Paparan DeputiNangkis-kemenkokesra Lokakarya P2KP 09022011

7/23/2019 Paparan DeputiNangkis-kemenkokesra Lokakarya P2KP 09022011

1/27

KEBIJAKAN PELAKSANAAN

PNPM MANDIRI

Lokakarya NasionalProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri - Perkotaan

Integrated Community Driven Development Project (ICDD)

Oleh :Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan

dan Pemberdayaan Masyarakat

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Jakarta, 9 Februari 2011


2/27

2

INDIKATOR TARGET

RKP NASIONAL TAHUN 2010 :

a. Pertumbuhan Ekonomi 5 %

b. Inflasi 5 %

c. Tingkat Pengangguran (terbuka) 8 % pada akhir tahun 2010

d. Tingkat Kemiskinan 12 - 13,5 % pada tahun 2010

RPJM NASIONAL TAHUN 2010-2014:

a. Pertumbuhan EkonomiRata-rata 6,3 6,8 % per tahun

Sebelum tahun 2014 ditargetkan tumbuh 7%

b. Inflasi Rata-rata 4 - 6 % pertahunc. Tingkat Pengangguran (terbuka) 5 - 6 % pada akhir tahun 2014

d. Tingkat Kemiskinan 8 - 10 % pada akhir tahun 2014

PENCAPAIAN MDGS 2015:

Tingkat Kemiskinan 7,55 12,1 %

SASARAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT


3/27

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yangmengikutsertakan usaha kecil dan dapat dinikmati seluas-

luasnya oleh masyarakat, terutama masyarakat miskin (pro-

poor growth);

2. Meningkatkan kualitas kebijakan & programpenanggulangan kemiskinan (kebijakan afirmatif/

keberpihakan);

3. Peningkatan efektivitas penurunan kemiskinan di daerah;

4. Percepatan pembangunan di daerah terpencil &perbatasan.

33

ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DALAM RPJMN TAHUN 2010-2014


4/27

4

Perpres No. 5/2010

RPJMN 2010-2014

11 PRIORITAS NASIONAL KIB II

1. Reformasi Birokrasi & Tata Kelola;

2. Pendidikan;

3. Kesehatan;4. PENANGGULANGAN

KEMISKINAN;

5. Ketahanan Pangan;

6. Infrastruktur;

7. Iklim Investasi & Usaha;

8. Energi;

9. LingkunganHidup & Bencana;

Inpres No. 1/2010

Percepatan Pelaksanaan Prioritas

Pembangunan Nasional Tahun 2010

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010

Inpres No. 3/2010

Program Pembangunan Berkeadilan

(1) Program Pro-Rakyat; (2) Program Keadilan Untuk

Semua; dan (3) Pencapaian MDGs

Perpres No. 15/2010

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

- Strategi Penanggulangan Kemiskinan

- Sinkronisasi & pengendalian 3 Kelompok Program PK

-Tim Nasional Pecepatan Penanggulangan Kemiskinan

Permendagri No. 42/2010

TKPK Provinsi & Kabupaten/Kota

Tata kerja, penyelarasan kerja, serta pembinaan kelembagaan dan SDM

TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota

10. Daerah Tertinggal,

Terdepan, Terluar &

Paskakonflik;11. Kebudayaan, Kreativitas,

dan Inovasi Teknologi.

PRIORITAS LAINNYA

(1)Bidang Politik, Hukum,

dan Keamanan; (2)Bidang

Perekonomian; (3)Bidang

Kesra

KEBIJAKAN POKOK PRIORITAS NASIONAL DALAM PK


5/27

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakatmiskin.

2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan

masyarakat miskin.

3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan

Usaha Mikro dan Kecil.

4. Mensinergikan kebijakan dan program

penanggulangan kemiskinan.

5

5

STRATEGI PERCEPATAN

PENANGGULANGAN KEMISKINAN


6/27

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

MELALUI PNPM MANDIRI

6


7/27

PNPM-Inti Terdiri dari:

PNPM Perdesaan sbg basis pemberdayaan

masyarakat di perdesaan;

PNPM Perkotaan sbg basis pemberdayaan

masyarakat di perkotaan;

PNPM PISEW sbg basis pengembangan

daerah2 cepat tumbuh; PNPM P2DTK sbg basis pengembangan daerah

tertinggal dan khusus;

PNPM-RIS sbg basis pembangunan desa

tertinggal.

PNPM-Inti menyediakan:

BLM utk berbagai kegiatan masyarakat;

Pendampingan, bantuan teknis, pelatihan &

peningkatan kapasitas pemda.

PNPM-Penguatan/Sektor (K/L)

Terdiri dari berbagai program sektor berbasismasyarakat;

Program sektor menyediakan:

Bantuan terkait pencapaian sasaran sektor

(pertanian, perikanan, pariwisata,

perumahan, pengairan, dlsb);

Penyuluhan teknis/sektor.

7

MEKANISME PELAKSANAAN PNPM MANDIRI


8/278

TAHAP PEMBELAJARAN

(Tahun Ke-1 s/d Ke-2)

TAHAP KEMANDIRIAN


TAHAP KEBERLANJUTAN


TAHAPAN EXIT

STRATEGY

REPLIKASI MANDIRI

OLEH MASY & PEMDA

Manajemen Pemb.

partisipatif secara

mandiri oleh Warga

Fasilitasi & pembinaansepenuhnya oleh

pemerintah kota/kab

Replikasi & pengemba-

ngan Program lebih

lanjut oleh pemda &

Masyarakatnya

Pembelajaran pembangunan

partisipatif

BLM sbg stimulan

Integrasi perencanaan

partisipatif dg Sistem Pe-

rencanaan pemb. regular.

Pembelajaran Inisatif danprakarsa oleh masyarakat,

difasilitasi PNPM.

Kemitraan Masyarakat, pemda

dan Kelompok Peduli

BLM sbg salah satu akses

channelling program,

Masyarakat mampu mengakses

berbagai sumber dana yang ada

(pemda, lembaga, swasta, dll)

Perencanaan partisipatif sebagai

peraturan daerah

PNPM supervisi dan penguatan

kapasitas untuk mampu mandiri

memfasilitasi kegiatan

masyarakat di wilayahnya

Masyarakat mampu membangun

kemitraan dg berbagai pihak.

Kebijakan dan Penganggaran

Pemda Pro poor

Keberadaan fasilitator/konsultn

atas permintaan masyarakat sesuai

yang dibutuhkan.

Kemitraan masyarakat, pemda dan

kelompok peduli secara sinergismerupakan faktor utama penggerak

pembangunan di wilayahnya

PHASE PNPM MANDIRI

8


9/27

Meningkatnya tingkat keberdayaan dan kemandirian masyarakat secara keseluruhan

Keberdayaan masyarakat di ukur dari: Masyarakat mempunyai mimpi, cita-cita & tujuan, yang ingin diwujudkan bersama

Masyarakat mempunyai sikap mental yang menghargai kerjasama kemitraan, dialog &

melakukan hal-hal yang bermanfaat dan bermartabat bagi dirinya, keluarga, kelompok

masyarakat, lingkungan sekitar serta bangsa dan negara.

Masyarakat mempunyai pemahaman, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukansecara memadai dalam menyusun langkah-langkah untuk mewujudkan impian atau cita

citanya.

Kemandirian masyarakat di ukur dari:

Meningkatnya kepercayaan dari Lembaga Keuangan Formal (Bank, Koperasi, BMT,

LKM) kepada kelompok masyarakat sehingga mereka digolongkan dalam kelompok yangeligible danbankable.

Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber-sumber pendanaan

untuk mendukung kegiatan produktifnya dalam rangka mewujudkan cita - citanya.

Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber pendanaan yang

dipercayakan kepadanya sejalan dengan prinsip manajemen keuangan yang sehat.

9

APA YANG INGIN DIWUJUDKAN DALAM

PNPM MANDIRI?


10/2710

INTEGRASI PADA TAHAP PERENCANAAN:

INTEGRASI TUJUAN DAN SASARAN PEMANFAAT PROGRAM.

INTEGRASI PRINSIP-PRINSIP DASAR, RANCANG BANGUN, PROSES, KRITERIA DAN

NSPM (NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN MANUAL/PEDOMAN)

INTEGRASI INDIKATOR KINERJA KEBERHASILAN.

SINKRONISASI PADA TAHAP PELAKSANAAN :

SINKRONISASI LOKASI PROGRAM & KEGIATAN ( ANTAR PROGRAM PNPM DAN ANTAR

PROGRAM KLASTER I,II DAN III)

SINKRONISASI WAKTU PROGRAM

SINKRONISASI KELEMBAGAAN/TIM

SINKRONISASI REGULASI & PERATURAN

SINKRONISASI MEKANISME PENDANAAN & PENGANGGARAN

SINKRONISASI INFORMASI

SINERGITAS ANTAR PELAKU /PEMANGKU KEPENTINGAN :

SINERGITAS ANTAR PELAKU PEMERINTAH, PEMDA, SWASTA, LSM, KELOMPOK MASYARAKAT.

SINERGITAS ANTAR RENCANA DAN PROGRAM MASING-MASING PELAKU/STAKEHOLDERS.

11 PRINSIP KOORDINASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM-

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN


11/27

INTEGRASI PNPM MANDIRI

11

TUJUAN PROGRAM HARUS SAMA :

1. Menurunkan kemiskinan dan pengangguran melalui peningkatan pendapatan dan penciptaan kegiatan produktif.

2. Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat yang miskin dan kurang mampu secara ekonomi menjadilebih berdaya, mandiri dan bermartabat.

Berdaya : mempunyai tujuan/impian yang akan dicapai dan mempunyai keahlian/ketrampilan dan kemampuan

Mandiri : tidak selalu bergantung pada pihak luar namun mempunyai potensi untuk dikembangkan melalui

kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak luar.

Bermartabat : Mengedepankan perilaku, tabiat dan akhlak serta etika yang baik ( gotong royong, kemanusiaan

yang adil dan beradab, mengedepankan dialog dan kerjasama kemitraan, dll)

SASARAN PROGRAM SAMA : KELEMBAGAAN MASYARAKAT PARTISIPATIF YANG DIBENTUK OLEH MASYARAKAT

SENDIRI, BERANGGOTAKAN KELOMPOK MASYARAKAT PENERIMA PNPM, DAN DIKELOLA SEBAGAI FORUM

PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH MASYARAKAT.

Hanya ada satu Kelembagaan masyarakat partisipatif di tiap kecamatan atau desa.

Penerima program adalah kelompok masyarakat dapat disesuaikan dengan jenis PNPM Mandiri.

DESAIN DAN KRITERIA PROGRAM HARUS MENGACU PADA PRINSIP-PRINSIP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : siklus

pemberdayaan masyarakat, fasilitator/pendamping, BLM, pelatihan masyarakat, operasional proyek, Komponen BLM

dan Non-BLM, dll.

KELEMBAGAAN MASYARAKAT/ SASARAN PROGRAM

Di perkotaan : Menggunakan Forum BKM di tingkat kelurahan.

DASAR HUKUM SAMA (Perpres, Permen, SK, dll) : Mengacu pada Perpres 3/2010, Keputusan Ketua TNP2K, dan

peraturan operasionalisasinya.


12/27

SINKRONISASI PNPM MANDIRI

12

LOKASI/LOCUS PROGRAM :

Tingkat Kecamatan di perdesaan.

Tingkat Kelurahan di perkotaan.

SINKRONISASI WAKTU PROGRAM :

Periode Perekrutan fasilitator, jangan sampai ada perebutan fasilitator antar PNPM

Periode Sosialisasi kepada masyarakat

Periode proses pemberdayaan masyarakat.

Periode pencairan BLM.

Periode pemanfaatan dan pengembangan kegiatan.

SINKRONISASI KELEMBAGAAN/TIM :

Koordinasi Tingkat Provinsi , Kab/Kota : TKPKD provinsi, kabupaten dan kota.

Di Perdesaan di Tingkat Kecamatan : Unit Pengelola Kegiatan sebagai Forum Masy.

Di Perkotaan , di Tingkat Kelurahan : Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai Forum Masyarakat.

K/L pengelola PNPM diluar PNPM Perdesaan dan Perkotaan hanya membentuk Tim Pengelola PNPM terkait.

SINKRONISASI REGULASI & PERATURAN : Tidak boleh ada konflik dan tumpang tindih antar peraturan,apalagi yang membebani masyarakat penerima.

SINKRONISASI MEKANISME PENDANAAN & PENGANGGARAN

Proses pencairan dan proses pemberdayaan masyarakat harus sinkron/selaras/harmonis.

SINKRONISASI INFORMASI

Sosialisasi harus diselaraskan serta penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah harus sinkron,

ditangani secara berjenjang.


13/2713

HARMONISASI ANTAR PROGRAM :

Harmonisasikan Program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan

masyarakat yang dijalankan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pihak Swasta dan BUMN (CSR &

PKBL), LSM dan Organisasi Masyarakat lainnya.

TKPKD Provinsi, kabupaten dan kota harus MAMPU mengintegrasikan dan

mensinkronkan/mengharmonisasikan program-program terkait.

Diarahkan untuk bermitra : Membangun saling percaya antar pelaku ( building Trust)

Membangun konsensus (Consensus Building) melalui menyepakati landasan bersama ( common platform)

Membangun Kemitraan (Partnership Building)

KERJASAMA ANTAR PROGRAM DARI PARA STAKEHOLDERS

Kerjasama kemitraan antar pemanfaat dan penerima program (chanelling, paket, dll).

Kerjasama kemitraan antar fasilitator, pengurus kelompok masyarakat dllsb.

PENINGKATAN PERAN DAERAH :

Pemda dari seluruh tingkatan sebagai pembina, pengasuh/enabler tidak terlalu mengintervensi

keinginan/mimpi masyarakat, proses dan capaian, namun akan menjamin, mengawal pelaksanaanPNPM mandiri dan integrasi, sinkronisasi serta sinergitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan

yang telah ditetapkan.

Pemda meningkatkan kontribusinya : DDUB, program sejenis,. Dll.

Pemda menyelesaikan secara adil dan transparan bilamana terdapat konflik antar kepentingan,

pengaduan masyarakat dan penyimpangan pelaksanaan (Fiduciary) melalui forum TKPKD.

SINERGITAS PNPM MANDIRI


14/2714

Pro-Poor

Keduanya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya: masyarakatmiskin, tertinggal, terpinggirkan/marjinal, dandisabilities;

Community DrivenDevelopment

Program/kegiatan yang dirumuskan dalam perencanaan berdasar kebutuhan yang

diidentifikasi olehmasyarakat;

DokumenIntegratif

Integrasi diarahkan untuk menjadikan satu dokumen Rencana Desa (jangka menengah

dantahunan);

DukunganFasilitasi

Pemdamemfasilitasi terwujudnya rencana pembangunan desa yang terintegrasi;

Akses Pendanaan

Dokumen rencana desa yang terintegrasi memungkinkan akses pendanaan dari berbagai

pihak(pemerintah pusat, pemda, swasta, masyarakat peduli, dll).

PRINSIP INTEGRASI PERENCANAAN


15/2715

1. Menyusun Rencana Pembangunan Desa/Kelurahan yang integratifdengan mempertemukan proses dan hasil perencanaan partisipatif

(PNPM), perencanaan reguler (musrenbang), dan perencanaan

teknokratik (SKPD);

2. Memetakan organisasi kemasyarakat yang representatif dan

akuntabel sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan desa;

3. Menyusun Rencana APBD yang bersumber dari Rencana Desa

(tahunan);

4. Memetakan program/kegiatan pendukung dari: Kementerian/

Lembaga dan organisasi-organisasi non-pemerintah;

5. Konsultasi publik program/kegiatan dan anggaran untuk

pembangunan desa dalam satu tahun berjalan;

6. Publikasi, implementasi, dan kontribusi masyarakat.

INTEGRASI PERENCANAAN DAN SINERGITAS

PELAKSANAAN


16/27

16

Tetap berpegang pada upaya menuju kemandirian masyarakat(dari, oleh,

dan untuk masyarakat);

Para pihak dapat menyampaikan saran optimalisasi program-program

demi meyakinkan masyarakat terhadap manfaat TERBESAR dari kegiatan

TERBAIK untuk mereka;

Memanfaatkan kelembagaan masyarakat yang telah terbentuk (LKM,

UPK, BKM, dll);

Mendorong TKPKD untuk berperan lebih aktif dan berkelanjutan;

Secara bersama terlibat aktif dan merekam seluruh tahapan dan hasil

dari harmonisasi program sebagai bahan pembelajaran dan replikasi

untuk wilayah lain.

PRINSIP SINERGITAS PROGRAM


17/27

Unsur-unsur Keterangan

Partisipasi Masyarakat dalam

perencanaan, pengambilan

keputusan dan pengelolaan

kegiatan

2007: di 29.847 desa, rata-rata swadaya 17% dari nilai

BLM.

2008: di 47.954 desa

Partisipasi perempuan dalamprogram 30-45% peserta dalam pertemuan dan kegiatanmasyarakat adalah wanita.

Kesadaran dan akuntabilitas

Pemda lebih kuat

a. Terbangunnya sebuahearly warning system terhadap

pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan program.

b. Meningkatnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam

pengelolaan program.c. Meningkatnya kesempatan bagi masyarakat msrginal

untuk mengemukakan pendapat, opini dan aspirasi

terhadap isu-isu pembangunan di daerah mereka.

d. Meningkatnya perhatian terhadap pemeliharaan dan

keberlanjutan program

DAMPAK PELAKSANAAN PNPM MANDIRI (1)

17


18/27

Unsur-unsur Keterangan

Kesejahteraan a. Mengalami peningkatan konsumsi nyata/kapita sebesar 11% lebih tinggi

dibanding dengan wilayah yang tidak mendapatkan PNPM Mandiri.

b. Masyarakat memiliki peluang keluar dari kemiskinan 9,2% dibanding di

wilayah yang bukan lokasi PNPM Mandiri.

c. Rumah Tangga yang rawan kemiskinan (mendekati ambang kemiskinan)

lebih rendah resikonya untuk jatuh miskin.

d. Rumah Tangga memiliki 11,5% akses pelayanan rawat jalan lebih tinggi

dibanding yang bukan wilayah PNPM Mandiri.

e. Jumlah peningkatan pengangguran 1,5% lebih rendah dibanding wilayah

bukan lokasi PNPM Mandiri.

Modal sosial a. Gotong royong, penyelesaian pekerjaan bersama

b. Proses pengambilan keputusan bersama

c. Peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan danpelaksanaan kegiatan.

d. Rasa memiliki dan pemeliharaan fasilitas secara berkelanjutan.

Terbentuknya lembaga

keswadayaan

masyarakat

a. 72% UPK berkinerja baik dan memiliki potensi untuk berkembang.

b. Pelaksanaan swadaya untuk infrastruktur sederhana menghemat biaya

35-50% lebih rendah dibandingkan jika melalui kontraktor.

DAMPAK PELAKSANAAN PNPM MANDIRI (2)

18


19/2719

CAKUPAN LOKASI PNPM MANDIRI & PNPM

Mandiri Perkotaan 2007-2011

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2007 2008 2009 2010 2011

33353774

6446 63216622

833 9441139

8851153

JumlahKecamatan

Tahun

Total Kec.

Kec P2KP

19


20/27

ALOKASI BLM PNPM MANDIRI & PNPM Mandiri

Perkotaan 2007-2011

3,881,210

6,783,434

11,418,26511,834,050

10,313,435

1,191,960

1,985,090 1,849,8451,356,425

1,218,585

-

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

2007 2008 2009 2010 2011

(Juta)

Tahun

Total BLM BLM P2KP

20


21/27

Transportasi/Aks

es 53.14%

Ekonomi

15.02%

Kesehatan

13.57%

Pendidikan

10.12 %

Pertanian

3.51% Sosial 3.41%Energi 0.99%

Lingkungan

0.24%

PEMANFAATAN BLM PNPM MANDIRI

21


22/27

Integrasi perencanaan partisipatif hasil program pemberdayaanmasyarakat (PNPM Mandiri) dengan perencanaan reguler

(musrenbang dari tingkat desa s/d kabupaten/kota dan provinsi)

Penguatan kapasitas manajemen di masing-masing K/L pelaksana

program sejalan dengan perluasan cakupan PNPM Mandiri.

Sinkronisasi program-program berbasis pemberdayaan lainnya

(sektor penguatan) ke dalam PNPM Mandiri

Sinkronisasi dan harmonisasi PNPM Mandiri dengan program atau

inisiatif Pemda

22

TANTANGAN PNPM MANDIRI


23/27

23

1. Koordinasi antar lembaga pemerintah dan antara pusat daerah belumoptimal karena mindset yang berbeda, sistem yang tidak mendukung

sinergitas dan commitment (tekad) yang lemah.

2. Belum terbangun trust/ kepercayaan antara pemerintah, dunia usahadan masyarakat sipil (P-S-M) dalam menggalang upaya bersama

penanggulangan kemiskinan sehingga belum terwujudconsensus dan

kemitraan (partnerships) diantara pemangku kepentingan P, S dan M

Percaya, Sepakat dan Maju Bersama.

3. Semangat kebersamaan belum kuat antar berbagai kelompok pemangku

kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.23

TANTANGAN DALAM MEMBANGUN UPAYA BERSAMA

DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN


24/27

24

Road map PNPM belum ada dan perlu disiapkan oleh TNP2K(c.q Pokja Kebijakan cluster 2).

Beberapa arahan Presiden untuk keberlanjutan PNPM Mandiri:

Harus fokus pada desa/kelurahan miskin. PNPM harus dapat

menjangkau kantong-kantong kemiskinan ---- Targeting

Tiap kecamatan tetap mendapat BLM sampai 2014. Alokasi BLM

disesuikan dengan tingkat kemiskinan.

Secara bertahap PNPM Mandiri dialihkan kepada Pemda, dan

selanjutnya dari Pemda ke masyarakat, termasuk pengalihan

pendanaan maupun pengelolaan program.

Meningkatkan kapasitas Pemda supaya Pemda nanti mampu

melanjutkan PNPM Mandiri dengan baik bersama masyarakat.

ARAH KEBERLANJUTAN PNPM MANDIRI (1)


25/27

25

Inpres No. 1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan

Pembangunan Nasional Penyusunan Rencana Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat

Lainnya ke dalam PNPM Mandiri

Inpres No. 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang

Berkeadilan Peningkatan kontribusi Pemerintah Daerah Terhadap PNPM Mandiri

Integrasi PNPM Mandiri dengan Perencanaan Desa/Kelurahan

Integrasi PNPM Mandiri dengan Fasilitas Pembiayaan

ARAH KEBERLANJUTAN PNPM MANDIRI (2)


26/27

26

Sesuai Arahan Presiden

diingatkan kembali agar semua programpenanggulangan kemiskinan berbasis

pemberdayaan masyarakat diintegrasikan ke

dalam PNPM Mandiri dan tidak menggunakan

nama lain

ARAHAN PRESIDEN UNTUK

PNPM MANDIRI


27/27

erima asih

SEKRETARIAT

POKJA PENGENDALI PNPM Mandiri

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATJl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat [email protected]

Documents

Paparan DeputiNangkis-kemenkokesra Lokakarya P2KP 09022011