Embed Size (px)
DESCRIPTION
pancasila sebagai dasar negara
Citation preview
I. Pengertian Pancasila
Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta dari India. Menurut Muhammad Yamin, dalam
bahasa Sansekerta kata Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu : pañca
berarti lima dan śīla berarti prinsip, asas, batu sendi, alas, dasar, peraturan tingkah laku yang
baik/senonoh. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan
bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.
II. Pengertian Pancasila secara EtimologisSecara etimologis kata Pancasila berasal dari Pancasila yang memiliki arti secara harfiah
dasar yang memiliki lima unsur. Kata Pancasila mula-mula terdapat dalam kepustakaan
Budha di India. Dalam ajaran Budha terdapat ajaran moral untuk mencapai nirwana dengan
melalui Samadhi dan setiap golongan mempunyai kewajiban moral yang berbeda. Ajaran
moral tersebut adalah Dasasyiila, Saptasyiila, Pancasyiila.
Pancasila lahir sebagai produk kebudayaan Indonesia dan bukan penarikan atau sublimasi
dari negara lain. Istilah “Pancasila” pertama kali dapat ditemukan dalam buku “Sutasoma”
karya Mpu Tantular yang ditulis pada zaman Majapahit (abad ke-14). Dalam buku itu istilah
Pancasila diartikan sebagai perintah kesusilaan yang jumlahnya lima (Pancasila karma) dan
berisi lima larangan untuk :
1) Melakukan kekerasan;
2) Mencuri;
3) Berjiwa dengki;
4) Berbohong; dan
5) Mabuk akibat minuman keras.
Selanjutnya, istilah “sila” itu sendiri dapat diartikan sebagai :
1) Aturan yang melatarbelakangi perilaku seseorang atau bangsa;
2) Kelakuan atau perbuatan yang menurut adab (sopan santun);
3) Dasar adab;
4) Akhlak; dan
5) Moral.
III. Pengertian Pancasila secara HistorisPembahasan historis Pancasila dibatasi pada tinjauan terhadap perkembangan rumusan
Pancasila sejak tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan keluarnya Instruksi Presiden
RI No.12 Tahun 1968.
IV. Sejarah Singkat Terbentuknya PancasilaSebelum tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia belum merdeka. Bangsa Indonesia
dijajah oleh bangsa lain. Banyak bangsa-bangsa lain yang menjajah atau berkuasa di
Indonesia, misalnya bangsa Belanda, Portugis, Inggris, dan Jepang. Paling lama menjajah
adalah bangsa Belanda. Padahal sebelum kedatangan penjajah bangsa asing tersebut, di
wilayah negara RI terdapat kerajaan-kerajaan besar yang merdeka, misalnya Sriwijaya,
Majapahit, Demak, Mataram, Ternate, dan Tidore. Terhadap penjajahan tersebut, bangsa
Indonesia selalu melakukan perlawanan dalam bentuk perjuangan bersenjata maupun
politik. Perjuangan bersenjata bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah, dalam hal ini
Belanda, sampai dengan tahun 1908 boleh dikatakan selalu mengalami kegagalan.
Penjajahan Belanda berakhir pada tahun 1942, tepatnya tanggal 8 Maret. Sejak saat
itu Indonesia diduduki oleh bala tentara Jepang. Namun Jepang tidak terlalu lama
menduduki Indonesia. Mulai tahun 1944, tentara Jepang mulai kalah dalam melawan
tentara Sekutu. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang
dalam melawan tentara Sekutu, Jepang memberikan janji kemerdekaan di kelak kemudian
hari. Janji ini diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944.
Oleh karena terus menerus terdesak, maka pada tanggal 29 April 1945 Jepang
memberikan janji kemerdekaan yang kedua kepada bangsa Indonesia, yaitu janji
kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan dalam Maklumat Gunseikan (Pembesar
Tertinggi Sipil dari Pemerintah Militer Jepang di Jawa dan Madura).
Dalam maklumat itu sekaligus dimuat dasar pembentukan Badan Penyelidik Usaha-
Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Tugas badan ini adalah menyelidiki
dan mengumpulkan usul-usul untuk selanjutnya dikemukakan kepada pemerintah Jepang
untuk dapat dipertimbangkan bagi kemerdekaan Indonesia.
Keanggotaan badan ini dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, dan mengadakan sidang
pertama pada tanggal 29 Mei 1945 – 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama ini yang
2
dibicarakan khusus mengenai calon dasar negara untuk Indonesia merdeka nanti. Pada
sidang pertama itu, banyak anggota yang berbicara, dua di antaranya adalah Muhammad
Yamin dan Bung Karno, yang masing-masing mengusulkan calon dasar negara untuk
Indonesia merdeka.
Muhammad Yamin mengajukan usul mengenai dasar negara secara lisan yang terdiri atas
lima hal, yaitu:
1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat
Selain itu Muhammad Yamin juga mengajukan usul secara tertulis yang juga terdiri atas
lima hal, yaitu:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Persatuan Indonesia
3. Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Usulan ini diajukan pada tanggal 29 Mei 1945.
Prof.Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 terdapat pokok-pokok pikiran yang tidak
banyak berbeda seperti berikut :
a. Negara Indonesia Merdeka hendaknya merupakan negara nasional yang bersatu dalam
arti totaliter atau integralistik.
b. Setiap warganya dianjurkan agar takluk kepada tuhan, tetapi urusan agama hendaknya
terpisah dari urusan negara dan diserahkan kepada golongan-golongan agama yang
bersangkutan.
c. Dalam susunan pemerintahan negara harus dibentuk suatu Badan Permusyawaratan,
agar pemimpin negara dapat bersatu jiwa dengan wakil-wakil rakyat secara terus-
menerus.
d. Sistem ekonomi Indonesia hendaknya diatur berdasarkan asas kekeluargaan, system
tolong-menolong dan system kooperasi.
3
e. Negara Indonesia yang berdasar atas semangat kebudayaan Indonesia yang asli,
dengan sendirinya akan bersifat negara Asia Timur Raya.
Prof. Supomo dengan tegas menolak aliran individualisme dan liberalisme maupun teori
kelas ajaran Marx, dan Lenin, sebagai dasar Indonesia Merdeka, dan menandaskan bahwa
politik pembangunan negara harus disesuaikan dengan susunan masyarakat Indonesia.
Maka negara kita harus berdasar atas aliran pikiran (staaside) negara yang integralistik,
negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-
golongannya dalam lapangan apapun. Dalam pengertian ini menurut teori ini yang sesuai
dengan semangat Indonesia yang asli, negara tidak lain ialah seluruh rakyat Indonesia
sebgai persatuan yang teratur dan tersusun.
Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mengajukan usul mengenai calon dasar
negara yang terdiri atas lima hal, yaitu:
1. Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia)
2. Internasionalisme (Perikemanusiaan)
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan yang Berkebudayaan
Kelima hal ini oleh Bung Karno diberi nama Pancasila.
Lebih lanjut Bung Karno mengemukakan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas
menjadi Trisila, yaitu:
1. Sosio nasionalisme
2. Sosio demokrasi
3. Ketuhanan
Berikutnya tiga hal ini menurutnya juga dapat diperas menjadi Ekasila yaitu
Gotong Royong.
Istilah “sila” itu sendiri dapat diartikan sebagai aturan yang melatarbelakangi perilaku
seseorang atau bangsa;kelakuan atau perbuatan yang menurut adab (sopan santun); dasar
adab, akhlak, dan moral. Pancasila sebagai dasar negara pertama kali diusulkan oleh Ir.
Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dihadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Menurut beliau, istilah Pancasila tersebut
diperoleh dari para sahabatnya yang merupakan ahli bahasa.
4
Rumusan Pancasila yang dikemukakan tersebut berdiri atas :
Kebangsaan Indonesia
Internasional atau kemanusiaan
Mufakat atau demokrasi
Kesejahteraan sosial
Ketuhanan yang berkemanusiaan
Selesai sidang pertama, pada tanggal 1 Juni 1945 para anggota BPUPKI sepakat
untuk membentuk sebuah panitia kecil yang tugasnya adalah menampung usul-usul yang
masuk dan memeriksanya serta melaporkan kepada sidang pleno BPUPKI. Tiap-tiap
anggota diberi kesempatan mengajukan usul secara tertulis paling lambat sampai dengan
tanggal 20 Juni 1945.
Adapun anggota panitia kecil ini terdiri atas delapan orang, yaitu:
1. Ir. Soekarno
2. Ki Bagus Hadikusumo
3. K.H. Wachid Hasjim
4. Mr. Muh. Yamin
5. M. Sutardjo Kartohadikusumo
6. Mr. A.A. Maramis
7. R. Otto Iskandar Dinata
8. Drs. Muh. Hatta
Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara Panitia Kecil, dengan para
anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Hasil yang dicapai antara lain disetujuinya
dibentuknya sebuah Panitia Kecil Penyelidik Usul-Usul/Perumus Dasar Negara, yang
terdiri atas sembilan orang, yaitu:
1. Ir. Soekarno
2. Drs. Muh. Hatta
3. Mr. A.A. Maramis
4. K.H. Wachid Hasyim
5. Abdul Kahar Muzakkir
6. Abikusno Tjokrosujoso
7. H. Agus Salim
5
8. Mr. Ahmad Subardjo
9. Mr. Muh. Yamin
Tokoh-tokoh BPUPKI yang diberi nama Panitia Sembilan mengadakan pertemuan untuk
membahas pidato serta usulan-usulan mengenai dasar negara yang telah dikemukakan
dalam sidang- sidang BPUPKI. Panitia Kecil yang beranggotakan sembilan orang ini
pada tanggal itu juga melanjutkan sidang dan berhasil merumuskan calon Mukadimah
Hukum Dasar, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan “Piagam Jakarta”.
Dalam pembahasan tersebut didalamnya terdapat rumusan dan sistematika Pancasila
sebagai berikut :
1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradap
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Tentang Piagam Jakarta ini Sukarno sebagai ketua Panitia Sembilan mengatakan, bahwa
“Ketuhanan dengan menjalankan syari’at Islam bagi para pemeluk-pemeluknya”
merupakan jalan tengah yang diambil akibat perbedaan pendapat antara golongan Islam
dan kebangsaan.
Sebenarnya banyak muncul keberatan terhadap Piagam Jakarta ini. Sebagai contoh,
keberatan yang disampaikan oleh Latuharhary yang didukung oleh Wongsonegoro dan
Husein Joyodiningrat dalam sidang panitia perancang UUD tanggal 11 Juli 1945.
Keberatan yang sama juga diajukan oleh Ki Bagus Hadikusumo dalam sidang ketua
BPUPKI tanggal 14 Juli 1945.
Tanggal 18 Agustus ini merupakan perjalanan sejarah paling menentukan bagi
rumusan Pancasila. Hari itu akan disyahkan Undang-Undang Dasar untuk negara
Indonesia merdeka. Sementara rumusan Pancasila menjadi bagian dari preambul
(pembukaan) Undang-Undang Dasar negara tersebut. Namun demikian sehari sebelum
tanggal ini ada peristiwa penting.
Peristiwa penting yang dimaksud adalah seperti ini. Sore hari setelah kemerdekaan
Negara Indonesia diproklamirkan, Moh. Hatta menerima Nisyijima (pembantu
6
Laksamana Mayda/Angkatan Laut Jepang) yang memberitahukan bahwa ada pesan
berkaitan dengan Indonesia merdeka.
Pesan tersebut, kaitannya berasal dari wakil-wakil Indonesia bagian Timur di bawah
penguasaan Angkatan Laut Jepang. Isi pesannya menyatakan bahwa wakil-wakil
Protestan dan Katolik dari daerah-daerah yang dikuasai Angkatan Laut Jepang keberatan
dengan rumusan sila pertama (Piagam Jakarta) : .”Ketuhanan dengan kewajiban
menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”
Bagaimana dengan sikap Moh. Hatta saat itu? Ketika itu Hatta menyadari bahwa
penolakan terhadap pesan tersebut akan mengakibatkan pecahnya negara Indonesia
Merdeka yang baru saja dicapai. Jika hal itu terjadi tidak menutup kemungkinan daerah
(Indonesia) luar Jawa akan kembali dikuasai oleh kaum Kolonial Belanda. Oleh karena
itu, Hatta mengatakan kepada opsir pembawa pesan tersebut, bahwa pesan penting itu
akan disampaikan dalam sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) esok
hari (tanggal 18 Agustus 1945).
Keesokan harinya, sebelum sidang BPUPKI dimulai, Hatta mengajak Ki Bagus
Hadikusumo, Wakhid Hasyim, Kasman Singodimejo, dan Teuku Hasan untuk rapat
pendahuluan. Mereka membicarakan pesan penting tentang keberatan terhadap rumusan
Pancasila Piagam Jakarta. Hasilnya, mereka sepakat agar Indonesia tidak pecah, maka sila
pertama (dalam rumusan Piagam Jakarta) diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
V. Nilai-Nilai Pancasila Pada Masa Pra SejarahAhli geologi menyatakan bahwa kepulauan Indonesia terjadi dalam pertengahan jaman tersier
kira-kira 60 juta tahun yang silam. Baru pada jaman quarter yang dimulai sekitar 600.000
tahun yang silam Indonesia didiami oleh manusia, dan berdasarkan hasil penemuan fosil
Meganthropus Paleo Javanicus, Pithecanthropus Erectus, Homo Soloensis, Homo
Wajakensis, serta Homo Mojokertensis.
Berdasarkan artefak yang ditinggalkan, mereka mengalami hidup tiga jaman yaitu :
1. Paleolitikum
2. Mesolitikum
3. Neolithicum
7
Inti dari kehidupan bangsa Indonesia pada masa Pra Sejarah hakekatnya adalah nilai-nilai
Pancasila itu sendiri, yaitu :
1. Nilai ReligiAdanya kerangka mayat pada Paleolitikum menggambarkan adanya penguburan, terutama
Wajakensis dan mungkin Pithecanthropus Erectus, serta dalam menghadapi tantangan alam
tenaga gaib sangat tampak. Selain itu ditemukan alat-alat baik dari batu maupun perunggu
yang digunakan untuk aktifitas religi seprti upacara mendatangkan hujan, dll. Adanya
keyakinan terhadap pemujaan roh leluhur juga dan penempatan menhir di tempat-tempat
yang tinggi yang dianggap sebagai tempat roh leluhur, tempat yang penuh keajaiban dan
slelebagai batas antara dunia manusia dan roh leluhur.
Jelas bahwa masa Pra Sejarah sudah mengenal nilai-nilai kehidupan religi dalam makna
animism dan dinamisme sebagai wujud dari religious behavior.
2. Nilai Peri KemanusiaanNilai ini tampak dalam perilaku kehidupan saaat itu misalnya penghargaan terhadap hakekat
kemanusiaan yang ditandai dengan penghargaan yang tinggi terhadap manusia meskipun
sudah meninggal. Hal ini menggambarkan perilaku berbuat baik terhadap sesama manusia,
yang pada hakekatnya merupakan wujud kesadaran akan nilai kemanusiaan. Mereka tidak
hidup terbatasdi wilayahnya, sudah mengenal sistem barter antara kelompok pedalaman
dengan pantai dan persebaran kapak. Selain itu mereka juga menjalin hubungan dengan
bangsa-bangsa lain.
3. Nilai KesatuanAdanya kesamaan bahasa Indonesia sebagai rumpun bahasa Austronesia, sehingga muncul
kesamaan dalam kosa kata dan kebudayaan. Hal ini sesuai dengan teori perbandingan bahasa
menurut H.Kern dan benda- benda kebudayaan Pra Sejarah Von Heine Gildern. Kecakapan
berlayar karena menguasai pengetahuan tentang laut, musim, perahu, dan astronomi,
menyebabkan adanya kesamaan karakteristik kebudayaan Indonesia. Oleh karena itu tidak
mengherankan jika lautan juga merupakan tempat tinggal selain daratan. Itulah sebabnya
mereka menyebut negerinya dengan istilah Tanah Air.
8
4. Nilai MusyawarahKehidupan bercocok tanam dilakukan secara bersama-sama. Mereka sudah memiliki aturan
untuk kepentingan bercocok tanam, sehingga memungkinkan tumbuh kembangnya adat
sosial.
Kehidupan mereka berkelompok dalam desa-desa, klan, marga atau suku yang dipimpin oleh
seorang kepala suku yang dipilih secara musyawarah berdasarkan Primus Inter Pares (yang
pertama diantara yang sama).
5. Nilai Keadilan SosialDikenalnya pola kehidupan bercocok tanam secara gotong-royong berarti masyarakat pada
saat itu telah berhasil meninggalkan pola hidup foodgathering menuju ke pola hidup
foodproducing. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat itu upaya kearah perwujudan
kesejahteraan dan kemakmuran bersama sudah ada.
VI. Nilai-Nilai Pancasila Pada Masa Sebelum Kemerdekaan
6. Masa Kerajaan Sriwijaya
Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke VII, di bawah kekuasaan Wangsa Sailendra
(Melayu Kuno & menggunakan huruf Palawa) di kenal dengan kerajaan Maritim yang
mengadakan jalur perhubungan laut. Kerajaan Sriwijaya menguasai Selat Sunda (686 M),
Selat Malaka (775M). Sistem perdagangan telah diatur dengan baik, dimana Pemerintah
melalui pegawai Raja membentuk suatu badan untuk mengumpulkan hasil kerajinan rakyat
supaya rakyat mengalami kemudahan dalam pemasarannya. Selain itu juga sudah ada badan
yang yang bertugas mengurus pajak, harta benda kerajaan, kerohaniawan yang menjadi
pengawas teknis pembangunan, gedung-gedung dan patung-patung suci sehingga kerajaan
dapat menjalankan sistem negaranya dengan nilai-nilai ketuhanan
Pada zaman Kerajaan Sriwijaya telah didirikan Universitas Agama Budha yang sudah
dikenal di Asia, Pelajar dari Universitas ini dapat melanjutkan studi ke India, banyak guru-
guru tamu yang mengajar disini dari India, seperti Dharmakitri. Cita-cita kesejahteraan
bersama dalam suatu Negara telah tercermin dalam Kerajaan Sriwijaya sebagaimana tersebut
dalam perkataan "Marvuai Vannua Criwijaya Siddhayatra Subhika" (suatu cita-cita negara
yang adil dan makmur).
9
Pada Hakekatnya Nilai-nilai budaya Kerajaan Sriwijaya telah menunjukan nilai-nilai
pancasila, yaitu sebagai berikut:
a. Nilai sila pertama, terwujud dengan adanya agama Budha dan Hindu yang hidup
berdampingan secara damai. Pada Kerajaan Sriwijaya terdapat pusat kegiatan pembinaan
dan pengembangan agama Budha.
b. Nilai sila kedua, terjalinnya hubungan antara Sriwijaya dengan India (Dinasti
Marsha). Pengiriman para pemuda untuk belajar ke India meunjukan telah
tumbuh nilai-nilai politik luar negeri yang bebas aktif
c. Nilai sila ketiga, sebagai negara maritim, Kerajaan Sriwijaya telah menerapkan
konsep negara kepulauan sesuai dengan konsep wawasan nusantara.
d. Nilai sila keempat Kerajaan Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang luas,
meliputi Siam dan Semenanjung Melayu (INA sekarang)
e. Nilai Sila kelima, Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pelayanan dan perdagangan
sehingga kehidupan rakyatnya sangat makmur.
7. Masa Kerajaan Majapahit
Sebelum kerajaan majapahit berdiri telah berdiri kerajaan di jawa Tengah dan Jawa
Timut secara silih berganti yaitu kerajaan Kalingga (abad ke-VII), Sanjaya (abad ke-VIII),
sebagai refleksi puncak budaya kerajaan tersebut dibangunnya Candi Borobudur (candi
agama Budha pada abad ke-IX) dan Candi Brambanan (candi agama Hindu pada abad ke-X)
Agama yang dilaksanakan pada zaman Majapahit ini adalah Agama Hindu dan Budha
yang saling hidup berdampingan secara damai. Pada masa ini mulai dikenal beberapa isitilah
dan Nilai-nilai pancasila pada Kerajaan Majapahit, antara lain:
1) Sila 1, terbukti pada waktu agama Hindu dan Budha hidup berdampingan secara
damai. Istilah Pancasila terdapat dalam buku 'Negrakertagama karangan Empu
Prapanca dan Empu Tantular mengarang buku Sutasoma yang terdapat seloka
persatuan nasional yang berbunyi "Bhineha Tunggal Ika tan Hana Dharma Mangrud\
artinya walaupun berbeda-beda namun satu jua dan tidak ada agama yang memiliki
tujuan yang berbeda.
2) Nilai sila 2, terwujud pada hubungan baik Raja Hayam Wuruk dengan kerajaan
Tiongkok, Ayoda, Champa, dan kamboja. Disamping itu juga mengadakan
10
persahabatan dengan Negara-negara tetangga.
3) Nilai sila 3, terwujud dengan keutuhan kerajaan , khususnya Sumpah Palapa, yang di
ucapkan oleh Mahapatih Gajah Mada dalam sidang Ratu dan Menteri-menteri tahun
1331 yang berbunyi: "Saya baru akan berhenti berpuasa makan palapa, jika selurnh
nusantara tertakluk di bawah kekuasaan Negara, jika gurun, Seram, Tanjung, Ham,
pahang, Dempo, Bali Sunda, Palembang, dan Tumasik telah dikalahkan"
4) Nilai sila 4, Terdapat semacam penasehat dalam tata pemerintahan Majapahit yang
menunjukan nilai-nilai musyawarah mufakat. Menurut prasasti Kerajaan Brumbang
(1329), dalam tata pemerintahan kerajaan Majapahit terdapat semacam penasehat
kerajaan , seperti Rakryan I Hino, I Sirikan dan I Halu yang berarti memberikan
nasehat kepada Raja. Kerukunan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat telah
menumbuhkan adat bennusyawarah untuk mufakat dalam memutuskan masalah
bersama.
5) Nllai Sila 5 dengan berdirinya kerajaan selama beberapa abad yang ditopang dengan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.
8. Masa Kedatangan Islam
1. Sila ke-1: pada masa kedatangan Islam bangsa Indonesia sudah dikenalkan
kepada Tuhan Yang Esa.
2. Sila ke-2: dihapuskannya system kasta dan perbudakan dalam masa
walisongo.
3. Sila ke-3: usaha mempersatukan negeri oleh penyebar agama Islam. Salah
satunya saat walisongo menyebar ke daratan jawa untuk mensyiarkan tentang
Islam.
4. Sila ke-4: system musyawarah yang diperkenalkan Islam untuk mengatasi
suatu persengketaan.
5. Sila ke-5: keadilan bagi seluruh umat merupakan hakekat Islam itu sendiri
semenjak dikenalkan sampai sekarang.
9. Zaman Penjajahan Belanda-Jepang
Zaman penjajahan dimulai bangsa Eropa yang membutuhkan rempah-rempah itu mulai
memasuki Indonesia, yaitu Portugis, spanyol, Inggris dan belanda. Masuknya bangsa Eropa
seiring dengan keruntuhan Kerajaan Majapahit sebagai akibat dari perselisihan dan perang
soudara, yang berarti nilai-nilai nasionalisme sudah di tinggalkan. Pada zaman ini tidak ada
11
rasa persatuan dan kesatuan sehingga perjuangan melawan penjajah secara fisik dilakukan
secara sendiri-sendiri disetiap daerah. Rakyat mudah diadu domba sehingga mudah dipecah
belah, hal ini juga yang menimbulkan rakyat Indonesia semakin miskin dan bodoh akibat
penjajahan tersebut Oleh karena itu untuk semboyan yang berbunyi "Bersatu kita teguh,
bercerai kita runtuh" merupakan semangat agar rakyat Indonesia bisa menciptakan persatuan
dan kesatuan karena tanpa persatuan kita tidak akan bisa mengusir penjajah.
10. Kebangkitan Nasional
Pada abad ke-XX Indonesia mengubah cara-caranya dalam melakukan perlawanan
terhadap penjajah Belanda. Kegagalan perlawanan secara fisik yang tidak adanya koordinasi
pada masa lalu mendorong pemimpin-pemimpin Indonesia abad ke-XX untuk mengubah
bentuk perlawanan yang lain dengan cara membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia akan
pentingnya bernegara. Usaha-usaha yang dilakukan dengan cara mendirikan berbagai
organisasi politik disamping organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial.
Dimulai dengan didirikannya suatu organisasi yang bernama Budi Utomo (20 Mei 1908)
dengan tokoh yang terkenal adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi ini merupakan
organisasi modern pertama yang lahir di Indonesia. Kemudian barulah bermunculan
organisasi pergerakan lain yaitu Serikat Dagang Islam (1909) yang kemudia berubah menjadi
pergerakan politik dengan nama Serikat Islam (1911) di bawah pimpinan H.O.S
Tjokroaminoto. Pada masa ini juga adanya Perjuangan PNI (1927) yang menitikberatkan
pada kesatuan nasional yang dipelopori oleh Soekarno dan Kawan-kawan.
11. Pancasila Dalam Era Reformasi
Era Reformasi di Indonesia dimulai pada pertengahan 1998, tepatnya saat Presiden
Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan wakil presiden BJ Habibie.
Pengunduran diri ini ialah dampak dari ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap
pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu yang juga disusul dengan krisis finansial Asia yang
menyebabkan ekonomi Indonesia melemah. Ketidakpuasan masyarakat ini dituangkan
melalui demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh berbagai organisasi aksi mahasiswa
di berbagai wilayah Indonesia.
Tragedi Trisakti adalah salah satu tragedi puncak jatuhnya rezim Soeharto. Tragedi
Trisakti yang meletus pada tanggal 12 Mei 1998 memicu Kerusuhan Mei 1998 sehari
setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir diseluruh Indonesia. Di bawah tekanan
yang besar baik dari dalam maupun dari luar negeri, akhirnya kekuasaan Soeharto dapat
12
ditumbangkan, ia akhirnya memilih mengundurkan diri dari kursi kekuasaan yang telah
didudukinya selama 32 tahun.
Menurut Panitia Lima (Bung Hatta, Subardjo, Maramis, Sunarjo, Pringgodigdo)
Pancasila dapat dipahami bukan hanya dengan membaca teksnya, melainkan dengan
mempelajari terjadinya teks itu. Fleksibilitas Pancasila yang akan mampu membingkai
nasionalisme menjadi aset penting bagi kehidupan era ini, sebab anekaragam sosial dan
kemajemukan budaya (agama, suku, geografis, pengalaman sejarah) dan kehidupan paradoks
butuh ”kesadaran bersama yang baru secara rohaniah” sebagai bangsa.
Jika mencermati keberadaan Pancasila dalam kehidupan politik yang banyak
mengalami perubahan konstitusional dan rezim kekuasaan (1945 – 1978) Pancasila selalu
dipertahankan. Menurut Yamin (1959), hal demikian memperlihatkan Pancasila mengandung
kenyataan yang hidup dan tumbuh dalam sanubari orang per orang dalam masyarakat,
sehingga Pancasila selalu dipertahankan oleh rakyat Indonesia yang mendukung tiap-tiap
negara nasional yang lahir di atas bumi tumpah darah Indonesia. Dengan Pancasila rakyat
Indonesia telah bersatu dalam revolusi dan dalam perjuangan sejak hari proklamasi. Pancasila
merupakan kristalisasi daripada intisari perjuangan kemerdekaan nasional di abad ke-20.
Menurut Sartono Kartodirdjo, Pancasila akan menjadi penentu dalam orientasi tujuan
sistem sosial – politik, kelembagaan dan kaidah-kaidah pola kehidupan, yang bukan hanya
menjadi faktor determinan, juga sebagai payung ideologis bagi pelbagai unsur dalam
masyarakat yang bersifat majemuk.
Pancasila sebagai asas kerohanian dibutuhkan era ini yang karakternya
memperlihatkan euforia keanekaragaman dan kejamemukan dengan corak paradoks (nilai-
nilai budaya yang mengontrol) serta ketegangan antara kesadaran individualisme dan
kolektivisme dalam penyesuaian (dimana individualisme tanpa kolektivisme akan merusak
sedang kolektivisme tanpa individualisme akan menghancurkan).
Fleksibilitas Pancasila yang akan mampu membingkai nasionalisme menjadi sebagai
aset penting bagi kehidupan era ini, sebab anekaragam sosial dan kemajemukan budaya
(agama, suku, geografis, pengalaman sejarah) dan kehidupan paradoks butuh ”kesadaran
bersama yang baru secara rohaniah” sebagai bangsa.
Di era reformasi ini, Pancasila seakan tidak memiliki kekuatan mempengaruhi dan
menuntun masyarakat. Pancasila tidak lagi populer seperti pada masa lalu. Elit politik dan
13
masyarakat terkesan masa bodoh dalam melakukan implementasi nilai-nilai pancasila dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memang sedang kehilangan legitimasi,
rujukan dan elan vitalnya. Sebab utamannya sudah umum kita ketahui, karena rejim Orde
Lama dan Orde Baru menempatkan Pancasila sebagai alat kekuasaan yang otoriter.
Terlepas dari kelemahan masa lalu, sebagai konsensus dasar dari kedirian bangsa ini,
Pancasila harus tetap sebagai ideologi kebangsaan. Pancasila harus tetap menjadi dasar dari
penuntasan persoalan kebangsaan yang kompleks seperti globalisasi yang selalu mendikte,
krisis ekonomi yang belum terlihat penyelesaiannya, dinamika politik lokal yang berpotensi
disintegrasi, dan segregasi sosial dan konflik komunalisme yang masih rawan. Kelihatannya,
yang diperlukan dalam konteks era reformasi adalah pendekatan-pendekatan yang lebih
konseptual, komprehensif, konsisten, integratif, sederhana dan relevan dengan perubahan-
perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.
Melihat perilaku sebagaian besar elit politik kita sekarang yang sangat pragmatis,
feodalistik, dan materialis, serta tidak lagi dominan menggunakan ideologi Pancasila sebagai
pendekatan imperatif dalam kerja politik mereka hampir pada semua level dan kelembagaan
politik serta dalam membuat dan mengawasi produk perundang-undangan, kelihatannya masa
depan reformasi dan demokratisasi, integrasi politik, serta kebangsaan Indonesia seperti yang
dicita-citakan oleh para pendiri bangsa, masih unpredictable.
14
Daftar Pustaka
- Dian Kartikasari, Agustin. 14 Desember 2014. “Nilai-nilai Pancasila Dalam Kehidupan
Sehari-hari di Masyarakat”.
https://agustindiankartikasari.wordpress.com/2014/12/14/makalah-implementasi-nilai-
nilai-pancasila-dalam-kehidupan-sehari-hari-di-masyarakat.html. 30 Maret 2015. Hal 2-
3.
- Maftuh, Muhammad. “ Nilai Pancasila Sejak Zaman Prasejarah dan Proses
Perumusan Pancasila”. https://www.academia.edu/9456473/Nilai-
nilai_pancasila_sejak_zaman_prasejarah_dan_proses_perumusan_pancasila. 11 Maret
2015. Hal 3-11.
- Majid, Abdullah. 23 April 2014. “Nilai-nilai Pancasila dan Proses Perumusan
Pancasila”. http://www.slideshare.net/majid66abdullah/nilai-nilai-pancasila-dan-
proses-perumusan-pancasila. 30 Maret 2015. Hal 12-13.
- Indri, Weningrosi. 17 April 2013. “Pancasila dalam Sejarah Perjuangan Bangsa
Indonesia”.
https://kuliahkumanajemenpendidikan.wordpress.com/2013/04/17/pancasila-dalam-
sejarah-perjuangan-bangsa-indonesia/.11 Maret 2015. Hal 13-15.
15
