PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI

PAJAK Nur’ain Isqodrin, SE., Ak., M.Acc

Isqodrin.wordpress.com

DASAR HUKUM

Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah,

Dirubah dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah.

Diganti dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah.

Perpajakan 2

DEFINISI

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau

Badan

Perpajakan 3

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah

Peranan PAD dalam APBD:

Provinsi : 51%

Kabupaten/Kota : 7%

2. Basis pajak daerah sangat terbatas.

Jenis pungutan daerah yang memenuhi kriteria pajak daerah

memiliki potensi yang relatif kecil.

3. Daerah diberi kewenangan yang besar untuk memungut PDRD

”open-list”

4. Pengawasan pungutan daerah kurang efektif.

Sistem pengawasan bersifat ”Represif”

Tidak ada sanksi bagi yang melanggar.

KONDISI DI AWAL ERA OTONOMI DAERAH

LATAR BELAKANG

Perpajakan 4

1. Daerah berlomba-lomba menambah jenis pungutan daerah

untuk meningkatkan PAD

2. Timbul banyak Pungutan Daerah yang ’bermasalah’:

Perda bertentangan dengan peraturan per-UU-an

Perda bertentangan dengan kepentingan umum

Perda yang sudah dibatalkan tetap dipungut

Pungutan didasarkan pada Keputusan Kepala Daerah

Pungutan tanpa dasar hukum

3. Dampak:

Kepastian hukum kurang

Memberikan beban berlebihan bagi masyarakat

Menghambat kegiatan investasi di daerah

IMPLIKASI DI DAERAH

Perpajakan 5

1. Memperbaiki sistim pemungutan pajak

daerah dan retribusi daerah.

2. Penguatan perpajakan daerah (local taxing

empowerment)

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan

pungutan daerah

4. Menyempurnakan pengelolaan pajak

daerah dan retribusi daerah.

TUJUAN PERUBAHAN UU PDRD

Perpajakan 6

ALASAN HUKUM

Diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah adalah untuk menyesuaikan kebijakan otonomi

daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang

PEMDA sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU

No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU PEMDA dan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

a. UU PDRD berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010

b. Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah

sampai 31 Desember 2013 sepanjang belum ada Perda terkait.

c. Pengalihan BPHTB sebagai Pajak Daerah setelah 1 (satu) tahun

sejak berlakunya Undang-Undang ini.

d. Ketentuan mengenai Pajak Rokok mulai berlaku pada tanggal 1

Januari 2014.

Perpajakan 7

Perpajakan

No. TUJUAN UU 28/2009

1 Sistim Pemungutan 1. Mengubah sistim pemungutan

pajak dan retribusi daerah.

2 Local Taxing Power 2. Memperluas objek pajak daerah dan

retribusi daerah

3. Menambah jenis pajak daerah dan

retribusi daerah

4. Menaikkan tarif maksimum beberapa

jenis pajak daerah

5. Memberikan diskresi penetapan tarif

pajak kepada daerah

3 Sistim Pengawasan 6. Mengubah sistim pengawasan.

7. Mengenakan sanksi bagi yang melanggar

ketentuan PDRD

4 Sistim Pengelolaan 8. Bagi Hasil Pajak Provinsi

9. Earmarking

10. Insentif Pemungutan

POKOK-POKOK PERUBAHAN

8

Perpajakan

SISTIM PEMUNGUTAN

UU 34/2000 UU 28/2009

Open-List:

1. Provinsi boleh menambah

jenis retribusi daerah,

sepanjang memenuhi

kriteria yang ditetapkan

dalam UU.

2. Kabupaten/Kota boleh

menambah jenis pajak

daerah dan retribusi

daerah, sepanjang

memenuhi kriteria yang

ditetapkan dalam UU.

Closed List:

1. Daerah tidak boleh

memungut pajak daerah

selain yang ditetapkan

dalam UU.

2. Daerah tidak boleh

memungut retribusi daerah

selain yang tercantum

dalam UU dan PP.

9

PAJAK DAERAH PAJAK PROVINSI :

a. Pajak Kendaraan Bermotor;

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

d. Pajak Air Permukaan; dan

e. Pajak Rokok.

PAJAK KABUPATEN/KOTA :

a. Pajak Hotel;

b. Pajak Restoran;

c. Pajak Hiburan;

d. Pajak Reklame;

e. Pajak Penerangan Jalan;

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g. Pajak Parkir;

h. Pajak Air Tanah;

i. Pajak Sarang Burung Walet;

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Perpajakan 10

Perpajakan

PAJAK PROPINSI UU 28/2009

1. Pajak Kendaraan

Bermotor

Termasuk kendaraan pemerintah

(Pusat & Daerah)

2. Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor

Termasuk kendaraan pemerintah

(Pusat & Daerah)

PERLUASAN OBJEK PAJAK

PAJAK KABUPATEN/KOTA UU BARU

1. Pajak Restoran Termasuk katering/jasa boga

(sebelumnya PPN)

2. Pajak Hiburan Termasuk permainan golf dan

bowling.

11

RETRIBUSI DAERAH UU 28/2009

1. Retribusi Pengujian

Kendaraan Bermotor

Termasuk kendaraan di air

2. Retribusi Pemeriksaan Alat

Pemadam Kebakaran

Termasuk pemeriksaan alat-alat

penanggulangan kebakaran dan

keselamatan jiwa

3. Retribusi Ijin Gangguan Termasuk berbagai retribusi

yang terkait dengan lingkungan

PERLUASAN OBJEK RETRIBUSI

Perpajakan 12

PENAMBAHAN JENIS PAJAK DAERAH

Daerah UU 34/2000 UU 28/2009

Propinsi 1. Pajak Kendaraan

Bermotor

2. Bea Balik Nama

Kendaraan

Bermotor

3. Pajak Bahan

Bakar Kendaraan

Bermotor

4. Pajak Air Bawah

Tanah dan Air

Permukaan

1. Pajak Kendaraan

Bermotor

2. Bea Balik Nama

Kendaraan

Bermotor

3. Pajak Bahan Bakar

Kendaraan

Bermotor

4. Pajak Air

Permukaan

5. Pajak Rokok

Perpajakan 13

Perpajakan

Daerah UU 34/2000 UU 28/2009

Kabupaten/

Kota

1. Pajak Hotel

2. Pajak Restoran

3. Pajak Hiburan

4. Pajak Reklame

5. Pajak Penerangan Jalan

6. Pajak Parkir

7. Pajak Pengambilan Bahan

Galian Gol. C

1. Pajak Hotel

2. Pajak Restoran

3. Pajak Hiburan

4. Pajak Reklame

5. Pajak Penerangan Jalan

6. Pajak Parkir

7. Pajak Mineral Bukan Logam

dan Batuan

8. Pajak Air Tanah

9. Pajak Sarang Burung Walet

10. PBB Pedesaan & Perkotaan

11. Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan

PENAMBAHAN JENIS PAJAK DAERAH

14

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Setiap wajib pajak membayar berdasarkan : Surat ketetatan pajak daerah Peraturan perundang-undangan perpajakan (surat

pembertitahuan pajak daerah)

Perpajakan 15

KADALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

HAK untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah

Perpajakan 16

RETRIBUSI DAERAH

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dnikmati oleh orang pribadi atau badan

Perpajakan 17

OBJEK RETRIBUSI DAERAH

Jasa umum Jasa usaha Perizinan tertentu

Perpajakan 18

Perpajakan

UU 34/2000 UU 28/2009

1. Pelayanan Kesehatan

2. Retribusi Pelayanan

Persampahan/Kebersihan

3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak

KTP dan Akte Capil

4. Retribusi Pemakaman dan Pengabuan

Mayat

5. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

6. Retribusi Pelayanan Pasar

7. Retribusi Pengujian Kendaraan

Bermotor

8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam

Kebakaran

9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak

Peta

10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

2. Retribusi Persampahan/Kebersihan

3. Retribusi KTP dan Akte Capil

4. Retribusi Pemakaman

5. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

6. Retribusi Pelayanan Pasar

7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

10. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

11. Retribusi Penyedotan Kakus

12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair

13. Retribusi Pelayanan Pendidikan

14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Retribusi Jasa Umum

PENAMBAHAN JENIS RETRIBUSI DAERAH

19

Perpajakan

UU 34/2000 UU 28/2009

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

2. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan

3. Retribusi Tempat Pelelangan

4. Retribusi Terminal

5. Retribusi Tempat Khusus Parkir

6. Retribusi Tempat Penginapan/

Pesanggrahan/Villa

7. Retribusi Rumah Potong Hewan

8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

9. Retribusi Tempat Rekreasi dan

Olahraga

10. Retribusi Penyeberangan di Air

11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha

Daerah

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

2. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan

3. Retribusi Tempat Pelelangan

4. Retribusi Terminal

5. Retribusi Tempat Khusus Parkir

6. Retribusi Tempat Penginapan/

Pesanggrahan/Villa

7. Retribusi Rumah Potong Hewan

8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

10. Retribusi Penyeberangan di Air

11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha

Daerah

RETRIBUSI JASA USAHA

20

UU 34/2000 UU 28/2009

1. Retribusi Izin

Mendirikan Bangunan

2. Retribusi Izin Tempat

Penjualan Minuman

Beralkohol

3. Retribusi Izin

Gangguan

4. Retribusi Izin Trayek

1. Retribusi Izin Mendirikan

Bangunan

2. Retribusi Izin Tempat

Penjualan Minuman

Beralkohol

3. Retribusi Izin Gangguan

4. Retribusi Izin Trayek

5. Retribusi Izin Usaha

Perikanan

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Perpajakan 21

SUBJEK RETRIBUSI DAERAH

Subjek retribusi daerah sebagai berikut : Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan

yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan

Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa usaha yang bersangkutan

Retribusi perizinan tertentu orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah

Perpajakan 22

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN

TARIF RETRIBUSI

Retribusi Jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.

Retribusi Jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh pelayanan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Retribusi Perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Meliputi biaya: penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan dampak negatif dari pemberian izin.

Perpajakan 23

Perpajakan

No. PAJAK PROPINSI UU-34/2000 UU 28/2009

1 PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

KB Pribadi (Pertama)

KB Pribadi (Kedua, dst)

KB Umum/Pem/TNI/POLRI

Alat Berat

5%

10%

1% - 2%

2% - 10%

0,5% - 1%

0,1% - 0,2%

2 BEA BALIK NAMA KEND BERMOTOR

Penyerahan Pertama

Penyerahan Kedua, dst

Alat Berat (Penyerahan I)

Alat Berat (Penyerahan II,dst)

10%

20%

20%

1%

0,75%

0,075%

3 PAJAK BAHAN BAKAR KEND BERMOTOR 5%

10%**

4 PAJAK AIR PERMUKAAN 20%

10%

5 PAJAK ROKOK - 10%

**Tarif PBB-KB yang ditetapkan dalam Perda dapat diubah dengan Perpres (dalam jangka waktu 3 tahun)

TARIF MAKSIMUM PROVINSI

24

Perpajakan

PAJAK KABUPATEN/KOTA UU-34/2000 UU 28/2009

1. Pajak Hotel 10% 10%

2. Pajak Restoran 10% 10%

3. Pajak Hiburan 35% 75%

4. Pajak Reklame 25% 25%

5. Pajak Penerangan Jalan 10% 10%

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan

20% 25%

7. Pajak Parkir 20% 30%

8. Pajak Air Tanah 20% 20%

9. Pajak Sarang Burung Walet - 10%

10. BPHTB - 5%

11. PBB Pedesaan & Perkotaan - 0,3%

TARIF MAKSIMUM KAB/KOTA

25

Perpajakan

No Tarif UU 34/2000 UU 28/2009

1 Pajak Provinsi Ditetapkan dengan PP

(diberlakukan seragam di

seluruh Indonesia)

Ditetapkan dengan Perda

(tidak boleh melampaui

UU)

2 Pajak Kabupaten/Kota Ditetapkan dengan Perda

(tidak boleh melampaui

UU)

Ditetapkan dengan Perda

(tidak boleh melampaui

UU)

3 Retribusi Daerah Ditetapkan dengan Perda

(sesuai prinsip dan

sasaran penetapan tarif

untuk masing-masing

golongan retribusi)

Ditetapkan dengan Perda

(sesuai prinsip dan

sasaran penetapan tarif

untuk masing-masing

golongan retribusi)

PENETAPAN TARIF

26

No.

UU 34/2000

UU 28/2009

1 Pengawasan bersifat :

REPRESIF

Pengawasan bersifat :

- PREVENTIF

- KOREKTIF

2 Pembatalan oleh Mendagri dengan pertimbangan Menkeu.

Pembatalan oleh Presiden , o diusulkan oleh Mendagri

o berdasarkan rekomendasi

Menkeu .

PENGAWASAN

Perpajakan 27

No

.

UU 34/2000

UU 28/2009

1.

Tidak mengatur sanksi.

Mengatur sanksi,

berupa:

o Penundaan, atau

o Pemotongan dana

perimbangan

SANKSI

Perpajakan 28

JENIS PAJAK UU 34/2000 UU 28/2009

Provinsi Kab/Kota Provinsi Kab/Kota

1. PKB 70%

30% 70% 30%

2. BBN-KB 70%

30% 70% 30%

3. PBB-KB 30%

70% 30% 70%

4. Pajak Rokok

- - 30% 70%

5. Pajak Air

Permukaan

30% 70% 50%

20%*

50%

80%*

*) untuk air permukaan yang berada hanya pada 1 kabupaten/kota

BAGI HASIL PAJAK PROVINSI

Perpajakan 29

Perpajakan

JENIS PAJAK Penerimaan

Porsi Peruntukan

1. PKB Minimal

10%

Pembangunan dan/atau

pemeliharaan jalan serta

peningkatan moda dan sarana

transportasi umum.

2. Pajak Rokok

Minimal

50%

Pelayanan kesehatan masyarakat

dan

penegakan hukum.

3. Pajak Penerangan

Jalan

Sebagian Penyediaan penerangan jalan.

EARMARKING (PENGELOLAAN)

30

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Surat ketetapan retribusi daerah : karcis Kupon Kartu langganan

Apabila wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat

pada waktunya atau kurang membayar maka : Dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar

2% setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar yang ditagih menggunakan surat tagihan retribusi daerah.

Perpajakan 31

Perpajakan

No. UU 34/2000 PP 65/2001 UU 28/2009

1 -- Biaya Pemungutan

Pajak Daerah

maksimum 5%

--

2 -- -- 1. Insentif Pemungutan

diberikan kepada

instansi yang

memungut PDRD atas

dasar kinerja tertentu.

2. Ditetapkan dalam

APBD

3. Diatur lebih lanjut

dalam PP

INSENTIF PEMUNGUTAN

32

No. Jenis Pajak Daerah Tanggal Berlaku

1

UU 28/2009

01-01-2010

2

BPHTB

01-01-2011

3

PBB Pedesaan & Perkotaan

01-01-2014

4

Pajak Rokok

01-01-2014

MASA BERLAKU

Perpajakan 33

Perpajakan

No. Produk Hukum Tentang Keterangan

1

2

3

PP

PP

PP

Sistim pemungutan pajak daerah

Tatacara pemberian insentif pemungutan PDRD

Penetapan retribusi daerah tambahan

2010

2010

Sesuai kebutuhan

4

5

6

7

PMK

PMK

PMK

PMK

Tatacara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok

Badan atau perwakilan internasional yang

dikecualikan sebagai subjek PBB Perdesaan dan

Perkotaan

Badan atau perwakilan internasional yang

dikecualikan sebagai subjek BPHTB

Tatacara pelaksanaan sanksi pelanggaran ketentuan

PDRD

2010

2010

2010

2009

8 Permendagri Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) Setiap tahun

9 PB Menkeu &

Mendagri

Tahapan pengalihan PBB Perdesaan & Perkotaan

dan BPHTB menjadi pajak daerah

2010

PERATURAN PELAKSANA

34

PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pemanfaatan dari masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaran pelayanan yang bersangkutan. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah.

Perpajakan 35

KADALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsan setelah melampaui 3 tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi

Perpajakan 36

Perpajakan

1. Menjamin ketersediaan anggaran untuk :

a. pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta

peningkatan moda dan sarana transportasi umum;

b. meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dan

penegakan hukum dalam rangka pengawasan

peredaran rokok illegal.

2. Meningkatkan kepastian hukum.

3. Meningkatkan pelayanan publik Masyarakat tidak

dipungut secara berlebihan

4. Menciptakan iklim investasi yang kondusif (business

friendly).

IMPLIKASI SOSIAL & EKONOMI

37

Terima Kasih