Upload
widiana-safaat
View
148
Download
3
Embed Size (px)
DESCRIPTION
-
Citation preview
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 1
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 2
KATA PENGANTAR
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Lahan
dan Air TA 2007 merupakan penjabaran dari pedoman yang telah dikeluarkan oleh Departemen Pertanian dan merupakan salah satu manifestasi yang menggambarkan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air sebagai instansi yang mengemban fungsi pelayanan di bidang pengelolaan lahan dan air.
Sebagai Pedoman Umum maka buku ini bersifat makro yang menggambarkan menu kegiatan yang menjadi prioritas kegiatan pengelolaan lahan dan air. Selain itu Pedoman Umum ini juga berisi alternatif kegiatan teknis, serta disusun secara luwes agar memberikan peluang untuk menyesuaikan dengan prioritas kegiatan dan kegiatan pembangunan dan kondisi di daerah. Oleh karena itu Pedoman Umum ini perlu dijabarkan lebih lanjut di tingkat Provinsi dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) bagi kegiatan yang dilaksanakan tingkat Provinsi. Demikian juga agar dijabarkan dalam Petunjuk Teknis bagi kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota.
Disamping itu, Pedoman Umum ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan operasional teknis bagi pelaksana kegiatan di lapangan dalam melaksanakan pengelolaan lahan dan air untuk mendukung pembangunan pertanian yang berbasis tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan serta menjadikan Departemen Pertanian yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat pertanian melalui penyelenggaraan birokrasi yang bersih untuk terwujudnya pembangunan pertanian berkelanjutan.
Akhirnya, semoga Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air ini bermanfaat dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan/kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Jakarta, Januari 2007 Direktur Jenderal,
Ir. Hilman Manan, Dipl.HE NIP. 110 018 140
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 3
DAFTAR ISI Halaman
KATA PENGANTAR......................................................................... i DAFTAR ISI ......................................................................... ii I. PENDAHULUAN....................................................................... 1 II. KEGIATAN PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR .............................. 3
A. TUJUAN .................................................................... 3 B. SASARAN.................................................................. 4 C. STRUKTUR PELAKSANAAN KEGIATAN TA.
2007......................................................................... 4 1. Tingkat Pusat...................................................... 5 2. Tingkat Propinsi .................................................. 6 3. Tingkat Kabupaten/ Kota .................................... 6
III. PRIORITAS KEGIATAN PENGELOLAAN LAHAN DAN
AIR TA. 2007 ................................................................... 7 A. Tanaman Pangan....................................................... 7 B. Hortikultura............................................................... 8 C. Perkebunan............................................................... 8 D. Peternakan................................................................ 9
IV. PELAKSANAAN KEGIATAN TA 2007.................................... 10
A. Mendukung Tanaman Pangan..................................... 10 B. Mendukung Hortikultura ........................................... 17 C. Mendukung Perkebunan ............................................ 24 D. Mendukung Peternakan ............................................. 30
V. KEGIATAN KERJASAMA LUAR NEGERI LINGKUP
DITJEN PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR TA. 2007............... 37 A. Proyek Perbaikan Lahan dan Jaringan Irigasi
(Islamic Development Bank) ....................................... 37 B. Participatory Irrigation Sector Project
Pinjaman Asian Development Bank (PISP).................... 37 C. Water Resouces and Irrigation Sector
Management Program (WISMP) Pinjaman World Bank (IBRD) .................................................... 38
D. Nusa Tenggara Barat – Water Resources Management Project (NTB-WRMP) Pinjaman World Bank (IBRD) .................................................... 39
E. The Post Tsunami Rehabilitation of Agriculture Infrastructure in Nanggroe Aceh Darussalam Province Pinjaman IDB............................................... 40
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 4
F. Drip Irrigation Development for Horticultural Production through Shallow Ground Water (Pinjaman Pemerintah Spanyol) .................................. 41
VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
KEGIATAN PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR TA. 2007 .........................................................................42
A. Jenis Laporan............................................................... 43 B. Hirarki Laporan ............................................................ 44 C. Pengiriman Laporan...................................................... 44 D. Kualitas Laporan .......................................................... 44 E. Indikator Pelaksanaan Kegiatan ..................................... 45 VII. INDIKATOR KEBERHASILAN PELAKSANAAN
KEGIATAN/KEGIATAN PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR TA.2007 .................................................................... 47
VIII. PENUTUP ........................................................................ 49 LAMPIRAN .................................................................................... 50
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 5
I. PENDAHULUAN
Dengan adanya perubahan pola penganggaran APBN
yang dimulai pada TA. 2005, dimana anggaran pembangunan
dan rutin menjadi satu kesatuan berupa penganggaran
terpadu (unified budget) berbasis kinerja (performance budget)
maka perencanaan pembangunan pertanian telah diarahkan
sesuai dengan pola penganggaran yang baru. Pada tahun 2007
pola ini akan dilaksanakan sepenuhnya. Untuk itu diperlukan
upaya pembenahan perencanaan anggaran maupun langkah-
langkah operasional yang harus ditempuh. Perubahan pola
penganggaran tersebut dimaksudkan guna mempermudah
pencapaian sasaran program pembangunan nasional secara
efektif, efisien, akuntable dan terukur.
Sejalan dengan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka penyusunan
kegiatan dan anggaran tahun 2007 telah mengakomodasikan
ketentuan dalam UU tersebut. Adapun beberapa prinsip
mengenai pemanfaatan dana Dekonsentrasi dan dana Tugas
Pembantuan antara lain sbb:
• Dana Dekonsentrasi yg dilimpahkan ke propinsi hanya
boleh digunakan untuk kegiatan Non Fisik (Koordinasi,
perencanaan, fasilitasi, pelatihan, pembinaan, pengawasan
dan pengendalian)
• Dana Tugas Pembantuan hanya digunakan untuk kegiatan
Fisik
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 6
• Tugas Pembantuan dapat dilimpahkan ke propinsi untuk
kegiatan yang lintas kabupaten/ kota
• Tugas Pembantuan dapat dilimpahkan ke kabupaten/ kota
untuk kegiatan fisik di daerah yang bersangkutan sesuai
dgn kebutuhan pembangunan pertanian
Berdasarkan ketentuan diatas maka kegiatan Direktorat
Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air pada tahun 2007 telah
diarahkan untuk mengikuti ketentuan tersebut.
Tahun 2007 ini adalah merupakan tahun Kedua bagi
Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air dalam
merencanakan dan melaksanakan kegiatan kerja pengelolaan
lahan dan air secara nasional. Untuk itu perlu koordinasi yang
lebih solid antara pusat, propinsi dan kabupaten dalam
melaksanakan, memonitor dan mengendalikan pelaksanaan
kegiatan di tingkat lapangan. Dengan demikian diharapkan
pelaksanaan kegiatan pengelolaan lahan dan air dapat berjalan
dengan lancar, efektif dan efisien serta sasaran pembangunan
lahan dan air secara nasional dapat tercapai.
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 7
II. KEGIATAN PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR
Sebagai bagian integral pembangunan pertanian secara
utuh, kegiatan pengelolaan lahan dan air diarahkan untuk
mendukung terwujudnya Departemen yang peduli terhadap
kesejahteraan masyarakat pertanian melalui penyelenggaraan
birokrasi yang bersih dalam mencapai pembangunan pertanian
berkelanjutan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, maka kegiatan
pengelolaan lahan dan air pada tahun 2007 diarahkan untuk
mendukung subsektor tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan dan peternakan dalam mencapai sasaran produksi
komoditas unggulan nasional.
Dalam rangka mempercepat pelaksanaan kegiatan
pengelolaan lahan dan air TA.2007, setiap petugas pelaksana
kegiatan pengelolaan lahan dan air agar menyusun rencana
kerja yang berpedoman kepada Jadwal Rencana Kerja
Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air TA.2007 yang
telah disepakati pada pertemuan Koordinasi Monitoring dan
Evaluasi TA.2006 di Pekanbaru seperti pada lampiran Matrik
Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan PLA tahun 2007.
Berikut ini secara garis besar diuraikan tujuan, sasaran
dan struktur kegiatan pengelolaan lahan dan air TA. 2007.
A. TUJUAN
Tujuan Kegiatan Pembangunan Lahan dan Air TA. 2007
adalah sebagai berikut :
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 8
1. Mengendalikan laju alih fungsi lahan
2. Memperluas areal pertanian pada kawasan tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan
3. Mendayagunakan lahan pertanian terlantar
4. Melakukan upaya konservasi dan rehabilitasi lahan
pertanian
5. Melakukan upaya reklamasi lahan pertanian
6. Penguatan hak atas tanah
7. Melakukan upaya pengembangan sumber air irigasi
8. Melakukan upaya optimasi pemanfaatan air irigasi
9. Melakukan upaya konservasi air
10. Melakukan upaya pemberdayaan kelembagaan
pengelola air
11. Koordinasi kelembagaan dalam penanganan masalah
lahan dan air
12. Meningkatkan kualitas SDM pertanian di bidang
pengelolaan lahan dan air
B. SASARAN
Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :
1. Terkendalinya laju alih fungsi lahan
2. Meningkatnya luas areal pertanian pada kawasan
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan
peternakan
3. Terwujudnya pendayagunaan lahan pertanian terlantar
4. Tercapainya konservasi, rehabilitasi dan reklamasi
lahan pertanian
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 9
5. Meningkatnya penguasaan hak atas tanah
6. Tercapainya pengembangan sumber air irigasi
7. Tercapainya optimasi pemanfaatan air irigasi
8. Terwujudnya konservasi air
9. Terwujudnya pemberdayaan kelembagaan pengelola
air
10. Koordinasi kelembagaan dalam penanganan masalah
lahan dan air
11. Meningkatnya kualitas SDM pertanian di bidang
pengelolaan lahan dan air
C. STRUKTUR PELAKSANAAN KEGIATAN TA. 2007
Struktur kegiatan bidang pengelolaan lahan dan air
pada TA. 2007 disusun berdasarkan pengorganisasian
penyelenggaraan kegiatan dan anggaran kinerja secara
hierarkis antara pemerintah pusat, propinsi dan
kabupaten/kota, dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Tingkat Pusat
Kegiatan pengelolaan lahan dan air secara nasional
menjadi tanggung jawab satuan kerja (satker) pusat
yaitu Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air.
Pokok kegiatannya mencakup pembinaan, fasilitasi,
koordinasi dan monev Propinsi. Sedangkan
kegiatannya difokuskan pada : ”Perumusan dan
pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 10
Pengelolaan Lahan dan Air”, dengan menyelenggarakan
fungsi-fungsi:
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang
pengelolaan lahan dan air;
b. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan
prosedur dibidang pengelolaan lahan dan air;
c. Pemberian bimbingan teknis, monitoring, evaluasi
dan pelaporan;
d. Pelayanan administrasi dan pelayanan masyarakat.
Satker Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air
adalah penanggungjawab/ koordinator pelaksanaan
kegiatan pengelolaan air secara nasional (propinsi
seluruh Indonesia), bertugas sebagai koordinator
Satker Dinas Pertanian/Perkebunan/ Peternakan di
Propinsi dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan
lahan dan air.
2. Tingkat Propinsi
Kegiatan pokok pengelolaan lahan dan air ada di Satker
Dinas Pertanian/Perkebunan/Peternakan Propinsi
mencakup penyiapan petunjuk pelaksanaan,
pembinaan, fasilitasi dan koordinasi serta pemantauan
dan evaluasi kegiatan/kegiatan kabupaten. Dalam
rangka pembinaan teknis sesuai kebutuhan daerah,
maka Dinas Pertanian / Perkebunan / Peternakan
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 11
provinsi dimungkinkan melaksanakan kegiatan-kegiatan
yang bersifat percontohan lintas kabupaten/kota.
Satker Dinas Pertanian/Perkebunan/Peternakan di
Propinsi adalah pendamping pelaksanaan kegiatan
pengelolaan lahan dan air di seluruh kabupaten/kota di
wilayahnya, bertugas sebagai koordinator Satker Dinas
Pertanian/Perkebunan/ Peternakan Kabupaten/Kota
dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan lahan dan
air.
3. Tingkat Kabupaten/Kota
Kegiatan pokok pengelolaan lahan dan air ada di Satker
Dinas Pertanian / Perkebunan / Peternakan
kabupaten/kota mencakup penyiapan petunjuk teknis,
pelaksanaan kegiatan pengelolaan lahan dan air di
tingkat lapangan.
Satker Dinas Pertanian/Perkebunan/Peternakan di
Kabupaten/Kota adalah penanggungjawab/koordinator
kegiatan pengelolaan air di wilayahnya, bertugas
sebagai pelaksana kegiatan pengelolaan lahan dan air
di tingkat lapangan.
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 12
III. PRIORITAS KEGIATAN PENGELOLAAN
LAHAN DAN AIR TA. 2007
Prioritas Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air TA 2007
adalah tersedianya lahan dan air secara berkelanjutan untuk
mendukung pemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai
tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan
kesejahteraan petani. Adapun prioritas kegiatan pengelolaan
lahan dan air secara rinci per aspek adalah sbb:
A. Tanaman Pangan
Prioritas kegiatan pembangunan lahan dan air TA 2007
dalam mendukung produksi tanaman pangan terefleksi
dari berbagai aspek sbb:
1. Aspek Perluasan Areal
a. Perluasan Areal Tanaman Pangan melalui
Pencetakan Sawah
b. Perluasan Areal Tanaman Pangan melalui
Pembukaan Lahan Kering
2. Aspek Pengelolaan Lahan
a. Optimasi Lahan
b. Reklamasi Lahan
c. Konservasi dan Rehabilitasi Lahan
d. Pengendalian Lahan
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 13
3. Aspek Pengelolaan Air
a. Pengembangan Sumber Air
b. Rehabilitasi dan Optimasi Air
c. Pengembangan Konservasi Air Irigasi
d. Upaya Antisipasi Kekeringan dan Kebanjiran
e. Pemberdayaan Kelembagaan
B. Hortikultura
Prioritas Kegiatan kerja Pembangunan Pengelolaan Lahan
dan Air tahun anggaran 2007 dalam mendukung produksi
tanaman hortikultura terefleksi dari berbagai aspek sbb:
1. Aspek Perluasan Areal
a. Pembukaan Lahan Hortikultura
2. Aspek Pengelolaan Lahan
a. Optimasi Lahan
b. Reklamasi Lahan
c. Konservasi dan Rehabilitasi Lahan
d. Pengendalian Lahan
3. Aspek Pengelolaan Air
a. Pengembangan Sumber Air
b. Rehabilitasi dan Optimasi Air
c. Pengembangan Konservasi Air Irigasi
d. Upaya Antisipasi Kekeringan dan Kebanjiran
e. Pemberdayaan Kelembagaan
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 14
C. Perkebunan
Prioritas Kegiatan kerja Pembangunan Pengelolaan Lahan
dan Air tahun anggaran 2007 dalam mendukung produksi
tanaman perkebunan terefleksi dari berbagai aspek
sebagai berikut :
1. Aspek Perluasan Areal
a. Pembukaan Lahan Perkebunan
2. Aspek Pengelolaan Lahan
a. Optimasi Lahan
b. Reklamasi Lahan
c. Konservasi dan Rehabilitasi Lahan
d. Pengendalian Lahan
3. Aspek Pengelolaan Air
a. Pengembangan Sumber Air
b. Rehabilitasi dan Optimasi Air
c. Pengembangan Konservasi Air Irigasi
D. Peternakan
Prioritas Kegiatan kerja Pembangunan Pengelolaan Lahan
dan Air tahun aggaran 2007 dalam mendukung produksi
peternakan terefleksi dari berbagai aspek sebagai berikut
:
1. Aspek Perluasan Areal
a. Pembukaan Lahan Hijauan Makanan Ternak (HMT)
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 15
b. Pembukaan Ladang Padang Penggembalaan
2. Aspek Pengelolaan Lahan
a. Optimasi Lahan
b Konservasi dan Rehabilitasi Lahan
c. Pengendalian Lahan
3. Aspek Pengelolaan Air
a. Pengembangan Sumber Air
b. Pengembangan Konservasi Air Irigasi
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 16
IV. PELAKSANAAN KEGIATAN TA 2007
Pelaksanaan kegiatan pengelolaan lahan dan air mulai di
tingkat pusat, propinsi dan kabupaten harus terkait langsung
dan secara sinergis mampu mendorong pembangunan sub
sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan
peternakan. Kegiatan pengelolaan lahan dan air pada tahun
2007 dilaksanakan dengan pola kontraktual, bantuan sosial,
swakelola dan padat karya. Pelaksananaan kegiatan kontraktual
dan swakelola mengacu pada Kepress Nomor 80 tahun 2003
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, pelaksanaan kegiatan padat karya mengacu pada
Buku Pedoman Teknis Kegiatan Padat Karya Ditjen.
Pengelolaan Lahan dan Air Tahun 2007, dan pelaksanaan
kegiatan dengan pola bantuan sosial mengacu pada Buku
Pedoman Teknis Bantuan Sosial Ditjen Pengelolaan Lahan dan
Air Tahun 2007.
Adapun pelaksanaan kegiatan di tingkat pusat, propinsi
dan kabupaten/ kota adalah sebagai berikut:
A. Mendukung Tanaman Pangan
Kegiatan pengelolaan lahan dan air Tahun Anggaran
2007 untuk mendukung produksi tanaman pangan adalah
sebagai berikut :
1. Aspek Perluasan Areal
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 17
a. Identifikasi Potensi Perluasan Areal Tanaman
Pangan
1) Penyusunan buku potensi perluasan sawah
pada lahan irigasi
2) Identifikasi potensi perluasan areal
tanaman pangan pada lahan irigasi
3) Identifikasi potensi perluasan areal
tanaman pangan pada lahan irigasi
b. Sosialisasi Pedoman Teknis Perluasan Areal
Tanaman Pangan
1) Sosialisasi pedoman teknis perluasan areal
tanaman pangan
c. Peningkatan Kemampuan Teknis Perluasan
Areal Tanaman Pangan
d. Apresiasi Perluasan Sawah pada Kawasan
Tanaman Pangan (barat, tengah dan timur)
e. Bimbingan Teknis Perluasan Areal Tanaman
Pangan
f. Pemantapan Pelaksanaan SID dan Konstruksi
Perluasan Areal Sawah
g. Monitoring dan Evaluasi Perluasan Areal
Tanaman Pangan.
1) Monitoring pendampingan cetak sawah
2) Monitoring perluasan areal pada kawasan
tanaman pangan
3) Evalusai perluasan areal pada kawasan
tanaman pangan
4) Penyusunan laporan monitoring dan
evaluasi
h. Evaluasi Potensi Lahan Perluasan Areal Sawah
Daerah Irigasi
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 18
2. Aspek Pengelolaan Lahan
a. Optimasi Lahan
1) Sasaran lokasi untuk kegiatan optimasi lahan
diarahkan pada lahan-lahan sebagai berikut :
- Lahan pertanian terlantar/tidur
- Lahan pertanian yang diberakan oleh
petani
- Lahan pertanian dengan kesuburan yang
rendah
- Lahan pertanian yang mempunyai
intensitas pertanaman (IP) yang
mempunyai potensi bisa di tingkatkan.
2) Pelaksanaan Kegiatan
Pengembangan Optimasi Lahan
- Penyusunan Pedoman Umum
Pengembangan Optimasi Lahan
- Sosialisasi Pedoman Umum Pengembangan
Optimasi Lahan
- Bimbingan Teknis Pengembangan Optimasi
Lahan
- Monitoring dan Evaluasi Pengembangan
Optimasi Lahan.
Pengembangan Jalan Usaha Tani/ Jalan
Produksi Menunjang Optimasi Lahan
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 19
- Penyusunan Pedoman Umum
Pengembangan Jalan Usaha Tani/ Jalan
Produksi
- Sosialisasi Pedoman Umum Pengembangan
Jalan Usaha Tani/ Jalan Produksi
- Bimbingan Teknis Pengembangan Jalan
Usaha Tani/ Jalan Produksi
- Monitoring dan Evaluasi Pengembangan
Jalan Usaha Tani/ Jalan Produksi
Inventarisasi Data Teknis Optimasi Lahan
- Penyusunan Juklak dan Kuesioner
Inventarisasi Data Teknis Optimasi Lahan
- Coaching Metoda Inventarisasi Data Teknis
Optimasi Lahan
- Inventarisasi Data Teknis Optimasi Lahan
- Pengolahan dan Evaluasi Data Teknis
Optimasi Lahan.
Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)
- Pelatihan Teknis Pengelolaan Lahan
- Pelatihan Teknis Optimasi Lahan dengan
Metode System of Rice Intensification (SRI)
3) Komponen kegiatan
Ruang lingkup kegiatan optimasi lahan
pertanian berupa :
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 20
- Pengolahan lahan adalah penyiapan bidang
olah agar dalam kondisi siap tanam
- Pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani
- Perbaikan kesuburan lahan, dilakukan pada
lahan-lahan yang tidak atau kurang subur
Mekanisme pelaksanaan kegiatan
dilaksanakan secara padat karya, agar
sebesar-besarnya melibatkan masyarakat
petani setempat sebagai tenaga kerja dan
meningkatkan rasa memiliki.
b. Reklamasi Lahan
1) Reklamasi Lahan sawah yang berkadar bahan
organik rendah (<1%) difokuskan pada
sentra produksi padi di daerah irigasi yang
diusahakan secara intensif, terutama Jawa,
Bali, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara,
Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan.
2) Reklamasi lahan rawa pasang surut dan
lebak, difokuskan pada kawasan yang telah
selesai konstruksi jaringan drainase dan
pembawa tersier. Tetapi lahannya perlu
untuk direklamasi melalui berbagai
penggunaan teknologi dan perbaikan fisik
muka lahan. Reklamasi ini difokuskan di
Propinsi pulau Sumatera, Kalimantan, Papua,
dan Sulawesi.
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 21
3) Reklamasi lahan rawa pasang surut dilokasi
eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG)
Kalimantan Tengah.
c. Konservasi dan Rehabilitasi Lahan
Inventarisasi Data Teknis Lahan Kritis
1) Penyusunan Pedoman Inventarisasi Data
lahan kritis pada Sentra Produksi Tanaman
Pangan
2) Inventarisasi Data Potensi Lahan Kritis pada
Sentra Produksi Tanaman Pangan
3) Pemetaan Lokasi Lahan Kritis
4) Perumusan Kebijakan Penanganan Lahan
Kritis Sentra Produksi Tanaman Pangan
Pengembangan Usahatani Konservasi Lahan
1) Penyusunan Pedoman Umum usahatani
konservasi lahan pada Sentra Produksi
Tanaman Pangan
2) Sosialisasi Pedoman Umum usahatani
konservasi lahan
3) Pembinaan dan bimbingan teknis
pengembangan usahatani konservasi lahan
pada Sentra Produksi Tanaman Pangan
4) Peningkatan kemampuan petugas dalam
rangka pengembangan usahatani konservasi
lahan
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 22
5) Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka
pengembangan usahatani konservasi lahan
6) Workshop dalam rangka mendukung Gerakan
Nasional Kemitraan Penghematan Air
(GNKPA)
7) Sosialisasi pengembangan usahatani
konservasi lahan dalam rangka mendukung
Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan
Air (GNKPA)
8) Monitoring dan Evaluasi pengembangan
usahatani konservasi lahan pada Sentra
Produksi Tanaman Pangan
d. Pengendalian Lahan
Kegiatan prioritas dalam aspek pengendalian
lahan tanaman pangan adalah menekan
terjadinya alih fungsi lahan pertanian tanaman
pangan ke non pertanian tanaman pangan,
dengan kegiatan sebagai berikut :
1) Inventarisasi & pemetaan lahan pertanian
tanaman pangan produktif sebagai lahan
pertanian abadi.
2) Koordinasi dengan instansi terkait dalam
rangka lahan pertanian tanaman pangan
abadi.
3) Sosialisasi kepada stakeholder tentang lahan
pertanian tanaman pangan abadi.
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 23
4) Koordinasi dengan Instansi Terkait
dalamrangka penetapan RTRW lahan
pertanian Tanaman Pangan melalui
Peraturan Daerah (PERDA).
5) Penguatan Hak Atas Tanah/Lahan Petani.
6) Penyusunan Pedoman Teknis Penguatan Hak
atas Tanah Petani.
3. Aspek Pengelolaan Air
a. Pengembangan Sumber Air
1) Penyusunan Pedoman Teknis Pengembangan
Sumber Air
2) Bimbingan Pengembangan Irigasi Permukaan
menunjang pengembangan Tanaman Pangan
dan Hortikultura.
3) Bimbingan Monitoringn dan Evaluasi
Pengembangan Sumber Air Tanah
menunjang Perkebunan
4) Bimbingan Monitoringn dan Evaluasi
Pengembangan Sumber Air Tanah
menunjang Peternakan
5) Bimbingan Monitoringn dan Evaluasi
Pengembangan Air Permukaan
6) Bimbingan Monitoringn dan Evaluasi
Pengembangan Irigasi Air Tanah Dangkal
7) Pelatihan Desain Prasarana Irigasi
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 24
b. Rehabilitasi dan Optimasi Air
1) Apresiasi Pengelolaan irigasi tingkat usaha
tani
2) Pelatihan Desain Prasarana irigasi
3) Penyusunan pedoman rehabilitasi jaringan
irigasi dan optimasi air
4) Bimbingan penerapan irigasi tepat guna
5) Bimbingan rehabilitasi jaringan
6) Bimbingan optimasi air
7) Bimbingan pengembangan lahan rawa
8) Pengembangan Tata Air Mikro
9) Rehabilitasi JITUT JIDES
c. Pembinaan Konservasi Air Irigasi
1) Bimbingan Teknologi Konservasi Air melalui
Sumur Resapan.
2) Bimbingan Teknologi Konservasi Air melalui
Embung.
3) Bimbingan Teknologi Konservasi Air melalui
Dam Parit.
4) Pelatihan Desain Prasarana Irigasi.
d. Upaya Antisipasi Kekeringan dan Kebanjiran
1) Monitoring Kondisi Waduk untuk Air Irigasi
dan TMC
2) Operasional Posko Bencana Alam
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 25
3) Bimbingan dan Monitoring Fenomina
Antisipasi Anomali Iklim
4) Bimbingan Pemanfaatan Curah Hujan Efektif.
5) Evaluasi Padat Karya Pengelolaan Air.
e. Kelembagaan
1. Apresiasi sistem informasi geografis
2. Identifikasi lokasi irigasi partisipatif
3. Bimbingan dan evaluasi kelembagaan
pengelola air irigasi
4. Pemberdayaan kelembagaan tani pemakai air
pada pilot proyek irigasi permukaan
5. sosialisai kebijakan pengembangan dan
pengelolaan irigasi
6. Bimbingan pelaksanaan irigasi partisipatif
7. Pelatihan Desain Prasarana Irigasi.
B. Mendukung Hortikultura
Kegiatan pembangunan lahan dan air Tahun Anggaran
2007 untuk mendukung produksi hortikultura adalah
sebagai berikut :
1. Aspek Perluasan Areal
a. Penyempurnaan dan Sosialisasi Pedoman Teknis
Perluasan Areal Hortikultura
1) penyempurnaan pedoman teknis perluasan
areal kawasan hortikultura
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 26
2) Sosialisasi pedoman teknis perluasan areal
hortikultura
b. Apresiasi Perluasan Areal Hortikultura
c. Identifikasi Potensi Perluasan Areal Hortikultura
1) Konsultasi dan koordinasi dengan instansi
terkait
2) Identifikasi perluasan areal hortikultura wilayah
barat, tengah dan timur.
d. Peningkatan Kemampuan Teknis Perluasan Areal Hortikultura Wilayah Barat, Tengah dan Timur
e. Bimbingan dan Pembinaan Teknis Perluasan Areal Hortikultura
1) Bimbingan teknis perluasan areal hortikultura wilayah barat, tengah dan timur
f. Monitoring dan Evaluasi perluasan areal hortikultura
1) Monitoring perluasan areal kawasan
hortikultura wilayah barat, tengah dan timur
2) Evaluasi perluasan areal kawasan hortikultura
wilayah barat, tengah dan timur
g. Studi Inventarisasi Lokasi dan Pengembangan Daerah Perbatasan
2. Aspek Pengelolaan Lahan
a. Optimasi Lahan
1) Sasaran lokasi untuk kegiatan optimasi lahan
diarahkan pada lahan-lahan sebagai berikut :
• Lahan pertanian terlantar/tidur
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 27
• Lahan pertanian yang diberakan oleh petani
• Lahan pertanian dengan kesuburan yang
rendah
• Lahan pertanian yang mempunyai intensitas
pertanaman (IP) yang mempunyai potensi bisa
di tingkatkan.
3) Pelaksanaan Kegiatan
Pengembangan Optimasi Lahan
• Penyusunan Pedoman Umum Pengembangan
Optimasi Lahan
• Sosialisasi Pedoman Umum Pengembangan
Optimasi Lahan
• Bimbingan Teknis Pengembangan Optimasi
Lahan
• Monitoring dan Evaluasi Pengembangan
Optimasi Lahan.
Pengembangan Jalan Usaha Tani/ Jalan Produksi
Menunjang Optimasi Lahan
• Penyusunan Pedoman Umum Pengembangan
Jalan Usaha Tani/ Jalan Produksi
• Sosialisasi Pedoman Umum Pengembangan
Jalan Usaha Tani/ jalan Produksi
• Bimbingan Teknis Pengembangan Jalan Usaha
Tani/ Jalan Produksi
• Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Jalan
Usaha Tani/ Jalan Produksi.
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 28
Inventarisasi Data Teknis Optimasi Lahan
• Penyusunan Juklak dan Kuesioner Inventarisasi
Data Teknis Optimasi Lahan
• Coaching Metoda Inventarisasi Data Teknis
Optimasi Lahan
• Inventarisasi Data Teknis Optimasi Lahan
• Pengolahan dan Evaluasi Data Teknis Optimasi
Lahan.
Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)
• Pelatihan Teknis Pengelolaan Lahan
3) Komponen kegiatan
Ruang lingkup kegiatan optimasi lahan pertanian
berupa :
• Pengolahan lahan adalah penyiapan bidang
olah agar dalam kondisi siap tanam
• Pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani
• Perbaikan kesuburan lahan, dilakukan pada
lahan-lahan yang tidak atau kurang subur
Mekanisme pelaksanaan kegiatan dilaksanakan
secara padat karya, agar sebesar-besarnya
melibatkan masyarakat petani setempat sebagai
tenaga kerja dan meningkatkan rasa memiliki.
b. Reklamasi Lahan
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 29
1) Reklamasi lahan rawa pasang surut dan lebak
melalui usaha tani Sistem Surjan sesuai dengan
tingkat topografi dan kondisi muka air di lahan
rawa, sehingga lahan dapat diusahakan dengan
tanaman hortikultura dan tanaman pangan
2) Reklamasi lahan rawa untuk tanaman buah-buahan
melalui sistem tabukan
3) Reklamasi Lahan Potensial, lahan berpasir untuk
komoditas hortikultura, seperti di sepanjang Pantai
Selatan Jawa.
c. Konservasi dan Rehabilitasi Lahan
1) Inventarisasi Data Teknis Lahan Kritis
Penyusunan Pedoman Inventarisasi Data lahan
kritis pada Sentra Produksi Hortikultura
• Inventarisasi Data Potensi Lahan Kritis pada
Sentra Produksi Hortikultura
• Workshop Penanggulangan Degradasi Lahan
dan Pengambangan UKL.
• Perumusan Kebijakan Penanganan Lahan Kritis
pada Sentra
Produksi Hortikultura
Pengembangan Usahatani Konservasi Lahan
• Penyusunan Pedoman Umum usahatani
konservasi lahan pada Sentra Produksi
Hortikultura
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 30
• Pengembangan tanaman hortikultura yang
bernilai ekonomis tinggi sesuai agroklimat
melalui pola usahatani konservasi lahan
• Sosialisasi Pedoman Umum usahatani
konservasi lahan pada Sentra Produksi
Hortikultura
• Pembinaan dan bimbingan teknis
pengembangan usahatani konservasi lahan
pada Sentra Produksi Hortikultura
• Peningkatan kemampuan petugas dalam
rangka pengembangan usahatani konservasi
lahan pada Sentra Produksi Hortikultura
• Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka
pengembangan usahatani konservasi lahan
pada Sentra Produksi Hortikultura
• Workshop dalam rangka mendukung Gerakan
Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA)
• Sosialisasi pengembangan usahatani konservasi
lahan dalam rangka mendukung Gerakan
Nasional Kemitraan Penghematan Air (GNKPA)
• Monitoring dan Evaluasi pengembangan
usahatani konservasi lahan pada Sentra
Produksi Hortikultura
d. Pengendalian Lahan
Kegiatan prioritas dalam aspek pengendalian lahan
tanaman hortikultura adalah menekan terjadinya alih
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 31
fungsi lahan hortikultura ke non pertanian hortikultura,
dengan kegiatan sebagai berikut :
1) Inventarisasi & pemetaan lahan pertanian
hortikultura produktif sebagai lahan pertanian
abadi.
2) Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
lahan pertanian hortikultura abadi.
3) Sosialisasi kepada stakeholder tentang lahan
pertanian tanaman hortikultura abadi.
4) Penetapan RTRW lahan pertanian hortikultura
melalui Peraturan Daerah (PERDA).
5) Penguatan Hak Atas Tanah/Lahan Petani Tanaman
Hortikultura.
3. Aspek Pengelolaan Air
a. Pengembangan Sumber Air
1) Penyusunan Pedoman Teknis Pengembangan
Sumber Air
2) Bimbingan, Monitoring dan Evaluasi
Pengembangan Sumber Air Permukaan menunjang
pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
3) Bimbingan Pengembangan Sumber Air Tanah
menunjang Hortikultura.
4) Bimbingan pengembangan air permukaan
5) Pembuatan irigasi air tanah dangkal
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 32
b. Rehabilitasi dan Optimasi Air
1) Apresiasi Pengelolaan irigasi tingkat usaha tani
2) Pelatihan Desain Prasarana irigasi
3) Penyusunan pedoman rehabilitasi jaringan irigasi
dan optimasi air
4) Bimbingan penerapan irigasi tepat guna
5) Bimbingan rehabilitasi jaringan
6) Bimbingan optimasi air
7) Bimbingan pengembangan lahan rawa
8) Pengembangan Tata Air Mikro
9) Rehabilitasi JITUT JIDES
10) Pengembangan irigasi bertekanan
c. Pembinaan Konservasi Air Irigasi
1) Bimbingan Teknologi Konservasi Air melalui
Sumur Resapan.
2) Bimbingan Teknologi Konservasi Air melalui
Embung.
3) Bimbingan Teknologi Konservasi Air melalui Dam
Parit.
d. Upaya Antisipasi Kekeringan dan Kebanjiran
1) Monitoring Kondisi Waduk untuk Air Irigasi dan
TMC
2) Operasional Posko Bencana Alam
3) Bimbingan dan Monitoring Fenomina Antisipasi
Anomali Iklim
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 33
4) Bimbingan Pemanfaatan Curah Hujan Efektif.
5) Evaluasi Padat Karya Pengelolaan Air.
e. Kelembagaan
1) Apresiasi sistim informasi geografis
2) Latihan usahatani hemat air
3) Identifikasi lokasi irigasi partisipatif
4) Bimbingan dan evaluasi kelembagaan pengelola
air irigasi
5) Pemberdayaan kelembagaan tani pemakai air
pada pilot irigasi permukaan
6) Sosialisasi kebijakan pengembangan dan
pengelolaan irigasi
7) Bimbingan pelaksanaan irigasi partisipatif
D. Mendukung Perkebunan
Kegiatan pembangunan lahan dan air Tahun Anggaran
2007 untuk mendukung peningkatan produksi perkebunan
adalah sbb:
1. Aspek Perluasan Areal
a. Identifikasi Potensi Perluasan Areal Perkebunan
1) Identifikasi potensi perluasan areal perkebunan
b. Identifikasi dan Inventarisasi Jalan Kebun
1) Identifikasi dan inventarisasi jalan kebun wilayah
barat, tengah dan timur.
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 34
c. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Perluasan Areal
Perkebunan
1) Penyempurnaan pedoman teknis perluasan areal
kawasan perkebunan
2) Pertemuan koordinasi perluasan areal
perkebunan
3) Sosialisasi dan bimbingan perluasan areal
perkebunan wilayah barat, tengah dan timur.
d. Pengembangan Teknis Pendampingan Perluasan
Areal Perkebunan
e. Monitoring dan Evaluasi Perluasan Areal
Perkebunan
1) Monitoring dan evaluasi perluasan areal
perkebunan wilayah barat, tengah dan timur
f. Survey Zona Agroekologi Kopi Arabika
2. Aspek Pengelolaan Lahan
a. Optimasi Lahan
1) Sasaran Lokasi
Sasaran lokasi untuk kegiatan optimasi lahan
diarahkan pada lahan pertanian terlantar/tidur.
2) Pelaksanaan Kegiatan
Pengembangan Jalan Usaha Tani/ Jalan
Produksi Menunjang Optimasi Lahan
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 35
• Penyusunan Pedoman Umum
Pengembangan Jalan Usaha Tani/ Jalan
Produksi
• Sosialisasi Pedoman Umum Pengembangan
Jalan Usaha Tani/ Jalan Produksi
• Bimbingan Teknis Pengembangan Jalan
Usaha Tani/ Jalan Produksi
• Monitoring dan Evaluasi Pengembangan
Jalan Usaha Tani/ Jalan Produksi.
Inventarisasi Data Teknis Optimasi Lahan
• Penyusunan Juklak dan Kuesioner
Inventarisasi Data Teknis Optimasi Lahan
• Coaching Metoda Inventarisasi Data Teknis
Optimasi Lahan
• Inventarisasi Data Teknis Optimasi Lahan
• Pengolahan dan Evaluasi Data Teknis
Optimasi Lahan.
Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)
• Pelatihan Teknis Pengelolaan Lahan
3) Komponen kegiatan
Ruang lingkup kegiatan optimasi lahan
pertanian berupa :
• Pengolahan Lahan untuk penyiapan bidang
olah agar dalam kondisi siap tanam
• Pembangunan/rehabilitasi jalan
produksi/koleksi
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 36
• Perbaikan kesuburan lahan, dilakukan pada
lahan-lahan yang tidak atau kurang subur
Mekanisme pelaksanaan kegiatan dilaksanakan
secara padat karya, agar sebesar-besarnya
melibatkan masyarakat petani setempat
sebagai tenaga kerja dan meningkatkan rasa
memiliki.
b. Reklamasi Lahan
1) Reklamasi lahan rawa pasang surut dan lebak
di beberapa propinsi telah diusahakan dengan
tanaman kelapa, kelapa sawit atau kelapa
dalam, melalui pembangunan saluran
pembuangan, tanggul dan pintu-pintu air.
2) Reklamasi lahan bekas penambangan dan
industri yang diusahakan petani atau kerja
sama antara petani dengan perusahaan swasta
pada berbagai komoditas perkebunan rakyat,
misalnya tanaman lada, karet, kelapa di lahan
mineral melalui teknologi land clearing
3) Reklamasi lahan berbatu di perkebunan mete
atau kakao rakyat akibat usaha penambangan
batu apung dan kapur dari perusahaan swasta
di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
Timur.
c. Konservasi dan Rehabilitasi Lahan
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 37
1) Inventarisasi Data Teknis Lahan Kritis
- Penyusunan Pedoman Inventarisasi Data
lahan kritis pada Sentra Produksi Tanaman
Perkebunan
- Inventarisasi Data Potensi Lahan Kritis
pada Sentra Produksi pada Sentra Produksi
Tanaman Perkebunan
- Pemetaan Lokasi Lahan Kritis pada Sentra
ProduksiTanaman Perkebunan
- Perumusan Kebijakan Penanganan Lahan
Kritis pada Sentra Produksi Tanaman
Perkebunan
2) Pengembangan Usahatani Konservasi Lahan
- Penyusunan Pedoman Umum usahatani
konservasi lahan pada Sentra Produksi
Tanaman Perkebunan
- Pengembangan tanaman perkebunan yang
bernilai ekonomis tinggi sesuai agroklimat
melalui pola usahatani konservasi lahan
- Sosialisasi Pedoman Umum usahatani
konservasi lahan pada Sentra Produksi
Tanaman Perkebunan
- Pembinaan dan bimbingan teknis
pengembangan usahatani konservasi lahan
pada Sentra Produksi Tanaman
Perkebunan
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 38
- Peningkatan kemampuan petugas dalam
rangka pengembangan usahatani
konservasi lahan pada Sentra Produksi
Tanaman Perkebunan
- Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka
pengembangan usahatani konservasi lahan
pada Sentra Produksi Tanaman
Perkebunan
- Workshop dalam rangka mendukung
Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan
Air (GNKPA)
- Sosialisasi pengembangan usahatani
konservasi lahan dalam rangka mendukung
Gerakan Nasional Kemitraan Penghematan
Air (GNKPA)
- Monitoring dan Evaluasi pengembangan
usahatani konservasi lahan pada Sentra
Produksi Tanaman Perkebunan
d. Pengendalian Lahan
Kegiatan prioritas dalam aspek pengendalian lahan
perkebunan adalah menekan terjadinya alih fungsi
lahan perkebunan ke non perkebunan, dengan
kegiatan sebagai berikut :
1) Inventarisasi & pemetaan lahan perkebunan
produktif sebagai lahan perkebunan abadi.
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 39
2) Koordinasi dengan instansi terkait dalam
rangka lahan pertanian (perkebunan) abadi.
3) Sosialisasi kepada stakeholder tentang lahan
pertanian (perkebunan) abadi.
4) Penetapan RTRW lahan perkebunan melalui
Peraturan Daerah (PERDA).
5) Penguatan Hak Atas Tanah/Lahan Perkebunan.
3. Aspek Pengelolaan Air
a. Pengembangan Sumber Air
1) Penyusunan Pedoman Teknis Pengembangan
Sumber Air
2) Bimbingan Pengembangan Irigasi Permukaan
menunjang pengembangan Tanaman Pangan
3) Bimbungan Pengembangan Sumber Air Tanah
4) Penyusunan data potensi pengembangan
sumber air irigasi
5) Bimbingan pengembangan air permukaan
6) Pembuatan irigasi air tanah dalam
7) Pengadaan pompa air irigasi
b. Rehabilitasi dan Optimasi Air
1) Apresiasi Pengelolaan irigasi tingkat usaha tani
2) Pelatihan Desain Prasarana irigasi
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 40
3) Penyusunan pedoman rehabilitasi jaringan
irigasi dan optimasi air
4) Bimbingan penerapan irigasi tepat guna
5) Bimbingan rehabilitasi jaringan
6) Bimbingan optimasi air
7) Bimbingan pengembangan lahan rawa
8) Pengembangan Tata Air Mikro
9) Rehabilitasi JITUT JIDES
10) Pengembangan irigasi bertekanan
c. Pembinaan Konservasi Air Irigasi
1) Bimbingan Teknologi Konservasi Air melalui
Sumur Resapan.
2) Bimbingan Teknologi Konservasi Air melalui
Embung.
3) Bimbingan Teknologi Konservasi Air melalui
Dam Parit.
d. Upaya Antisipasi Kekeringan dan Kebanjiran
1) Monitoring Kondisi Waduk untuk Air Irigasi dan
TMC
4) Operasional Posko Bencana Alam
5) Bimbingan dan Monitoring Fenomena Antisipasi
Anomali Iklim
6) Bimbingan Pemanfaatan Curah Hujan Efektif.
7) Evaluasi Padat Karya Pengelolaan Air.
e. Kelembagaan
1) Apresiasi sistem informasi geografis
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 41
2) Latihan usahatani hemat air
3) Identifikasi lokasi irigasi partisipatif
4) Bimbingan dan evaluasi kelembagaan
pengelola air irigasi
5) Pemberdayaan kelembagaan tani pemakai air
pada pilot irigasi permukaan
6) Sosialisasi kebijakan pengembangan dan
pengelolaan irigasi
8) Bimbingan pelaksanaan irigasi partisipatif
D. Mendukung Peternakan
Kegiatan pembangunan lahan dan air Tahun Anggaran
2007 untuk mendukung peningkatan produksi peternakan
adalah sebagai berikut :
1. Aspek Perluasan Areal
a. Penyusunan Pedoman Perluasan Areal Kawasan
Peternakan
1) Penyempurnaan pedoman teknis perluasan areal
kebun HMT
2) Penyempurnaan pedoman teknis perluasan areal
padang penggembalaan
3) Pengumpulan bahan dan informasi perluasan areal
padang penggembalaan
4) Pengumpulan bahan dan informasi perluasan areal
kebun HMT
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 42
b. Identifikasi Potensi Perluasan Areal Kawasan
Peternakan
1) Pengumpulan bahan dan informasi potensi
perluasan areal peternakan wilayah barat dan
timur.
2) Koordinasi dengan instansi terkait
c. Sosialisasi Pedoman Teknis dan Bimbingan Perluasan
Areal Peternakan
1) Apresiasi manajemen padang penggembalaan
2) Rapat teknis perluasan areal
3) Sosialisasi pedoman teknis perluasan areal padang
penggembalaan
4) Sosialisasi pedoman teknis perluasan areal kebun
HMT
5) Bimbingan perluasan areal peternakan kebun HMT
6) Bimbingan perluasan areal padang penggembalaan
d. Pengembangan Sarana Usaha Pos Kesehatan Hewan
1) Bimbingan pengembangan pos kesehatan hewan
wilayah barat dan timur
e. Monitoring dan Evaluasi Perluasan Areal Peternakan
1) Monitoring dan Evaluasi Perluasan Areal padang
penggembalaan
2) Monitoring dan Evaluasi Perluasan Areal kebun
HMT
3) Monitoring dan Evaluasi Perluasan Areal Pos
Kesehatan Hewan
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 43
2. Aspek Pengelolaan Lahan
a. Optimasi Lahan
1) Sasaran Lokasi
Sasaran lokasi untuk Kegiatan optimasi lahan
diarahkan pada lahan-lahan pertanian
terlantar/tidur.
2) Pelaksanaan Kegiatan
Pengembangan Optimasi Lahan
- Penyusunan Pedoman Umum Pengembangan
Optimasi Lahan
- Sosialisasi Pedoman Umum Pengembangan
Optimasi Lahan
- Bimbingan Teknis Pengembangan Optimasi
Lahan
- Monitoring dan Evaluasi Pengembangan
Optimasi Lahan.
Pengembangan Jalan Usaha Tani/ Jalan Produksi
Menunjang Optimasi Lahan
- Penyusunan Pedoman Umum Pengembangan
Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi.
- Sosialisasi Pedoman Umum Pengembangan
Jalan Usaha Tani/JalanProduksi
- Bimbingan Teknis Pengembangan Jalan
Usaha Tani/JalanProduksi
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 44
- Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Jalan
Usaha Tani/Jalan Produksi.
Inventarisasi Data Teknis Optimasi Lahan
- Penyusunan Juklak dan Kuesioner
Inventarisasi Data Teknis Optimasi Lahan
- Coaching Metoda Inventarisasi Data Teknis
Optimasi Lahan
- Inventarisasi Data Teknis Optimasi Lahan
- Pengolahan dan Evaluasi Data Teknis
Optimasi Lahan.
Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)
- Pelatihan Teknis Pengelolaan Lahan
3) Komponen kegiatan
Ruang lingkup kegiatan optimasi lahan pertanian
berupa :
- Pengolahan lahan untuk penyiapan bidang
olah agar dalam kondisi siap tanam
- Pembangunan/rehabilitasi jalan produksi
- Perbaikan kesuburan lahan, dilakukan pada
lahan-lahan yang tidak atau kurang subur
- Untuk kawasan peternakan dapat
dikembangkan Cropping Livestock System
(CLS) yaitu usaha tani terpadu antar
komoditas tanaman/hortikultura/ perkebunan
dengan peternakan.
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 45
- Mekanisme pelaksanaan kegiatan
dilaksanakan secara padat karya, agar
sebesar-besarnya melibatkan masyarakat
petani setempat sebagai tenaga kerja dan
meningkatkan rasa memiliki.
b. Konservasi dan Rehabilitasi Lahan
1) Inventarisasi Data Teknis Lahan Kritis
- Penyusunan Pedoman Inventarisasi Data
lahan kritis pada Sentra Produksi Peternakan
- Inventarisasi Data Potensi Lahan Kritis pada
Sentra Produksi Peternakan
- Pemetaan Lokasi Lahan Kritis pada Sentra
Produksi Peternakan
- Perumusan Kebijakan Penanganan Lahan
Kritis pada Sentra Produksi Peternakan
2) Pengembangan Usahatani Konservasi Lahan
- Penyusunan Pedoman Umum usahatani
konservasi lahan pada Sentra Produksi
Peternakan
- Sosialisasi Pedoman Umum usahatani
konservasi lahan pada Sentra Produksi
Peternakan
- Pembinaan dan bimbingan teknis
pengembangan usahatani konservasi lahan
pada Sentra Produksi Peternakan
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 46
- Peningkatan kemampuan petugas dalam
rangka pengembangan usahatani konservasi
lahan pada Sentra Produksi Peternakan
- Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka
pengembangan usahatani konservasi lahan
pada Sentra Produksi Peternakan
- Workshop dalam rangka mendukung Gerakan
Nasional Kemitraan Penghematan Air
(GNKPA)
- Sosialisasi pengembangan usahatani
konservasi lahan dalam rangka mendukung
Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan
Air (GNKPA)
- Monitoring dan Evaluasi pengembangan
usahatani konservasi lahan pada Sentra
Produksi Peternakan
c. Pengendalian Lahan
Kegiatan prioritas dalam aspek pengendalian lahan
untuk peternakan adalah menekan terjadinya alih
fungsi lahan peternakan ke non peternakan, dengan
kegiatan sebagai berikut :
1) Inventarisasi & pemetaan lahan peternakan
produktif sebagai lahan peternakan abadi.
2) Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
lahan peternakan abadi.
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 47
3) Sosialisasi kepada stakeholder tentang lahan
peternakan abadi.
4) Penetapan RTRW lahan peternakan melalui
Peraturan Daerah (PERDA).
5) Penguatan Hak Atas Tanah/Lahan Petani
Peternakan.
3. Aspek Pengelolaan Air
a. Pengembangan Sumber Air
1) Penyusunan Pedoman Teknis Pengembangan
Sumber Air
2) Bimbingan Pengembangan Irigasi Permukaan
menunjang pengembangan Tanaman Pangan
3) Bimbingan Pengembangan Sumber Air Tanah
4) Penyusunan data potensi pengembangan sumber
air irigasi
5) Bimbingan pengembangan air permukaan
6) Pembuatan irigasi air tanah dalam
7) Pengadaan pompa air irigasi
b. Rehabilitasi dan Optimasi Air
1) Apresiasi Pengelolaan irigasi tingkat usaha tani
2) Pelatihan Desain Prasarana irigasi
3) Penyusunan pedoman rehabilitasi jaringan irigasi
dan optimasi air
4) Bimbingan penerapan irigasi tepat guna
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 48
5) Bimbingan rehabilitasi jaringan
6) Bimbingan optimasi air
7) Bimbingan pengembangan lahan rawa
8) Pengembangan Tata Air Mikro
9) Rehabilitasi JITUT JIDES
10) Pengembangan irigasi bertekanan
c. Pembinaan Konservasi Air Irigasi
1) Bimbingan Teknologi Konservasi Air melalui
Embung.
d. Upaya Antisipasi Kekeringan dan Kebanjiran
1) Monitoring Kondisi Waduk untuk Air Irigasi dan
TMC
2) Operasional Posko Bencana Alam
3) Bimbingan dan Monitoring Fenomena Antisipasi
Anomali Iklim
e. Kelembagaan
1) Apresiasi sistem informasi geografis
2) Latihan usahatani hemat air
3) Identifikasi lokasi irigasi partisipatif
4) Bimbingan dan evaluasi kelembagaan pengelola
air irigasi
5) Pemberdayaan kelembagaan tani pemakai air
pada pilot irigasi permukaan
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 49
6) Sosialisasi kebijakan pengembangan dan
pengelolaan irigasi
7) Bimbingan pelaksanaan irigasi partisipatif
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 50
V. KEGIATAN KERJASAMA LUAR NEGERI
LINGKUP DITJEN. PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR TA.
2007
Pada TA. 2007 ada beberapa kegiatan kerjasama luar
negeri (Pinjaman-Hibah Luar Negeri/ PHLN) di lingkup Ditjen.
PLA, yaitu:
a. Proyek Perbaikan Lahan dan Jaringan Irigasi
(Improvement of Land and Irrigation System at
Farm Level Project) Berbantuan Islamic
Development Bank
Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang peningkatan
produksi tanaman pangan di 4 propinsi, yaitu: Sumatera
Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi
Barat dan 18 kabupaten di 4 propinsi tersebut. Fokus
kegiatan proyek adalah perbaikan lahan dan jaringan
irigasi, khususnya pada skim irigasi desa. Namun kegiatan
lain juga dilaksanakan, antara lain: penyuluhan dan
demplot, penguatan kelembagaan, pelatihan petugas dan
petani, dll. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan mampu
memberdayakan (empowerment) petani sehingga pada
akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan
kesejahteraan petani.
Pedoman pelaksanaan untuk kegiatan ini secara lengkap di
susun dalam Buku Pedoman Manajemen Proyek Perbaikan
Lahan dan Jaringan Irigasi Berbantuan IDB.
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 51
b. Participatory Irrigation Sector Project Pinjaman
Asian Development Bank (PISP)
Pembaharuan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan
irigasi yang dituangkan melalui Inpres 3 tahun 1999
dilakukan guna mendukung keberhasilan pembangunan
pertanian menuju ketahanan pangan. Melalui kebijakan
tersebut maka masyarakat petani pemakai air (P3A) diberi
peran yang cukup besar dalam pengelolaan sektor irigasi,
sedangkan peranan pemerintah sebagai fasilitator.
Dalam rangka mengimplementasikan program
Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (PKPI)
tersebut, pemerintah Indonesia mendapat pinjaman lunak
(Loan) dari Asian Development Bank melaui Participatory
Irrigation Sector Project (PISP) Loan No. 2064-INO (SF) &
2065-INO. Proyek ini merupakan proyek yang dikerjakan
oleh 3 instansi yaitu Departemen Pekerjaan Umum (sebagai
executing agency), Departemen Dalam Negeri (sebagai co-
executing agency) dan Departemen Pertanian (sebagai co-
executing agency).
Proyek akan dilaksanakan di 6 (enam) propinsi yaitu
Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur
dan Sulawesi Selatan yang meliputi 25 kabupaten. Lokasi-
lokasi tersebut dipilih mengingat hampir 75% daerah irigasi
dan beberapa kebijakan pemerintah dalam reformasi irigasi
berhasil dilaksanakan di wilayah tersebut. Persiapan
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 52
Proyek PISP berupa studi kelayakan sudah dilaksanakan
pada tahun 2002 dengan dana hibah ADB melalui Technical
Assistence (TA) ADB No.3793-INO.
Pedoman pelaksanaan untuk kegiatan ini secara lebih detail
akan disusun oleh Direktorat Pengelolaan Air.
c. Water Resources And Irrigation Sector Management
Program (WISMP) Pinjaman World Bank (IBRD)
Proyek yang dibiayai oleh Bank Dunia ini sudah berjalan
sejak tahun 2006 dan dikelola oleh 3 instansi yaitu
Departemen Pekerjaan Umum (sebagai executing agency),
Departemen Dalam Negeri (sebagai co-executing agency)
dan Departemen Pertanian (sebagai co-executing agency)
dan dilaksanakan secara berkoordinasi dengan pihak
Bappenas.
Adapun peran atau lingkup tugas dari Departemen
Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan
Air adalah melakukan dukungan dan koordinasi dengan
seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) secara
nasional, melakukan pemantauan dan pengamatan dari
aspek teknis dan keteknikan pertanian dalam tata guna air
tingkat usaha tani.
Tata guna air tingkat usaha tani adalah tata guna air yang
dilakukan pada jaringan lahan tingkat usaha tani dalam
rangka proses produksi tanaman yang menyangkut aspek-
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 53
aspek teknis pertanian, sosial ekonomi, dan kelembagaan.
Berdasarkan definisi tersebut, maka aspek teknis yang
dilaksanakan meliputi: survei, investigasi, dan disain (SID);
konstruksi (meliputi pembangunan baru, peningkatan,
rehabilitasi); serta operasi dan pemeliharaan (O&P) di
tingkat usaha tani. Sedangkan aspek keteknikan pertanian
antara lain meliputi: rekomendasi kebutuhan air tanaman
sesuai dengan jenis dan tingkat pertumbuhannya,
pengaturan pola tanam, aplikasi air, penjadwalan air irigasi,
rekomendasi teknologi budidaya tanaman, dsb.
Propinsi pelaksana proyek ini sebanyak 11 Propinsi
(Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Sumatera
Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur,
Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan NTT) yang meliputi
18 kabupaten.
Pedoman pelaksanaan untuk kegiatan ini secara lebih
detail akan disusun oleh Direktorat Pengelolaan Air.
d. Nusa Tenggara Barat- Water Resources Management
Project (NTB-WRMP) Pinjaman World Bank (IBRD)
Nusa Tenggara Barat –Water Resources Management
Project (NTB-WRMP) merupakan proyek bantuan hibah dari
Bank Dunia (World Bank) dengan persetujuan
administratifnya ditandatangani pada tanggal 20 desember
2005. Secara nasional managemen keproyekan akan
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 54
digabungkan dengan Proyek WISMP. Pelaksanaan proyek
akan dilaksanakan oleh petugas propinsi melalui PPIU dan
kabupaten melalui KPIU (Kabupaten) sesuai struktur proyek
dalam WISMP. Tujuan proyek ini adalah mengembangkan
lahan basin dalam rangka pengentasan kemiskinan di
propinsi Nusa Tenggara Barat.
Pedoman pelaksanaan untuk kegiatan ini secara lebih detail
akan disusun oleh Direktorat Pengelolaan Air.
e. The Post Tsunami Rehabilitation of Agriculture
Infrastructure in Nanggroe Aceh Darussalam
Province Pinjaman IDB
Kerusakan yang diakibatkan oleh gempa bumi berkekuatan
8,9 skala richter di propinsi NAD yang diikuti oleh
gelombang tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 pada
sektor pertanian yang sangat besar, terutama terkait
dengan kondisi prasarana pertanian seperti jaringan irigasi,
jalan usaha tani dan prasarana lainnya.
IDB melalui program emergency berinisiatif untuk
memberikan bantuan kepada Pemerintah Indonesia dengan
memberikan pinjaman lunak untuk merehabilitasi daerah-
daerah yang terkena bencana tsunami. Bantuan yang
diinisiasi pada TA 2005, baru disetujui MoUnya pada
tanggal 29 Nopember 2006 untuk dilaksanakan selama 4
tahun, 2007 - TA 2010. Poyek ini bertujuan untuk
menciptakan kesempatan pekerjaan untuk meningkatkan
pendapatan, merehabilitasi atau merekonstruksi fasilitas
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 55
irigasi pertanian, dll, memperbaiki asperk biologis dan sosial
sehingga petani kembali seperti sebelumnya dan
memperoleh produktivitas panen seperti sebelum terjadinya
tsunami.
Lokasi proyek terletak di 9 kabupaten yaitu Aceh Besar,
Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh
Selatan, Pidie, Bireun, Aceh Utara, dan Aceh Timur.
Pedoman pelaksanaan untuk kegiatan ini secara lebih detail
akan disusun oleh Direktorat Pengelolaan Air.
f. Drip Irrigation Development for Horticultural
Production through Shallow Groundwater (pinjaman
Pemerintah Spanyol)
Proyek ini telah masuk dalam MoU antara CGI dan
Pemerintah Indonesia tertanggal 12 Desember 2003
dimana Pemerintah Spanyol akan mengalokasikan dana
pinjaman sebesar 20 juta Euro. Saat ini proyek masih
dalam tahap persiapan dimana pemerintah Indonesia
diharapkan untuk dapat menyelesaikan proses lelang
pengadaan proyek sebelum Loan Agreement disetujui oleh
kedua belah pihak.
Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan usahatani
dengan menggunakan irigasi tetes, melalui :
• Peningkatan kualitas dan kuantitas tanaman
hortikultura pada lahan tadah hujan
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 56
• Menstabilkan produksi tanaman hortikultura pada
lahan tadah hujan, terutama di musim kemarau
• Meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan
petani dan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di
pedesaan
Lokasi proyek terletak di 10 propinsi, yaitu : Sumatera
Utara, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur,
Bali, NTB, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.
Pedoman pelaksanaan untuk kegiatan ini secara lebih detail
akan disusun oleh Direktorat Pengelolaan Air.
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 57
VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
KEGIATAN PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR
TA. 2007
Monitoring merupakan kegiatan pengamatan terhadap
pelaksanaan kegiatan sehingga pelaksanaan atau
perkembangan pelaksanaan di lapangan secara berkala dan
berkesinambungan dapat dideteksi. Sedangkan pelaporan
adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang telah
/ sedang / akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan
kegiatan sesuai yang direncanakan.
Evaluasi adalah penilaian terhadap suatu kegiatan yang
sudah dilaksanakan untuk melihat keberhasilan sebagaimana
yang diharapkan dari kegiatan yang direncanakan.
Secara garis besar setiap Satuan Kerja (Satker) harus
melaporan kemajuan kegiatan mengacu pada SK Menteri
Pertanian Nomor 431/Kpts/RC.210/7/2004 tentang Sistem
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program/Proyek yang
disempurnakan dengan Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor
391/RC.210/A/6/2005. Untuk kegiatan pengelolaan lahan dan
air yang tidak mempunyai satker tersendiri agar melaporkan
kemajuan kegiatan dengan menggunakan form DA.
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 58
Tujuan dari monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah :
a. Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan
dalam jangka waktu tertentu.
b. Untuk mengetahui keberhasilan penanganan kegiatan
pembangunan lahan dan air sesuai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan dalam periode tertentu.
c. Untuk mengetahui permasalahan/kendala yang dihadapi
dan usaha-usaha pemecahannya.
Ruang lingkup monitoring, evaluasi dan pelaporan
kegiatan pembangunan lahan dan air yaitu :
A. Jenis Laporan
1. Dinas Tingkat Propinsi
a. Laporan Sistem Monitoring dan Evaluasi (SIMONEV)
yang memuat perkembangan pelaksanaan kegiatan
dibuat oleh satker dan dikirm paling lambat pada
tanggal 10 setiap bulannya.
b. Rekapitulasi Laporan Kemajuan Kegiatan Pengelolaan
Lahan dan Air dari Dinas Kabupaten/Kota (Dana Tugas
Perbantuan) dengan menggunakan Form DA dan
dikirim paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
c. Laporan Evaluasi Kinerja, yaitu laporan kegiatan selama
satu tahun dikirm paling lambat 15 hari setelah tahun
anggaran berakhir, yang meliputi dana Dekonsentrasi
dan dana tugas perbantuan.
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 59
2. Dinas Tingkat Kabupaten/Kota
a. Laporan kemajuan kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air
dengan menggunakan form DA. Laporan tersebut
dikirim ke kantor dinas terkait tingkat propinsi dengan
tembusan ke pusat, dan dikirm paling lambat tanggal 5
setiap bulannya.
b. Laporan Evaluasi Kinerja yaitu Laporan kegiatan selama
satu tahun dikirim paling lambat 5 hari setelah tahun
anggaran berakhir, dikirim ke kantor dinas terkait
tingkat propinsi dengan tembusan ke pusat.
B. Hierarki Laporan
a. Laporan dibuat secara berjenjang mulai dari (1)
Kabupaten, (2) Propinsi, dan (3) Pusat
b. Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) kegiatan Pengelolaan
Lahan dan Air tingkat kabupaten/kota mengirimkan
Laporan Kemajuan Kegiatan dengan menggunakan
Form DA ke propinsi dengan tembusan ke pusat. Dinas
Propinsi terkait merekap Laporan Form DA dari Dinas
Kabupaten/Kota dan melaporkannya ke Pusat.
C. Pengiriman Laporan
Laporan ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan
Lahan dan Air c.q. Sekretariat Direktorat Jenderal
Pengelolaan Lahan dan Air dengan alamat sebagai berikut :
Kantor Pusat Departemen Pertanian,
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 60
Gedung D Lantai 8 Jalan Harsono RM No. 3
Ragunan,
Jakarta Selatan – 12550
Faximile 021 – 7816083
e-mail : [email protected]
D. Kualitas Laporan
a. Salah satu upaya kongkrit untuk mewujudkan
transparasi dan akuntabilitas untuk menuju ”Good
Governance” adalah penyampaian laporan tepat
waktu dan akurat disusun dengan mengikuti
petunjuk yang berlaku.
b. Simonev harus dapat melaporkan kinerja
pembangunan pertanian sesuai dengan rencana
(Tujuan dan Sasaran) yang telah ditetapkan
c. Laporan harus baik, benar, jujur dan dapat
dipertanggungjawabkan.
d. Ketaatan dan ketepatan waktu pengiriman laporan
merupakan indikator keseriusan dalam
melaksanakan pembangunan pertanian. Kualitas
laporan akan dijadikan salah satu indikator reward
dan punishment bagi setiap satker.
e. Laporan Fisik harus dilengkapi dengan foto-foto
pelaksanaan 0% ; 50% dan 100% yang diambil dari
titik tetap/titik yang sama
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 61
E. Indikator Pelaksanaan Kegiatan.
Untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan di
lapangan, maka perlu ada acuan bagi petugas daerah
untuk menetapkan prosentasi kemajuan pelaksanaan
kegiatan tersebut, sebagai berikut:
1. Pelaksanaan Kegiatan Secara Padat Karya.
a. Persiapan...............15 %
- Penetapan Personil (berupa SK KPA) 3 %
- Identifikasi Calon Lokasi serta jenis & Volume
Pekerjaan ............ 3%
- Penetapan Lokasi & petani/buruh tani peserta
padat karya ( berupa SK KPA ) 3 %
- SK Panitia Tender Pengadaan Material Padat
Karya..................3 %
- Proses Tender Pengadaan Material .............3 %
b. Pelaksanaan: ......... 85 %
- Pengiriman Material Padat Karya 15 %
- Kemajuan Volume Pekerjaan padat karya 70 %
(Berdasarkan realisasi fisik yang sudah
dilaksanakan di lapangan)
2. Pelaksanaan Kegiatan Secara Kontraktual
a. Persiapan...........................................................
..........15%
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 62
- SK Panitia Tender................... 5 %
- Proses Tender...................... 10 %
b. Pelaksanaan.................................85 %
- Pengiriman Material/Saprodi 15 %
- Kemajuan volume pekerjaan 0 – 70 % (berdasarkan realisasi fisik yang sudah dilaksanakan di lapangan)
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 63
VII. INDIKATOR KEBERHASILAN PELAKSANAAN
KEGIATAN / KEGIATAN PENGELOLAAN
LAHAN DAN AIR TA. 2007
Keberhasilan pelaksanaan kegiatan kerja pengelolaan
lahan dan air diindikasikan oleh beberapa indikator, antara lain
sebagai berikut :
1. Terwujudnya perumusan kebijakan Departemen
Pertanian di bidang pengelolaan lahan dan air.
2. Tersedianya rumusan standar, norma, pedoman,
kriteria dan prosedur di bidang pengelolaan lahan dan
air.
3. Terlaksananya bimbingan teknis dan evaluasi
pengelolaan lahan dan air
4. Terwujudnya peningkatan pemanfaatan lahan dan
peningkatan infrastruktur pertanian (optimalisasi) pada
kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,
peternakan dan pendayagunaan lahan pertanian
terlantar.
5. Terwujudnya upaya reklamasi lahan-lahan pertanian
yang secara inherent dikategorikan marginal.
6. Terwujudnya upaya konservasi dan rehabilitasi lahan
pertanian melalui pengembangan usahatani konservasi
dan pengembangan demplot-demplot konservasi.
7. Terkendalinya laju alih fungsi lahan, melalui
perlindungan kawasan pertanian produktif yang
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 64
ditetapkan, sehingga meningkatnya jumlah persil lahan
petani yang bersertifikat.
8. Terwujudnya sawah-sawah baru dalam upaya
mendukung peningkatan produksi tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan dan peternakan.
9. Terwujudnya pertambahan luas baku kawasan tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
10. Terwujudnya peningkatan produksi tanaman pangan
khususnya padi pada wilayah bukaan baru.
11. Tersedianya lahan HMT dalam upaya mendukung
peningkatan produksi peternakan.
12. Tercapainya pengembangan sumber air irigasi
13. Tercapainya optimasi pemanfaatan air irigasi
14. Terwujudnya konservasi air
15. Meningkatnya kualitas koordinasi kelembagaan dalam
menangani masalah lahan dan air.
16. Meningkatnya kualitas SDM pertanian dalam menangani
pengelolaan lahan dan air.
17. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani.
Indikator keberhasilan untuk masing-masing aspek dalam
rangka pengelolaan lahan secara rinci sebagaimana terdapat
pada lampiran.
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 65
VIII. PENUTUP
Dalam melaksanakan kegiatan kegiatan lingkup
Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 baik
Kegiatan APBN maupun Kegiatan Pinjaman Luar Negeri (PLN)
diperlukan pemahaman para pelaksana terhadap kegiatan
pokok dan komponen-komponen kegiatan pembangunan lahan
dan air.
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
Lahan dan Air disusun sebagai acuan dalam
melaksanakan/kegiatan pembangunan lahan dan air dalam
rangka mendukung pencapaian sasaran produksi sektor
tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan dari
aspek pengelolaan lahan, pengelolaan air, serta perluasan
areal. Melalui pemahaman kegiatan dan komponen-komponen
kegiatan tersebut diharapkan para pelaksana akan mampu
melaksanakan kegiatan kegiatan pembangunan lahan dan air
dengan benar dalam rangka mendukung Kegiatan Peningkatan
Ketahanan Pangan yang berbasis komoditas. Selain Pedoman
Umum ini juga disusun Pedoman Teknis (daftar terlampir) yang
dapat dijadikan dasar penyusunan Petunjuk Pelaksanaan di
tingkat propinsi dan Petunjuk Teknis di tingkat kabupaten.
Selanjutnya sejalan dengan Otonomi Daerah, Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta
UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat
dan Daerah maka diharapkan kerjasama terpadu antar unit-unit
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 66
kerja terkait mulai dari tingkat Pusat, Provinsi sampai ke tingkat
Kabupaten / Kota serta partisipasi petani secara aktif dapat
tercipta suatu sinergi guna mewujudkan masyarakat yang
sejahtera khususnya petani melalui pengembangan sistem dan
usaha agribisnis yang berdaya saing, berkeadilan, berkelanjutan
dan terdesentralisasi.
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 67
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 68
DAFTAR PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR
Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air :
1. Pedoman Umum Pengelolaan Anggaran Pembangunan
Pertanian Tahun 2007
2. Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Lahan
dan Air TA.2007
Direktorat Perluasan Areal :
1. Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan
2. Pedoman Teknis Perluasan Areal Hortikultura
3. Pedoman Teknis Perluasan Areal Perkebunan
4. Pedoman Teknis Pembukaan Lahan Hijauan Makanan Ternak
5. Pedoman Teknis Pembukaan Ladang Penggembalaan
Direktorat Pengelolaan Lahan :
1. Pedoman Teknis Optimasi Lahan
2. Pedoman Teknis Pengembangan Jalan Usaha Tani
3. Pedoman Teknis Pengembangan Jalan Produksi
4. Pedoman Teknis Reklamasi Lahan
5. Pedoman Teknis Pengembangan Usaha Tani Konservasi
Lahan Terpadu
6. Pedoman Teknis Penguatan Hak Atas Tanah Petani (
Sertifikasi Lahan Pertanian )
7. Pedoman Teknis Usaha Tani Padi Sawah Metode SRI
Direktorat Pengelolaan Air :
1. Pedoman Teknis Pengembangan Tata Air Mikro (TAM)
2. Pedoman Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa
(JIDES)/Jaringan Irigasi Tingkat Usahatani (JITUT)
3. Pedoman Teknis Pembuatan Irigasi Air Tanah Dalam
4. Pedoman Teknis Pembuatan Irigasi Air Tanah Dangkal
5. Pedoman Teknis Pengembangan Air Permukaan
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 69
6. Pedoman Teknis Pengembangan Konservasi Air melalui
Pengembangan Embung
7. Pedoman Teknis Pengembangan Konservasi Air melalui
Pengembangan Sumur Resapan
8. Pedoman Teknis Konservasi Air melalui Pengembangan Dam
Parit
9. Pedoman Teknis Pengembangan Irigasi Bertekanan ( Irigasi
Tetes dan Irigasi Sprinkler )
10. Pedoman Teknis Pengembangan Pengelolaan Irigasi
Partisipatif
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 70
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 02/Permentan/KP.340/1 /2007
TENTANG
PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA GUBERNUR DALAM PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB DANA
DEKONSENTRASI DEPARTEMEN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2007
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,
Menimbang a. bahwa pendanaan dalam rangka
dekonsentrasi untuk pembangunan pertanian di daenah dapat dilaksanakan melalui pelimpahan kewenangan kepada Gubernur sebagal wakil pemerintah di daerah;
b. bahwa agar penyelenggaraan dana
dekonsentrasi dimaksud dapat berjalan Lancar dan berhasil balk, dipandang perlu menetapkan kewenangan pengefofaan. dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan APBN Dekonsentrasi Departemen Pertanian TA. 2007;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara NQmor 4286);
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 71
2. Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasionaf;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4437);
6. Undang-Undang Nomor33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomer 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Namer 18 Tahun 2006
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 4662);
8. Peraturan Pemenintah Nomor 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 72
Pembantuan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun
2001 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun
2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Namer 4212) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
11. Peraturan Pemerintah Namer 24 Tahun
2005 tentang Standar Akuntansi Pernerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Namer 4614);
13. Peraturan Pemenintah Namer 39 Tahun
2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 73
14. Keputusan Presiden Namer 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
15. Peraturan Presiden Namer 9 Tahun 2005
tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Onganisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Namer 62 Tahun 2005;
16. Peraturan Presiden Namer 10 Tahun
2005’ tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon-I Kementenian Negara Republik Indonesia;
17. Keputusan Menteni Keuangan Nomar
523/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggung Jawaban dan Pelaparan Pelaksanaan Dekansentrasi dan Tugas Pembantuan;
18. Keputusan Menteni Keuangan Nomor
59/KMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
19. Peraturan Menteri Pertanian Namer
299/Kpts/OT. 140/7/2005 tentang Susunan Orgaisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
20. Peraturan Menteri Pertanian Namer
341/Kpts/OT. 140/7/2005 tentang Kefengkapan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departernen Pertanian.
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 74
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG
PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA GUBERNUR DALAM PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB DANA DEKONSENTRASI DEPARTEMEN PERTAN IAN TAHUN ANGGARAN 2007
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I Dalam Peraturan ml yang dimaksud dengan: 1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dan
pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN adaish suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Daftar Isian’ Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat untuk masing-masing satuan kerja dan fungsi sebagai dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/pengawasan, evaluasi/pelaporan, serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemenintah.
4. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
5.. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Negara/daerah, menerima, menyimpan dan membayar/ menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Negara/daerah.
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 75
BAB II
KEGIATAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DI DAERAH SEBAGAI PELAKSANMN DEKONSENTRASI
Pasal 2
(1) Kegiatan ~pembangunan pertanian yang dilaksanakan melalui dana dekonsentrasi Tahun Anggaran 2007 yaitu kegiatan non fisik yang mencakup Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program Pengembangan Agnibisnis dan ‘Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan nirtcian:
a. Program Peningkatan Ketahénan Pangan (PKP)
bertujuan memfasilitasi terjaminnya masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup setiap saát, sehat dan halal. Sasanan yang ingin dicapal yaitu: (1) dicapainya ketersediaan pangan tingkat na~ionaI, regional dan rumah tangga yang cukup, aman dan halal; (2) meningkatnya keragaman produksi dan konsumsi pangan masyarakat; serta (3) meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah kerawanan pangan.
b. Program Pengembangan Agribisnis (PPA) bertujuan
untuk memfasilitasi: (1) berkembangnya usaha pertanian agar praduktif dan efisien menghasilkan berbagai produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi balk di pasar domestik maupun internasional, dan (2) meningkatnya kontribusi sek~or pertanian dalam perekonomian nasional, terutama melalul peningkatan devisa dan pertumbuhan PDB.
c. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (PPK)
berrtujuan untuk memfasilitasi peningkatan pendapatan petani melalui pemberdayaan, peningkatan akses terhadap sumber daya usaha pertanian, pengembangan kelembagaan dan penlindungan terhadap petani. Sasaran yang ingin dicapai yaitu : (1) meningkatnya kapasitas dan posisi
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 76
tawar petani, (2) semakin kokohnya kelembagaan petani, (3) meningkatnya akses petani terhadap sumberdaya produktif dan (4) meningkatnya pendapatan petani.
(2) Kegiatan nan fisik di propinsi dan dana dekonsentrasi
meliputi: koordinasi perencanaan, fasilitasi, pelatihan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, termasuk kegiatan fisik berupa: input pengadaan barang/jasa sebagai penunjang kegiatan non fisik.
(3) Kegiatan Program PKP, PPA dan PPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut akan ditetapkan oleh Sekretanis Jenderal/ Dirèktur Jenderal/ Kepala Badan Iingkup Departemen Pertanian di dalam Pedaman Umum dan Pedoman Teknis Tahun 2007 sesual tugas pakok dan fungsinya.
BAB III
PENGELOLMN APBN
Pasal 3
Untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ‘kepada Gubernur dilimpahkan anggaran dekonsentrasi sesuai dengän dokumen DIPA Daerah Tahun Anggaran 2007.
Pasal 4 (1) Gubernur rengadministrasikan DIPA dekansentrasi dan
memberitahukan rencana kerja dan anggaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dan dana dekonsentrasi Departemen Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada DPRD.
(2) Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan APBN Tahun
2007 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara ekonomis, efisien dan efektif serta mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, Gubernur menetapkan
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 77
satuan kerja perangkat daerah sebagai pelaksana kegiatan pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
Pésal 5
Untuk pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dan dana dekonsentrasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, Gubernur menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penenimaan, Pejabat Pembuat Komitmen serta Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran.
Pasal 6 Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai dan dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus sesuai dengan ketentuan peraturai~ perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 7 Dalam hal pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dan dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat menghasilkan penerimaan, maka merupakan penerimaan APBN dan harus disetor ke Kas Umum Negara sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 8
Semua barang yang dipenoleh dan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dan dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi barang milik Negara.
Pasal 9 Penerimaan dan Pengeluaran yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dan dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diadministrasikan datam anggaran dekonsentrasi.
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 78
Pasal 10 Apabila ada sisa/saldo anggaran Iebih atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dan dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan penierimaan kembali APBN dan disetor ke rekening Kas Umum Negara.
BABIV
PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAP.ORAN
Pasal 11 (1) Gubernun bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
kegiatan yang dibiayai dan dana dekansentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Menteni Pertanian.
(2) Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab kepada
Menteni Pertanian selaku Pengguna Anggaran melalui Gubernur.
(3) Mekanisme pelaporan pelaksanaan dana dekonsentrasi
dilakukan secana berjenjang dan Dinas/Badan Iingkup pertanian provinsi menyampaikan Iaporan kepada Gubernur dan unit kerja eselon-1 terkait yang selanjutnya unit kerja eselan-1 yang bersangkutan menyampaikan laporan kepada Menteri Pertanian melalui Sekretariat Jendenal.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencakup
laporan kinerja dan laparan sesual Sistem Akuntansi Instansi ‘(SAl) yang dilakukan setiap bulan, tn wulan dan semesteran.
(5) Format petaporan dan waktu penyampaian laporan
kinenja dan laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAl) akan ditetapkan Iebih lanjut oleh Sekretanis Jenderal Departemen Pertanian.
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 79
Pasal 2 (1) Kepala.Satuan Kerja Pelaksana Daerah selaku Kuasa
Pengguna Anggaran menyampaikan Isporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dan dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Gubernur.
(2) Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban
akhir seluruh pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dan dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Menteni Pertanian.
(3) Menteri Pertanian menyampaikan laporan
pertanggungjawaban petaksanaan kegiatan yang dibiayai dan dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BABV
PENGAWASAN DAN PEMERIKSMN
Pasal 13
(1) Pengawasan anggaran pelaksanaan kegiatan yang
dibiayai dan dana dekonsentnasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan’ sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemeriksaan dana dekansentrasi dilaksanakan sesuai
dengan peratunan perundang-undangan di bidang pemeniksaan pengelotaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 80
BAB VI
PEMBINMN
Pasal 14 Koordinasi, pembináan manajemen dan administrasi keuangan dilakukan oleh Sekretaniat Jenderal, sedangkan pembinaan teknis atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dan dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan oleh Eselon I Iingkup Departemen Pertanian yang bertanggungjawab sesual dengan tugas pokok dan fungsinya.
BAB VII
PENUTUP
Pasal 15 Peraturan mi mulal benlaku pada tangg’aI ditetapkan. Salinan Peraturan ini disampaikan Kepada Yth: 1. Menteni Koordinator Bidang Penekonomiar~ 2. Ketua Badan Pemeniksa Keuangan; 3. Menteni Keuangan; 4. Menteni Dalam Negeri; 5. Menteni Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala BAPPENAS; 6. Pejabat Eselon I Iingkup Departemen Pertanian.
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 81
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 82
MENTERI PERTAN1AN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 03/Penmentan/KP.34011 /2007
TENTANG PENUGASAN KEPADA GUBERNUR DALAM PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB DANA TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2007
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN, Menimbang : a. bahwa pendanaan dalam rangka tugas
pembantuan untuk pembangunan pertanian di daerah dapat dilaksanakan melalui penugasan kepada Gubernur;
b. bahwa agar penyelenggaraan dana tugas pembantuan dimaksud dapat berjalan lancar dan berhasil balk, dipandang penlu menetapkan kewenangan pengelolaan dan tanggung jawab terhadap pengelolaari APBN Tugas Pembantuan Departemen Pertanian TA, 2007;
Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.
tentang Keuangan’ Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Namer 47, Tambahan Lembaran Negana Nomor 4286);
2, Undang-Undang Nornor 1. Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Namer 4355):
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 83
3. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Pemeniksaan Pengelalaan dan Ta’nggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negana Tahun 2004. Namer 66, Tambahan Lembaran Negana Nomor 4400):
4. Undang-Undang Norhor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Penencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomon 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemenintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembanan Negara Nomon 4437):
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Penimbangan Keuangan antana Pemenintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomon 126, Tambahan Lembaran Negara Nomar 4438);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (Lembanan Negara Tahun 2006 Namer 94, Tambahan Lembaran Negara Namer 4662);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun
2000 Tentang Pengelolaan dan Pertangung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrass dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomar 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 84
9. Peraturan Pemenintah Nomor 39 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Tugas pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor62, Tambahan Lembaran Negara Nomon 4095);
10.Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun
2002 tentang Pedoman Pelaksaniaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Namor 4212) juncto Keputusan Presiden Namer 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Namer 4418);
11, Penatu ran Pemenintah Nomer 24 Tahun
2005 tentang Standar Akuntansi Pemenintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Namer 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2006’tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
13. Peraturan. Pemenintah Namer 39 Tahun
2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14.Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun
2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
15.Peraturan Presiden Namer 9 Tahun 2005
tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 85
Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Penaturan Presiden Nomon 62 Tahun 2005;
16.Peraturan Presiden Namer 10 Tahun
2005’ tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon-I Kementerian Negara Republik Indonesia;
17.Keputusan Menteri Keuangan Namer
523/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan Petaksanaan Tugas pembantuan dan Tugas Pembantuan;
18. Keputusan Menteni Keuangan Namer
59/KMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
19.Peraturan Menteri Pertanian Nomor
299/Kpts/OT.14017/ 2005 tentan9 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
20. Penaturan Menteri Pertanian Namer
341/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Kelengkapan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN
TENTANG PENUGASAN KEPADA GUBERNUR DALAM PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB DANA TUGAS PEMBANTUAN DEPARTEMEN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2007
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 86
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peratunan ini yang dimaksud dengan: 1. Dana Tugas Pembantuan adalah merupakan bagian
angganan kementenian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
2. Tugas Pembantuan adalah penugasan dan pemenintah pusat kepada daerah dan atau desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN adalah suatu nencana keuangah tahunan pemerintahan negara yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. ‘
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat untuk masinig-masing satuan kerja dan fungsi sebagai dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/pengawasan evaluasi/pelaporan, serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
5, Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
6. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Negara/daerah, menerima, menyimpan dan membayar/ menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Negara/daerah,
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 87
BAB II KEGIATAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DI DAERAH
SEBAGAI PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
Passl 2 (1) Kegiatan pembangunan pertanIan yang dilaksanakan
melalui dana tugas pembantuan Tahun Anggaran 2007 yaitu untuk kegiatan fisik, mencakup Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program Pengembangan Agribisnis dan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan rincian:
a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (PKP)
bertujuan memfasilitasi terjaminnya masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup setiap saat, sehat ‘dan halal, Sasaran yang ingin dicapal yaitu: (1) dicapainya ketersediaan pangan tingkat nasional, regional dan rumah tangga yang cukup, aman dan halal; (2) meningkatnya keragaman produksi dan konsumsi pangan masyarakat; serta (3) meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah kerawanan pangan.
b. Program Pengembangan Agribisnis (PPA) bertujuan
untuk memfasilitasi: (1) berkembangnya usaha pertanian agar produktif dan efisien menghasilkan berbagai produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi balk di pasan domestik maupun internasional, dan (2) meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian nasional, terutama melalui peningkatan devisa dan pertumbuhan PDB.
c. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (PPK)
berrtujuan~ untuk memfasilitasi peningkatan pendapatan petani melalui pemberdayaan. peningkatan akses terhadap sumber daya usaha pertanian, pengembangan kelembagaan dan penlmndungan terhadap petani. Sasaran yang ingin dicapai yaitu: (1) meningkatnya kapasitas dan posisi
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 88
tawar petani, (2) semakin kokohnya kelembagaan petani, (3) meningkatnya akses petani terhadap sumberdaya produktif dan (4) meningkatnya pendapatan petani.
(2) Kegiatan fisik (kegiatan fisik atas dasar patensi untuk
menunjang program ketahanan pangan, agribisnis dan kèsejahtenaan petani) di Pravinsi dan dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) merupakan kegiatan untuk menghasilkan keluaran (output) penambahan dan pemelihanaan aset pemenintab, termasuk belanja non fisik untuk mendukung kegiatan fisik itu sendiri, yang meliputi perencanaan dan pengawasan dalam konstruksi serta pelatihan dalam rangka kegiatan fisik, kegiatan fisik dimaksud bersifat Iintas kabupaten / kota seperti kegiatan fisik pengembangan perbenihan/perbibitan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman dan kesehatan hewan.
(3) Kegiatan Program PKP, PPA dan PPK sebagaim’ana
dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan oleh Sekretanis Jenderal/ Direktur Jenderal/ Kepala Badan Iingkup Departemen Pertanian di dalarn Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Tahun 2007 sesual tugas pokok dan fungsinya.
BAB III
PENGELOLAAN APBN
Pasal 3
Untuk pelaksartaan kegiatan pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada Gubenhur dilimpahkan penugasan pengelolaan anggaran tugas pembantuan sesual dengan dokumen DIPA Tahun Anggaran 2007.
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 89
Pasal 4 (1) Gubernur mengadministnasikan DIPA tugas pembantuan
provinsi dan membenitahukan rencana kerja dan anggaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dan dana tugas pembantuan Departemen Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada DPRD.
(2) Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan APBN Tahun
2007 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara ekonomis, efisien dan efektif serta mentaati peraturan perundang-undangan yang benlaku, Guberhur menetapkan satuan kerja perangkat daerah sebagai pelaksana kegiatan pembangunan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
Pasal 5
Untuk pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dan dana tugas pembantuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, Gubernur menetapkari Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, pejabat Pembuat Kemitmen serta Pejabat Penguji dan Penintah Pembayaran.
Pasal 6 Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai dan dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus sesuai dengan ketentuan penatunan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 7 Dalam hal pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dan dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat menghasilkan penenimaan, maka rnerupakan penenimaan APBN dan harus diseton ke Kas Umum Negara sesuai peraturan penundang-undangan.
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 90
Pasal 8 Semua barang yang diperoleh dan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dan dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi barang milik Negara.
Pasal 9 Penenimaan dan Pengeluaran yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dan dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diadministrasikan dalam anggaran tugas pembantuan.
Pasal 10 Apabila ada sisa/saldo anggaran lebih atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dan dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan penerimaan kembali APBN dan disetor ke rekening Kas Umum’ Negara.
BAB IV
PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN
Pasal 11 (1) Gubernur bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
kegiatan yang dibiayai dan dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Menteri Pertanian.
(2) Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab kepada
Menteri Pertanian selaku Pengguna Anggaran melalui Gubernur.
(3) Mekanisme pelaporan pelaksanaan dana Tugas
Pembantuan dilakukan secara berjenjang yaitu dan Dinas/Badan/Kantor/Balai Iingkup pertanian Pnovinsi menyampaikan laporan kepada Gubernur dan unit kerja eselon-I terkait yang selanjutnya unit kerja eselon-I yang bersangkutan. menyampaikan laporan kepada Menteri
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 91
Pertanian melalui Sekretaniat Jenderal. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencakup
laporan kinerja dan laporan sesuai Sistem Akuntansi Instansi (SAl) yang dilakukan setiap bulan, tn wulan dan semesteran.
(5) Format pelapotàn dan waktu penyampaian laporan
kinenja dan laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAl) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian.
Pasal 12
(1) Kepala Satuan Kerja Pelaksana Daenah selaku Kuasa
Pengguna Anggaran menyampaikan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dan dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Gubernur.
(2) Gubernur menyampaikan laperan pertanggung jawaban
akhir selunuh pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dan dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Menteni Pertanian.
(3) Menteri Pertanian menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dan dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Presiden sesual dengan peraturan perundang-undangan.
BAB V
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 13
(1) Pengawasan anggaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai
dan dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalám Pasal 2 di?aksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 92
(2) Pemeniksaan dana tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan peratunan perundang-undangan di bidang pemeniks’aan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
BAB VI
PEMBINAAN
Pasal 14 Koordinasi, pembinaan administrasi dan keuangan dilaksanakan oleh Sekretariat Jendenal, sedangkan pembinaan teknis atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai darm dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan oleh Eselon I Iingkup Departemen Pertanian yang bertanggungjawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
BAB VII PENUTUP
Pasal 15
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth: 1. Menteni Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Ketua Badan Pemeniksa Keuangan; 3. Menteni Keuangan; 4. Menteni Dalam Negeri; 5. Menteni Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala BAPPENAS; 6. Pejabat Eselan I lingkup Departemen Pertanian,
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 93
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDOt1ESIA
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR: 04/Perrnentan/KP.340/I/2007
TENTANG
PENUGASAN KEPADA BUPATUWALIKOTA DALAM PENGELOLMN
DAN TANGGUNG JAWAB DANA TUGAS PEMBANTUAN
KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2007
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAN IAN, Menimbang : a. bahwa pendanaan dalam rangka tugas
pembantuan untuk pembangunan pertanian di daerah dapat dilaksanakan melalui penugasan ,kepada bupati atau walikota;
b. bahwa agar penyelengganaan dana tugas
pembantuan dimaksud dapat berjalan lancan dan berhasil baik, dipandang perlu menetapkan kewenangan pengelblaan dan tanggung jawab tenhadap pengelolaari APBN Tugas Pembantuan Departemen Pertanian TA. 2007;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negana Tahun 2003 Namer 47, Tambahan Lembaran Negara Namer 4286);
2. Undang-Undang Namer 1 Tahun 2004
tentang Penbendaharaan Negara (Lemaran Negana Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4355):
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 94
3. Undang-Undang Nomon 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelalaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negàra Tahun 2004 Namer 66, Tambahan Lembaran Negara Norner 4400);
4. Undang-Undang Namer 25 Tahun 2004 ,
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:
5. Undang-Uridang Namer 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negana Tahun 2004 Namer 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437):
6. tindang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Penimbangan Keuangan antana Pemenintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nornor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Namer 18 Tahun 2006
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Negara Tahun 2006 nomar 94,Tambahan Lembaran Negara Namer 4662):
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun
2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangnn dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 95
9. Peraturan .Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4095);
10.Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun
2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomer 92, Tambahan Lembaran Negara Namer 4418);
11. Peratunan Pemenintah Namer 24
Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemenintahan (Lembanan Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503):
12.Peraturan Pemenintah Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinenja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
13.Peraturan Pemenintah Namor 39 Tahun
2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14.Keputusan Pnesiden Namer 187/M
Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Ipdonesia Bersatu;
15.Peraturan Pnesiden Namer 9 Tahun
2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi,
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 96
Susunan Onganisasi dan Tata Kerja Kementenian Negara Republik Indonesia, juncto Peratunan Presiden Nomar 62 Tahun 2005;
16.Peratunan Presiden Nomor 10 Tahun
2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon - I Kementenian Negara Republik Indonesia;
17. Keputusan Menteni Keuangan Nomon
523/KM K.03/2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas pembantuan dan Tugas Pembantuan;
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor
59/KMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
19. Peraturan Menteri Pertanian Namer
299/Kpts/OT. 140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
20. Peratu ran Menteni Pertanian Namer
341 /Kpts/OT. 140/7/2005 tentang Kelengkapan dan Susunan Organisasi dan Tata Kenja Departemen Pertanian.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN
TENTANG PENUGASAN KEPADA BUPATI/WALIKOTA DALAM PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB DANA TUGAS PEMBANTUAN KABUPATEN / KOTA TAHUN ANGGARAN 2007
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 97
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peratunan ini yang dimaksud dengan: 1. Dana Tugas Pembantuan adalah merupakan bagian
anggaran kementenian negara/Iembaga yang diaIokasikar~ berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementenian/Iembaga dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
2. Tugas Pembantuan adalah penugasan dan pemenintah pusat kepada daerah dan atau desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
3. Angganan Péndapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN adalah suatu rencana keuangan tahunan pemenintahan negara yang disetujul Dewan Penwakilan Rakyat.
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaaii anggaran yang dibuat untuk masing-masing satuan kerja~, dan fungsi sebàgai dokumen perencanaan, ~elaksanaan, pengendalian/pengawasan evaluasi/pelaporan, serta dokumen pendukung kegl’atan akuntansi pemenintah.
5. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan angganan kementenian negara/lembaga/satuan kenja perangkat daerah.
6. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang dibeni tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menenima, menyimpan’ dan membayan/ menyerahkan uang atau sunat berharga atau barang-barang Negara/daerah.
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 98
BAB II KEGIATAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DI DAERAH
SEBAGAI PELAKSAN,AAN TUGAS PEMBANTUAN
Pasal 2 (1) Kegiatan pembangunan pertanian yang dilaksanakan
melalui dana tugas pembantuan Tahun Anggaran 2007 yaitu untuk kegiatan fisik, mencakup Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program Pengembangan Agnibisnis dan Program Peningkatan Kesejahtenaan Petani, dengan rincian:
a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (PKP)
bertujuan memfasilitasi tenjaminnya masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup setiap saat, sehat dan halal. Sasanan yang ingin dicapai yaitu: (1) dicapainya ketersediaan pangan tingkat nasion~l, regional dan rumah tangga yang cukup, aman dan halal; (2) meningkatnya keragaman produksi dan konsumsi pangan masyanakat; serta (3) meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah kerawanan pangan.
b. Program Pengembangan Agnibisnis (PPA) bertujuan
untuk memfasilitasi: (1) berkembangnya usaha pertanian agar produktif dan efisien mehghasilkan berbagai produk pertanian yang mémiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi baik di pasar domestik maupun intennasional, dan (2) menin’~katnya kentnibusi sektor pertanian dalam perekonomian nasional, terutama melalui peningkatan devisa dan pertumbuhan PDB.
c. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (PPK)
berrtujuan untuk memfasilitasi peningkatan pendapatan petani melalui pemberdayaan, peningkatan akses terhadap sumber daya usaha pertanian, pengembangan kelembagaan dan perlindungan terhadap petani. Sasaran yang ingin dicapai yaitu: (1) meningkatnya kapasitas dan posisi tawar petani, (2) semakin kokohnya kelembagaan
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 99
petani, (3) meningkatnya akses petani terhadap sumberdaya pnoduktifdan (4) meningkatnya pendapatan petani.
(2) Kegiatan fisik (kegiatan fisik atas dasar potensi untuk
menunjang program ketahanan pangan, agribisnis dan kesejahteraan petani) di kabupaten/kota dan dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan me!~ghasilkan keluanan (output) penambahan dan pemelihanaan aset pemenintah, termasuk belanja non fisik mendukung kegiatan fisik itu sendiri, sepertiperencanaan dan pengawasan dalam konstnuksi serta pelatihan dalam rangka kegiatan fisik.
(3) Kegiatan Program PKP, PPA dan PPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) lebih lanjut akan ditetapkan oleh Sekretanis Jenderal/ Direktur Jenderal/ Kepala Badan Iingkup Departemen Pertanian di dalam Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Tahun 2007 sesual tugas pokok dan fungsinya.
BAB III
PENGELOLMN APBN
Pasal 3
(1) Untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian
sebagairr~ana dimaksud dalam Pasal 2, kepada bupati/walikota dilimpahkan penugasan pengelolaan ang~aran tugas pembantuan sesuai dengan dakumen DIPA Tahun Anggaran 2007.
(2) Untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas
pembantuan di kabupaten/kota, maka Gubernun selaku wakil pemenintah di pnovinsi untuk mengkoordinasikan perencanaan, mengadministrasikan DIPA, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan tugas pembantuan kabupaten/kota.
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 100
Pasal 4 (1) Bupati/walikota mengadministrasikan DIPA tugas
pembantuan kabupaten/keta dan membenitahukan rencana kerja dan anggaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dan dana tugas pembantuan Departemen Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada DPRD.
(2) Untuk meningkatkan kinenja pengelolaan APBN Tahun
2007 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara ekonomis, efisien dan efektif serta mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, bupati/walikota menetapkan satuan kerja perangkat daerah sebagal pelaksana kegiatan pembangunan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
Pasal 5
Untuk pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dan dana tugas pembantuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, bupati/walikota menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendaharà Penerimaan, Pejabat Pembuat Komitmen serta Pejabat Penguji dan Perintah Pembayanan.
Pasal 6 Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam melaksanakan kegiatan yang dibiayai dan dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 101
Pasal 7 Dalam hal pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dad dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat menghasilkan penerimaan, maka merupakan penerimaan APBN dan harus disetor Ke Kas Umum Negara sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 8 Semua barang yang diperoleh dan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dan dana tugas pembantuan sebagaimaha dimaksud dalam Pasal 2 menjadi barang milik Negara.
Pasal 9 Penerimaan dan Pengeluaran yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dan dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diadministrasikan dalam anggaran tugas pembantuan.
Pasal 10 Apabila ada sisa/saldo anggaran lebih atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dan dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan penerimaan kembali APBN dan disetor ke rekening Kas Umum Negara.
BAB IV PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN
Pasal 11
(1) Bupati/walikota bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dan dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Menteri Pertanian.
(2) Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab kepada
Menteni Pertanian selaku Pengguna Anggaran melalui bupati/walikota.
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007 102
(3) Mekanisme pelaporan pelaksanaan dana Tugas
Pembantuan dilakukan secara benienjang yattu dan Dinas/Badan/Kantor Iingkup pertanian kabupaten/kota menyampaikan laponan kepada Bupati/Walikota dan Dinas/Badan lingkup pertanian Propinsi dengan tembusan kepada Gubernur.
Pasal 12
(1) Setelah menenima laporan, Dinas/Badan Iingkup
pertanian provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) menekapitulasi dan menyampaikan laporan kepada unit kerja eselon-1 tenkait yang selanjutnya unit kenja eselon-I yang bersangkutan menyampaikan laporan ke Menteni Pertanian mela!ui Sekretaniat Jenderal.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 11 ayat (3),
mencakup laporan kinerja dan laporan sesuai Sistem Akuntansi Instansi (SAl) yang dilakukan setiap bulan, triwulan dan semesteran.
(3) Format pelaporan dan waktu penyampaian laporan
kinerja dan laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAl) akan ditetapkan !ebih lanjut etch Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian.
Pasal 13 (1) Kepala Satuan Kerja Pelaksana Daerah selaku Kuasa
Pengguna Anggaran menyampaikan laporan peaksanaan kegiatan yang dibiayai dan dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada bupati/walikota.
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007
1
(2) Bupati/walikota menyampaikan laporan pertanggung
jawaban akhir seluruh pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dan dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Menteri Pertanian.
(3) Menteri Pertanian menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dan dana tugas pembantuan sebágaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Presiden sesual dengan peraturan perundangundangan.
BABV
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 14
(1) Pengawasan anggaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai
dan dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemeniksaan dana tugas pembantuan dflaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan di bidang pemeniksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
BAB VI
PEMBINAAN
Pasal 15
Koordinasi, pembinaan manajemen dan administrasi keuangan dilakukan oleh Sekretaniat Jenderal, sedangkan pembinaan teknis atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dan dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan oleh Eselon I lingkup Departemen Pertanian yang bertanggungjawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan
Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2007
2
BAB VII PENUTUP
Pasal 16
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Peraturan ini disampaikan Kepada Yth:
1. Menteni Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 3. Menteni Keuangan; 4. Menteni Dafam Negeri; 5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
BAPPENAS; 6. Pejabat Eselon I Iingkup Departemen Pertanian.