PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO - Biro · PDF filewarga/penduduk Bojonegoro atau badan hukum koperasi yang dikeluarkan dinas koperasi dan usaha kecil menengah Kabupaten ... Kesbangpol

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO Salinan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DALAM PELAKSANAAN EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI

SERTA PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS BUMI DI KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa kegiatan eksplorasi dan eksploitasi serta

pengolahan minyak dan gas bumi yang berlangsung di

Kabupaten Bojonegoro diharapkan dapat meningkatkan

pendapatan asli daerah, membangun tenaga kerja

daerah yang terampil dan memfasilitasi pelaku usaha

daerah untuk dapat ikut berperan serta dan tumbuh

serta berkembang.

b. bahwa berbagai permasalahan dan/atau hambatan

dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi

serta pengolahan minyak dan gas bumi, di wilayah

Kabupaten Bojonegoro memerlukan penanganan yang

komperhensif;

c. bahwa dengan tetap mempertimbangkan perkembangan

nasional dan internasional, guna menanggapi aspirasi

dari warga masyarakat untuk dilibatkan secara lebih

aktif dalam pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi

minyak dan gas bumi maka pelaksanaan kegiatan

eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di

wilayah Kabupaten Bojonegoro diharapkan semaksimal

mungkin menggunakan sumberdaya yang ada dan

berasal dari wilayah Kabupaten Bojonegoro.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro

Tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Dalam Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Serta

Pengolahan Minyak Dan Gas Bumi Di Kabupaten

Bojonegoro.

- 2 -

Menginggat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/

Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur

(diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3817) ;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak

dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4152);


2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);


2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844) ;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun

2008 tentang Keteterbukaan Informasi Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4846);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun

2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang

Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 6

Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara



- 3 -


2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42

Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha

Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor81 , Tambahan Lembaran

Republik Indonesia Negara Nomor 4216);


Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan

Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah kedua

kalinya dengan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara




Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4737) ;


Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan

Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4861 );

13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor

PER.35/MEN/XII/2006 tentang Pedoman Pembentukan

Tim Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi dan

Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 tahun

2010 tentang Pajak Daerah.

- 4 -

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

dan

BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERCEPATAN

PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DALAM PELAKSANAAN EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI SERTA PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS BUMI DI KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro ;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ;

3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro ;

4. Minyak Bumi, Gas Bumi, Minyak dan Gas Bumi, Usaha Hulu,

Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan, Badan Usaha, Bentuk Usaha

Tetap, Kontrak Kerja Sama, Badan Pelaksana, adalah sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang

Minyak dan Gas Bumi.

5. Proyek adalah kegiatan yang bersifat tidak rutin untuk membangun

atau menghasilkan sesuatu yang spesifik/unik dengan batasan waktu

mulai dan akhir yang telah ditetapkan sebelumnya.

6. Rantai Suplai (Supply Chain) adalah kegiatan penyediaan dan

pendayagunaan barang dan jasa yang mencakup tahap perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian/pengawasan kegiatan Pengadaan

Barang/ Jasa, Pengelolaan Aset, Kepabeanan dan Pengelolaan Proyek,

termasuk Manajemen Penyedia Barang/Jasa, Pendayagunaan Produksi

dan Kompetensi Dalam Negeri serta Pengendalian/Penyelesaian

Perselisihan.

7. Kontraktor KKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) adalah Badan Usaha

atau Badan Usaha Tetap, yang melaksanakan kegiatannya di wilayah

Kabupaten Bojonegoro.

8. Penyedia Barang/Jasa Kontraktor KKS Golongan Besar selanjutnya

disebut Mitra K-KKS yang melaksanakan kegiatan pengadaan

barang/jasa untuk keperluan pelaksanaan kegiatan Kontraktor KKS

termasuk Badan Usaha yang bertindak untuk dan atas nama Mitra K-

KKS, yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

- 5 -

9. Usaha golongan besar dalam kegiatan Minyak dan Gas Bumi adalah

perusahaan atau koperasi memiliki kekayaan bersih lebih besar dari

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah

dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahun

sebelumnya lebih besar dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar

rupiah) atau lebih besar dari US$5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika

Serikat);

10. Badan usaha pengolahan Minyak dan Gas Bumi selanjutnya disebut

“Pengolah MIGAS” adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang

melaksanakan kegiatan pengolahan minyak dan gas bumi di wilayah

Kabupaten Bojonegoro;

11. Harga Barang/Jasa Jadi adalah jumlah biaya untuk memproduksi

barang/jasa yang terdiri dari biaya bahan (material) langsung, tenaga

kerja langsung dan biaya tidak langsung pabrik.

12. Jasa Pemborongan adalah jasa pekerjaan yang perencanaan teknis,

penetapan spesifikasi dan pengawasan pelaksanaannya dilakukan oleh

Kontraktor KKS, sedangkan seluruh proses serta pengerjaannya

termasuk penyediaan tenaga kerja, peralatan dan material yang

diperlukan, dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.

13. Jasa Pengerjaan adalah bagian dari pekerjaan Jasa Pemborongan, Jasa

Lainnya dan/atau Jasa Konsultansi yang berupa pelaksanaan fisik

pekerjaan, meliputi antara lain namun tidak terbatas pada:

a. Pengerjaan rekayasa dan rancang bangun (engineering and design);

b. Penggunaan tenaga kerja;

c. Penggunaan lapangan (yard) penimbunan dan pembangunan;

d. Penggunaan pabrik dan/atau bengkel (workshop) untuk pembuatan

(fabrication) komponen atau bagian dari komponen fasilitas

produksi;

e. Pelaksanaan konstruksi (construction) dan/atau perakitan

(assembly) dan/atau instalasi (installation) fasilitas produksi;

f. Kendali mutu (quality control);

g. Penggunaan laboratorium untuk pengujian (test), pengkajian

(evaluation) dan/atau penelitian (study);

h. Pelaksanaan survey;

i. Pelaksanaan sertifikasi kelayakan operasi;

j. Penggunaan peralatan pembangunan dan peralatan angkut

termasuk bahan bakar yang diperlukan;

k. Penggunaan jasa pengangkutan;

l. Penggunaan bengkel (workshop) untuk perawatan dan/atau

perbaikan mesin dan/atau peralatan produksi;

- 6 -

m. Penggunaan kantor dan sarana pendukung lainnya;

n. Penggunaan barang habis pakai (consumable) yang digunakan

dalam pelaksanaan pekerjaan. Tidak termasuk dalam pengertian ini

adalah barang kebutuhan utama dalam Jasa Pemborongan,

komponen bangunan, barang/bahan pembuatan komponen

bangunan atau suku cadang pada pekerjaan perbaikan.

14. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang modalnya

atau sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebesar lebih dari 50%

(lima puluh persen).

15. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah

usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang

kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa

dan masyarakat

16. Perusahaan Lokal adalah Perusahaan yang didirikan berdasarkan

hukum negara Republik Indonesia yang lebih dari 50% (lima puluh

persen) modalnya dimiliki oleh perseorangan warga/penduduk

Bojonegoro dan memiliki kantor (berdomisili hukum) di wilayah


17. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang

warga/penduduk Bojonegoro atau badan hukum koperasi yang

dikeluarkan dinas koperasi dan usaha kecil menengah Kabupaten

Bojonegoro dan memiliki kantor (berdomisili hukum) di wilayah


18. Penduduk Bojonegoro adalah warga negara Indonesia yang memiliki

nomor induk kependudukan dan dokumen kependudukan yang

diterbitkan kantor catatan sipil Kabupaten Bojonegoro.

19. Konsorsium adalah gabungan dari 2 (dua) atau lebih orang perorangan,

perusahaan, organisasi, Koperasi atau kombinasi dari elemen-elemen

tersebut, untuk mengadakan suatu kegiatan, usaha, atau pembiayaan

bersama dalam rangka mencapai tujuan tertentu dalam batas waktu

tertentu dengan menyatukan sumber daya yang dimiliki para pihak

yang bergabung, dimana masing-masing anggota Konsorsium tetap

berdiri sendiri.

20. Kontrak adalah perjanjian pelaksanaan pekerjaan penyediaan

barang/jasa antara Kontraktor KKS dengan Penyedia Barang/Jasa yang

dituangkan dalam kesepakatan tertulis dan bersifat mengikat. Kontrak

dapat berupa antara lain Surat Pesanan (Purchase Order) atau Kontrak

Jasa (Service Contract), Surat Perjanjian (Agreement).

- 7 -

21. HPS/OE adalah Harga Perhitungan Sendiri/Owner Estimate yang

ditetapkan oleh panitia pengadaan barang dan jasa yang dimiliki oleh

Kontraktor KKS, Mitra K-KKS Golongan Besar, Pengelola MIGAS.

22. Kualifikasi adalah status hukum, tingkat kemampuan usaha,

kemampuan finansial, kemampuan personalia, kemampuan penyediaan

peralatan, serta kemampuan pengelolaan program kesehatan,

keselamatan kerja dan lindungan lingkungan (K3LL).

23. Lingkup Kerja adalah bagian dari Dokumen Pengadaan yang berisi

uraian tentang spesifikasi dan/atau fungsi barang atau uraian

pekerjaan termasuk jumlah/volume serta waktu yang dimaksudkan

untuk menghasilkan sesuatu.

24. Produksi Daerah adalah semua jenis barang/jasa termasuk rancang

bangun dan perekayasaan yang diproduksi, dibangun atau dikerjakan

oleh perusahaan yang berproduksi dan/atau berinvestasi langsung di

Kabupaten Bojonegoro

25. Kandungan Lokal adalah semua produk barang dan jasa yang

dihasilkan daerah, BUMD, BUMDes, Koperasi, Penyedia barang/jasa

lokal dan tenaga kerja penduduk Bojonegoro;

26. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,

dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan

dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau

penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai

dengan Undang Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan

kepentingan publik.

27. Program Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab

sosial perusahaan selanjutnya disebut Program CSR merupakan

kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai

biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan melibatkan

OMS lokal serta memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

28. Organisasi masyarakat sipil lokal adalah organisasi kemasyarakatan,

perkumpulan, yayasan yang berbadan hukum serta terdaftar di Dinas

Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Bojonegoro.

29. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh

anggota masyarakat warga negara republik indonesia secara sukarela

atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam

pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

- 8 -

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup dari Peraturan ini adalah:

a. Mengatur dan melindungi serta memberdayakan Potensi Kandungan

Lokal di Daerah;

b. Keterlibatan Kontraktor KKS dan Mitra K-KKS Golongan Besar serta

Pengolah MIGAS dalam memberdayakan Kandungan Lokal di Daerah;

c. Tanggung Jawab Sosial Kontraktor KKS dan Mitra K-KKS Golongan

Besar serta Pengolah MIGAS dalam pemenuhan dana CSR dalam

kerangka percepatan pembangunan daerah.

BAB III AZAZ, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Azaz

Pasal 3

Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang diatur dalam peraturan

daerah ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat,

keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan

kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, kelesatarian alam,

stabilitas sosial, pengarusutamaan gender, HAM dan kepastian hukum.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

1. meningkatkan pendapatan daerah untuk memberikan kontribusi yang

sebesar-besarnya bagi perekonomian daerah dan mengembangkan serta

memperkuat posisi industri dan perdagangan daerah;

2. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah untuk

lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional

berlandaskan keunggulan kompetitif daerah terutama kontribusi dari

pemanfaatan sumber daya alam secara lestari;

3. Mengendalikan permasalahan sosial dan ekonomi yang potensial dapat

menghambat kelancaran rangkaian pelaksanaan eksplorasi dan

eksploitasi serta pengolahan minyak dan gas bumi di daerah;

- 9 -

4. Mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berwawasan

lingkungan yang berkelanjutan” dengan mengoptimalkan kontribusi

sektor swasta melalui CSR.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 5

Sasaran dari Peraturan Daerah ini adalah:

1. Meningkatnya kontribusi multi sector PDRB (jasa, perdagangan,

industri, angkutan, gedung dan keuangan) sebagai peluang usaha dari

dampak ikutan (multiplier effect) kegiatan eksplorasi dan eksploitasi

Migas serta tumbuh berkembangnya industry ikutan (fasilitas

pendukung pelaksanaan proyek).

2. Terwujudnya optimalisasi manfaat sosial ekonomi proyek minyak dan

gas bumi bagi masyarakat Bojonegoro, melalui pemberdayaan

masyarakat, pengusaha lokal, BUMD, BUMDes, dan Koperasi .

3. Terwujudnya Komitmen dari Kontraktor KKS dan Mitra K-KKS Golongan

Besar serta Pengolah MIGAS untuk mengedepankan transparansi

informasi tentang jenis dan jadwal kegiatan serta peluang usaha (bisnis)

yang dapat ditawarkan kepada Penduduk Bojonegoro, perusahaan lokal

BUMD, BUMDes, dan Koperasi.

4. Terwujudnya pemanfaatan kerjasama dan koordinasi diantara

pemangku kepentingan, termasuk dalam memastikan adanya informasi

transparan tepat waktu tentang peluang-peluang ekonomi (bisnis) dan

proses seleksi yang kompetitif dan adil.

5. Meningkatnya kontribusi sektor swasta dalam pelaksanaan

pembangunan daerah/mempercepat tujuan pembangunan berwawasan

lingkungan yang berkelanjutan dengan mengoptimalkan kontribusi

sektor swasta melalui CSR.

BAB III PEMBERDAYAAN KANDUNGAN LOKAL

Bagian Kesatu

Prinsip-prinsip Penerapan Kandungan Lokal

Pasal 6

(1) Kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan rantai suplai yang

dilaksanakan oleh Kontraktor KKS dan/atau Mitra K-KKS Golongan

Besar serta Pengolah MIGAS wajib dilaksanakan dengan prinsip-prinsip

sebagai berikut:

- 10 -

1. Efektif, berarti harus sesuai dengan kebutuhan yang telah

ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya

sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

2. Efisien, berarti harus diusahakan dengan menggunakan dana, daya

dan fasilitas yang sekecil kecilnya untuk mencapai sasaran yang

ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat

dipertanggungjawabkan dalam rangka memberikan kontribusi yang

sebesar-besarnya bagi keuntungan negara.

3. Kompetitif, berarti harus dilakukan melalui seleksi dan persaingan

yang sehat di antara Penyedia Barang/Jasa yang setara dan

memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan

prosedur yang jelas serta transparan.

4. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi, baik teknis

maupun administratif termasuk tata cara evaluasi, hasil evaluasi

dan penetapan pemenang harus bersifat terbuka bagi Penyedia

Barang/Jasa yang berminat.

5. Adil, berarti tidak diskriminatif dalam memberikan perlakuan bagi

semua penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi

keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan

apapun.

Pasal 7

Kontraktor KKS dan/atau Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS, wajib

menggunakan barang Produksi Daerah, dalam hal:

a. Terdapat produsen barang yang memproduksi jenis barang yang

dibutuhkan atau penyedia jasa yang dibutuhkan ;dan

b. Memenuhi jumlah, standar kualitas minimum dan waktu penyerahan

yang wajar.

Bagian Kedua Kebijakan Dasar Penggunaan Kandungan Lokal

Pasal 8

Pengadaan Jasa Pemborongan dan Jasa Lainnya yang dilakukan oleh

Kontraktor KKS atau Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS wajib

mengutamakan keikutsertaan Perusahaan Lokal, BUMD, BUMDes, dan

Koperasi :

- 11 -

a. Apabila kemampuan salah satu Perusahaan Lokal, BUMD atau BUMDes,

atau Koperasi tidak mencukupi, maka Perusahaan Lokal, BUMD atau

BUMDes, atau Koperasi dapat membentuk Konsorsium dengan

Perusahaan Lokal, BUMD atau BUMDes, atau Koperasi lainnya atau

dengan Perusahaan Nasional.

b. Dalam hal dilakukan Konsorsium dengan Perusahaan Nasional dan/atau

dengan Perusahaan Asing, maka harus ada jaminan untuk Perusahaan

Nasional dan/atau Perusahaan Asing tersebut melakukan alih teknologi

dan Manajemen dalam perencanaan program kegiatannya.

c. Dalam hal dilakukan Konsorsium dengan Perusahaan Nasional dan/atau

dengan Perusahaan Asing maka Perusahaan Lokal, BUMD atau BUMDes,

atau Koperasi, sekurang-kurangnya dapat mengerjakan minimal 30%

(tiga puluh persen) pelaksanaan pekerjaan berdasar ukuran nilai

Kontrak.

d. Minimal 40% (empat puluh persen) pelaksanaan fisik Jasa Pengerjaan

berdasarkan ukuran nilai Jasa Pengerjaan harus dikerjakan di wilayah

Kabupaten.

e. Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS mengutamakan penggunaan

subkontraktor yang berstatus Perusahaan Lokal, BUMD atau BUMDes,

atau Koperasi tenaga kerja dari penduduk Bojonegoro, sarana

pengerjaan di wilayah Daerah dan peralatan/barang Produksi Daerah.

f. Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS dapat melakukan kerjasama dengan

subkontraktor yang berstatus Perusahaan Lokal, BUMD atau BUMDes,

atau Koperasi dalam meningkatkan kapabilitas dan kapasitas sarana

pengerjaan, baik dalam segi volume maupun kemampuan K3LL (HSE).

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal

Pasal 9

Kontraktor KKS dan/atau Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS diwajibkan

menempatkan prioritas pemberdayaan dan rekruitmen tenaga kerja lokal,

yang mencakup :

1. Kategori Tenaga Profesional :

a. Memusatkan proses perekrutan di daerah

b. Sumber daya lokal diberi peluang pelatihan lewat proses magang

dan pelatihan kerja

c. Rekruitmen dilaksanakan dengan memberi proporsi rasional dan

proporsional serta adil kepada tenaga kerja warga Bojonegoro

melalui sistem seleksi kompetitif

- 12 -

2. Kategori Tenaga terlatih :

a. Mendata lewat Dinas Tenaga Kerja tentang ketersediaan tenaga

kerja lokal sesuai kualifikasi;

b. Memberikan pelatihan keterampilan kerja yang sesuai potensi

penduduk lokal;

c. Rekruitmen dilaksanakan dengan memberi proporsi maksimal

tenaga lokal melalui sistem seleksi kompetitif.

3. Kategori Tenaga kasar/buruh :

Rekruitmen dilaksanakan dengan memberi proporsi 100% (seratus

persen) dari tenaga lokal Bojonegoro.

Pasal 10

Setiap Kontraktor KKS dan/atau Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS wajib

untuk melaksanakan ketentuan wajib lapor peluang dan penggunaan

ketenagakerjaan kepada Dinas Tenga Kerja dan Sosial Daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Setiap Kontraktor KKS dan/atau Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS

wajib memenuhi hak-hak perkerja/buruh sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan

(2) Dalam penentuan standart upah/gaji khususnya untuk pekerja tidak

terlatih/buruh wajib mengunakan rujukan upah minimum kabupaten

(UMK) sebagai standar terendah upah/gaji.

(3) Setiap permasalahan perburuhan (hubungan industrial) diselesaikan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan

mengedepankan asas manfaat kususnya untuk menghindari

permasalahan sosial yang potensial menghambat jalannya kegiatan

eksplorasi, eksploitasi dan pengolahan minyak dan gas bumi.

Bagian Keempat Harga Barang/Jasa Jadi dan Tata Cara Pembayaran

Pasal 12

(1) Dalam menentukan harga satuan barang/jasa Kontraktor KKS

dan/atau Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS harus menyusun

HPS/OE termasuk pajak dan keuntungan bagi penyedia barang/jasa,

yang nilai harga satuan barang/jasa dimaksud, paling rendah sama

dengan harga satuan barang/jasa yang diatur oleh Bupati.

- 13 -

(2) Apabila nilai penawaran salah satu atau beberapa peserta lelang

umum/terbatas kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari

HPS/OE, maka:

a. Panitia Pengadaan/Tim Internal melakukan klarifikasi dan

verifikasi kepada peserta pengadaan terkait untuk mendapatkan

keyakinan atas kewajaran harga penawaran.

b. Penyedia Barang/Jasa terkait harus dapat membuktikan

kewajaran harga penawaran termasuk harga-harga yang tercantum

dalam perincian.

c. Apabila harga penawaran diyakini dapat dilaksanakan oleh calon

pemenang tidak menderita kerugian, maka penawaran dapat

dinyatakan tidak gugur. Panitia Pengadaan/Tim Internal membuat

analisis tertulis yang mendukung kesimpulan tersebut.

d. Apabila Panitia Pengadaan/Tim Internal tidak dapat meyakini

harga penawaran, penawaran dinyatakan gugur.

(3) Apabila peserta pengadaan dengan nilai penawaran kurang dari 80%

(delapan puluh persen) dari HPS/OE tersebut ditunjuk sebagai

pemenang, maka dalam pelaksanaan Kontrak:

a. Tidak diizinkan adanya penambahan lingkup kerja (PLK tambah);

dan

b. Tidak diizinkan untuk mengurangi kualitas maupun kuantitas

barang dan/atau pekerjaan; dan Tidak diizinkan mengurangi

komitmen pencapaian TKDN dan Muatan Lokal.

c. Apabila Penyedia Barang/Jasa gagal menyelesaikan pekerjaan atau

gagal menyerahkan barang sesuai ketentuan dalam Kontrak, maka

Penyedia Barang/ Jasa yang bersangkutan dikenai sanksi kategori

hitam sebagaimana ketentuan dalam Pedoman Tata Kerja

BPMIGAS.

Pasal 13

(1) Tata cara pembayaran pekerjaan secara prinsip berpedoman kepada

metode kontrak kerja yang disepakati oleh para pihak melalui

mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.

(2) Berkait perlindungan terhadap pembayaran yang terkait dengan

penerapan Kandungan Lokal maka pada kontrak minimal di atur

tentang sekema pembayaran, sanksi dan penalty serta formulasi

penyesuaian harga (bila diperlukan);

- 14 -

(3) Transaksi pembayaran dilakukan melalui rekening pembayar dan

rekening penerima pada Bank Umum Nasional.

(4) Berkait penggunaan Kandungan Lokal jangka waktu pembayaran

ditentukan :

a. Kontraktor KKS dan Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS wajib

menyelesaikan verifikasi atas dokumen penagihan dalam waktu

maksimal 7 (tujuh) hari kerja. Apabila dokumen penagihan

diketemukan kurang lengkap dan/atau tidak benar dikembalikan

kepada Penyedia Barang/Jasa paling lambat pada akhir masa

verifikasi.

b. Kontraktor KKS dan Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS wajib

melaksanakan pembayaran dalam masa tidak lebih dari 30 (tiga

puluh) hari kerja, setelah masa verifikasi berakhir.

c. Apabila Kontraktor KKS dan Mitra K-KKS terlambat memenuhi

kewajiban pembayaran dari jangka waktu yang ditentukan dalam

Kontrak, Penyedia Barang/Jasa dapat mengenakan denda atas

keterlambatan pembayaran sebesar 1‰ (satu per mil) per hari

kalender keterlambatan, dari nilai tagihan yang terlambat

dibayarkan. Nilai denda tersebut tidak dapat dibebankan sebagai

biaya operasi berdasarkan Kontrak Kerja Sama.

Bagian Kelima Kebijakan Pemberian Uang Muka

Pasal 14

(1) Kontraktor KKS dan Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS wajib

menetapkan kriteria dasar pemberian uang muka sebagai bagian dari

kebijakan pengelolaan rantai suplai Kontraktor KKS yang

bersangkutan.

(2) Dalam pengadaan barang/jasa kepada BUMD, BUMDes, koperasi

Penyedia Barang /Jasa Lokal diberikan uang muka, paling sedikit

sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak.

(3) Pemberian uang muka oleh Kontraktor KKS dan Mitra K-KKS serta

Pengolah MIGAS diwajibkan untuk dilaksanakan bagi kontrak yang

dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.

(4) Uang muka dimaksud harus sepenuhnya dipergunakan bagi

pelaksanaan kegiatan/proyek bersangkutan.

- 15 -

(5) Uang muka diperhitungkan sebagai pembayaran tahap (termijn)

pertama. Pelaksanaan pembayaran berikutnya dilakukan pada tahap

(termijn) kedua berdasarkan tahapan pembayaran yang telah

ditetapkan dalam Kontrak.

(6) Pembayaran uang muka dilakukan setelah Penyedia Barang/Jasa

menyerahkan surat jaminan uang muka yang di terbitkan oleh Bank

Umum Nasional.

Bagian Keenam

Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi

Pasal 15

(1) Untuk memberdayakan usaha kecil dan koperasi diberikan

kesempatan berusaha sesuai bidang usahanya.

(2) Kontraktor KKS dan/atau Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS dapat

memberikan pelatihan-pelatihan yang memberikan manfaat dalam

meningkatkan kinerja Penyedia Barang/Jasa dan kemampuan usaha

masyarakat, antara lain tentang:

a. Standard operating procedure (SOP) Kontraktor KKS dan/atau

Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS;

b. Peraturan-peraturan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa

dilingkungan industri Minyak dan Gas Bumi;

c. Kesehatan, keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L)

(3) Dalam pengadaan barang/jasa yang bernilai besar serta

dimungkinkan adanya bagian yang diberikan kepada usaha kecil dan

koperasi, maka bagian ini harus ditetapkan terlebih dahulu dalam

Dokumen Pengadaan.

(4) Bagi Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS diwajibkan memberikan

sebagian pekerjaannya kepada Penyedia Barang/Jasa usaha kecil dan

koperasi di daerah.

Bagian Ketujuh

Kebijakan Penggunaan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Berat

Pasal 16

(1) Kendaraan bermotor dan alat-alat berat serta alat-alat besar yang

digunakan Kontraktor KKS dan/atau Mitra K-KKS serta Pengolah

MIGAS untuk kegitan eksplorasi dan eksploitasi serta pengolahan

minyak dan gas bumi wajib didaftarkan pada instansi berwenang di


- 16 -

(2) Tata cara pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud

ayat (1) selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

Kontraktor KKS, Mitra K-KKS serta Sub Kontraktor Mitra K-KKS, serta

Pengolah MIGAS, wajib tunduk pada Peraturan Perundang-Undangan yang

lebih tinggi, dalam :

a. Penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor non-subsidi untuk

Semua Kendaraan bermotor dan alat berat serta alat-alat besar yang

digunakan Kontraktor KKS dan/atau Mitra K-KKS serta Pengolah

MIGAS.

b. Kendaraan bermotor yang digunakan Kontraktor KKS dan/atau Mitra

K-KKS serta Pengolah MIGAS yang berasal (terdaftar) dari luar daerah.

Pasal 18

(1) Setiap pelaksanaan kegiatan mobilisasi dan demobilisasi alat-alat

berat dan/atau alat-alat besar untuk kegiatan eksplorasi, eskploitasi

dan pengolahan minyak dan gas bumi yang memanfaatkan fasilitas

jalan umum yang menjadi kewenanganan Pemerintah Kabupaten dan

Pemerintah Desa di Kabupaten Bojonegoro dan diketahui secara

umum kegiatan mobilisasi dan demobilisasi tersebut dapat

menggangu atau mengurangi hak pengguna jalan lain maka sebelum

pelaksana kegiatan mobilisasi dan demobilisasi wajib melakukan

sosialisasi dan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait.

(2) Kegiatan mobilisasi dan demobilisasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berpotensi menimbulkan hambatan kegiatan ekonomi warga

khususnya operasi moda transpotasi umum khususnya kendaraan

angkutan penumpang umum dan barang, wajib mendapatkan ijin dari

instansi terkait.

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban Umum

Pasal 19

Pihak Kontraktor KKS dan Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS yang

melakukan Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi serta Pengolahan

diwajibkan untuk :

- 17 -

1. Mendirikan kantor perwakilan di wilayah Kabupaten Bojonegoro;

2. Melaksanakan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten

Bojonegoro dalam Rangka Pembangunan Fasilitas Penunjang Sarana

Produksi;

3. Mengantisipasi sejak dini kemungkinan munculnya bencana/dampak

negatif kegiatan, serta memberikan sosialisasi secara transparan pada

pemerintah kabupaten dan masyarakat terhadap dampak negatif dari

setiap tahapan eksplorasi/eksploitasi migas;

4. Melakukan reklamasi lahan serta perbaikan fasilitas umum yang

mengalami kerusakan akibat dampak eksplorasi dan eksploitasi serta

pengolahan migas berikut mobilitas peralatan berat yang digunakannya;

5. Memberikan informasi secara transparan terkait jenis kegiatan

pembangunan yang dilakukan berikut peluang peluang yang dapat

dimanfaatkan oleh penyedia barang dan jasa lokal, BUMD, BUMDes dan

koperasi;

6. Memasukkan unsur kegiatan pelatihan ketrampilan kerja tepat sasaran

sebagai salah satu fokus utama Program Kemasyarakatan (Program

CSR);

7. Menawarkan setiap paket pekerjaan yang dilaksanakan kepada

kontraktor lokal jika pekerjaan itu bisa dilaksanakan oleh pengusaha

lokal, BUMD, BUMDes dan koperasi;

8. Membantu pengusaha lokal, BUMD, BUMDes dalam meningkatkan

kapabilitas tehnis dan kelengkapan persyaratan dasar atau kualifikasi

untuk ikut berperan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

9. Menghormati dan mentaati adat istiadat serta kebiasaan dan kepatutan

yang berlaku secara umum di masyarakat sekitar lokasi proyek;

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 20

Pihak Kontraktor KKS dan Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS yang

melakukan Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi serta Pengolahan dilarang

untuk :

1. Membangun fasilitas non teknis atau menempatkan fasilitas pendukung

pembangunan proyek yang bersifat tetap, misalnya dormitory, camp

facilities, community center, recreation center, terminal, terminal

sementara dan lain–lain ditempatkan pada area EPC, tetapi

dilaksanakan pada tempat tertentu yang lokasinya diatur oleh Bupati;

- 18 -

2. Melakukan pembuangan limbah berupa tanah, limbah B3 dan lain-lain

pada lokasi di Kabupaten Bojonegoro, kecuali pada lokasi yang telah

diatur oleh Bupati;

3. Menetapkan spesifikasi barang/jasa, kriteria dan persyaratan dalam

Dokumen Pengadaan yang mengarah kepada upaya menghindarkan

penggunaan Kandungan Lokal.

4. Menetapkan spesifikasi barang/jasa, kriteria dan persyaratan dalam

Dokumen Pengadaan yang mengarah untuk memberikan keuntungan

tertentu kepada 1 (satu) calon Penyedia Barang/Jasa dan/atau pihak

tertentu, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat dikategorikan

sebagai tindakan Pertentangan Kepentingan (Conflict of Interest).

BAB V TIM OPTIMALISASI KANDUNGAN LOKAL

Pasal 21

(1) Untuk Mengawasi dan melakukan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan

Kandungan Lokal Perlu dibentuk Tim Optimalisasi Kandungan Lokal

yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Tim Optimalisasi Kandungan Lokal sebagaimana ayat (1) terdiri dari

unsur : Pemerintah Daerah, K-KKS dan Mitra K-KKS.

(3) Tata cara pembentukan, tugas dan tanggung-jawab Tim Optimalisasi

kandungan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Peraturan Bupati.

(4) Khusus untuk pelaksanaan optimalisasi penggunaan tenaga kerja lokal

maka pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Perencanaan Tenaga Kerja

Kabupaten berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Pasal 22

(1) Pihak Kontraktor KKS dan Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS wajib

bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan

pemberdayaan masyarakat setempat, melalui pelaksanaan program

CSR.

(2) Program Corporate Sosial Responsibility (CSR) dari masing masing

Kontraktor KKS dan Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS harus

dirumuskan berdasar kebutuhan riil masyarakat Bojonegoro dalam

rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, yang pelaksanaannya

dapat melibatkan Organisasi Masyarakat Sipil Lokal.

- 19 -

(3) Program CSR sebagaimana ayat (1) wajib merujuk pada Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) dan/atau Rencana Kerja Pembangunan

Desa (RKPDes).

Pasal 23

Dalam merumuskan program Corporate Sosial Responsibility (CSR), pihak

operator harus melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam rangka sinkronisasi

sebagai langkah preventif mengantisipasi munculnya overlapping/tumpang

tindih dengan program/kegiatan pembangunan pemerintah kabupaten.

Pasal 24

Kontraktor KKS dan Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS operator

berkewajiban menyampaikan hasil perencanaan kerja penerapan Corporate

Sosial Responsibility (CSR) kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro dan

Camat serta pada Pemerintah Desa terkait.

Pasal 25

Pihak Kontraktor KKS dan Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS berkewajiban

menyampaikan laporan/perkembangan pelaksanaan program Corporate

Sosial Responsibility (CSR) pada setiap Tribulan kepada Bupati dengan

tembusan, DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Bojonegoro dan Camat serta pada Pemerintah Desa terkait.

BAB VII PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 26

(1) Terhadap setiap Kontraktor KKS dan/atau Mitra K-KKS serta Pengolah

MIGAS yang melaksanakan ketentuan dalam peraturan daerah ini

dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan oleh pemerintah daerah.

(2) Pemberian insentif dapat berbentuk:

a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;

b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah.

(3) Pemberian kemudahan dapat berbentuk:

a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;

b. penyediaan sarana dan prasarana;

c. penyediaan lahan atau lokasi;

d. pemberian bantuan teknis; dan/atau

e. percepatan pemberian perizinan.

- 20 -

BAB VIII S A N K S I

Pasal 27

(1) Setiap Kontraktor KKS dan/atau Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS

yang tidak melaksanakan ketentuan peraturan daerah ini dapat

diberikan sanksi berupa sanksi administratif pencabutan ijin usaha

atau ijin-ijin prinsip kegiatan usahanya di lingkup wilayah Kabupaten

Bojonegoro.

(2) Berlandasakan asas-asas umum pemerintahan yang baik/layak maka

Bupati dapat merekomendasikan pemberian saksi oleh BP MIGAS

atau kontraktor KKS berupa usulan dan/atau rekomendasi penyedia

barang/jasa yang dianggap patut dikenai sanksi atas pelanggaran

kategori kuning, merah dan/atau hitam sebagaimana diatur pada

Pedoman Tata Kerja BPMIGAS.

Pasal 28

(1) Perusahaan Lokal, BUMD, BUMDes dan koperasi yang bergerak di

bidang jasa konstruksi yang melanggar kontrak kerja dengan

Kontraktor KKS dan/atau Mitra K-KKS serta Pengolah MIGAS,

sehingga akibat pelanggaran kontrak tersebut dapat mengakibatkan

hambatan yang signifikan dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi,

eksploitasi dan pengolahan MIGAS dapat dikenai sanksi sesuai

ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak.

(2) Lembaga yang diberikan hak untuk memberikan sanksi administratif

dalam Peraturan Daerah ini adalah Tim Pembina Jasa Konstruksi

Daerah yang dibentuk melalui Keputusan Bupati.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dapat

dikenakan kepada penyedia jasa berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi;

c. pembekuan izin usaha dan/atau profesi;

d. pencabutan izin usaha dan/atau profesi.

- 21 -

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang

mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro pada tanggal 10 Nopember 2011

BUPATI BOJONEGORO,

ttd

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro pada tanggal 5 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

Drs. SOEHADI MOELJONO,MM Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011 NOMOR 13.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Drs. SOEHADI MOELJONO,MM Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008

Documents

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO - Biro · PDF filewarga/penduduk Bojonegoro atau badan hukum koperasi yang dikeluarkan dinas koperasi dan usaha kecil menengah Kabupaten ... Kesbangpol