansi yang belum diatur dalam standar.3.
Pemeriksadalammemberikanpendapatmengenaiapakahlaporankeuangandisusunsesuaidenganstandarakuntansipemerintahan.4.
Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang
disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan.
SAP No. 01-Penyajian Laporan Keuangan Laporan keuangan merupakan
laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan
transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.
Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai
posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan
suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam
membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
Secara spesifik, Tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk
menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan
untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya
yang dipercayakan kepadanya.
SAP No 02-Laporan Realisasi Anggaran Laporan realisasi anggaran
adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan,
belanja, transfer, surplus/deficit, dan pembiayaan, yang
masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu
periode. Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah untuk
menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran bagi
pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.SAP No 03-Laporan Arus
Kas Informasi arus kas berguna sebagai indicator jumlah arus kas di
masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas
taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Tujuan Pernyataan
Standar Laporan arus kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas
yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan
setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus
kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi asset
SAP No 04-Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan atas
Laporan Keuangan adalah catatan yang dimaksudkan agar laporan
keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas
hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan.
Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dilengkapi
dengan Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi untuk informasi
yang memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Tujuan
Pernyataan Standar ini mengatur penyajian dan pengungkapan yang
diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
SAP No 05-Akuntansi PersediaanPersediaan adalah asset lancar
dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk
mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang
dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat.Persediaan dapat meliputi sebagai berikut:1.
Barang Konsumsi2. Bahan untuk Pemeliharaan3. Suku cadang4.
Persediaan untuk tujuan strategis / berjaga-jaga.5. Bahan baku6.
Barang dalam proses / setengah jadi.
SAP No 06-Akuntansi Investasi Investasi adalah asset yang
dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga,
dividend dan royalti, atau manfaat social, sehingga dapat
meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat. Pemerintah melakukan investasi dengan beberapa alasan
seperti memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan
dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan
untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Tujuan
Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi
untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang
harus disajikan dalam laporan keuangan.SAP No 07-Akuntansi Aset
Tetap Asset tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat
lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Yang termasuk
dalam asset tetap pemerintah adalah:1. Asset tetap yang dimiliki
oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya,
misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan
kontraktor.2. Hak atas tanah. Tujuan pernyataan standar ini adalah
mengatur perlakuan akuntansi untuk asset tetap.
SAP No 08-Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan Konstruksi dalam
pengerjaan adalah asset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin,
gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan asset tetap
lainnya yang proses perolehannya atau pembangunannya membutuhkan
periode waktu tertentu dan belum selesai. Tujuan Pernyataan Standar
Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah mengatur perlakuan akuntansi
untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah metode nilai historis.
Pernyataan standar ini memberikan panduan untuk:1. Identifikasi
pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai Konstruksi dalam
Pengerjaan2. Penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan
disajikan di neraca.3. Penetapan basis pengakuan dan pengungkapan
biaya konstruksi.
SAP No 09-Akuntansi Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul
dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran
keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Karakteristik utama
kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat
ini yamg dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber
daya ekonomi di masa yang akan dating. Tujuan Pernyataan Standar
ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat
perngakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya
pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.
SAP No 10-Akumtansi Untuk Koreksi Kesalahan Mendasar, Perubahan
Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa Kesalahan dalam
penyusunan laporan keuangan pada suatu atau beberapa periode
sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan
itu mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti
teransaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan
matematis, kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan
akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi
atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan
peristiwa luar biasa
SAP No 11-Akuntansi Khusus untuk Menyusun Laporan Keuangan
Konsolidasi Laporan Keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan
yang merupakan gabungan dari keseluruhan laporan keuangan entitas
pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Laporan
keuangan konsolidasi terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, dan Catatan atas Laporan keuangan. Tujuan pernyataan
Standar ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan
konsolidasi pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan
laporan keuangan untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan
kelengkapan laporan keuangan dimaksud.3. Internasional public
sector accounting standards
(IPSAS)IPSASdikeluarkanolehInternasionalZE=2 STYLE="font-size:
11pt">Yang termasuk dalam asset tetap pemerintah adalah:1. Asset
tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh
entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas,
dan kontraktor.2. Hak atas tanah. Tujuan pernyataan standar ini
adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk asset tetap.
SAP No 08-Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan Konstruksi dalam
pengerjaan adalah asset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin,
gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan asset tetap
lainnya yang proses perolehannya atau pembangunannya membutuhkan
periode waktu tertentu dan belum selesai. Tujuan Pernyataan Standar
Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah mengatur perlakuan akuntansi
untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah metode nilai historis.
Pernyataan standar ini memberikan panduan untuk:1. Identifikasi
pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai Konstruksi dalam
Pengerjaan2. Penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan
disajikan di neraca.3. Penetapan basis pengakuan dan pengungkapan
biaya konstruksi.
SAP No 09-Akuntansi Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul
dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran
keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Karakteristik utama
kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat
ini yamg dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber
daya ekonomi di masa yang akan dating. Tujuan Pernyataan Standar
ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat
perngakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya
pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.
SAP No 10-Akumtansi Untuk Koreksi Kesalahan Mendasar, Perubahan
Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa Kesalahan dalam
penyusunan laporan keuangan pada suatu atau beberapa periode
sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan
itu mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti
teransaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan
matematis, kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan
akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi
atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan
peristiwa luar biasa
SAP No 11-Akuntansi Khusus untuk Menyusun Laporan Keuangan
KonsolidFederationofaccountants(IFAC).Internasionalfederationofaccountants(IFAC)yangdidirikandiMunichpadatahun1997,merupakanfederasidanorganisasiakuntaninternasional.Jadi
anggotanya adalah organisasi nasional akuntan dari berbagai Negara.
Dewan Perwakilan (the council) IFAC yang terdiri dari satu wakil
dan setiap organisasi anggota IFAC, bertugas:1. Memilih anggota
dewan pengurus (the board)2. Menerapkan dasar kontribusi keuangan
oleh anggota dan3. Menyetujui perubahan konstitusi IFACPublic
sector committee (komite sector publik) bertugas mengembangkan
program yang diarahkan pada peningkatan akuntabilits dan management
keuangan sector publik, yang meliputi:1. penyusunan standar
akuntansi dan auditing dan mendorong penerimaan standar tersebut
secara suka rela.2. penyusunan dan pengkoordinasian program untuk
memajukan pendidikan dan penelitian; dan3. mendorong dan
memfasilitasi pertukaran informasi antar organisasi anggota dan
pihak lain yang berkepentingan
Standar Akuntansi Sektor Publik yang telah dikeluarkan oleh
IFAC, yang dikenal dengan nama International Public Sector
Accounting Standars (IPSAS), yaitu:IPSAS 1 : Presentation of
Financial StatementsIPSAS 2 : Cash Flow StatementsIPSAS 3 : Net
Surplus or Deficit for the Period, Fundamental Errors andChanges in
Accouting PoliciesIPSAS 4 : The Effects of Changes in Foreign
Exchange RatesIPSAS 5 : Borrowing CostsIPSAS 6 : Consolidated
Financial Statements and Accounting for ControlledEntitiesIPSAS 7 :
Accounting for Investments in AssociatesIPSAS 8 : Financial
Reporting of Interests in Joint Venture
DAFTAR PUSTAKA
Anonim,2009.KarakteristikdanLingkunganSektorPublik.http://74.125.153.132/search?q=cache:i3_iHhFYKQEJ:widi.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/13115/Pengantar%2BASP.ppt+definisi+akuntansi+sektor+publik&cd=14&hl=id&ct=clnk&gl=id.Diaksestanggal11September2009.Anonom.FungsidanPeranAkuntansiPublikhttp://blog.unila.ac.id/redha/2008/12/20/fungsi-dan-peran-akuntansi-publik/.Diaksestanggal9September2009.Bastian,
Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Penerbit
Erlangga.
Penot.2008.DefinisiKinerjaDanPengukuranKinerjaAkuntansiSektorPublik.http://one.indoskripsi.com/node/1024
WikipediabahasaIndonesia,ensiklopediabebas.2009.DefinisidanSejarahAkuntansiSektorPublik.http://id.wikipedia.org/wiki/Akuntansi_Sektor_Publik#Definisi_Akuntansi_Sektor_Publik
