PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA
2.1
PENDAHULUAN
Pembahasan dalam Modul 2 ini bertujuan untuk memahami dan
menginternalisasi nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa Indonesia,
yang meliputi :
A. Masa Kejayaan Nasional 1. Masa Kejayaan Kerajaan Sriwijaya 2.
Masa Kejayaan Kerajaan Majapahit B. Masa Perjuangan Bangsa
Indonesia Melawan Penjajah 1. Perjuangan sebelum abad XX 2.
Kebangkitan Nasional 1908 3. Sumpah Pemuda 1928 4. Perjuangan
bangsa Indonesia pada masa penjajahan Jepang. C. Proklamasi
Kemerdekaan 17 Agustus 1945 1. Proses perumusan Pancasila dan UUD
1945 2. Proklamasi kemerdekaan dan maknanya 3. Proses pengesahan
Pancasila dasar negara dan UUD 1945 D. Perjuangan mempertahankan
dan mengisi kemerdekaan Indonesia 1. Masa revolusi fisik 2. Masa
demokrasi liberal 3. Masa orde lama 4. Masa orde baru 5. Masa era
global
MASA KEJAYAAN NASIONALA. PENGANTAR
Kira-kira pada abad VII-XlI, telah berdiri kerajaan Sriwijaya di
Sumatera Selatan dan kemudian pada abad XllI-XVl berdiri pula
kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Menurut Mr. Muhammad Yamin,
berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari
berdirinya kerajaan-kerajaan lama tersebut yang merupakan warisan
nenek moyang bangsa Indonesia. Negara kebangsaan Indonesia
terbentuk melalui tiga tahap. Pertama, pada Zaman negara kebangsaan
Sriwijaya di bawah Wangsa Syailendra (600-1400). Kedua, negara
kebangsaan Zaman Majapahit (1293-1525). Ketiga, adalah negara
kebangsaan modern, yaitu Negara Indonesia yang merdeka tanggal I7
Agustus 1945. (Sekretariat Negara Rl. 1995)
2.2
B. MASA KEJAYAAN KERAJAAN SRIWIJAYAPada abad ke VII, berdiri
Kerajaan Sriwijaya di bawah kekuasaan Wangsa Syailendra di
Sumatera. Kerajaan yang berbahasa Melayu Kuno dan menggunakan huruf
Pallawa tersebut dikenal juga sebagai kerajaan maritim yang
mengandalkan jalur perhubungan laut. Kekuasaan Sriwijaya menguasai
Selat Sunda (686), kemudian Selat Malaka (775). Sistem perdagangan
telah diatur dengan baik, di mana pemerintah melalui pegawai raja
membentuk suatu badan yang dapat mengumpulkan hasil kerajinan
rakyat sehingga rakyat mengalami kemudahan dalam pemasarannya
karena sudah ada pegawai pengurus pajak, harta benda kerajaan,
rohaniawan yang menjadi pengawas teknis pembangunan gedung-gedung
dan patung-patung suci sehingga saat itu kerajaan dapat menjalankan
sistem negaranya dengan nilai-nilai ketuhanan. (Kaelan,1999). Pada
Zaman Sriwijaya telah didirikan Universitas Agama Budha yang sudah
dikenal di Asia. Pelajar dari universitas ini dapat melanjutkan
studi ke India, banyak guru-guru tamu yang mengajar di sini dari
India, seperti Dharmakitri. Cita-cita kesejahteraan bersama dalam
suatu negara telah tercermin pada kerajaan Sriwijaya,"marvuat
vannua Criwijaya siddhayatra subhiksa" (suatu cita-cita negara yang
adil dan makmur). (Kaelan, 1999). Unsur-unsur yang terdapat di
dalam Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, tata
pemerintahan atas dasar musyawarah dan keadilan sosial telah
terdapat sebagai asas-asas yang menjiwai bangsa Indonesia. Dokumen
tertulis yang membuktikan terdapatnya unsur-unsur tersebut ialah
prasasti prasasti di Talaga Batu, Kudukan Bukit, Karang Brahi,
Talang Tuo, dan Kota Kapur. (Dardji Darmodihardjo (l974). Pada
hakikatnya niIai-nilai budaya bangsa semasa Kejayaan Kerjaan
Sriwijaya telah menunjukkan nilai-nilai Pancasila, yaitu : a. Nilai
sila pertama, terwujud dengan adanya umat agama Budha dan Hindu
hidup
berdampingan secara damai. Pada kerajaan Sriwijaya terdapat
pusat kegiatan pembinaan dan pengembangan agama Budha. b. Nilai
sila kedua, terjalinnya hubungan antara Sriwijaya dengan India
(Dinasti Harsha). Pengiriman para pemuda untuk belajar di India.
Telah tumbuh nilai-nilai politik luar negeri yang bebas dan aktif.
c. Nilai sila ketiga, sebagai negara maritim, Sriwijaya telah
menerapkan konsep negara kepulauan sesuai dengan konsepsi wawasan
nusantara. d. Nilai sila keempat, Sriwijaya telah memiliki
kedaulatan yang sangat luas, meliputi (Indonesia sekarang) Siam,
dan Semenanjung Melayu. e. Nilai sila kelima, Sriwijaya menjadi
pusat pelayanan dan perdagangan, sehingga kehidupan rakyatnya
sangat makmur.
C. MASA KEJAYAAN KERAJAAN MAJAPAHIT 2.3
Sebelum kerajaan Majapahit berdiri telah muncul
kerajaan-kerajaan di jawa Tengah dan jawa Timur secara silih
berganti,yaitu Kerajaan Kalingga (abad ke-Vll), Sanjaya (abad
ke-VIII), sebagai refleksi puncak budaya dan kerajaan tersebut
adalah dibangunnya candi Borobudur (candi agama budha pada abad
ke-IX) dan candi Prambanan (candi agama Hindu pada abad keX). Di
Jawa Timur muncul pula kerajaan-kerajaan, yaitu Isana (abad ke-IX),
Dharmawangsa (abad ke-X), dan Airlangga (abad ke-Xl). Agama yang
diakui kerajaan adalah agama Budha, agama Wisnu, dan agama Syiwa
yang telah hidup berdampingan secara damai. Nilai-nilai kemanusiaan
telah tercermin dalam kerajaan ini, terbukti menurut prasasti
Kelagen bahwa Raja Airlangga telah mengadakan hubungan dagang dan
be kerja sama dengan Benggala, Chola, dan Champa. Sebagai
nilai-nilai sila keempat telah terwujud, yaitu dengan diangkatnya
Airlangga sebagai raja melalui musyawarah antara pengikut Airlangga
dengan rakyat dan kaum Brahmana. Sedangkan nilai-nilai keadilan
sosial terwujud pada saat Raja Airlangga memerintahkan untuk
membuat tanggul dan waduk demi kesejahteraan pertanian rakyat.
(Aziz Toyibin, 1997). Pada abad ke-XIII, berdiri kerajaan Singasari
di Kediri, jawa Timur, yang ada hubungannya dengan berdirinya
kerajaan Majapahit (1293). Zaman keemasan Majapahit terjadi pada
pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah Mada. Wilayah
kekuasaan Maja pahit semasa jayanya membentang dari Semenanjung
Melayu sampai ke Irian jaya. Pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha
Esa telah terbukti pada waktu agama Hindu dan Budha hidup
berdampingan secara damai. Empu Prapanca menulis Negarakertagama
(1365) yang di dalamnya telah terdapat istilah Pancasila. Empu
Tantular mcngarang buku Sutasoma di mana dalam buku itu terdapat
seloka persatuan nasional yang berbunyi "Bhineka Tunggal Ika Tan
Hana Dharma Mangrua", artinya walaupun berbeda-beda, namun satu jua
dan tidak ada agama yang memiliki tujuan yang berbeda. Hal ini
menunjukkan realitas beragama saat itu. Seloka toleransi ini juga
diterima oleh kerajaan Pasai di Sumatera sebagai bagian kerajaan
Majapahit yang telah memeluk agama Islam. Sila kemanusiaan telah
terwujud, yaitu hubungan Raja Hayam Wuruk dengan baik dengan
kerajaan Tiongkok, Ayoda, Champa, dan Kamboja. Di samping itu, juga
mengadakan persahabatan dengan negara-negara tetangga atas dasar
Mitreka Satata. Sebagai perwujudan nilai-nilai sila persatuan
Indonesia telah terwujud dengan keutuhan kerajaan, khususnya Sumpah
Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada yang diucapkannya pada sidang
Ratu dan menteri-menteri pada tahun 1331 yang berisi cita-cita
mempersatukan seluruh nusantara raya yang berbunyi: "Saya baru akan
berhenti berpuasa makan palapa, jika seluruh nusantara bertakluk di
bawah kekuasaan negara, jika gurun, Seram, Tanjung, Haru, Pahang,
Dempo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik telah dikalahkan. (Muh.
Yamin, 1960).
2.4
Sila kerakyatan (keempat) sebagai niiai-nilai musyawarah dan
mufakat juga telah dilakukan oleh sistem pemerintahan kerajaan
Majapahit. Menurut prasasti Brumbung (1329), dalam tata
pemerintahan kerajaan Majapahit terdapat semacam penasihat
kerajaan, seperti Rakryan I Hino, I Sirikan, dan I Halu yang
berarti memberikan nasihat kepada raja. Kerukunan dan gotong royong
dalam kehidupan masyarakat telah menumbuhkan adat bermusyawarah
untuk mufakat dalam memutuskan masalah bersama. Sedangkan
perwujudan sila keadilan sosial adalah sebagai wujud dari
berdirinya kerajaan beberapa abad yang tentunya ditopang dengan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Berdasarkan uraian di atas
dapat kita pahami bahwa zaman Sriwijaya dan Majapahit adalah
sebagai tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai
cita-citanya.
MASA PERJUANGAN BANGSA INDONESIA MELAWAN PENJAJAHA.
PENGANTARKesuburan Indonesia dengan hasil buminya yang melimpah, te
rutama rempah-rempah menyebabkan bangsa asing (Eropa) masuk ke
Indonesia, yaitu Portugis, Spanyol, lnggris, dan
Belanda. Masuknya bangsa Eropa seiring dengan keruntuhan
Majapahit sebagai akibatperselisilian dan perang saudara, yang
berarti nilai-nilai nasionalisme sudah ditinggalkan, walaupun abad
keXVl agama Islam berkembang dengan pesat dengan berdirinya
kerajaankerajaan Islam, seperti Samudra Pasai dan Demak, tampaknya
tidak mampu membendung tekanan bangsa Eropa memasuki Indonesia.
Sejak itu, mulailah lembaran hitam sejarah Indonesia dengan
penjajahan Eropa, khususnya Belanda. Masa pejajahan Belanda itu
dijadikan tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam
mencapai cita-citanya, sebab pada zaman penjajahan ini apa yang
telah dicapai oleh bangsa Indonesia pada zaman Sriwijaya dan
Majapahit menjadi hilang. Kedaulatan negara hilang, persatuan
dihancurkan, kemakmuran lenyap, wilayah diinjak-injak oleh
penjajah.
B. PERJUANGAN SEBELUM ABAD KE-XXPenjajahan bangsa Eropa yang
memusnahkan kemakmuran bangsa Indonesia itu tidak dibiarkan begitu
saja oleh segenap bangsa Indonesia. Sejak semula imprialis itu
menjejakkan kakinya di Indonesia, di mana-mana bangsa Indonesia
melawannya dengan semangat patriotik melalui perlawanan secara
fisik. Pada abad ke-XVII dan XVIII perlawanan terhadap penjajah
digerakkan oleh Sultan Agung (Mataram 1645), Sultan Ageng Tirta
Yasa dan Ki Tapa di Banten (1650), Hasanuddin di Makasar
2.5
1660), Iskandar Muda di Aceh (1635), Untung Surapati dan
Trunojoyo di Iawa Timur (1670), Ibnu Iskandar di Minangkabau
(1680), dan lain-lain. Pada permulaan abad ke-XIX penjajah Belanda
mengubah sistem kolonialismenya yang semula berbentuk perseroan
dagang partikelir yang bernama VOC berganti dengan badan
pemerintahan resmi, yaitu pemerintahan Hindia Belanda. Belanda
terus memperkuat kolonialismenya dalam menghadapi perlawanan bangsa
Indonesia yang dipimpin oleh Patimura (1817), Imam Bonjol di
Minangkabau (1822-1837), Diponogoro di Mataram (1825-1830),
Badaruddin di Palembang (1817), Pangeran Antasari di Kalimantan
(1860), Jelantik di Bali (1850), Anang Agung Made di Lombok (1895),
Teuku Umar, Teuk Cik Di Tiro dan Cut u Nya'Din di Aceh (1873-1904),
SiSingamangaraja di Batak (1900). Pada hakikatnya perlawanan
terhadap Belanda itu terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia.
Akan tetapi, tidak adanya persatuan serta koordinasi dalam
melakukan perlawanan sehingga tidak berhasilnya bangsa Indonesia
mengusir kolonialis, sebaliknya semakin memperkukuh kedudukan
penjajah. Hal ini membuktikan betapa pentingnya rasa persatuan
(nasionalisme) dalam menghadapi penjajahan.
C. KEBANGKITAN NASIONAL 1908Kegagalan perlawanan secara fisik
yang tidak adanya koordinasi pada masa lalu mendorong
pemimpin-pemimpin Indonesia abad ke-XX itu untuk mengubah bentuk
perlawanan yang lain. Bentuk perlawanan itu dengan membangkitkan
kesadaran bangsa Indonesia akan pentin gnya bernegara. Usaha-usaha
yang dilakukan adalah mendirikan berbagai macam organisasi politik
di samping organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan dan
sosial. Organisasi pelopornya adalah Budi Utomo pada tanggal 20 Mei
1908, sebagai tokohnya adalah dr. Wahidin Sudirohusodo. Mereka yang
tergabung dalam organisasi itu mulai merintis jalan baru ke arah
tercapainya cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian
bermunculan organisasi pergerakan Iain, yaitu Sarikat Dagang Islam
(1909), kemudian berubah bentu knya menjadi pergerakan politik
dengan menganti nama menjadi Sarikat Islam (1911) di bawah pimpinan
H.O.S. Tjokroaminoto. Muncul pula Indische Parti (1913) dengan
pimpinan Douwes Dekker, Ciptomangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara.
Namun karena terlalu radikal sehingga pemimpinnya dibuang ke Iuar
negeri (1913). Akan tetapi, perjuangan tidak kendur karena kemudian
berdiri Partai Nasional Indonesia (1927) yang dipelopori oleh
Soekarno dan kawan-kawan.
D. SUMPAH PEMUDA 1928
2.6
Pada tanggal 28 Oktober 1928 terjadilah tonggak penting dalam
peristiwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk rnencapai
cita-citanya. Pemuda-pemuda Indonesia yang di pelopori oleh Muh.
Yamin, Kuncoro Purbopranoto, dan Iain-lain mengumandangkan Sumpah
Pemuda yang berisi pengakuan akan adanya bangsa, tanah air, dan
bahasa satu, yaitu Indonesia. Melalui sumpah pemuda ini makin
tegaslah apa yang diinginkan oleh bangsa Indonesia, yaitu
kemerdekaan tanah air dan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan
adanya persat an sebagai suatu u bangsa yang merupakan syarat
mutlak, tali pengikat persatuan itu adalah bahasa Indonesia.
Sebagai realisasi perjuangan bangsa, pada tahun 1930 berdirilah
Partai Indonesia yang
disingkat dengan Partindo (1931) sebagai pengganti PNI yang
dibubarkan. Kemudian golongan Demokrat yang terdiri atas Moh. Hatta
dan Sutan Syahrir mendirikan PNI Baru, dengan semboyan kemerdekaan
Indonesia harus dicapai dengan kekuatan sendiri.
E. PERJUANGAN MASA PENJAJAHAN JEPANG7 Desember 1941 terjadi
Perang Pasifik, dengan dibomnya Pearl Harbour oleh Jepang. Dalam
waktu yang singkat Jepang dapat menduduki daerah daerah jajahan
Sekutu di daerah Pasifik. Kemudian 8 Maret 1942 Jepang masuk ke
Indonesia menghalau penjajah Belanda, pada saat itu Jepang
mengetahui keinginan bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan bangsa dan
tanah air Indonesia. Peristiwa penyerahan Indonesia dari Belanda
kepada Jepang terjadi di Kalijati jawa Tengah tanggal 8 Maret 1942.
Jepang memperbolehkan pengibaran Bendera Merah Putih serta
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Akan tetapi, hal itu merupakan
tipu muslihat agar rakyat Indonesia membantu Jepang untuk
menghancurkan Belanda. Pada zaman ini bangsa Indonesia mengalami
penderitaan dan penindasan yang sampai kepada puncaknya.
Kemerdekaan tanah air dan bangsa Indonesia yang didambakan tak
pernah menunjukkan tanda-tanda kedatangannya, bahkan menjauh
bersamaan dengan semakin mengganasnya bala tentara Jepang.
Kekecewaan rakyat Indonesia akibat perlakuan Jepang itu menimbulkan
perlawanan perlawanan terhadap Jepang, baik secara ilegal maupun
secara legal, seperti pemberontakan Peta di Blitar. Perang pasifik
berakhir dengan kekalahan Jepang di mana-mana. Untuk mendapatkan
bantuan dari rakyat Indonesia, Jepang berusaha membujuk hati bangsa
indonesia dengan mengumumkan janji kemerdekaan kelak di kemudian
hari apabila perang telah selesai. Kemudian janji yang kedua
kemerdekaan diumumkan lagi oleh Jepang berupa kemerdekaan tanpa
syarat yang disampaikan seminggu sebelum Jepang menyerah. Bangsa
Indonesia diperkenankan terasa semakin
memperjuangkan kemerdekaannya, bahkan menganjurkan agar berani
mendirikan negara Indonesia merdeka di hadapan musuh Jepang.
2.7
PROKLAMASI KEMERDEKAAN 17 AGUSTUS 1945A. PENGANTARKemenangan
sekutu atas Jepang dalam Perang Dunia (Perang Pasifik) membawa
hikmah bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus, Pemerintah
Tentara Jepang di wilayah selatan (Nanpoo Gun) membuat pengumuman
bahwa pada pertengahan bulan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritu Zyunbi Iinkai.
Kemudian Jenderal Besar Terauchi Saiko Sikikan (Penguasa tantara
Jepang di wilayah Selatan) yang berkedudukan di Singapura pada
tanggal 8 Agustus 1945 memanggil Ir. Soekarno,
Drs.Moh. Hatta dan Dr. Radjiman dan memberikan 3(tiga)
pernyataan, yaitu : 1. Ir. Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI,
Drs. Moh.Hatta sebagai wakil dan dr.Radjiman Hadikoesoemo sebagai
anggota; 2. 3. PPKI boleh mulai bekerja pada tanggal 9 Agustus
1945; Cepat atau tidaknya pekerjaan PPKI diserahkan sepenuhnya
kepada panitia. Jumlah seluruh PPKI adalah 21 orang dengan susunan
sebagai berikut : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14)
15) Ketua : Ir. Soekarno
Wakil Ketua : Drs. Moh. Hatta Anggota : dr. Radjiman
Hadikeosoemo Ki Bagus Hadikoesoemo Oto Iskandardinata Pangerang
Purbojo Pangerang Soerjohamodjojo Soetardjo Kartohamidjojo Prof.
Dr.Mr. Soepomo Abdul Kadir Drs. Yap Tjwan Bing Dr. Mohammad Amir
Mr. Abdul Abbas Dr. Sam Ratulangi Andi Pangernag (dari Sumatera)
(dari Sumatera) (dari Sulawesi) (dari Sulawesi)
2.8
16) 17) 18) 19) 20) 21)
Mr. Latuharhary Mr. Pudja A.H. Hamidan R.P. Soeroso Abdul Wachid
Hasyim Mr.Moh. Hassan (dari Sumatera) (dari Bali) (dari
Kalimantan)
Ir. Soekarno menambah jumlah anggotanya sebanyak 6 orang, yaitu:
1.Wiranatakusuma, 2.Ki Hadjar Dewantara, 3.Kasman Singodimejo,
4.Mr.Iwa Kusuma Sumantri, 5.Mr.Achmad Soebardjo dan nama
kepanitiaannya diubah menjadi Komite Nasional yang bersifat
refrentatif (bersifat perwakilan bagi seluruh rakyat Indonesia).
Panitia ini akan menyelenggarakan UndangUndang Dasar Negara
Republik Indonesia dan kemudian memilih Presiden dan Wakil
presiden.
B. PROSES PERUMUSAN PANCASILA dan UUD 1945Sebagai tindak lanjut
dari janji Jepang, maka tanggal 1 Maret 1945 Jepang mengumumkan
akan dibentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (BPUPKI atau Badan Penyelidik), dalam bahasa Jepang
disebut Dokuritu Zyunbi Tyoosakai. Badan penyelidik ini dibentuk
tanggal 29 April 1945 dengan susunan keanggotaannya, sebagai
berikut: Ketua : Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat
Ketua Muda : Ichibangase Yosio Ketua Muda : RR Suroso Anggota :
13. Ki Bagoes Hadikoesoemo 14. Mr. R. Hindromartono 15. Mr. Muh.
Yamin 16. R.A.A. Soemitro Kolopaking P 17. Mr. Dr. R. Koesoema
Atmadja 18. Mr. j. Latuharhary Y 19. R.M. Margono Djoj
ohadikoesoemo 20. Mr. A.A. Maramis " 21. K.H. Masjkoer 22. K.H.M.
Mansoer 23. Moenandar 24.A.K.Moezakir
1. Abikoesno Tjokrosoejoso 2. Hadji Ah. Sanoesi 3. KH. Abdul
Halim 4. Prof. Dr. R. Asikin Widjaja K 5. M. Aris 6. Abdoel Kadir
7. Dr. R. Boentaran Martoatmodjo 8. B.Rll. Bintoro 9. Ki Hajar
Dewantara 10. A.M. Dasaad 11. Prof. Dr. RA.H. Djajadinigrat 12.
Drs. Moh. Hatta
25. R. Oto Iskandar Dinata 26. Parada Harahap 27. B.PH.
Poeroebojo
43. lr. R.M.P. Soerahman Tjokroadisoerjo 44. M. Sutardjo
Kartohadikoesoemo 45. R.M.T.A. Soerjo 46. Mr. Soesanto 47. Mr.
Soewandi 2.9 48. Drs. K.R.M.A. Sosrodiningrat 49. K.H.A. Wachid
Hasjim 50. K.R.M.T.H. woerjaningrat 51. R.A.A. Wiranatakoesoema
28. R. Abdoelrahim Pratalykrama 29. R. Roeslam Wongsokoesoemo
30. Prof. Ir. R. Rooseno 31. H. Agoes Salim 32. Dr. Samsi 33. Mr.
R.M. Sartono 34. Mr. R. Samsoedin 35. Mr. R. Sastro moeljono 36.
Mr. R. Singgih 37. lr. Soekarno 38. R. Soedirman 39. R. Soekardjo
Wirjopranoto 40. Dr. Soekiman 41. Mr. A. Soebardjo 42. Prof. Mr.
Dr. Soepomo
AnggotaTambahan : 1. KH. Abdul Fatah Hasan 2. R. Asikin
Natanegara 3. BKPA Soerjo Hamidjojo 4. lr. Pangeran M. Noor 5. Mr.
M. Besar 6. Abdul Kaffar Adanya Badan Penyelidik ini, Bangsa
Indonesia telah dapat secara legal mempersiapkan kemerdekaannya,
untuk merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai negara
merdeka. Pada tanggal 29 Mei 1945 Badan Penyelidik mengadakan
sidangnya yang per tama.
a.
Mr. Muhamad Yamin (29 Mei 1945)Mr. Muh.Yamin mendapat kesempatan
pertama mengemukakan pidatonya di hadapan sidang lengkap Badan
Penyelidik yang pertama. Pidatonya berisikan 5 asas yaitu : 1) Peri
Kebangsaan 2) Peri Kemanusiaan 3) Peri Ketuhanan 4) Peri Kerakyatan
5) Kesejahteraan Rakyat
Usul tertulis beliau mengenai Rancangan UUD Republik Indonesia
dengan perumusan lima asas dasar negara yaitu : 1) Ketuhanan Yang
Maha Esa. 2) Kebangsaan persatuan Indonesia. 3) Rasa kemanusiaan
yang adil dan beradab. 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5) Keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia
2 . 10
b.
Ir. soekarno (1 [uni 1945)Ir. Soekarno mengucapkan pidatonya
dihadapan sidang hari ketiga Badan Penyelidik. Dalam pidatonya
diusulkan lima hal untuk menjadi dasar-dasar negara merdeka, dengan
rumusannyasebagai berikut. 1) Kebangsaan Indonesia 2)
Internasionalisme (Peri Kemanusiaan) 3) Mufakat (Demokrasi) 4)
Kesejahteraan Sosial 5) Ketuhanan yang Berkebudayaan
Untuk lima dasar negara itu beliau usulkan pula agar diberi nama
Pancasila, yang menurut beliau diusulkan oleh kawan beliau seorang
ahli bahasa. Lima prinsip sebagai dasar negara itu selanjutnya
dapat diperas menjadi Tri Sila yaitu, (1) Sosio Nasionalisme
(Kebangsaan), (2) Sosio Demokrasi (Mufakat), dan (3) Ketuhanan.
Kemudian Tri Sila dapat diperas lagi menjadi Eka Sila yang berinti
gotong royong.
c
Piagam Jakarta (22 juni 1945)Pada tanggal 22 Juni 1945 sembilan
tokoh nasional anggota Badan Penyelidik mengadakan pertemuan untuk
membahas pidato-pidato dan usuIusul mengenai dasar negara yang
telah dikemukakan dalam sidang Badan Penyelidik. Setelah mengadakan
pembahasan disusunlah sebuah Piagam yang kemudian dikenal Piagam
Jakarta, dengan rumusan Pancasila sebagai berikut:
1)
Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi
pemeluk pemeluknya.
2) Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3) Persatuan Indonesia. 4)
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan. 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
Kesembilan tokoh tersebut ialah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta,
Mr. A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdulkahar Moezakir,
Haji Agus Salim, Mr. Achmad Soebardjo, KH. Wachid Hasjim, dan Mr.
Muh. Yamin. Piagam jakarta yang di dalamnya terdapat perumusan dan
sistematika Pancasila sebagaimana diuraikan di atas, kemudian
diterima oleh Badan Penyelidik dalam sidangnya kedua tanggal 14 -
16 juli 1945.
2 . 11
C. PROKLAMASI KEMERDEKAAN dan MAKNANYAPada tanggal 9 Agustus
1945 terbentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
yang disebut dalam bahasa Jepang Dokuritu Zyunbi linkai, Ir.
Soekarno diangkat sebagai ketua dan wakilnya Drs. Moh. Hatta. Badan
ini mula-mula bertugas memeriksa hasil-hasil Badan Penyelidik,
tetapi kemudian mempunyai kedudukan dan fungsi yang penting, yaitu
sebagai berikut: 1) Mewakili seluruh bangsa Indonesia. 2) Sebagai
pembentuk negara. 3) Menurut teori hukum, badan ini mempunyai
wewenang meletakkan dasar negara (pokok kaidah negara fundamental).
Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kalah kepada Sekutu.
Pada saat itu terjadilah kekosongan kekuasaan di Indonesia. Inggris
diserahi oleh Sekutu untuk memelihara keamanan di Asia Tenggara,
termasuk Indonesia. Sementara sambil menunggu kedatangan Inggris,
tugas penjagaan keamanan di Indonesia oleh Sekutu diserahkan kepada
jepang yang telah kalah perang. Situasi kekosongan kekuasaan itu
tidak disia-siakan oleh bangsa Indonesia. Pemimpinpemimpin bangsa,
terutama para pemudanya, segera menanggapi situasi ini dengan
mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diselenggarakan
oleh PPKI sebagai wakil bangsa Indonesia. Naskah proklamasi
ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama
bangsa Indonesia, bertanggal 17 Agustus 1945. Berdasarkan kenyataan
sejarah itu dapat disimpulkan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah
hadiah dari jepang, melainkan sebagai suatu perjuangan dari
kekuatan sendiri. ProkIamasi Kemerdekaan merupakan titik kulminasi
dari perjuangan bangsa Indonesia dalam membebaskan dirinya dari
cengkraman penjajah selama berabad-abad. Proklamasi Kemerdekaan
Negara Republik Indonesia tanggal 17 Ag ustus 1945 mempunyai makna
yang sangat penting bagi bangsa dan negara Indonesia, yaitu sebagai
berikut:
(1).
Proklamasi Kemerdekaan sebagai Titik Puncak Perjuangan Bangsa
IndonesiaKemerdekaan Indonesia merupakan buah perjuangan bangsa
Indonesia melawan penjajahan secara bertahap-tahap. Pertama,
perlawanan fisik terhadap penjajahan negara Eropa sebelum tahun
1908; Kedua, perjuangan dengan menggunakan organisasi; Ketiga,
perlawanan dengan melahirkan rasa nasionalisme; Keempat, perjuangan
melalui taktik kooperasi dan nonkooperasi; Kelima, perlawanan
bangsa menentang penjajahan sampai kepada puncak, yaitu Proklamasi
Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
2 . 12
(2).
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai Sumber Lahirnya
Republik IndonesiaProklamasi bermakna bahwa bangsa Indonesia yang
selama berabad-abad dijajah telah berhasil melepaskan diri dari
belenggu penjajahan dan sekaligus membentuk peruba han baru, yaitu
Negara Republik Indonesia . dengan membawa dua akibat. P ertama,
lahirlah tata hukum Indonesia dan sekaligus dihapusnya tata hukum
kolonial. Kedua, merupakan sumber hukum bagi pembentukan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
(3). Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 Merupakan Norma
Pertama dari Tata Hukum IndonesiaDengan dinyatakan kemerdekaan
bangsa Indonesia dilihat dari segi hukum berarti bangsa Indonesia
telah memutuskan ikatan dengan tata hukum sebelumnya. Dengan
demikian, bangsa Indonesia saat ini telah mendirikan tata hukum
yang baru, yaitu tata hukum Indonesia yang ditentukan dan
dilaksanakan sendiri oleh bangsa Indonesia. ProkIamasi Kemerdekaan
Indonesia merupakan norma pertama dari tata hukum Indonesia,
berarti proklamasi adalah suatu peraturan yang pertama
lahirnya.OIeh sebab itu, proklamasi merupakan dasar berlakunya
norma-norma aturan hukum yang lain. Sebagai norma pertama atau
norma dasar dilihat dari segi hukum tak mungkin dicari dasar
hukumnya, diterima sebagai suatu kenyataan, kapan timbulnya tidak
dapat ditetapkan secara pasti, hanya dapat diketahui apabila
proklamasi itu benar-benar terjadi. Proklamasi Kemerdekaan
merupakan perwujudan formal dari salah satu revolusi bangsa
Indonesia untuk menyatakan, baik kepada diri sendiri maupun kepada
dunia Iuar (internasional), bahwa bangsa Indonesia mulai saat itu
telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri, yaitu
mendirikan negara sendiri, termasuk tata hukum dan tata
negaranya.
D. PROSES PENGESAHAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN UUD
1945Sehari setelah Proklamasi pada tanggal 18 Agustus1945, PPKI
mengadakan sidangnya yang pertama dengan menyempurnakan dan
mengesahkan UUD 1945. UUD 1945 terdiri atas dua bagian, yaitu
bagian Pembukaan dan bagian Batang Tubuh UUD. Hasil sidang pertama
menghasilkan keputusan sebagai berikut: 1). Mengesahkan
Undang-Undang Dasar 1945; 2). Melakukan beberapa perubahan pada
Piagam Jakarta yang kemudian berfungsi sebagai Pembukaan UUD
1945;
2 . 13
3). Menetapkan rancangan hukum dasar yang telah diterima badan
Penyelidik pada tanggal 17 Juli 1945, setelah mengalami berbagai
perubahan karena berkaitan dengan p erubahan
Piagam Jakarta, kemudian berfungsi sebagai Undang-Undang Dasar
1945; 4). Memilih Presiden dan Wakil Presiden Pertama; 5).
Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai Badan
Musyawarah Darurat; Perubahan yang menyangkut Piagam Jakarta
menjadi Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut:
No.1. 2. 3. Mukadimah
Piagam Jakarta
Pembukaan UUD 1945Pembukaan ..dalam suatu UUD Negara.
"... dalam suatu Hukum Dasar."
dengan berdasarkan kepada Ketuhanan .dengan berdasar kepada
Ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam Yang Maha Esa.
bagi pemeluk-pemeIuknya."
4.
"... menurut dasar kemanusiaan yang adil "...Kemanusiaan yang
adil dan dan beradab" Beradab.
Perubahan yang menyangkut pasal-pasal UUD sebagai berikut:
No.1.
Rancangan Hukum DasarIstilah "Hukum Dasar."
UUD 1945Undang-undang Dasar (usul Soepomo).
2.
Dalam Presiden.
rancangan
dua
orang
Wakil Seorang Wakil Presiden.
3.
Presiden harus orang Indonesia asli yang Presiden harus orang
Indonesia beragama Islam. asli.
4.
. .selama perang, pimpinan perang dipegang Dihapuskan. oleh
Jepang dengan persetujuan Pemerintahan Indonesia."
2 . 14
Rumusan dasar negara Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan
UUD 1945 adalah sah dan benar, karena disamping mempunyai kedudukan
konstitusional, juga disahkan oleh suatu badan yang mewakili
seluruh bangsa Indonesia (Panitia Persiapan Kemerdekaan) yang ber
rti a telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia.
E. PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN DAN MENGISI KEMERDEKAAN INDONESIA
(1). Masa Revolusi FisikUndang-Undang Dasar 1945 dibentuk oleh
Badan Penyelidik Usaha Persiapan kemerdekaan dan Panitia Persiapan
Kemerdekaan lndonesia. Oleh pembentuk UUD 1945 disadari bahwa untuk
membentuk Iembaga-Iembaga negara tingkat pusat, serta peraturan
perundangundangan sebagaimana dikehendaki oleh UUD 1945 adalah
membutuhkan waktu lama. Terlebih pada waktu itu segala tenaga dan
pikiran serta perhatian masih dipusatkan serta ditujukan untuk
mempertaliankan kemerdekaan Indonesia yang baru saja
diproklamasikan pada tanggal I7 Agustus I945. Oleh karena itu,
segala sesuatunya diatur dalam Aturan Peralihan UUD 1945 (naskah
asli), yang menentukan sebagai berikut:
Pasal I Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan
menyelenggarakan kepindahan pemerintahan Jepang kepada pemerintahan
Indonesia. Pasal II Segala badan negara dan peraturan yang ada
masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut
undang-undang dasar itu. Pasal III Untuk pertama kali Presiden dan
Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia, Pasal IV Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut
undang-undang dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh
Presiden dengan bantuan Komite Nasional Pusat. Sehubungan dengan
keadaan pada waktu itu, terutama sikap Belanda yang ingin menjajah
kembali Indonesia, maka untuk menanggapi keadaan tersebut
dipertimbangkan perlu
adanya badan yang ikut bertanggung jawab tentang nasib bangsa
dan negara Indonesia di samping pemerintah. Yang dimaksud
Pemerintah pada waktu itu adalah Presiden. Untuk tujuan tersebut
dikeluarkanlah Maklumat Wakil Presiden No. X (eks) tanggal I6
Oktober I945 tentang Pemberian Kekuasaan Legislatif kepada Komite
Nasional Indonesia Pusat. Berdasarkan Maklumat WakiI Presiden
tersebut kedudukan Komite NasionaI
2 . 15
Indonesia Pusat dianggap sebagai Dewan Perwakilan Rakyat dan
bahkan sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(2). Masa Demokrasi LiberalBelanda mengetahui bahwa Indonesia
telah merdeka. Mereka tidak tinggaI diam, ia ingin menjajah kembali
seperti tempo dahulu. Oleh karena itu, ia berusaha menduduki
wilayah negara Republik Indonesia dan merebut kekuasaan
pemerintahan Republik Indonesia. Masuknya Belanda dan menduduki
wilayah Republik Indonesia tersebut dilakukan dengan cara
membonceng tentara Sekutu yang bertugas melucuti tentara jepang di
Indonesia, setelah Jepang menyatakan kekalahannya dalam Perang
Dunia II. Beberapa daerah di mana Belanda mendudukinya diusahakan
terbentuknya negara -negara kecil yang bersifat kedaerahan beserta
dengan pemerintahannya. Sejak itu wilayah negara Republik Indonesia
berkembang menjadi dua pemerintahan, yaitu sebagai berikut: a.
Pemerintahan Republik Indonesia mempertahankan kemerdekaannya
serta
kedaulatannya baik terhadap pihak Belanda maupun terhadap piha
dunia Iuar k berdasarkan Proklamasi kemerdekaan Indonesia I7
Agustus 1945. b. Pemerintah negara negara kecil yang didirikan oleh
atau paling tidak atas bantuan Belanda. Sikap dan usaha Belanda
tersebut di manamana mendapat tantangan dan perlawanan sengit dari
bangsa Indonesia. Akhirnya, Belanda menyadari bahwa tidaklah
mungkin menjajah kembali dan mendirikan pemerintahan seperti halnya
pada zaman Hindia Belanda dahulu. Berdasarkan kenyataan itu, maka
diusahakan cara Iain untuk menghadapi pemerintahan Republik
Indonesia, yaitu diusahakan terbentuknya negara Republik Indonesia
Serikat, di mana nanti negara Repubiik Indonesia hanya akan
berstatus sebagai negara bagian saja. kemungkinan dengan cara itu
akan dapat melemahkan pemerintahan Republik Indonesia dalam
menghadapi tuntutan Belanda, bahkan apabila mungkin akan
menghancurkan sama sekali. Dalam rangka maksud Belanda itu, maka
dibentuk Komite Indonesia Serikat sebagai usaha membentuk negara
Republik Indonesia Serikat. Belanda telah berhasil membentuk negara
negara kecil, yaitu sebagai berikut. 1. Negara Indonesia Timur
(1946). 2. Negara Sumatera Timur (I947). 3. Negara Pasundan (1948).
4. Negara Sumatera Selatan (I948). 5. Negara jawa Timur (1948). 6.
Negara Madura (1948).
2 . 16
Negara-negara itulah yang kemudian bergabung dalam Bijeenkomst
voor Federal Overleg (BFO), atau Pertemuan untuk Permusyawaratan
Federal, yang merupakan aliran federalisme atas usaha Belanda.
Sementara itu, persiapan-persiapan juga telah terjadi di
daerah-daerah Kalimantan Barat, Kaliniantan Timur, Kalimantan
Tenggara, Dayak Besar, Banjar, Bangka, Belitung, Riau, dan jawa
Tengah. Sementara itu, pihak Belanda terus menerus melancarkan
tekanan -tekanan secara diplomatis terhadap pemerintah Republik
Indonesia, antara lain melalui Persetuiuan Linggarjati (25 Maret
I947) dan Persetujuan RenviIle(17 januari 1948). Isi persetujuan
persetujuan tersebut pada hakikatnya bersifat mempersempit wilayah
serta kekuasaan
pemerintah Republik Indonesia. Akan tetapi, karena usaha-usaha
tersebut masih belum juga dapat berhasil terbentuknya negara
Republik Indonesia Serikat, maka tidak ada jalan Iain lagi bagi
pihak Belanda selain dengan jalan mengadakan tindakan kekerasan
bersenjata berupa penyerbuan atau agresi atas wilayah Republik
Indonesia, wilayah mana oleh pihak Belanda baik dalam Persetujuan
Linggarjati maupun dalam Persetujuan Renville telah diakuinya
sebagai wilayah Republik Indonesia. Agresi pertama terjadi pada
tanggal 21 juli 1947, dan agresi kedua terjadi pada tanggal 19
Desember 1948. Istilah agresi ini dipergunakan oleh mereka yang
pro-Indonesia, memang kenyataannya Belanda menyerbu dan melanggar
wilayah negara Republik Indonesia yang telah diakuinya sendiri.
akan tetapi, oleh pihak Belanda sendiri dipergunakan istilah
tindakan polisionil, dengan maksud bahwa Belanda hanya mengerahkan
aparat kepolisiannya untuk menentramkan keadaan. jadi, yang
dianggap menimbulkan keadaan kacau itu justru bangsa Indonesia.
Belanda dengan aparat kepolisiannya (yang kenyataannya bukan
polisi, tetapi tentara) menentramkan keadaan yang serba kacau
tersebut. Dengan tindakan kedua agresi tersebut hampir seluruh
wilayah negara Republik Indonesia dapat diduduki serta dikuasai
oleh pihak Belanda. Mereka berharap segera dapat diadakan
perdamaian, serta meIemahkan semangat perjuangan bangsa Indonesia.
Namun,
sesungguhnya dipandang dari segi strategi maupun politis
tindakan kedua agresi Belanda tersebut justru merugikan pihak
Belanda sendiri, karena dengan adanya tindakan -tindakan agresi
tersebut justru mempertinggi semangat perjuangan bangsa Indonesia
untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada
tanggal I7 Agustus 1945. Oleh karena itulah persengketaan antara
Republik Indonesia dengan Belanda tidak semakin mereda, tetapi
bahkan menjadi semakin memuncak dan situasi semakin menjadi gawat.
Sehubungan dengan keadaan tersebut PBB perlu ikut campur tangan
guna menyelesaikan pertikaian antara negara Republik Indonesia
dengan Belanda dengan diusahakan suatu konferensi yang diadakan di
Den Haag pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan 2
2 . 17
November 1949 yang dikenal dengan nama Konferensi Meja Bundar
(KMB). Hasilnya yang dicapai dalam persetujuan adalah sebagai
berikut: 1. Didirikannya negara Republik Indonesia Serikat. 2.
Pengakuan kedaulatan oleh pemerintah kerajaan Belanda kepada
pemerintahan negara Republik Indonesia Serikat. 3. Didirikannya Uni
antara negara Republik Indonesia Serikat dan kerajaan Belanda.
Pengakuan kedaulatan ditentukan akan dilaksanakan tanggal 27
Desember 1949. Dengan demikian, negara Republik Indonesia
(proklamasi) hanya berstatus sebagai negara bagian. Mengapa
pemerintahan negara Republik Indonesia menerima dengan baik hasil
Konferensi Meja Bundar tersebut? Melalui semangat perjuangan bangsa
Indonesia untuk
mempertahankan kemerdekaannya dan kedaulatannya, maka kesempatan
itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh bangsa Indonesia untuk
menerima hasil KMB dengan berdirinya negara Republik Indonesia
Serikat.
(3). Pembentukan Negara Kesatuan KembaliPembentukan negara RIS
dianggap sebagai bentukan Belanda. Dengan demikian, perjuangan
bangsa untuk kembali kepada negara kesatuan semakin kuat. Hal ini
terbukti terjadi penggabungan beberapa negara bagian kepada negara
bagian Republik Indonesia (Proklamasi Yogyakarta). Akhirnya pada
tanggal 19 Mei 1950 negara RIS terdiri atas tiga negara bagian
saja, yaitu negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan
negara Sumatera Timur. Kewibawaan pemerintahan negara RIS semakin
berkurang untuk memerintah. Untuk menanggapi keadaan tersebut
akhirnya disetujui oleh kedua Pemerintahan RIS dengan RI untuk
mengadakan musyawarah atas pertimbangan politik bahwa negara
-negara bagian lebih cenderung untuk bergabung kembali kepada
negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada akhirnya tercapai
kesepakatan melalui Piagam Persetujuan tanggal 19 Mei 1950 yang
berisi bahwa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya bersama-sama
melaksanakan negara kesatuan sebagai penjelmaan daripada Republik
Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945. Perubahan UUD
terjadi, dari Konstitusi RIS menjadi UUD Sementara 1950 dengan
mengubah bagian-bagian dari Konstitusi RIS yang tidak sesuai dengan
jiwa negara kesatuan. Walaupun UUDS 1950 sebagai tonggak untuk
menuju cita-cita Proklamasi, Pancasila, dan UUD 1945, namun
kenyataannya masih berorientasi kepada pemerintahan yang berasaskan
demokrasi liberal sehingga isi maupun jiwanya merupakan
penyimpangan terhadap Pancasila. Pelaksanaan demokrasi liberal pada
tahun 1945 sampai dengan 1949 merupakan penyimpangan terhadap
Pancasila dan UUD 1945. Pelaksanaan kabinet parlementer
menggantikan kabinet presidentil jelas tidak sesuai dengan UUD
1945.
2 . 18
Periode demokrasi liberal setelah tahun 1949, ditandai dengan
kuatnya kedudukan parlemen dalam pemerintahan. Pada saat kabinet
tidak menguasai mayoritas di dalamnya kabinet seringkali jatuh.
Kekuatan terkuat ada pada partai-partai dan angkatan bersenjata.
Kedudukan Presiden relatif lemah. Pada awal tahun 1950, kabinet
dipimpin oleh Hatta dan sejumlah pemimpin moderat di sekitarnya.
Kepemimpinannya bersifat luas dan pro -Barat dan cenderung
menganggap revolusi sudah selesai. Mereka memusatkan perhatiannya
pada rehabilitasi dan pembangunan ekonomi, yang tidak saja
memerlukan normalisasi
administrasi, tetapi juga kebijakan yang melindungi modal
Belanda dan modal asing lainnya. Keberhasilan pemerintah pada masa
demokrasi liberal dalam usaha-usaha ekonomi tidaklah begitu besar,
walaupun peningkatan produksi cukup berkesan. Periode ini ditandai
dengan kekacauan administratif yang meluas dan kebingaran politik.
Masyarakat kelas bawah menikmati kebebasan demokrasi yang lebih
besar dibandingkan dengan masa orde baru. Pada zaman demokrasi
liberal negara sesungguhnya sangat lemah, karena berbagai sebab
yang berkaitan dengan cara bagaimana kemerdekaan diperoleh, yaitu
sifat yang sangat desentralistik dari perjuangan revolusioner
melawan Belanda (1945 -1949). Banyak pertempuran yang dilakukan
oleh laskar-laskar, yaitu pasukan-pasukan di luar TNI yang banyak
mempunyai ikatan dengan partai politik atau organisasi muda. Dalam
tubuh tentara sendiri, hubungan antara markas besar dan
kesatuan-kesatuan di bawahnya banyak dibarengi dengan
tawar-menawar. Pemerintah sering tidak mampu melaksanakan
kehendaknya
kepada kelompok kelompok lokal (daerah). Pemerintah ditentang
oleh para pembangkang dalam struktur negara, seperti letkol Ahmad
Hussein memproklamasikan Dewan Banteng di Padang dalam bulan
Desember 1956. Tokoh-tokoh luar, seperti Sekarmadji Maridjan,
Kartosuwiryo, Kahar Muzakar, dan Daud beureuh yang semula pemimpin
gerilya anti Belanda, kemudian memimpin pemberontakan yang
berkepanjangan di daerah daerahnya masing-masing (jawa barat,
sulawesi selatan, dan Aceh).(Herbert Feith 1988:xviii-xix)
Kelemahan sistem pemerintahan pusat tercermin pula terlalu repat
dalam pengangkatan pegawai negeri, tetapi kemampuan pemerintah
dalam peningkatan pajak tidak terjadi. Dengan demikian, pegawai
negeri menerima gaji kecil dan begitu juga tentara. mesin
pemerintahan merupakan arena bagi perkelahian partai dan golongan
sehingga mengurangi peranannya sebagai alat pelaksana berbagi
kebijakan.Hal itu sebagian karena kehidupan partai politik yang
semarak karena masuk ke dalam pegawai negeri, sebagian karena
kelemahan kekuasaan pusat (terutama sebelum tahun 1958, dan
sebagian lagi karena adanya interaksi agak terlembagakan antara
gaji rendah, korupsi, nepotisme, dan kongkalingkong). (Herbert
Feith, 1988. xx).
(4). Pembangunan Ekonomi
2 . 19
Pada tahun 1949 sampai tahun 1956 pemerintah Indonesia
menerapkan suatu sistem politik yang disebut demokrasi liberal,
yang disebut juga sebagai sistem politik yang sangat demokratis.
Akan tetapi, sejarah Indonesia menunjukkan bahwa sistem politik
demokrasi tersebut ternyata menyebabkan kehancuran politik dan
perekonomian nasional, Konflik politik yang berkepanjangan tidak
memberi kesempatan dan waktu bagi pemerintah yang berkuasa untuk
memikirkan masalah sosial ekonomi serta menyusun satu program
pembangunan dan melaksanakannya. Selama periode 1950-an struktur
ekonomi Indonesia masih dalam peninggalan zaman kolonialisasi,
Sektor formal/modern, seperti pertambangan, distribusi,
transportasi, bank, dan pertanian komersial yang memiliki
konstribusi terhadap pendapatan nasional didominasi oleh
perusahan-perusahaan asing yang kebanyakan berorientasi pada
ekspor, Keadaan ekonomi Indonesia, terutama setelah dilakukan
nasionalisasi terhadap semua perusahaan asing di tanah air,
termasuk perusahaan-perusalhaan milik Belanda, menjadi lebih buruk
dibandingkan keadaan ekonomi pada masa peniajahan Belanda. (Tulus
TH.Tambunan, 2001). Selain kondisi politik yang tidak
menguntungkan, buruknya perekonomian Indonesia pada masa ini juga
disebabkan oleh keterbatasan akan faktor-faktor produksi, seperti
terbatasnya kemampuan kewirausahaan/kapasitas manajemen, tenaga
kerja yang berpendidikan, teknologi, dan kemampuan pemerintah
menyusun rencana dan strategi pembangunan yang baik, Pemerintah
memberikan prioritas pertama terhadap stabilisasi dan pertumbuhan
ekonomi. Akan tetapi keterbatasan faktor produksi di atas dan
kekacauan politik nasional akan menyebabkan pembangunan ekonomi
Indonesia setelah perang revolusi tidak pernah terlaksana dengan
baik.
F. MASA PEMERINTAHAN ORDE LAMAPemilu tahun 1955 dalam
kenyataannya tidak dapat memenuhi harapan masyarakat, bahkan
kestabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun hankam.
Keadaan ini disebabkan oleh haI-hal sebagai berikut: 1. Makin
berkuasanya modal-modaI raksasa terhadap perekonomian Indonesia. 2.
Akibat silih bergantinya kabinet, maka pemerintah tidak mampu
menyalurkan dinamika masyarakat ke arah pembangunan, terutama
pembangunan bidang ekonomi.
2 . 20
3. Sistem liberal berdasarkan UUDS 1950 mengakibatkan kabinet
jatuh bangun sehingga pemerintahan tidak stabil. 4. Pemilu 1955
ternyata dalam DPR tidak mencerminkan perimbangan kekuasaan politik
yang sebenarnya hidup dalam masyarakat, karena banyak golongan
-golongan di daerah-daerah belum terwakili di DPR. 5. Konstituante
yang bertugas membentuk UUD yang baru ternyata gagal.
Atas dasar hal tersebut di atas, maka Presiden menyatakan bahwa
ketatanagaraan dalam keadaan membahayakan persatuan dan kesatuan
bangsa serta keselamatan negara. Untuk itu, Presiden mengeluarkan
dekrit pada tanggal 5 juli 1959. Isi dekrit tersebut adalah sebagai
berikut: 1. Membubarkan Konstituante. 2. Menetapkan berlakunya
kembali UUD 1945 dan tidak berlaku lagi UUDS 1950. 3. Dibentuknya
MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Dengan dasar pemikiran supaya tidak terulang lagi peristiwa di
masa lampau, maka pada waktu itu Presiden Soekarno sebagai kepala
eksekutif menerapkan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin
adalah suatu paham demokrasi yang tidak didasarkan atas paham
liberalisme, sosialisme-nasional, fasisme, dan komunisme, tetapi
suatu paham demokrasi yang didasarkan kepada keinginan-keinginan
luhur bangsa Indonesia, seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD
1945 yang menuju kepada suatu tujuan masyarakat adil dan makmur
yang penuh dengan kebahagiaan material dan spritual sesuai dengan
cita-cita Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Namun,
pelaksanaan demokrasi terpimpin itu dalam menyimak arti yang
sebenarnya, justru bertentangan dengan Pancasila, yang berlaku
adalah keinginan dan ambisi politi pemimpin k sendiri. Kebijakan
yang menyimpang dari UUD1945 daIam bidang politik adalah sebagai
berikut: 1. Pembubaran DPR hasil pemilu tahun 1955 melalui
Penetapan Presiden No.4 tahun 1960 dengan dibentuk Dewan Perwakilan
Rakyat Gotong Royong (DPR -GR) yang anggotanya diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden. 2. Pembentukan MPRS yang anggotanya
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 3. Pembentukan DPA dan MA
dengan penetapan Presiden dan anggotanya diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden. 4. Lembaga-Iembaga negara, seperti yang disebutkan
di atas dipimpin sendiri oleh Presiden. 5. Mengangkat Presiden
seumur hidup melalui Ketetapan MPRS N0. II/MPRS/1963 dan Tap.MPR
N0.III/MPRS/1963. 6. Melalui ketetapan MPRS N0. I / MPRS/ 1963
Manifesto politik dari Presiden dijadikan GBHN.
2 . 21
7. Hak budget DPR tidak berjalan karena pemerintah tidak
mengajukan RUU APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum
berlakunya tahun anggaran yang bersangkutan. Karena DPR tidak
menyetujui rancangan APBN yang diajukan Presiden, maka DPR
dibubarkan tahun 1960. 8. Menteri-menteri diperbolehkan menjabat
sebagai Ketua MPRS, DPR-GR, DPA, MA, MPRS, dan DPR-GR yang
seharusnya menjadi Iembaga perwakilan ra kyat yang tugasnya
mengawasi jalannya pemerintahan, malah sebaliknya harus tunduk
kepada kebijakan Presiden. Ideologi Pancasila pada saat itu
dirancang oleh PKI untuk di ganti dengan ideologi Manipol Usdek
serta konsep Nasakom. PKI berusaha untuk menancapkan kekuasaannya
dengan
membangun komunis internasional dengan RRC. terbukti dengan
dibukanya hubungan poros Jakarta-Peking. Sebagai puncak peristiwa
adalah meletusnya Gerakan 30 September 1905 (G-30PKI), sebagai
usaha untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi
Marxis.
Pembangunan Sistem Politik dan Ekonomi Sistem politik dan
ekonomi pada masa orde lama, khususnya setelah ekonomi terpimpin
dicanangkan, semakin dekat dengan haluan/pemikiran
sosialis/komunis. Walaupun ideologi Indonesia Pancasila, pengaruh
ideologi komunis dari Uni Soviet dan Cina sangat kuat. Sebetulnya
pemerintahan Indonesia memilih haluan politik yang berbau komunis
hanya rnerupakan suatu refleksi dari perasaan anti-kolonialisasi,
anti-imperialisasi, dan anti-
kapitalisasi saat itu. Pada masa itu prinsip-prinsip
individualisme, persaingan bebas, dan perusahaan swaasta/pribadi
sangat ditentang oleh pemerintah dan masyarakat pada umumnya karena
prinsip tersebut sering dikaitkan dengan pemikiran kapitalisme.
Keadaan ini membuat Indonesia semakin sulit mendapatkan dana dari
negara-negara barat, baik dalam bentuk pinjaman maupun penanaman
modal asing (PMA), sedangkan untuk membiayai rekonstruksi ekonomi
dan pembangunan selanjutnya Indonesia sangat membutuhkan dana yang
sangat besar. Hingga akhir dekade 1950-an, sumber utama penanaman
modal asing Indonesia berasal dari Belanda yang sebagian besar
digunakan untuk kegiatan ekspor hasil hasil perkebunan dan
pertambangan serta kegiatan ekonomi yang terkait. Setelah peristiwa
G-30-S/PKI, terjadi suatu perubahan politik yang drastis yang terus
mengubah sistem ekonomi dari pemikiran-pemikiran sosialis ke
semi-kapitalis. Sebenarnya perekonomian Indonesia menurut UUD 1945
menganut sistem yang dilandasi oleh prinsipprinsip kebersamaan atau
koperasi berdasarkan Pancasila. Akan tetapi, dalam praktek
sehari-hari pengaruh kekuasan cenderung kepada sosialis/komunis,
khususnya pada masa orde lama.
G. MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU
2 . 22
Dengan berakhirnya pemerintahan Soekarno dalam orde lama,
dimulailah pemerintahan baru yang dikenal dengan orde baru, yaitu
suatu tatanan kehidupan masyarakat dan pemerintahan yang menuntut
dilaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Munculnya orde baru diawali dengan tuntutan aksi-aksi dari seluruh
masyarakat, seperti Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI),
Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), dan lain-lain. Tuntutan
mereka dikenal dengan nama Tritura. Isi tuntutan tersebut sebagai
berikut. a. Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya. b. Pembersihan
kabinet dari unsur-unsur G-30-S/PKI. c. Penurunan harga. Orde baru
mengambil tugas utamanya, yaitu penciptaan ketertiban politik dan
kemantapan ekonomi. Oleh sebab itu, orde baru segera mengambil
jarak dengan kelompok -kelompok yang kuat orientasi ideologisnya.
Pemimpin orde baru segera menyusun birokrasi yang mendukung
kebijakannya. Diciptakan ABRI yang loyal di bawah komandonya. Semua
lembaga negara baik suprastruktur maupun infrastruktur ditentukan
kepemimpinan atas dasar loyalitas kepadanya. Orde baru bertolak
belakang dengan orde lama dalam hal kebijakan ekonomi. Akan tetapi,
dalam hal sistem dan kebijakan politik cenderung otoriter dan
monopolistik sebagai pelanjut dari rezim orde lama. Konsentrasi
kekuasaan di tangan pemerintah yang memungkinkan oposisi tidak
dapat melakukan kontrol. Pemerintah menganut kebijakan ekonomi
campuran sehingga ekonomi nasional meningkat rata-rata 7 persen
dari tahun 1969 hingga dekade 1980-an, tetapi kemudian membuka
praktek monopoli, korupsi, dan kolusi yang berskala masif antara
penguasa dengan pengusaha. Penyimpangan serta skandal raksasa di
bidang ekonomi banyak terjadi, seperti kasus Bank Duta, Bapindo,
dan lain-lain. Menurut Didik Rachbini, pada tahun 1993 sekitar 1
persen penduduk memperoleh 80 persen pendapat nasional, sedangkan
99 persen penduduk di tingkat bawah dan menengah menerima 20 persen
(Mochtar Pabotinggi, 1995) Atas nama stabilitas dan pembangunan
ekonomi, pemerintah orde baru menafsirkan sila -sila kemanusiaan,
kerakyatan, dan keadilan yang mengarah kepada ancaman terhadap sila
ketiga. Orde baru adalah era pemerintahan pengganti pemerintahan
orde lama. Pemerintahan orde lama melaksanakan Pancasila dan UUD
1945 dalam rangka "Revolusi Indonesia Belum Selesai". Pancasila
direduksi peranannya menjadi ajimat keempat dari Panca Ajimat
Revolusi. Sidang umum MPR tahun 1973 menetapkan Tap. MPR
No.lV/MPR/1973 tentang GBHN dalam BAB III menetapkan Pola Umum
Pembangunan Jangka Panjang 25-30 tahun. Dalam konsiderannya
disebutkan pembangunan berkesinambungan. Sidang Umum MPR tahun 1978
menetapkan Tap.MPR N0.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan
Pengamalan Pancasila (P-4). Pemerintah orde baru mendirikan lembaga
BP7
2 . 23
yang ditugaskan untuk menyosialisasikan P-4 kepada seluruh
masyarakat dengan metode indoktrinasi dengan sebutan metode
objektif praktis. Pada tahun 1980, melalui rekayasa lahirlah
kebulatan tekad rakyat Indonesia yang mengangkat Presiden RI ke-2
sebagai Bapak Pembangunan. Penyelenggaraan pembangunan sebagai
ideologi menggunakan trilogi pembangunan sebagai nilai
instrumentalnya. Pada tahun 1983, pemerintah mengajukan satu paket
yang terdiri atas 5 Undang-undang Politik tentang: 1) susunan dan
kedudukan anggota MPR/DPR, 2) pemilihan umum, 3) kepartaian dan
Golkar, 4) organisasi masyarakat, dan 5) referendum. Kelima paket
undang-undang itu disetujui oleh DPR dengan tujuan menjaga
terpeliharanya kekuasan dan menjaga kelanjutan pembangunan sebagai
ideologi. Perubahan kondisi yang mengglobal mempengaruhi sikap
masyarakat dalam kehidupan bernegara dan
bermasyarakat. Hal ini menimbulkan sifat individualistik
sehingga terbentuk masyarakat marginal dan konglomerasi yang
terpusat pada kelompok tertentu yang berdasarkan ekonomi kapitalis
dengan dalih kebebasan. Pada kenyataannya, orde baru telah jauh
menyimpang dari perjuangannya semula, yaitu sebagai berikut: 1)
Orde baru, secara eksplisit tidak mengakui 1 Juni sebagai lahimya
Pancasila. 2) Butir-butir P-4 mendidik secara halus ketaatan
individu kepada kekuasaan dan tidak ada butir yang mencantumkan
kewajiban negara terhadap rakyatnya. 3) Pengamalan Pancasila dengan
membentuk citra pembangunan sebagai ideologi, sehingga rekayasa
mendukung Bapak Pembangunan melalui kebulatan tekad rakyat.
1. Asas Tunggal PancasilaDalam pidato kenegaraan di depan DPR-RI
tanggal 16 Agustus 1982, Presiden Soeharto mengemukakan gagasannya
mengenai penerapan asas tunggal Pancasila atas partai partai
politik. Sesungguhnya gagasan ini bukan gagasan baru karena pada
tahun 1966 -1967 sudah terdengar gagasan untuk mengasastunggalkan
partai-partai politik. Namun, tampaknya keadaan belum memungkinkan.
Tujuan menyeragamkan asas partaipartai politik adalah untuk
mengurangi seminimal mungkin potensi konflik ideologis yang
terkandung dalam partai-partai politik. Berbeda dengan gagasan Bung
Karno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945, beliau mengharapkan agar
Pancasila dijadikan dasar filosofis negara Indonesia, tiap golongan
hendaknya menerima anjuran filosofis ini dengan catatan bahwa tiap
golongan berhak memperjuangkan aspirasinya masing-masing
2 . 24
dalam mengisi kernerdekaan. (Tim. LIP FISIP-UI, 1998:39-40).
Pola seperti ini masih terlihat dalam UU No.3/1975 tentang Partai
Politik dan Golongan Karya, dengan tidak adanya keharusan
mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Namun, dengan
adanya pidato Presiden tersebut ada dorongan dengan menjadikan
Pancasila sebagai satu satunya asas. Hal ini berarti pencantuman
asas lain yang sesuai dengan aspirasi, ciri khas, dan karakteristik
partai politik tidak diperkenalkan lagi. Akhirnya, keinginan
Presiden itu terpenuhi dengan merubah UU No.3/1975 dengan UU
No.3/1985. Dalam penjelasan undang-undang itu disebutkan bahwa
pengertian asas meliputi juga pengertian dasar, landasan, dan
pedoman pokok yang harus dic antumkan dalam anggaran dasar partai
politik. Perbedaan partai hanya dalam bentuk program saja. Asas
tunggal Pancasila, menurut Deliar Noer, berarti mengingkari
kebhinnekaan masyarakat yang memang berkembang menurut keyakinan
masing-masing. Keyakinan ini biasanya bersumber dari agama atau
dari paham lain. Bahkan asas tunggal Pancasila cenderung ke arah
sistem partai tunggal, meskipun secara formal ada tiga partai,
tetapi secara terselubung sebenarnya hanya ada satu partai.
2. Pembangunan EkonomiDalam rangka mewujudkan kesejahteraan
rakyat lewat pembangunan ekonomi dan sosial, pemerintahan orde baru
menjalin kembali hubungan baik dengan pihak barat dan menjauhi
pengaruh ideologi komunis, yang berarti kembali menjadi anggota PBB
dan lembaga internasional lainnya, seperti Bank Dunia dan Dana
Moneter Internasional (IMF). Menjelang akhir dekade 1960-an, atas
kerja sama dengan Bank Dunia, IMF, dan Bank Pembangunan Asia (ADB)
dibentuk suatu kelompok konsorsium yang disebut Inter Govermental
Group on Indonesia (IGGI), yang terdiri atas sejumlah negara-negara
maju, termasuk Jepang dan Belanda, dengan tujuan membiayai
pembangunan Indonesia. Dengan sikap Indonesia anti-komunis
menjadikan Indonesia sangat menarik untuk negara-negara Barat yang
kapitalis. Pembangunan orde baru dilakukan secara bertahap,
khususnya di bidang ekonomi, pembangunan jangka panjang (25/30
tahun), jangka menengah 5 tahun dengan program rencana pembangunan
lima tahun (Repelita). Repelita pertama dimulai bulan April 1969
dengan titik berat pembangunan pada sektor pertanian dan
industri-industri yang terkait. Dampak Repelita 1 dan Repelita
berikutnya terhadap pembangunan ekonomi Indonesia mengagumkan. Pada
periode 1960-1966, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata 1,90%
sedangkan masa orde baru antara 1966-1978 adalah 6%. Meningkatnya
konstribusi hasil sektor industri manufaktur terhadap pertumbuhan
ekonomi selama orde
2 . 25
baru mencerminkan adanya suatu proses industrialisasi atau
tranformasi ekonomi di Indonesia dari negara agraris ke negara
semi-industri. Keberhasilan pembangunan ekonomi masa orde baru juga
didukung oleh penghasilan ekspor yang sangat besar dari minyak
bumi, khususnya tahun 1973/1974, selain itu juga pinjaman luar
negeri dan penanaman modal asing (PMA). Setelah dekade 1980-an
pemerintah mengeluarkan berbagai paket deregulasi yang diawali pada
sektor perbankan dan sektor riil dengan tujuan utama meningkatkan
ekspor nonmigas. Dengan kebijakan ini sistem perekonomian Indonesia
bergeser secara bertahap dari sangat sentralisasi (1970-an) menuju
desentralisasi dan peranan sektor swasta yang semakin besar.
Apabila dibandingkan dengan orde lama, cukup banyak terdapat
perbedaan fundamental, yaitu dari ekonomi tertutup yang
berorientasi sosialis ke ekonomi terbuka yang berorientasi kepada
kapitalis. Perbedaan orientasi ekonomi itu menyebabkan
perekonomian masa orde baru lebih baik dari masa orde lama.
Beberapa prakondisi yang menonjol dari perekonomian masa orde baru
adalah sebagai berikut: 1. Stabilitas politik dan ekonomi. 2.
Sumber daya manusia yang lebih baik. 3. Sistem politik dan ekonomi
terbuka yang western oriented. 4. Kondisi ekonomi dan politik dunia
yang lebih baik. 5. Kemauan yang kuat (political will).
3. Kelemahan Pembangunan Orde BaruPersoalan yang paling mendasar
dalam era orde baru adalah campur aduk institusi negara dan swasta.
Jabatan publik, perusahaan, dan yayasan dicampur aduk satu sama
lain sehingga pemegang kekuasaan dan orang-orang yang menjadi
pemburu rente ekonomi menjadi pemenang dan mengambil segala
kesempata dan potensi keuntungan n ekonomi dan sosial secara tidak
adil, seperti subordinasi Bank Indonesia (obyek KKN), proteksi
Chandra Asri, Keppres Mobnas, Institusi Bulog, pemasaran cengkeh
dan jeruk, dan sebagainya memberi dampak masalah keadilan publik.
Akses publik yang lebih luas terhadap sumber-sumber ekonomi menjadi
tertutup sehingga proses pemerataan pendapatan dikorbankan. Lembaga
kepresidenan merupakan faktor pokok dan mendasar yang paling rusak
dan mempengaruhi lembaga negara di bawahnya, termasuk ke
daerah-daerah. Lembaga kepresidenan adalah the ruler, yang mengatur
segalanya. Fungsi check and balance tidak bekerja dan parlemen
menjadi stempel karat. Sistem digerakkan dari institusi Presiden
yang dipengaruhi secara kuat oleh karakter individu, yang sek
aligus menjadi penyebab macetnya demokratisasi politik dan
ekonomi.
2 . 26
Peranan yang dilakukan oleh Presiden pada masa orde baru adalah
peran ganda sebagai institusi negara, yang menjadi regulator,
tetapi tercampuri oleh pengaruh kepentingan swasta. Persoalan
keadilan dan keterbukaan sistem menjadi korban dari distorsi dari
kelembagaan Presiden. Pemerintah berjalan lebih mengacu kepada
karakter individu. Institusi kontrol yang lemah dan dilemahkan oleh
institusi kepresidenan yang kuat semakin memperburuk kondisi
pembangunan dari rasa keadilan masyarakat. Kritik terhadap
pemerintahan orde baru masih kelihatan sekalipun ditekan, pada
taraf minimal, seperti pada dekade l970-an muncul gerakan untuk
pemberantasan korupsi karena utang dan kebangkrutan melanda
Pertamina. Pada dekade 1980-an isu menggugat praktek-praktek
monopoli dan dekade 1990-an tuntutan perbaikan alokasi sumber daya
ekonomi. Puncak gejolak ketidakpuasan publik adalah kasus Bapindo,
yang mana telah terjadi distorsi alokasi kredit dan juga di
bank-bank pemerintah lain yang dikenal sebutan bahwa bank-bank
pemerintah disebut kasir konglomerat, karena mendapat perlakuan
istimewa dari penguasa. Sumber-sumber keuangan yang potensial,
dalam hal ini tersimpan di bank-bank pemerintah, hanya dikuasai
oleh dua puluh orang debitur kakap. Praktek tersebut keduanya
saling menguntungkan dengan kondisi politik dan ekonomi yang
bersifat tertutup. Pola dan struktur kantor Presiden dan
Kabinetnya, berhubungan bisnis dengan pelaku-pelaku swasta. Jadi,
perkembangan ekonomi hanya digerakkan oleh segelintir orang, tidak
partisipatif dan akses ekonomi masyarakat sangat minimal.
Urbanisasi besar-besaran manusia dari desa ke kota dan dari daerah
ke pusat, juga merupakan ciri dominan dari korporatisme yang
bersifat sentralis. Korporatisme diartikan sebagai sistem
kenegaraan di mana pemerintah dan swasta saling berhubungan secara
tertutup satu sama lain. Dalam hubungan korporatis tersebut (Prof.
Didik J. Rachbini, 2002:158-160), mempunyai ciri-ciri umum sebagai
berikut. 1. Sumber-sumber ekonomi dinikmati oleh hanya segelintir
pelaku ekonomi yang dekat dengan kekuasaan. 2. Kepentingan ekonomi
dan kepentingan politik menyatu di dalam format kolusi ekonomi. 3.
Kekuasaan menjadi media yang subur bagi redistributive combine di
antara segelintir orang. 4. Perburuan rente sangat subur dalam
situasi politik dan ekonomi yang tertutup Dengan demikian, semakin
jelas bahwa ada paradoks kemajuan di Indonesia terjadi karena
sistem yang distorsif tersebut. Pada satu sisi kemajuan-kemajuan
ekonomi yang dilihat secara agregat, memberi bukti adanya
pembangunan yang progresif. Namun, pada sisi lain kita melihat
kenyataan akan rapuhnya basis ekonomi rakyat, yang mengalami
stagnasi berkepanjangan selama tiga dekade
2 . 27
terakhir. Paradoks inilah yang menjadi gejala dari akar
permasalahan, yang sebenarnya terjadi di dalam sistem ekonomi
nasional masa orde baru.
4. Pembangunan dan Utang Luar NegeriNegara dengan beban utang
luar negeri yang berat akan mengalami kesulitan dan gagal mencapai
tahan lepas landas melalui proses kemajuan ekonomi yang
berkesinambungan. Selama orde baru pemerintah menganggap bahwa
utang itu merupakan bagian dari proses pembangunan ekonomi yang
sukses dengan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Perkembangan utang
luar negeri dan tahun ke tahun pada masa orde baru cenderung
meningkat, sehingga pembayaran pokok dan bunga utang sudah begitu
besar. Pada tahun 1980-1999 mencapai 129 miliar dolar AS, ini
berarti baliwa aliran modal ke luar negeri selama periode ini sudah
mencapai angka lebih d seribu triliun. (Didik J.Rachbini, ari
2001). Pada saat yang sama, kebijakan publik di bidang ekonomi,
terutama kebijakan utang luar negeri dicemari oleh perburuan rente
ekonomi oleh kelompok kepentingan yang berkolusi dengan pemegang
kekuasaan. Proses kebijakan publik di dalam politik otoriter
tertutup, peran kritik, dan partisipasi masyarakat lemah sehingga
kebijakan yang datang dari pemerintah dianggap benar, peran
teknokrat ekonomi mempunyai kekuasan besar untuk menentukan hitam
putihnya kebijakan ekonomi pada masa itu. Mereka dianggap berhasil
membuka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi sebetul telah gagal
membangun kelembagaan untuk mendukung perbaikan struktur dan
kesinambungan ekonomi secara keseluruhan. Jika tidak ada iklim
politik yang transparan dan terbuka, maka birokrasi bersama
pemerintah berperilaku memaksimumkan keuntungan politisnya.
Kalangan birokrasi juga dapat berperan sebagai pembangun kerajaan
sendiri tanpa memperhitungkan efisiensi anggaran yang dipegangnya.
Hasilnya adalah ekonomi yang penuh distorsi, monopoli dan perburuan
rente yang meluas. Beban perekonomian nasional semakin berat ketika
swasta melakukan transaksi utang luar negeri secara berlebihan.
Kombinasi utang luar negeri pemerintah dengan swasta inilah yang
menggiring eko nomi nasional masuk ke jurang krisis.
H. MASA REFORMASIPenyimpangan kehidupan bernegara masa orde baru
sampai kepada puncaknya dengan muncul krisis moneter yang berakibat
jatuhnya Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun.
Untuk menyelamatkan negara dari kehancuran, maka MPR telah
mengeluarkan ketetapannya, antara lain sebagai berikut.
2 . 28
1. Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan
MPR tentang Referendum. 2. Ketetapan MPR No. X/MPR/l998 tentang
Pokok-pokok Reformasi Pembanguan dalam Rangka Penyelamatan dan
Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. 3. Tap. MPR
No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas KKN. 4. Tap. MPR No. XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa
Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. 5. Tap. MPR
No.XVI/MPR/l998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi
Ekonomi. 6. Tap. MPR No.XVII/MPR/1998 tentang HAM. 7. Tap. MPR
No.XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan P-4 dan Penegasan Pancasila
sebagai Dasar Negara.
Sekalipun MPR telah mengeluarkan ketetapannya, namun
permasalahan yang ditinggalkan oleh pemerintahan orde baru bukanlah
sedikit, sehingga merumitkan bagi pemerintah transisi atau
pemerintah era reformasi untuk keluar dari permasalahan tersebut.
Oleh sebab itu, MPR melalui Ketetapan No. V/MPR/2000 telah
mengeluarkan ketetapan tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan
Nasional. MPR melalui ketetapan tersebut telah mengidentifikasi
masalah yang telah menyebabkan terjadinya krisis yang sangat luas.
Faktor faktor penyebab terjadinya berbagai rnasalah tersebut dapat
diidentifikasi sebagai berikut. 1. Nilai-nilai agama dan
nilai-nilai budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika dalam
berbangsa dan bernegara oleh sebagian masyarakat. Hal itu kemudian
melahirkan krisis akhlak dan moral yang berupa ketidakadilan,
pelanggaran hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia. 2. Pancasila
sebagai ideologi negara ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa
dan telah disalahgunakan untuk mempertahankan kekuasaan. 3. Konflik
sosial budaya telah terjadi karena kemajemukan suku, kebudayaan,
dan agama yang tidak dikelola dengan baik dan adil oleh pemerintah
maupun masyarakat. Hal itu semakin diperburuk oleh pihak pengusaha
yang menghidupkan kembali cara -cara menyelenggarakan pemerintahan
yang feodalistik dan paternalistik sehingga menimbulkan konflik
horizontal yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa 4. Hukum
telah menjadi alat kekuasaan dan pelaksanaannya telah diselewengkan
sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan,
yaitu persamaan hak warga negara di hadapan hukum. 5. Perilaku
ekonomi yang berlangsung dengan praktek korupsi, kolusi, dan
nepotisme, serta berpihak pada sekelompok pengusaha besar, telah
menyebabkan krisis ekonomi yang
2 . 29
berkepanjangan, utang besar yang harus dipikul oleh negara,
penggangguran dankemiskinan yang semakin meningkat, serta
kesenjangan sosial ekonomi yang semakin melebar. 6. Sistem politik
yang otoriter tidak dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang mampu
menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. 7.
Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik, pertumpahan
darah dan dendam antara kelompok masyarakat terjadi sebagai akibat
dari proses demokrasi yang tidak berjalan dengan baik. 8.
Berlangsungnya pemerintahan yang telah mengabaikan proses demokrasi
menyebabkan rakyat tidak dapat menyalurkan aspirasi politiknya
sehingga terjadi gejolak politik yang bermuara pada gerakan
reformasi yang menuntut kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. 9.
Pemerintah yang sentralistis telah menimbulkan kesenjangan dan
ketidakadilan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
sehingga timbul konflik vertikal dan tuntutan untuk memisahkan diri
dari negara kesatuan Republik Indonesia. 10. Penyalahgunaan
kekuasaan sebagai akibat dari lemahnya fungsi pengawasan oleh
internal pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat, serta
terbatasnya pengawasan oleh masyarakat dan media massa pada masa
lampau, telah menjadikan transparansi dan pertanggungjawaban
pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan
bertanggung jawab tidak terlaksana. Akibatnya, kepercayaan
masyarakat kepada penyelenggara negara menjadi berkurang. 11.
Pelaksanaan peran sosial politik dalam dwi fungsi Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia dan disalahgunakannya ABRI sebagai
alat kekuasaan pada masa orde baru telah menyebabkan terjadinya
penyimpangan peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang 12. mengakibatkan tidak berkembangnya
kehidupan demokrasi. 13. Globalisasi dalam kehidupan politik,
ekonomi, sosial, dan budaya dapat memberikan keuntungan bagi bangsa
Indonesia, tetapi jika tidak diwaspadai dapat memberi dampak
negatif terhadap kehidupan berbangsa.
Pada masa era reformasi, telah tiga kali pergantian Presiden,
yaitu Presiden B.J. Habibie dengan Kabinet Reformasi Pembangunan,
Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Presiden hasil Pemilu tahun 1999
dengan Kabinet Persatuan Nasional, namun Presiden Abdurrahman Wahid
diperhentikan oleh MPR karena dianggap melanggar haluan negara,
kemudian digantikan oleh Presiden Megawati dengan Kabinet Gotong
Royong. Pada masa era globa ini, pembangunan l nasional
dilaksanakan tidak lagi seperti orde baru yang dikenal dengan nama
rencana pembangunan lima tahun (Repelita), melainkan dengan nama
program pembangunan nasional (Propenas). Propenas yang telah
disusun oleh Bappenas, berlaku untuk tahun 2000-2004.
2 . 30
Propenas tersebut meliputi berbagai bidang. Dalam uraian berikut
akan kita Iihat beberapa bidang dalam Propenas.
a.
Pembangunan Bidang HukumKonsep awal program pembangunan nasional
di bidang hukum meliputi sebagai berikut. 1. Penataan sistem dan
kelembagaan hukum dengan program pembangunannya, adalah: a) program
perencanaan dan pengembangan sistem hukum nasional, b) program
pembentukan dan penyusunan hukum, c) program pembinaan kelembagaan
hukum. 2. Penegakan hukum, dengan programnya; a) penegakan dan
pelayanan hukum, b) pembinaan peradilan. 3. Peningkatan kualitas
aparat penegak hukum, sarana dan prasarana hukum dengan programnya.
a) peningkatan kualitas aparatur hukum, b) sarana dan prasarana
hukum.
b. Program Pembangunan EkonomiDalam bidang ekonomi, program
pembangunannya adalah sebagai berikut. 1. Sistem ekonomi
kerakyatan, yang meliputi pengembangan sistem ekonomi kerakyatan,
pengentasan kemiskinan dan peningkatan pemerataan serta
memberdayakan usaha kecil, menengah, dan koperasi. 2. Mempercepat
proses pemulihan ekonomi, melalui program pengelolaan kebijaksanaan
ekonomi makro dan mikro, peningkatan efektivitas pengelolaan
keuangan negara, peningkatan efektivitas pengelolaan utang luar
negeri, penuntasan restrukturisasi perbankan dan lembaga keuangan,
pengembangan ketenagakerjaan, dan lain -lain.
c. Pembangunan Bidang PolitikProgram pembangunan nasional di
bidang politik meliputi sebagai berikut. a. Politik dalam negeri,
program pembangunan yang dilaksanakan adalah pengembarngan
konstitusi, struktur politik, pemilu, kepemimpinan nasional,
partisipasi politik, kesadaran berbangsa, pendidikan dan budaya
politik, kemandirian TNI, dan lain-lain. b. Politik luar negeri,
program pembangunan yang dilakukan adalah penguatan politik luar
negeri dan diplomasi, peningkatan karja sama luar negeri, perluasan
perjanjian ekstradisi dengan negara tetangga, dan lain-lain. c.
Penyelenggaraan negara, program pembangunannya adalah mewujudkan
penyelenggara negara yang baik dan profesional.
2 . 31
d. Otonomi daerah, dengan program utamanya adalah pemantapan
perimbangan keuangan pusat dan daerah, penguatan kemampuan sumber
daya manusia, penataan kelembagaan daerah, serta pembinaan dan
pengawasan.
d. PerekonomianPeriode transisi Habibie terlalu pendek untuk
mengisahkan perjalanan ekonomi suatu negara. Yang terjadi adalah
untuk mendesain ulang struktur ekonomi yang berbasis konglomerat
menuju ekonomi kerakyatan. Pemerintahan Habibie hanya sampai pada
upaya pembuatan perangkat undang-undang yang disiapkan dengan
tergesa-gesa dan belum tentu dapat dilaksanakan oleh pemerintah
selanjutnya, jadi implementasi kebijakannya tidak sempat
dilaksanakan. Perekonomian negara sudah menunjukkan adanya
perbaikan dibandingkan dengan saat kejatuhan Presiden Soeharto.
Pada era Abdurrahman Wahid, perbaikan institusi secara sistematis
tidak terjadi, bahkan kesalahan-kesalahan baru terjadi kembali yang
menambah lebih parah lagi keadaan. Beberapa di antaranya adalah
sebagai berikut. Kasus DPUN, yaitu suatu lembaga perhimpunan para
konglomerat di dalam institusi kepresidenan. Seharusnya pengusaha
besar dengan kepentingan ekonomi yang besar pula seharusnya
dipagari dengan batas aturan yang tegas agar tidak terlibat dalam
proses pengambilan keputusan. Berkat kritik yang sangat keras
terhadap lembaga ini di mana campur aduk antara swasta dengan
pemerintah yang telah membawa ketidakadilan ekonomi di masa orde
baru maka lembaga ini akhirnya dibubarkan. Kasus Depsos dan Deppen,
yang mana pemerintah Abdurrahman Wahid membubarkan lembaga
bermasalah, tetapi penggantinya tidak dipikirkan, dengan cara itu
pemerintah terus menghadapi permasalahan dan menciptakan persoalan
baru bagi rakyat banyak. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid
praktis tidak ada masalah dalam negeri yang terselesaikan dengan
baik, seperti kasus Aceh, konflik Maluku, dan sebagainya.
Ketidakstabilan politik dan sosial yang belum surut menambah kesan
bagi investor asing bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang
berisiko tinggi bagi investor. Akibatnya, kondisi ekonomi nasional
cenderung lebih buruk dari pemerintahan Habibie. Presiden
Abdurrahman Wahid dianggap cenderung bersikap diktator dan praktek
KKN di lingkungannya semakin intensif. Sikap Presiden tersebut juga
menimbulkan perseteruan dengan DPR yang klimaksnya adalah
dikeluarkannya memorandum I dan II. Pada akhirnya, dalam Sidang
lstimewa MPR tahun 2001 Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan
dan Megawati dilantik menjadi Presiden RI yang kelima. Dalam
menjaga kesinambungan penyelenggaraan negara, maka MPR mengeluarkan
Tap. MPR No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan, yang
terdiri atas tiga visi, yaitu sebagai berikut: 1). Visi Indonesia
masa depan ialah cita-cita luhur sebagaimana tercantum dalam
Pembukaan UUD 1945.
2 . 32
2). Visi lima tahuan dirumuskan dalam Garis-Caris Besar Haluan
Negara. 3). Visi antara masa depan dan lima tahunan disebut Visi
Indonesia 2020. Visi Indonesia 2020 adalah terwujudnya masyarakat
Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil,
sejahtera, maju, mandiri serta baik dan bersih dan penyelenggaraan
negara.Dalam mewujudkan Visi Indonesia 2020, bangsa dan negara
menghadapai tantangan keadaan dan perubahan saat ini dan masa
depan, baik di dalam maupun dari Iuar negeri, yaitu sebagai
berikut. a. b. c. d. e. f. g. Pemantapan persatuan bangsa dan
kesatuan bangsa. Sistem hukum yang adil. Sistem politik yang
demokratis Sistem ekonomi yang adil dan produktif. Sistem sosial
budaya yang beradab. Sumber daya manusia yang bermutu.
Globalisasi.
Presiden Megawati yang memulai pemerintahannya November 2001
masih menyisakan suatu pekerjaan berat yang belum terselesaikan.
Sesuai dengan rekomendasi MPR ST 2002 menyampaikan beberapa
permasalahan untuk segera dituntaskan sebagai berikut: ,
e. Bidang Politik dan KeamananSuatu ancaman disintegrasi,
seperti konflik di Nanggroe Aceh Darussalam, masalah Papua, masalah
Poso, masalah Maluku dan Maluku Utara, masalah Sampit Kalimantan
Tengah, masalah tindakan anarkis, masalah reposisi TNI/Polri,
masalah hubungan luar negeri yang belum optimal dan profesional,
masalah otonomi daerah yang belum diimplementasikan secara utuh,
masalah mempersiapkan pemilu yang berkualitas, dan lain-lain.
f.
Bidang Hukum dan HAMBidang ini mencakup masalah pemberantasan
KKN yang belum maksimal, masalah penegakan dan kepastian hukum yang
masih lemah, masalah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang
terkesan lambat dan diskriminatif, masalah terorisme, serta masalah
reformasi birokrasi yang masih merugikan dan beban bagi negara.
g. Bidang Ekonomi dan KeuanganSuatu kinerja pemerintah yang
sudah maju tetapi belum dapat mengatasi masalah -masalah, seperti
pengangguran melonjak, ekspor menurun, investasi belum pulih,
meningkatnya penduduk miskin, merosotnya kredibilitas aparatur
negara, pangan yang rentan kritis, peraturan tumpang tindih
sehingga tidak ada kepastian usaha, penyeludupan dan pencurian
2 . 33
sumber daya alam, utang domestik pemerintah yang membebani APBN,
dan penerimaan pajak yang belum optimal.
h. Bidang Sosial BudayaBidang ini meliputi kerukunan umat
beragama yang masih mengganggu persatuan, masalah kesehatan dan
pendidikan, dan lain-lainnya.
2 . 34
