1X_Oliviane Theodora Wenno_HWSATU

Pengantar Perpajakan

1. Jelaskan perbedaan dan persamaan pengertian pajak menurut Prof. Dr. PJA. Adriani dan menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH?Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

o Keduanya sama-sama mendefinisikan pajak sebagai iuran dari masyarakat yang wajib dibayarkan kepada Negara yang diatur dengan UU serta tidak disertai imbalan secara langsung untuk membiayai pengeluaran umum. Perbedaannya adalah Prof. Dr. P.J.A. Adriani lebih memfokuskan istilah rakyat kepada mereka yang tergolong wajib pajak sedangkan Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH menunjuk kepada rakyat secara umum. Selain itu dari segi manfaat pajak, Prof. Dr. P.J.A. Adriani juga mengemukakan pembiayaan pengeluaran umum sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan.

2. Jelaskan perbedaan penting antara pajak dan retribusi?Ada 2 perbedaan penting antara pajak dan restribusi yaitu:

a. Imbalan atau Kontra PrestasiPajak mendapatkan imbalan secara langsung, sedangkan retribusi memperoleh imbal balik secara langsung. Misalnya bila kita membayar Pajak Penghasilan (PPh) kita tidak mendapatkan apapun, namun secara tidak langsung kita telah membantu pembangunan di negara kita, sedangkan bila kita membayar retribusi sampah maka secara langsung sampah kita akan diangkut oleh dinas kebersihan.

b. Mengikat (Dapat Dipaksakan)Pajak dapat dipaksakan, sedangkan retribusi tidak. Jika kita memiliki kendaraan bermotor maka setiap tahunnya kita wajib membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bila kita tidak membayar, maka kendaraan kita akan disita oleh pihak yang berwajib, sedangkan bila kita tidak membayar retribusi sampah, maka dinas kebersihan tidak akan memaksakan,hanya saja kita tidak memperoleh pelayanan pengangkutan sampah dari mereka.

3. Jelaskan fungsi pajak sebagai fungsi budgeter dan sebagai fungsi regulerend?. Yang mana diantara keduanya yang lebih penting dalam menjalankan roda pemerintahan? Jelaskan!

o Fungsi anggaran (budgetair): Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dll. Fungsi mengatur (regulerend): Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur,

1X_Oliviane Theodora Wenno_HWSATU

pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak agar investor tertarik untuk melakukan berbagai investasi. Sedangkan untuk melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri agar impor dapat dibatasi dan mengalihkan pilihan masyarakat pada produk hasil karya anak bangsa.

o Fungsi pajak yang lebih penting adalah fungsi budgetair karena merupakan fungsi utama pajak yaitu menghimpun dana dari masyarakat untuk membiayai kepentingan negara, sedangkan fungsi regulerend merupakan fungsi sekunder (adanya tujuan tertentu) dan sebagai efek atas implementasi fungsi budgetair.

4. Jelaskan contoh fungsi pajak sebagai fungsi redistribusi?Fungsi redistribusi pendapatan menekankan pemerataan kesejahteraan antara masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi dan masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Misalnya pajak dari WP dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi sebanding dengan pajak dari beberapa WP dengan kemampuan ekonomi yang lebih rendah. Pajak yang dipungut nantinya digunakan untuk pembangunan fasilitas pendidikan sehingga kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat diminimalisasi.

5. Jelaskan pengertian PPh, PPN dan PPnBM, PPB dan BPHTB? o Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa

gaji, honor/honorarium, upah, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, jabatan dan kegiatan.

o Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen sehingga tergolong dalam jenis pajak tidak langsung.

o PPnBM merupakan pajak tambahan yang dipungut atas konsumsi suatu barang (mewah) di samping Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Artinya, apabila atas suatu barang tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai, maka PPn.BM juga tidak akan dikenakan atas barang tersebut. Sebaliknya, tidak terhadap semua barang yang dipungut PPN otomatis juga terutang PPnBM. Hanya terhadap konsumsi barang-barang yang tergolong mewah saja yang dipungut PPnBM.

o Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994. Sebagai pajak yang bersifat kebendaan, besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan.

o Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan merupakan perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan

1X_Oliviane Theodora Wenno_HWSATU

6. Jelaskan pengertian PNBP dan retribusi? Jelaskan apa perbedaan antara PNBP dan retribusi?

o Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, misalnya retribusi parkir.

o Meskipun retribusi merupakan salah satu jenis PNBP namun pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah (Dispenda), berbeda dengan jenis-jenis PNBP lainnya yang dikelola pemerintah pusat, sehingga pengelolaannya dimasukkan dalam APBD bukan APBN.

7. Jelaskan pengertian self assessment system dan official assessment system?o Self assessment merupakan suatu sistem perpajakan yang memberikan

kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk :-berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWP -menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang

o Official assessment merupakan suatu system perpajakan yang memberikan otorisasi penuh kepada fiskus dalam menghitung dan menetapkan besarnya pajak terhutang. Sistem ini digunakan pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), besarnya pajak terhutang ditetapkan oleh fiskus melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

8. Jelaskan apa yang dimaksud dengan PTKP dalam UU PPh dan jelaskan dengan contoh perhitungan?PTKP adalah singkatan dari penghasilan tidak kena pajak. Sebelum kenakan tarif progresif, penghasilan neto dikurangi dulu dengan PTKP. PTKP berlaku hanya untuk wajib pajak orang pribadi (WP OP). Untuk wajib pajak badan seperti: perseroan terbatas, CV, yayasan, lembaga, dan badan lain, tidak dapat menggunakan PTKP. PTKP sebenarnya ditujukan untuk penghasilan minimum yang dapat dinikmati oleh wajib pajak untuk tetap hidup walaupun sederhanaContoh (menggunakan UU 36/2008):

Ian mendapatkan gaji pokok sebesar Rp 1.500.000,00, tunjangan kesejahteraan keluarga Rp 200.000,00, tunjangan kemahalan Rp 300.000,00, tunjangan jabatan Rp 200.000,00, menempati rumah berikut mobil dinas yang nilai sebulannya Rp 1.000.000,00, iuran pensiun dibayarkan sebesar Rp 36.000,00 dan THT sebesar 1% dari gaji pokok. Ian juga mendapatkan iuran asuransi kecelakaan dan asuransi kematian sebesar Rp 50.000,00. Ian telah memiliki 3 orang anak dan istri tidak bekerja.Jawab

Gaji pokok Rp 1,500,000.00

Tunjangan kesejahteraan Rp 200,000.00

1X_Oliviane Theodora Wenno_HWSATU

Tunjangan kemahalan Rp 300,000.00

Tunjangan jabatan Rp 200,000.00

Iuran asuransi kecelakaan dan kematian Rp 50,000.00

Penghasilan bruto Rp 2,250,000.00

Biaya jabatan (5% x Rp 2.250.000,00) Rp 112,500.00

Biaya pensiun Rp 36,000.00

THT (1% x Rp 1.500.000,00) Rp 15,000.00 Rp (163,500.00)

Penghasilan netto sebulan Rp 2,086,500.00

Penghasilan netto setahun Rp 25,038,000.00

PTKP:

WP pribadi Rp 15,840,000.00

WP kawin Rp 1,320,000.00

Tanggungan (3 x Rp 1,320,000.00) Rp 3,960,000.00

Total PTKP Rp (21,120,000.00)

PKP Rp 3,918,000.00

PPh terutang (5% x Rp 3,918,000.00) Rp 195,900.00

9. Jelaskan apa yang dimaksud dengan BUT?Bentuk Usaha Tetap (BUT) bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (place of business) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin dan peralatan.

10. Jelaskan tentang:a. PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib

1X_Oliviane Theodora Wenno_HWSATU

Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

b. PPh Pasal 22Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh:-Bendaharawan pemerintah pusat/daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang-Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

c. PPh Pasal 23Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Subjek Pajak atau penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri dan BUT.

d. PPh Pasal 24Pajak Penghasilan Pasal 24 ialah pajak penghasilan yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang di terima atau yang diperoleh dari luar negeri yang dapat di kreditkan terhadap pajak penghasilan yang terhutang atas seluruh wajib pajak dalam negeri.Supaya tidak terjadi penghitungan ganda maka pajak tersebut dapat di kreditkan oleh perusahaan dengan cara:-Menghitung batas maksimum pajak luar negeri-Pajak penghasilan yang di kreditkan dalam pajak tahun yang sama

e. PPh Pasal 25Pajak Penghasilan Pasal 25 mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh WP sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:-Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22-Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, kemudian dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

f. PPh Pasal 26Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah PPh yang dikenakan/ dipotong atas penghasilan yang bersumberdari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak(WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) diIndonesia. Pajak ini menerapkan tarif 20%, tergantung dari usaha apa yang dilakukan untuk mendapatkan penghasilan tersebut.

g. PPh Pasal 4 Ayat 2

1X_Oliviane Theodora Wenno_HWSATU

PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah pajak final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari Persewaan tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri. Atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan PPh final 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan. Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun jug yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewakan termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan “service charge” baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan.