Upload
others
View
13
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Disusun Oleh :Tim Pembangunan ZI-WBKLPMP NTB
RENCANA KERJAPEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP)NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2020
LPMP NTBJalan Panjitilar Negara No. 8 Mataram NTB
Telp. 0370 - 631088, 636310Fax. 0370 - 629835
website : https://lpmpntb.kemdikbud.go.id/
LPMP NTB
2020
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) NUSA TENGGARA BARAT
KATA PENGANTAR
Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan
dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan
Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
BPSPL Denpasar sejak tahun 2016 telah membangun program pencegahan korupsi yang
lebih efisien, efektif dan komprehensif, melalui penetapan Zona Integritas menuju
terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM). Membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM ini merupakan
bentuk pencegahan dan pemberantasan korupsi yang konkrit, sebagai bagian dari
pencapaian reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Untuk mewujudkan WBK/WBBM
di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB), diperlukan
Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas.
Rencana Kerja ini memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan
pembangunan WBK/WBBM sebagai acuan dalam pencapaian setiap tahap pembangunan
ZI menuju WBK/WBBM pada unit kerja di lingkungan LPMP NTB berdasarkan Lembar
Kerja Evaluasi dan dokumen pendukung yang disajikan.
Akhir kata, kami berharap semoga dokumen rencana kerja ini dapat bermanfaat
untuk pelaksanaan pembangunan Integritas di LPMP NTB.
Mataram, 2 Januari 2020
Kepala LPMP NTB
Mohamad Mustari, Ph.D.
DAFTAR ISI
Halaman
SAMPUL DEPAN .................................................................................. i
KATA PENGANTAR ........................................................................... ii
DAFTAR ISI .......................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ................................................................................. 1
B. Maksud, Tujuan, dan Sasaran ....................................................... 2
C. Ruang Lingkup ................................................................................ 2
BAB II PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BIROKRASI BERSIH MELAYANI
A. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas ............................... 3
B. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM .............. 4
BAB III TIM KERJA PEMBANGUNAN WILAYAH ZONA
INTEGRITAS ........................................................................................ 18
BAB IV TIM MATRIK RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS ............................................................................ 20
BAB V PENUTUP.................................................................................. 21
LAMPIRAN-LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung
program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap terhadap sistem
penyelenggaraan instansi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)
Nusa Tenggara Barat. Yang baik, efektif, dan professional dalam
mewujudkan good govermance dan clean government menuju aparatur
yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatkan pelayanan prima serta
meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.
Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi bagaimana
diamanatkan dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi dan Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi perlu dibangun program
pencegahan korupsi yang lebih efisien, efektif dan komprehensif, melalui
penetapan Zona Integritas menuju terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan LPMP
NTB merupakan bentuk pencegahan dan pemberantasan korupsi yang
konkrit, sebagai bagian dari pencapaian reformasi birokrasi dan pelayanan
publik.
Dengan dicanangkannya Zona Integritas dan adanya pengusulan Lembaga
Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat (LPMP NTB) sebagai
Unit Kerja yang akan dijadikan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi, untuk
itu diperlukan komitmen dari pimpinan dan segenap pegawai untuk LPMP
NTB. Upaya LPMP NTB untuk menuju WBK diwujudkan dengan
membentuk tim manajemen perubahan dan menyusun Rencana Kerja
Pembangunan Zona Integritas.
1
B. Maksud, Tujuan dan Sasaran
Maksud penyusunan dokumen ini adalah memberikan acuan dan pedoman
dalam melakukan pembangunan, pembinaan dan evaluasi WBK. Sesuai
Permenpan RB Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan atas Permanpan RB
Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM dilingkungan Kementerian Instansi Pemerintah.
Adapun sasaran penyusunan dokumen ini adalah untuk mempercepat
terwujudnya WBK di lingkungan LPMP NTB.
C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup dokumen ini berisi program kerja dan rencana aksi
pembangunan Zona Integritas menuju WBK, di LPMP Nusa Tenggara Barat.
2
BAB II
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI
Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM, merupakan salah satu upaya
pencegahan korupsi sebagaimana telah diamanatkan dalam Inpres Nomor 5 Tahun
2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Instruksi Presiden Nomor 9
Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi. Predikat WBK
diperoleh apabila nilai total hasil evaluasi unsur pengungkit dan unsur hasil
minimal 75,00. Pembangunan Zona Integritas dilakukan melalui tahapan-tahapan
sesuai Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019.
A. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas
1. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah deklarasi/pernyataan
dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap
membangun Zona Integritas;
2. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh instansi
pemerintah yang pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya
telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas. Penandatanganan
dokumen Pakta Integritas dapat dilakukan secara massal/serentak pada saat
pelantikan, baik sebagai CPNS, PNS, maupun pelantikan dalam rangka
mutasi kepegawaian horizontal atau vertikal. Bagi instansi pemerintah
yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta
Integritas, dapat melanjutkan/melengkapi setelah pencanangan
pembangunan Zona Integritas;
3. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas beberapa instansi pusat yang
berada di bawah koordinasi Kementerian dapat dilakukan bersama-
bersama. Sedangkan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di
instansi daerah dapat dilakukan oleh kabupaten/kota bersama-bersama
dalam satu provinsi;
4. Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka
dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk
masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta
dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang
pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
3
5. Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas
untuk instansi pusat dilaksanakan oleh pimpinan instansi pemerintah;
6. Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas
untuk instansi daerah dilaksanakan oleh pimpinan
instansi pemerintah daerah; dan
7. KPK, ORI, unsur masyarakat lainnya (perguruan tinggi, tokoh masyarakat/
LSM, dunia usaha) dapat juga menjadi saksi pada saat pencanangan ZI
untuk instansi pusat dan instansi daerah.
B. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM
Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan
yang telah dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah. Proses
pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program
Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM,
Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.
Dalam membangun Zona Integritas, pimpinan instansi pemerintah
menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah
Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Pemilihan unit kerja
yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan,
diantaranya:
1) Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan
pelayanan publik;
2) Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta Memiliki tingkat
keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit
tersebut.
Proses pemilihan unit kerja yang berpotensi sebagai Zona Integritas
dilakukan dengan membentuk kelompok kerja/tim untuk melakukan
identifikasi terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai unit kerja
berpredikat menuju WBK/WBBM oleh pimpinan instansi. Setelah
melakukan identifikasi, kelompok kerja/tim mengusulkan unit kerja kepada
pimpinan instansi untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja berpredikat
Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Selanjutnya dilakukan penilaian
4
mandiri (self assessment) oleh Tim Penilai Internal (TPI). Setelah
melakukan penilaian, TPI melaporkan kepada Pimpinan instansi tentang
unit yang akan di usulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi sebagai unit kerja berpredikat Menuju
WBK/WBBM. Apabila unit kerja yang diusulkan memenuhi syarat sebagai
Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, maka langkah selanjutnya adalah
penetapan.
Setelah unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju
WBK/WBBM ditetapkan, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah
menentukan komponen-komponen yang harus dibangun. Terdapat dua
jenis komponen yang harus dibangun dalam unit kerja terpilih, yaitu
komponen pengungkit dan komponen hasil. Di bawah ini adalah gambar
yang menunjukkan hubungan masing- masing komponen dan indikator
pembangun komponen.
Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program Manajemen
Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan
Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik merupakan komponen pengungkit yang diharapkan
dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Penilaian terhadap setiap
program dalam komponen pengungkit dan komponen hasil diukur melalui
indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Sehingga
dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran
pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran.
5
1. KOMPONEN PENGUNGKIT
Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu
pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM. Terdapat enam komponen pengungkit, yaitu Manajemen
Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan
Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik. Di bawah ini adalah rincian bobot komponen
pengungkit penilaian unit kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM.
NO KOMPONEN PENGUNGKIT BOBOT 60%
1 Manajemen Perubahan 5%
2 Penataan Tatalaksana 5%
3 Penataan Sistem Manajemen SDM 15%
4 Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10%
5 Penguatan Pengawasan 15%
6 Penguatan Kualitas Pelayanan Publik 10%
1.1 Manajemen Perubahan
Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan
konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja
(culture set) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik
sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas.
Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:
a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit
kerja dalam membangun Zona Integritas menuju
6
WBK/WBBM;
b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang
diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya
resistensi terhadap perubahan.
Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan
untuk menerapkan manajemen perubahan, yaitu:
a. Pembentukan Tim Kerja / Tim Manajemen Perubahan
Pembentukan Tim Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal- hal
berikut:
1) Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan
pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
2) Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui
prosedur/mekanisme yang jelas.
b. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM
Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:
1) Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM telah disusun;
2) Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM telah memuat target-target prioritas yang relevan
dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
dan
3) Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan
pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
7
c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM
Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:
1) Seluruh kegiatan pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas
Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani telah dilaksanakan
sesuai dengan target yang direncanakan;
2) Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona
Integritas menuju WBK/ WBBM;
3) Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti.
d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja dilakukan dengan
memperhatikan hal-hal berikut:
1) Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan
Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2) Agen Perubahan telah ditetapkan;
3) Budaya kerja dan pola pikir telah dibangun di lingkungan
organisasi; dan
4) Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona
Integritas menuju WBK/WBBM.
1.2 Penataan Tatalaksana
Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien,
dan terukur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
8
Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah:
a) Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses
penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju
WBK/WBBM;
b) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen
pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
c) Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan
untuk menerapkan penataan tatalaksana, yaitu:
a. Prosedur Operasional tetap (SOP) Kegiatan Utama
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi
yang seharusnya telah dilakukan, seperti:
1) Prosedur operasional tetap mengacu kepada peta proses bisnis
instansi;
2) Prosedur operasional tetap telah diterapkan; dan
3) Prosedur operasional tetap telah dievaluasi.
b. E-Office
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi
yang seharusnya telah dilakukan, yaitu:
1) Sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi;
2) Sistem kepegawaian berbasis sistem informasi; dan
3) Sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi.
c. Keterbukaan Informasi Publik
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi
yang seharusnya telah dilakukan, seperti:
1) Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan;
dan
2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukan
informasi publik.
1.3 Penataan Sistem Manajemen SDM
Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan
profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas Menuju
9
WBK/WBBM.
Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:
a) Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-
masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
b) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur
pada masing-masing masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
c) Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas
menuju WBK/WBBM;
d) Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas
menuju WBK/WBBM; dan
e) Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas
menuju WBK/WBBM.
Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu
dilakukan untuk menerapkan penataan manajemen SDM, yaitu:
a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan
Organisasi
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang
seharusnya dilakukan, seperti:
1) Unit kerja telah membuat rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya
dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan;
2) Unit kerja telah menerapkan rencana kebutuhan pegawai di unit
kerjanya; dan
3) Unit kerja telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhdap rencana
kebutuhan pegawai di unit kerjanya.
b. Pola Mutasi Internal
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang
seharusnya dilakukan, seperti :
1) Unit kerja telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal;
2) Unit kerja telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal; dan
3) Unit kerja telah memiliki monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan
pola rotasi internal.
10
c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang
seharusnya dilakukan, seperti:
1) Telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (capacity
building/transfer knowledge); dan
2) Terdapat kesempatan/hak bagi pegawai di unit kerja terkait untuk
mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.
d. Penetapan Kinerja Individu
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang
seharusnya dilakukan, seperti:
1) Telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja
organisasi;
2) Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator
kinerja individu level diatasnya;
3) Telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik; dan
4) Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/diimplementasikan
mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan.
e. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang
seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode
perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan; dan
f. Sistem Informasi Kepegawaian
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang
seharusnya dilakukan, seperti: pelaksanaan sistem informasi kepegawaian
pada unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.
1.4 Penguatan Akuntabilitas
Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan
pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan
organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
11
Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:
a) Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan
b) Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.
Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini
digunakan indikator-indikator:
a. Keterlibatan Pimpinan
Dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja, salah satu
komponen yang termasuk di dalamnya adalah dokumen perencanaan
strategis unit kerja tersebut. Dokumen ini menyajikan arah pengembangan
yang diinginkan dengan memperhatikan kondisi unit kerja saat ini
termasuk sumber daya yang dimiliki, strategi pencapaian, serta ukuran
keberhasilan. Agar penjabaran dokumen perencanaan strategis ini dapat
terlaksana dengan baik dibutuhkan keterlibatan pimpinan instansi.
Beberapa hal yang harus dilakukan oleh pimpinan instansi, sebagai
berikut:
1) Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat
penyusunan perencanaan;
2) Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat
penyusunan penetapan kinerja; dan
3) Pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala.
b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
Pengelolaan akuntabilitas kinerja terdiri dari pengelolaan data kinerja,
pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Untuk mengukur pencapaian
program ini digunakan indikator di bawah ini:
1) Unit kerja telah memiliki dokumen perencanaan;
2) Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil;
3) Indikator kinerja telah memiliki kriteria Specific, Measurable,
Acheivable, Relevant and Time bound (SMART);
4) Unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu;
5) Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja;
dan
12
6) Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang
menangangi akuntabilitas kinerja.
1.5 Penguatan Pengawasan
Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi
pemerintah.
Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:
a) meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh
masing-masing instansi pemerintah;
b) meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-
masing instansi pemerintah;
c) meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara
pada masing-masing instansi pemerintah; dan
d) menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing- masing
instansi pemerintah.
Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu
dilakukan untuk menerapkan penguatan pengawasan, yaitu:
a. Pengendalian Gratifikasi
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi
yang seharusnya dilakukan seperti
1) unit kerja telah memiliki public campaign tentang pengendalian
gratifikasi;
2) unit kerja telah mensosialisasikan penanganan benturan
kepentingan;
3) unit kerja telah mengimplementasikan penanganan benturan
kepentingan;
4) unit kerja telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan
kepentingan;
5) unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan
benturan kepentingan.
b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi
yang seharusnya dilakukan seperti 13
1) unit kerja telah membangun lingkungan pengendalian;
2) unit kerja telah melakukan penilaian resiko atas unit kerja;
3) unit kerja telah melakukan kegiatan pengendalian untuk
meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi; dan
4) unit kerja telah mengkonsumsikan dan mengimplementasikan SPI
kepada seluruh pihak terkait.
c. Pengaduan Masyar akat
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi
yang seharusnya dilakukan seperti
1) unit kerja telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan
masyarakat;
2) unit kerja telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan
pengaduan masyarakat;
3) unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan
pengaduan masyarakat; dan
4) unit kerja telah menindaklanjuti hasil mevaluasi atas penanganan
pengaduan masyarakat
d. Whistle Blowing System
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi
yang seharusnya dilakukan seperti
1) unit kerja telah menerapkan Whistle Blowing System;
2) unit kerja telah melakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing
System; dan
3) unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas
penerapanWhistle Blowing System.
e. Penanganan Benturan Kepentingan
Pengukuran indikator dilakukan . dengan mengacu pada kondisi
yang seharusnya dilakukan, seperti :
1) unit kerja telah mengidentiikasi benturan kepentingan dalam tugas
dan fungsi utama;
2) unit kerja telah mensosialisasikan penanganan benturan
kepentingan;
3) unit kerja telah mengimplementasikan penanganan benturan
kepentingan;
4) unit kerja telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan
kepentingan; dan 14
5) unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan
benturan kepentingan.
1.6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk
meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing- masing
instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan
masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik
dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap
penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan
masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk
melakukan perbaikan pelayanan publik.
Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan
publik ini adalah:
a) meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah,
lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah;
b) meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi;
c) pelayanan internasional pada instansi pemerintah; dan
d) meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.
Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu
dilakukan untuk menerapkan peningkatan kualitas pelayanan publik,
yaitu:
a. Standar Pelayanan
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi
yang seharusnya dilakukan, seperti:
1) unit kerja telah memiliki kebijakan standar pelayanan;
2) unit kerja telah memaklumatkan standar pelayanan;
3) unit kerja telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan;
dan
4) unit kerja telah melakukan review dan perbaikan atas standar
pelayanan dan SOP.
15
b. Budaya Pelayanan Prima
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi
yang seharusnya dilakukan, seperti:
1) unit kerja telah melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik,
estetika, capacity building dalam upaya penerapan budaya
pelayanan prima;
2) unit kerja telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah
diakses melalui berbagai media;
3) unit kerja telah memiliki sistem reward and punishment bagi
pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima
layanan bila layanan tidak sesuai standar;
4) unit kerja telah memiliki sarana layanan terpadu/terintegrasi; dan
5) unit kerja telah melakukan inovasi pelayanan.
c. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi
yang seharusnya dilakukan, seperti:
1) unit kerja telah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan;
2) hasil survey kepuasan masyakat dapat diakses secara terbuka; dan
3) unit kerja telah melakukan tindak lanjut atas hasil survey
kepuasan masyarakat.
2. KOMPONEN HASIL
Rincian Bobot Indikator Hasil Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM
No Unsur Indikator Hasil Bobot (40% )
1 Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan
Bebas KKN
20 %
2 Terwujudnya Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik Kepada Masyarakat
20 %
Dalam pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, fokus pelaksanaan reformasi
birokrasi tertuju pada dua sasaran utama, yaitu:
16
1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN.
Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan ukuran
a. nilai persepsi korupsi (survei eksternal); dan
b. presentase penyelesaian TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan)
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada
Masyarakat
Sasaran tersebut diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei
eksternal terhadap pengguna jasa layanan di LPMP NTB).
17
BAB III
TIM KERJA PEMBANGUNAN WILAYAH ZONA INTTEGRITAS
Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan yang
telah dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah. Proses pembangunan Zona
Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan
Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan
Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat
konkrit. Untuk menunjang proses pembangunan Zona Integritas di lingkungan
LPMP NTB, maka dibentuklah Tim Kerja Pembangunan Wilayah Zona Integritas
tahun 2020 yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala LPMP (terlampir).
Dalam mendukung tugasnya Tim pembangunan wilayah Zona Integritas di LPMP
NTB menyusun rencana kerja yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan. Adapun
daftar nama tim seperti pada tabl 3.1.
Tabel 3.1 Daftar Nama Tim Pembangunan Wilayah Zona Integritas LPMP NTB
Tahun 2020
No Nama/NIP Jabatan Kedinasan Jabatan dalam
Tim
Penanggung Jawab dan Ketua
1 Mohamad Mustari, Ph.D
NIP. 196404111986031003 Kepala LPMP NTB
Penanggung
Jawab
2 Drs. I Made Murta Astawa, M.Pd
NIP. 196408241993031001 Kepala Seksi PMS Ketua
I. Manajemen Perubahan
3 Dra. Hj. Sri Sukriyani
NIP. 196503201992032001 Kepala Sub Bagian Umum Koordinator
4
Dr.Wirman Kasmayadi, S.Pd,
M.Si
NIP 197312312001121001
Widyaiswara Ahli Madya Anggota
5 Musmuliadi, S.Si.,M.Pd.
NIP .197901032005011002 Analis Mutu Pendidikan Anggota
6 Yuyun Sambodo, S.Si.M.Pd.
NIP. 198007052003122001
Pengembang Teknologi
Pembelajaran Anggota
II. Penataan Tata Laksana
7 I Ketut Budiarthi, SKM.
NIP. 197901172003121002 Analis Tata Laksana Koordinator
8 Rustam Effendi, S.Kom., MT
NIP. 197704102001121002 Widyaiswara Ahli Muda Anggota
9 Muhammad Idrus, M.Ag
NIP. 197503222005011001
Pengelola Data Tata
Organisasi dan Tata Laksana Anggota
10 Rapiki, S.Pd
NIP. 197203222001121001
Penyusun Bahan Informasi dan
Publikasi pada Seksi SI Anggota
III. Penataan Sistem Manajemen SDM
18
No Nama/NIP Jabatan Kedinasan Jabatan dalam
Tim
11 Hj. Lielies Miningrum, SE
NIP. 197608132001122001
Analis Sumber Daya Manusia
Aparatur Koordinator
12 Drs. Sugeng Riyanto, MH
NIP. 196104011987031002 Analis Kepegawaian Madya Anggota
13 Ari Rahmaningrum, S.Pd
NIP. 198104262006042003 Pengelola Kepegawaian Anggota
14 Hj. Mufidah, S.Pd
NIP. 197907082006042002
Penyusun Program Fasilitas
Pendidikan Seksi FPMP Anggota
IV. Penguatan Akuntabilitas
15 Ahmad Sahid, S.Pd, M.Pd
NIP. 197606222003121003 Widyaiswara Ahli Muda Koordinator
16 Ida Nur Hidayati, SE, MM
NIP. 198009272005012002
Penyusun Program Anggaran
dan Pelaporan Anggota
17 I Made Budi Adi LK
NIP. 198305272005011003 Pengadministrasi Keuangan Anggota
18 Kadril Hayati, S.Sos
NIP. 197904232002122001 Pengelola BMN Anggota
19 Partoyo, S.Pd.
NIP. 197511102005011005 Analis BMN Anggota
V. Penguatan Pengawasan
20 Dra. Hj. Sudiati Prihatiningrum
NIP. 196605041992032003 Kepala Seksi FPMP Koordinator
21 Ari Dahfid, S.Pd,.MH
NIP. 198608092009121005
Analis Kemitraan Seksi
FPMP Anggota
22 Anggraini Naskawati, M.Pd.
NIP. 197305222003122001 Widyaiswara Ahli Madya Anggota
23 Nur Hidayati, S.Kom, MT
NIP. 197911252003122001 Widyaiswara Ahli Madya Anggota
24 Latifah Hikmawati, SP
NIP. 197307252002122001 Pengolah Data Pada Seksi SI Anggota
25 Herlina Widiastuti, S.Si
NIP. 197704132006042001 Pengelola Keuangan Anggota
VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
26 Drs. Sakban
NIP 196512311994031012
Kepala Seksi Sistem
Informasi Koordinator
27 Yuda Purwaka, M.Or
NIP. 197207132002121004 Widyaiswara Ahli Madya Anggota
28 Dian Rohaidah, S.Sos, M.IP
NIP. 198104012005012002 Pengolah Data pada Seksi SI Anggota
29 Hj. Masturi, S.Pd
NIP. 197603142002122004
Pengolah Data Sistem
Informasi Anggota
Kesekretariatan
30 Ahlun Mariani, S.Si
NIP. 197605102006042002 Analis Mutu Pendidikan Koordinator
31 Kundiarto, S.Si
NIP. 1975051132015041001
Pengelola Data Mutu dan
Supervisi Anggota
32 Laely Adyani, S.Si. M.Pd
NIP. 198003162006042001
Penyusun Program Fasilitasi
Pendidikan Seksi FPMP Anggota
33 Andan Januar Jaya, S.T.
NIP. 198501292019021004
Analis Sistem Informasi dan
Jaringan Anggota
34 Billy Febiar, S.Kom.
NIP.199309282019021002 Pengelola Situs/Web Seksi SI Anggota
19
BAB IV
MATRIK RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
Pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di LPMP Nusa Tenggara Barat telah dilakukan
mulai Tahun 2018. LPMP NTB telah menyusun Road Map dan mencanangkan
Target Prioritas yang harus di capai dalam pembangunan ZI menuju WBBM yang
dituangkan dalam Matrik Target Prioritas dan Rencana Aksi. Matrik Target
Prioritas dan Rencana Aksi dan Roadmap terlampir dalam dokumen ini.
20
BAB V
PENUTUP
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM disusun
untuk dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam kegiatan Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan
LPMP NTB di Tahun 2020. Dokumen ini dinamis, dapat dilakukan perubahan sejalan
dengan perkembangan kondisi.
21
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WBK/WBBM DI LPMP NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020
NO. RENCANA KERJA KEGIATAN JADWAL
PELAKSANAAN BUKTI FISIK
I. Manajemen Perubahan
1. Penyusunan Tim Kerja a. Menyusun Mekanisme Pemilihan Tim
Kerja
b. Pembentukan Tim Kerja ZI
• Januari
• Januari
• Surat Undangan, Daftar Hadir,
Notulen, dan Mekanisme
Pemilihan Anggota Tim
• Surat Undangan, Daftar Hadir,
Notulen, dan SK Tim Kerja
2. Penyusunan Dokumen
Rencana Pembangunan
ZI-WBK
a. Menyusun Rencana Kerja Pembangunan
ZI-WBK
b. Membuat Media Sosialisasi ZI-WBK
• Januari
• Februari s.d.
Desember
• Surat Undangan, Daftar
Hadir, Rencana Kerja
Pembangunan ZI-WBK
• Brosur, X-Baner,
Spanduk,Laman LPMP NTB,
WA, Instagram, Pin
Facebook, Twiteer
3. Pemantauan dan Evaluasi
Program ZI-WBK
a. Menyusun Instrumen Monitoring dan
Evaluasi terhadap Pembangunan Zona
Integritas
b. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi
terhadap Pembangunan Zona Integritas
c. Menindaklanjuti Monitoring dan
Evaluasi terhadap Pembangunan Zona
Integritas
• Januari
• Februari s.d.
Desember
• Februari s.d.
Desember
• Instrumen Monev
• Laporan Hasil Monitoring dan
Evaluasi terhadap
Pembangunan Zona Integritas
• Laporan Hasil Monitoring dan
Evaluasi terhadap
Pembangunan Zona Integritas
4. Peningkatan Budaya Kerja
dan Perubahan Pola Pikir
a. Menetapkan Role Model
b. Menetapkan Agen Perubahan
c. Melaksanakan Bimbingan Teknis Budaya
Kerja dan Pola Pikir ( IHT )
d. Penandatangan Komitmen bersama
e. Melaksanakan internalisasi tata nilai
kemdikbud (Apel Senin Pagi dan
Kegiatan Jumat)
• Maret
• Maret
• Maret
• Januari
• Januari s.d
Desember
• SK Penetapan Role Model
• SK Penetapan Agen Perubahan
• Laporan Kegiatan IHT
• Tanda tangan Komitmen
Bersama
• Daftar hadir, foto kegiatan
II. Penataan Tatalaksana
1. Menyusun Prosedur
Operasional Standar
Kegiatan Utama
a. Tim menyusun pos dengan merujuk peta
proses bisnis
b. Evaluasi penerapan pos/sop
c. Tim mengevaluasi pos secara berkala
• Maret • Surat undangan rapat tim
penyusunan pos
• Daftar hadir
• Notula rapat
• Panduan
• SK tim
• Alur kerja
• Dokumen Pos 2017,2018,
2019
• Risalah Pos
• Instrumen evaluasi pos
• Pembuatan jadwal evaluasi
pos dan hasil evaluasi pos
• Laporan penyusunan pos dan
evaluasi pos
2. Menerapkan Kantor
Elektronik (e-office)
a. Evaluasi pengelolaan simpeg, sim
persuratan dan sim kearsipan, dll
b. Evaluasi pengelolaan website, fb dan wa
untuk pelayanan sarpras
c. Pembuatan format e-monev untuk e-
office
• Maret • Surat undangan evaluasi
penggunaan sim pengukuran
kinerja, sim kepegawaian dan
sim pelayanan publik dan
aplikasi penunjang
manajemen perkantoran
• Instrumen monev
• Daftar aplikasi yang
digunakan di lingkungan lpmp
ntb
• Hasil evaluasi penggunaan
teknologi informasi
manajeman perkantoran
• SK/surat tugas petugas e-
monev
• Laporan dan arsip
3. Menerapkan Keterbukaan
Informasi Publik
a. Sosialisasi penerapan kebijakan
keterbukaan informasi publik
b. Kegiatan monev penerapan keterbukaan
informasi publik
• Maret • SK pejabat pengelola
informasi dan dokumentasi
• Maklumat keterbukaan
informasi publik
• Keputusan kepala lpmp dalam
penerapan keterbukaan
informasi publik
• E-monev penerapan
keterbukaan informasi publik
• Instrumen monev
• Daftar inventaris media
keterbukaan informasi publik
• Pengolahan hasil e-monev
• Laporan hasil monev
III. Penataan Sistem Manajemen SDM
1. Perencanaan Kebutuhan
pegawai sesuai dengan
kebutuhan
a. Pengangkatan Pegawai
b. Assesmen Pegawai
c. Monitoring dan evaluasi terhadap
penempatan pegawai
• Desember 2019-
Maret 2020
• Maret-April
• Mei-Juni
• Beban Kerja, Usulan Formasi,
Peta Jabatan, Usulan CPNS
• Hasil Assesmen
• Data Analisa SKP
2. Pola Mutasi Internal a. Mutasi Jabatan
b. Menganalisis Kebutuhan sesuai
Kompetensi Pegawai
• Januari –
Desember
• Januari -
Desember
• SK Mutasi, Laporan
monitoring efektifitas
penempatan pegawai
• Usulan Ke Biro SDM dan
berkas lainnya yang
diperlukan, Peta Jabatan,
Analisis Mutasi antar Jabatan
3. Pengembangan pegawai
berbasis kompetensi
a. Membuat Form perencanaan pendidikan
dan pelatihan yang diperlukan pegawai
b. Menyusun rekapitulasi pegawai yang
telah mengikuti diklat/magang
c. Melaksanakan inhouse training,
mengikutsertakan pegawai pada
pelatihan dan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Kemendikbud,
mengikutsertakan pegawai pada
pelatihan inrternal, mengadakan Bimtek
• Januari –
Desember
• Januari –
Desember
• Januari - Juli
• Form perencanaan pendidikan
dan pelatihan, Hasil Analisis
• Data Digital
• SK Penugasan
4. Penetapan Kinerja
Individu
a. Melakukan penialaian SKP tahunan,
Penilaian SKP structural,
b. Menyusun mekanisme Penilaian
Pegawai Teladan ; Tim Penilai ; Kriteria
yang jelas (SKP menjadi salah satu
kriteria)
• Januari –
Desember
• Januari -
Desember
• SKP, DP3
• SK Panitia dan SK
penunjukan sebagai pegawai
teladan, Reward/Hadiah
5. Penegakan aturan disiplin
/ kode etik / kode prilaku
pegawai
a. Membuat rekapitulasi pegawai yang
melakukan pelanggaran kode etik
pegawai
b. BAP( Berita Acara Pemeriksaan)Oleh
Tim Binap
• Januari –
Desember
• Januari -
Desember
• SK Sanksi Moral/Penjatuhan
Hukuman Disiplin,
Rekapitulasi Daftar Hadir.
• SK Sanksi Moral/Penjatuhan
Hukuman Disiplin,
Rekapitulasi Daftar Hadir.
6. Sistem Informasi
Kepegawaian
a. Pemutakhiran formasi kepegawaian
melalui SIMPEG
b. Aplikasi e-Pag GTK Kemdikbud
• Januari –
Desember
• Januari -
Desember
• DUK, Data Digital SIMPEG
• Dupag/Guru /Kasek gol IV/b
keatas Provinsi NTB dan NTT
IV. Penguatan Akuntabilitas
1. Melibatkan Pimpinan a. Penyusunan Rencana Kerja Lembaga
1. Penyusunan Renstra
2. Penyusunan RKT
3. Penyusunan RKAKL
4. Penyusunan RK-BMN
• Februari-Maret
• Maret-April
• Menyesuaikan
• Maret- April
• SK/ST
• Dokumen Renstra
• Dokumen RKT
• Dokumen RKAKL
• Dokumen DIPA
• Dokumen RK-BMN
• Pengakuan pegawai bahwa
pimpinan terlibat secara
langsung saat kegiatan
b. Penetapan Kinerja Lembaga
- Penyusunan Perjanjian Kinerja • Januari
• Perjanjian Kinerja antara
Kepala LPMP dengan Dirjen
Paud, Dikdas, Dikmen
• Perjanjian Kinerja antara
Kepala LPMP dengan Pejabat
Struktural
• Perjanjian Kinerja antara
Pejabat Struktural dengan JFU
dan JFT
• e-Kinerja
• Pengakuan pegawai bahwa
pimpinan terlibat secara
langsung saat kegiatan
c. Pemantauan Pencapaian Kinerja
Lembaga secara Berkala
- Input data sesuai penjadwalan dan
pelaporan kepada pimpinan secara
berkala
• Setiap bulan,
Triwulan,
Semester,
Tahunan
• Jurnal konsultasi
• e-Kinerja
• SMART.DJA
• PP 39/BAPPENAS
• e-REKON
• Wasdal
2. Mengelola Akuntabilitas
Kinerja
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan
1. Penyusunan Renstra
2. Penyusunan RKT
3. Penyusunan RKAKL
4. Penyusunan Perjanjian Kinerja
5. Penyusunan Rencana Aksi
• Februari-Maret
• Maret-April
• Juli s.d.
Desember
• Januari-Februari
• Dokumen Renstra
• Dokumen RKAKL
• Dokumen RKT
• Perjanjian Kinerja
• Rencana Aksi
b. Penyusunan Rencana dengan
Berorientasi Hasil
1. Penyusunan RKAKL
2. Penyusunan RKT
3. Penyusunan TOR Program dan
Kegiatan
4. Perjanjian Kinerja
5. Rencana Aksi
• Juli s.d.
Desember
• Januari-Februari
• Dokumen RKAKL
• Dokumen RKT
• TOR Program dan Kegiatan
• Perjanjian Kinerja
• Rencana Aksi
c. Penentuan Indikator Kinerja
- Renstra LPMP NTB
• Januari-Februari
• Dokumen Renstra
• IKU dan IKU Tambahan
d. Penyusunan Laporan Kinerja tepat
waktu
1. Penyusunan Laporan Kinerja
2. Penyusunan Laporan Keuangan
• Bulanan,
Semester,
Tahunan
• Dokumen Laporan Kinerja
• Dokumen Laporan Keuangan
• Jurnal konsultasi
e. Penyampaian Informasi Kinerja dalam
Laporan Kinerja
1. Penyusunan Laporan Kinerja
2. Penyusunan Laporan Keuangan
• Bulanan,
Semester,
Tahunan
• Dokumen Laporan Kinerja
• Dokumen Laporan Keuangan
• Jurnal konsultasi
f. Peningkatan Kapasitas SDM yang
menangani akuntabilitas kinerja
- Pengimbasan Pengetahuan kepada
teman sejawat
• Menyesuaikan
dengan kegiatan
• Foto
• Berita Acara Pengimbasan
V. Penguatan Pengawasan
1. Pengendalian Gratifikasi a) Membentuk UPG
a. Penyusunan SOP
b. PenyusunanPedoman
c. Sosialisasi
d. LaporanGratifikasi
e. TindakLanjut
• Februari
• April
• April
• April s.d
Desember
• Mei &
• SK Satgas
• SOP
• PedomanGratifikasi
• DaftarHadir, Notulen,
Undangan, Dokumentasi,
f. Monev
November
• Desember
• Juni&Desember
• Laporan Gratifikasi. Buku
Rekapitulasi Gratifikasi
• LaporanTindakLanjut
• InstrumenMonev
2. Penguatan SPIP a. Penyusunan Program Kerja SPI
b. Penyusunan Peta Resiko
c. Penyusunan SOP
d. Penyusunan Pedoman
e. Sosialisasi
f. TindakLanjut
g. Monev
• Februari
• Februari
• Februari
• April
• April s.d
Desember
• Desember
• Juni & Desember
• Program Kerja SPI
• Peta Resiko 2020
• SOP
• Pedoman SPI
• Daftar Hadir, Notulen,
Undangan, Dokumentasi,
• LaporanTindakLanjut
• InstrumenMonev
3. Whistle Blowing System
(Pengaduan Internal)
a. Penyusunan SOP
b. Penyusunan Pedoman
c. Sosialisasi
d. Laporan Gratifikasi
e. TindakLanjut
f. Monev
• April
• April
• April s.d
Desember
• April s.d
Desember
• Desember
• Juni &
Desember
• SOP
• Pedoman WBS
• DaftarHadir, Notulen,
Undangan, Dokumentasi,
Link Pengaduan(link
menyusul)
• Kotak Saran (ULT, Lobby)
• LaporanTindakLanjut
• InstrumenMonev
4. Penanganan Benturan
Kepentingan
a. Penyusunan SOP
b. Penyusunan Pedoman
c. Sosialisasi
d. Laporan CoI
e. TindakLanjut
f. Monev
• April
• April
• April s.d
Desember
• Desember
• Juni & Desember
• SOP
• Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan
• DaftarHadir, Notulen,
Undangan, Dokumentasi,
Surat Pernyataan yang sudah
terisi
• LaporanTindakLanjut
• InstrumenMonev
5. PengaduanMasyarakat a. Penyusunan SOP
b. Penyusunan Pedoman
c. Sosialisasi
d. Laporan Dumas
e. Tindak Lanjut
f. Monev
• April
• April
• April s.d.
Desember
• April s.d.
Desember
• Desember
• Juni & Desember
• SOP
• Pedoman Pengaduan
Masyarakat
• Himbauan, Ajakan dituangkan
dalam Website, Buletin
• Laporan Dumas
• Laporan Tindak lanjut
• Instrumen Monev
VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1. Menetapkan Standar
Layanan
a. Menetapkan kebijakan standar
pelayanan dan Maklumat pelayanan
b. Menetapkan prosedur baku atas
pelaksanaan standar pelayanan
• Januari s.d
Februari
• Januari s.d
• SK penetapan kebijakan
pelayanan publik di
lingkungan LPMP NTB
• Maklumat pelayanan
• Prosedur Standar Pelayanan
c. Menelaah dan memperbaiki standar
pelayanan
Februari
• Juni dan
Desember 2020
• Notulensi hasil penelaahan
dan perbaikan standar
pelayanan
2. Menerapkan Budaya
Pelayanan Prima
a. Sosialisasi/pelatihan “membangun
budaya pelayanan prima melalui
pengembangan budaya kerja”
b. Menginformasikan pelayanan yang
mudah diakses melalui berbagai media
c. Menyusun kebijakan system punishment
(sanksi)/reward (penghargaan) bagi
pelaksana serta pemberian kompensasi
kepada penerima layanan
d. Menyelenggarakan layanan publik
secara terpadu/ terintegrasi
e. Melakukan inovasi pelayanan terotomasi
• Januari s.d
Desember 2020
• Januari s.d
Desember
• Januari
• Januari s.d
Desember
• Januari s.d
Desember
• SK Penetapan Budaya
Pelayanan Prima
• Laporan Sosialisasi/ Pelatihan
• Media sosialisasi (website,
banner, brosur/leaflet,
infografis)
• SK Penetapan system
punishmen/reward dan
kompensasi layanan
• Laporan penyelenggaraan
Unit Layanan Terpadu
• System antrian elektronik,
system kepuasan pengguna
secara elektronik “smile face”,
permintaan informasi dan
pengaduan melalui laman
3. Penilaian Kepuasan
Terhadap Layanan
a. Melakukan survey kepuasan publik
terhadap layanan satuan kerja
b. Menyampaikan hasil survey kepuasan
publik yang bisa diakses secara terbuka
c. Menindaklanjuti hasil survey kepuasan
publik
• Januari s.d
Desember
• Januari s.d
Desember
• Januari s.d
Desember
• Kuisioner kepuasan publik
• Hasil survey kepuasan publik
dalam website
• Laporan tindak lanjut hasil
survey kepuasan publik