PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASIA: TANTANGAN DAN PELUANG

Ganef Judawati - Direktur Pemberdayaan Konsumen

Kementerian Perdagangan

Konsumen harus mampu membuat pilihan dan

keputusan yang tepat dalam mengkonsumsi dan

menggunakan barang serta memanfaatkan jasa

hanya yang sesuai dengan ketentuan

ERA GLOBALISASI

2

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Pilar 1Pasar Tunggal dan basis

Produksi

Pilar 2Kawasan Berdaya Saing

Tinggi

Pilar 3Pembangunan Ekonomi

yang Merata

Pilar 4Integrasi dengan

Perekonomian Dunia

• Lalu lintas bebas untukbarang-barangkomersial

• Lalu lintas bebas untuksektor jasa-jasa

• Lalu lintas bebas untukarus inventasi

• Lalu lintas bebas untukarus modal

• Arus bebas untukskilled labor – tenagayang terlatih

• Penentuan prioritasuntuk sektor-sektorintegrasi

• Masalah pangan, pertanian dankehutanan

• Persaingan usaha• Perlindungan

konsumen• Hak atas kekayaan

intelektual• Pengembangan

infrastruktur• Perpajakan• E-Commerce

• Pengembangan usahakecil dan menengah

• Prakarsa integrasiASEAN untuk negara-negara CMVL (Cambodia, Myanmar, Laos dan Vietnam)

• Pendekatan yang koheren dalamhubungan ekonomi diluar kawasan

• Meningkatkan peranserta dalam jejaringproduksi global

3

PROGRAM KEGIATAN ASEAN (2007 – 2014)

Komite Perlindungan Konsumen

Tahun 2007 dibentuk ASEAN Committee on Consumer Protection (ACCP) dimanakomite ini bersidang 2 kali dalam setahun. Indonesia menjadi tuan Rumah pada Sidangke 5 (2012) dan Sidang ke 11 (2015) di Denpasar, Bali, Selain itu menjadi Chair periodetahun 2015.

Working group dalam ACCP:

1.Rapid Alert System and Information Exchange (RAPEX)

- Guidelines For The Notification And Information Exchange on Recalled/BannedProducts

- Membentuk sistem pertukaran informasi bagi lembaga-lembaga yang menanganiPerlindungan Konsumen (http://aseanconsumer.org/accp)

- Sistem informasi untuk produk yang ditarik dari peredaran baik oleh pemerintahmaupun pelaku usaha (http://siswaspk.kemendag.go.id/accp)

2. Cross Border Consumer Redress (CBCR)

- Kajian “Development of Complaint and Redress Mechanism Models in ASEAN”.

4

PROGRAM KEGIATAN ASEAN (2007 – 2014)

3. Training and Education

- Mengorganisasi seminar atau pelatihan bagi petugas dan tokoh masyarakat dibidang Perlindungan Konsumen

- Menerbitkan 24 Consumer Protection Digest dan 4 studi kasus

- Menyelenggarakan ASEAN Conference on Consumer Protection ( 2 Kali)

- Enam modul terkait lingkungan, layanan profesional, jasa keuangan, keamananproduk dan pelabelan, internet dan layanan telepon, e-commerce dan pelayanankesehatan

5

ASEAN STRATEGIC ACTION PLAN on CONSUMER

PROTECTION (ASAPCP) 2015 – 2025

Consumers in ASEAN

A common ASEAN consumer protection framework

High common level of consumer

empowerment and protection

High consumer confidence in AEC and cross border

commercial transactions

Integrating consumer issues into other ASEAN

Policies

6

TUJUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

7

4 KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Menyusun regulasi ‘pro konsumen’

Mengintensifkanpengawasan

barang beredar dan jasa

Meningkatkan edukasi

konsumen & pelaku usaha

Memperkuat dan meningkatkan

kerjasama kelembagaan

8

1. REGULASI PRO KONSUMEN (a)

Untuk menjamin diperolehnya hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujurmengenai kondisi dan jaminan barang, telah diterbitkan ketentuan tentang:

a. Label dalam bahasa Indonesia

Permendag No. 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalamBahasa Indonesia pada Barang

Meliputi 124 Jenis barang terdiri dari barang elektronika keperluan rumah tangga,sarana bahan bangunan, keperluan kendaraan bermotor, tekstil dan produk tekstil sertajenis barang lainnya.

Pencantuman label dalam Bahasa Indonesia harus jelas, tidak mudah lepas, luntur ataurusak, mudah dilihat dan dibaca.

b. Manual kartu garansi Bahasa Indonesia

Permendag No. 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan(Manual) dan Kartu Jaminan Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematikadan Elektronik

Jumlah produk yang diatur berjumlah 45 jenis

9

c. Pencantuman harga

Permendag No. 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan tarifJasa yang diperdagangkan

Pedagangan barang eceran atau jasa wajib mencantumkan harga dan/atau tarif dalamRupiah.

Pengecualian untuk usaha mikro.

Kriteria Usaha Mikro (UU No. 20/2008)

• memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidaktermasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

• memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus jutarupiah)

1. REGULASI PRO KONSUMEN (b)

10

2. PENGAWASAN

102Tahun

2011 519Tahun

2012 601Tahun

2013 467Tahun

2014 500Tahun

2015

Rekapitulasi Hasil Pengawasan Barang

Beredar 2011-2015

Total Jumlah Produk Yang Diawasi Tahun 2011-2015 adalah

2189 PRODUK

11

3. EDUKASI

Konsumen Indonesia sebagai

target pasar, nrimo, orientasiproduk impor, kurang peduli

terhadap lingkungan

Konsumencerdas, mandiri

dan cinta produkIndonesia

Peran Ditjen PKTNdalam mentransformasi

konsumen Indonesia

12

4. KELEMBAGAAN

• 171 BPSK (115 telah memiliki anggota dan sekretariat; 12 hanya anggota; 54 belummempunyai anggota dan sekretariat)

• 385 LPKSM

• Kegiatan Penguatan:

– Pelatihan kepada Anggota dan Sekretariat BPSK;

– Musyawarah Nasional BPSK (2013)

– Bantuan sarana operasional BPSK (komputer, printer, filling kabinet, meja sidang, kursi dan papan nama)

– Fasilitasi bagi Anggota dari 3 BPSK pemenang penghargaan untuk melakukanpembelajaran ke luar negeri (India, Hongkong dan Malaysia)

– Seminar Nasional Angggota BPSK (2014)

– Forum Nasional Bagi Anggota BPSK (2015)

– Fasilitasi sosialisasi perlindungan konsumen kepada LPKSM

13

INDEKS KEBERDAYAAN KONSUMEN 2015

DEFINISI: Indeks untuk mengukur kesadaran dan pemahaman konsumen akan hak dan

kewajibannya, serta kemampuannya dalam berinteraksi dengan pasar

DIMENSI DAN INDIKATOR

Pra Pembelian

Pencarian informasi

Pengetahuan tentang UU &

lembaga perlindungan

konsumen

Pembelian

Pemilihan & Preferensi

barang/ jasa

Perilaku pembelian

KecintaanterhadapProduk

dalam Negeri

Pasca Pembelian

Kecende-

rungan

untuk

bicara

Perilaku komplain

14

INDEKS KEBERDAYAAN KONSUMEN 2015

15

INDEKS KEBERDAYAAN KONSUMEN 2016

No RencanaWaktu

PelaksanaanWilayah

1 PENYUSUNAN INSTRUMEN DAN IDENTIFIKASI KEBERDAYAAN KONSUMEN

Maret -April Jawa Tengah(Semarang), DI Yogyakarta, Banten, Jakarta

2 WILAYAH INDONESIA BARAT Juli - September Aceh, SumateraBarat, Sumatera Selatan, Jambi

3 WILAYAH INDONESIA TIMUR Mei-Juli Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara Gorontalo

4 WILAYAH INDONESIA TENGAH Agustus-Oktober

Bali, Kalimantan Timur (Balikpapan) dan Kalimantan Selatan, NTB

16

PROGRAM REVOLUSI MENTAL

Kementerian Perdagangan:• Peningkatan kontribusi produk dalam negeri

dalam konsumsi rumah tangga nasional• Peningkatan pemberdayaan konsumen• Standardisasi dan perlindungan konsumen

Etos Kerja dan Jiwa

Kewirausahaan

Konsumen Cerdas dan

Cinta Produk Dalam Negeri

Internalisasi Nilai-Nilai dan

Prinsip Persaingan Usaha Yang

SehatPeningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing

Bangsa

17

TERIMA KASIH

18