Silaturrahim dan Pembinaan Pegawai

Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

(WBK)

Dr. H. Moch. Jasin, MM.Inspektur Jenderal Kemenag RI

Kanwil Kemenag Provinsi BantenJumat, 20 Desember 2013

SASARAN PENGAWASAN NASIONAL(DITETAPKAN OLEH MENPAN DAN RB)

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Target IPK Tahun 2014 “5” dan Opini BPK (WTP) Tahun 2014 Pusat 100% dan Pemda 60%

• Meningkatkan kepatuhan pengelolaan keuangan negara• Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara• Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara• Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang• Penerapan SPI• Peningkatan peran APIP sebagai quality assurance dan consulting• Peningkatan ketaatan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan tugas dan

fungsi• Peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaaan keuangan

negara

TUJUAN PENGAWASAN NASIONAL1. Mendorong reformasi birokrasi di bidang pengawasan,

khususnya yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);

2. Menetapkan arah Kebijakan dan Program Pengawasan Intern Pemerintah pd tahun 2011-2014 dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;

3. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;

4. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan intern pemerintah melalui sinergi pengawasan yang dilakukan oleh APIP;

5. Menjadi dasar penyusunan Jakwas Tahunan dan PKPT masing-masing APIP Tahun 2011-2014.

VISI DAN MISI ITJEN• Visi

Menjadi Pengendali dan Penjamin Mutu Kinerja Kementerian Agama

• Misi1. Melakukan pengawasan fungsional secara profesional dan

independen2. Melakukan penguatan sistem pengawasan yang efektif dan

terintegrasi3. Meningkatkan kompetensi dan integritas moral aparatur pengawasan4. Meningkatkan peran sebagai konsultan dan katalisator peningkatan

kinerja5. Mendorong akselerasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan6. Menumbuhkembangkan pengawasan preventif melalui pengawasan

dengan pendekatan agama (PPA)7. Mewujudkan pelayanan administrasi pengawasan yang cepat, tepat,

dan akurat berbasis teknologi informasi8. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka

peningkatan kualitas pengawasan

TUGAS INSPEKTORAT JENDERAL• Quality Assurance;

• Consulting Partner;

• Early Warning System;

• Strengthening of Public Services.

DASAR HUKUM1. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;

4. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

6. Perpres No. 24 Tahun 2010 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

7. Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

8. Inpres No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi;

9. Inpres No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;

10.Per.MENPAN dan RB Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan K/L dan Pemerintah Daerah;

11.Peraturan MENPAN & Reformasi Birokrasi No. 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Kementerian /Lembaga dan Pemerintahan Daerah.

8

?KORUPSIMenurut berbagai hasil survei nasional &

internasional, gelar negara korup diberikan dengan melihat 3 hal pokok, yaitu mutu pelayanan

publik, country risk, dan daya saing negara secara keseluruhan (dalam arti apakah suatu

negara menjadi tujuan investor)IPK, Indeks Persepsi Korupsi – TI 2011 Skor 3.0

Ranking 111 dari 180

negara

Indikator Kemudahan Melakukan Bisnis – World Bank

Perlu 12 prosedur, 151

hari, dan biaya 130,7%

dari income perkapita

Sbg pembanding : Korsel

juga dg 12 prosedur, hanya

perlu 22 hari & biaya 17,7%

PERC - 2010 Skor 9.2 Predikat negara terkorup

se Asia Pasifik

Global Competitiveness

Index dr WEFSkor 4.26 Ranking ke-50

The World Competitiveness

Scoreboard 2006 - IMD

Kita di posisi/ranking 59, hanya satu tingkat di

atas Venezuela.

Studi LPEM – FEUI 2005

Kita perlu 16 hr hny utk mengurus izin keselamatan

kerja, 26 hr untuk izin gangguan, 27 hr untuk izin

prinsip, ….43 hr untuk izin lingkungan hidup

9

Definisi Korupsi Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere

= busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) - http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi

Robert Klitgaard :

korupsi dapat terjadi jika ada monopoli kekuasaan yang dipegang oleh seseorang yang memiliki kemerdekaan bertindak atau wewenang yang berlebihan, tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas.

Transparency International : Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Peraturan perundangan belum memadaiPeraturan perundangan belum memadai

Sistem penyelenggaraan negara, pengelolaan dunia usaha, dan masyarakat yang tidak mengindahkan prinsip2 good governance

Sistem penyelenggaraan negara, pengelolaan dunia usaha, dan masyarakat yang tidak mengindahkan prinsip2 good governance

Sikap permisif Terhadap korupsiSikap permisif Terhadap korupsi

Lemahnya law enforcementLemahnya law enforcement

Kurangnya keteladanan dan kepemimpinanKurangnya keteladanan dan kepemimpinan

Beragam sebab lainBeragam sebab lain

Korupsi sulit dibasmi dan makin merajalelaKorupsi sulit dibasmi dan makin merajalela

Tim Anti KorupsiTim Anti Korupsi

!

Tinjauan Korupsi di Indonesia

11

POLA UMUM KORUPSI

Penyalahgunaan WewenangAbuse of discretion

Bisnis Orang DalamInsider Trading

NepotismeNepotism

Sumbangan ilegalIllegal Contribution

PemalsuanFraud

PenyuapanBribery Penggelapan

Embezzlement

KomisiCommission

PemerasanExtortion

Pilih KasihFavoritism

Bagaimana & darimanaUANG-BARANG-FASILITASHasil korupsidiperoleh

Sumber: Centre of International Crime Prevention (CICP) dari UN Office for Drug Control and Crime Prevention (UN-ODCCP),

1. SDM aparatur (Jumlah, kompetensi, penyebaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Etos kerja dan Kesejahteraan rendah

2. Kelembagaan/organisasi (gemuk, tidak proporsional dan banyak lembaga ekstra struktural)

3. Ketatalaksanaan atau business process ( rumit dan belum ada SOP)

DIHADAPKANPADA TUNTUTAN

MASYARAKAT AGAR PEMERTH MELAKS GOOD GOVERNANCE

1. Tingginya kebocoran keuangan Negara

2. Tingginya tingkat korupsi,

3. Dunia Usaha masih Korup

4. Pelayanan publik yg masih buruk

5. Rendahnya daya saing nasional

LATAR BELAKANG(Kondisi Obyektif Birokrasi di Indonesia)

Alasan Rendahnya Kinerja

Alasan rendahnya Integritas

Besarnya PeluangUntuk Menyimpang

- Gaji tidak memadahi- Tidak ada Tunjangan Prestasi Kerja- Tidak ada kontrak kinerja- Kompetensi yang rendah

- Rendahnya integritas moral- Kurangnya kualitas Pembinaan moral - Minimnya figur contoh (role model)

- Poor Mnagement System - Tidak adanya SOP- Aturan Kode Etik yang tidak tegas- Sikap permisif terhadap perilaku menyimpang - Pengawasan internal yg tidak berfungsi- Tingginya penyimpangan (korupsi)

Mendasar

ReformasiBirokrasi

Sistemik

Kondisi Sumberdaya Aparatur

Undang-undang Republik Indonesia No. 17 / 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

Lampiran UU RI No. 17/2007 Bab IV.1.2, huruf E angka 35, menyatakan :

Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya.

Perpres No.7/2005

- Penerapan Tata Kelola Pemerintah yang baik (Good Governance) - Peningkatan Supervisi dan Akuntabilitas Aparatur Negara - Restrukturisasi Lembaga dan Manajemen - Peningkatan Manajemen SDM - Peningkatan mutu Pelayanan Publik

DASAR HUKUM REFORMASI BIROKRASI

PENTINGNYA REFORMASI BIROKRASI PENTINGNYA REFORMASI BIROKRASI ((SEBAGAI MANAJEMEN PERUBAHAN)SEBAGAI MANAJEMEN PERUBAHAN)

Reformasi Birokrasi adalah proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan

birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, efisien, efektif dan produktif)

penyempurnaan sistem atau tatakelola PERUBAHAN PERILAKU

LANJUTAN (Pentingnya Reformasi Birokrasi)

• Penghematan anggaran negara• Optimalisasi alokasi sumber daya• Optimalisasi kinerja• Peningkatan mutu pelayanan• Perbaikan sistem• Pencegahan korupsi

UUD NEGARA RI 1945 UNDANG-UNDANG, PP & PERPRES

GLOBALISASI POLEKSOSBUDTEK

LINGKUNGAN STRATEGIS

1. Belum bersih dari Praktek KKN

2. Jumlah Kompetensi/ distribusi tidak sesuai

3. Prosedur rumit4. Pelayanan belum

Profesional5. Masalah

sentralisasi/desentralisasi,dekosentrasi/otonomi daerah

Political will pem. Tuntutan masy. Kepercayaan LN

KONDISI BIROKRASI

SAAT INI

BIROKRASI YGBERSIH, EFISIEN,

EFEKTIF, PRODUK-TIF DAN SE-

JAHTERA

POLA PIKIR REFORMASI BIROKRASI BERDAYA SAING NASIONAL

SUBJEK OBJEK METODE

LEGISLATIFEKSEKUTIFYUDIKATIFLSM(Supra dan Infra Struktur

1) Mindset & Cultural Set

2) Sistem Manajemen

RESTRUKTURISASI

SIMPLIFIKASI & OTOMATISASI

RASIONALISASI & REALOKASI

PENERAPAN NILAI2 BUDAYA ORGANISASI

PEMERINTAHANYANG BAIK

(GOOD GOV)

PELAYANAN YG PRIMA

Daya Saing Nasional dorong pertumbuhan ekonomi

PERAN LAN DALAM REFORMASI BIROKRASI

Sasaran umum: mengubah pola pikir dan budaya kerjaSecara khusus mencakup area sbb:

Strategi Implementasi Reformasi BirokrasiNo. PROSES PROGRAM DAMPAK

1.

Merubah/memperbaiki kelembagaan; budaya organisasi; ketatalaksanaan, regulasi, SDM

•kajian sistem oleh LAN & instansi terkait pada aspek kelembagaan, tatalaksana, regulasi, SDM;• kerjasama/koordinasi instansi terkait

•Organisasi yg tepat ukuran dan tepat fungsi•Sistem yg berdasar good governence•Regulasi yg tidak tumpang tindih & SDM yg Kompeten

2. Membangun kepercayaan masyarakat

Manajemen perubahan Perubahan sikap dan perilaku pegawai, dunia usaha dan masyarakat, sesuai peranan masing-masing

3. Mendorong partisipasi pegawai, dunia usaha dan masyarakat

Manajemen perubahan Perubahan sikap dan perilaku pegawai, dunia usaha dan masyarakat, sesuai peranan masing-masing

4. •Mengubah pola pikir, budaya dan nilai-nilai kerja•Mengentaskan kemiskinan

Penataan sistem manajemen

Perbaikan ketatalaksanaan dan peningkatan sistem pengawasan

5. Memperkuat sistem pengelolaan SDM

Pembangunan sistem manajemen SDM berbasis kinerja dan merit

SDM yang tepat kualitas dan kuantitas dengan sistem remunerasi yang layak dan adil.

TAHAPAN IMPLEMENTASI TEKNIS REFORMASI BIROKRASI

No. PROGRAM AKTIVITAS

1. Performance Review Evaluasi tkt EEP (Efisiensi, Efeivitas dan

Produktivitas) seluruh satuan organisasi, termasuk

Identifikasi keluhan dan harapan masyarakat, serta

Apa yang telah dilakukan kementerian/Lembaga

2. Penyusunan Rancangan Reformasi

Birokrasi Kementerian/Lembaga th 2015/2025

Berkoordinasi dengan Kemenpan RB dan instansi terkait unt menyusun rancangan RB

3. Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan

penyusunan peta jabatan, job description, spesifikasi jabatan, pengukuran beban kerja, klasifikasi jabatan, persyaratan/kompetensi jabatan, job grading dan assesment pegawai

4. Penyusunan/penyempurnaan SDM

Aparatur

Berkoordinasi dengan Kemenpan RB dan instansi terkait unt penyusunan SDM

5. Penyempurnaan Ketatalaksanaa

(business process)

Penyusunan SOP yang efektif dan efisien dg

Menggunakan teknologi informasi

6. Penetapan Key Performance Indicator

Setiap unit kerja atau jabatan

7. Evaluasi tahapan pelaksanaan RB Usulan remunerasi, tunj kinerja, job pricing, evaluasi perodik secara terpadu (integrated)

POSISI ORGANISASI SAAT INI

KESENJANGANPENILAIAAN/EVALUASI KINERJA ORGANISASI

PENILAIAAN/EVALUASI KINERJA ORGANISASI

ALUR KERJA

FUNGSI & PROSES

STRUKTUR ORGANISASI

KOMPETENSI

NILAI-NILAI

BUDAYA

ORGANISASI & POSTUR BIROKRASI YANG DIINGINKAN

PROFIL ORGANISASI 2015

PROGRAM PERCEPATAN (QUICK WINS)

MA

NA

JEM

EN P

ERU

BA

HA

N :

PRO

SES

SOSI

ALI

SASI

MA

NA

JEM

EN P

ERU

BA

HA

N :

PRO

SES

SOSI

ALI

SASI

PEN

ATAA

N S

ISTE

M

PEMBANGUNAN INFRA STRUKTUR PENYUSUNAN REGULASI

PEMBANGUNAN SISTEM MANAJEMEN SDM BERBASIS KINERJA

PENGUATAN BIRO KEPEGAWAIANPENGUATAN BIRO DIKLAT

DATABASE PEGAWAIPERBAIKAN SARANA & PRASARANA

ATURAN dan KEBIJAKAN PENEGAKAN KEDISIPLINAN

PENGAWASAN INTERNAL

Kerangka Implementasi Teknis Reformasi Birokrasi

Keberhasilan upaya pencegahan korupsi kurang optimal. Salah satunya : Program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Diktum ke 5, dari Inpres 5 Tahun 2004 yang minim sekali implementasinya.

LATAR

BELAKANG

PEMBERANTASAN KORUPSI

Sinergi keduanya menghasilkan detterence effect dan dampak besar serta berjangka

panjang

PI

11PENINDAKAN

a. Detterence Effect

b. Berdampak Kecil

c. Jangka Pendek

PENCEGAHAN

1. Dampak besar 2. Jangka panjang3. Kurang hasilkan detterence

effec

33 PI

22

44 ZI

PENGERTIAN UMUMPada pedoman ini, yang dimaksud dengan :

1). Zona Integritas (ZI) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

2). Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya;

3) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBBM dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya;

4) Unit Kerja adalah Unit/Satuan Kerja di lingkungan K/L dan Pemda serendah-rendahnya Eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada masyarakat;

PENGERTIAN UMUM (Lanjutan)....

PETA ZI, WBK, WBBM

ZONA INTEGRITAS(K/L/PEMDA)

(UNIT KERJA/SATUAN KERJA)

WBBM

WBK

PAKTA INTEGRITAS DAN PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN

Pelaksanaan

Instruksi Presiden

Nomor 5 Tahun 2004

dan

Nomor 17 Tahun 2011

Pakta Pakta IntegritasIntegritas

Pulau Integritas/ Bebas Dari

Korupsi

Di masa depan nanti, Pakta IntegritasPakta Integritas akan menjadi best practices di semua lini

pembangunan. Pemerintahan Indonesia masa depan, Insya Allah, akan makin bersih dari

semua wujud tindak pidana KKN (Presiden RI, 14/08/2009)

Di masa depan nanti, Pakta IntegritasPakta Integritas akan menjadi best practices di semua lini

pembangunan. Pemerintahan Indonesia masa depan, Insya Allah, akan makin bersih dari

semua wujud tindak pidana KKN (Presiden RI, 14/08/2009)

11

22

33

PENANDATANGANAN DOKUMEN :

PENETAPAN UNIT KERJA BERINTEGRITAS MENUJU :

PENCANANGAN DAN PEMBANGUNAN :

PERMEN PAN 60/2012

PERMEN PAN 49/2011PERMEN PAN 49/2011

K/L dan PemdaMelakukan Tahapan

AMANAT :INPRES 17/2011

AMANAT :1.INPRES 5/20042.INPRES 17/2011

Tahapan pembangunan ZI menuju terwujudnya WBK/WBBM

PenandatangananPakta Integritas

Penca-nangan

Proses pembangunan

ZI

PenilaianTPI WBK Usulan Penilaia

nTPN

WBBM

20 PROGRAMKEGIATAN

Reviu TPN

•Indikator proses•Indikator hasil

Fasilitasi/dorongandari UPI dan UPbI

Penetapan olehPimp. K/L/P

Diusulkan olehPimp. K/L/P(maks. 2 unit)

•Indikator proses•Indikator hasil

Penetapan olehMenteri PAN dan RB

Lulus Lulus

Tidak lulusTidak lulus

Catatan : Penetapan WBK/WBBM berlaku satu tahun, dan dpt dicabut apabila terbukti ada hal-hal yg menggugurkan indikator.

< 30 agst.

WDP – BPKSAKIP C- MENPAN

SEREMONIAL

9 DESEMBER – HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA

WDP – BPKSAKIP C- MENPAN

Permen 60/12

Eval TPN

PEMENUHAN INDIKATOR PROSES ZI MENUJU WBK/WBBMNO UNSUR INDIKATOR PROSES

BOBOT (%)

1 Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas 52 Pemenuhan Kewajiban LHKPN 63 Pemenuhan Akuntabilitas kinerja 64 Pemenuhan Kewajiban Laporan keuangan 55 Penerapan Kebijakan Disiplin PNS *) 56 Penerapan Kode Etik Khusus 47 Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik *) 6

8Penerapan whistle blower system Tindak Pidana Korupsi

6

9 Pengendalian gratifikasi 6

10Penanganan benturan kepentingan (conflict of interest)

6

11Kegiatan Pendidikan/ Pembinaan & Promosi Anti Korupsi

6

12 Pelaksanaan saran perbaikan yg diberikan o/ BPK/KPK/APIP

5

13 Kebijakan pembinaan purna tugas *) 4

14Pelaporan transaksi keuangan yang tidak wajar oleh PPATK

6

15 Promosi jabatan secara terbuka *) 316 Rekruitment secara terbuka 317 Mekanisme Pengaduan Masyarakat 618 E-Procurement 619 Pengukuran Kinerja *) 320 Keterbukaan Informasi Publik 3

100 %

1. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas

Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas diberlakukan untuk pimpinan dan seluruh pejabat/pegawai K/L dan Pemda. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas merupakan titik awal Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

2. Pemenuhan Kewajiban LHKPN

Pemenuhan kewajiban LHKPN merupakan salah satu upaya strategis pencegahan korupsi melalui penerapan azas transparansi yang wajib bagi aparatur negara. LHKPN merupakan upaya awal untuk mengindentifikasi illicit enrichment sebagaimana dimaksud dalam UNCAC 2003.

3. Pemenuhan Akuntabilitas Kinerja

Penerapan azas akuntabilitas kinerja dalam bentuk perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja merupakan alat bantu yang efektif untuk mengarahkan penggunaan sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka menengah maupun jangka pendek. Dengan demikian, peluang untuk terjadinya tindak pidana korupsi dapat dibatasi.

4. Pemenuhan Kewajiban Pelaporan Keuangan

Ketentuan pelaporan keuangan yang seragam menjamin ketertiban penyajian laporan keuangan, sehingga informasi keuangan instansi dapat digunakan sebagai alat untuk memantau, mengawal, dan mengawasi terjadinya indikasi penyimpangan secara efektif.

5. Penerapan Disiplin PNS

Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak diikuti atau dilanggar dijatuhi hukuman, hal ini perlu diterapkan secara konsisten dan kontinyu untuk mengurangi terjadinya korupsi.

6. Penerapan Kode Etik Khusus

Kode etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugasnya, termasuk yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan di lingkungan organisasi tempatnya bekerja perlu diatur secara jelas dengan tujuan menghindari sikap dan tingkah laku koruptif.

7. Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik

Pelayanan Publik adalah pelayanan kepada masyarakat (publik) baik langsung maupun tidak langsung yang diselenggarakan dengan baik (secara prima) sehingga memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat.

8. Penerapan Whistleblower System Tindak Pidana Korupsi

Dalam rangka meningkatkan partisipasi pegawai untuk melaporkan tindak pidana korupsi di tempatnya bekerja yang diketahuinya, perlu dibangun sistem penanganan pengaduan tindak pidana korupsi (whistleblower system) untuk menindaklanjuti laporan dan memberikan jaminan perlindungan terhadap pelapor.

9. Pengendalian Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

10. Penanganan Benturan Kepentingan

Penanganan benturan kepentingan (conflict of interest) merupakan upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, terutama yang disebabkan oleh kedekatan hubungan pribadi dalam kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dan/atau sumber daya organisasi lainnya.

11. Kegiatan Pendidikan/Pembinaan dan Promosi Anti Korupsi

Kegiatan pendidikan/pembinaan dan promosi anti korupsi merupakan rangkaian kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan aksi/kampanye anti korupsi yang bertujuan menggugah semangat anti korupsi di lingkungan pegawai.

12. Pelaksanaan Saran Perbaikan yang Diberikan oleh BPK/KPK/APIP

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas saran-saran perbaikan dari BPK/KPK/APIP

13. Penerapan Kebijakan Pembinaan Purna Tugas

Kebijakan ini mengatur kegiatan di lingkungan suatu instansi pemerintah, yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh mantan personil, baik yang berstatus pensiun maupun yang masih aktif namun telah beralih tugas ke instansi lainnya, dengan tujuan menghindari terjadinya tindak pidana korupsi

14. Penerapan Kebijakan Pelaporan Transaksi Keuangan Yang Tidak Sesuai dengan Profil oleh PPATK

Pimpinan instansi pemerintah wajib meminta kepada PPATK untuk menyampaikan laporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh pegawai di lingkungannya yang akan dipromosikan sebagai pejabat eselon I dan eselon II. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pejabat yang dipromosikan terlibat dalam tindak pidana korupsi.

15. Rekrutmen Secara Terbuka

Pelaksanaan rekrutmen secara terbuka dilakukan secara jujur, objektif, dan transparan yang bertujuan untuk menjaring sumber daya manusia aparatur yang berkualitas sejak awal karir pegawai negeri sipil.

16. Promosi Jabatan Secara Terbuka

Promosi jabatan secara terbuka bertujuan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas yang berasal dari lingkungan internal ataupun eksternal melalui kompetisi yang sehat, terutama untuk jabatan struktural eselon I dan eselon II. Promosi untuk jabatan struktural eselon I dan eselon II untuk PNS yang berasal dari eksternal dilaksanakan apabila di lingkungan internal tidak terdapat PNS yang mempunyai kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diisi. Hal ini sesuai dengan pembinaan karir tertutup dalam arti negara.

17. Mekanisme Pengaduan Masyarakat

Mekanisme pengaduan masyarakat yang dimaksudkan dalam Pedoman ini adalah mekanisme pengaduan masyarakat yang dikhususkan kepada masalah maladminstrasi.

18. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement)

Pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, kehematan, dan efektifitas pengadaan barang/jasa di lingkungan instansi pemerintah.

19. Pengukuran Kinerja Individu Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku.

Tujuan pengukuran kinerja individu adalah untuk mendorong peningkatan peran, kompetisi, dan kemampuan individu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

20. Keterbukaan Informasi Publik

Tujuan keterbukaan informasi publik adalah untuk meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan negara termasuk dalam pengelolaan anggaran sehingga dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

INDIKATOR HASIL WBK/WBBM

*) Penerapan menunggu persetujuan dari KPK**) Khusus masalah maladministrasi yang menjadi tanggung jawab pimpinan unit kerja

Pengaduan yg telah >60 hari

Dalam 2 tahun terakhir Berdasarkan penilaian APIP &

BPK

NO UNSUR PENILAIANBOBOT

(%)

1. Pemenuhan 30

2. Kualitas 50

3. Implementasi 20

KOMPONEN PENILAIAN KEGIATAN PENCEGAHAN KORUPSI (INDIKATOR PROSES)

PASAL 12 B

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:a.yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta

rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

PASAL 12 B

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

www.itjen.kemenag.go.id

DUMAS ONLINEDUMAS ONLINE(Pengaduan Masyarakat)(Pengaduan Masyarakat)

Kirim Ke:

INSPEKTUR JENDERAL (IRJEN) KEMENTERIAN AGAMA RI

Jl. RS. Fatmawati No. 33A Cipete JakselTelp. (021) 75916038 Fax. (021) 7692112

Email: dumas_online@itjen.kemenag.go.id