Upload
phamdan
View
219
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
i
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007
TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI KOTA SURAKARTA
Penulisan Hukum (Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta
Disusun Oleh :
SIGIT PAMUNGKAS
NIM. E. 1104196
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2009
ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum (Skripsi)
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007
TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI KOTA SURAKARTA
Disusun Oleh :
SIGIT PAMUNGKAS
NIM. E. 1104196
Disetujui untuk dipertahankan
Pembimbing I
Suranto, S. H., M. H. NIP. 19508121986011001
Pembimbing II
Adriana Grahani F, S. H., M. H. NIP. 198107212005012003
iii
PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007
TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KOTA
SURAKARTA
Disusun Oleh :
SIGIT PAMUNGKAS
NIM. E. 1104196
Telah di terima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas sebelas Maret Surakarta
Pada :
Hari : Senin
Tanggal : 10 Agustus 2009
TIM PENGUJI
1. Sutejo, S.H., M.M : ................................................
Ketua
2. Adriana Grahani F, S. H., M. H : .................................................
Sekretaris
3. Suranto, S. H., M. H : .................................................
Anggota
MENGETAHUI
Dekan
Moh.Jamin. S.H.,M.Hum
NIP. 196109301986011001
iv
MOTTO
Dan mintalah kepada ALLAH dengan sabar dan sholatmu, dan sesungguhnya
yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu
orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa
mereka akan kembali kepada-NYA
(Al Baqarah : 45 – 46)
v
KATA PENGANTAR
Dengan menyebut asma Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
serta diiringi rasa syukur ke Hadirat Allah SWT, penulisan hukum (Skripsi) yang
berjudul PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN
2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KOTA
SURAKARTA dapat Penulis selesaikan.
Penulisan hukum ini membahas tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kota Surakarta
beserta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Pembahasan mengenai
Organisasi perangkat daerah masih sedikit dalam kepustakaan hukum, khususnya
Hukum Tata Negara yang membahas tentang pemerintah daerah. Oleh karena itu,
penulis mencoba melakukan penelitian mengenai organisasi perangkat daerah di
Kota Surakarta untuk menambah kekayaan pembahasan mengenai hukum
pemerintah daerah. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Bapak Moh. Jamin, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Ibu Aminah, S.H.,M.H., Selaku Ketua bagian Hukum Tata Negara.
3. Bapak Suranto S.H.,M.H., selaku Pembimbing Pertama yang telah
memberikan bimbingan dan petunjuk sehingga penulis dapat
menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
4. Ibu Adriana Grahani Firdausy, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua
yang telah memberikan kejelasan orientasi dan bimbingan selama
proses penyusunan Penulisan Hukum sehingga dapat diselesaikan
dengan baik.
5. Bapak–Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta yang telah membekali Penulis dengan ilmu pengetahuan dan
budi pekerti.
vi
6. Karyawan dan Staf Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta yang telah membantu kelancaran perkuliahan.
7. Ibu Maya Pramita, S. H., selaku Kepala Bagian Dokumentasi Hukum
dan Perundang-undangan, atas wawancaranya dan bantuan datanya.
8. Seluruh teman-teman kost Alam Sanur, FH UNS Non Reguler
angkatan 2004, baik yang sudah lulus dan belum lulus, terima kasih
atas pertemanan selama ini.
Semoga Penulisan Hukum ini bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk
penulisan, akademisi, juga untuk pembaca pada umumnya.
Surakarta, Juli 2009
Penyusun
vii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL........................................................................................ i
HALAMAN PERSETUJUAN......................................................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN.......................................................................... iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN................................................ iv
KATA PENGANTAR ..................................................................................... v
DAFTAR ISI.................................................................................................... vii
ABSTRAK....................................................................................................... ix
BAB I PENDAHULUAN................................................................................ 1
A. Latar Belakang ..................................................................................... 1
B. Perumusan Masalah ............................................................................. 6
C. Tujuan Penelitian ................................................................................. 6
D. Manfaat Penelitian ............................................................................... 7
E. Metode Penelitian ................................................................................ 8
F. Sistematika Penulisan Hukum ............................................................. 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA...................................................................... 12
A. Kerangka Teori .................................................................................... 12
1. Tinjauan tentang Pemerintahan Daerah ........................................ 12
a. Pengertian pemerintah daerah ................................................. 12
b. Prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah....................... 13
2. Tinjauan tentang Organisasi Perangkat Daerah ............................ 15
a. Pengertian organisasi perangkat daerah .................................. 15
b. Besaran organisasi dan perumpunan perangkat daerah .......... 21
3. Tinjauan tentang Organisasi.......................................................... 24
a. Definisi organisasi................................................................... 24
b. Alasan pembentukan organisasi.............................................. 25
c. Ciri-ciri organisasi................................................................... 26
4. Tinjauan tentang Peraturan Pemerintah ........................................ 27
a. Definisi peraturan pemerintah................................................. 27
b. Ciri-ciri peraturan pemerintah................................................. 27
viii
c. Materi muatan peraturan pemerintah ...................................... 30
d. Fungsi peraturan pemerintah................................................... 30
B. Kerangka Pemikiran............................................................................. 31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................. 33
A. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Surakarta............... 33
B. Faktor-faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
di Kota Surakarta ................................................................................. 67
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN ......................................................... 72
A. Kesimpulan .......................................................................................... 72
B. Saran..................................................................................................... 74
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 75
LAMPIRAN
ix
ABSTRAK
Sigit Pamungkas, E 1104196. PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KOTA SURAKARTA, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA, 2009.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kota Surakarta dan faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kota Surakarta.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode empiris berjenis deskriptif empiris. Berlokasi di Kota Surakarta. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengunpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kota Surakarta ditindaklanjuti dengan pembentukan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta yang mengamanatkan pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang terdiri dari: Sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Dinas daerah, lembaga teknis daerah, kantor pelayanan perizinan terpadu, satuan polisi pamong praja, kecamatan-kecamatan, dan kelurahan-kelurahan. Faktor pendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kota Surakarta adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.. Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Faktor penghambat terdiri dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perubahan rentang kendali antar jabatan dalam instansi, dan evaluasi yang tidak bisa secara langsung dilaksanakan.
x
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih
memperhatikan aspek-aspek hubungan antarsusunan pemerintahan dan
antarpemerintahan daerah, potensi dan keanakeragaman daerah, peluang dan
tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-
luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban
menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Salah satu pasal yang mengatur hal tersebut adalah Pasal
120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah menyatakan bahwa Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas
sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah,
kecamatan, dan kelurahan. Pada Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan:
susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120
ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam perda dengan memperhatikan faktor-
faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah dan pengendalian
organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh
pemerintah untuk provinsi dan oleh gubernur untuk kabupaten/kota dengan
berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 128 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pada Penjelasan Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menyebutkan
xi
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh
perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan
kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang
diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam
bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga
teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas
daerah.
Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu
organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti
bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam
organisasi tersendiri. Dengan perubahan terminologi pembagian urusan
pemerintah yang bersifat concurrent (konkuren) berdasarkan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya
terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan
pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib,
diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, sedangkan
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat
diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan
daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi
daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor
unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan
sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan
kesejahteraan rakyat.
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Urusaan pemerintahan daerah dibedakan menjadi urusan wajib dan urusan
xii
pilihan. Urusan wajib meliputi: pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup,
pekerjaan umum, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perumahan,
kepemudaan dan olahraga, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan
menengah, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, ketahanan
pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana
dan keluarga sejahtera, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertanahan,
kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan
persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kebudayaan, statistik,
kearsipan, dan perpustakaan (Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota).
Urusan pilihan yang diselenggarakan kabupaten/kota adalah urusan
pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi
unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan pilihan meliputi: kelautan dan
perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata,
industri, perdagangan, dan ketransmigrasian (Pasal 7 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan,
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota). Urusan pilihan ini ditentukan daerah. Di era otonomi
daerah, kabupaten/kota mempunyai kewenangan menentukan urusannya
secara mandiri. Penentuan urusan secara mandiri ini di banyak daerah otonom
tidak terjadi sinkronisasi tentang urusan yang wajib dan tidak wajib dilakukan
oleh daerah sebagai pelaksanaan asas desentralisasi. Urusan-urusan yang
ditentukan secara otonom daerah terlihat pada struktur organisasi perangkat
daerah, terutama dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dapat diketahui dari
jumlah dinas daerah dan lembaga teknis daerah di kabupaten/kota. Apabila
jumlahnya banyak menggambarkan luasnya cakupan urusan yang
dilaksanakan di daerah. Apabila sedikit, menggambarkan sedikitnya cakupan
urusan yang dilaksanakan di daerah itu. Baik besar atau sedikit tidak
xiii
menggambarkan keseragaman atau efektivitas organisasi perangkat daerah
dalam pelaksanaan otonomi daerah. Oleh sebab itu, pemerintah berniat
menyeragamkan organisasi perangkat daerah di tingkat kabupaten/kotamadya
(Karaniya Dharmasaputra, 2005: 98).
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah pada prinsipnya dimaksudkan memberikan arah dan
pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien,
efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-
masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta
komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Besaran organisasi
perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan,
kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus
diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi
geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian
dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas.
Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi
masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam. Penjelasan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah menetapkan kriteria untuk menentukan jumlah besaran organisasi
perangkat daerah masing-masing pemerintah daerah dengan variabel jumlah
penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, yang kemudian ditetapkan
pembobotan masing-masing variabel yaitu 40 % (empat puluh persen) untuk
variabel jumlah penduduk, 35 % (tiga puluh lima persen) untuk variabel luas
wilayah dan 25 % (dua puluh lima persen) untuk variabel jumlah APBD, serta
menetapkan variabel tersebut dalam beberapa kelas interval.
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah menimbulkan permasalahan. Selain mengatur
tentang organisasi perangkat daerah yang dapat dibentuk kabupaten.kota, juga
menerapkan eselonisasi pada pengisian jabatan pada perangkat daerah
kabupaten/kota. Penerapan eselonisasi ini membuat jumlah jabatan dalam
xiv
perangkat daerah akan semakin sedikit karena efisiensi serta berdampak pada
hapusnya jabatan sekaligus dinas derah karena merger atau memang
dihilangkan. Selain itu, apabila pejabat yang dilengser itu semakin menumpuk
dan tidak segera menempati jabatan sesuai dengan pangkatnya, maka akan ada
sejumlah pejabat mengganggur di lingkungan pemerintahan kabupaten/kota
sebagai akibat eselonisasi dan perampingan jabatan serta perangkat daerah
kabupaten/kota (Dahono Fitrianto, Kompas 15 November 2007, hal. 26).
Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangka Daerah pada ayat (2) menyatakan pembinaan dan
pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan melalui fasilitasi terhadap
rancangan peraturan daerah tentang organisasi perangkat yang telah dibahas
bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Rancangan peraturan daerah itu
disampaikan kepada gubernur bagi organisasi perangkat daerah
kabupaten/kota. Fasilitasi yang dilakukan oleh gubernur paling lama
dilakukan 15 hari setelah diterima rancangan peraturan daerah, apabila dalam
tenggang waktu sebagaimana dimaksud tidak dapat memberikan fasilitasi,
maka rancangan peraturan daerah dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah
(Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah).
Surakarta adalah salah satu kota/kabupaten yang akan melaksanakan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah ini. Slogan Dirgahayu Kota Solo ke 264 adalah Solo Sejahtera, Solo
Kreatif. Slogan menggambarkan bahwa penyusunan organisasi perangkat
daerah tidak hanya diikuti pertimbangan teknis, tapi juga harus diikuti
keunikan yang harus dilakukan secara kreatif. Kota Surakarta sekarang
berpenduduk 548. 233 (data KPUD Surakarta), APBD kurang lebih Rp. 600
miliar, memiliki dinas daerah berjumlah 15 buah, kantor dinas sebanyak 8
buah, dan badan sebanyak 4 buah
(http://www.surakarta.go.id/organisasiperangkatdaerah/dinas_dinasdaerah.ht
ml,diakses 12 Februari 2009, jam 20. 00). Harus diketahui dalam Peraturan
xv
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
sudah ditetapkan secara limitatif dinas, kantor dinas, dan badan yang dapat
dibentuk oleh daerah, walaupun tidak menutup ada lembaga-lembaga di luar
ketiga bentuk tersebut sebagai bentuk keunikan daerah. Berdasarkan uraian di
atas, penulis tertarik ingin melakukan penelitian dan penulisan hukum dengan
judul “PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41
TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI
KOTA SURAKARTA”.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kota Surakarta?
2. Apakah faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah di Kota Surakarta?
C. Tujuan Penelitian
1. Tujuan Obyektif:
a. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kota Surakarta.
b. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor
penghambat pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kota Surakarta.
2. Tujuan Subyektif:
a. Menambah pengetahuan peneliti di bidang Hukum tata negara dalam
mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
xvi
b. Melatih kemampuan peneliti dalam menerapkan teori ilmu hukum
yang didapat selama perkuliahan guna menganalisis permasalahan–
permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kota
Surakarta.
c. Melengkapi syarat-syarat guna memperoleh derajat Sarjana dalam
Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini:
1. Manfaat teoritis:
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada
pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada
umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya.
b. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya referensi dan
literatur dalam dunia kepustakaan tentang tentang organisasi perangkat
daerah yang dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien.
c. Hasil penelitian ini, dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-
penelitian sejenis untuk tahapan berikutnya.
2. Manfaat Praktis:
a. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dipakai sebagai bahan
pertimbangan dan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam
pembentukan organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien.
b. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat membantu memberikan
pemahaman kepada mahasiswa, dosen, dan masyarakat luas agar
mengerti tentang jenis dan bentuk organisasi perangkat daerah.
xvii
E. Metode Penelitian
1. Jenis penelitian
Sesuai dengan masalah yang hendak diteliti, penelitian ini
merupakan jenis penelitian hukum dengan pendekatan empiris yang
bersifat deskriptif. Deskriptif artinya penelitian bermaksud untuk
membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-
kejadian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat pencandraan
secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat
populasi atau daerah tertentu (Sumadi Suryabrata, 2003: 19).
2. Lokasi penelitian
Lokasi penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Kota Surakarta.
Lebih khusus lagi, penelitian ini dilakukan Sekretariat Daerah yang
membidangi masalah Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
3. Jenis dan sumber data
Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan
manjadi 2 (dua) jenis yaitu:
a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber
pertama. Terkait dengan problematika penelitian, maka data primer
diperoleh dari pejabat Sekretariat Daerah yang membidangi susunan
organisasi dan tata kerja dan pejabat di Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Surakarta.
b. Data sekunder yaitu data yang digunakan untuk mendukung dan
melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian.
4. Teknik pengumpulan data
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui
2 (dua) cara sebagai berikut:
xviii
a. Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang
berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka
mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-
keterangan (Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2004: 83).
Wawancara dilakukan dengan sistem wawancara bebas terpimpin
artinya wawancara ini merupakan kombinasi antara wawancara bebas
dan terpimpin. Pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah
yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung
mengikuti situasi. Pewawancara harus pandai mengarahkan responden
apabila ternyata ia menyimpang. Pedoman interview berfungsi sebagai
pengendali jangan sampai proses wawancara kehilangan arah.
b. Studi kepustakaan, yaitu suatu bentuk pengumpulan data dengan cara
membaca buku literatur, hasil penelitian terdahulu, dan membaca
dokumen, peraturan perundang-undangan, peraturan daerah yang
berhubungan dengan obyek penelitian.
5. Teknik analisis data
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis
kualitatif, teknik ini tepat digunakan bagi penelitian yang menghasil data
kualitatif, yaitu data yang tidak bisa dikategorikan secara statistik. Dalam
analisis kualitatif ini, maka interprestasi terhadap apa yang ditemukan dan
pengambilan kesimpulan akhir menggunakan logika atau penalaran
sistematis. Model analisis kualitatif digunakan model analisis interaktif,
yaitu model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi
data, sajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi dengan
menggunakan proses siklus (H.B. Sutopo, 1999: 48). Dalam
menggunakan analisis kualitatif, maka interprestasi terhadap apa yang
ditentukan dan merumuskan kesimpulan akhir digunakan logika atau
penalaran sistematik. Ada tiga komponen pokok dalam tahapan analisa
data, yaitu:
xix
a. Data Reduction merupakan proses seleksi, pemfokusan,
penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada dalam field note.
Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, hasilnya data
dapat disederhanakan dan ditransformasikan melalui seleksi, ringkasan
serta penggolongan dalam suatu pola.
b. Data Display adalah paduan organisasi informasi yang memungkinkan
kesimpulan riset yang dilakukan, sehingga peneliti akan mudah
memahami apa yang terjadi dan harus dilakukan.
c. Conclution Drawing adalah berawal dari pengumpulan data peneliti
harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditelitinya, dengan cara
pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan konfigurasi yang mapan
dan arahan sebab akibat, sehingga memudahkan dalam pengambilan
kesimpulan.
Tiga komponen analisis data di atas membentuk interaksi dengan
proses pengumpulan yang berbentuk siklus (diagram flow) (HB
Sutopo, 1999: 37).
F. Sistematika Penulisan Hukum
Sistematika yang akan digunakan penulis dalam penelitian dan
penulisan hukum ini terdiri dari beberapa bab, yakni pendahuluan, tinjauan
pustaka, hasil penelitian dan pembahasan serta penutup. Penulisan hukum ini
disusun dengan sistematika sebagai berikut:
D
Concl
Pen
gum
D
xx
BAB I : PENDAHULUAN
Dalam Bab I pendahuluan berisi latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
Dalam Bab II tinjauan Pustaka berisi mengenai kerangka
teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori terdiri dari:
tinjauan tentang pemerintahan daerah, tinjauan tentang
organisasi, tinjauan tentang organisasi, dan tinjauan
tentang peraturan pemerintah. Kerangka pemikiran berisi
bagan mengenai garis besar penulisan hukum ini dan
penjelasannya.
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang
hasil penelitian dan pembahasan tentang: pelaksanaan
Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah di Kota Surakarta dan
faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan
Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah di Kota Surakarta.
BAB IV : PENUTUP
Bab IV Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
xxi
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori
1. Tinjauan tentang Pemerintahan Daerah
a. Pengertian Pemerintah Daerah
Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia didasarkan
pada ketentuan Pasal 18 amandemen Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945, pemerintah pusat tidak mungkin mengatur
sendiri urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan, mengingat luasnya
wilayah negara serta padatnya penduduk. Pemerintahan daerah menurut
Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan
DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pemerintah daerah
adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah (Pasal 1 butir 3 UU Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah).
Dalam menjalankan pemerintahan daerah secara hirarkis Kepala
Daerah bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam
Negeri. Kepala Daerah tidak bertanggung jawab kepada DPRD, tetapi
Kepala Daerah berkewajiban memberikan keterangan pertanggungjawaban
kepada DPRD tentang pelaksanaan pemerintahan daerah yang
dipimpinnya. DPRD dapat selalu mengikuti dan mengawasi jalannya
pemerintahan daerah. DPRD sebagai salah satu unsur pemerintah daerah
berfungsi sebagai partner kepala daerah dalam merumuskan kebijaksanaan
daerah yang diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah maupun anggaran
xxii
pendapatan dan belanja daerah. Selain itu DPRD juga berfungsi sebagai
pengawas atas pelaksanaan kebijaksanaan daerah yang dilaksanakan oleh
kepala daerah (Eko Sutoro, 2007: 61).
b. Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Pembagian daerah di Indonesia terbagi atas daerah-daerah
provinsi, di mana provinsi ini masih dibagi lagi menjadi daerah kabupaten
dan kota sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan
bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang
masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.
Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah harus berdasarkan asas-
asas penyelenggaraan pemerintah, yaitu:
1) Asas desentralisasi
Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan
sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari
pemerintah daerah yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat
yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu.
Dengan demikian, prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai
urusan-urusan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu,
baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, dan
pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaannya.
Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri (CST.
Kansil, 2001: 3). Asas desentralisasi menurut Pasal 1 butir 7 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menyebutkan bahwa: desentralisasi adalah penyerahan wewenang
pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
xxiii
2) Asas dekonsentrasi
Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan
wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala
instansi vertikal yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah.
Baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap
menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Unsur pelaksanaannya
dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku wakil
pemerintah pusat. Latar belakang diadakannya sistem dekonsentrasi
ialah bahwa tidak semua urusan pemerintah pusat dapat diserahkan
kepada pemerintah daerah menurut asas desentralisasi (CST. Kansil,
2001: 4). Asas dekonsentrasi menurut Pasal 1 butir 8 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 adalah pelimpahan wewenang pemerintahan
oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerntah dan/atau
kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
3) Asas pembantuan
Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas
turut serta dalam pelaksanaan urusan wajib pemerintah yang
ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban
mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Misalnya,
kotamadya menarik pajak-pajak tertentu seperti pajak kendaraan, yang
sebenarnya menjadi hak dan urusan pemerintah pusat (CST. Kansil,
2001: 4). Asas tugas pembantuan menurut Pasal 1 butir 9 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah
penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari
pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa sereta
pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas
tertentu.
xxiv
2. Tinjauan tentang Organisasi Perangkat Daerah
a. Pengertian organisasi perangkat daerah
Perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala
daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari
sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah,
kecamatan, dan kelurahan.
1) Sekretariat daerah
Sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban
membantu bupati/walikota dalam menyusun kebijakan dan
mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretariat
daerah dipimpin oleh seorang sekretaris daerah dan terdiri dari asisten,
masing-masing asisten terdiri paling banyak 4 (empat) bagian, dan
masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian.
Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, fungsi Sekretariat Daerah
adalah:
(1) Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah.
(2) Pengordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis
daerah.
(3) Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah.
(4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai
tugas dan fungsinya.
2) Sekretariat DPRD
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan
terhadap DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas
menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi
keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan
menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh
xxv
DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat DPRD
dipimpin oleh sekretaris dewan dan terdiri dari paling banyak 4
(empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari 3 (tiga)
subbagian. Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi (Pasal 11 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah), antara lain:
(1) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
(2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
(3) Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD.
(4) Penyediaan dan pengordinasian tenaga ahli yang diperlukan
DPRD.
3) Dinas Daerah
Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan
daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas daerah
dipimpin oleh kepala dinas. Dinas terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan
paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga)
subbagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3
(tiga) seksi. Sedangkan, unit pelaksana teknis pada dinas terdiri dari 1
(satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Dinas
daerah menyelenggarakan fungsi (Pasal 14 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah):
(1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
(2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai
dengan lingkup tugasnya.
(3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
(4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
xxvi
4) Lembaga Teknis Daerah
Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas
kepala daerah. Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
Lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
berbentuk badan, kantor, dan rumah sakit. Lembaga teknis daerah yang
berbentuk badan dipimpin oleh kepala badan, yang berbentuk kantor
dipimpin oleh kepala kantor, dan yang berbentuk rumah sakit dipimpin
oleh direktur. Lembaga teknis yang berbentuk badan terdiri dari 1
sekretariat dan paling banyak 4 bidang, terdiri dari 3 subbagian, dan
masing-masing bidang terdiri dari 2 subbidang atau kelompok jabatan
fungsional. Lembaga teknis yang berbentuk kantor terdiri dari 1
subbagian tata usaha dan paling banyak 3 seksi. Sedangkan unit
pelaksana teknis pada badan, terdiri dari 1 subbagian tata usaha dan
kelompok jabatan fungsional. Lembaga teknis daerah
menyelenggarakan fungsi (Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah):
(1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
(2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai
dengan lingkup tugasnya.
(3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
(4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
5) Kecamatan
Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai
perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Camat mempunyai tugas
melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
Kecamatan dipimpin oleh camat. Kecamatan terdiri daari 1 sekretariat,
paling banyak 5 seksi, dan sekretariat membawahkan paling banyak 3
xxvii
subbagian. Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan
meliputi (Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah):
(1) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
(2) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum.
(3) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan.
(4) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum.
(5) Menggoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan.
(6) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
(7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan
desa atau kelurahan.
6) Kelurahan
Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat
daerah kabupaten/kota dalam wilayah kecamatan. Kelurahan dipimpin
oleh lurah yang membawahi 1 sekretariat dan paling banyak 4 seksi.
Selain organisasi perangkat daerah di atas, ada beberapa
lembaga yang dapat dibentuk oleh daerah berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
yaitu:
1) Inspektorat
Inpekstorat diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Inspektorat yang dipimpin oleh inspektur merupakan unsur
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah
xxviii
kabupaten/kota, pelaksanaan pembinanan atas penyelenggaraan
pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa. Inspektorat,
menurut Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah menyelenggarakan fungsi:
(1) Perencanaan program pengawasan.
(2) Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan.
(3) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas
pengawasan.
2) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Menurut Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 tentang organisasi perangkat daerah, badan perencanaan dan
pembangunan daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan
pembangunan daerah. Badan ini menyelenggarakan fungsi:
(1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan.
(2) Pengordinasian penyusunan perencanaan pembangunan.
(3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan
pembangunan daerah.
(4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
3) Rumah sakit daerah
Rumah sakit daerah berbentuk rumah sakit umum dan rumah
sakit khusus daerah. Rumah sakit umum daerah terdiri atas 4 (empat)
kelas:
a) Rumah sakit umum daerah terdiri dari 4 (empat) kelas:
(1) Rumah sakit umum daerah kelas A.
Rumah sakit umum daerah kelas A terdiri dari paling
banyak 4 (empat) wakil direktur dan masing-masing wakil direktur
xxix
terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bagian/bidang, masing-masing
bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional dan/atau
terdiri dari 2 (dua) seksi. Pada wakil direktur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang membidangi administrasi umum
terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian dan bagian terdiri dari
paling banyak 3 (tiga) subbagian.
(2) Rumah sakit umum daerah kelas B.
Rumah sakit umum daerah kelas B terdiri dari paling
banyak 3 (tiga) wakil direktur, dan masing-masing wakil direktur
terdiri dari paling banyak 3 (tiga) bagian/bidang, masing-masing
bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian dan masing-
masing bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional atau
terdiri dari paling banyak 2 (dua) seksi.
(3) Rumah sakit umum daerah kelas C.
Rumah sakit umum daerah kelas C terdiri dari 1 (satu)
bagian dan paling banyak 3 (tiga) bidang, bagian terdiri dari paling
banyak 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang
membawahkan kelompok jabatan fungsional atau terdiri dari paling
banyak 2 (dua) seksi.
(4) Rumah sakit umum daerah kelas D.
Rumah sakit umum daerah kelas D terdiri dari (satu)
subbagian tata usaha dan 2 (dua) seksi.
b) Rumah sakit khusus daerah terdiri dari 2 (dua) kelas yaitu:
(1) Rumah sakit khusus daerah kelas A.
Rumah sakit khusus daerah kelas A terdiri dari 2 (dua)
wakil direktur masing-masing wakil direktur terdiri dari paling
banyak 3 (tiga) bagian/bidang, masing-masing bagian terdiri dari 2
(dua) subbagian, dan masing-masing bidang membawahkan
kelompok jabatan fungsional atau terdiri dari 2 (dua) seksi.
xxx
(2) Rumah sakit khusus daerah kelas B.
Rumah sakit khusus daerah kelas B terdiri dari 1 (satu)
subbagian tata usaha dan paling banyak 3 (tiga) seksi.
Penetapan kriteria rumah sakit umum daerah dan rumah sakit
khusus daerah dilakukan oleh menteri kesehatan setelah berkoordinasi
tertulis dengan menteri dan menteri yang membidangi urusan
pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
4) Staf ahli
Walikota/bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu
oleh staf ahli yang diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota
dari pegawai negeri sipil. Tugas dan fungsi staf ahli bupati/walikota
ditetapkan oleh walikota di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.
5) Unit pelayanan terpadu.
Untuk meningkatkan dan keterpaduan pelayanan masyarakat
di bidang perizinan yang bersifat lintas sektor,
gubernur/bupati/walikota dapat membentuk unit pelayanan terpadu.
Unit pelayanan terpadu merupakan gabungan dari unsur-unsur
perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi perizinan. Unit
pelayanan terpadu didukung oleh sebuah sekretariat sebagai bagian
dari perangkat daerah. Pedoman organisasi dan tata kerja unit
pelayanan terpadu ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat
pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
b. Besaran organisasi dan perumpunan perangkat daerah
a) Penentuan besaran organisasi.
Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada ayat (1) menyatakan besaran
organisasi perangkat daerah ditetapkan berdasarkan variabel:
a) Jumlah penduduk.
xxxi
b) Luas wilayah.
c) Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pada Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah memberikan batasan mengenai jumlah
organisasi perangkat daerah di sebuah pemerintah kabupaten/kota. Batasan
mengenai besaran organisasi perangkat daerah kabupaten/kota dijelaskan
sebagai berikut:
a) Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai kurang dari 40 terdiri
dari:
(1) Sekretariat daerah, terdiri dari paling bayak 3 asisten.
(2) Sekretariat DPRD.
(3) Dinas paling banyak 12 (dua belas).
(4) Lembaga teknis daerah paling banyak 8 (delapan).
(5) Kecamatan.
(6) Kelurahan.
b) Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai antara 40 (empat
puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) terdiri dari:
(1) Sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) asisten.
(2) Sekretariat DPRD.
(3) Dinas paling banyak 15 (lima belas).
(4) Lembaga teknis daerah paling banyak 10 (sepuluh).
(5) Kecamatan.
(6) Kelurahan.
c) Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai lebih dari 70 (tujuh
puluh) terdiri dari:
(1) Sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 4 (empat) asisten.
(2) Sekretariat DPRD.
(3) Dinas paling banyak 18 (delapan belas).
(4) Lembaga teknis daerah paling banyak 12 (dua belas).
(5) Kecamatan.
xxxii
(6) Kelurahan.
b) Perumpunan perangkat daerah
Penyusunan organisasi perangkat daerah berdasarkan
pertimbangan adanya urusan pemerintah yang perlu ditangani. Perangkat
daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pilihan, berdasarkan
pertimbangan adanya urusan yang secara nyata ada sesuai dengan kondisi,
kekhasan dan potensi unggulan daerah. Penanganan urusan tidak harus
dibentuk dalam bentuk dinas daerah, bisa lembaga lainnya. Perumpunan
organisasi perangkat daerah dibagi menjadi dua:
a) Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk dinas yang diatur
Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari:
(a) Bidang sosial, pemudah, dan olahraga.
(b) Bidang kesehatan.
(c) Bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi.
(d) Bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika.
(e) Bidang kependudukan dan catatan sipil.
(f) Bidang kebudayaan dan pariwisata.
(g) Bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan,
cipta karya, dan tata ruang.
(h) Bidang perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro,
kecil, dan menengah, industri dan perdagangan.
(i) Bidang pelayanan pertanahan.
(j) Bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan,
perikanan darat, kelautan dan perikanan, perkebunan dan
kehutanan.
(k) Bidang pertambangan dan energi.
(l) Bidang pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan aset.
b) Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk badan, kantor,
inspektorat, dan rumah sakit, yang diatur Pasal 22 ayat (5) Peraturan
xxxiii
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah terdiri dari:
(a) Bidang perencanaan pembangunan dan statistik.
(b) Bidang penelitian dan pengembangan.
(c) Bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
(d) Bidang lingkungan hidup.
(e) Bidang ketahanan pangan.
(f) Bidang penanaman modal.
(g) Bidang perpustakaan, arsip, dan dokumentasi.
(h) Bidang pemberdayaan masyarakat dna keluarga berencana.
(i) Bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.
(j) Bidang pengawasan.
(k) Bidang pelayanan kesehatan.
3. Tinjauan tentang Organisasi
a. Definisi Organisasi
1) Menurut James L. Gibson
Organisasi adalah entitas-entitas yang memungkinkan
masyarakat mencapai hasil-hasil tertentu, yang tidak mungkin
dilaksanakan oleh individu-individu yang bertindak secara sendiri
(Gibson dalam Robbins, 2004: 13).
2) Menurut L. F. Urwick
Organisasi adalah alat untuk menciptakan barang-barang dan
menyelenggarkan jasa-jasa. Organisasi menciptakan kerangka, di mana
banyak di antara kita melaksanakan proses kehidupan. Sehubungan
dengan itu dapat kita mengatakan bahwa organisasi menimbulkan
pengaruh besar atas perilaku kita (J. Winardi, 2003: 3).
3) Menurut Winardi
Organisasi adalah sebuah sistem yang terdiri dari aneka
macam elemen atau subsistem manusia mungkin merupakan subsistem
terpenting, dan di mana terlihat bahwa masing-masing subsistem
xxxiv
saling berinteraksi dalam upaya mencapai sasaran-sasaran atau tujuan
organisasi yang bersangkutan (J. Winardi, 2003: 3).
b. Alasan Pembentukan Organisasi
Alasan pembentukan organisasi adalah (J. Winardi, 2003: 3-5):
1) Alasan sosial
Banyak organisasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan
manusia untuk pergaulan. Hal ini sama terlihat pada organisasi yang
memiliki sasaran intelektual atau ekonomi. Adakalanya kebutuhan-
kebutuhan sosial seseorang demikian sempurna terpenuhi oleh
perusahaan tempat ia bekerja, sehingga orang melontarkan kata-kata
pekerjaan adalah kehidupannya. Jadi, dapat dikatakan bahwa manusia
berorganisasi karena ia membutuhkan dan menikmati kepuasan sosial
yang diberikan oleh organisasi.
2) Alasan material
Manusia juga melaksanakan kegiatan pengorganisasian
karena alasan-alasan material. Melalui bantuan organisasi, manusia
dapat melakukan tiga macam hal yang tidak mungkin dilakukannya
sendiri yakni:
a) Ia dapat memperbesar kemampuannya.
Alasan ini bagi organisasi berarti melalui organisasi manusia
dapat melaksanakan aneka macam tugas atau pekerjaan secara lebih
efisien, dibandingkan dengan situasi apabila ia bekerja sendiri tanpa
bantuan pihak lain.
b) Ia dapat menghemat waktu yang diperlukan untuk mencapai
sesuatu sasaran, melalui bantuan sebuah organisasi.
Kemampuan organisasi untuk menghemat waktu, yang
diperlukan untukmencapai suatu sasaran merupakan alasan material
kedua untuk eksistensi organisasi tersebut. Dalam banyak kasus, upaya
mengurangi waktu total yang diperlukan, jauh lebih penting
xxxv
dibandingkan dengan efisiensi biasa. Suatu sasaran yang dapat
dilaksanakan oleh seorang individu atau oleh sebuah kelompok yang
relatif kecil, dapat dialihkan kepada sebuah organisasi besar, sekalipun
kelompok yang lebih besar tersebut akan memerlukan lebih banyak
upaya atau lebih banyak biaya untuk melaksanakan.
c) Ia dapat menarik manfaat dari pengetahuan generasi-generasi
sebelumnya, yang telah dihimpun.
Kemampuan organisasi untuk menghemat waktu, yang
diperlukan untukmencapai suatu sasaran merupakan alasan material
kedua untuk eksistensi organisasi tersebut. Dalam banyak kasus, upaya
mengurangi waktu total yang diperlukan, jauh lebih penting
dibandingkan dengan efisiensi biasa. Suatu sasaran yang dapat
dilaksanakan oleh seorang individu atau oleh sebuah kelompok yang
relatif kecil, dapat dialihkan kepada sebuah organisasi besar, sekalipun
kelompok yang lebih besar tersebut akan memerlukan lebih banyak
upaya atau lebih banyak biaya untuk melaksanakan.
c. Ciri-Ciri Organisasi
Ciri-ciri umum organisasi, menurut Schein dalam Robbins (2004:
12-15):
1) Koordinasi upaya
Para individu yang bekerja sama dan mengkoordinasi upaya
mental atau fisik mereka dapat mencapai banyak hal yang hebat dan
menakjubkan. Dapat terlihat pada piramida di Mesir dan Candi Borobudur
di Indonesia. Seluruh karya itu jauh melampaui bakat dan kemampuan
seorang individu tunggal. Kontribusi upaya memperbesar kontribusi-
kontribusi individual.
2) Tujuan umum bersama
Koordinasi upaya tidak mungkin terjadi, kecuali apabila pihak
yang telah bersatu mencapai persetujuan untuk berupaya mencapai sesuatu
xxxvi
yang merupakan kepentingan bersama. Sebuah tujuan umum bersama
memberikan kepada anggota sesuatu organisasi sebuah rangsangan untuk
bertindak.
3) Pembagian kerja
Dengan jalan membagi-bagi tugas yang kompleks menjadi
pekerjaan yang terspesialisasi, maka sesuatu organisasi dapat
memanfaatkan sumber-sumber daya manusianya secara efisien.
Pembagian kerja memungkinkan para anggota organisasi menjadi lebih
terampil dan mampu karena tugas terspesialisasi dilaksanakan secara
berulang-ulang.
4) Hirarki otoritas
Menurut teori organisasi tradisional, apabila ingin dicapai
sesuatu hasil melalui upaya kolektif formal, maka harus ada orang yang
diberikan otoritas untuk melaksanakan kegiatan agar tujuan yang
diinginkan dilaksanakan secara efektif dan efisien.
4. Tinjauan tentang Peraturan Pemerintah
a. Definisi peraturan pemerintah.
Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang
sebagaimana mestinya.
b. Ciri-ciri Peraturan Pemerintah.
A. Hamid S. Attamimi dalam Maria Farida Indrati Soeprapto
(2008: 195) menjelaskan beberapa ciri Peraturan Pemerintah sebagai
berikut:
1) Peraturan Pemerintah tidak dapat dibetuk tanpa terlebih dulu ada
undang-undang yang menjadi induknya.
2) Peraturan Pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana apabila
undang-undang yang bersangkutan tidak mencantumkan sanksi pidana.
xxxvii
3) Ketentuan Peraturan Pemerintah tidak dapat menambah atau
mengurangi ketentuan undang-undang yang bersangkutan.
4) Untuk menjalankan, menjabarkan, atau merinci ketentuan undang-
undang, Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meski ketentuan undang-
undang tidak memintanya secara tegas.
5) Ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah berisi peraturan atau
gabungan peraturan dan penetapan: Peraturan Pemerintah tidak berisi
penetapan semata-mata.
Untuk mengetahui lebih jelas beberapa karakteristika khusus
yang ada pada Peraturan Pemerintah, dapat dikemukakan penjelasan
sebagai berikut:
1) Regederingsverordering yang sudah ada pada zaman Hindia Belanda
diberi kewenangan khusus untuk menetapkan sanksi pidana atau denda
secara terbatas meskipun algemene verordering yang menjadi
induknya seperti wet, algemene maatregel van bestuur, dan ordonantie
tidak menetapkan sanksi pidana atau denda. Kewenangan tersebut
diberikan oleh Pasal 81 ayat (2) Indische Staatregeling yang diperinci
dalam Staatsblad Tahun 1927 Nomor 346. Sebaliknya, Peraturan
Pemerintah tidak mempunyai kewenangan semacam ini. Peraturan
Pemerintah diciptakan oleh suatu negara yang menjunjung tinggi asas
negara berdasarkan hukum dan asas pemerintahan berdasar sistem
konstitusi yang dalam penetapan sanksi pidana atau denda tidak
mendelegasikan secara umum begitu saja. Peraturan Pemerintah tidak
dapat mencantumkan sanksi pidana atau denda apabila undang-undang
khusus yang dijalankan olehnya tidak mencantumkan sanksi pidana
atau denda. Juga tidak apabila didasarkan pada suatu undang-undang
yang bersifat umum yang memberikan kewenangan setiap waktu
kepada suatu atau berbagai Peraturan Pemerintah untuk mencantumkan
sanksi pidana atau denda, yakni kewenangan yang bersifat blanko.
xxxviii
2) Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meski undang-undang yang
bersangkutan tidak memintanya dengan tegas-tegas, atau meski
undang-undang itu tidak menyatakan dalam ketentuannya tentang
perlunya sebuah Peraturan Pemerintah. Meskipun Peraturan
Pemerintah merupakan peraturan pendelegasian dari undang-undang
dan mendelegasikan kewenangan memerlukan pernyataan yang tegas,
namun dalam hal Peraturan Pemerintah ini pendelegasian kewenangan
itu sudah dilakukan secara tidak langsung dalam UUD 1945 Pasal 5
ayat (2) dalam wujud kekuasaan reglementer. Sebaliknya Peraturan
Pemerintah tidak dapat dibentuk meski kekuasaan reglementer sudah
diberikan oleh UUD 1945, mengingat sifat dan hakekat Peraturan
Pemerintah yang berfungsi menjalankan undang-undang.
3) Sebagaimana halnya peraturan yang menjalankan peraturan yang lebih
tinggi (dalam hal ini undang-undang) suatu Peraturan Pemerintah tidak
dapat mengubah materi yang ada dalam undang-undang yang
dijalankannya, tidak menambah, tidak mengurangi, dan tidak
menyisipi suatu ketentuan, serta tidak memodifikasi materi dan
pengertian yang telah ada dalam undang-undang yang menjadi
induknya.
4) Dari nama yang diberikan oleh UUD 1945 sendiri dapat diketahui,
suatu Peraturan Pemerintah hanya dapat berisi peraturan atau
kombinasi peraturan dan penetapan, namun tidak dapat berisi hanya
penetapan semata-mata (penetapan yang diperlukan untuk
menjalankan undang-undang ialah keputusan presiden).
5) Kecuali apabila sangat diperlukan, suatu Peraturan Pemerintah tidak
mendelegasikan lagi kewenangan yang diperolehnya kepada peraturan
yang lebih rendah, karena Peraturan Pemerintah memang diciptakan
untuk dapat menjalankan undang-undang. Apabila suatu undang-
undang sudah dijalankan oleh Peraturan Pemerintah namun masih
memerlukan pengaturan lebih lanjut lagi untuk menjalankan Peraturan
Pemerintah tersebut, maka pendelegasian lebih lanjut semacam itu
xxxix
tidak dilarang meskipun tidak dipujikan (Maria Farida Indrati
Soeprapto, 2008: 195 – 197).
c. Materi Muatan Peraturan Pemerintah
Sesuai dengan sifat dan hakikat Peraturan Pemerintah yang
merupakan peraturan delegasi dari undang-undang atau peraturan yang
melaksanakan suatu undang-undang, maka materi muatan Peraturan
Pemerintah adalah seluruh materi muatan undang-undang tetapi sebatas
yang dilimpahkan, artinya sebatas yang perlu dijalankan atau
diselenggarakan lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.
Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 9 menetapkan bahwa
materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan
undang-undang sebagaimana mestinya. Dalam penjelasan Pasal 10
dirumuskan, bahwa yang dimaksud dengan sebagaimana mestinya adalah
materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh
menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang
bersangkutan.
d. Fungsi Peraturan Pemerintah
Sebagai peraturan yang mendapatkan delegasi dari undang-
undang, fungsi Peraturan Pemerintah adalah menyelenggarakan (Maria
Farida Indrati Soeprapto, 2008: 197):
1) Peraturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang tegas-
tegas menyebutnya.
Fungsi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) UUD
1945 yang menentukan: Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk
menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dalam hal Peraturan
Pemerintah harus melaksanakan semua ketentuan dari undang-undang
yang secara tegas meminta untuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
xl
2) Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan lain dalam
undang-undang yang mengaturnya meskipun tidak tegas-tegas
menyebutnya.
Apabila suatu ketentuan dalam undang-undang memerlukan
pengaturan lebih lanjut, sedangkan di dalam ketentuan tersebut tidak
menyebutkan secara tegas-tegas untuk diatur dengan Peraturan
Pemerintah, maka presiden dapat membentuk Peraturan Pemerintah
sepanjang hal itu merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari undang-undang
tersebut. Pelaksanaan ketentuan dalam undang-undang yang tidak tegas-
tegas memerintahkan itu dilandasi suatu kenyataan, bahwa ketentuan
dalam Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 telah merupakan delegasi kepada setiap
Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan undang-undang.
B. Kerangka Pemikiran
Umpan Balik
Umpan Balik
Pasal 128
ayat (1)
dan (2)
UU
Pela
ksa
Fakt
or
PP
Nomor
41 Tahun
Susunan
dan
organisasi
Fakt
or
xli
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
pada Pasal 120 ayat (2) dan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan bahwa
susunan dan pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan dengan
berpedoman pada peraturan pemerintah. Sebagai peraturan pelaksana dari
ketentuan tersebut dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah yang mengatur susunan dan
pengendalian organisasi perangkat daerah. Peraturan pemerintah ini
mendasarkan pada asas koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi
karena selama ini banyak kabupaten/kota yang susunan organisasi perangkat
daerahnya tidak efektif dan efisien. Kota Surakarta sebagai salah satu
pemerintahan daerah harus mengimplementasikan Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Implementasi
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah akan di atur dalam peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah
daerah bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pelaksanaan
peraturan daerah mengenai organisasi perangkat daerah akan dipengaruhi oleh
faktor pendukung dan faktor penghambat yang akan memberikan umpan balik
bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah di kabupaten atau kota lain di Indonesia.
xlii
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Surakarta.
Dalam hal penataan kelembagaan perangkat daerah agar
kelembagaan tersebut efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan harus
memperhatikan:
a. Urusan wajib dan pilihan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
b. Karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah.
c. Kemampuan keuangan daerah.
d. Ketersediaan sumber daya aparatur.
e. Pengembangan pola kerjasama antar daerah atau dengan pihak ketiga.
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah menjelaskan untuk kota di daerah Pulau Jawa
dan Madura dipakai indikator sebagai berikut:
1. Jumlah Penduduk, diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Kota dengan penduduk kurang dari 100. 000 jiwa diberi nilai 4.
b. Kota dengan penduduk antara 100. 001 – 200. 000 jiwa diberi nilai 16.
c. Kota dengan penduduk antara 200. 001 – 300. 000 diberi nilai 24.
d. Kota dengan penduduk antara 300. 001 – 400. 000 diberi nilai 32.
e. Kota dengan penduduk lebih dari 400. 000 diberi nilai 40.
2. Luas Wilayah diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Kota dengan luas wilayah kurang dari 50 KM2 diberi skor 7.
b. Kota dengan luas wilayah antara 51 – 100 KM2 diberi skor 14.
c. Kota dengan luas wilayah antara 101 – 150 KM2 diberi skor 21.
d. Kota dengan luas wilayah antara 151 – 200 KM2 diberi skor 28.
e. Kota dengan luas wilayah lebih dari 200 KM2 diberi skor 35.
xliii
3. Jumlah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah diklasifikasikan
sebagai berikut:
a. Kota dengan jumlah APBD kurang dari 200 miliar diberi nilai 5.
b. Kota dengan jumlah APD antara 200. 000. 000. 001, 00 – 400 miliar
diberi skor 10.
c. Kota dengan jumlah APBD antara 400. 000. 000. 001 – 600 miliar
diberi skor 15.
d. Kota dengan jumlah APBD antara 600. 000. 000. 001 – 800 miliar
diberi skor 20.
e. Kota dengan jumlah APBD lebih dari 800 miliar diberi skor 25.
Kategori A, B, C ditentukan dengan mengacu pada Pasal 21
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah, yaitu:
1. Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai kurang dari 40, masuk
kategori A, terdiri dari:
a. Sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 3 asisten.
b. Sekretariat DPRD.
c. Dinas daerah paling banyak 12 buah.
d. Lembaga teknis daerah paling banyak 8 buah.
e. Kecamatan.
f. Kelurahan.
2. Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai antara 40 sampai dengan
70, masuk kategori B terdiri dari:
a. Sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 3 asisten.
b. Sekretariat DPRD.
c. Dinas daerah banyak 15 buah.
d. Lembaga teknis daerah paling banyak 10 buah.
e. Kecamatan.
f. Kelurahan.
xliv
3. Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai lebih dari 70, masuk
kategori C, terdiri dari:
a. Sekretariat Dinas, terdiri dari paling banyak 4 asisten.
b. Dinas daerah paling banyak 18 buah.
c. Lembaga teknis daerah paling banyak 12 buah.
d. Kecamatan.
e. Kelurahan.
Berdasarkan ketentuan di atas, maka besaran scoring organisasi
perangkat daerah Kota Surakarta nilainya 67 berdasarkan skor tersebut masuk
tipe B (skore 40 – 70), dengan perhitungan sebagai berikut:
1. Jumlah penduduk 518. 000 jiwa : skore 40
2. Luas wilayah < 50 km2 : skore 7
3. Jumlah APBD Rp. 765. 271. 047. 791 : skore 20
Dalam rangka penataan kelembagaan daerah telah ditetapkan
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, didalam peraturan daerah
tersebut jumlah dan besaran kelembagaan perangkat daerah telah dibatasi
sesuai dengan perhitungan skoring. Besaran organisasi perangkat daerah Kota
Surakarta sesuai variabel nilainya 67 sehingga masuk tipe B yang terdiri dari:
1. Sekretariat Daerah, membawahkan paling banyak 3 Asisten.
2. Sekretariat DPRD.
3. Dinas Daerah paling banyak 15 di luar Keuangan.
4. Lembaga Teknis Daerah paling banyak 10, di luar Inspektorat,
Kepegawaian, Satuan Polisi Pamong Praja dan Rumah Sakit Daerah.
Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta tidak
saja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, tetapi juga berpedoman pada Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
xlv
Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan, dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota, mempunyai pengertian fungsi-fungsi pemerintahan yang
menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan
untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi
kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan
menyejahterakan masyarakat.
Oleh sebab itu, untuk mengurus fungsi-fungsi yang menjadi hak dan
kewajiban yang menjadi kewenangan dalam rangka melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat dibentuklah dinas dan
badan untuk mengurusi fungsi-fungsi tersebut. Urusan pemerintahan yang
diserahkan kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota tidak semuanya
merupakan urusan wajib, ada juga urusan pilihan. Urusan wajib, sebagaimana
yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
mempunyai arti urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh
pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota,
berkaitan dengan pelayanan dasar.
Sedangkan urusan pilihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, mempunyai arti urusan pemerintahan
yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah
yang bersangkutan.
Urusan wajib pemerintahan daerah kabupaten/kota, sebagaimana
diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
xlvi
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah:
pendidikan; kesehatan; lingkungan hidup; pekerjaan umum; penataan ruang;
perencanaan pembangunan; perumahan; kepemudaan dan olahraga;
penanaman modal; koperasi dan usaha kecil dan menengah; kependudukan
dan catatan sipil; ketenagakerjaan; ketahanan pangan; pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak; keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
perhubungan; komunikasi dan informatika; pertanahan; kesatuan bangsa dan
politik dalam negeri; otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
pemberdayaan masyarakat dan desa; sosial; kebudayaan; statistik; kearsipan;
dan perpustakaan. Sedangkan urusan pilihan pemerintahan daerah
kabupaten/kota, sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota adalah kelautan dan perikanan; pertanian; kehutanan; energi
dan sumber daya mineral; pariwisata; industri; perdagangan; dan
ketransmigrasian.
Berdasarkan fungsi-fungsi pemerintahan kabupaten/kota yang
menjadi kewenangannya yang terbagi urusan wajib dan urusan pilihan
Pemerintah Kota Surakarta menetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kota Surakarta. Dari peraturan daerah tersebut, dapat diketahui hampir semua
urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan
daerah kabupaten/kota sudah diwadahi dalam badan dan dinas. Pada hal ini,
peneliti melihat posisi Dinas Pertanian kurang tepat apabila dilihat dari
distribusi sektoral pendapatan domestik regional bruto Kota Surakarta, yang
terbagi dalam empat industri besar: sektor industri pengolahan (29, 10 persen),
sektor perdagangan, hotel, dan restoran (22, 54 persen), sektor jasa-jasa (11,
97 persen), dan sektor komunikasi dan transportasi (11, 85 persen) (diakses
dari www.solopos.co.id/indikator_kota/pdrb_sektoral, diakses tanggal 29
April 2009). Harap diketahui juga, urusan pertanian dalam Peraturan
xlvii
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota, bukan urusan wajib, melainkan urusan pilihan.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah itu sendiri. Berdasarkan wawancara, Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ini lebih
proporsional dan lebih tegas.
Lebih proporsional artinya besaran organisasi perangkat daerah
dibagi dalam kategori minimal, sedang, dan maksimal. Untuk kategori
minimal, perangkat daerah dibatasi maksimal 12 dinas dan 8 lembaga teknis.
Daerah kategori sedang dibatasi maksimal 15 dinas dan 10 lembaga teknis.
Sedangkan daerah kategori maksimal bisa membentuk 18 dinas dan 12
lembaga teknis.
Penentuan kategori dan besaran organisasi perangkat daerah,
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah menggunakan tiga variabel. Yaitu, jumlah penduduk, luas wilayah,
dan jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Bobot setiap
variabel adalah 40 persen (jumlah penduduk), 35 persen (luas wilayah), dan 25
persen (jumlah APBD). Setiap variabel dibagi ke dalam beberapa kelas
interval. Khusus variabel jumlah penduduk dan luas wilayah, kelas interval
provinsi di Jawa dibedakan dengandari provinsi di luar Jawa. Selain itu, kelas
interval kabupaten/kota di Jawa dan Madura dibedakan dari daerah lain di luar
kedua pulau tersebut.
Lebih tegas artinya sanksi terhadap daerah yang tidak menaati jauh
lebih tegas. Jika Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah cenderung fleksibel alias tidak mengatur sanksi,
tidak demikian halnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah. Tenggat restrukturisasi kelembagaan
daerah pun hanya dibatasi maksimal satu tahun.
xlviii
Dalam rangka pembinaan dan pengendalian organisasi, peraturan
daerah tentang organisasi perangkat daerah dan peraturan pelaksanaannya
yang bertentangan dengan peraturan pemerintah ini dapat dibatalkan
pemerintah. Konsekuensinya, pembatalan hak-hak keuangan dan kepegawaian
serta tindakan administratif lainnya. Selain ditujukan untuk memberikan arah
dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien,
efektif, dan rasional, peraturan ini mempunyai misi mendorong koordinasi,
integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara
pusat dan daerah.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.
Berdasarkan perda tersebut, organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kota
Surakarta terdiri dari:
1. Sekretariat Daerah.
2. Sekretariat DPRD.
3. Dinas Daerah, yang terdiri dari:
a. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga.
b. Dinas Kesehatan.
c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.
d. Dinas Perhubungan.
e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
g. Dinas Pekerjaan Umum.
h. Dinas Tata Ruang Kota.
i. Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
j. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
k. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
l. Dinas Pengelolaan Pasar.
m. Dinas Pertanian.
xlix
n. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
o. Dinas Komunikasi dan Informatika.
4. Lembaga teknis daerah, yang terdiri dari:
a. Inspektorat.
b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
c. Badan Kepegawaian Daerah.
d. Badan Lingkungan Hidup.
e. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
f. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat.
g. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah.
h. Kantor Ketahanan Pangan.
i. Kantor Penanaman Modal.
j. Rumah Sakit Umum Daerah.
5. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.
6. Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Kecamatan-kecamatan.
8. Kelurahan-kelurahan.
Berikut akan dijelaskan satu persatu tentang organisasi dan tata kerja
perangkat daerah Kota Surakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 8 Tahun 2008.
1. Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Surakarta, merupakan unsur staf yang dipimpin
oleh seorang Sekretariat Daerah, dibantu oleh tiga asisten: Asisten
Pemerintahan, Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan
Rakyat, dan Asisten Administrasi, yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota. Sekretariat Daerah mempunyai tugas
l
pokok membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan
mengoordinasikan Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis
Daerah, Satpol PP, Lembaga Lain, Kecamatan, dan Kelurahan.
Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretariat Daerah
menyelenggarakan fungsi (Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Surakarta):
a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah.
b. Pengoordinasian pelaksanaan sekretariat DPRD, Dinas Daerah,
Lembaga teknis daerah, satpol PP, lembaga lain, kecamatan, dan
kelurahan.
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah.
d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah.
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat DPRD.
Sekretariat DPRD, menurut Pasal 5 Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Surakarta, merupakan unsur pelayanan terhadap
DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang berkedudukan
secara teknis operasional berada di bawah dan tanggung jawab kepada
pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada
walikota melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas
menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan,
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta
mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah.
Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat DPRD
menyelenggarakan fungsi (Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kota
li
Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Surakarta):
a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD.
d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh
DPRD.
3. Dinas Daerah
Dinas daerah adalah lembaga yang menangani urusan pemerintah,
baik yang wajib maupun pilihan, diwadahi dalam bentuk dinas. Dinas
daerah di Pemerintah Kota Surakarta menurut Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Surakarta adalah:
a. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga.
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga, menurut Pasal 8
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, menyelenggarakan
urusan pemerintah di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga dan
melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah.
Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan
Olah Raga menyelenggarakan fungsi (Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah
Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Surakarta):
1) Penyelenggaraan kesekretariatan dinas.
2) Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan
pelaporan.
lii
3) Penyelenggaraan pembinaan teknis pendidikan dasar dan anak
usia dini.
4) Penyelenggaraan dan pembinaan teknis pendidikan menengah,
non formal, kepemudaan, dan olah raga.
5) Pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan.
6) Penyelenggaraan sosialisasi.
7) Pembinaan jabatan fungsional.
8) Pengelolaan unit pelaksana teknis daerah (UPTD).
b. Dinas Kesehatan.
Dinas Kesehatan, menurut Pasal 10 Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Surakarta, menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang kesehatan dan dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Kesehatan
menyelenggarakan fungsi (Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Surakarta):
1) Penyelenggaraan kesekretariatan dinas.
2) Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan
pelaporan.
3) Penyelenggaraann promosi kesehatan.
4) Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
5) Penyelenggaraan upaya kesehatan.
6) Penyelenggaraan bina kesehatan.
7) Penyelenggaraan dan pembinaan teknis rumah sakit dan
kesehatan khusus.
8) Pengawasan dan pengendalian kefarmasian, makanan,
minuman dan obat tradisional.
liii
9) Penyelenggaraan registrasi, akreditasi, dan ijin praktek.
10) Pencegahan dan pemberantasan penyakit.
11) Peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan.
12) Peningkatan kesehatan ibu dan anak.
13) Pembinaan kesehatan remaja dan usia lanjut.
14) Penyelenggaraan sosialisasi.
15) Pembinaan jabatan fungsional.
16) Pengelolaan unit pelaksana teknis daerah (UPTD).
c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Dan Transmigrasi.
Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, menurut Pasal 12
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, tenaga kerja, dan
ketransmigrasian dan dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Sosial, Tenaga Kerja,
dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:
1) Penyelenggaraan keskretariatan dinas.
2) Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan
pelaporan.
3) Penyelenggaraan rehabilitasi dan bantuan sosial.
4) Penyelenggaraan informasi, pelatihan dan penempatan tenaga
kerja Dalam dan Luar Negeri.
5) Pembinaan pengusaha dan organisasi pekerja, penyelesaian
perselisihan dan pengupahan pekerja.
6) Pengawasan norma kerja, kesehatan, dan keselamatan kerja.
7) Penyelenggaraan ketransmigrasian.
8) Penyelenggaraan sosialisasi.
9) Pembinaan jabatan fungsional.
liv
10) Pengelolaan unit pelaksana teknis daerah (UPTD).
d. Dinas Perhubungan.
Dinas Perhubungan, menurut Pasal 14 Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Surakarta, mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan dalam melaksanakan
tugas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Perhubungan
menyelenggarakan fungsi (Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Surakarta):
1) Penyelenggaraan kesekretariatan dinas.
2) Penyusunan rencana program, pengendalian, dan evaluasi, dan
pelaporan.
3) Penyelenggaraan manajemen dan rekayasi lalulintas.
4) Pengaturan angkutan orang dan barang.
5) Pembinaan usaha sarana dan prasarana teknis kendaraan dan
bengkel.
6) Penyelenggaraan uji kendaraan.
7) Penyelenggaraan pengelolaan terminal.
8) Penyelenggaraan pengelolaan perparkiran.
9) Penyelenggaraan sosialisasi.
10) Pembinaan jabatan fungsional.
11) Pengelolaan unit pelaksana teknis daerah (UPTD).
e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, menurut Pasal 16
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan
lv
catatan sipil dan dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, menyelenggarakan fungsi (Pasal 16 ayat (3) Peraturan
Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta):
1) Penyelenggaraan kesekretariatan dinas.
2) Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan
pelaporan.
3) Pengelolaan data dan statistik.
4) Pengelolaan administrasi kependudukan.
5) Pencatatan dan penerbitan akta-akta kependudukan dan
pencatatan sipil.
6) Pengelolaan dan pelayanan dokumen.
7) Penyelenggaraan sosialisasi.
8) Pembinaan jabatan fungsional.
f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, menurut Pasal 18 Peraturan
Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, seni,
sejarah, kebudayaan, dan purbakala dan dalam melaksanakan tugas
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
menyelenggarakan fungsi (Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Surakarta):
lvi
1) Penyelenggaraan kesekretariatan dinas.
2) Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan
pelaporan.
3) Penyelenggaraan dan pembinaan usaha akomodasi wisata,
rekreasi dan hiburan umum.
4) Pembinaan dan pengembangan kesenian, bahasa dan budaya.
5) Pelestarian nilai-nilai sejarah dan kepurbakalaan.
6) Pembinaan pelaku wisata.
7) Pengendalian dan pengembangan aset wisata, seni, dan
kebudayaan.
8) Pemasaran wisata.
9) Penyelenggaraan sosialisasi.
10) Pembinaan jabatan fungsional.
11) Pengelolaan unit pelaksana teknis dinas (UPTD).
g. Dinas Pekerjaan Umum.
Dinas Pekerjaan Umum, menurut Pasal 20 Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Surakarta, mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan dalam melaksanakan
tugas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Pekerjaan Umum
menyelenggarakan fungsi (Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Surakarta):
1) Penyelenggaraan kesekretariatan dinas.
2) Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan
pelaporan.
3) Pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan jaaln, jembatan
dan pengelolaan peralatan.
lvii
4) Pembangunan, operasi dan pemeliharaan drainase.
5) Pembangunan dan pemeliharaan gedung-gedung pemerintah
dan rumah dinas.
6) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian perumahan dan
pemukiman serta pengelolaan rumah sewa.
7) Penyelenggaraan sarana prasarana dan pelayanan pemadaman
kebakaran.
8) Penyelenggaraan sosialisasi.
9) Pembinaan jabatan fungsional
10) Pengelolaan unit pelaksana teknis daerah (UPTD).
h. Dinas Tata Ruang Kota.
Dinas Tata Ruang Kota, menurut Pasal 22 Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Surakarta, mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pengembangan kota dan tata ruang kota
dan dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah.
Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Tata Ruang Kota
menyelenggarakan fungsi (Pasal 22 (3) Peraturan Daerah Kota Surakarta
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kota Surakarta):
1) Penyelenggaraan kesekretariatan dinas.
2) Penyusunan rencana program, pengendalian evaluasi, dan
pelaporan.
3) Pengendalian pengembangan kota.
4) Pengendalian tata ruang kota.
5) Penyelenggaraan pemanfaatan ruang.
6) Pengendalian tata bangunan dan lingkungan.
7) Penyelenggaraan konservasi bangunan cagar budaya.
lviii
8) Penyelenggaraan sosialisasi.
9) Pembinaan jabatan fungsional.
i. Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
Dinas Kebersihan dan Pertamanan, menurut Pasal 24 Peraturan
Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebersihan,
pertamanan, pemakaman, penerangan jalan dan pengelolaan sampah dan
dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah.
Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Kebersihan dan Pertamanan
menyelenggarakan fungsi (Pasal 24 (3) Peraturan Daerah Kota Surakarta
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kota Surakarta):
1) Penyelenggaraan kesekretariatan dinas.
2) Penyusunan rencana program, pengendalian evaluasi dan
pelaporan.
3) Pengelolaan kebersihan lingkungan dan pendapatan.
4) Pelaksanaan pengelolaan taman, pemeliharaan jaringan,
perkuburan umum dan penerangan jalan.
5) Penyelenggaraan sosialisasi.
6) Pembinaan jabatan fungsional.
j. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM),
menurut Pasal 26 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta,
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan dalam
melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
lix
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah.
Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi (Pasal 26 ayat (3) Peraturan
Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta):
1) Penyelenggaraan kesekretariatan dinas.
2) Penyusunan rencana program, pengendalian evaluasi, dan
pelaporan.
3) Pemberian perijinan di bidang koperasi dan usaha mikro kecil
menengah (UMKM).
4) Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha
mikro kecil menengah (UMKM).
5) Penyelenggaraan sosialisasi.
6) Pembinaan jabatan fungsional.
k. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan, menurut Pasal 28 Peraturan
Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian,
perdagangan, dan perlindungan terhadap konsumen dan dalam
melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah.
Untuk melaksanakan tugas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
menyelenggarakan fungsi (Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Surakarta):
1) Penyelenggaraan kesekretariatan dinas.
lx
2) Penyusunan rencana program, pengendalian evaluasi, dan
pelaporan.
3) Penyelenggaraan bimbingan terhadap perindustrian.
4) Pembinaan dan pengembangan pengusaha industri menengah,
besar, kecil dan pengendalian pencemaran.
5) Penyelenggaraan perlindungan terhadap konsumen.
6) Penyelenggaraan sosialisasi.
7) Pembinaan jabatan fungsional.
l. Dinas Pengelolaan Pasar.
Dinas Pengelolaan Pasar, menurut Pasal 30 Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Surakarta, mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pasar dan dalam
melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah.
Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Pengelolaan Pasar
menyelenggarakan fungsi (Pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Surakarta):
1) Penyelenggaraan kesekretariatan dinas.
2) Penyusunan rencana program, pengendalian evaluasi, dan
pelaporan.
3) Pengelolaan pendapatan pasar.
4) Pengelolaan kebersihan dan pemeliharaan pasar.
5) Pengawasan dan pembinaan pedagang pasar dan pedagang kaki
lima.
6) Pengaturan los dan kios pasar.
7) Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pasar dan pedagang
kaki lima.
lxi
8) Penyelenggaraan sosialisasi.
9) Pembinaan jabatan fungsional.
m. Dinas Pertanian.
Dinas Pertanian, menurut Pasal 32 Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Surakarta, mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pertanian dan dalam melaksanakan tugas
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Pertanian menyelenggarakan
fungsi (Pasal 32 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun
2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Surakarta):
1) Penyelenggaraan kesekretariatan dinas.
2) Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan
pelaporan.
3) Pelaksanaan bimbingan teknis produksi pertanian, perkebunan,
hortikultura peternakan dan perikanan.
4) Penyediaan informasi pasar.
5) Pelayanan pencegahan dan pemberantasan hama tanaman dan
penyakit hewan.
6) Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.
7) Penyelenggaraan sosialisasi.
8) Pembinaan jabatan fungsional.
9) Pengelolaan unit pelaksana teknis daerah (UPTD).
n. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, menurut Pasal
34 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, mempunyai
tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan,
lxii
pengelolaan keuangan dan aset daerah dan dalam melaksanakan tugas
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi (Pasal 34 ayat (3) Peraturan
Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta):
1) Penyelenggaraan kesekretariatan dinas.
2) Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan
pelaporan.
3) Penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan
wajib retribusi.
4) Pelaksanaan perhitungan, penetapan dan angsuran pajak dan
retribusi.
5) Pengelolaan dan pembukuan penerimaan pajak dan retribusi
serta pendapatan lain.
6) Pelaksanaan penagihan atas keterlambatan pajak, retribusi dan
pendapatan lain.
7) Penyelenggaran pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan
akuntansi.
8) Pengelolaan aset barang daerah.
9) Penyiapan penyusunan, perubahan dan perhitungan anggaran
pendapatan dan belanja daerah.
10) Penyelenggaraan administrasi keuangan daerah.
11) Penyelenggaraan sosialisasi.
12) Pembinaan jabatan fungsional.
13) Pengelolaan unit pelaksana teknis dinas (UPTD).
o. Dinas Komunikasi dan Informatika.
Dinas Komunikasi dan Informatika, menurut Pasal 36 Peraturan
Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata
lxiii
Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan
informatika dan dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Informatika dan Komunikasi
menyelenggarakan fungsi (Pasal 36 ayat (3) Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Surakarta):
1) Penyelenggaraan kesekretariatan dinas.
2) Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan
pelaporan.
3) Pengembangan telekomunikasi dan informatika.
4) Pengelolaan piranti lunak dan keras.
5) Pembinaan jaringan informatika dan komunikasi publik.
6) Penyelenggaraan perijinan dan rekomendasi perijinan
telekomunikasi.
7) Penyelenggaraan sosialisasi.
8) Pembinaan jabatan fungsional.
4. Lembaga Teknis Daerah.
Lembaga teknis daerah di Kota Surakarta berbentuk: Inspektorat,
Badan/Kantor, dan Rumah Sakit. Lembaga teknis daerah tidak
menyelenggarakan urusan pemerintahan, melainkan melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah.
a. Inspektorat.
Inspektorat, menurut Pasal 39 Peraturan Daerah Kota Surakarta
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kota Surakarta, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan
lxiv
terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan dalam
melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara teknis
administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
Untuk menyelenggarakan tugasnya, Inspektorat melaksanakan
fungsi (Pasal 39 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun
2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Surakarta):
1) Penyelenggaraan kesekretariatan inspektorat.
2) Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan
pelaporan.
3) Pengawasan bidang pembangunan.
4) Pengawasan bidang pemerintahan.
5) Pengawasan bidang kemasyarakatan.
6) Penyelenggaraan sosialisasi tentang pengawasan.
7) Pembinaan jabatan fungsional.
b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, menurut Pasal 41
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
perencanaan pembangunan dan dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh
seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Untuk melaksanakan tugasnya, badan perencanaan pembangunan
daerah menyelenggarakan fungsi (Pasal 41 ayat (3) Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Surakarta):
1) Penyelenggaraan kesekretariatan badan.
lxv
2) Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan
pelaporan.
3) Perencanaan penataan ruang dan prasarana kota.
4) Perencanaan bidang ekonomi.
5) Perencanaan bidang sosial budaya.
6) Pengelolaan data dan laporan.
7) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.
8) Penyelenggaraan sosialisasi.
9) Pembinaan jabatan fungsional.
c. Badan Kepegawaian Daerah.
Badan Kepegawaian Daerah, menurut Pasal 43 Peraturan Daerah
Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Surakarta, mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian dan
dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah.
Untuk melaksanakan tugasnya, Badan Kepegawaian Daerah
menyelenggarakan fungsi (Pasal 43 ayat (3) Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Surakarta):
1) Penyelenggaraan kesekretariatan badan.
2) Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan
pelaporan.
3) Pembinaan disiplin dan peningkatan kesejahteraan pegawai.
4) Pengelolaan administrasi kepegawaian.
5) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai.
6) Penyelenggaraan sosialisasi.
7) Pembinaan jabatan fungsional.
lxvi
d. Badan Lingkungan Hidup.
Badan Lingkungan Hidup, menurut Pasal 45 Peraturan Daerah
Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Surakarta, mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup
dan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang kepegawaian dan dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang
Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Untuk melaksanakan tugasnya, Badan Lingkungan Hidup
menyelenggarakan fungsi (Pasal 45 ayat (3) Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Surakarta):
1) Penyelenggaraan kesekretariatan badan.
2) Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan
pelaporan.
3) Pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan.
4) Pemantauan dan pemulihan lingkungan.
5) Pematuhan hukum lingkungan dan pengembangan kapasitas.
6) Penyelenggaraan sosialisasi.
7) Pembinaan jabatan fungsional.
e. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, menurut Pasal 47 Peraturan
Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan
masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga
berencana dan dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala
lxvii
Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Untuk melaksanakan tugasnya, Badan Pemberdayaan Masyarakat,
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
menyelenggarakan fungsi (Pasal 47 ayat (3) Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Surakarta):
1) Penyelenggaraan kesekretariatan badan.
2) Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan.
3) Pembinaan dan pengembangan kelembagaan masyarakat dan
sarana prasarana.
4) Pembinaan dan pengembangan pengarusutamaan gender dan
peningkatan kualitas hidup perempuan.
5) Pembinaan dan peningkatan perlindungan anak dan kualitas
hidup anak.
6) Penyelenggaraan sosialisasi.
7) Pembinaan jabatan fungsional.
8) Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
f. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat.
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat,
menurut Pasal 50 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta,
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang pertamaan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat
dan dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah.
Untuk melaksanakan tugasnya, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik,
dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi (Pasal 50 ayat (3)
lxviii
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta):
1) Penyelenggaraan kesekretariatan kantor.
2) Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan
pelaporan.
3) Pembinaan hubungan antara lembaga dan politik dalam negeri.
4) Pembinaan kesatuan dan ketahanan bangsa.
5) Pembinaan satuan perlindungan masyarakat.
6) Pembinaan umum.
7) Penyelenggaraan sosialisasi.
8) Pembinaan jabatan fungsional.
g. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah.
Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, menurut Pasal 52
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, mempunyai tugas
pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang kearsipan dan perpustakaan dan dalam melaksanakan tugas
dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Untuk melaksanakan tugasnya, Kantor Arsip dan Perpustakaan
Daerah menyelenggarakan fungsi (Pasal 52 ayat (3) Peraturan Daerah
Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Surakarta):
1) Penyelenggaraan kesekretariatan kantor.
2) Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan
pelaporan.
3) Pengelolaan dan pelayanan arsip.
4) Pengelolaan perpustakaan.
5) Penyelenggaraan pelayanan perpustakaan.
6) Penyelenggaraan sosialisasi.
lxix
7) Pembinaan jabatan fungsional.
h. Kantor Ketahanan Pangan.
Kantor Ketahanan Pangan, menurut Pasal 54 Peraturan Daerah
Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Surakarta, mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan
pangan dan dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala
Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Untuk melaksanakan tugasnya, Kantor Ketahanan Pangan
menyelenggarakan fungsi (Pasal 54 ayat (3) Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Surakarta):
1) Penyelenggaraan kesekretariatan kantor.
2) Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan
pelaporan.
3) Pengendalian ketersediaan dan distribusi pangan.
4) Penyusunan kebijakan pengaturan cadangan pangan pokok.
5) Pembinaan dan pengembangan ketahanan pangan.
6) Penyelenggaraan sosialisasi.
7) Pembinaan jabatan fungsional.
i. Kantor Penanaman Modal.
Kantor Penanaman Modal, menurut Pasal 56 Peraturan Daerah
Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Surakarta, mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan di bidang penanaman modal dan dalam melaksanakan tugas
dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
lxx
Untuk melaksanakan tugasnya, Kantor Penanaman Modal
menyelenggarakan fungsi (Pasal 56 ayat (3) Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Surakarta):
1) Penyelenggaraan kesekretariatan kantor.
2) Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan.
3) Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal.
4) Penyelenggaraan promosi dan kerjasama bidang penanaman
modal.
5) Penyelenggaraan penanaman modal.
6) Penyelenggaraan sosialisasi.
7) Pembinaan jabatan fungsional.
j. Rumah Sakit Umum Daerah.
Rumah Sakit Umum Daerah, menurut Pasal 58 Peraturan Daerah
Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Surakarta, mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan
kesehatan Rumah Sakit dan dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh
seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Untuk melaksanakan tugasnya, Rumah Sakit Umum Daerah
mempunyai tugas (Pasal 58 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surakarta
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kota Surakarta):
1) Penyelenggaraan tata usaha rumah sakit umum daerah.
2) Pelaksanaan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan.
3) Penyelenggaraan pelayanan medis dan penunjang medis.
4) Penyelenggaraan sarana, prasarana dan logistik rumah sakit.
lxxi
5) Pengelolaan keuangan.
6) Penyelenggaraan sosialisasi.
7) Pembinaan jabatan fungsional.
5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, menurut Pasal 60 Peraturan
Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, mempunyai tugas pokok
melaksanakan pelayanan perizinan dan dalam melaksanakan tugas
dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Untuk melaksanakan tugasnya, Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu mempunyai tugas (Pasal 60 ayat (3) Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Surakarta):
1) Penyelenggaraan kesekretariatan kantor.
2) Pelaksanaan perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan
pelaporan.
3) Penyelenggaraan pendaftaran, verifikasi, dan penerbitan
perizinan.
4) Penyelenggaraan evaluasi, pelaporan, dan pengaduan.
5) Penyelenggaraan sosialisasi.
6) Pembinaan jabatan fungsional.
6. Satuan Polisi Pamong Praja.
Satuan Polisi Pamong Praja, menurut Pasal 62 Peraturan Daerah
Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Surakarta, mempunyai tugas memelihara dan
menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan
Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dan dalam melaksanakan
tugas dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
lxxii
Untuk melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja
mempunyai fungsi (Pasal 62 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surakarta
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kota Surakarta):
1) Penyelenggaraan kesekretariatan.
2) Pelaksanaan perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan
pelaporan.
3) Penyelenggaraan pembinaan, ketentraman, dan ketertiban.
4) Penegakan Peraturan Daerah.
5) Penyelenggaraan sosialiasi.
6) Pembinaan jabatan fungsional.
7. Kecamatan-kecamatan.
Kecamatan, menurut Pasal 64 ayat (1) Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Surakarta, adalah unsur perangkat daerah yang
mempunyai tugas wilayah kerja tertentu dan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dari
Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Pasal 66 ayat
(1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta menyatakan
Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang dalam melaksanakan tugas
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah.
Camat, menurut Pasal 64 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surakarta
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kota Surakarta, menyelenggarakan tugas umum pemerintahan
yang meliputi:
a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
b. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan
pelaporan.
lxxiii
c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum.
d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan.
e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum.
f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan.
g. Membina penyelenggaraan peemrintahan Kelurahan.
h. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang
lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan di
pemerintahan kelurahan.
Menurut Pasal 64 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor
6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Surakarta, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi
daerah, yang meliputi aspek:
a. Perizinan.
b. Rekomendasi.
c. Koordinasi.
d. Pembinaan.
e. Pengawasan.
f. Fasilitas.
g. Penetapan.
h. Penyelenggaraan
i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
8. Kelurahan-kelurahan.
Kelurahan, menurut Pasal 69 ayat (1) Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Surakarta, adalah unsur perangkat daerah yang
lxxiv
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan dan melaksanakan urusan
pemerintahan yang dilimpahkan Walikota. Pasal 70 ayat (1) Peraturan
Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta menyatakan kelurahan dipimpin
oleh seorang Lurah yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.
Menurut Pasal 69 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor
6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Surakarta, Lurah mempunyai tugas:
a. Pelaksanaan kegiatan kelurahan.
b. Pemberdayaan masyarakat.
c. Pelayanan masyarakat.
d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
e. Pemeliharaan prasarana, fasilitas umum, dan lingkungan hidup.
f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.
9. Staf Ahli
Menurut Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun
2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta,
Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf ahli
berasal dari Pegawai Negeri Sipil, yang diangkat dan diberhentikan oleh
Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Dalam melaksanakan tugas staf ahli dikoordinasikan oleh
Sekretaris Daerah dan jumlah staf ahli sebanyak-banyaknya 5 orang.
Hubungan kerja staf ahli dengan Satuan kerja perangkat daerah bersifat
konsultasi dan koordinasi.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
memberikan batasan bahwa nomenklatur jabatan staf ahli dapat terdiri
dari:
lxxv
a. Staf Ahli bidang Hukum dan Politik.
b. Staf Ahli bidang Pemerintahan.
c. Staf Ahli bidang Pembangunan.
d. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
e. Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan.
Sedangkan tugas staf ahli sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Penataan Organisasi Perangkat Daerah adalah:
a. Staf Ahli bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas
memberikan telaahan mengenai hukum dan politik.
b. Staf Ahli bidang Pemerintahan mempunyai tugas memberikan
telaahan mengenai pemerintahan.
c. Staf Ahli bidang Pembangunan mempunyai tugas memberikan
telaahan mengenai pembangunan.
d. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia
mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai
kemasyarakatan dan sumberdaya manusia.
e. Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas
memberikan telaahan mengenai ekonomi dan keuangan.
10. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas)
Menurut Pasal 38 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6
Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Surakarta, UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan
teknis operasional dan/atau jabatan teknis penunjang yang mempunyai
wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan dan dipimpin oleh seorang
Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.
lxxvi
11. UPTB (Unit Pelaksana Teknis Badan)
Menurut Pasal 49 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6
Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Surakarta, UPTB mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan
teknis operasional dan/atau jabatan teknis penunjang yang mempunyai
wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan dan dipimpin oleh seorang
Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Badan.
B. Faktor-faktor Pendukung dan Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah di Kota Surakarta.
1. Faktor Pendukung
a. Faktor pendukung eksternal
1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
3) Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi
dan Kabupaten/Kota.
Peraturan-peraturan di atas memberikan kemudahan bagi daerah
dalam melakukan penyusunan organisasi perangkat daerahnya. Karena
dalam peraturan-peraturan di atas, diberikan penjelasan tentang urusan
wajib dan pilihan yang harus dilaksanakan oleh daerah, ini berkaitan
dengan pembentukan dinas daerah dan lembaga teknis daerah yang
maksimal di bentuk daerah serta bagi sumber daya manusianya, berkaitan
lxxvii
dengan analisis kerja dan analisis jabatan. Dimana akan terjadi banyak
penyesuaian-penyesuaian berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
di Kota Surakarta.
b. Faktor pendukung internal
1) Kesiapan sumber daya manusia Pemerintah Kota Surakarta.
Sumber daya manusia yang paling berperan adalah bagian
Hukum Pemerintah Kota Surakarta. Karena bagian Hukum harus
bekerjasama dengan banyak dinas, terutama berkaitan dengan analisis
kerja dan analisis jabatan di masing-masing dinas, banyaknya pegawai
fungsional yang dibutuhkan, visi dan misi organisasi dinas dan
lembaga teknis daerah dan penentuan rentang kendali tanggung jawab
antara atasan dan bawahan.
Secara prinsip, SDM yang ditugaskan untuk mengisi jabatan-
jabatan baru yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kota Surakarta sudah sangat siap. Apabila ada PNS yang
belum siap atau tidak sesuai kompetensinya, maka akan diadakan
pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian
Daerah.
2) Kesiapan fasilitas (sarana dan prasarana) pemerintah Kota
Surakarta.
Secara umum, Pemerintah Kota Surakarta dalam hal sarana
dan prasarana untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sangatlah siap.
Dalam banyak hal, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah tidak secara agresif merombak
organisasi perangkat dinas yang lama, walaupun ada beberapa
perubahan nomenklatur. Karena Peraturan Pemerintah Nomor 41
lxxviii
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah di buat dengan
tujuan keseragaman organisasi perangkat dinas.
2. Faktor Penghambat
a. Faktor penghambat eksternal
Faktor penghambat eksternal adalah Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah itu
sendiri. Selain merubah organisasi perangkat dinas yang lama,
pemerintah kota Surakarta semacam memperoleh satu paket kebijakan
utuh yang harus dilaksanakan dan harus disesuaikan dengan potensi
lokal daerah masing-masing.
Karena termasuk tipe B, maka kota Surakarta hanya bisa
memiliki sekretariat daerah dengan paling banyak tiga asisten,
sekretariat DPRD, dinas daerah sebanyak 15 buah, lembaga teknis
daerah sebanyak 10 buah, kantor pelayanan perizinan terpadu, satuan
polisi pamong praja, kecamatan, kelurahan dan inspektorat.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah menyebabkan ada dinas yang berubah
menjadi badan, seperti Dinas Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan
Perempuan berubah menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat,
Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana dan penghilangan
nomenklatur kantor, seperti Kantor Pengelola Pedagang Kaki Lima
yang sekarang berkedudukan di Dinas Pengelolaan Pasar di bawah
Kepala bidang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima yang membawahkan
Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Pengendalian
Pedagang Kaki Lima. Hal yang sama terjadi di Kantor Pemadam
Kebakaran yang sekarang berkedudukan di bawah Dinas Pekerjaan
Umum bidang Pemadam Kebakaran yang meliputi: Seksi Manajemen
Penanggulangan Kebakaran dan Seksi Peralatan.
lxxix
b. Faktor penghambat internal
a. Perubahan rentang kendali dalam organisasi
Perubahan rentang kendali dalam organisasi terjadi karena
ada beberapa bagian yang berubah karena digabung dan
dihilangkan. Sebagai contoh pada bagian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, dulu ada empat subbagian, yaitu peraturan perundang-
undangan, bantuan hukum, dokumentasi hukum, dan hak asasi
manusia sekarang hanya menjadi tiga subbagian karena
penggabungan bantuan hukum dan hak asasi manusia.
Perubahan juga terjadi di Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga, karena adanya penyerahan sebagian kewenangan
pendidikan ke daerah otonom, maka ada juga pembagian bidang
dan subbidang yang dulunya tidak ada menjadi ada, yaitu bidang
pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam organisasi perangkat
dinas yang lama, bidang pendidik dan tenaga kependidikan
menjadi satu bagian tak terpisahkan dari bidang pendidikan
masing-masing pendidikan dari tingkat dasar sampai menengah.
Jadi ada rentang kendali yang tambah panjang.
b. Evaluasi yang tidak bisa langsung dilaksanakan
Menurut amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, evaluasi baru bisa
dilaksanakan setelah satu tahun berjalannya Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Surakarta.
Padahal dalam pelaksanaan di lapangan, ada kendala-
kendala yang secara cepat dan tepat harus ditangani, bagaimana
menempatkan kembali pegawai yang diganti dan berada tetap pada
eselonnya. Kendala ini membutuhkan analisis jabatan dan analisis
beban kerja yang menyeluruh dari Badan Kepegawaian Daerah dan
lxxx
dinas terkait yang membuat konsep visi dan misi organisasi,
pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta pendukung secara
tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang
jelas. Untuk mengatasi ini, biasanya BKD bekerjasama dengan
instansi terkait untuk mengadakan pelatihan bagi pejabat dan staf
pendukungnya yang akan menduduki jabatan baru.
lxxxi
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Dalam rangka penataan kelembagaan daerah telah ditetapkan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8
Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Surakarta, didalam peraturan tersebut jumlah dan besaran kelembagaan
perangkat daerah telah dibatasi sesuai dengan perhitungan scoring.
Besaran scoring organisasi perangkat daerah Kota Surakarta nilainya 67
berdasarkan skor tersebut masuk tipe B (skore 40 – 70), dengan
perhitungan sebagai berikut:
1. Jumlah penduduk 518. 000 jiwa : skore 40
2. Luas wilayah < 50 km2 : skore 7
3. Jumlah APBD Rp. 765. 271. 047. 791 : skore 20
Berdasarkan ketentuan di atas maka, organisasi perangkat daerah dan tata
kerja pemerintah kota surakarta adalah:
9. Sekretariat Daerah.
10. Sekretariat DPRD.
11. Dinas Daerah sebanyak 15 dinas daerah di luar dinas keuangan.
12. Lembaga teknis daerah sebanyak 10, di luar Inspektorat, Kepegawaian,
Satuan Polisi Pamong Praja dan Rumah Sakit Daerah.
13. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.
14. Satuan Polisi Pamong Praja.
15. Kecamatan-kecamatan.
16. Kelurahan-kelurahan.
lxxxii
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
di Surakarta adalah:
a. Faktor pendukung eksternal dan internal
Faktor pendukung eksternal adalah adanya peraturan yang mendukung
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah yaitu:
1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2) Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi
dan Kabupaten/Kota.
Faktor pendukung internal adalah kesiapan sumber daya manusia
Pemerintah Kota Surakarta, terutama bagian Hukum Pemerintah Kota
Surakarta dan kesiapan fasilitas (sarana dan prasarana) Pemerintah
Kota Surakarta.
b. Faktor penghambat
Faktor penghambat esktern adalah Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah itu sendiri, yaitu
adanya pembatasan pembentukan dinas dan lembaga teknis daerah.
Faktor penghambat secara intern adalah adanya perubahan rentang
kendali dalam pertanggungjawaban pekerjaan dan evaluasi yang harus
dilaksanakan setahun setelah berlakunya Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Surakarta.
lxxxiii
B. Saran
1. Diperlukannya sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang organisasi perangkat daerah, sehingga antar peraturan tidak saling
tumpang tindih dan keseragaman penamaan dinas dan lembaga teknis
daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Diperlukan evaluasi yang dipercepat secara internal. Karena pembentukan
organisasi perangkat daerah dan tata kerja baru akan disertai perluasan dan
penyempitan ruang lingkup kerja dinas dan lembaga teknis daerah yang
pada akhirnya akan berpengaruh pada penyerapan anggaran untuk
pembiayaan program-program kerja
lxxxiv
DAFTAR PUSTAKA
1. Buku
Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2004. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Bumi Aksara
CST. Kansil. 2001. Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Jakarta: PT. Bumi
Aksara Dahono Fitrianto. Kembalinya Sentralisasi dalam Penataan Perangkat Daerah.
Dalam Kompas, 15 November 2007. Halaman 26 Eko Sutoro. 2007. Dari Daerah Budiman menuju Daerah Sejahtera. Jurnal
Mandatory edisi 3/Tahun 3/2007. Yogyakarta: IRE HB. Sutopo. 1999. Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-dasar Teoritis dan
Praktis). Surakarta: UNS Press J. Winardi. 2003. Teori Organisasi dan Pengorganisasian. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada. Karaniya Dhamasaputra. 2005. Kelemahan PP Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Analisis CSIS Nomor XXXIV/2. Jakarta: CSIS
Maria Farida Indrati Soeprapto. 2008. Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi,
dan Materi Muatan). Yogyakarta: Kanisius Medelyna Hendetyo. 2008. Birokrasi Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Analisis CSIS Nomor XXXVII/1. Jakarta: CSIS
Robbins, Stephan. 2004. Perilaku Organisasi. Jakarta: Erlangga Sumadi Suryabrata. 2003. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada 2. Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
lxxxv
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan
Organisasi Perangkat Daerah
Peratuan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta