i

PELAKSANAAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS

DIBAWAH TANGAN YANG DISAKSIKAN DAN DIBENARKAN OLEH

LURAH DAN DIKUATKAN OLEH CAMAT GUNA PERSYARATAN

PERALIHAN HAK ATAS TANAH

( Studi di Kota Surakarta )

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Mencapai Derajad Magister

Program Magister Kenotariatan

Oleh :

KUNCORO SIDI

NIM : S351502039

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2017

ii

PELAKSANAAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS

DIBAWAH TANGAN YANG DISAKSIKAN DAN DIBENARKAN OLEH

LURAH DAN DIKUATKAN OLEH CAMAT GUNA PERSYARATAN

PERALIHAN HAK ATAS TANAH

( Studi d i Kota Surakarta )

DISUSUN OLEH :

KUNCORO SIDI

NIM : S351502039

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing :

Dewan Pembimbing

Jabatan Nama Tanda tangan

Tanggal

Pembimbing Dr. Djoko Wahju Winarno, S.H.,M.S. .......................

NIP. 195205111980031002

Mengetahui :

Kepala Program Magister Kenotariatan

Burhanudin Harahap, S.H.,M.H.,M.Si.,P.hD

iii

NIP. 196007161985031004

PELAKSANAAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS

DIBAWAH TANGAN YANG DISAKSIKAN DAN DIBENARKAN OLEH

LURAH DAN DIKUATKAN OLEH CAMAT GUNA PERSYARATAN

PERALIHAN HAK ATAS TANAH

( Studi di Kota Surakarta )

DISUSUN OLEH :

KUNCORO SIDI

NIM : S351502039

Tim Penguji :

Jabatan Nama Tanda Tangan Tanggal

Ketua Burhanudin H. S.H.,M.H.,M.Si.,Ph.D ....................... ...........

NIP.196007161985031004

Sekretaris Dr.Djoko Wahju Winarno, S.H.,M.S ....................... ...........

NIP.195205111980031002

Anggota Dr.Isharyanto, S.H., M.Hum ....................... ...........

NIP.197805012003121002

Dr.H.M.Irnawan Darori, S.H., M.M ....................... ...........

Telah dipertahankan di depan penguji

Dinyatakan telah memenuhi syarat

pada tanggal .......................

Direktur Program Pascasarjana Kepala Program Magister Kenotariatan

iv

Prof.Dr.H.Furqon H, S.Pd., M.Pd Burhanudin Harahap, S.H.,M.H.,M.Si.,Ph.D

NIP.196007271987021001 NIP.196007161985031004

PERNYATAAN

NAMA : KUNCORO SIDI

NIM : S351502039

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul

“PELAKSANAAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS

DIBAWAH TANGAN YANG DISAKSIKAN DAN DIBENARKAN OLEH

LURAH DAN DIKUATKAN OLEH CAMAT GUNA PERSYARATAN

PERALIHAN HAK ATAS TANAH” adalah benar-benar karya saya sendiri.

Hal yang bukan karya saya, dalam tesis tersebut diberi tanda citasi dan

ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar,

maka saya bersedia menerima sanksi akademiik, yang berupa pencabutan tesis

dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Surakarta, 2017

Yang membuat pernyataan,

KUNCORO SIDI

v

MOTTO

فإن مع العسر يسرا

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan

( QS. Al Insyirah : 5 )

Penulisan Hukum ini kupersembahkan untuk :

Yang tercinta ;

Ibuku

Istriku, Riena Dewi Waryani

Anak-anakku, Syahrico Radya Fachrezi dan Raynar Atta Rezqiansyah

vi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah

Subhanallahu Wa Ta’ala atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya

sehingga penulis memperoleh kekuatan untuk menyelesaikan Tesis yang berjudul

“PELAKSANAAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS

DIBAWAH TANGAN YANG DISAKSIKAN DAN DIBENARKAN OLEH

LURAH DAN DIKUATKAN OLEH CAMAT GUNA PERSYARATAN

PERALIHAN HAK ATAS TANAH”.

Tesis ini disusun berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Sewu dan

Kelurahan Gandekan Kota Surakarta. Meskipun terdapat kendala dan kesulitan

yang bersifat teknis , misalnya kesibukan para narasumber selaku Lurah, serta

kendala-kendala lain, akan tetapi berkat dorongan semangat dari banyak pihak

akhirnya bisa terselesaikan juga laporan tesis ini, walaupun masih banyak

kekurangan pada hasil penelitian ini.

Banyak pihak yang berperan besar dalam memberikan bantuan sampai

selesainya tesis ini, untuk itu ucapan terima kasih penulis haturkan sebesar-

besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., selaku Rektor Universitas

Sebelas Maret Surakarta.

2. Bapak Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd., selaku Direktur

Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

3. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan

ijin penelitian.

4. Bapak Burhanudin Harahap, S.H., M.H., M.Si., Ph.D., selaku Ketua

Program Studi Kenotariatan Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta yang telah memberikan ijin penelitian.

vii

5. Segenap dosen pengajar dan staf sekretariat Program Studi

Kenotariatan Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

6. Bapak Dr. Djoko Wahju Winarno, S.H., M.S., selaku pembimbing

tesis yang telah memberikan waktu, tenaga, bimbingan dan doa dalam

menyusun tesis ini.

7. Bapak Sunarto, S.H. , selaku dosen pembanding yang telah

memberikan sumbang saran, bimbingan, dan arahan dalam penulisan

tesis ini.

8. Ibuku, istri dan anak-anakku, serta saudara-saudaraku yang membantu

memberikan dukungan moral, material dan spiritual dari awal

perkuliahan sampai dengan penyusunan tesis ini.

9. Kantor KESBANGPOL Kota Surakarta yang telah memberikan ijin

penelitian.

10. Kantor BAPPPEDA Kota Surakarta yang telah memberikan ijin

penelitian.

11. Bapak Drs. Daliman, selaku Lurah Kelurahan Gandekan kota

Surakarta sebagai narasumber.

12. Bapak Henoch Sadono, S.Sos., selaku Lurah Kelurahan Sewu sebagai

narasumber.

13. Teman-teman angkatan VI Magister Kenotariatan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta, serta para sahabat, yang tidak

dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan

kontribusi pada saat penelitian dan penyusunan tesis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak

kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Semoga penulisan tesis ini bermanfaat.

Surakarta, Mei 2017

viii

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN TESIS iii

HALAMAN PERNYATAAN iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

ABSTRAK xi

ABSTRACK xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Perumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 9

BAB II LANDASAN TEORI 11

A. Kerangka Teori 11

1. Tinjauan Mengenai Hukum Waris 11

a. Tinjauan Umum Hukum Waris Adat 11

b. Tinjauan Umum Hukum Waris Menurut KHI 13

c. Tinjauan Umum Hukum Waris Menurut KUHPerdata 13

2. Ketentuan Hukum Waris di Indonesia 14

a. Ketentuan Waris Menurut Hukum Waris Adat 15

b. Ketentuan Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam/KHI 27

c. Ketentuan Waris Menurut KUHPerdata 33

ix

3. Tinjauan Mengenai Surat Keterangan Waris 35

4. Teori Perbuatan Pemerintah 37

5. Teori Kewenangan 40

a. Pengertian Kewenangan 42

b. Sifat Kewenangan 46

c. Sumber Kewenangan 47

6. Teori Tanggung Jawab Hukum 48

7. Hukum Administrasi Negara 49

8. Tugas Camat dan Lurah Ditinjau Dari Undang-Undang

No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 51

9. Tinjauan Umum Tentang Kelurahan 53

A. Tugas dan Fungsi Pemerintah 53

B. Tugas dan Wewenang Aparatur Kelurahan 57

10. Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanah 63

BAB III METODE PENELITIAN 66

1. Jenis Penelitian 66

2. Sifat Penelitian 66

3. Lokasi Penelitian 67

4. Pendekatan Penelitian 67

5. Populasi dan Sampel 68

6. Jenis Data 69

7. Sumber Data . 69

8. Teknik Pengumpulan Data 70

9. Teknik Analisis Data 72

10. Penelitian Yang Relevan 74

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 75

A. Kendala dan Permasalahan Yang dihadapi oleh Lurah dalam

Proses pembuatan Surat Keterangan Waris dibawah tangan 75

1. Bentuk Surat Keterangan Waris yang dibuat dibawah tangan

x

Yang disaksikan dan dibenarkan Lurah dan dikuatkan Camat 76

2. Prosedur Pengajuan Pengesahan Surat Keterangan Waris yang

dibawah tangan oleh Lurah Guna Persyaratan

peralihan Hak Atas Tanah 79

3. Kendala dan permasalahan dalam proses pembuatan

Surat Keterangan Waris 81

B. Kewenangan Lurah dan Camat Dalam Pembuatan Surat

Keterangan Waris ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintaha Daerah jo. Peraturan

Walikota Surakarta Nomor 27 C tahun 2016 tentang Kedudukan

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat

Daerah Kota Surakarta 84

C. Tanggung Jawab Hukum Lurah dan Camat jika terdapat

Ketidakbenaran keterangan yang diberikan oleh ahli waris

Atas pembuatan Surat Keterangan Waris 95

BAB V PENUTUP 101

A. Kesimpulan 101

B. Implikasi 103

C. Saran 104

DAFTAR PUSTAKA 106

xi

ABSTRAK

Kuncoro Sidi. S351502026. Pelaksanaan Pembuatan Surat Keterangan Warisan

Dibawah Tangan Yang Disaksikan Dan Dibenarkan Oleh Lurah Dan Dikuatkan

Oleh Camat Guna Persyaratan Peralihan Hak Atas Tanah (Studi Di Kota

Surakarta). 2017. Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas

Maret.

Penelitian ini dibuat untuk menganalisa Pelaksanaan Pembuatan Surat

Keterangan Waris Dibawah Tangan Yang Disaksikan Dan Dibenarkan Oleh

Lurah Dan Dikuatkan Oleh Camat Guna Persyaratan Peralihan Hak Atas Tanah

(Studi Di Kota Surakarta). Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan

non doctrinal atau penelitian empiris.

Hasil penelitian menunjukkan Kendala dan permasalahan yang dihadapi

oleh Lurah dalam proses pembuatan Surat Keterangan Waris di bawah tangan

meliputi Kendala administratif, Kendala material dan Kendala Yuridis yaitu

belum ada aturan baku mengenai prosedur tetap pembuatan Surat Keterangan

Waris antara lain syarat dan ketentuan masa berlakunya, bentuk formal suratnya

yang belum ada ketentuan yang baku, dan tata cara pencatatan administrasinya.

Kewenangan Lurah dan Camat dalam mengesahkan Surat Keterangan

Waris dibawah tangan tidak tertera secara jelas dalam Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, karena dalam Pasal 229 ayat 4

huruf c, tugas lurah adalah membantu camat dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat.

Pelayanan pembuatan Surat Keterangan Waris ini Lurah Sewu dan Lurah

Gandekan berpedoman pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 C tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kota Surakarta. Peraturan Walikota tersebut memang tertera

kewenangan Lurah dalam pengesahan atau legalisasi Surat Keterangan Waris,

namun tidak dijelaskan tentang prosedur formil dan materiilnya seperti subyek

hukum Surat tersebut apakah harus penduduk dimana Lurah /Camat tersebut

menjabat, tidak jelas bentuk formal yang baku dari surat tersebut dan sejauhmana

kewenangan yang diberikan kepada Lurah terhadap proses penentuan Ahli Waris

dari pewaris khususnya bila tidak memiliki anak dan saudara kandung. Terlebih

pada saat sekarang tidak ada lagi pembedaan WNI asli atau keturunan yang ada

hanya Warga Negara Indonesia asli dan Warga Negara Asing.

Kata kunci : Surat Keterangan Warisan, Lurah dan Camat, Peralihan hak Atas

tanah

xii

ABSTRACT

Kuncoro Sidi. S351502026. The Implementation of Illegal Heir

Recommendation Witnessed and Justified by Lurah (Village Head) and

Confirmed by Camat (Sub District Head) for The Requirement of Land

Right Transfer (A Study in Surakarta City). 2017. Notary Public Program of

Faculty of Law of Sebelas Maret University.

This research aimed to analyze the Implementation of Illegal Heir

Recommendation witnessed and justified by Lurah (Village Head) and Confirmed

by Camat (Sub District Head) for The Requirement of Land Right Transfer (A

Study in Surakarta City). This research employed non-doctrinal approach and

empirical research method.

The result of research showed that constraints and problems the Village Head

(Lurah) faced in the process of developing illegal Heir Recommendation

including Administrative Constraint, Material Constraint, and Juridical Constraint

in which there had bee no standard rule about the fixed procedure of developing

Heir Recommendation including terms and conditions of expiration, no standard

of formal letter form, and no administration registration.

The authority of Lurah and Camat (Sub District Head) in ratifying Heir

Recommendation was not included clearly in Law Number 23 of 2014 about

Local Government, because in Article 229 clause 4 letter C, the lurah’s duty is to

help the sub district head in giving service to the public.

This Heir Recommendation development service, Lurah Sewu and Lurah

Gandekan referred to Surakarta Mayor’s Regulation Number 26 C of 2016 about

Position, Organizational Structure, Duty, Function and Work Order of Local

Apparatus in Surakarta City. Mayor’s Regulation indeed included the Lurah’s

authority in ratifying or legalizing Heir Recommendation, but not the formal and

material procedure so the legal subject of the letter was not clear. It did not

explain whether or not the person should stay in the area where Lurah/Camat

ruled, the standard formal form was not clear and the authority given to Lurah in

the process of determining Beneficiary particularly when the heir had no child or

sibling. Moreover, there was no discrimination of native Indonesian and Descent;

there were only Native Indonesian and Foreigner.

Keywords: Heir Recommendation, Lurah and Camat, Land Right Transfer