PARTAI POLITIK SEBAGAI PROBLEM DEMOKRASI DI INDONESIA ERA REFORMASI:

KAJIAN PENYEBAB DAN SOLUSINYA

Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh atau sebagian dari buku ini dalam bentuk atau cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

All Rights Reserved

ORASI PENGUKUHAN PROFESOR RISET BIDANG POLITIK DAN

PEMERINTAHAN INDONESIA

PARTAI POLITIK SEBAGAI PROBLEM DEMOKRASI DI

INDONESIA ERA REFORMASI: KAJIAN PENYEBAB DAN SOLUSINYA

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIAJAKARTA, 12 DESEMBER 2018

OLEH:FIRMAN NOOR

© 2018 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Pusat Penelitian Politik

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Partai Politik sebagai Problem Demokrasi di Indonesia Era Reformasi: Kajian Penyebab dan Solusinya. Orasi Pengukuhan Profesor Riset/Firman Noor. Jakarta – LIPI Press, 2018

ix + 47 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-602-496-024-7 (cetak) 978-602-496-025-4 (e-book)

1. Partai politik 2. Demokrasi3. Indonesia

324.2598.321.8

Copy editor : Noviastuti Putri IndrasariProofreader : Fadly SuhendraPenata Isi : Meita SafitriDesainer Sampul : Rusli Fazi

Diterbitkan oleh: LIPI Press, anggota IkapiJln. R.P. Soeroso No. 39, Menteng, Jakarta 10350Telp: (021) 314 0228, 314 6942. Faks.: (021) 314 4591e-mail: press@mail.lipi.go.id website: lipipress.lipi.go.id

LIPI Press @lipi_press

v

BIODATA RINGKAS

Firman Noor, lahir di Jakarta pada 6 Februari tahun 1976 adalah anak pertama dari tiga bersaudara, dari Bapak Drs. Mgs. Muhammad Farid dan Ibu Nurul Arif, B.A. Menikah dengan Gita Loka Murti, S.Sos., M.A., M.Dip. dan dikaruniai tiga orang anak, yaitu Adis Anggareksa Muhammad Noor, Almer Pandega Muhammad Noor, dan Arfa Satria Muhammad Noor.

Berdasarkan Keputusan Presiden Repub lik Indonesia Nomor: 19/M Tahun 2016, tanggal 29 Maret 2016 yang bersangkutan diangkat sebagai Peneliti Utama terhitung mulai 01 Maret 2016.

Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 23/A/2018 tanggal 4 Desember 2018 tentang Pembentukan Majelis Pengukuhan Profesor Riset, yang bersang-kutan dapat melakukan pidato pengukuhan Profesor Riset.

Menamatkan Sekolah Dasar (SD) Sumbangsih di Jakarta ta-hun 1988, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 88 di Jakarta tahun 1991, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 78 di Jakarta tahun 1994. Memperoleh gelar Sarjana (S1) Ilmu Politik dari Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) tahun 2000, memperoleh gelar Master of Art (M.A.) dari Faculty of Asian Studies Australian National University (ANU) Australia tahun 2006, dan memperoleh gelar Doctor of Philosophy in Arab and Islamic Studies dari School of Social Sciences and Humanities, University of Exeter, Inggris tahun 2012.

Mengikuti beberapa pelatihan yang terkait bidang kompetensi-nya, antara lain Pendidikan dan Pelatihan Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Sosial di Bogor, tahun 2001; Training of Trainers for Research Methodology di Bogor, tahun 2013; dan Research

vi

Management Training for LIPI, Research Leadership Program, LIPI Menristek-Management Development Foundation (MDF), di Belanda tahun 2014.

Pernah menduduki jabatan struktural, sebagai Kepala Sub-bidang Pengelolaan Hasil Penelitian, Pusat Penelitian Politik LIPI, tahun 2014; Kepala Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama, Pusat Penelitian Politik LIPI, tahun 2015; dan Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, tahun 2017–sekarang.

Jabatan fungsional peneliti diawali sebagai Asisten Peneliti Madya tahun 2003, Peneliti Muda Gol. III/d tahun 2008, Peneliti Madya Gol. IV/a tahun 2009, Peneliti Madya Gol. IV/c tahun 2013, Peneliti Utama Gol. IV/d tahun 2015, dan memperoleh jabatan Peneliti Utama Gol. IV/e bidang Politik dan Pemerintahan Indonesia tahun 2018.

Menghasilkan 52 karya tulis ilmiah, baik yang ditulis sendiri maupun dengan penulis lain dalam bentuk buku, jurnal, prosiding, dan makalah yang diterbitkan, dan 9 di antaranya dalam bahasa Inggris.

Ikut serta dalam pembinaan kader ilmiah, yaitu sebagai pem bimbing skripsi dan tesis serta menjadi penguji skripsi dan disertasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI).

Aktif dalam organisasi profesi ilmiah, yaitu sebagai anggota Association of Southeast Asian Studies in United Kingdom (Agustus 2016–Juli 2017), anggota Consortium of Indonesia Po-litical Research (2015–sekarang), anggota Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (2001–sekarang), dan menjadi Ketua III Pengu rus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (2015–2019).

Memperoleh tanda penghargaan Anthony Reid Award sebagai Mahasiswa dengan nilai terbaik di Faculty of Asian Studies Australian National University (ANU), Australia tahun 2007 dan Satyalancana Karya Satya X Tahun tahun 2013 dari Presiden Republik Indonesia.

vii

DAFTAR ISI

BIODATA RINGKAS ........................................................................... vPRAKATA PENGUKUHAN ................................................................ix

I. PENDAHULUAN ............................................................................1II. KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN PARTAI POLITIK:

TINJAUAN HISTORIS ...................................................................4III. DEMOKRASI DAN PARTAI: ASPEK EMPIRIS KEKINIAN ......6

3.1 Menguatnya Tendensi Oligarki .................................................6 3.2 Maraknya Praktik Politik Uang .................................................7 3.3 Melemahnya Kedewasaan Berpolitik ....................................... 8 3.4 Keterasingan Masyarakat pada Partai .......................................9

IV. FAKTOR-FAKTOR STAGNANSI DEMOKRASI ....................... 11 4.1 Rendahnya Kualitas Pelembagaan Partai Politik .................... 11 4.2 Lingkungan Politik yang Tidak Kondusif ...............................12 4.3 Regulasi yang Belum “Memaksa” Perbaikan Partai ...............13 4.4 Sistem Multipartai yang Menopang Kehadiran

“Partai Medioker” ....................................................................14V. TAWARAN SOLUSI .....................................................................16

5.1 Penguatan Pelembagaan Partai ................................................16 5.2 Pembangunan Kesadaran Politik Menuju Penguatan

Civil Society .............................................................................17 5.3 Penguatan Daya Dukung Legal Formal ..................................19 5.4 Pembenahan Sistem Kepartaian Menuju Penumbuhan Partai

Modern ....................................................................................20

VI. KESIMPULAN .............................................................................22

VII.PENUTUP .....................................................................................23

UCAPAN TERIMA KASIH ................................................................24 DAFTAR PUSTAKA ...........................................................................27DAFTAR PUBLIKASI ILMIAH.........................................................32 DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..............................................................41

ix

PRAKATA PENGUKUHAN

BismillaahirrahmaanirrahiimAssalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati.

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Swt. karena hanya atas izin-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk dapat menghadiri prosesi Orasi Pengukuhan Profesor Riset.

Pada kesempatan ini perkenankan saya dengan segala ke ren dahan hati menyampaikan orasi ilmiah dalam rangka pengu kuhan Profesor Riset di Bidang Politik dan Pemerintahan Indonesia pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Sesuai dengan latar belakang keahlian dan penelitian yang saya tekuni selama ini, orasi ilmiah saya berjudul:

"PARTAI POLITIK SEBAGAI PROBLEM

DEMOKRASI DI INDONESIA ERA REFORMASI: KAJIAN PENYEBAB DAN SOLUSINYA"

1

I. PENDAHULUAN

Partai politik adalah salah satu pilar demokrasi yang penting. Secara teoretis tidak ada kehidupan demokrasi di dunia ini yang tidak melibatkan partai politik di dalamnya. Sedemikian penting peran partai politik di kehidupan demokrasi hingga diibaratkan bahwa partai politik merupakan “kebutuhan alamiah” dari demo-krasi. Max Weber bahkan pernah menyebutnya sebagai bagian dari “anak-anak demokrasi”1.

Kedudukan partai politik yang khas dalam demokrasi itu pada dasarnya tidak terlepas dari hakikat demokrasi itu sendiri, yang salah satunya mensyaratkan keterlibatan atau partisipasi yang menyeluruh dari seluruh warga negara. Sebagaimana yang diyakini oleh ahli demokrasi seperti Robert Dahl dan juga Carole Pateman bahwa partisipasi merupakan elemen terpenting dalam kehidupan demokrasi2,3. Partisipasi politik tidak saja membutuhkan kemantapan ide atau konsep, tetapi juga pengga-langan organisasional yang terstruktur dan efektif. Pada konteks organisasional itulah partai, sebagai sebuah organisasi politik, menjadi demikian relevan.

Hal lain yang mengindikasikan kuatnya hubungan partai politik dan demokrasi terkait dengan aspek fungsional partai politik itu sendiri. Fungsi-fungsi yang dimiliki partai politik, baik langsung maupun tidak, dapat berperan sebagai penopang tegaknya demokrasi. Fungsi partai politik meliputi komunikasi politik, rekrutmen politik, sosialisasai politik, hingga artikulasi dan agregasi kepentingan dalam pembuatan kebijakan. Pelak-sa na an fungsi-fungsi partai di atas manakala dilakukan secara me ma dai dapat menjadi pembeda yang mendasar antara negara demokratis dan bukan. Dengan kedudukannya itu tidak meng he rankan jika kemudian keberadaan partai politik dalam negara-negara demokrasi secara teoretis menjadi signifikan dan secara substansi tak tergantikan.

2

Namun demikian, partai politik tidak selamanya membawa kelanggengan bagi demokrasi. Kemunculan fasisme misalnya merupakan bukti bagaimana partai politik justru membawa ke hancuran bagi demokrasi. Sementara itu, di beberapa negara otoriter, partai-partai politik yang ada lebih berperan sebagai pendukung rezim. Di negara demokrasi sekali pun, terjadi feno-mena antipartai sebagai dampak dari peran partai politik yang dianggap justru memperlemah kedaulatan rakyat. Muncul upaya agar partai digantikan oleh sebuah mekanisme yang langsung melibatkan simpul-simpul masyarakat dalam pembuat an kebi-jakan, seperti yang terjadi di Porto Alegre, Brazil4. Fenomena ini belakangan menginspirasi makna baru dalam demokrasi yang secara konseptual disebut sebagai deliberative democracy. Dengan demikian, secara empiris partai politik memang tidak selamanya berkorelasi positif dengan kehidupan demokrasi.

Dalam konteks Indonesia, partai politik memainkan peran yang pasang surut dalam kaitannya dengan demokrasi. Pasca jatuhnya Soeharto, peran partai politik diharapkan dapat kembali menguat agar dapat turut memulihkan kehidupan demokrasi. Pemulihan eksistensi partai dilaksanakan dengan akseleratif. Akibatnya, tidak lama setelah reformasi bergulir, keberadaan partai kembali meliputi domain penting dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Saat ini partai politik menjadi variabel penen-tu dalam proses politik, terutama terkait dengan proses elektoral dan pengisian jabatan publik.

Di satu sisi, kondisi ini memperlihatkan kemajuan dalam ke hidupan politik kita. Namun di sisi lain, seiring dengan per ja lanan waktu, sulit dimungkiri bahwa kualitas kehidupan demo krasi kita belum seutuhnya membaik. Berbagai kajian kon temporer cenderung menunjukkan bahwa kehidupan politik saat ini masih dikuasai oleh sedikit orang5,6 atau setidaknya me-ru pa kan percampuran antara demokrasi dan oligarki7. Kualitas kehidupan demokrasi dinilai masih bersifat stagnan, bahkan me nurut Freedom House, saat ini mengalami penurunan8.

3

Situasi ini jelas membawa keraguan apakah partai politik benar-benar dapat memberi makna positif bagi demokrasi. Atau justru sebenarnya partai politik memiliki kontribusi bagi stagnansi demokrasi. Atas dasar itulah hakikat orasi ini akan membawa kita pada sebuah bahasan atas eksistensi partai poli-tik, khususnya terkait bagaimana korelasi sesungguhnya antara partai politik dan kehidupan demokrasi di era Reformasi dan apa yang harus dilakukan agar korelasi itu pada akhirnya menjadi kompatibel bagi kehidupan demokrasi.

4

II. KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN PARTAI POLITIK: TINJAUAN HISTORIS

Demokrasi dalam lintas sejarah adalah pendorong bagi terbentuk-nya prototipe penghubung kepentingan dan aspirasi masyarakat dengan pemerintah. Prototipe penghubung itulah yang kemudian umum disebut sebagai partai politik. Terdapat setidaknya dua jalur utama terbentuknya partai9. Pertama, jalur top-down. Par-tai dalam jalur ini terbentuk sebagai kelanjutan dari kepentingan anggota-anggota parlemen untuk lebih memahami aspirasi atau kebutuhan masyarakat, sekaligus mendapatkan dukungan atas keberadaan mereka di parlemen berikut langkah-langkah poli-tik yang diambilnya. Dibentuklah kemudian institusi perantara yang menghubungkan kepentingan rakyat dan mereka, yang be-lakangan memainkan peran sebagai partai politik.

Jalur kedua adalah bersifat bottom-up. Jalur kedua ini kadang disebut sebagai jalur “ekstra-parlemen”. Partai di sini merupa-kan komite yang dibentuk oleh simpul-simpul masyarakat yang kemudian diatur dan diformalkan. Organisasi atau komite ini kemudian didorong untuk dapat masuk dalam parlemen, me-main kan peran sebagai partai politik, dengan menyuarakan aspirasi pendukungnya.

Kedua jalur itu—betapa pun menghasilkan dampak yang demi kian kompleks, termasuk bagaimana partai-partai itu meng organisasikan diri dan berkembang menjadi partai yang cende rung terlembaga atau tidak10 —membawa spirit bahwa keberadaan partai tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan demokratik, yakni tegaknya kepentingan rakyat banyak.

Jika kita lihat dari aspek historis, karakter partai di Indonesia dari sisi kesejarahan lebih dekat dengan jalur kedua. Partai hadir sebagai hasil inisiasi masyarakat yang diwakili oleh para tokoh pergerakan dan beberapa ormas berpengaruh untuk membentuk organisasi politik yang dapat mewakili aspirasi mereka. Sejarah

5

mencatat dengan diberlakukannya Maklumat Nomor X tahun 1945 maka mulai berdiri partai-partai dengan beragam ideologi yang diusungnya, apakah itu kalangan Nasionalis, Sosialis, Ko-munis ataupun Islam11,12,13.

Dengan karakter itu sesungguhnya Indonesia lebih menge-nal partai-partai yang berkarakter “aspiratif-popular” ketimbang “elitis-oligarkis”, yang terlihat kemudian menjadi simbol sekali-gus pelaksana yang kompatibel dengan demokrasi. Setelahnya, Indonesia masuk dalam sebuah periode politik yang kerap di sebut sebagai “era Demokrasi Liberal”. Penamaan itu sesungguh nya menarik untuk negara yang masih muda dan belum berpenga-laman menjalankan demokrasi. Namun, adanya pengistilahan itu menunjukkan bagaimana praktik politik demokrasi14 yang ber langsung dalam topangan partai-partai benar-benar terjadi di negara kita.

Namun, di masa-masa setelahnya, terutama pada era Orde Baru, pembentukan partai banyak diintervensi oleh pemerintah, yang mereduksi karakteristik demokratik partai-partai dan ke-hidupan demokrasi pada umumnya. Terjadilah kemudian sebuah “era kegelapan” bagi eksistensi partai-partai politik.

Di era Reformasi, terutama pada masa-masa awal, situasi berubah. Pasca jatuhnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998, beberapa tokoh nasional yang didukung elemen-elemen masya-rakat berinisiatif dan berperan aktif membentuk partai-partai sebagai saluran politik mereka. Tercatat sebanyak 184 partai di-dirikan dalam kurun waktu tersebut, meskipun kemudian hanya 48 partai saja yang berhak ikut dalam Pemilu 1999.

Namun, apakah kehidupan demokrasi era Reformasi benar- benar sama atau lebih baik daripada masa-masa pada era demokrasi liberal? Bagian selanjutnya akan menunjukkan situasi empiris kekinian yang mengindikasikan bahwa dalam beberapa aspek, situasi demokrasi kita belum menunjukkan perubahan yang signifikan.

6

III. DEMOKRASI DAN PARTAI ERA REFORMASI: ASPEK EMPIRIS

Walaupun secara konstitusional partai politik kini telah kembali mendapatkan posisi menentukan, hal itu tidak otomatis dibarengi dengan meningkatnya kualitas peran partai. Bagian ini akan membahas empat kecenderungan empiris yang menunjukan bagai mana partai politik masih bersifat kontraproduktif bagi konsolidasi demokrasi.

3.1 Menguatnya Tendensi Oligarki Bentuk regresi demokrasi yang dirasakan saat ini adalah mengu-at nya oligarki. Oligarki merupakan situasi saat pengelolaan kekuasaan berada di tangan sedikit orang (oligark)15. Dalam kaitan nya dengan partai politik, Jeffrey Winters meyakini bahwa para oligark berupaya menguasai partai, mengingat perannya yang amat strategis16.

Salah satu bentuk dari oligarki adalah kartel politik, yang ditandai dengan kesediaan partai-partai untuk berbagi peran yang secara implisit bersifat saling mendukung untuk memanfa at kan akses dari sebuah jabatan publik dan uang negara demi ke pen tingan kolektif mereka17. Praktik ini terjadi bahkan tidak lama sete lah era Reformasi bergulir18,19,20. Kartel politik ini terjadi karena partai belum mampu memosisikan diri sebagai penyeimbang yang efektif bagi pemerintah21, yang akhirnya meng hadirkan delegative democracy dan secara substansi me-melihara oligarki.

Bentuk lain dari oligarki adalah munculnya fenomena politik dinasti. Fenomena ini ditandai dengan adanya lingkar kekuasaan yang terpusat pada sebuah keluarga yang dipertahankan dari satu generasi ke generasi berikutnya22. Muncul fenomena “ regenerasi pengampu kekuasaan”, dengan memanfaatkan partai politik ter-

7

tentu, demi melanggengkan kekuasaan untuk kepen tingan dinas-ti. Saat ini bermunculan berbagai dinasti, seperti Dinasti Limpo, Dinasti Chasan Sochib, Dinasti Kukar, Dinasti Banyuasin, dan Dinasti Bangkalan.

Selain itu, oligarki juga terlihat dalam konteks kehidupan internal partai, yang ditandai oleh keberadaan “orang kuat” yang memiliki peran yang demikian menentukan23. Hampir tidak ada satu partai pun yang benar-benar terbebas dari fenomena ini meskipun dengan tingkat ketergantungan yang berbeda. Kebe-ra daan “orang kuat” ditandai dengan adanya personalisasi partai yang ada, semata sebagai representasi pimpinan atau sosok utama partai. Situasi ini menyuburkan pelemahan demokrasi internal dan peningkatan oligarki dengan beragam bentuknya.

Salah satu dampak dari berbagai situasi tersebut adalah pe laksanaan kontestasi elektoral yang menimbulkan persoalan bagi kehidupan demokrasi kita24,25,26, yang terutama sekali tidak banyak menghasilkan sosok-sosok pemimpin politik yang kre-di bel dan dapat terbebas dari jaring-jaring oligarki.

3.2 Maraknya Praktik Politik Uang Hingga berjalannya dua dekade reformasi, politik uang tidak pula meredup. Politik uang ini pada akhirnya “membunuh demo-krasi” karena hakikat kedaulatan rakyat terkubur digantikan oleh kepentingan elite yang mampu membeli aspirasi rakyat itu. Manipulasi kepentingan untuk mengeruk keuntungan pribadi atas nama rakyat menjadi hal biasa, bahkan politik uang di mata sebagian masyarakat telah dianggap sebuah kewajaran.

Selain itu, korupsi, sebagai bentuk politik uang, juga makin menggejala. Indikasi maraknya korupsi adalah semakin mening-katnya tren kepala daerah yang tertangkap karena kasus ini, yang juga menunjukkan bahwa fenomena ini makin menggejala dan meluas hingga ke daerah-daerah27. Beberapa petinggi partai, di antaranya bahkan ketua umum, terjerat tindak pidana korupsi.

8

Mereka terlibat, baik secara langsung, tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) atau korupsi berjamaah, maupun sebagai pemberi jalan atas terciptanya korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat bahwa dalam kurun waktu 2004–2018, sebanyak 91 kepala daerah (54 bupati, 2 wakil bupati, 21 walikota, 1 wakil walikota, dan 13 gu-bernur) terjerat korupsi dengan tren yang semakin meningkat dan pada umumnya terkait dengan kenyataan politik biaya ting gi28. Sementara itu, dalam wilayah legislatif, kasus fenomenal ter-tangkapnya 41 anggota DPRD Malang, lintas partai, oleh KPK juga membuktikan bagaimana masih rentannya anggo ta partai terlibat dalam kasus korupsi. Munculnya berbagai feno mena di atas tentu kontraproduktif bagi pengembangan demokrasi meng-ingat bahwa hakikat pemerintahan yang bersen di kan kepenting-an rakyat tidak berjalan. Selain itu, kon disi ini dapat makin me nguatkan ketidakpercayaan publik kepada lembaga-lembaga demokrasi, termasuk kepada DPR, DPRD dan partai, yang berpo-tensi melemahkan harapan atau memuncul kan ketidakpedulian pada pemerintahan atas dasar demokrasi itu sendiri.

3.3 Melemahnya Kedewasaan Berpolitik Saat ini kehidupan politik tampak makin menunjukkan hilangnya kedewasaan/kematangan yang memperlihatkan beragam dam-pak negatif. Pola pembentukan koalisi politik, misalnya makin me nunjukkan bagaimana oportunisme dipertontonkan dengan gamblang, kerap disertai dengan fitnah demi meraih kekuasaan. Selain itu, penyebaran berita bohong (hoax) yang bernuansakan pembu nuhan karakter kepada individu ataupun lembaga, baik kepada pemerintah maupun kepada oposisi, semakin marak ter-jadi.

Perang opini yang liar, terutama di media sosial, cenderung membelah bangsa. Informasi yang berseliweran dan kerap diser-tai dengan penyampaian yang menyulut ketersinggungan dan

9

memicu salah kaprah, cenderung makin menguat dan menjauh-kan masyarakat dari kecerdasan ataupun kedewasaan berpolitik.

Sikap elite politik juga tidak jauh berbeda. Alih-alih mem-berikan pencerahan, kebanyakan mereka sibuk terbenam dalam perdebatan kurang bermutu, jauh dari hal yang menggugah dan visioner. Saat ini malah semakin sering muncul selentingan per-nyataan atau komentar yang tidak perlu dan bahkan sarkastik.

Selain itu, demi kemudahan-kemudahan dalam mendapatkan akses kekuasaan atau keuntungan materi, berbagai pihak mudah saja melakukan perubahan haluan politik. Beberapa politisi rela “loncat pagar” demi mengamankan ambisi politiknya. Di sisi lain, muncul pula fanatisme buta dan mau menang sendiri, tanpa adanya penghargaan atas perbedaan pendapat.

Di level akar rumput, fanatisme muncul akibat ketergantung-an politik pada sosok yang ditokohkan (patron). Akibatnya, pi-lihan politik seorang patron menjadi referensi utama berpolitik, yang menyebabkan partisipasi politik yang dimobilisasi terus terjadi dan rentan dimanipulasi. Kondisi ini menyebabkan sikap kritis pada pemerintahan yang korup menjadi tumpul.

Berbagai kondisi tersebut merupakan tanda melemahnya kehidupan demokrasi yang sehat, penuh dengan kebajikan. Ini akan makin membahayakan apabila masyarakat tidak kunjung dididik, hingga rentan pada terciptanya pembelahan masyarakat. Lebih lanjut, demokrasi jelas sulit untuk dapat menemukan ben-tuk terbaiknya pada masyarakat yang terbelah (divided society) dan telah kehilangan kepercayaan satu sama lain.

3.4 Keterasingan Masyarakat pada Partai Hingga kini partai politik tampak makin terasing di mata masya-rakat. Tidak banyak terlihat adanya kebanggaan untuk terlibat lebih dalam pada kegiatan-kegiatan partai, sebagaimana yang terjadi pada masa-masa tahun 1950-an. Masyarakat kebanyakan

10

hanya tergerak untuk terlibat manakala diberikan stimulus yang bersifat pragmatis.

Kondisi ini memang bukan khas Indonesia, namun tetap me ru pakan hal yang patut disayangkan. Ini ditandai salah satu nya dengan lemahnya tingkat party id atau identifikasi diri masyarakat pada partai29, dan bahkan telah menampakkan gejala antipartai30. Sikap masyarakat itu tidak dapat disalahkan, meng ingat tidak adanya upaya yang serius dari partai untuk membangun kedekatan dengan khalayak. Mekanisme internal partai yang masih setengah-setengah untuk memaksa kader dalam meningkatkan performanya di mata publik menjadi salah satu penyebabnya. Padahal membangun konsolidasi dengan masyarakat dapat mendukung keberhasilan eksistensi partai31.

Selain itu, partai-partai semakin fokus untuk sekadar berpe-ran sebagai mesin pencari suara saja, yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan antara kepentingan mereka dan aspirasi publik. Dampak dari situasi ini menyebabkan partai menjadi ti-dak inspiratif dan berujung dengan masih terbengkalainya pem-benahan masalah yang ada di masyarakat, seperti kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, kelayakan hidup, dan kemiskinan.

Selain itu, partai politik dan kader-kadernya tidak cukup kri tis atas kelengahan dan atau kesalahan kebijakan pemerintah. Termasuk misalnya di era Presiden Jokowi dalam soal impor barang kebutuhan pokok, terutama dalam bidang pangan. Hanya sebagian kecil saja partai yang bersikap kritis. Partai seharusnya bersuara lantang atas segenap ketidakberesan dan bukannya justru terpenjara oleh kepentingan politik eksklusif. Kondisi- kondisi tersebut mencerminkan adanya kemacetan aspirasi yang parah. Dengan kata lain, absennya fungsi representasi partai me nyebab kan keterasingan dirinya dan masyarakat banyak sehingga menyebabkan partai saat ini menjadi institusi politik yang paling tidak dipercaya oleh masyarakat.

11

IV. FAKTOR-FAKTOR STAGNASI DEMOKRASI

Setidaknya ada empat faktor yang menjadi penyebab terciptanya kondisi-kondisi partai politik belum mampu berperan maksimal dalam menguatkan kehidupan demokrasi di Indonesia.

4.1 Rendahnya Kualitas Pelembagaan Partai Politik Salah satu akar persoalan dari berbagai fenomena tersebut adalah karena partai belum mampu memodernisasi dirinya secara utuh. Partai tidak kunjung mampu untuk benar-benar konsisten men-jalankan aturan main dengan penuh respek (valued by itself). Saat ini bukan sistem atau aturan main yang lebih dikedepankan, melainkan kepentingan elite partai32. Tidak mengherankan jika fenomena ini justru mengukuhkan “hukum besi oligarki” dalam partai. Situasi ini diperburuk dengan masih adanya sikap budaya politik ewuh pakewuh dan feodalistik.

Kegagalan dan kelambanan itu juga berdampak pada le-mahnya value infusion atau ideologisasi, yang menyebabkan pragmatisme menjadi kuat. Pragmatisme turut menyuburkan faksionalisasi internal, yang kadang memicu konflik internal dan berakhir pada fragmentasi. Hampir seluruh partai penting di Tanah Air mengalami perpecahan itu. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir hal itu terjadi di Partai Golkar, PPP, dan Hanura.

Pelembagaan yang tidak kunjung terlaksana dengan baik juga menyuburkan campur tangan pihak-pihak di luar partai untuk memengaruhi berbagai kebijakan partai. Muncul “keter-gantungan relatif” kepada pemerintah, ormas atau tokoh-tokoh tertentu yang menyebabkan otonomi partai terganggu. Tokoh- tokoh nonpartai yang tidak pernah ikut kaderisasi, namun me mi liki kekuatan kontribusi finansial dapat langsung duduk dalam jajaran teras partai dan menentukan kebijakan strategis. Akibatnya partai kehilangan jati diri dan sikap kritisnya.

12

Kegagalan pelembagaan juga akhirnya menyebabkan kiprah partai di tengah-tengah masyarakat menjadi lemah33. Partai ke-hilangan elan vital untuk dapat menangkap aspirasi masyarakat. Tidak mengherankan jika situasi ini menyebabkan menguatnya ketidaksinkronan antara aspirasi masyarakat dan partai dan akhirnya berdampak buruk bagi kualitas demokrasi itu sendiri.

4.2 Lingkungan Politik yang Tidak KondusifLingkungan politik kita belum kondusif bagi pengembangan par-tai modern. Kenyataannya partai-partai yang memiliki banyak kader koruptor, seperti PDIP, Golkar, dan Demokrat justru ma-sih termasuk dalam jajaran partai dengan pemilih terbanyak. Ti-dak itu saja, partai yang belum terlembaga juga masih berada dalam jajaran partai besar dan menengah.

Selain itu, budaya politik yang masih bersifat paternalistik dan feodal di tengah sebagian masyarakat kita turut menyulitkan pengembangan nilai-nilai politik modern yang berdasarkan ke-bebasan bernalar, kebebasan berekspresi dan berkehendak dalam kerangka kepatutan dan objektivitas34. Situasi ini menyebabkan preferensi politik masyarakat lebih ditentukan oleh “pilihan kolektif” daripada atas dasar rasionalitas dirinya.

Situasi ini diperburuk dengan persoalan kemiskinan yang ma sih belum tertanggulangi dengan memuaskan. Akibatnya ma sya rakat belum terbebas dari beragam bentuk intervensi dan manipulasi persepsi dan preferensi politik dari berbagai pihak apakah yang pro-pemerintah atau oposisi. Masyarakat yang tidak independen secara finansial itu menjadi “sasaran empuk” bagi praktik politik uang, yang menumpulkan sikap objektif dan kritis atas segala kekurangan yang terjadi di sekitarnya. Sayang nya di sisi lain, partai cenderung untuk terus mengedepankan pragma tisme saat melakukan pendekatan kepada khalayak, de-ngan mem be rikan insentif materi, termasuk politik uang, sebagai me dia nya35. Ironisnya sebagian masyarakat memandang praktik

13

politik uang sebagai sesuatu yang wajar dan “membuka diri” terhadap pelaksanaan praktik uang tersebut.

4.3 Regulasi yang Belum “Memaksa” Perbaikan Partai Daya dukung legal formal (aturan main) memainkan peran pen-ting dalam turut mendorong partai memperbaiki dirinya dan untuk berkontribusi penuh dalam mengembangkan demokrasi. Saat ini telah dibuat beberapa regulasi sebagai upaya pemantapan eksis-tensi dan peran partai politik. Ini tecermin misalnya dari UUD 1945 dalam Pasal 6A (2) dan Pasal 22E (3) yang menyebutkan dengan jelas peran konstitusional partai.

Beragam aturan main berkenaan dengan partai politik dan juga pemilu telah ditetapkan dan diubah dari waktu ke waktu. Hal ini dapat dilihat dalam UU tentang Partai Politik dan UU tentang Pemilihan Umum. Pada beragam UU tersebut telah ditetapkan beberapa hal krusial terkait dengan partai politik. Namun demikian masih banyak hal yang belum ada atau kurang diatur dalam kedua UU tersebut.

Di antaranya adalah keharusan melakukan kaderisasi secara berkala, berjenjang dan berkesinambungan. Persoalan kaderisasi ini telah diakui oleh banyak pihak jelas memainkan peran kru-sial dalam menentukan kualitas kader dan performa partai pada umumnya. Namun, hingga kini tidak pula mendapat perbaikan. Selain itu, belum adanya aturan mengenai dukungan keuangan dari negara yang lebih komprehensif, inovatif, dan transparan sesuai kebutuhan riil agar partai dapat menjalankan banyak fungsinya dengan jauh lebih baik lagi. Memang saat ini subsidi itu sudah ada, namun hal itu masih belum seutuhnya memenuhi kebutuhan partai.

Beberapa kajian mengenai kelemahan performa partai jelas mengaitkan masalah keuangan dengan terpeliharanya oligarki dan korupsi. Selain itu, penyusunan daftar caleg belum pula mendapatkan solusi perundang-undangan yang benar-benar

14

me madai. Aturan main yang ada belum memberikan banyak kesempatan bagi masyarakat untuk turut menilai latar belakang dan kualitas caleg.

Dengan masih belum kuat dan lengkapnya aturan main maka partai-partai masih berpeluang mengabaikan peran-peran pen-ting yang harus dilakukan dan dikembangkan. Daya dukung yang rapuh ini cenderung menguatkan oligarki, baik di internal mau pun eksternal partai, ketimbang demokrasi. Situasi ini juga menyebabkan praktik politik biaya tinggi terus berlangsung dan kembali pada akhirnya memicu munculnya politik uang dengan segala macam bentuknya.

4.4 Sistem Multipartai yang Menopang Kehadiran “Partai Medioker”

Sistem banyak partai dengan parliamentary threshold (PT) yang relatif sedang dan ketiadaan sebuah partai dominan telah mem-bawa implikasi serius bagi kehidupan partai. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi partai-partai untuk terus bermunculan dan turut serta menjadi bagian dari pemerintahan, meskipun dengan kualitas sekadarnya. Dengan kata lain, sistem kepartaian saat ini belum cukup mendorong partai untuk benar-benar men-jadi modern atau terlembaga.

Sistem yang ada justru menciptakan “zona nyaman” yang tidak memunculkan “kegelisahan” untuk terus meningkatkan kualitas peran dan keberadaannya. Kebanyakan partai mengang-gap hasil akhir sebuah kontestasi politik (pemilu atau pilkada) dan kompromi yang dibangun menjelang dan sesudahnya se-bagai hal yang paling krusial. Partai akhirnya menjadi kehilang-an komitmen dalam melakukan pembinaan dan pengembangan internal. Salah satu dampaknya terlihat dari terbiasanya partai untuk mendukung kandidat kepala daerah yang bukan kadernya. Pereduksian makna politik akibat kondisi sistem kepartaian itu menyebabkan partai cenderung menjadi sekadar lembaga yang

15

berorientasi office seeking. Ini dapat terlihat, misalnya dari revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang semata berorientasi menambah jabatan untuk dibagi-bagi sesama elite partai.

Situasi ini kerap memicu terjadinya politik dagang sapi atau politik renten yang meningkatkan biaya politik dan berujung pada menguatnya oligarki atau politik kartel. Dalam atmosfir seperti ini agenda-agenda pemantapan demokrasi, baik dari sisi penyadaran kultural, pematangan institusional, maupun dalam hubungan antarcabang trias politica, menjadi terbengkalai.

16

V. TAWARAN SOLUSI

Berbagai persoalan tersebut jelas harus mendapat solusi dan jawaban. Dalam kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan empat tawaran solusi yang bersifat multidimensi. Pendekatan multidimensi ini menjadi penting mengingat bahwa akar perso-alan saat ini telah demikian kompleks.

5.1 Penguatan Pelembagaan Partai Pelembagaan partai yang dimaksud terkait dengan lima hal. Pertama, membangun sebuah sistem internal yang mengatur seluruh aspek kehidupan partai secara terperinci dan transparan, agar partai dapat berpijak secara kokoh pada aturan atau sistem dan bukan pada kepentingan elite. Dalam hal ini tugas pokok dan fungsi partai akan lebih diperhatikan dan pelaksanaan aturan main menjadi lebih konsisten. Kebiasaan mengedepankan aturan main/sistem akan tumbuh dan pada gilirannya lebih kompatibel bagi pelaksanaan dan pemeliharaan demokrasi36.

Kedua, memelihara nilai-nilai ideal atau ideologi yang men jadi jati diri partai, terutama melalui aktivitas kaderisasi, ter masuk melakukan sosialisasi dan evaluasi kepada seluruh kader terkait dengan keberpihakan atas nilai-nilai atau ideologi tersebut. Penguatan ideologi ini tidak saja demi menguatkan keterikatan atau loyalitas kader kepada partai dan memperkokoh solidaritas di antara kader, tetapi juga untuk mereduksi kecende-rungan oportunisme37.

Ketiga, menjaga otonomi partai melalui perbaikan mutu ma-najerial, kemandirian keuangan, dan peningkatan kualitas SDM secara terus-menerus. Hal-hal tersebut membantu meningkat-kan daya resistensi terhadap segala bentuk intervensi, baik dari perorangan, kelompok, maupun organisasi lain. Partai pun dapat menjadi lebih independen, aspiratif serta penuh dengan tawaran-tawaran yang objektif, inovatif, dan atau berkarakter.

17

Keempat, membangun terus kedekatan dan kepercayaan masya rakat, melalui berbagai kegiatan yang disusun secara sis te matis dan berkesinambungan. Aktivitas dalam bidang pen di dikan, sosial-kemanusiaan, pemberdayaan ekonomi atau pe lestarian budaya dapat turut menciptakan partai yang semakin aspiratif dan tidak terus-menerus teralienasi serta meningkatkan simpati dan rasa percaya kepada partai

Kelima, partai perlu pula melembagakan demokrasi internal secara memadai. Model struktur partai yang kompleks dengan berbagai jabatan perlu disederhanakan untuk menghindari terhambatnya penyaluran aspirasi kader. Kemudian melibatkan secara lebih intens kader-kader dalam pembuatan kebijakan pada persoalan-persoalan krusial dan dalam penentuan kandidat pejabat publik dengan membangun mekanisme selektorat yang inklusif agar kandidat terpilih menjadi lebih aspiratif38.

5.2 Pembangunan Kesadaran Politik Menuju Penguatan Civil Society

Solusi kedua adalah membangun kesadaran politik yang konsti-tusional. Upaya ini dekat dengan pendidikan politik dalam rang-ka membangun mindset untuk menjalankan kehidupan politik berdasarkan atas nilai-nilai demokrasi, seperti kesederajatan, partisipasi, kebebasan, penghargaan atas perbedaan atau oposisi, dan taat hukum. Selain itu juga kesadaran untuk menjalankan aktivitas politik sesuai dengan konstitusi dan segenap tata aturan yang berlaku melalui lembaga-lembaga politik yang sah atau legal.

Untuk kepentingan membangun kesadaran itu, segenap ele men bangsa harus berkontribusi di dalamnya. Pemerintah, misal nya, dapat membangun kurikulum yang komprehensif terkait dengan civic education, yang di dalamnya memuat per-soalan-persoalan pendidikan politik konstitusional. Sementara itu, elemen-elemen masyarakat juga dapat melakukan kegiatan

18

penyadaran politik dalam beragam pilihan kegiatan dan tema, termasuk mempromosikan pluralisme39, sebagai salah satu hal penting dalam demokrasi.

Partai tidak punya pilihan, selain harus turut ambil peran terse-but dengan, misalnya, membangun kursus atau sekolah politik secara cuma-cuma untuk masyarakat, hingga menciptakan dunia kelitbangan partai yang profesional, ditujukan untuk membang-kitkan pemahaman berpolitik yang sehat, rasional, dan beradab. Seluruh cabang partai harus aktif melakukan pendi dikan politik, baik melalui dialog interaktif maupun sekadar menyampaikan informasi melalui internet, radio, televisi, brosur, atau buletin. Begitu pula partai dan kader-kadernya dapat memanfaatkan berbagai macam momentum sosialisasi partai untuk melakukan penyadaran politik masyarakat.

Kesadaran semacam ini perlu dikembangkan dan dipelihara agar civil society menjadi semakin kuat. Civil society merupakan entitas yang mampu memaknai politik secara lebih proporsional40, dan terkait dengan eksistensi partai mampu melihatnya sebagai lembaga yang terkait erat dengan kualitas kebijakan yang terkait dengan hajat hidup orang banyak.

Dengan kualitas yang dimilikinya itu, civil society merupakan elemen yang dapat diharapkan untuk turut mengawasi (watch dog) secara kritis sepak terjang partai sehingga tetap berada da-lam koridor demokrasi. Tidak itu saja, keberadaan civil society yang kuat akan menjadi semacam penyeimbang yang efektif bagi keberadaan partai dalam menjalankan peran dan fungsinya. Keberadaan civil society, di antaranya terdiri dari kelompok kea-gamaan, kelas menengah, buruh, media massa, pemuda, ataupun aktivis sosial, merupakan keharusan bagi penguatan demokrasi.

19

5.3 Penguatan Daya Dukung Legal FormalPersoalan dukungan aturan main juga harus diperhatikan. Hal ini karena dalam konteks pembangunan demokrasi jelas tidak dapat mengabaikan peran penting aspek legal-formal yang dapat menuntun sekaligus mengikat sepak terjang partai. Setidaknya ada beberapa hal yang masih harus dibenahi. Pertama adalah bagaimana agar aturan main yang ada dapat memastikan bahwa partai tidak lagi menjadi sarang koruptor. Korupsi adalah “ba-haya laten” bagi demokrasi dalam segenap aspeknya. Untuk itu, perlu ada aturan main yang tegas yang dapat menghukum partai yang kader-kadernya berkali-kali terjerat dalam korupsi.

Selain itu, perlu adanya aturan yang mendorong partai ber-inovasi dalam urusan mencari dana. Partai harus dapat mencari peluang mendapatkan sumber dana yang legal, termasuk dari internal partai. Peningkatan subsidi negara kepada partai meru-pa kan sebuah keharusan. Sebagai ilustrasi, kebutuhan sebuah par tai menengah yang berkisar Rp52 Miliar per tahun41 jelas membutuhkan subsidi yang besar dari negara.

Hal ini penting untuk menghindari munculnya sosok oligark yang menanggung seluruh aktivitas partai dan akhirnya menen-tukan nasib partai secara elitis. Selain itu, agar kader memiliki loyalitas tinggi terhadap partai dan bekerja sungguh-sungguh karena merasa telah berkontribusi secara finansial. Tidak kalah pentingnya adalah agar dapat menghindari model pencarian dana partai secara ilegal. Ketiga hal tersebut minimal akan menjadi pra-kondisi yang kondusif bagi terciptanya sebuah sistem politik dan pemerintahan yang sehat dan demokratis.

Hal lain yang perlu diatur adalah agar partai politik mendapat arahan langsung dari UU untuk lebih transparan, objektif, dan bertanggung jawab dalam menetapkan caleg sehingga praktik oligarki dalam penetapan daftar caleg dapat diminimalkan dan kualitas kader yang dicalonkan benar-benar bermutu dan aspira-tif. Selama ini, penetapan caleg merupakan salah satu mata

20

rantai dari terbangun dan terpeliharanya oligarki, baik di level partai maupun pemerintahan.

Kewajiban partai untuk melakukan kaderisasi secara konti-num juga harus diatur dalam UU. Hal ini mengingat berbagai problem mendasar partai politik yang melibatkan perilaku kader- kadernya terkait erat dengan persoalan kaderisasi. Asumsinya adalah kaderisasi yang berlangsung baik cenderung menguatkan idealisme kader, memelihara loyalitas kepada partai, mencegah sikap pragmatisme yang berlebihan, dan bersungguh-sungguh untuk menjalankan kewajibannya sebagai kader dengan menda-hulukan idealisme partai ketimbang kepentingan individual36.

5.4 Pembenahan Sistem Kepartaian Menuju Penumbuhan Partai Modern

Pembenahan sistem kepartaian merupakan sebuah keharusan mengingat adanya banyak partai tidak menjamin akan membuat kehidupan demokrasi menjadi lebih baik. Malah sebagian ka-langan percaya justru cenderung menghadirkan kontestasi yang kurang bermutu dalam kehidupan politik.

Catatan Peter Merkl42 tampak relevan bagi kondisi politik kita. Merkl mengatakan bahwa dalam sistem banyak partai, kebanyakan partai tidak berperan maksimal dan malah hanya melemahkan performa partai sebagai agensi antara masyarakat dan pemerintah. Selain itu, sistem multipartai cenderung me-mun cul kan banyak partai gurem yang tidak mampu, namun tetap memaksa diri berperan sebagai agensi itu. Oleh karena itu, jika tidak ada kekuatan mayoritas dalam parlemen, jumlah partai yang banyak tidak diperlukan43.

Untuk menuju perbaikan kualitas demokrasi, sistem kepar-taian yang patut dibangun adalah multipartai moderat. Caranya adalah melalui pengetatan seleksi keikutsertaan dalam pemilu. Syarat lain yang dapat ditambahkan adalah pembuktian telah

21

melakukan kaderisasi dengan baik. Begitu pula memiliki ke-pengurusan di seluruh kabupaten.

Kemudian syarat untuk dapat mengisi badan legislatif juga diperketat. Persentasi PT harus ditingkatkan, agar hanya partai yang berskala nasional dan mapan yang dapat hadir dalam par-lemen. Juga perlu dilakukan pengecilan jumlah kursi di Daerah Pemilihan (Dapil) menjadi 3–6 kursi agar makin mendorong seleksi partai yang lebih ketat. Syarat lainnya adalah hanya par-tai yang benar-benar siap dengan jajaran yang lengkap, termasuk pula dalam hal gender balance44, yang berkesempatan bertarung dalam pemilu.

Eksperimentasi kita selama ini terkait dengan jumlah partai yang besar memperlihatkan bahwa besarnya jumlah partai tidak dengan sendirinya berkorelasi dengan tingginya kualitas produk politik yang dihasilkan. Oleh karena itu, pembenahan sistem kepartaian pada dasarnya merupakan upaya untuk menutup celah-celah munculnya partai-partai gurem atau medioker yang kerap menjadi penghalang tegaknya demokrasi yang rasional, genuine, dan bermanfaat bagi masyarakat banyak

22

VI. KESIMPULAN

Partai politik merupakan bagian tidak terpisahkan dalam kehi-dupan demokrasi. Pada awal era Reformasi harapan dan optimis-me untuk mendapatkan kehidupan demokrasi yang lebih baik, dengan partai sebagai pilar utamanya, demikian terasa menguat. Namun, ternyata peran partai hingga kini belum seutuhnya efektif.

Terdapat empat hal yang mengindikasikan bahwa partai politik masih belum kompatibel bagi penguatan dan pemelihara-an demokrasi, yakni masih maraknya praktik oligarki, terus meng gejalanya politik uang, terbengkalainya kedewasaan ber-politik, dan tetap berlangsungnya keterasingan antara partai dan masyarakat.

Terdapat setidaknya empat hal mendasar yang menyebabkan itu semua terjadi. Keempatnya, yakni persoalan institusional, kul-tural, legal-formal, dan struktural/sistemik. Sehubungan dengan itu maka tawaran solusi yang disampaikan di atas mengarah pada pembenahan keempat persoalan itu. Terkait dengan masalah institusional maka bangsa ini perlu serius membangun partai dan melembagakannya dengan sebaik-baiknya. Adapun untuk masalah kultural, pendidikan politik harus menjadi prioritas agar tercipta nilai-nilai budaya politik yang kompatibel dengan demokrasi, terutama pemahaman mengenai bentuk partai yang ideal. Juga terkait dengan ini adalah penciptaan dan penguatan civil society, sebagai elemen pembawa kultur demokratik, untuk berperan secara kritis mengawasi eksistensi partai. Selain itu, perlu dibangun seperangkat aturan main yang benar-benar da pat mendorong partai untuk memainkan perannya sebagai penya lur aspirasi rakyat dan kontrol terhadap pemerintah. Hal terakhir adalah perbaikan sistem kepartaian yang diharapkan dapat mengarah pada terciptanya partai-partai modern yang siap mendukung penguatan demokrasi di Indonesia.

23

VII. PENUTUP

Keberadaan partai politik dalam pembangunan bangsa adalah se-buah keniscayaan. Partai politik saat ini telah menjelma menjadi sebuah institusi omnipotent dan omnipresent dalam kehidupan politik. Saat ini tidak ada aspek dalam kehidupan politik yang tak tersentuh oleh partai. Di sisi lain, bangsa ini pula telah ber-komitmen menegakkan demokrasi sebagai warisan para pendiri bangsa dan amanat reformasi. Demokrasi diyakini sebagai ja-lan untuk membangun pemerintahan yang dapat menciptakan keadilan dan kemakmuran.

Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa antara keduanya, demokrasi dan partai politik, tidak dapat dipisahkan. Namun, hingga saat ini kualitas partai politik sebagai lembaga penga-wal demokrasi masih terpuruk, yang disebabkan oleh kondisi internal, lingkungan, dan sistem tempat di mana dia hidup serta regulasi. Begitu pula dengan kehidupan demokrasi kita yang belum tumbuh demikian segar dan subur bagi pencipta an lembaga-lembaga demokratik yang modern dan beradab. Untuk itu, tidak ada pilihan bagi bangsa kita selain terus memperbaiki kualitas keduanya.

Hanya dengan perbaikan keduanya kehidupan yang dicita- citakan oleh seluruh anak bangsa berdasarkan nilai-nilai Ketu-hanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan s erta keadil an sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud. Demikian. Terima kasih.

24

UCAPAN TERIMA KASIH

Sebagai penutup dari orasi ini, izinkan saya mengucapkan syukur kepada Allah Swt., Tuhan Semesta Alam. Berkat kasih sayang dan kehendak-Nya-lah naskah orasi ini dapat saya selesaikan dan persembahkan kepada para hadirin semua. Selanjutnya, perkenankan saya dari lubuk hati yang paling dalam mengucap-kan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam perjalanan karier saya sebagai peneliti hingga meraih gelar Profesor Riset.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo; Kepala Lembaga Ilmu Pengeta-huan Indonesia (LIPI), Dr. Laksana Tri Handoko, M.Sc.; Ketua Majelis Pengukuhan Profesor Riset, Prof. Dr. Ir. Bambang Subiyanto, M.Agr.; Plt. Sekretaris Utama LIPI, Rr. Nur Tri Aries Suestiningtyas, S.I.P., M.A.; Plt. Kepala Pusbindiklat Peneliti LIPI, Ratih Retno Wulandari, M.Si.; Plt. Kepala BOSDM LIPI, Nining Setyowati Dwi Andayani, S.E., M.M.; dan khususnya Tim Penilai Naskah Orasi Ilmiah, yaitu Prof. Dr. R. Siti Zuhro, M.A., Prof. Dr. Syamsuddin Haris, M.Si., dan Prof. Dr. Burhan D. Magenda, M.A. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Deputi IPSK LIPI, Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, M.A. atas dukungan dan kesempatan yang diberikan kepada saya dalam menyampai-kan orasi ilmiah ini.

Saya juga mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para senior dan kolega yang telah mengisi hari-hari saya dengan berbagai kegiatan yang mencerahkan di Pusat Penelitian Politik LIPI, yakni Prof. Dr. Mochtar Pabottingi, M.A., Prof. Dr. Indria Samego, M.A., Prof. Drs. Riza Sihbudi, Prof. Dr. Lili Romli, M.Si., Drs. Hamdan Basyar, M.Si., Drs. Dhuroruddin Mashad, M.Si., Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar, M.A., Prof. Dr. Hermawan Sulistyo, M.A., Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti, M.A., Dr. Siswanto, M.Si., Drs. Heru Cahyono, Drs. Agus R. Rahman, S.E., M.E.,

25

M.M., dan Dra. Awani Irawati, M.A. Kepada rekan-rekan yang turut memudahkan terbentuknya naskah orasi ini, yaitu Tri Lestari, M.M., Sarah Nuraini Siregar, S.I.P., M.Si., Eko Heryati Sutaningtyas, S.H., Indriana Kartini, S.I.P., M.A., Nyimas Latifah Letty Azis, M.Sc., M.Eng., Dr. Sri Nuryanti, M.A., dan Prayoga, saya ucapkan banyak terima kasih.

Kepada seluruh rekan-rekan, baik peneliti maupun karyawan Pusat Penelitian Politik LIPI yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu karena keterbatasan ruang untuk menuliskannya, saya ucapkan terima kasih, terutama atas suasana kekeluargaan yang terus terbina hingga turut memudahkan dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan naskah orasi ini.

Saya juga menghaturkan rasa hormat dan terima kasih kepada para guru yang telah membimbing saya tanpa pamrih dan kepada para kolega di Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, yaitu almarhumah Prof. Dr. (H.C.) Miriam Budiardjo, M.A., Prof. Dr. Maswadi Rauf, M.A., almarhum Prof. Dr. Ahmad Suhelmi, M.A., Prof. Dr. Amir Santoso, M.A., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Chusnul Mariyah, Ph.D., Dr. Kamarudin, M.Si., Dr. Syahrul Hidayat, M.A., Drs. Amri Yusra, M.Si., dan Dr. Yon Mahmudi, M.A.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin sampaikan ucapan terima kasih kepada para guru, pembimbing, dan kolega saat berkesempatan studi di luar negeri, yaitu Prof. (Emeritus) Dr. Virgiana Hooker, Prof. (Emeritus) Dr. Tim Niblock, Dr. Greg Fealy, Prof. Gerd Nonneman, dan Dr. Kevin Fogg.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga dan tulus saya ucap kan kepada Mama Nurul Arif, B.A. dan Papa Drs. Mgs. Muhammad Farid atas segala doa dan pengorbanan keduanya yang telah diberikan kepada penulis hingga kini dan pada masa mendatang. Tentu saja kasih orang tua sepanjang jalan dan kasih anak hanyalah sepanjang galah. Tidak ada satu pun daya upaya saya yang dapat membalas ketulusan kasih sayang mereka.

26

Hanya doa yang dapat senantiasa saya persembahkan untuk keduanya. Saya juga ucapkan kepada Bunda Farida Kamaruddin dan almarhum Ayah Sugeng Hadinoto yang telah memotivasi saya untuk terus berkomitmen dalam dunia akademis dan ilmu pengetahuan. Juga kepada istri tercinta, Gita Loka Murti, S.Sos., M.A. (I.R.), M.Dip. dan anak-anak saya yang insyaallah selalu menjadi qurrota a’yun Adis Anggareksa Muhammad Noor, Almer Pandega Muhammad Noor, dan Arfa Satria Muhammad Noor.

Terakhir, terima kasih saya sampaikan kepada panitia penye-lenggara Orasi Pengukuhan Profesor Riset dan seluruh undangan sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik, lancar penuh hikmat. Dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbilalamin, saya akhiri orasi ilmiah ini. Terima kasih atas perhatian para hadirin semua dan mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan dalam menyampaikan orasi ilmiah ini.

Wa billaahittaufiq wal hidaayah.Wassalaamualaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.

27

B

DAFTAR PUSTAKA

1. Webber W. The advent of plebiscitarian democracy. Dalam: Mair P (ed). The west European party system. Oxford: Oxford Univer-sity Press; 1990.

2. Dahl R. Poliarchy: Participation and opposition. New Haven, CT dan London: Yale University Press; 1971.

3. Pateman C. Participation and democratic theory. Cambridge: Cambridge University Press; 1970.

4. Gutmann A, Thomnson D. Why deliberative democracy?. New Jersey: Princeton University Press; 2004.

5. Robison R, Hadiz VR. Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets. London: Rouledge Curzon; 2004.

6. Winters JA. Oligarchy and democracy in Indonesia. Dalam: Ford M., Pepinsky TB. Beyond oligarchy. Wealth, power and contem-porary Indonesian politics. Cornell: Cornell Southeast Asia Pro-gram Publications; 2014.

7. Ford M, Pepinsky TB. Beyond oligarchy. Wealth, power and con-temporary Indonesian politics. Cornell: Cornell Southeast Asia Program Publications; 2014.

8. Lihat www.freedomhouse.org.9. Noor F. Kegagalan partai politik menarik simpati rakyat: Urgensi

sebuah paradigma baru partai politik. Jurnal Penelitian Politik. 2007; 14(1).

10. Maor M. Political parties and party systems, comparative ap-proaches and the British experience. London: Routledge; 1997.

11. Noor F. Islamic party and pluralism: The view and attitude of Masyumi towards pluralism in politics (1945–1960). Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies. 2016; 54 (2): 273–310.

28

12. Noor F. Menimbang perjuangan kebangsaan Serikat Islam (SI) dan relevansinya bagi kehidupan politik bangsa saat ini. Jurnal Masyarakat Indonesia. 2008; XXXIV (2).

13. Noor F. The response of contemporary Indonesian Islamic par-ties towards pluralism. Journal of Indonesia Soscial Sciences and Himanities. 2017; 7 (1).

14. Feith H. The Indonesian election of 1955. Ithaca: Cornell Univer-sity; 1957.

15. Winters JA. Oligarchy. New York: Cambridge University Press; 2004.

16. Winters JA. Oligarchy and democracy in Indonesia. Indonesia. 2013; No. 96.

17. Ambardi K. Mengungkap politik kartel, Studi tentang sistem kepartaian di Indonesia era Reformasi. Jakarta: KPG-LSI; 2009.

18. Noor F. DPRD Padang dan upaya memperjuangkan kepentingan public. Dalam: Romli L. Lembaga legislatif era reformasi: Kaji-an atas peran DPRD dalam memperjuangkan kepentingan publik. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI; 2002.

19. Noor F. DPRD Padang di era transisi: Fenomena oligarkis dalam aksen demokrasi di masa awal reformasi. Dalam: Nurhasim M (ed). Kualitas keterwakilan legislatif: Kasus Sumatra Barat, Jawa Tengah. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI; 2001.

20. Noor F. Kajian atas prosedur, implementasi dan produk akun-tabilitas pemerintah kota Denpasar. Dalam: Haris S. Akuntabilitas dalam otonomi daerah. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI; 2002.

21. Noor F. Oposisi dalam kehidupan demokrasi: Arti penting ke-beradaan oposisi sebagai bagian dari penguatan demokrasi di In-donesia. Jurnal Masyarakat Indonesia. Juni 2016; 42 (1).

22. Asako Y, Lida T, Matsyubayashi T, Ueda M. Dynastic politicians: Theory and evidence from Japan. International Seminar Paper, 20 September 2011, hlm. 2.

29

23. Noor F. The phenomenon of post-democracy party. Jurnal Pene-litian Politik. 2017; 14 (2).

24. Noor F. Sengketa pilpres dan sengketa hasil. Dalam: Bhakti IN (ed). Evaluasi pemilihan presiden dan wakil presiden 2014. Ja-karta: ERI, LIPI dan AEC; 2015.

25. Noor F. Peta politik hasil pilpres. Dalam: Bhakti IN (ed). Evaluasi pemilihan presiden dan wakil presiden 2014. Jakarta: ERI, LIPI dan AEC; 2015.

26. Noor F. Evaluasi kampanye pemilihan legislatif 2009: Analisis atas pesan, media dan bentuk kampanye. Dalam: Romli L, Haris S, Noor F, Syafarani TR. Evaluasi pemilihan legislatif 2009: Kaji-an atas proses, strategi kampanye, perilaku pemilih dan konstelasi politik. Jakarta: Puslit Politik LIPI; 2009.

27. Noor F. Tren korupsi: Fenomena melokalnya korupsi dan alter-natif pemberantasannya. Dalam: Year book 2007. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI; 2007.

28. Bahan Paparan Direktur Dikyanmas KPK. Pembenahan sistem pemilihan kepala daerah. FGD KPK LIPI tentang Pilkada yang berintegritas, Surabaya, 31 Agustus 2018.

29. Noor F. Evaluasi kondisi kepartaian 14 tahun reformasi dalam perspektif pelembagaan sistem kepartaian. Jurnal Masyarakat In-donesia. 2012; 38 (2). NO. ISSN. 0125-9989.

30. Noor F. The anti-party phenomenon: The causes, effects and solutions. Proceeding international seminar Socio-political eco-nomic reform in Southeast Asia: Assessments and the way for-ward. LIPI, CSEAS Kyoto University-JSPS Asian Coe Program; 2013. No. ISBN. 978-979-3384-6.

31. Noor F. Konsolidasi parpol menjelang pemilu. Jurnal Penelitian Politik. 2013; 10 (1).

32. Noor F. Perilaku politik pragmatis dalam kehidupan politik kon-temporer: Kajian atas menyurutnya peran ideologi politik di era reformasi terbit. Jurnal Masyarakat Indonesia. 2014; 40 (1). No. ISSN. 0125-9989.

30

33. Noor F. Evaluasi kondisi kepartaian 14 tahun reformasi dalam perspektif pelembagaan sistem kepartaian terbit. Jurnal Masya-rakat Indonesia. 2012; 38 (2). No. ISSN. 0125-9989.

34. Zuhro RS, Sumarno, Pahlemy W, Rochayati N, Mulyani L, Iskandar I. Demokrasi lokal: Perubahan dan kesinambungan nilai-nilai budaya politik lokal di Jawa Timur, Sumatra Barat, Sulawesi Selatan dan Bali. Yogyakarta: Ombak; 2009.

35. Noor F. Mencermati kampanye pileg 2009: Gradasi peran partai dan gejala pragmatism. Jurnal Penelitian Politik. 2009; 6 (1).

36. Noor F. Perpecahan dan soliditas partai Islam: Studi kasus PKB dan PKS di dekade awal reformasi. Jakarta: Penerbit LIPI Press; 2015.

37. Noor F. PKB, kegagalan pelembagaan shared values dan dampak-nya. Jurnal Penelitian Politik. 2015; 12 (2).

38. Hazan RY, Rahat G. Seleksi calon: Metode dan konsekuensi. Dalam: Richard S. Katz RS, Crotty W. Handbook partai politik. Bandung: Nusa Media; 2014.

39. Noor F. Islam and civil society in Southeast Asia: The role of Islamic organizations in promoting pluralism in Indonesia and Malaysia. Jurnal Masyarakat dan Budaya. 2008; 10 (2).

40. Cohen JL, Arato A. Civil society and political theory. Massachu-setts: MIT Press; 1992.

41. Junaidi V, Gunandjar, Alimsyah S, Nuraini A, Anggraini T, ..., Marom AA. Anomali keuangan partai politik, pengaturan dan praktik. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia; 2011.

42. Merkl P. Linkage or what else? The place of linkage theory in the study of political parties. Dalam: Rommele A, Farrel DM, Ignazi P. Political parties and political systems, The concept of linkage revisited. Westport: Praeger; 2005.

43. Lijphart A. Patters of democracy. Government form and perfor-mance in thirty-six countries. New Haven: Yale University Press; 1999.

31

44. Noor F. Electoral reforms and women’s representation in Indone-sia: Success, challenges and the way forward. Dalam: Cordenillo R. Improving electoral practices: Case studies and practical ap-proaches. Stockholm: International Institutes for Democracy and Electoral Assistance; 2015.

32

LAMPIRAN

Partai-Partai di Awal Kemerdekaan Di antara partai-partai tersebut, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Politik Islam Masyumi (Masyumi), Partai Nahda-tul Ulama (PNU), Partai Tarbiyah Islamiyah (Perti), Partai Ko-munis Indonesia (PKI), Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Indonesia Raya (PIR), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba) dan lainnya, me-rupakan partai-partai yang diinisasi oleh para aktifis penggerak kemerdekaan.

Kajian Mengenai Partai-Partai di Awal KemerdekaanBeberapa kajian penting yang menelaah partai-partai utama pada masa itu, misalnya untuk PNI lihat Rocamora JE. Nasi-onalisme mencari ideologi, bangkit dan runtuhnya PNI (1946–1965). Jakarta: Rajawali Press; 1991. Untuk PKI, lihat misalnya, Hindley D. The Indonesian Communist Party, 1951–1963. Los Angeles: University of California Press; 1964. Untuk Masyu-mi, lihat misalnya Noer D. Masjumi: Its organisation, ideology, and political role in Indonesia (M.A. Tesis) Cornell University; 1960. Mengenai PNU, Fealy G. Ijtihad politik ulama. Sejarah NU 1952–1967. Yogyakarta: LKiS; 2003.

Dinasti Politik Era ReformasiBeberapa dinasti politik bermunculan pada era reformasi. Seba-gian memiliki akar sejak zaman Orde Baru. Di antara dinasti politik yang cukup dikenal adalah Dinasti Limpo yang meliputi orang tua Kolonel H.M. Yasin Limpo dan Nurhayati. Anak: Tanri Olle Yasin Limpo, Syahrul Yasin Limpo, Tenri Angka Yasin Limpo, Dewie Yasin Limpo, Ichsan Yasin Limpo, Haris Yasin Limpo, Irmas Yasin Limpo. Cucu: Indira CTSP, Adnan

33

Purichita, Akbar DIM. Menantu: Habsa Yanti Ponulele, Riska M. Red indo. Besan: Luthfi Halide. Dinasti Banten melibatkan almarhum Tb Chasan Sohib, Ratut Atut Choisiyah (anak Chasan), Tb Chaeri Wardana (anak Chasan), Andika Hazrumy (cucu Chasan). Dinasti Kukar melibatkan Syaukani Hasan Rais dan Rita Widyasari (anak Syaukani). Dinasti Banyuasin Amiruddin Inoed dan Yan Anton Ferdian (anak Amiruddin). Dinasti Bangkalan diba ngun oleh Fuad Amin Imron dan Mak-mun Ibn Fuad (anak Fuad). Lihat https://m.detik.com/news/berita/4123143/ini-dinasti- limpo-di-pemerintahan-dari-ayah-anak-hingga-besan. Lihat juga https://nasional.kompas.com/read/2018/03/02/07292391/6-dinasti-politik-dalam-pusaran-korupsi-suami-istri-hingga-anak-orangtua?page=all.

Kasus-Kasus Korupsi yang Ditangani KPK (2004–2017)Tahun 2004: 1 Kasus; 2006: 5 Kasus; 2007: 8 Kasus; 2008: 6 Kasus; 2009: 6 Kasus; 2010: 4 Kasus; 2011: 4 Kasus; 2012: 4 Kasus; 2013: 6 Kasus; 2014: 17 Kasus; 2015: 8 Kasus; 2016; 10 Kasus; 2017: 10 Kasus; dan 2018: 14 Kasus. Bahan Paparan Di-rektur Dikyanmas KPK. Pembenahan sistem pemilihan kepala daerah. FGD KPK-LIPI tentang “Pilkada yang Berintegritas”, Surabaya, 31 Agustus 2018.

Politik Biaya Tinggi dan KorupsiKebanyakan kasus politik uang yang terjadi dewasa ini terkait dengan upaya memuluskan ditetapkannya sebuah kebijakan. Selain itu, secara umum para koruptor melakukan aksinya, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan di luar dirinya, terutama sekali untuk membantu pendanaan par-tai. Keuangan internal kebanyakan partai memang masih jauh dari memadai. Persoalan politik uang ini juga terkait dengan bi-aya politik tinggi, yang biasanya muncul pada momen-momen pilkada yang menjadi semacam pembuka pada korupsi dalam peme rintahan pada masa-masa selanjutnya. Politik biaya tinggi

34

berdampak buruk bagi demokrasi karena situasi ini kerap beru-jung pada adanya “utang-utang politik” yang harus dibayar oleh politisi dengan beragam bentuk pembayaran atau kompensasi-nya. Tidak mengherankan jika hingga kini sekitar empat ratusan politisi dari partai politik berurusan dengan hukum. Dibanding-kan negara-negara demokrasi mapan (established democracy), seperti Inggris, Prancis, Jerman, Amerika Serikat ataupun Aus-tralia, mekanisme pendanaan partai di sana sudah relatif mapan sehingga tingkat ketergantungan pada individu amat lemah. Se-lain itu, praktik politik uang dapat relatif dapat diminimalisasi mengingat adanya penegakan hukum yang berjalan baik, ke -se jahteraan yang meluas, dan kesadaran politik masyarakatnya yang tinggi.

Pernyataan yang Tidak MencerahkanBeberapa pernyataan yang tidak patut kerap dilontarkan oleh para politisi. Di level lokal, Mantan Gubernur Kalimantan Barat menggunakan istilah “penjajah” kepada etnis melayu dan umat Islam. Belum lama ini Bupati Boyolali menggunakan kata “asu (anjing)” yang ditujukan kepada Prabowo Subianto, salah seo-rang kandidat capres. Sementara itu, Joko Widodo belakangan juga menggunakan kata-kata seperti “Sontoloyo” atau “Gen-deruwo” yang tidak jelas maksudnya, namun jelas tidak mence-rahkan. Hal yang kurang lebih sama dengan Prabowo yang menggunakan istilah “Tampang Boyolali” di sela-sela pidato-nya. Ma’ruf Amin pun terkena kritik karena menggunakan istilah “buta” dan “budek” yang dialamatkan kepada para lawan- lawan politiknya.

Era Reformasi dan Perpindahan KeberpihakanPolitisi “loncat pagar” menjadi marak saat ini. Fenomena sema-cam ini telah berlangsung sejak awal era Reformasi saat beberapa tokoh-tokoh partai pindah haluan dan masuk ke partai lain. Saat itu persoalan ideologis tampak berperan dalam kepindahannya.

35

Namun, saat ini persoalan itu telah lebih kompleks, termasuk di dalamnya soal iming-iming fasilitas partai dan untuk mendapat-kan suntikan dana saat berkampanye menjelang pemilu. Lihat misalnya pandangan Amali Z. (politisi senior Golkar) tentang faktor-faktor yang memotivasi politisi pindah partai. Dalam: “4 Faktor yang dinilai memotivasi politikus pindah partai”. https://tirto.id/4-faktor-yang-dinilai-memotivasi-politikus-pindah-par-tai-cPvj.

Sekilas Impor Bahan Pangan Dewasa iniPemerintah Jokowi mengambil serangkaian kebijakan impor, termasuk di antaranya impor beras pada tahun 2018 yang men-capai 2 juta ton, impor garam, daging sapi hingga gula. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia mencatat be-berapa kesalahan pemerintah terkait dengan impor pangan ini yang menyebabkan Indonesia harus mengimpor dalam jumlah besar barang-barang terkait dengan kebutuhan pangan itu. Lihat dalam Fauzie YY, BPK beberkan ‘salah urus’ impor pangan Era Jokowi, https://m.cnnindonesia.com.

Tingkat Kepercayaan kepada Partai PolitikSaat ini terdapat kecenderungan melemahnya tingkat keper-cayaan masyarakat terhadap partai. Hal ini dapat dilihat dari berbagai hasil survei yang dilakukan oleh berbagai lemba-ga. Survei yang dilakukan oleh Puslit Politik LIPI pada tahun 2018, misalnya, sekali lagi mengonfirmasi ketidakpercayaan itu, di mana partai politik adalah lembaga dengan tingkat keti-dakpercayaan paling tinggi dibandingkan lembaga demokrasi yang lain. Sementara itu, survei ahli LIPI pada tahun yang sama menunjukkan kinerja partai adalah yang terburuk dibandingkan lembaga politik/pemerintahan yang lain. Lihat Tim Survei Pub-lik Pusat Penelitian Politik LIPI, rilis survei publik. Partisipasi politik, kepemimpinan nasional dan masa depan demokrasi, 19 Juli 2018 di Jakarta, sebagai bagian dari penelitian Peta arah

36

politik, ekonomi, sosial budaya menjelang pemilu serentak 2019 melalui survei nasional, Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI; 2018. Tim Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI, rilis survei publik sebagai bagian dari penelitian Peta arah politik, ekonomi, sosial budaya menjelang pemilu serentak 2019 melalui survei nasional, Pusat Penelitian Politik LIPI; 2018.

Tiga Besar Partai TerkorupLihat misalnya hasil investifasi detik.com yang mencatat kasus korupsi sepanjang 2014–2017. Hasil tiga besarnya adalah Golkar, PDIP, dan Demokrat. Lihat dalam “Daftar parpol de ngan kader terbanyak diciduk KPK, https:///m.detik.com.news.infografis. Sebagai pembanding kajian cyrus network yang menempatkan Golkar dan PDIP sebagai partai terkorup. Hasil tiga besar partai terkorup penelitian itu adalah Golkar: 24,7%, Demokrat: 16,3%, dan PDIP: 8,7%. Cyrus network: Golkar dan PDIP partai terko-rup, https:///www.kaskus.co.id.thread. Tidak dapat dimungkiri bahwa hampir semua partai-partai terkena kasus korupsi, namun ketiga partai itulah yang kerap masuk sebagai tiga besarnya.

Parliamentary TresholdBeberapa negara, sebagaimana Indonesia, menggunakan pula parliamentary threshold (PT) yang bertujuan untuk mengurangi jumlah partai di parlemen yang memiliki kursi tidak signifikan. Diasumsikan bahwa partai-partai tanpa suara signifikan itu le bih berorientasi “asal ada dan cenderung hanya akan mencari kesempatan untuk bergabung pada koalisi tertentu tanpa kon-tribusi (secara individual) yang berarti. Dalam beberapa hal keberadaan mereka membuat kompromi atau stabilitas politik menjadi sulit dilakukan atau menjadi bertele-tele. Kritik ter-hadap PT adalah menyebabkan suara kelompok-kelompok mi-noritas menjadi hilang dan tak terakomodasi dalam pembuatan kebijakan. Jumlah PT beragam di setiap negaranya. Indonesia saat ini menerapkan PT sebesar 4%. Dibandingkan Turki yang

37

menerapkan PT hingga 10% atau Kazakhstan sebesar 7% kete-tapan itu dipandang oleh beberapa kalangan sebagai moderat. Namun, sebenarnya selain kedua negara tersebut pada umum-nya PT di negara-negara lain yang menerapkannya, PT paling tinggi ada pada kisaran angka 5%, yang berarti jumlah 4% itu termasuk rata-rata tinggi. Negara yang memberlakukan PT sam-pai 5%, misalnya di Jerman, Polandia, New Zealand, Rwanda, Kroasia, Estonia, Taiwan, dan Peru.

38

DAFTAR PUBLIKASI ILMIAH

Buku1. Noor F. Perpecahan dan soliditas partai Islam: Studi kasus PKB

dan PKS di dekade awal reformasi. Jakarta: LIPI Press; 2015.2. Noor F. Quo vadis demokrasi kita? Sebuah respons terhadap

demokrasi Indonesia. Jakarta: RM Books; 2015.

Bagian dari Buku (Internasional)3. Noor F. Electoral reforms and women’s representation in Indone-

sia: Successes, challenges and the way forward. Dalam: Improv-ing electoral practices: Case studies and practical approaches. Korea: the Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea; 2014. No. ISBN. 978-91-87729-67-6.

Bagian dari Buku (Nasional)4. Noor F. Nasionalisme, globalisasi dan pertambangan: Masih ber-

daulatkah kita?. Dalam: Jati WR. Nasionalisme pertambangan di Indonesia: Tantangan dan harapan. Jakarta: Yayasan Obor Indo-nesia; 2018.

5. Noor F. Potret keindonesiaan di wilayah perbatasan. Dalam: Adriana N (ed). Nasionalisme dan keindonesiaan di tapal batas. Yogyakarta: Calpulis; 2016.

6. Noor F. Desa Long Nawang dan keindonesiaan yang ringkih. Dalam: Adriana N (ed). Nasionalisme dan keindonesiaan di tapal batas. Yogyakarta: Calpulis; 2016.

7. Noor F. Globalisasi dan eksistensi negara bangsa. Dalam: Hisyam M, Pamungkas C (ed). Globalization and global village. Jakarta: Yayasan Obor; 2016.

8. Noor F, Bhakti IN, Gayatri IH, Nurdin N, Haris S, Raharjo W. Sistem presidensial masa Presiden SBY. Dalam: Siregar SN (ed). Sistem presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi (Edisi Re-visi). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-AIPI; 2018.

39

9. Fawzia D, Noor F, Bhakti IN, Gayatri I, Nurdin N, Haris S, Ra-harjo W. Sistem presidensial masa transisi. Dalam: Siregar SN (ed). Sistem presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi (Ed-isi Revisi). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-AIPI; 2018.

10. Fawzia D, Noor F, Bhakti IN, Gayatri I, Nurdin N, Haris S, Raharjo W. Sistem presidensial masa Presiden Soeharto (1966–1998). Dalam: Siregar SN (ed). Sistem presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi (Edisi Revisi). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-AIPI; 2018.

11. Noor F. Partisipasi Publik. Dalam: Bhakti IN (ed). Evaluasi pemilihan presiden dan wakil presiden 2014. Jakarta: ERI, LIPI dan AEC; 2015.

12. Noor F. Sengketa pilpres dan sengketa hasil. Dalam: Bhakti IN (ed). Evaluasi pemilihan presiden dan wakil presiden 2014. Ja-karta: ERI, LIPI dan AEC; 2015.

13. Noor F. Peta politik hasil pilpres. Dalam: Bhakti IN (ed). Evaluasi pemilihan presiden dan wakil presiden 2014. Jakarta: ERI, LIPI dan AEC; 2015.

14. Noor F. Negara dan kedaulatan politik: Evaluasi atas pemelihara-an rasa kebangsaan oleh negara. Dalam: Noveria M (ed). Kedau-latan di perbatasan: Perspektif multidimensi. Jakarta: Pusat Pene-litian Politik LIPI; 2013.

15. Noor F. Pasang surut hubungan civil society organizations dan negara di Era Orde Baru. Dalam: Wawan Ichwanuddin W (ed). Transformasi politik aktifis CSO. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI–TIFA; 2010.

16. Noor F. Kebijakan RI tentang Pengelolaan Keamanan di Per-batasan: Sudut Pandang Legal Formal. Dalam: Wuryandari G, Pamungkas C, Noor F, Winata BS. Keamanan di perbatasan Indo-nesia dan Timor Leste. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2009.

17. Noor F. Gerakan Tarbiyah: Antara dakwah, khilafah islamiyah and keindonesiaan. Dalam: Rozi S (ed). Nasionalisme, demokra-tisasi dan sentimen primordialisme di Indonesia: Problematika identitas keagamaan versus keindonesiaan. Jakarta: LIPI Press; 2009.

40

18. Noor F. Menimbang masa depan sistem presidensial di Indone-sia: Problematika demokrasi dan kebutuhan perbaikan sistemik. Dalam: Nurhasim M, Bhakti IN (ed). Sistem presidensial dan so-sok presiden ideal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2009.

19. Noor F. Evaluasi kampanye pemilihan legislatif 2009: Analisi atas pesan, media dan bentuk kampanye. Dalam: Romli L, Haris S, Noor F, Syafarani TR. Evaluasi pemilihan legislatif 2009: Kaji-an atas proses, strategi kampanye, perilaku pemilih dan konstelasi politik. Jakarta: Puslit Politik-LIPI; 2009.

20. Noor F. Pendahuluan. Dalam: Noor F (ed). Nasionalisme, demokratisasi dan sentimen primordialisme di Indonesia: Pro-blematika identitas keetnisan versus keindonesiaan Kasus Aceh, Riau, Bali dan Papua. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI; 2008.

21. Noor F. Riau, kolonialisme internal dan upaya berdaulat dalam keindonesiaan: Refleksi sentimen keriauan dalam gerakan “Riau Merdeka”. Dalam: Noor F (ed). Nasionalisme, demokratisasi dan sentimen primordialisme di Indonesia: Problematika identitas keetnisan versus keindonesiaan Kasus Aceh, Riau, Bali dan Papua. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI; 2008.

22. Noor F. Memahami pemikiran dan aksi politik Partai Keadilan Sejahtera (1988–2005). Occasional Paper. Jakarta; 2007.

23. Noor F. Pendahuluan. Dalam: Noor F (ed). Nasionalisme, demokratisasi dan sentimen primordialisme di Indonesia. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI; 2007.

24. Noor F. Demokratisasi dan kebangkitan primordialisme. Dalam: Firman Noor (ed). Nasionalisme, demokratisasi dan sentimen pri-mordialisme di Indonesia. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI; 2007.

25. Noor F. Profil and performa Partai Amanat Nasional (PAN) di Padang. Dalam: Romli L (ed). Potret Partai Politik Pasca Orde Baru. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI; 2003.

26. Noor F. DPRD Padang dan upaya memperjuangkan kepentingan public. Dalam: Romli L. Lembaga legislatif era reformasi: Kajian atas Peran DPRD dalam memperjuangkan kepentingan publik. Jakarta: Centre for Political Studies LIPI; 2002.

41

27. Noor F. Kajian atas prosedur, implementasi dan produk akun-tabilitas pemerintah Kota Denpasar. Dalam: Haris S. Akuntabilitas dalam otonomi daerah. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI; 2002.

28. Noor F. DPRD Padang di era transisi: Fenomena oligarkis dalam aksen demokrasi di masa awal reformasi. Dalam: Nurhasim M. (ed). Kualitas keterwakilan legislatif: Kasus Sumatra Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Jakarta: Pusat Peneli-tian Politik LIPI; 2001.

Prosiding Internasional29. Noor F. The anti-party phenomenon: The causes, effects and solu-

tions. Proceeding International Seminar Socio-Political Econom-ic Reform in Southeast Asia: Assessments and The Way Forward, LIPI, CSEAS Kyoto University-JSPS Asian Core Program Tahun 2013, No. ISBN. 978-979-3384-6.

Jurnal Ilmiah (Internasional)30. Noor F. The response of contemporary Indonesian Islamic par-

ties towards pluralism. JISSH. 2017; 7 (1).31. Noor F. Islamic party and pluralism: The view and attitude of

Masyumi towards pluralism in politics (1945–1960). Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies. Tahun; 54 (2): 273–310. (SCOPUS).

32. Noor F. The fragmentation of the united development party (PPP): The study of the causes of the internal fragmentation. Studia Islamika. 2016; 23 (1). (SCOPUS)

Jurnal Ilmiah (Nasional)33. Noor F. Fenomena of post-democracy party. Jurnal Penelitian

Politik. 2017; 14 (2).34. Noor F. Analisis atas kebijakan pemerintah terhadap separatisme

Papua. Jurnal Pertahanan. Desember 2016; 6 (3).

42

35. Noor F. Oposisi dalam kehidupan demokrasi: Arti penting kebe-radaan oposisi sebagai bagian penguatan demokrasi di Indonesia. Jurnal Masyarakat Indonesia. Juni 2016; 42 (1).

36. Noor F. PKB, the failure of shared values institutionalization and its impacts. Jurnal Penelitian Politik. 2015; 12 (2).

37. Noor F. Perilaku politik pragmatis dalam kehidupan politik kon-temporer: Kajian atas menyurutnya peran ideologi politik di era reformasi. Jurnal Masyarakat Indonesia. 2014; 40 (1). No. ISSN. 0125-9989.

38. Noor F. Konferensi Yogya 1955: Suatu momentum menuju ke-bangkitan militer pretorian di Indonesia. Jurnal Pertahanan. 2013; l. 3 No. 1 Tahun 2013, Penerbit Univ. Pertahanan Indonesia.

39. Noor F. Konsolidasi parpol menjelang Pemilu. Jurnal Penelitian Politik. 2013; 10 (1).

40. Noor F. Evaluasi kondisi kepartaian 14 tahun reformasi dalam perspektif pelembagaan sistem kepartaian. Dalam: Jurnal Masya-rakat Indonesia. 2012; 38 (2). No. ISSN. 0125-9989.

41. Noor F. Mencermati kampanye pileg 2009: Gradasi peran partai dan gejala pragmatisme. Jurnal Penelitian Politik. 2009; 6 (1).

42. Noor F. Antara islamisme and reformisme: Memahami landasan dan arah pemikiran politik Partai Keadilan Sejahtera. Ulasan Buku. Jurnal Masyarakat Budaya. 2009; XXXV (1).

43. Noor F. Menimbang Perjuangan kebangsaan Serikat Islam (SI) dan Relevansinya Bagi Kehidupan Politik Bangsa Saat Ini. Jurnal Masyarakat Indonesia. 2008; XXXIV (2).

44. Noor F. Islam and civil society in Southeast Asia: The role of Islamic organizations in promoting pluralism in Indonesia and Malaysia. Jurnal Masyarakat dan Budaya. 2008; 10 (2).

45. Noor F. Kegagalan partai politik menarik simpati rakyat: Urgensi sebuah paradigma baru partai politik. Jurnal Penelitian Politik. 2007; 4 (1).

43

46. Noor F. Moderate Islamic fundamentalism: Understanding the political thinking of prosperous justice party (PKS). Studia Isla-mika. 2007; 14 (3).

47. Noor F. Tren korupsi 2007: Fenomena melokalnya korupsi dan alternatif pemberantasannya. Jurnal Pusat Penelitian Politik Year Book 2007 Demokrasi Pilkada.

48. Noor F. Comparison of the political perceptions between radical Islam and moderate Islam in Indonesia in the Reform Era. Jurnal Penelitian Politik. 2005; 2 (1).

49. Noor F. Negara dan masyarakat: Studi atas perlawanan petani santri kepada rezim Orde Baru. Ulasan buku. Jurnal Masyarakat Indonesia. 2002; XXVIII (1).

50. Noor F. Good governance: Perspektif Ideologi Politik. Jurnal PSPK. 2002; Edisi ke-4.

51. Noor F. Konflik di India, 1900–1947: Menuju terbentuknya ne gara Pakistan. Jurnal Akses. Maret 2001; 1 (2).

52. Noor F. Islamic intellectual perspectives about the future of armed forces. A book review. Journal Akses. April 2001; 1 (3).

44

Tulisan di Surat Kabar dan Majalah1. Kokohnya Elite Partai, Kompas, 6 September 20182. Faktor-Faktor di Balik Kemenangan”, Sindo, 3 Juli 20183. NKRI 9, Sindo, 9 Juni 20184. Penentu Koalisi, Sindo, 2 April 20185. Antara Matinya Ideologi dan Hukum Besi Oligarki, Sindo, 16

Januari 20186. Infrastuktur Yes, Pembangunan Politik So So, Sindo, 20 Oktober

20177. Hantu PKI, Sindo, 30 September 20178. UU Pemilu dan Konstelasi PT, Sindo, 25 Juli 20179. Pendidikan Politik oleh Parpol, Republika, 15 Juli 201710. Salah Kalkulasi May, Sindo, 13 Juni 201711. Kemenangan Populisme, Sindo, 26 April 201712. Post-Truth Politician, Sindo, 23 Maret 201713. Karisma dan Kinerja, Republika, 22 Februari 201714. The Untouchable, Aksi 411–212 dan Kekuatan Penekan, www.

republika.co.id, 16 Desember 201615. Kewaspadaan atau Gejala Paranoia?, Sindo, 15 Desember 201616. Demonstrasi dan Kegagalan Party Linkage, Sindo, 14 November

201617. Dampak Media Sosial kepada Politisi dan Parpol, Kompas, 1

November 2016 18. Politik Untuk Rakyat?, Republika, 20 Oktober 201619. Reshuffle di bawah Bayang-Bayang Oligarki, Sindo, 29 July 2016 20. Ketika Fantasi Berjaya, Sindo, 27 Juni 201621. Perda dan Kedaulatan Rakyat, Republika, 24 Juni 201622. Pelajaran dari Kemenangan Sadiq Khan, Sindo, 12 Mei 201623. Membaca Akar Pemecatan Fahri Hamzah, Sindo, 6 April 201624. Politik adalah Tentang Kemanusiaan, Sindo, 13 Januari 201625. Membaca (Lagi) Manuver Politik PKS, Republika, 12 Januari

2016

45

26. Quo Vadis Demokrasi Kita? Sebuah Respons terhadap Konsoli-dasi Demokrasi Indonesia, (Jakarta: RMBooks, 2015)

27. Silatnas sebagai Pemantapan “Koalisi”, Sindo, 5 November 201528. Masyumi dan Sikap Anti-PKI, Republika, 2 Oktober 201529. PKS Selepas Anis, Sindo, 15 August 201530. Peran Eksternal dalam Konflik Internal, Sindo, 14 April 201531. Perpecahan Partai, Republika, 5 Maret 201532. Antara Tradisi, Ketokohan dan Ambisi, Sindo, 3 Maret 201533. Partai dan Hukum Besi Oligarki, Sindo, 31 Januari 201534. Menuju Penguatan Checks and Balances, Sindo, 6 Oktober 201435. Dilema Pelembagaan PKB, Republika, 3 September 201436. Tugas Parpol Pasca-Pilpres, Gatra, 3 September 201437. Demokrasi Indonesia, Sindo, 1 September 201438. Prospek Koalisi di Pemerintahan, Republika, 14 Juli 201439. Pengukuhan Persatuan Bangsa, Sindo, 30 Mei 201440. Kabinet Bayangan, Sindo, 7 Mei 201441. Suara Partai Islam, Sindo, 14 April 201442. Fenomena Cedera Janji, Sindo, 20 Maret 201443. Maraknya Poster, Sindo, 20 Februari 201444. Momen-Momen Krusial, Sindo, 15 Januari 201445. Akhir Politik Transaksional?, Sindo, 29 Januari 201446. Langkah Mundur Pelembagaan Demokrasi, Sindo Weekly, No.36.

Tahun III, 6–12 November 201447. Jokowi, Selebrasi dan Modal Politik, Sindo, 21 Oktober 201448. Faksi dalam PKS, Sindo, 18 April 201349. Upaya Perbaikan Kualitas Pemilu, Gatra, 11 Desember 201350. Fenomena Demigod, Republika, 26 Desember 201351. Mengapa Jokowi Tidak Berefek di Jatim?, Sindo, 2 September

201352. Partai Sebatas Pelengkap, Sindo, 3 Juli 2013

46

53. Wajah Janus Demokratisasi: Catatan 1 Dekade Reformasi, Sindo, 22 Mei 2013

54. PKS and It’s Graft-Tainted Image, The Jakarta Post, 26 Maret 2013

55. Permohonan Partai Penguasa kepada KPU, Sindo, 8 Maret 201356. Bahaya Oligarki Partai, Republika, 21 Februari 201357. Manuver Miskin Hasil, Seputar Indonesia, 18 Februari 201358. Modal yang Terguncang, Seputar Indonesia, 4 Februari 201359. Antara Habibie dan Anwar, Seputar Indonesia, 14 Desember

201260. Republik Kartu As, Seputar Indonesia, 20 November 2012 61. Belasan Partai, Sejumlah Masalah, www.politik.lipi.go.id, 30 No-

vember 201262. Kompleksitas Konflik Lampung, Kompas, 3 November 201263. Demokrasi Yes, Partai Politik No, Seputar Indonesia, 17 Oktober

201264. Problematika Istilah Islamis, Republika, 9 Juli 201265. Problematika Sistem Presidensial Kita, Kompas, 22 Juni 201266. Ambang Batas Pilpres, Republika, 16 Mei 201267. PKS dan Konsekuensi Presidensialisme, Harian Pelita, 12 April

201268. Peran Ideal Parpol, Republika, 16 Januari 201269. Peran Media dalam Politik, Republika, 26 November 201170. Reshuffle dan Objektivitas, Seputar Indonesia, 4 Maret 201171. Krisis di Tanah Maghreb dan Kebangkitan Islam Kanan, Harian

Pelita, 9 Februari 201172. Secercah Harapan Bagi Pendewasaan Politik Bangsa, Seputar

Indonesia, 10 Maret, 201073. Persaingan Miskin Visi dan Hilangnya Elit Cendekia, Seputar

Indonesia, 1 April 200974. Menimbang Langkah JK Selanjutnya, Seputar Indonesia, 13

April 2009

47

75. Membaca Pertimbangan SBY, Seputar Indonesia, 13 Mei 200976. Fenomena Artis Berpolitik dan Demokrasi Keblinger, Seputar

Indonesia, 8 Agustus 200877. Berbagai Sisi Proporsional Terbuka, Seputar Indonesia, 27

Desember 200878. Butto, Islam dan Sosialisme, Republika, 2 Januari 2008 79. Soeharto dan Skenario Demokrasi, Seputar Indonesia, 29 Januari

200880. Penyederhanaan Partai Politik, Seputar Indonesia, 28 Februari

200881. Bung Hatta dan Demokrasi, Seputar Indonesia, 13 August 200782. Dilema Pemerintahan Pasca-Pemilihan Gubernur Jakarta, Tempo,

2 August 200783. Menatap Asia dengan Anwar Ibrahim, Media Indonesia, 8 Sep-

tember 200584. PKS, Islam and Demokrasi, Republika, 26 Juli 200585. Gagasan Pemikiran Para Filosof Besar Barat tentang Politik,

Ulasan Buku, Kompas, 23 Maret 2002

48

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data PribadiNama : Dr. Firman Noor, M.A.NIP : 197602062000121001Karpeg : K.000113Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I-IV/bSatuan Kerja : Pusat Penelitian Politik LIPITempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 6 Februari 1976Jenis Kelamin : PriaAgama : IslamStatus : MenikahNama Istri : Gita Loka Murti, S.Sos., M.A., M.Dip.Nama Anak : 1. Adis Anggareksa Muhammad Noor 2. Almer Pandega Muhammad Noor 3. Arfa Satria Muhammad NoorAlamat Kantor : Jln. Jend. Gatot Subroto, Kav.10, Jakarta 12710. Tlp/Fax: 021-520 7118Alamat Rumah : Pesona Faria Blok C/12 Jln. Pramuka Raya, Mampang, Pancoran Mas, Depok-Jawa Barat 16433E-mail : firman.noor@yahoo.co.idJudul Orasi : Partai Politik sebagai Problem Demokrasi di Indonesia: Kajian Penyebab dan SolusinyaBidang Kepakaran : Politik dan Pemerintahan Indonesia

49

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

No. Jenjang Nama Sekolah/ Perguruan Tinggi

Kota dan Negara

Tahun Lulus

1. SD Sumbangsih Jakarta 19882. SMP Negeri 88 Jakarta 19913. SMA Negeri 78 Jakarta 19944. S1 Universitas Indonesia Depok 20005. S2 Australian National University Australia 20066. S3 University of Exeter Inggris 2012

Jabatan Struktural

No. Tahun Nama Jabatan/ Eselon Nama Instansi

1. 2014 Kepala Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian

Puslit Politik LIPI

2. 2015 Kepala Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama

Puslit Politik LIPI

3. 2017– sekarang

Kepala Pusat Penelitian Politik Puslit Politik LIPI

Jabatan FungsionalNo. Jenjang Jabatan TMT Jabatan

1. Asisten Peneliti Madya 01 Desember 20032. Peneliti Muda 01 Juli 20083. Peneliti Madya Gol. IV/a 01 September 20094. Peneliti Madya Gol. IV/c 01 September 20135. Peneliti Utama Gol. IV/d 01 Agustus 20156. Peneliti Utama Gol. IV/e 01 Maret 2018

50

Riwayat KepangkatanNo. Tahun Nama Kepangkatan1. 01 Desember 2000 Penata Muda - III/a (CPNS)2. 01 Februari 2002 Penata Muda - III/a (PNS)3. 01 Oktober 2004 Penata Muda Tingkat I - III/b4. 01 Oktober 2008 Penata - III/c5. 01 Oktober 2012 Penata Tingkat I - III/d6. 01 April 2015 Pembina - IV/a7. 01 April 2017 Pembina Tingkat I - IV/b

Kegiatan dan Organisasi ProfesiNo. Jabatan Nama Organisasi Tahun1. Anggota Association of Southeast Asian

Studies in United KingdomAgustus 2016–Juli 2017

2. Anggota Consortium of Indonesia Political Research

2015–sekarang

3. Anggota Asosiasi Ilmu Politik Indonesia 2001–sekarang4. Ketua III Asosiasi Ilmu Politik Indonesia 2015–20195. Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU

Kab/Kota, Provinsi Kalimantan Utara

2018–2023

6. Anggota Komisi Hubungan Kelembagaan dan Kerjasama, Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS)

2018–2023

51

Penghargaan

No. Pejabat/Instansi yang Memberikan

Nama/ Jenis Penghargaan Tahun

1. Faculty of Asian Studies Australian National University (ANU)

Anthony Reid Award 2007

2. Presiden Republik Indonesia

Satyalancana Karya Satya X Tahun

2013

3. LIPI Press Buku Terbaik dan Buku Terlaris versi LIPI Press

2016

Karya Tulis IlmiahNo. Bentuk Karya Tulis Jumlah1. Buku 22. Bagian Buku, Jurnal Akademik/Kata Pengantar 503. Total 52

Kegiatan dalam Seminar Internasional1. Memberikan kuliah umum, “Indonesian Political Islam in the

Contemporary Era”, Kuliah Umum, Institute of Arab and Islamic Studies, University of Exeter, 16 Desember 2016, Exeter, United Kingdom.

2. Pembicara Seminar Internasional, “Religion and the State on the Southeast Asia: New Issues and Approaches”, Seminar Inter-national, Association of Southeast Asian Studies in the United Kingdom (ASEASUK) Conference, in SOAS, University of London, London, 16–18 September 2016.

3. Pembicara Seminar, “The Other Side of Abdurrahman Wahid: The Personal Elitism Tendencies in Leading Party and Internal Fragmentation of National Awakening Party (1998–2008)”, St. Anthony’s College, University of Oxford, 25 Mei 2016, Oxford.

4. Peserta, Seminar Internasional, “Social Cohesion”, 18 Januari 2017, St. Anthony’s College, University of Oxford, Oxford, Inggris.

52

5. Peserta, FGD, “Why Indonesian Islamic Organizations are Unique?”, 12 Juni 2017, Oxford Islamic Studies, University of Oxford, Oxford, Inggris.

6. Peserta, Seminar, “Fighting Terrorism through Islamic Modera-tion”, 25 Mei 2016, St. Anthony’s College, University of Oxford, Oxford, Inggris.

7. Peserta, FGD, “Islam in Britain”, 1 November 2016, UK Parlie-ment, Westminster, London, Inggris.

8. Peserta, Seminar, “Islam and Democracy”, 15 September 2015, Chatam House, London, Inggris.

9. Peserta Aktif, FGD, “Fostering Research Collaboration and Higher Education Partnership for Development in Indonesia”, 3 Oktober 2015, King’s College, London, Inggris.

10. Peserta, Seminar, “Trading Places? Muslim Modernists and Tradi tionalist in Indonesia since the Reform”, 2 Desember 2015, LSE, London, Inggris.

11. Narasumber dan Pembicara pada 2nd International Conference on Social Sciences and Humanities (ICSSH) 2018 dengan tema “The Role of Social Sciences and Humanities in Strengthening Resilience within Global Nexus”, diselenggarakan oleh Kedepu-tian Bidang IPSK LIPI, 25 Oktober 2018.

12. Pembicara Seminar International, “The Fifteen Year of Indonesia Reform”, LIPI-CSEAS-Kyoto University, 11 Maret 2013, Jakarta, Indonesia.

Kegiatan dalam Seminar Nasional1. Pembicara Seminar Nasional, “Pemilihan Presiden 2008: Pengu-

atan Sistem Politik Indonesia dan Penegakan Reformasi”, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, 15–16 April 2008, Banjarmasin, Indonesia.

2. Pembicara Seminar Nasional, “Implikasi UU Pemilu 2008 terha-dap Demokrasi di Indonesia”, Centre for Information and Devel-opment Studies, 25 Maret 2008, Jakarta, Indonesia.

53

3. Pembicara Round Table Discussion, “Memperkokoh Sistem Pre-sidensial dalam Era Demokrasi Guna Meningkatkan Stabilitas Nasional”, 27 Oktober 2014, Lemhanas.

4. Pembicara dalam Pokjasus, “Penguatan Formulasi Koalisi Parpol yang Konstruktif dalam Rangka Mendukung Efektivitas dan Kinerja Pemerintah”, 23 Oktober 2013, Dewan Pertahanan Nasional.

5. Pembicara pada Pelatihan, “Pembanguan Good Governance”, Indonesian Transparency Society (MTI), 15 Maret 2001, Depok, Indonesia.

6. Narasumber Diskusi Forum Dealetika Voxpol Center Jawa Ada-lah Kunci “Merebut Kuasa di Tanah Jawa” dan Launching Buku Demokrasi Konsensus “Konstelasi antara Suara Voting vs Suara Permusyawaratan”, tanggal 11 Januari 2018 di Jakarta.

7. Pakar/Tenaga Ahli (Quality Assurance) di KPK tahun 2018.8. Narasumber Upgrading I tentang “Peningkatan Kualitas Pener-

bitan Publikasi Ilmiah pada Puslitbang Kumdil”, 9 Februari 2018 di Bogor, Jawa Barat.

9. Narasumber Rapat Kerja Biro Dukungan Pemajuan HAM “Relasi antara Penelitian dan Advokasi Kebijakan HAM”, 14 Maret 2018 di Jakarta.

10. Narasumber FGD “Konseptualisasi Demokrasi, Operasionalisasi Konsep Demokrasi, dan Metode Pengukuran Demokrasi”, 4 Juli 2018 di Jakarta.

11. Narasumber Pada Kajian “Kemajemukan Politik Berdemokrasi dalam NKRI”, 10 Juli 2018, diselenggarakan oleh Wantimpres, Jakarta.

12. Narasumber pada Peluncuran dan Diskusi Buku “Dibalik Refor-masi 1998 Catatan Pribadi Laksamana Sukardi”, diselenggarakan oleh Kompas, 6 Agustus 2018 di Jakarta.

13. Narasumber FGD Pembenahan Sistem Pilkada dengan materi berjudul “Upaya Pencegahan Korupsi melalui Pembenahan Sistem Pilkada di Indonesia, diselenggarakan oleh KPK, tanggal 2–3 Agustus 2018.

54

14. Narasumber FGD “Upaya Pencegahan Korupsi melalui Pembe-nahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah”, di selenggarakan oleh KPK, 12–13 September 2018, di Padang, Sumatra Barat.

15. Narasumber FGD dengan partai Politik, Akademisi, CSO dan K/L Daerah Pembenahan Sistem Pilkada di Provinsi Sulawesi Utara, diselenggarakan oleh KPK, 26–28 September 2018, di Sulawesi Utara.

16. Narasumber FGD Pembenahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah, di Gedung Bakesbangpol, Surabaya. 8–10 Oktober 2018.

17. Pembicara Seminar Nasional, “Kepemimpinan Nasional”, Pusat Penelitian Politik LIPI, 10 Oktober 2013, Jakarta, Indonesia.

18. Narasumber dalam Kuliah Umum untuk Mata Kuliah Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan dengan tema “Pendidikan HAM dan Demokrasi dalam rangka Membangun Kesadaran Kri-tis Pemilih Pemula, diselenggarakan oleh Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), 9 Nov 2018.

19. Narasumber FGD dengan tema “Politik Teraktual Umat Islam dan Politik di Era Reformasi: Pemantapan Islam Substansial, Endurance, dan Beberapa Kemungkinan”, diselenggarakan oleh LSI, 15 November 2018.