Upload
others
View
29
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Dewan Energi Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Energi NasionalJl Jenderal Gatot Subroto Kav. 49 – Jakarta SelatanTelp. (021) 52921621Fax. (021) 52920190
PENATAANTATA LAKSANA
2020
LAPORANKEGIATAN
LAPORAN KEGIATAN
PENATAAN TATA LAKSANA
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2020
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
i
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
segala berkah, rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penyusunan
Laporan Kegiatan Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi
Nasional Tahun Anggaran 2020 ini dapat diselesaikan.
Laporan Kegiatan Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan
Energi Nasional Tahun Anggaran 2020 ini berisi tentang latar belakang dan
kegiatan atau hasil yang telah dicapai oleh Sekretariat Jenderal Dewan Energi
Nasional pada Tahun Anggaran 2020 dalam rangka mewujudkan sistem,
proses, dan/ atau prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan
akuntabel, serta sesuai dengan prinsip good governance melalui kegiatan
Penataan Tata Laksana.
Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan
kepada semua pihak yang telah mendukung dan berperan aktif memberikan
sumbangan pemikiran, gagasan, saran, waktu serta tenaga terbaiknya dalam
kegiatan Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
Tahun Anggaran 2020, dan semoga kerjasama yang baik ini dapat terus
berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya.
Jakarta, Desember 2020
Penyusun
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
ii
DAFTAR ISI
Contents
KATA PENGANTAR ................................................................................................... i
DAFTAR ISI ............................................................................................................... ii
PENDAHULUAN........................................................................................................ 1
A. Latar Belakang ................................................................................................. 1
B. Dasar Hukum ................................................................................................... 2
C. Tujuan .............................................................................................................. 5
PELAKSANAAN KEGIATAN .................................................................................... 6
A. Uraian Umum ................................................................................................... 6
B. Metodologi ........................................................................................................ 9
HASIL YANG DIPEROLEH ..................................................................................... 11
A. Capaian Hasil ................................................................................................. 11
B. Tantangan ...................................................................................................... 64
C. Tindak Lanjut .................................................................................................. 64
PENUTUP ................................................................................................................ 66
A. Kesimpulan ..................................................................................................... 66
B. Saran .............................................................................................................. 68
LAMPIRAN .............................................................................................................. 69
BAB I
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam rangka melaksanakan percepatan peningkatan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance), penyelenggaraan pemerintahan
di lingkungan Kementerian atau Lembaga (K/ L) perlu didasarkan pada
semangat Reformasi Birokrasi. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memaksimalkan capaian Reformasi
Birokrasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Upaya untuk
memaksimalkan Reformasi Birokrasi tersebut dilaksanakan melalui penguatan
terhadap 8 (delapan) area perubahan (Manajemen Perubahan; Deregulasi
Kebijakan; Penataan Organisasi; Penataan Tata Laksana; Penataan Sumber
Daya Manusia Aparatur; Penguatan Akuntabilitas; Penguatan Pengawasan;
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik).
Adapun kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Jenderal Dewan Energi
Nasional (Setjen DEN) penguatan terhadap area perubahan Penataan Tata
Laksana adalah dengan melaksanakan koordinasi evaluasi dan/atau
penyesuaian terhadap proses bisnis yang ada di lingkungan Setjen DEN.
Sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf h Undang- undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan “Pejabat Pemerintahan
memiliki kewajiban menyusun Standar Operasional Prosedur pembuatan
Keputusan dan/atau Tindakan”. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 49 ayat
(1) nya diatur bahwa “Pejabat Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya
wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum Standar Operasional
Prosedur pembuatan Keputusan”. Sehubungan dengan hal tersebut maka
setiap Kementerian/ Lembaga (Pemerintahan) diwajibkan untuk menyusun
proses bisnisnya masing-masing didasarkan pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun
2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
2
Melalui kegiatan Penataan Tata Laksana dimaksud diharapkan dapat
mewujudkan sistem, proses, dan/ atau prosedur kerja yang jelas, efektif,
efisien, terukur dan akuntabel, serta sesuai dengan prinsip good governance di
lingkungan Setjen DEN.
B. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional;
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi
Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon
Anggota Dewan Energi Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Biokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan
dan Penanggulangan Krisis Energi dan/ atau Darurat Energi;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun
2010 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Bagi Ketua Harian dan Anggota
Dewan Energi Nasional;
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
3
12. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral;
13. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi
Nasional;
14. Keputusan Presiden selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional Nomor
11 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Dewan Energi Nasional;
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009
tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi
Nasional;
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2011
tentang Kode Etik dan Tata Tertib Dewan Energi Nasional;
17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral;
18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2019
tentang Pencabutan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 26 Tahun 2014 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral;
19. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2020
tentang Pencabutan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peta Jabatan dan Informasi Jabatan
Fungsional Umum di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Jo. Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis
Pemerintah;
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
4
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi
Ke Dalam Jabatan Fungsional;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Biokrasi
2020-2024;
24. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 6169
K/70/MEM/2016 tentang Pendelegasian Wewenang dan Mandat di Bidang
Kepegawaian di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral;
25. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 3940
K/08/MEM/2017 tentang Proses Bisnis Level 0 dan Level 1 Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral dan Penunjukan Pemilik Proses;
26. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 155
K/08/MEM/2020 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral;
27. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52
K/70/MEM/2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi
Nasional;
28. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Nomor 046/
K/70/SJD/2019 tentang Proses Bisnis Level 0 dan Level 1 Dewan Energi
Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional serta
Penunjukan Pemilik Proses;
29. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Nomor 067/
K/73/SJD/2019 tentang Tim Efektif Proyek Perubahan Efisiensi dan
Optimalisasi Pada Bidang Kepegawaian melalui Penyusunan Standard
Operational Procedure (SOP) Kepegawaian dan Penggunaan Blast
Message untuk Peningkatan Kedisiplinan Pegawai di Lingkungan
Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
5
C. Tujuan
Sebagaimana dijelaskan di awal, bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional Tahun
Anggaran 2020 ini adalah dalam rangka mewujudkan sistem, proses, dan/ atau
prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan akuntabel, serta sesuai
dengan prinsip good governance.
BAB II
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
6
BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Uraian Umum
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa berdasarkan ketentuan
Pasal 7 ayat (2) huruf h Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi pemerintahan, bahwa “Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban
menyusun Standar Operasional Prosedur pembuatan Keputusan dan/ atau
Tindakan”. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) nya diatur bahwa
“Pejabat Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan
melaksanakan pedoman umum Standar Operasional Prosedur pembuatan
Keputusan”. Sehubungan dengan hal tersebut maka setiap K/ L dan/ atau
Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun proses bisnisnya masing-
masing.
Berdasarkan hal tersebut pada tahun 2017 Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral (KESDM) menetapkan Keputusan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor : 3940 K/08/MEM/2017 tentang Proses Bisnis
Level 0 dan Level 1 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan
Penunjukan Pemilik Proses (Kepmen ESDM Nomor : 3940 K/08/MEM/2017).
Berdasarkan Kepmen ESDM Nomor : 3940 K/08/MEM/2017 tersebut, peran
Dewan Energi Nasional (DEN) dan/ atau Sekretariat Jenderal Dewan Energi
Nasional (Setjen DEN) tidak masuk/ belum tergambar dalam peta proses bisnis
KESDM. Hal ini dapat dipahami mengigat pengaturan terkait Organisasi dan
Tata Kerja KESDM diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015
tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral jo. Peraturan Presiden
Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68
Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral. Sedangkan Pengaturan terkait Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Dewan Energi Nasional diatur dalam regulasi yang berbeda (melalui
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
7
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon
Anggota Dewan Energi Nasional jo. Keputusan Presiden selaku Ketua Harian
Dewan Energi Nasional Nomor 11 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, serta Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas
dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional. Hal
tersebut merupakan salah satu alasan bahwa mengapa DEN dan/ atau Setjen
DEN tidak masuk/ belum tergambar dalam peta proses bisnis KESDM.
Melalui pertimbangan hal tersebut di atas, Setjen DEN melalui Biro
Umum, c.q. Bagian Hukum dan Kepegawaian mengundang Ahli/ Konsultan
terkait Business Process Management System - Bizagi Modeler dalam
pelaksanaan perumusan/ penyusunan Proses Bisnis Organisasi Dewan Energi
Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional. Perumusan/
penyusunan Proses Bisnis dimaksud dilaksanakan dengan mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah.
Pada tanggal 20 Maret 2019 Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional
menetapkan Proses Bisnis Organisasi DEN dan/ atau Setjen DEN melalui
Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Nomor 046/
K/70/SJD/2019 tentang Proses Bisnis Level 0 dan Level 1 Dewan Energi
Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional serta Penunjukan
Pemilik Proses.
Proses Bisnis Organisasi di lingkungan Dewan Energi Nasional dan/
atau Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional terdiri atas 3 (tiga) proses
(bisnis) utama, yaitu Proses Manajerial, Proses Inti, dan Proses Pendukung,
dengan rincian sebagai berikut :
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
8
1. Proses Manajerial;
2. Proses Inti;
3. Proses Pendukung
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
9
Dari ketiga proses (bisnis) utama (Level 0) tersebut (proses manjerial,
proses inti, dan proses pendukung), selanjutnya di-breakdown kembali
kedalam sub-sub proses lebih lanjut (Level 1, dst) hingga pada Standar
Operasional Prosedur (kegiatan). Untuk dapat memastikan proses bisnis
tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur dan akuntabel, serta
sesuai dengan prinsip good governance, maka perlu dilaksanakan evaluasi
dan/ atau penyesuaian untuk mengantisipasi apabila terdapat perubahan
terhadap lingkungan strategis dan/atau kebijakan.
Adapun matrik rencana pelaksanaan kegiatan Penataan Tata
LaksanaTahun 2020 adalah sebagai berikut :
No Tahapan Kegiatan Waktu (Bulan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 penyusunan rencana
kegiatan;
2 rapat koordinasi internal;
3 rapat koordinasi dengan
unit/ instansi terkait;
4 evaluasi
5 menyusun laporan
pelaksanaan kegiatan
B. Metodologi
Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Penataan Tata
Laksana ini antara lain adalah sebagai berikut:
1. Pengumpulan data dan informasi;
Pengumpulan data dan informasi ini dilaksanakan dengan melakukan studi
literatur terhadap peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi
terbentuknya DEN, dan Setjen DEN, serta peraturan perundang-undangan
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
10
terkait lainnya, serta berbagai kebijakan yang menyertainya (misalnya
rencana strategis organisasi).
2. Koordinasi dengan unit terkait;
Koordinasi ini dilaksanakan secara internal dengan para Stakeholders
terkait di lingkungan Setjen DEN, dan/atau di lingkungan Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) (dalam hal ini adalah Biro
Organisasi dan Tata Laksana KESDM), serta eksternal dengan Ahli/
Konsultan dan/ atau K/ L terkait.
3. Evaluasi;
Pelaksanaan Evaluasi dalam kegiatan Penataan Tata Laksana ini
dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dengan para Stakeholder dan/
atau pemilik proses terkait kesesuaian dan/ atau relevansi dari proses
bisnis yang ada saat ini dengan perkembangan yang ada (misalnya dengan
perubahan rencana strategis organisasi, ataupun perubahan kebijakan),
sehingga proses bisnis dapat tersebut tetap dapat berjalan secara efektif,
efisien, terukur dan akuntabel, serta sesuai dengan prinsip good
governance.
4. Pelaporan
Pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan Penataan Tata Laksana ini
bertujuan untuk memberikan gambaran kepada Pimpinan atas capaian
kegiatan Penataan Tata Laksana di lingkungan Setjen DEN, yang secara
tidak langsung dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam
penyusunan arah kebijakan organisasi dalam rangka mewujudkan sistem,
proses, dan/ atau prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan
akuntabel, serta sesuai dengan prinsip good governance di lingkungan
Setjen DEN.
BAB III
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
11
BAB III
HASIL YANG DIPEROLEH
A. Capaian Hasil
Kegiatan Penataan Tata Laksana Setjen DEN merupakan tindak lanjut
atas pelaksanaan percepatan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance). Sebagaimana diketahui, bahwa Penataan Tata Laksana
merupakan bagian penting dalam 8 (delapan) area perubahan Reformasi
Birokrasi.
Penataan Tata Laksana (business process) dilakukan melalui
serangkaian proses analisis dan perbaikan tata laksana bertujuan untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang
jelas, efektif, efisien, terukur dan akuntabel di lingkungan Setjen DEN. Proses
bisnis organisasi Setjen DEN telah ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris
Jenderal Dewan Energi Nasional Nomor 046/ K/70/SJD/2019 tentang Proses
Bisnis Level 0 dan Level 1 Dewan Energi Nasional dan Sekretariat Jenderal
Dewan Energi Nasional serta Penunjukan Pemilik Proses. Sebagaimana
ketentuan dalam Diktum Kedua angka 3 dan 4, maka perlu melaksanakan
monitoring dan/atau evaluasi terhadap proses bisnis yang ada, mulai dari
proses (bisnis) utama (Level 0), (level 1), dan seterusnya hingga bagian terkecil
yaitu pada Standar Operasional Prosedur (kegiatan).
Monitoring dan/atau evaluasi terhadap proses bisnis tersebut
dilaksanakan melalui koordinasi dengan para Stakeholder dan/ atau pemilik
proses terkait kesesuaian dan/ atau relevansi dari proses bisnis yang ada saat
ini dengan perkembangan yang ada (misalnya dengan perubahan rencana
strategis organisasi, ataupun perubahan kebijakan), sehingga proses bisnis
dapat tersebut tetap dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur dan
akuntabel, serta sesuai dengan prinsip good governance. Adapun hasil
koordinasi dalam rangka monitoring dan/atau evaluasi tersebut adalah sebagai
berikut :
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
12
Perkembangan Status Proses Bisnis Organisasi Dewan Energi Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
Proses Manajerial
Leveling Kebutuhan SOP PIC Tindak Lanjut Penyesuaian Keterangan (Status)
0 1 1. Manajemen
Strategis Berbasis Kinerja
a. Perencanaan Strategis
1) Penyusunan Rencana Strategis
Bagian Perencanaan dan Keuangan
Peleburan/ penggabungan antara SOP Penyusunan Rencana Strategis dengan SOP Monitoring dan Evaluasi Rencana
Strategis : SOP Penyusunan dan Monev Rencana
Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (SOP Nomor : 1/04/SJUD-UDPK/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
2) Monitoring dan Evaluasi Rencana Strategis
Bagian Perencanaan dan Keuangan
b. Perencanaan Program dan Anggaran
1) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Bagian Perencanaan dan Keuangan
SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (SOP Nomor : 2/04/SJUD-UDPK/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
2) Penyusunan Penetapan Kinerja
Bagian Perencanaan dan Keuangan
SOP Penyusunan Penetapan Kinerja (SOP Nomor : 3/04/SJUD-UDPK/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
3) Penyusunan Bahan Rapat Pimpinan
Bagian Perencanaan dan Keuangan
SOP Penyusunan Bahan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional Dalam Rapat Pimpinan (SOP Nomor : 4/04/SJUD-UDPK/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
c. Evaluasi Kinerja Organisasi
1) Monitoring Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
Bagian Perencanaan dan Keuangan
SOP Monitoring Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) (SOP Nomor : 5/04/SJUD-UDPK/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
2) Penyusunan dan Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)
Bagian Perencanaan dan Keuangan
SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) (SOP Nomor : 6/04/SJUD-UDPK/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
13
Proses Manajerial
Leveling Kebutuhan SOP PIC Tindak Lanjut Penyesuaian Keterangan (Status)
0 1 3) Penyusunan dan
Penyampaian Laporan Tahunan
Bagian Perencanaan dan Keuangan
SOP Penyusunan Laporan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (SOP Nomor : 6/04/SJUD-UDPK/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
2. Manajemen Data dan Teknologi Informasi
a. Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi
Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi
Bagian Perencanaan dan Keuangan dan/ atau Tim IT (Pranata Komputer)
Breakdown SOP Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi menjadi beberapa SOP antara lain : SOP Backup dan Restore Database
(SOP Nomor : 154/04/SJUD-IT/2019) SOP Penanganan Gangguan Jaringan
(SOP Nomor : 155/4/04/SJUD-IT/2019) SOP Pemeliharaan Data Center
(SOP Nomor : 156/4/04/SJUD-IT/2019) SOP Penanganan Gangguan
Keamanan Jaringan (SOP Nomor : 157/4/04/SJUD-IT/2019)
SOP Update Konten Website DEN (SOP Nomor : 158/4/04/SJUD-IT/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
b. Pelaksanaan Pengembangan dan Integrasi Data dan teknologi Informasi
Pelaksanaan Pengembangan dan Integrasi Data dan teknologi Informasi
Bagian Perencanaan dan Keuangan dan/ atau Tim IT (Pranata Komputer)
Breakdown SOP Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi menjadi beberapa SOP antara lain : SOP Pengembangan Sistem
(SOP Nomor : 159/4/04/SJUD-IT/2019) SOP Integrasi dan Pertukaran Data
Sistem Informasi (SOP Nomor : 160/4/04/SJUD-IT/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
14
Proses Manajerial
Leveling Kebutuhan SOP PIC Tindak Lanjut Penyesuaian Keterangan (Status)
0 1 c. Monitoring dan
Evaluasi Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi
Bagian Perencanaan dan Keuangan dan/ atau Tim IT (Pranata Komputer)
SOP Evaluasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi (SOP Nomor : 161/4/04/SJUD-IT/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
Proses Inti
Leveling Kebutuhan SOP PIC Tindak Lanjut Penyesuaian Keterangan (Status)
0 1
1. Penyiapan Bahan Rancangan dan Rumusan Kebijakan Energi Nasional (KEN)
a. Penyusunan Bahan Rumusan KEN
1) Pelaksanaan Kajian Untuk Perancangan Kebijakan Energi
Bagian Fasilitasi Kebijakan Energi
Peleburan/ penggabungan antara SOP Pelaksanaan Kajian Untuk Perancangan Kebijakan Energi dengan SOP Penyiapan Bahan Untuk Perancangan Kebijakan
Energi Dalam Persidangan : SOP Penyiapan Bahan Rancangan
Kebijakan Energi Nasional (SOP Nomor : 121-122//04/SJKS-KE/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
2) Penyiapan Bahan Untuk Perancangan Kebijakan Energi dalam persidangan
Bagian Fasilitasi Kebijakan Energi
Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat
Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan
- Level 1
3) Uji Publik Kebijakan Energi Nasional
Bagian Fasilitasi Kebijakan Energi
SOP Pelaksanaan Uji Publik Rancangan Kebijakan Energi Nasional (SOP Nomor : 123//04/SJKS-KE/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
15
Proses Inti
Leveling Kebutuhan SOP PIC Tindak Lanjut Penyesuaian Keterangan (Status)
0 1 Rapat Teknis Bagian Hubungan
Kemasyarakatan dan Persidangan
- Level 1
Rapat Koordinasi Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan
- Level 1
4) Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penyiapan Bahan Rumusan KEN
Bagian Fasilitasi Kebijakan Energi
Peleburan/ penggabungan antara SOP Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penyiapan Bahan Rumusan KEN dengan SOP Penyiapan Bahan ANEV Kebijakan di Bidang Energi yang Bersifat Lintas
Sektoral : SOP Penyiapan Bahan Analisis dan
Evaluasi Kebijakan di Bidang Energi yang Bersifat Lintas Sektoral (SOP Nomor : 123//04/SJKS-KE/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
b. Fasilitasi Persidangan
1) Fasilitasi Pelaksanaan Persidangan
Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan
Peleburan/ penggabungan antara SOP Fasilitasi Pelaksanaan Persidangan dengan SOP Penyelenggaraan Sidang Anggota (Dewan Energi Nasional/ DEN), dan SOP Penyelenggaraan Sidang Paripurna (DEN), yang selanjutnya di-breakdown menjadi beberapa SOP antara lain : SOP Penyelenggaraan Persidangan
Dewan Energi Nasional (SOP Nomor : 135/04/SJKS-HUMAS/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
16
Proses Inti
Leveling Kebutuhan SOP PIC Tindak Lanjut Penyesuaian Keterangan (Status)
0 1 SOP Penyusunan Jadwal dan Agenda
PersidanganDEN (SOP Nomor : 136/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Penyampaian Informasi (Jadwal Rapat atau Sidang maupun Pertemuan, Agenda, Bahan, Hasil Rapat, dan Dokumentasi) melalui Sistem Informasi Manajemen Persidangan Dewan Energi Nasional (SINERGEES) (SOP Nomor : 137/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Penyusunan Laporan Kesiapan Pelaksanaan Persidangan DEN (SOP Nomor : 138/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Pembuatan dan Distribusi Undangan Sidang Anggota DEN (SOP Nomor : 139/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Konfirmasi Kehadiran Peserta Sidang atau Rapat, maupun Pertemuan DEN (SOP Nomor : 140/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Penyusunan Denah Tata Tempat Sidang Anggota DEN (SOP Nomor : 141/04/SJKS-HUMAS/2019)
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
17
Proses Inti
Leveling Kebutuhan SOP PIC Tindak Lanjut Penyesuaian Keterangan (Status)
0 1 SOP Pendampingan Pelaksanaan
Persidangan DEN (SOP Nomor : 142/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Penyusunan Laporan Pelaksanaan Persidangan DEN (SOP Nomor : 143/04/SJKS-HUMAS/2019)
2) Peliputan Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan
SOP Peliputan Berita untuk Website DEN (www.den.go.id) (SOP Nomor : 132/04/SJKS-HUMAS/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
3) Pelaksanaan Komunikasi dan Kehumasan
Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan
SOP Penyelenggaraan Komunikasi dan Kehumasan (SOP Nomor : 133/04/SJKS-HUMAS/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
4) Pelaksanaan Konferensi Pers
Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan
SOP Penyelenggaraan Konferensi Pers (SOP Nomor : 134/04/SJKS-HUMAS/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
c. Sidang Anggota Penyelenggaraan Sidang Anggota (Dewan Energi Nasional/ DEN)
Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan
Peleburan/ penggabungan antara SOP Fasilitasi Pelaksanaan Persidangan dengan SOP Penyelenggaraan Sidang Anggota (Dewan Energi Nasional/ DEN), dan SOP Penyelenggaraan Sidang Paripurna (DEN), yang selanjutnya di-breakdown menjadi beberapa SOP antara lain :
SDA
d. Sidang Paripurna Penyelenggaraan Sidang Paripurna (DEN)
Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
18
Proses Inti
Leveling Kebutuhan SOP PIC Tindak Lanjut Penyesuaian Keterangan (Status)
0 1 SOP Penyelenggaraan Persidangan
Dewan Energi Nasional (SOP Nomor : 135/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Penyusunan Jadwal dan Agenda PersidanganDEN (SOP Nomor : 136/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Penyampaian Informasi (Jadwal Rapat atau Sidang maupun Pertemuan, Agenda, Bahan, Hasil Rapat, dan Dokumentasi) melalui Sistem Informasi Manajemen Persidangan Dewan Energi Nasional (SINERGEES) (SOP Nomor : 137/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Penyusunan Laporan Kesiapan Pelaksanaan Persidangan DEN (SOP Nomor : 138/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Pembuatan dan Distribusi Undangan Sidang Anggota DEN (SOP Nomor : 139/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Konfirmasi Kehadiran Peserta Sidang atau Rapat, maupun Pertemuan DEN (SOP Nomor : 140/04/SJKS-HUMAS/2019)
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
19
Proses Inti
Leveling Kebutuhan SOP PIC Tindak Lanjut Penyesuaian Keterangan (Status)
0 1 SOP Penyusunan Denah Tata Tempat
Sidang Anggota DEN (SOP Nomor : 141/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Pendampingan Pelaksanaan Persidangan DEN (SOP Nomor : 142/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Penyusunan Laporan Pelaksanaan Persidangan DEN (SOP Nomor : 143/04/SJKS-HUMAS/2019)
e. Pendampingan Penetapan Rumusan KEN
Pendampingan Penetapan Rumusan KEN
Bagian Fasilitasi Kebijakan Energi
Dihapuskan -
2. Penyiapan Bahan Penetapan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)
a. Penyiapan Bahan RUEN
- Tim KESDM - -
b. Fasilitasi Penyelenggaran Rapat
1) Fasilitasi Pelaksanaan Rapat
Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan
Dihapuskan -
2) Peliputan Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan
SOP Peliputan Berita untuk Website DEN (www.den.go.id) (SOP Nomor : 132/04/SJKS-HUMAS/2019)
SDA
3) Pelaksanaan Komunikasi dan Kehumasan
Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan
SOP Penyelenggaraan Komunikasi dan Kehumasan (SOP Nomor : 133/04/SJKS-HUMAS/2019)
SDA
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
20
Proses Inti
Leveling Kebutuhan SOP PIC Tindak Lanjut Penyesuaian Keterangan (Status)
0 1 4) Pelaksanaan Konferensi
Pers Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan
SOP Penyelenggaraan Konferensi Pers (SOP Nomor : 133/04/SJKS-HUMAS/2019)
SDA
c. Rapat Teknis Penyelenggaraan Rapat Teknis
Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan
SOP Penyelenggaraan Rapat Teknis (SOP Nomor : 130/04/SJKS-HUMAS/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
d. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan
SOP Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (SOP Nomor : 131/04/SJKS-HUMAS/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
e. Fasilitasi Persidangan
1) Fasilitasi Pelaksanaan Persidangan
Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan
Peleburan/ penggabungan antara SOP Fasilitasi Pelaksanaan Persidangan dengan SOP Penyelenggaraan Sidang Anggota (Dewan Energi Nasional/ DEN), dan SOP Penyelenggaraan Sidang Paripurna (DEN), yang selanjutnya di-breakdown menjadi beberapa SOP antara lain : SOP Penyelenggaraan Persidangan
Dewan Energi Nasional (SOP Nomor : 135/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Penyusunan Jadwal dan Agenda PersidanganDEN (SOP Nomor : 136/04/SJKS-HUMAS/2019)
SDA
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
21
Proses Inti
Leveling Kebutuhan SOP PIC Tindak Lanjut Penyesuaian Keterangan (Status)
0 1 SOP Penyampaian Informasi (Jadwal
Rapat atau Sidang maupun Pertemuan, Agenda, Bahan, Hasil Rapat, dan Dokumentasi) melalui Sistem Informasi Manajemen Persidangan Dewan Energi Nasional (SINERGEES) (SOP Nomor : 137/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Penyusunan Laporan Kesiapan Pelaksanaan Persidangan DEN (SOP Nomor : 138/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Pembuatan dan Distribusi Undangan Sidang Anggota DEN (SOP Nomor : 139/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Konfirmasi Kehadiran Peserta Sidang atau Rapat, maupun Pertemuan DEN (SOP Nomor : 140/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Penyusunan Denah Tata Tempat Sidang Anggota DEN (SOP Nomor : 141/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Pendampingan Pelaksanaan Persidangan DEN (SOP Nomor : 142/04/SJKS-HUMAS/2019)
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
22
Proses Inti
Leveling Kebutuhan SOP PIC Tindak Lanjut Penyesuaian Keterangan (Status)
0 1 SOP Penyusunan Laporan
Pelaksanaan Persidangan DEN (SOP Nomor : 143/04/SJKS-HUMAS/2019)
2) Peliputan Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan
SOP Peliputan Berita untuk Website DEN (www.den.go.id) (SOP Nomor : 132/04/SJKS-HUMAS/2019)
SDA
3) Pelaksanaan Komunikasi dan Kehumasan
Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan
SOP Penyelenggaraan Komunikasi dan Kehumasan (SOP Nomor : 133/04/SJKS-HUMAS/2019)
SDA
4) Pelaksanaan Konferensi Pers
Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan
SOP Penyelenggaraan Konferensi Pers (SOP Nomor : 133/04/SJKS-HUMAS/2019)
SDA
f. Sidang Anggota Penyelenggaraan Sidang Anggota (DEN)
Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan
Peleburan/ penggabungan antara SOP Fasilitasi Pelaksanaan Persidangan dengan SOP Penyelenggaraan Sidang Anggota (Dewan Energi Nasional/ DEN), dan SOP Penyelenggaraan Sidang Paripurna (DEN), yang selanjutnya di-breakdown menjadi beberapa SOP antara lain : SOP Penyelenggaraan Persidangan
Dewan Energi Nasional (SOP Nomor : 135/04/SJKS-HUMAS/2019)
SDA
g. Sidang Paripurna Penyelenggaraan Sidang Paripurna (DEN)
Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
23
Proses Inti
Leveling Kebutuhan SOP PIC Tindak Lanjut Penyesuaian Keterangan (Status)
0 1 SOP Penyusunan Jadwal dan Agenda
PersidanganDEN (SOP Nomor : 136/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Penyampaian Informasi (Jadwal Rapat atau Sidang maupun Pertemuan, Agenda, Bahan, Hasil Rapat, dan Dokumentasi) melalui Sistem Informasi Manajemen Persidangan Dewan Energi Nasional (SINERGEES) (SOP Nomor : 137/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Penyusunan Laporan Kesiapan Pelaksanaan Persidangan DEN (SOP Nomor : 138/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Pembuatan dan Distribusi Undangan Sidang Anggota DEN (SOP Nomor : 139/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Konfirmasi Kehadiran Peserta Sidang atau Rapat, maupun Pertemuan DEN (SOP Nomor : 140/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Penyusunan Denah Tata Tempat Sidang Anggota DEN (SOP Nomor : 141/04/SJKS-HUMAS/2019)
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
24
Proses Inti
Leveling Kebutuhan SOP PIC Tindak Lanjut Penyesuaian Keterangan (Status)
0 1 SOP Pendampingan Pelaksanaan
Persidangan DEN (SOP Nomor : 142/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Penyusunan Laporan Pelaksanaan Persidangan DEN (SOP Nomor : 143/04/SJKS-HUMAS/2019)
3. Pembinaan Penyusunan Rancangan Rencana Umum Energi Daerah - Provinsi (RUED-P)
a. Pendampingan Penyusunan RUED-P
Pendampingan Penyusunan RUED-P
Bagian Fasilitasi Rencana Umum Energi
Breakdown SOP Pendampingan Penyusunan RUED-P menjadi beberapa SOP antara lain : SOP Konsultasi dan Pembinaan
Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) (SOP Nomor : 119/04/SJUD-RUE/2019)
SOP Konsultasi Teknis Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi (SOP Nomor : 119.A/04/SJUD-RUE/2019)
SOP Konsultasi Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi dengan Anggota DEN (SOP Nomor : 119.B/04/SJUD-RUE/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
25
Proses Inti
Leveling Kebutuhan SOP PIC Tindak Lanjut Penyesuaian Keterangan (Status)
0 1 b. Pengintegrasian
RUED-P dengan RUEN
Pengintegrasian RUED-P dengan RUEN
Bagian Fasilitasi Rencana Umum Energi
SOP Pengintegrasian Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P) dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) (SOP Nomor : 120/04/SJUD-RUE/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
c. Memberikan Arahan untuk Penyusunan RUED-P
- - - -
4. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Energi yang Bersifat Lintas Sektoral
a. Perencanaan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Energi yang Bersifat Lintas Sektoral
1) Pelaksanaan Identifikasi Permasalahan dan Analisis Capaian Target KEN & RUEN
Bagian Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi
SOP Pelaksanaan Aplikasi Monitoring Capaian Matriks RUEN pada Sistem Informasi Pengawasan Pelaksanaan Matriks RUEN (SOP Nomor : 150/04/SJKP-KBKE/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
2) Penyusunan Bahan Perencanaan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Energi yang Bersifat Lintas Sektoral Tahunan sesuai KEN & RUEN
Bagian Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi
Perencanaan Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Energi yang Bersifat Lintas Sektoral (SOP Nomor : 151/04/SJKP-KBKE/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
3) Fasilitasi Pembahasan Bahan Perencanaan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan
Bagian Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi
Peleburan/ penggabungan antara SOP F Fasilitasi Pembahasan Bahan Perencanaan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Energi yang Bersifat Lintas Sektoral dengan SOP Penyiapan
Tetap/ Belum Ada Perubahan
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
26
Proses Inti
Leveling Kebutuhan SOP PIC Tindak Lanjut Penyesuaian Keterangan (Status)
0 1 di Bidang Energi yang Bersifat Lintas Sektoral
Bahan Koordinasi Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi Lintas Sektor, dan SOP Pelaporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi Lintas Sektor, menjadi : SOP Penyiapan Bahan Koordinasi
Pengawasan dan Pelaporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Energi yang Bersifat Lintas Sektoral (SOP Nomor : 153/04/SJKP-KBKE/2019)
b. Penyiapan Bahan Koordinasi Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Energi yang Bersifat Lintas Sektoral
Penyiapan Bahan Koordinasi Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi Lintas Sektor
Bagian Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi
Peleburan/ penggabungan antara SOP Fasilitasi Pembahasan Bahan Perencanaan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Energi yang Bersifat Lintas Sektoral dengan SOP Penyiapan Bahan Koordinasi Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi Lintas Sektor, dan SOP Pelaporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi Lintas Sektor, menjadi : SOP Penyiapan Bahan Koordinasi
Pengawasan dan Pelaporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Energi yang Bersifat Lintas Sektoral (SOP Nomor : 153/04/SJKP-KBKE/2019)
SDA
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
27
Proses Inti
Leveling Kebutuhan SOP PIC Tindak Lanjut Penyesuaian Keterangan (Status)
0 1 c. Fasilitasi
Penyelenggaran Rapat
1) Fasilitasi Pelaksanaan Rapat
Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan
Dihapuskan SDA
2) Peliputan Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan
SOP Peliputan Berita untuk Website DEN (www.den.go.id) (SOP Nomor : 132/04/SJKS-HUMAS/2019)
SDA
3) Pelaksanaan Komunikasi dan Kehumasan
Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan
SOP Penyelenggaraan Komunikasi dan Kehumasan (SOP Nomor : 133/04/SJKS-HUMAS/2019)
SDA
4) Pelaksanaan Konferensi Pers
Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan
SOP Penyelenggaraan Konferensi Pers (SOP Nomor : 133/04/SJKS-HUMAS/2019)
SDA
d. Rapat Teknis Penyelenggaraan Rapat Teknis
Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan
SOP Penyelenggaraan Rapat Teknis (SOP Nomor : 130/04/SJKS-HUMAS/2019)
SDA
e. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan
SOP Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (SOP Nomor : 131/04/SJKS-HUMAS/2019)
SDA
f. Pelaporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi Lintas Sektor
Pelaporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi Lintas Sektor
Bagian Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi
Peleburan/ penggabungan antara SOP F Fasilitasi Pembahasan Bahan Perencanaan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Energi yang Bersifat Lintas Sektoral dengan SOP Penyiapan Bahan Koordinasi Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi Lintas
SDA
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
28
Proses Inti
Leveling Kebutuhan SOP PIC Tindak Lanjut Penyesuaian Keterangan (Status)
0 1 Sektor, dan SOP Pelaporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi Lintas Sektor, menjadi : SOP Penyiapan Bahan Koordinasi
Pengawasan dan Pelaporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Energi yang Bersifat Lintas Sektoral (SOP Nomor : 153/04/SJKP-KBKE/2019)
g. Fasilitasi Persidangan
1) Fasilitasi Pelaksanaan Persidangan
Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan
Peleburan/ penggabungan antara SOP Fasilitasi Pelaksanaan Persidangan dengan SOP Penyelenggaraan Sidang Anggota (Dewan Energi Nasional/ DEN), dan SOP Penyelenggaraan Sidang Paripurna (DEN), yang selanjutnya di-breakdown menjadi beberapa SOP antara lain : SOP Penyelenggaraan Persidangan
Dewan Energi Nasional (SOP Nomor : 135/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Penyusunan Jadwal dan Agenda PersidanganDEN (SOP Nomor : 136/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Penyampaian Informasi (Jadwal Rapat atau Sidang maupun Pertemuan, Agenda, Bahan, Hasil Rapat, dan Dokumentasi) melalui
SDA
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
29
Proses Inti
Leveling Kebutuhan SOP PIC Tindak Lanjut Penyesuaian Keterangan (Status)
0 1 Sistem Informasi Manajemen Persidangan Dewan Energi Nasional (SINERGEES) (SOP Nomor : 137/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Penyusunan Laporan Kesiapan Pelaksanaan Persidangan DEN (SOP Nomor : 138/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Pembuatan dan Distribusi Undangan Sidang Anggota DEN (SOP Nomor : 139/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Konfirmasi Kehadiran Peserta Sidang atau Rapat, maupun Pertemuan DEN (SOP Nomor : 140/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Penyusunan Denah Tata Tempat Sidang Anggota DEN (SOP Nomor : 141/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Pendampingan Pelaksanaan Persidangan DEN (SOP Nomor : 142/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Penyusunan Laporan Pelaksanaan Persidangan DEN (SOP Nomor : 143/04/SJKS-HUMAS/2019)
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
30
Proses Inti
Leveling Kebutuhan SOP PIC Tindak Lanjut Penyesuaian Keterangan (Status)
0 1 2) Peliputan Bagian Hubungan
Kemasyarakatan dan Persidangan
SOP Peliputan Berita untuk Website DEN (www.den.go.id) (SOP Nomor : 132/04/SJKS-HUMAS/2019)
SDA
3) Pelaksanaan Komunikasi dan Kehumasan
Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan
SOP Penyelenggaraan Komunikasi dan Kehumasan (SOP Nomor : 133/04/SJKS-HUMAS/2019)
SDA
4) Pelaksanaan Konferensi Pers
Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan
SOP Penyelenggaraan Konferensi Pers (SOP Nomor : 133/04/SJKS-HUMAS/2019)
SDA
h. Sidang Anggota Penyelenggaraan Sidang Anggota (DEN)
Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan
Peleburan/ penggabungan antara SOP Fasilitasi Pelaksanaan Persidangan dengan SOP Penyelenggaraan Sidang Anggota (Dewan Energi Nasional/ DEN), dan SOP Penyelenggaraan Sidang Paripurna (DEN), yang selanjutnya di-breakdown menjadi beberapa SOP antara lain : SOP Penyelenggaraan Persidangan
Dewan Energi Nasional (SOP Nomor : 135/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Penyusunan Jadwal dan Agenda PersidanganDEN (SOP Nomor : 136/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Penyampaian Informasi (Jadwal Rapat atau Sidang maupun
SDA
i. Sidang Paripurna Penyelenggaraan Sidang Paripurna (DEN)
Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
31
Proses Inti
Leveling Kebutuhan SOP PIC Tindak Lanjut Penyesuaian Keterangan (Status)
0 1 Pertemuan, Agenda, Bahan, Hasil Rapat, dan Dokumentasi) melalui Sistem Informasi Manajemen Persidangan Dewan Energi Nasional (SINERGEES) (SOP Nomor : 137/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Penyusunan Laporan Kesiapan Pelaksanaan Persidangan DEN (SOP Nomor : 138/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Pembuatan dan Distribusi Undangan Sidang Anggota DEN (SOP Nomor : 139/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Konfirmasi Kehadiran Peserta Sidang atau Rapat, maupun Pertemuan DEN (SOP Nomor : 140/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Penyusunan Denah Tata Tempat Sidang Anggota DEN (SOP Nomor : 141/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Pendampingan Pelaksanaan Persidangan DEN (SOP Nomor : 142/04/SJKS-HUMAS/2019)
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
32
Proses Inti
Leveling Kebutuhan SOP PIC Tindak Lanjut Penyesuaian Keterangan (Status)
0 1 SOP Penyusunan Laporan
Pelaksanaan Persidangan DEN (SOP Nomor : 143/04/SJKS-HUMAS/2019)
5. Perumusan Rekomendasi terkait Kebijakan di Bidang Energi yang bersifat lintas Sektoral
a. Penyiapan Bahan Analisis dan Evaluasi (ANEV) Kebijakan di Bidang Energi yang bersifat lintas sektoral
Penyiapan Bahan ANEV Kebijakan di Bidang Energi yang bersifat lintas sektoral
Bagian Fasilitasi Kebijakan Energi
Peleburan/ penggabungan antara SOP Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penyiapan Bahan Rumusan KEN dengan SOP Penyiapan Bahan ANEV Kebijakan di Bidang Energi yang Bersifat Lintas
Sektoral : SOP Penyiapan Bahan Analisis dan
Evaluasi Kebijakan di Bidang Energi yang Bersifat Lintas Sektoral (SOP Nomor : 123//04/SJKS-KE/2019)
SDA
b. Fasilitasi Penyelenggaran Rapat
1) Fasilitasi Pelaksanaan Rapat
Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan
Dihapuskan SDA
2) Peliputan Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan
SOP Peliputan Berita untuk Website DEN (www.den.go.id) (SOP Nomor : 132/04/SJKS-HUMAS/2019)
SDA
3) Pelaksanaan Komunikasi dan Kehumasan
Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan
SOP Penyelenggaraan Komunikasi dan Kehumasan (SOP Nomor : 133/04/SJKS-HUMAS/2019)
SDA
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
33
Proses Inti
Leveling Kebutuhan SOP PIC Tindak Lanjut Penyesuaian Keterangan (Status)
0 1 4) Pelaksanaan Konferensi
Pers Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan
SOP Penyelenggaraan Konferensi Pers (SOP Nomor : 133/04/SJKS-HUMAS/2019)
SDA
c. Rapat Teknis Penyelenggaraan Rapat Teknis
Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan
SOP Penyelenggaraan Rapat Teknis (SOP Nomor : 130/04/SJKS-HUMAS/2019)
SDA
d. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan
SOP Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (SOP Nomor : 131/04/SJKS-HUMAS/2019)
SDA
e. Fasilitasi Persidangan
1) Fasilitasi Pelaksanaan Persidangan
Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan
Peleburan/ penggabungan antara SOP Fasilitasi Pelaksanaan Persidangan dengan SOP Penyelenggaraan Sidang Anggota (Dewan Energi Nasional/ DEN), dan SOP Penyelenggaraan Sidang Paripurna (DEN), yang selanjutnya di-breakdown menjadi beberapa SOP antara lain : SOP Penyelenggaraan Persidangan
Dewan Energi Nasional (SOP Nomor : 135/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Penyusunan Jadwal dan Agenda PersidanganDEN (SOP Nomor : 136/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Penyampaian Informasi (Jadwal Rapat atau Sidang maupun
SDA
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
34
Proses Inti
Leveling Kebutuhan SOP PIC Tindak Lanjut Penyesuaian Keterangan (Status)
0 1 Pertemuan, Agenda, Bahan, Hasil Rapat, dan Dokumentasi) melalui Sistem Informasi Manajemen Persidangan Dewan Energi Nasional (SINERGEES) (SOP Nomor : 137/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Penyusunan Laporan Kesiapan Pelaksanaan Persidangan DEN (SOP Nomor : 138/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Pembuatan dan Distribusi Undangan Sidang Anggota DEN (SOP Nomor : 139/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Konfirmasi Kehadiran Peserta Sidang atau Rapat, maupun Pertemuan DEN (SOP Nomor : 140/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Penyusunan Denah Tata Tempat Sidang Anggota DEN (SOP Nomor : 141/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Pendampingan Pelaksanaan Persidangan DEN (SOP Nomor : 142/04/SJKS-HUMAS/2019)
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
35
Proses Inti
Leveling Kebutuhan SOP PIC Tindak Lanjut Penyesuaian Keterangan (Status)
0 1 SOP Penyusunan Laporan
Pelaksanaan Persidangan DEN (SOP Nomor : 143/04/SJKS-HUMAS/2019)
2) Peliputan Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan
SOP Peliputan Berita untuk Website DEN (www.den.go.id) (SOP Nomor : 132/04/SJKS-HUMAS/2019)
SDA
3) Pelaksanaan Komunikasi dan Kehumasan
Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan
SOP Penyelenggaraan Komunikasi dan Kehumasan (SOP Nomor : 133/04/SJKS-HUMAS/2019)
SDA
4) Pelaksanaan Konferensi Pers
Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan
SOP Penyelenggaraan Konferensi Pers (SOP Nomor : 133/04/SJKS-HUMAS/2019)
SDA
f. Sidang Anggota Penyelenggaraan Sidang Anggota (DEN)
Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan
Peleburan/ penggabungan antara SOP Fasilitasi Pelaksanaan Persidangan dengan SOP Penyelenggaraan Sidang Anggota (Dewan Energi Nasional/ DEN), dan SOP Penyelenggaraan Sidang Paripurna (DEN), yang selanjutnya di-breakdown menjadi beberapa SOP antara lain : SOP Penyelenggaraan Persidangan
Dewan Energi Nasional (SOP Nomor : 135/04/SJKS-HUMAS/2019)
SDA
g. Sidang Paripurna Penyelenggaraan Sidang Paripurna (DEN)
Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
36
Proses Inti
Leveling Kebutuhan SOP PIC Tindak Lanjut Penyesuaian Keterangan (Status)
0 1 SOP Penyusunan Jadwal dan Agenda
PersidanganDEN (SOP Nomor : 136/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Penyampaian Informasi (Jadwal Rapat atau Sidang maupun Pertemuan, Agenda, Bahan, Hasil Rapat, dan Dokumentasi) melalui Sistem Informasi Manajemen Persidangan Dewan Energi Nasional (SINERGEES) (SOP Nomor : 137/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Penyusunan Laporan Kesiapan Pelaksanaan Persidangan DEN (SOP Nomor : 138/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Pembuatan dan Distribusi Undangan Sidang Anggota DEN (SOP Nomor : 139/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Konfirmasi Kehadiran Peserta Sidang atau Rapat, maupun Pertemuan DEN (SOP Nomor : 140/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Penyusunan Denah Tata Tempat Sidang Anggota DEN (SOP Nomor : 141/04/SJKS-HUMAS/2019)
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
37
Proses Inti
Leveling Kebutuhan SOP PIC Tindak Lanjut Penyesuaian Keterangan (Status)
0 1 SOP Pendampingan Pelaksanaan
Persidangan DEN (SOP Nomor : 142/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Penyusunan Laporan Pelaksanaan Persidangan DEN (SOP Nomor : 143/04/SJKS-HUMAS/2019)
h. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Energi yang bersifat Lintas Sektoral
Fasiitasi Penyelenggaraan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Energi yang bersifat Lintas Sektoral
Bagian Fasilitasi Kebijakan Energi
Peleburan/ penggabungan antara SOP Fasiitasi Penyelenggaraan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Energi yang bersifat Lintas Sektoral dengan SOP Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan
Penyiapan Bahan Rumusan KEN : SOP Monitoring dan Evaluasi
Rekomendasi Kebjakan Energi Lintas Sektoral (SOP Nomor : 124-125 //04/SJKS-KE/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
i. Penetapan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Energi yang bersifat Lintas Sektor
- - - -
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
38
Proses Inti
Leveling Kebutuhan SOP PIC Tindak Lanjut Penyesuaian Keterangan (Status)
0 1 6. Perumusan
Langkah Penanggulangan Kondisi Krisis dan Darurat Energi
a. Analisis/ Penelaahan Tingkat Ketahanan Energi Nasionalal
Penyelenggaraan Analisis/ Penelaahan Tingkat Ketahanan Energi Nasional
Bagian Fasilitasi Penanggulangan Krisis Energi
SOP Penyelenggaraan Analisis/ Penelaahan Tingkat Ketahanan Energi Nasional (SOP Nomor : 144/04/SJKP-KBKE/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
b. Identifikasi Kondisi Inventory Energi Nasional
Penyelenggaraan Identifikasi Kondisi Inventory Energi Nasional
Bagian Fasilitasi Penanggulangan Krisis Energi
SOP Identifikasi Inventory Energi Nasional (SOP Nomor : 145/04/SJKP-KBKE/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
c. Pemetaan Daerah Potensi Rawan Krisis dan Darurat Energi
Penyelenggaraan Pemetaan Daerah Potensi Rawan Krisis dan Darurat Energi
Bagian Fasilitasi Penanggulangan Krisis Energi
SOP Pemetaan Daerah Rawan Potensi Krisis dan/ atau Darurat Energi (SOP Nomor : 146/04/SJKP-KBKE/2019)
Evaluasi Kembali – terkait jangka waktu pelaksanaan updating data pemetaan
d. Fasilitasi Penyelenggaran Rapat
1) Fasilitasi Pelaksanaan Rapat
Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan
Dihapuskan SDA
2) Peliputan Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan
SOP Peliputan Berita untuk Website DEN (www.den.go.id) (SOP Nomor : 132/04/SJKS-HUMAS/2019)
SDA
3) Pelaksanaan Komunikasi dan Kehumasan
Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan
SOP Penyelenggaraan Komunikasi dan Kehumasan (SOP Nomor : 133/04/SJKS-HUMAS/2019)
SDA
4) Pelaksanaan Konferensi Pers
Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan
SOP Penyelenggaraan Konferensi Pers (SOP Nomor : 133/04/SJKS-HUMAS/2019)
SDA
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
39
Proses Inti
Leveling Kebutuhan SOP PIC Tindak Lanjut Penyesuaian Keterangan (Status)
0 1 e. Rapat Teknis Penyelenggaraan Rapat
Teknis Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan
SOP Penyelenggaraan Rapat Teknis (SOP Nomor : 130/04/SJKS-HUMAS/2019)
SDA
f. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan
SOP Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (SOP Nomor : 131/04/SJKS-HUMAS/2019)
SDA
g. Pemberian Rekomendasi Mitigasi Krisis Dan Darurat Energi
1) Penyusuanan Rekomendasi Mitigasi Krisis Dan Darurat Energi
Bagian Fasilitasi Penanggulangan Krisis Energi
SOP Pemberian Rekomendasi Mitigasi Krisis Energi dan/ atau Darurat Energi (SOP Nomor : 147/04/SJKP-KBKE/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
2) Fasilitasi dalam Penentuan Jenis, Jumlah, Waktu dan Lokasi Cadangan Penyangga Energi
Bagian Fasilitasi Penanggulangan Krisis Energi
SOP Fasilitasi Evaluasi Jenis, Jumlah, Waktu dan Lokasi Cadangan Penyangga Energi (SOP Nomor : 148/04/SJKP-KBKE/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
h. Penelaahan Strategi Penanggulangan Krisis Energi dan/ atau Darurat Energi
1) Penelaahan Strategi Penanggulangan Krisis Energi dan/ atau Darurat Energi
Bagian Fasilitasi Penanggulangan Krisis Energi
SOP Penelaahan Strategi Penanggulangan Krisis Energi dan/ atau Darurat Energi (SOP Nomor : 149/04/SJKP-KBKE/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
2) Fasilitasi dalam Penentuan Jenis, Jumlah, Waktu dan Lokasi Cadangan Penyangga Energi
Bagian Fasilitasi Penanggulangan Krisis Energi
SOP Fasilitasi Evaluasi Jenis, Jumlah, Waktu dan Lokasi Cadangan Penyangga Energi (SOP Nomor : 148/04/SJKP-KBKE/2019)
SDA
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
40
Proses Inti
Leveling Kebutuhan SOP PIC Tindak Lanjut Penyesuaian Keterangan (Status)
0 1 i. Fasilitasi
Persidangan 1) Fasilitasi Pelaksanaan
Persidangan Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan
Peleburan/ penggabungan antara SOP Fasilitasi Pelaksanaan Persidangan dengan SOP Penyelenggaraan Sidang Anggota (Dewan Energi Nasional/ DEN), dan SOP Penyelenggaraan Sidang Paripurna (DEN), yang selanjutnya di-breakdown menjadi beberapa SOP antara lain : SOP Penyelenggaraan Persidangan
Dewan Energi Nasional (SOP Nomor : 135/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Penyusunan Jadwal dan Agenda PersidanganDEN (SOP Nomor : 136/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Penyampaian Informasi (Jadwal Rapat atau Sidang maupun Pertemuan, Agenda, Bahan, Hasil Rapat, dan Dokumentasi) melalui Sistem Informasi Manajemen Persidangan Dewan Energi Nasional (SINERGEES) (SOP Nomor : 137/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Penyusunan Laporan Kesiapan Pelaksanaan Persidangan DEN (SOP Nomor : 138/04/SJKS-HUMAS/2019)
SDA
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
41
Proses Inti
Leveling Kebutuhan SOP PIC Tindak Lanjut Penyesuaian Keterangan (Status)
0 1 SOP Pembuatan dan Distribusi
Undangan Sidang Anggota DEN (SOP Nomor : 139/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Konfirmasi Kehadiran Peserta Sidang atau Rapat, maupun Pertemuan DEN (SOP Nomor : 140/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Penyusunan Denah Tata Tempat Sidang Anggota DEN (SOP Nomor : 141/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Pendampingan Pelaksanaan Persidangan DEN (SOP Nomor : 142/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Penyusunan Laporan Pelaksanaan Persidangan DEN (SOP Nomor : 143/04/SJKS-HUMAS/2019)
2) Peliputan Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan
SOP Peliputan Berita untuk Website DEN (www.den.go.id) (SOP Nomor : 132/04/SJKS-HUMAS/2019)
SDA
3) Pelaksanaan Komunikasi dan Kehumasan
Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan
SOP Penyelenggaraan Komunikasi dan Kehumasan (SOP Nomor : 133/04/SJKS-HUMAS/2019)
SDA
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
42
Proses Inti
Leveling Kebutuhan SOP PIC Tindak Lanjut Penyesuaian Keterangan (Status)
0 1 4) Pelaksanaan Konferensi
Pers Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan
SOP Penyelenggaraan Konferensi Pers (SOP Nomor : 133/04/SJKS-HUMAS/2019)
SDA
j. Sidang Anggota Penyelenggaraan Sidang Anggota (DEN)
Bagian Hubungan Kemasyarakatan dan Persidangan
Peleburan/ penggabungan antara SOP Fasilitasi Pelaksanaan Persidangan dengan SOP Penyelenggaraan Sidang Anggota (Dewan Energi Nasional/ DEN), dan SOP Penyelenggaraan Sidang Paripurna (DEN), yang selanjutnya di-breakdown menjadi beberapa SOP antara lain : SOP Penyelenggaraan Persidangan
Dewan Energi Nasional (SOP Nomor : 135/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Penyusunan Jadwal dan Agenda PersidanganDEN (SOP Nomor : 136/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Penyampaian Informasi (Jadwal Rapat atau Sidang maupun Pertemuan, Agenda, Bahan, Hasil Rapat, dan Dokumentasi) melalui Sistem Informasi Manajemen Persidangan Dewan Energi Nasional (SINERGEES) (SOP Nomor : 137/04/SJKS-HUMAS/2019)
SDA
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
43
Proses Inti
Leveling Kebutuhan SOP PIC Tindak Lanjut Penyesuaian Keterangan (Status)
0 1 SOP Penyusunan Laporan Kesiapan
Pelaksanaan Persidangan DEN (SOP Nomor : 138/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Pembuatan dan Distribusi Undangan Sidang Anggota DEN (SOP Nomor : 139/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Konfirmasi Kehadiran Peserta Sidang atau Rapat, maupun Pertemuan DEN (SOP Nomor : 140/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Penyusunan Denah Tata Tempat Sidang Anggota DEN (SOP Nomor : 141/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Pendampingan Pelaksanaan Persidangan DEN (SOP Nomor : 142/04/SJKS-HUMAS/2019)
SOP Penyusunan Laporan Pelaksanaan Persidangan DEN (SOP Nomor : 143/04/SJKS-HUMAS/2019)
k. Penetapan Langkah Penanggulangan Kondisi Krisis
- - - -
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
44
Proses Inti
Leveling Kebutuhan SOP PIC Tindak Lanjut Penyesuaian Keterangan (Status)
0 1 7. Penugasan Lain
dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
a. Kerjasama Energi - - - -
b. Penyusunan Outlook Energi
- - - -
c. Review Kebijakan Energi Nasional
- - - -
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
45
Proses Pendukung
Leveling Kebutuhan SOP PIC Tindak Lanjut Penyesuaian Keterangan (Status)
0 1 1. Pengelolaan
Keuangan dan Akuntansi
a. Pelaksanaan Anggaran
1) Penyusunan Anggaran Bagian Perencanaan dan Keuangan
Peleburan/ penggabungan antara SOP Penyusunan Anggaran dengan SOP Pengajuan Revisi Anggaran, menjadi : SOP Pengajuan Revisi Anggaran
(SOP Nomor : 8/04/SJUD-UDPK/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
2) Pengajuan Revisi Anggaran
Bagian Perencanaan dan Keuangan
3) Pengajuan Revisi Buka Blokir
Bagian Perencanaan dan Keuangan
SOP Pengajuan Revisi Anggaran Buka Blokir (SOP Nomor : 9/04/SJUD-UDPK/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
4) Pelaksanaan Perencanaan Kas
Bagian Perencanaan dan Keuangan
SOP Pelaksanaan Perencanaan Kas (SOP Nomor : 10/04/SJUD-UDPK/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
b. Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan
1) Pengelolaan Gaji Bagian Perencanaan dan Keuangan
SOP Pengelolaan Gaji yang selanjutnya di-breakdown menjadi beberapa SOP antara lain : SOP Pencairan Gaji AUPK & AUP
(SOP Nomor : 11/04/SJUD-UDPK/2019)
SOP Pencairan Gaji PPNPN (SOP Nomor : 12/04/SJUD-UDPK/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
2) Pengelolaan Tunjangan Bagian Perencanaan dan Keuangan
SOP Pengelolaan Tunjangan (SOP Nomor : 13/04/SJUD-UDPK/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
46
Proses Pendukung
Leveling Kebutuhan SOP PIC Tindak Lanjut Penyesuaian Keterangan (Status)
0 1 3) Perbendaharaan
Keuangan Negara Bagian Perencanaan dan Keuangan
SOP Pertanggungjawaban Pembukuan Bendahara Pengeluaran (SOP Nomor : 14/04/SJUD-UDPK/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
4) Pengajuan dan Pembayaran Melalui Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS)
Bagian Perencanaan dan Keuangan
SOP Pengajuan dan Pembayaran Melalui Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) (SOP Nomor : 15/04/SJUD-UDPK/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
5) Pengajuan dan Pembayaran Melalui Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan/ Ganti Uang Persediaan (SPP-UP/ GUP)
Bagian Perencanaan dan Keuangan
SOP Pencairan Ganti Uang Persediaan (GUP) (SOP Nomor : 16/04/SJUD-UDPK/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
6) Pengajuan dan Pembayaran Honorarium
Bagian Perencanaan dan Keuangan
SOP Pengajuan dan Pembayaran Honorarium (SOP Nomor : 17/04/SJUD-UDPK/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
7) Pengajuan dan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP)
Bagian Perencanaan dan Keuangan
Pengajuan dan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) (SOP Nomor : 18/04/SJUD-UDPK/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
8) Pengajuan dan Pembayaran Uang Makan
Bagian Perencanaan dan Keuangan
SOP Pengajuan dan Pembayaran Uang Makan (SOP Nomor : 19/04/SJUD-UDPK/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
47
Proses Pendukung
Leveling Kebutuhan SOP PIC Tindak Lanjut Penyesuaian Keterangan (Status)
0 1 9) Pengajuan dan
Pembayaran Uang Lembur
Bagian Perencanaan dan Keuangan
SOP Pengajuan dan Pembayaran Uang Lembur (SOP Nomor : 20/04/SJUD-UDPK/2019)
Diubah dengan SOP Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur - (SOP Nomor : 20/04/SJUD-
UDPK/2020)
10) Pengajuan dan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa
Bagian Perencanaan dan Keuangan
SOP Pengajuan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas (SOP Nomor : 21/04/SJUD-UDPK/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
- Bagian Perencanaan dan Keuangan
Penambahan SOP baru dalam Proses Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan (Proses Level 1) : SOP Penerbitan Kartu Kredit
Pemerintah (SOP Nomor : 29/04/SJUD-UDPK/2020);
SOP Penyelesaian Tagihan dan Pertanggungjawaban Kartu Kredit Pemerintah (SOP Nomor : 30/04/SJUD-UDPK/2020);
SOP Perubahan Limit Kartu Kredit Pemerintah (SOP Nomor : 31/04/SJUD-UDPK/2020);
SOP Penutupan Kartu Kredit Pemerintah (SOP Nomor : 32/04/SJUD-UDPK/2020);
(Tambahan di Tahun 2020) Tetap/ Belum Ada
Perubahan
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
48
Proses Pendukung
Leveling Kebutuhan SOP PIC Tindak Lanjut Penyesuaian Keterangan (Status)
0 1 c. Pelaksanaan
Akuntansi serta Pelaporan Keuangan
1) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
Bagian Perencanaan dan Keuangan
Mengikuti ketentuan/ mekanisme penilaian Maturitas SPIP dari Inspektorat Jenderal (KESDM) dan/ atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
-
2) Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
Bagian Perencanaan dan Keuangan
Mengikuti ketentuan/ mekanisme dari Biro Keuangan (KESDM) dan/ atau Kementerian Keuangan
-
3) Pelaporan Keuangan Bagian Perencanaan dan Keuangan
SOP Penyusunan Laporan Keuangan (SOP Nomor : 23/04/SJUD-UDPK/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
4) Administrasi Barang Milik Negara
Bagian Perencanaan dan Keuangan
SOP Administrasi Barang Milik Negara yang selanjutnya di-breakdown menjadi beberapa SOP antara lain : SOP Pelaksanaan Lelang BMN
(SOP Nomor : 24/04/SJUD-UDPK/2019)
SOP Penetapan Status Penggunaan BMN (SOP Nomor : 25/04/SJUD-UDPK/2019)
SOP Persetujuan Penghapusan BMN (SOP Nomor : 26/04/SJUD-UDPK/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
49
Proses Pendukung
Leveling Kebutuhan SOP PIC Tindak Lanjut Penyesuaian Keterangan (Status)
0 1 d. Penyelesaian
Kerugian Negara - TGR
1) Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Bagian Perencanaan dan Keuangan
SOP Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Hasil Audit (SOP Nomor : 27/04/SJUD-UDPK/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
2) Mekanisme Penyelesaian Kerugian Negara - TGR
Bagian Perencanaan dan Keuangan
SOP Mekanisme Penyelesaian Kerugian Negara - TGR (SOP Nomor : 28/04/SJUD-UDPK/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
2. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum
a. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
- Bagian Hukum dan Kepegawaian
Penambahan SOP baru dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Proses Level 1) : SOP Usulan Penyusunan
Peraturan di lingkungan Setjen DEN (SOP Nomor : 35/04/SJUD-UDHP/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
1) Penyusunan Peraturan Pemerintah melalui Prolegnas
Bagian Hukum dan Kepegawaian
SOP Pengajuan Program Regulasi Prakarsa Setjen DEN ke dalam Prolegnas (SOP Nomor : 36/04/SJUD-UDHP/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
2) Penyusunan Peraturan Presiden melalui Prolegnas
Bagian Hukum dan Kepegawaian
Peleburan/ penggabungan antara SOP Penyusunan Peraturan Presiden melalui Prolegnas dengan SOP Penyusunan Peraturan Menteri melalui Prolegnas, dan SOP Penyusunan
Tetap/ Belum Ada Perubahan
3) Penyusunan Peraturan Menteri melalui Prolegnas
Bagian Hukum dan Kepegawaian
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
50
Proses Pendukung
Leveling Kebutuhan SOP PIC Tindak Lanjut Penyesuaian Keterangan (Status)
0 1 4) Penyusunan Peraturan
Dewan Energi Nasional melalui Prolegnas
Bagian Hukum dan Kepegawaian
Peraturan Dewan Energi Nasional melalui Prolegnas menjadi : SOP Penyusunan Peraturan
melalui Prolegnas (SOP Nomor : 37/04/SJUD-UDHP/2019)
5) Penyusunan Peraturan Pemerintah melalui Izin Prakarsa
Bagian Hukum dan Kepegawaian
Peleburan/ penggabungan antara SOP Penyusunan Peraturan Pemerintah melalui Izin Prakarsa dengan SOP Penyusunan Peraturan Presiden melalui Izin Prakarsa, SOP Penyusunan Peraturan Menteri melalui Izin Prakarsa, dan SOP Penyusunan Peraturan Dewan Energi Nasional melalui Izin Prakarsa menjadi : SOP Penyusunan Peraturan
melalui Izin Prakarsa (SOP Nomor : 38/04/SJUD-UDHP/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
6) Penyusunan Peraturan Presiden melalui Izin Prakarsa
Bagian Hukum dan Kepegawaian
7) Penyusunan Peraturan Menteri melalui Izin Prakarsa
Bagian Hukum dan Kepegawaian
8) Penyusunan Peraturan Dewan Energi Nasional melalui Izin Prakarsa
Bagian Hukum dan Kepegawaian
- Bagian Hukum dan Kepegawaian
Penambahan SOP baru dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Proses Level 1) : SOP Permintaan Paraf Rancangan
Peraturan (SOP Nomor : 39/04/SJUD-UDHP/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
9) Penyusunan Keputusan Menteri
Bagian Hukum dan Kepegawaian
SOP Penyusunan Keputusan Menteri ESDM Usulan Setjen DEN (SOP Nomor : 40/04/SJUD-UDHP/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
51
Proses Pendukung
Leveling Kebutuhan SOP PIC Tindak Lanjut Penyesuaian Keterangan (Status)
0 1 10) Penyusunan Keputusan
Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional
Bagian Hukum dan Kepegawaian
SOP Penyusunan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (SOP Nomor : 41/04/SJUD-UDHP/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
11) Penyusunan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang
Bagian Hukum dan Kepegawaian
SOP Penyusunan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang (SOP Nomor : 42/04/SJUD-UDHP/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
- Bagian Hukum dan Kepegawaian
Penambahan SOP baru dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Proses Level 1) : SOP Penyusunan Keputusan
terkait Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan di lingkungan Setjen DEN (SOP Nomor : 43/04/SJUD-UDHP/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
b. Penelaahan Peraturan Perundang-undangan
1) Penelaahan Hukum Sektor Energi terkait dengan KEN dan RUEN
Bagian Hukum dan Kepegawaian
SOP Telaah Hukum Sektor Energi terkait dengan KEN dan RUEN (SOP Nomor : 44/04/SJUD-UDHP/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
2) Penelaahan Hukum Non Sektor Energi terkait dengan KEN dan RUEN
Bagian Hukum dan Kepegawaian
SOP Telaah Hukum Non Sektor Energi terkait dengan KEN dan RUEN (SOP Nomor : 45/04/SJUD-UDHP/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
52
Proses Pendukung
Leveling Kebutuhan SOP PIC Tindak Lanjut Penyesuaian Keterangan (Status)
0 1 - Bagian Hukum dan
Kepegawaian Penambahan SOP baru dalam Proses Penelaahan Peraturan Perundang-undangan (Proses Level 1) : SOP Telaah Hukum Di Luar KEN
dan RUEN (SOP Nomor : 46/04/SJUD-UDHP/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
c. Advokasi Hukum 1) Pendampingan Hukum Bagian Hukum dan Kepegawaian
SOP Pendampingan Hukum (SOP Nomor : 47/04/SJUD-UDHP/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
2) Penyusunan Perjanjian/ Kontrak/ Memory of Understanding (MoU)
Bagian Hukum dan Kepegawaian
SOP Penyusunan Perjanjian/ Kontrak/ Memory of Understanding (MoU) (SOP Nomor : 48/04/SJUD-UDHP/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
3) Penyusunan dan Penyampaian Pendapat Hukum
Bagian Hukum dan Kepegawaian
SOP Penyusunan dan Penyampaian Pendapat Hukum (SOP Nomor : 49/04/SJUD-UDHP/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
d. Informasi Hukum 1) Publikasi dan Pengelolaan Dokumen Hukum
Bagian Hukum dan Kepegawaian
SOP Publikasi dan Pengelolaan Dokumen Hukum (SOP Nomor : 50/04/SJUD-UDHP/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
2) Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
Bagian Hukum dan Kepegawaian
SOP Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) (SOP Nomor : 51/04/SJUD-UDHP/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
53
Proses Pendukung
Leveling Kebutuhan SOP PIC Tindak Lanjut Penyesuaian Keterangan (Status)
0 1 3. Kepegawaian dan
Organisasi a. Pengelolaan
Keanggotaan Dewan Energi Nasional
1) Mekanisme Penyaringan Anggota Dewan Energi Nasional (Unsur Pemangku Kepentingan)
Bagian Hukum dan Kepegawaian
SOP Mekanisme Penyaringan Anggota Dewan Energi Nasional (Unsur Pemangku Kepentingan) (SOP Nomor : 52/04/SJUD-UDHP/2019)
Evaluasi Kembali – terkait potensi pengembalian
kembali calon oleh DPR-RI
2) Mekanisme Pergantian Anggota Dewan Energi Nasional (Unsur Pemangku Kepentingan)
Bagian Hukum dan Kepegawaian
Peleburan/ penggabungan antara SOP Mekanisme Pergantian Anggota Dewan Energi Nasional (Unsur Pemangku Kepentingan) dengan SOP Mekanisme Pemberhentian Anggota Dewan Energi Nasional (Unsur Pemangku Kepentingan), menjadi : SOP Mekanisme Pemberhentian
dan/ atau Pergantian Anggota Dewan Energi Nasional (Unsur Pemangku Kepentingan) (SOP Nomor : 53-54/04/SJUD-UDHP/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
3) Fasilitasi Penyelenggaraan Penegakan Kode Etik (DEN)
Bagian Hukum dan Kepegawaian
SOP Fasilitasi Penyelenggaraan Penegakan Kode Etik (DEN) (SOP Nomor : 55/04/SJUD-UDHP/2019)
Evaluasi Kembali – sesuai dengan perkembangan penyusunan Kode Etik
DEN yang baru
4) Mekanisme Pemberhentian Anggota Dewan Energi Nasional (Unsur Pemangku Kepentingan)
Bagian Hukum dan Kepegawaian
Peleburan/ penggabungan antara SOP Mekanisme Pergantian Anggota Dewan Energi Nasional (Unsur Pemangku Kepentingan) dengan SOP Mekanisme Pemberhentian Anggota Dewan Energi Nasional (Unsur Pemangku Kepentingan), menjadi :
SDA
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
54
Proses Pendukung
Leveling Kebutuhan SOP PIC Tindak Lanjut Penyesuaian Keterangan (Status)
0 1 SOP Mekanisme Pemberhentian
dan/ atau Pergantian Anggota Dewan Energi Nasional (Unsur Pemangku Kepentingan) (SOP Nomor : 53-54/04/SJUD-UDHP/2019)
b. Pengelolaan Organisasi
1) Evaluasi Kelembagaan Bagian Hukum dan Kepegawaian
SOP Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan (SOP Nomor : 56/04/SJUD-UDHP/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
2) Penyusunan Analisis Jabatan
Bagian Hukum dan Kepegawaian
SOP Penyusunan Analisis Jabatan (SOP Nomor : 57/04/SJUD-UDHP/2019)
Evaluasi Kembali – sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman
Analisis Jabatan dan Analis Beban Kerja
3) Penyusunan Evaluasi Jabatan
Bagian Hukum dan Kepegawaian
SOP Penyusunan Evaluasi Jabatan (SOP Nomor : 58/04/SJUD-UDHP/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
4) Penyusunan Analisis Beban Kerja
Bagian Hukum dan Kepegawaian
SOP Penyusunan Analisis Beban Kerja (SOP Nomor : 59/04/SJUD-UDHP/2019)
Evaluasi Kembali – sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman
Analisis Jabatan dan Analis Beban Kerja
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
55
Proses Pendukung
Leveling Kebutuhan SOP PIC Tindak Lanjut Penyesuaian Keterangan (Status)
0 1 - Bagian Hukum dan
Kepegawaian Penambahan SOP baru dalam Proses Pengelolaan Organisasi (Proses Level 1) : SOP Penyusunan Peta Jabtan
(SOP Nomor : 60/04/SJUD-UDHP/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
c. Pengelolaan Tata Laksana
1) Penyusunan Peta Proses Bisnis Organisasi
Bagian Hukum dan Kepegawaian
SOP Penyusunan Proses Bisnis Organisasi (SOP Nomor : 61/04/SJUD-UDHP/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
2) Pengelolaan Peta Proses Bisnis Organisasi
Bagian Hukum dan Kepegawaian
SOP Evaluasi Proses Bisnis Organisasi (SOP Nomor : 66/04/SJUD-UDHP/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
3) Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Bagian Hukum dan Kepegawaian
SOP Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP Nomor : 63/04/SJUD-UDHP/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
4) Pengelolaan Standar Operasional Prosedur
Bagian Hukum dan Kepegawaian
SOP Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP Nomor : 64/04/SJUD-UDHP/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
d. Pengelolaann Sumber Daya Manusia
1) Pengusulan Perjalanan Dinas Luar Negeri
Bagian Hukum dan Kepegawaian
Mengikuti ketentuan/ mekanisme terkait Kebijakan Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pegawai Negeri di lingkungan KESDM dari Biro Sumber Daya Manusia dan/ atau Biro Umum (KESDM)
-
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
56
Proses Pendukung
Leveling Kebutuhan SOP PIC Tindak Lanjut Penyesuaian Keterangan (Status)
0 1 2) Perencanaan dan
Pengadaan Sumber Daya Manusia
Bagian Hukum dan Kepegawaian
SOP Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia (SOP Nomor : 65/04/SJUD-UDHP/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
3) Pengelolaan Sistem Informasi Kehadiran Pegawai (SIKAP)
Bagian Hukum dan Kepegawaian
SOP Pengelolaan Sistem Informasi Kehadiran Pegawai (SIKAP) (SOP Nomor : 62/04/SJUD-UDHP/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
4) Pengisian Dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
Bagian Hukum dan Kepegawaian
SOP Pengisian Dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) (SOP Nomor : 67/04/SJUD-UDHP/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
5) Pengisian Dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
Bagian Hukum dan Kepegawaian
SOP Pengisian Dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) (SOP Nomor : 71/04/SJUD-UDHP/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
6) Pengisian Dan Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P)
Bagian Hukum dan Kepegawaian
SOP Pengisian Dan Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) (SOP Nomor : 69-70/04/SJUD-UDHP/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
7) Pengajuan Surat Izin Ketidakhadiran
Bagian Hukum dan Kepegawaian
SOP Pengelolaan Dugaan Pelanggaran Terhadap Ketentuan Jam Kerja (SOP Nomor : 68-70/04/SJUD-UDHP/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
57
Proses Pendukung
Leveling Kebutuhan SOP PIC Tindak Lanjut Penyesuaian Keterangan (Status)
0 1 8) Pengajuan Surat Cuti Bagian Hukum dan
Kepegawaian SOP Pengajuan Surat Cuti
(SOP Nomor : 72/04/SJUD-UDHP/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
9) Penjatuhan Hukuman Disiplin
Bagian Hukum dan Kepegawaian
Mengikuti ketentuan/ mekanisme terkait Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan/ atau Kebijakan Penjatuhan Hukuman Disiplin dari Biro Sumber Daya Manusia dan/ atau Inspektorat Jenderal (KESDM)
-
10) Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Bagian Hukum dan Kepegawaian
SOP Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SOP Nomor : 74/04/SJUD-UDHP/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
11) Penyertaan dan/ atau Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Bagian Hukum dan Kepegawaian
SOP Penyertaan dan/ atau Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SOP Nomor : 75/04/SJUD-UDHP/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
12) Pengusulan Tugas Belajar
Bagian Hukum dan Kepegawaian
SOP Pengusulan Tugas Belajar (SOP Nomor : 76/04/SJUD-UDHP/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
13) Pelaporan Pelaksanaan Tugas Belajar
Bagian Hukum dan Kepegawaian
SOP Pelaporan Pelaksanaan Tugas Belajar (SOP Nomor : 77/04/SJUD-UDHP/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
58
Proses Pendukung
Leveling Kebutuhan SOP PIC Tindak Lanjut Penyesuaian Keterangan (Status)
0 1 14) Pengusulan
Perpanjangan Tugas Belajar
Bagian Hukum dan Kepegawaian
SOP Pengusulan Perpanjangan Masa Tugas Belajar (SOP Nomor : 78/04/SJUD-UDHP/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
15) Pengusulan Perpindahan Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi - Tugas Belajar
Bagian Hukum dan Kepegawaian
SOP Pengusulan Perpindahan Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi - Tugas Belajar (SOP Nomor : 79/04/SJUD-UDHP/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
16) Pengusulan Pembatalan Pelaksanaan Tugas Belajar
Bagian Hukum dan Kepegawaian
SOP Pengusulan Pembatalan Pelaksanaan Tugas Belajar (SOP Nomor : 80/04/SJUD-UDHP/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
17) Pengusulan Pengaktifan Kembali Pegawai Tugas Belajar
Bagian Hukum dan Kepegawaian
SOP Pengusulan Pengaktifan Kembali Pegawai Tugas Belajar (SOP Nomor : 81/04/SJUD-UDHP/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
18) Pengusulan Pencantuman Gelar - Tugas Belajar
Bagian Hukum dan Kepegawaian
SOP Pengusulan Pencantuman Gelar - Tugas Belajar (SOP Nomor : 82/04/SJUD-UDHP/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
19) Pengajuan Permohonan Izin Belajar
Bagian Hukum dan Kepegawaian
SOP Pengajuan Permohonan Izin Belajar (SOP Nomor : 83/04/SJUD-UDHP/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
20) Pelaporan Pelaksanaan Izin Belajar
Bagian Hukum dan Kepegawaian
SOP Pelaporan Pelaksanaan Izin Belajar (SOP Nomor : 84/04/SJUD-UDHP/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
59
Proses Pendukung
Leveling Kebutuhan SOP PIC Tindak Lanjut Penyesuaian Keterangan (Status)
0 1 21) Pengusulan Ujian
Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah/ Pencantuman Gelar (UKPPI)
Bagian Hukum dan Kepegawaian
SOP Pengusulan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah/ Pencantuman Gelar (UKPPI) (SOP Nomor : 85/04/SJUD-UDHP/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
22) Pengusulan Kenaikan Pangkat
Bagian Hukum dan Kepegawaian
SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat (SOP Nomor : 86/04/SJUD-UDHP/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
23) Pengelolaan Kenaikan Gaji Berkala Golongan IV/a ke Atas
Bagian Hukum dan Kepegawaian
Peleburan/ penggabungan antara SOP Pengelolaan Kenaikan Gaji Berkala Golongan IV/a ke Atas dengan SOP Pengelolaan Kenaikan Gaji Berkala Golongan III/d ke Bawah menjadi : SOP Pengelolaan Kenaikan Gaji
Berkala (SOP Nomor : 87/04/SJUD-UDHP/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
24) Pengelolaan Kenaikan Gaji Berkala Golongan III/d ke Bawah
Bagian Hukum dan Kepegawaian
25) Pengusulan Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (SLKS)
Bagian Hukum dan Kepegawaian
SOP Pengusulan Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (SLKS) (SOP Nomor : 88/04/SJUD-UDHP/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
26) Pengusulan Mutasi Pegawai
Bagian Hukum dan Kepegawaian
SOP Pengusulan Mutasi Pegawai (SOP Nomor : 89/04/SJUD-UDHP/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
27) Pengelolaan Data Mutasi Pegawai
Bagian Hukum dan Kepegawaian
SOP Pengelolaan Data Mutasi Pegawai (SOP Nomor : 90/04/SJUD-UDHP/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
60
Proses Pendukung
Leveling Kebutuhan SOP PIC Tindak Lanjut Penyesuaian Keterangan (Status)
0 1 28) Pengusulan Pensiun
Pegawai Bagian Hukum dan Kepegawaian
SOP Pengusulan Pensiun (Purnabakti) Pegawai (SOP Nomor : 91/04/SJUD-UDHP/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
29) Pengusulan Inpassing Pegawai pada Jabatan Fungsional Tertentu
Bagian Hukum dan Kepegawaian
SOP Pengusulan Inpassing Pegawai pada Jabatan Fungsional Tertentu (SOP Nomor : 92/04/SJUD-UDHP/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
30) Pengusulan Pelantikan Pegawai Dalam - Jabatan Fungsional Tertentu
Bagian Hukum dan Kepegawaian
SOP Pengusulan Pelantikan Pegawai Dalam Jabatan Fungsional Tertentu (SOP Nomor : 93/04/SJUD-UDHP/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
31) Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
Bagian Hukum dan Kepegawaian
SOP Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) (SOP Nomor : 94/04/SJUD-UDHP/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
32) Pengusulan Penilaian Angka Kredit - Jabatan Fungsional Tertentu
Bagian Hukum dan Kepegawaian
SOP Pengusulan Penilaian Angka Kredit - Jabatan Fungsional Tertentu (SOP Nomor : 95/04/SJUD-UDHP/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
33) Pengusulan Pemberian Tunjangan Keluarga
Bagian Hukum dan Kepegawaian
SOP Pengusulan Pemberian Tunjangan Keluarga (SOP Nomor : 96/04/SJUD-UDHP/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
61
Proses Pendukung
Leveling Kebutuhan SOP PIC Tindak Lanjut Penyesuaian Keterangan (Status)
0 1 4. Pengelolaan
Layanan Kerumahtanggaan
a. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
1) Perencanaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana
Bagian Rumah Tangga SOP Perencanaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana (SOP Nomor : 99/04/SJUD-UDRT/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
2) Pengadaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana
Bagian Rumah Tangga SOP Pengadaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana (SOP Nomor : 100/04/SJUD-UDRT/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
3) Penatausahaan Sarana dan Prasarana
Bagian Rumah Tangga SOP Penatausahaan Sarana dan Prasarana (SOP Nomor : 101/04/SJUD-UDRT/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
4) Pendistribusian Sarana dan Prasarana
Bagian Rumah Tangga SOP Pendistribusian Sarana dan Prasarana (SOP Nomor : 102/04/SJUD-UDRT/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
5) Pemindahtanganan Sarana dan Prasarana
Bagian Rumah Tangga SOP Pemindahtanganan Sarana dan Prasarana (SOP Nomor : 103/04/SJUD-UDRT/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
6) Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
Bagian Rumah Tangga SOP Pemanfaatan Sarana dan Prasarana (SOP Nomor : 104/04/SJUD-UDRT/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
7) Penghapusan Sarana dan Prasarana
Bagian Rumah Tangga SOP Penghapusan Sarana dan Prasarana (SOP Nomor : 105/04/SJUD-UDRT/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
62
Proses Pendukung
Leveling Kebutuhan SOP PIC Tindak Lanjut Penyesuaian Keterangan (Status)
0 1 8) Pemeliharaan dan
Pengamanan Barang Milik Negara
Bagian Rumah Tangga SOP Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Milik Negara (SOP Nomor : 106/04/SJUD-UDRT/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
b. Pengelolaan Urusan Dalam
1) Fasilitasi Pelaksanaan Kunjungan Kerja
Bagian Rumah Tangga SOP Fasilitasi Pelaksanaan Kunjungan Kerja (SOP Nomor : 107/04/SJUD-UDRT/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
2) Penyiapan Bahan Administrasi Perjadin Pimpinan
Bagian Rumah Tangga SOP Penyiapan Bahan Administrasi Perjadin Pimpinan (SOP Nomor : 108/04/SJUD-UDRT/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
3) Protokoler Pimpinan Bagian Rumah Tangga SOP Protokoler Pimpinan (SOP Nomor : 112/04/SJUD-UDRT/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
4) Penyiapan Rapat (Pimpinan)
Bagian Rumah Tangga SOP Penyiapan Rapat (Pimpinan) (SOP Nomor : 109/04/SJUD-UDRT/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
5) Pelayanan Keamanan dan Kebersihan
Bagian Rumah Tangga SOP Pelayanan Keamanan dan Kebersihan (SOP Nomor : 110/04/SJUD-UDRT/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
6) Penyiapan Kegiatan Upacara
Bagian Rumah Tangga SOP Penyiapan Kegiatan Upacara (SOP Nomor : 111/04/SJUD-UDRT/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
c. Pengelolaan Tata Usaha
1) Pengelolaan Surat Masuk
Bagian Rumah Tangga SOP Pengelolaan Surat Masuk (SOP Nomor : 113/04/SJUD-UDRT/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
63
Proses Pendukung
Leveling Kebutuhan SOP PIC Tindak Lanjut Penyesuaian Keterangan (Status)
0 1 2) Pengelolaan Surat
Keluar Bagian Rumah Tangga Breakdown SOP Pengelolaan Surat
Keluar menjadi beberapa SOP antara lain : SOP Pembuatan Surat Dinas
Keluar Eselon I (SOP Nomor : 114/04/SJUD-UDRT/2019)
SOP Pembuatan Surat Dinas Keluar Eselon II (SOP Nomor : 115/04/SJUD-UDRT/2019)
Evaluasi Kembali – terkait dengan kebijakan tata
persuratan dinas di lingkungan KESDM
3) Pengelolaan Disposisi - Tata Naskah Dinas Elektronik (Nadine)
Bagian Rumah Tangga SOP Pengelolaan Disposisi - (Nadine) (SOP Nomor : 116/04/SJUD-UDRT/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
4) Pengelolaan Arsip Dinamis
Bagian Rumah Tangga Dihapuskan -
5) Pengelolaan Arsip Aktif Bagian Rumah Tangga SOP Pengelolaan Arsip Aktif (SOP Nomor : 117/04/SJUD-UDRT/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
6) Penyampaian Arsip In-Aktif
Bagian Rumah Tangga SOP Pemindahan Arsip In-Aktif (SOP Nomor : 118-119/04/SJUD-UDRT/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
7) Pengelolaan Arsip In-Aktif
Bagian Rumah Tangga Dihapuskan -
8) Penyusutan Arsip Bagian Rumah Tangga SOP Penyusutan Arsip (SOP Nomor : 120/04/SJUD-UDRT/2019)
Tetap/ Belum Ada Perubahan
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
64
Adapun realisasi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Penataan Tata
Laksana di lingkungan Setjen DEN Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
Nomor/ Kode
Komponen
Anggaran
Pagu Realisasi Sisa
059 - B Penataan Tata Laksana
521211 Belanja Bahan Rp 10.922.000,- Rp 10.470.000,- Rp 452.000,-
521811 Belanja Barang Persediaan
Barang Konsumsi
Rp 3.443.000,- Rp 3.442.621,- Rp 379,-
522151 Belanja Jasa Profesi Rp 3.600.000,- Rp 3.600.000,- Rp -
524111 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa
Rp 218.272.000,- Rp 217.873.000,- Rp 399.000,-
Total Rp 236.237.000,- Rp 235.385.621,- Rp 851.379,-
B. Tantangan
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penataan Tata Laksana pada
Tahun Anggaran 2020 ini, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara
lain adalah adanya potensi permasalahan yang timbul karena perubahan
lingkungan strategis organisasi, maupun perubahan kebijakan (misalnya
perubahan terhadap Renstra, Roadmap Reformasi Birokrasi (2020-2024),
serta terkait Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi 2 Level melalui peralihan/
penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional).
C. Tindak Lanjut
Berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan Penataan Tata Laksana
pada Tahun Anggaran 2020, dan beberapa tantangan yang dihadapi, maka
tindak lanjut yang akan dilakukan dalam Penataan Tata Laksana di lingkungan
Setjen DEN kedepan antara lain adalah dengan melaksanakan evaluasi dan/
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
65
atau penyesuaian terhadap Proses Bisnis Organisasi Level 0 dan Level 1
(Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Nomor 046/
K/70/SJD/2019 tentang Proses Bisnis Level 0 dan Level 1 Dewan Energi
Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional serta Penunjukan
Pemilik Proses), dan Level Lanjutan (terhadap SOP Kegiatan yang telah
ditetapkan). Evaluasi dan/ atau penyesuaian ini terutama berkaitan dengan
perubahan lingkungan strategis dengan adanya perubahan Renstra, Roadmap
Reformasi Birokrasi (2020-2024), serta sebagai tindak lanjut atas kebijakan
peralihan/ penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di
lingkungan Setjen DEN.
Melalui tindak lanjut tersebut di atas diharapkan terwujud sistem, proses,
dan/ atau prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan akuntabel, serta
sesuai dengan prinsip good governance di lingkungan Setjen DEN, sehingga
dapat memaksimalkan dukungan teknis dan administratif kepada DEN dalam
melaksanakan (menyusun dan/ atau menetapkan) kebijakan pengelolaan
energi (management energy policy) nasional.
BAB IV
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
66
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Kegiatan Penataan Organisasi dan Tata Laksana Setjen DEN
dilaksanakan berdasarkan kebijakan Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penataan Organisasi
dan Tata Laksana merupakan bagian dari 8 (delapan) area perubahan dalam
pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2)
huruf h Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
pemerintahan, bahwa “Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban menyusun
Standar Operasional Prosedur pembuatan Keputusan dan/ atau Tindakan”.
Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) nya diatur bahwa “Pejabat
Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan
melaksanakan pedoman umum Standar Operasional Prosedur pembuatan
Keputusan”. Sehubungan dengan hal tersebut maka setiap K/ L dan/ atau
Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun proses bisnisnya masing-
masing.
Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 20 Maret 2019 Sekretaris
Jenderal Dewan Energi Nasional menetapkan Proses Bisnis Organisasi DEN
dan/ atau Setjen DEN melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Energi
Nasional Nomor 046/ K/70/SJD/2019 tentang Proses Bisnis Level 0 dan Level
1 Dewan Energi Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
serta Penunjukan Pemilik Proses. Proses Bisnis Organisasi di lingkungan DEN
dan/ atau Setjen DEN terdiri atas 3 (tiga) proses (bisnis) utama, yaitu Proses
Manajerial, Proses Inti, dan Proses Pendukung.
Dari ketiga proses (bisnis) utama (Level 0) tersebut (proses manjerial,
proses inti, dan proses pendukung), selanjutnya di-breakdown kembali
kedalam sub-sub proses lebih lanjut (Level 1, dst) hingga pada Standar
Operasional Prosedur (kegiatan). Sebagaimana ketentuan dalam Diktum
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
67
Kedua angka 3 dan 4 Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional
Nomor 046/ K/70/SJD/2019 tentang Proses Bisnis Level 0 dan Level 1 Dewan
Energi Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional serta
Penunjukan Pemilik Proses, maka perlu melaksanakan monitoring dan/atau
evaluasi terhadap proses bisnis yang ada, mulai dari proses (bisnis) utama
(Level 0), (level 1), dan seterusnya hingga bagian terkecil yaitu pada Standar
Operasional Prosedur (kegiatan). Monitoring dan/atau evaluasi tersebut
dilaksanakan dalam rangka memastikan proses bisnis tersebut dapat berjalan
secara efektif, efisien, terukur dan akuntabel, serta sesuai dengan prinsip good
governance, selain itu juga sebagai langkah mengantisipasi apabila terdapat
perubahan terhadap lingkungan strategis dan/atau kebijakan. Monitoring
dan/atau evaluasi terhadap proses bisnis tersebut dilaksanakan melalui
koordinasi dengan para Stakeholder dan/ atau pemilik proses terkait
kesesuaian dan/ atau relevansi dari proses bisnis yang ada saat ini dengan
perkembangan yang ada (misalnya dengan perubahan rencana strategis
organisasi, ataupun perubahan kebijakan).
Berdasarkan hal tersebut, beberapa hal yang perlu dilaksanakan
sebagai tindak lanjut kegiatan Penataan Tata Laksana di lingkungan Setjen
DEN kedepan antara lain adalah dengan melaksanakan evaluasi dan/ atau
penyesuaian terhadap Proses Bisnis Organisasi Level 0 dan Level 1
(Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Nomor 046/
K/70/SJD/2019 tentang Proses Bisnis Level 0 dan Level 1 Dewan Energi
Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional serta Penunjukan
Pemilik Proses), dan Level Lanjutan (terhadap SOP Kegiatan yang telah
ditetapkan). Evaluasi dan/ atau penyesuaian ini terutama berkaitan dengan
perubahan lingkungan strategis dengan adanya perubahan Renstra, Roadmap
Reformasi Birokrasi (2020-2024), serta sebagai tindak lanjut atas kebijakan
peralihan/ penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di
lingkungan Setjen DEN.
Melalui tindak lanjut tersebut di atas diharapkan terwujud sistem, proses,
dan/ atau prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan akuntabel, serta
sesuai dengan prinsip good governance di lingkungan Setjen DEN, sehingga
Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
68
dapat memaksimalkan dukungan teknis dan administratif kepada DEN dalam
melaksanakan (menyusun dan/ atau menetapkan) kebijakan pengelolaan
energi (management energy policy) nasional.
B. Saran
Dalam pelaksanaan Penataan Tata Laksana Setjen DEN diperlukan
komitmen dan kerjasama dari Pimpinan (Stakeholder) hingga para pelaksana
kegiatan (pegawai) di lingkungan Setjen DEN untuk dapat meneruskan dan/
atau melakukan tindak lanjut atas hasil yang telah dicapai. Tindak lanjut
tersebut antara lain adalah dengan melaksanakan implementasi/ penerapan,
dan evaluasi terhadap Proses Bisnis dan/ atau SOP dari setiap proses yang
dilaksanakan di lingkungan unit organisasi di lingkungan Setjen DEN. Mellaui
hal tersebut, diharapkan dapat terwujud sistem, proses, dan/ atau prosedur
kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan akuntabel, serta sesuai dengan
prinsip good governance di lingkungan Setjen DEN.
LAMPIRAN
LEMBAR EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL •
NamaSOP
NomorSOP Evaluator Tanggal Evaluasi
SOP Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur (sebelumnya SOP Pengajuan dan Pembayaran Uang Lembur) 20/04/SJ U D-U DPK/2019 Akbar Nugraha, S.H., M.Kn. 10 Juni 2020
UnsurYang Has ii
No. Uraian Evaluasi Keterangan Dievaluasi
Ya Tidak I Format SOP
1. Menggunakan Diagram Alur
Bercabang (Branching -..}
Flowcharts)
2. Menggunakan 5 simbol flow -..}
charts 3. Pelaksana dipisahkan dari -..}
kegiatan
II Dokumen SOP Unsur Dokumentasi 1. Halaman Judul, telah memuat
informasi mengenai a. Nama SOP AP -..}
b. lnstansi/ Satuan Kerja -..}
C. Tahun Pembuatan -..}
d. lnformasi Lain yang diperlukan (Logo, -..} Alamat)
2. Keputusan Pimpinan KIL Memuat Penetapan dari -..}
Pimpinan KIL
3. Daftar lsi Dokumen SOP AP -..}
4. Penjelasan Singkat -..} Penggunaan
Unsur Prosedur 1. Bagian ldentitas
a. Logo dan Nama lnstansi/ -..} Perlu Satker/ Unit Kerja disiapkan
b. NomorSOP ~ Cover SOP
c. T anggal Pembuatan ~ dimaksud
d. T anggal Revisi ~ untuk dapat
e. Tanggal Efektif Berlaku ~ melengkapi
f. Pengesahan oleh -..} Bagi an
Pejabat yang berwenang ldentitas
g. Nama SOP AP ~ dari SOP
h. Dasar Hukum ~ dimaksud
i. Keterkaitan ~ j. Peringatan ~ k. Kualifikasi Pelaksana ~ I. Peralatan dan -..}
Perlengkapan
m. Pencatatan dan -..} Pendataan
- 2 -
UnsurYang Has ii
No. Uraian Evaluasi Keterangan Dievaluasi
Ya Tidak 2. Bagian Flowchart
telah memuat langkah-langkah kegiatan secara berurutan dan sistematis sbb a. Norn or ~ b. Kegiatan ~ C. Pelaksana ~ d. Mutu Baku ~
- Kelengkapan ~ - Waktu ~ - Output ~
e. Keterangan ~
Ill Monitoring dan Eva/uasi Penerapan SOP 1. Telah dilakukan monitoring -..}
SOP
2. Telah dilakukan evaluasi -..} penerapan SOP
Tindak Lanjut Hasil Evaluasi
1. Draft SOP Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur merupakan draft revisi atas SOP Pengajuan dan Pembayaran Uang Lembur Nomor : 02/04/SJUD-UDPK/2019, sehingga perlu diperhatikan kembali terkait kegiatan, pelaksana, atau mutu bakunya -7 hal ini berkaitan dengan adanya kemungkinan keterkaitan dengan (SOP) kegiatan lainnya (terutama keterkaitan dalam mutu baku (waktu));
2. Draft SOP Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur dimaksud tidak/ belum memuat identitas SOP, sehingga perlu dibuatkan cover SOP nya;
3. Mengingat bahwa draft SOP Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur merupakan draft revisi atas SOP Pengajuan dan Pembayaran Uang Lembur Nomor : 02/04/SJUD-UDPK/2019, sehingga perlu diperhatikan untuk statusnya (Tanggal Revisi);
4. Dalam cover SOP dimaksud perlu mencantumkan seluruh bagian identitas dari SOP dimaksud (Logo dan Nama lnstansi/ Satker/ Unit Kerja; Nomor SOP; Tanggal Pembuatan; Tanggal Revisi; Tanggal Efektif Berlaku; Pengesahan oleh Pejabat yang berwenang; Nama SOP AP; Dasar Hukum; Keterkaitan; Peringatan; Kualifikasi Pelaksana ; Peralatan dan Perlengkapan; Pencatatan dan Pendataan);
5. Perlu diperhatikan kembali ketentuan terkait kegiatan dan pelaksana -7 idealnya bahwa dalam 1 (satu) kegiatan dilaksanakan oleh 1 (satu) pelaksana;
Apabila terdapat kegiatan yang dilaksanakan oleh 1 (satu) pelaksana secara berturut-turut maka diharapkan untuk dapat dipersingkat/ digabung dalam 1 (satu) kegiatan (dengan tetap mencantumkan penjelasan detail dari tiap (tahapan) kegiatan yang digabung);
6. Perlu diperhatikan kembali ketentuan terkait mutu baku (kelengkapan dan output) -7 idealnya bahwa dalam output dari kegiatan (sebelumnya) akan menjadi input/kelengkapan dari kegiatan (selanjutnya);
7. Perlu diperhatikan kembali ketentuan terkait mutu baku (waktu) -7 perlu diperhatikan apakah dalam mutu baku itu terdapat keterkaitan dengan (SOP) kegiatan lain yang saling mempengaruhi;
- 3 -
8. Per1u diperhatikan kembali ketentuan terkait simbol flowcharls:
• Simbol Belah Ketupat/Decision <+ > untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan (saat kegiatan pengambilan keputusan perlu diberikan penjelasan atau keterangan "jika ya maka .. . , dan jika tidak maka .. . ");
• Simbol Anak Panah/Panah/Arrow (.t ) untuk mendeskrpsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan) simbol anak panah dimulai dari sebelah kana/kiri flowcharls sebelumnya (disesuaikan, apabila flowcharts selanjutya letaknya ada di sebelah kanan maka anak panah diletakkan disebelah kanan (begitu pula sebaliknya)) menuju bagian atas flowcharls selanjutnya;
• Simbol Segilima/Off-Page Connector(. ) untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman ~ jika SOP lebih dari 1 (satu) halaman (SOP dicetak menggunakan kertas ukuran legal dengan posisi landscape);
• Simbol Setengah Kapsul <• > untuk mendeskripsikan delay process pada kegiatan yang tidak I belum diketahui mutu baku (waktu) nya karena kendali/ kontrol berada pada pihak lain.
9. Untuk lampiran (draft Surat (Perintah Kerja) Lembur) disarankan agar dilengkapi dengan :
• H ari/ tanggal :
• Jenis Hari :
• Waktu Pelaksanaan: Pukul s.d. WIB
• Peserta:
• Keperluan (Urgensi):
10. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka perlu untuk dilakukan perbaikan terhadap draft SOP Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur dimaksud berikut dengan lampiran yang diperlukan, sebelum ditetapkan.
Demikian evaluasi terhadap SOP Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur merupakan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dalam rangka melaksanakan Penataan Tata Laksana di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.
Evaluator, Analis Organisasi
Akbar Nugraha, S.H., M.Kn. NIP. 198811132014021001
Jakarta,
Mengetahui, Kepala Subbagian Kepegawaian
dan Organisasi
Ery Dwiani, S.Sos., MAB. NIP. 197905032009012001
Menyetujui, Kepala Bagi~ukum
dan Kep ga, aian
Supriadi, .H., M.H. NIP. 196708191990031001
LEMBAR EVALUASI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN ENERGI NASIONAL
Nama SOP : SOP Mekanisme Penyaringan Anggota Dewan Energi Nasional
(Unsur Pemangku Kepentingan)
Nomor SOP : 52/04/SJUD-UDHP/2019
Evaluator : Akbar Nugraha, S.H., M.Kn.
Tanggal Evaluasi
: 3 Agustus 2020
No. Unsur Yang
Dievaluasi Uraian
Hasil
Evaluasi Keterangan
Ya Tidak
I Format SOP
1. Menggunakan Diagram Alur
Bercabang (Branching
Flowcharts)
√
2. Menggunakan 5 simbol flow
charts √
3. Pelaksana dipisahkan dari
kegiatan √
II Dokumen SOP
Unsur Dokumentasi 1. Halaman Judul, telah memuat
informasi mengenai
a. Nama SOP AP √
b. Instansi/ Satuan Kerja √
c. Tahun Pembuatan √
d. Informasi Lain yang
diperlukan (Logo,
Alamat)
√
2. Keputusan Pimpinan K/L
Memuat Penetapan dari
Pimpinan K/L
√
3. Daftar Isi Dokumen SOP AP √ 4. Penjelasan Singkat
Penggunaan √
Unsur Prosedur 1. Bagian Identitas
a. Logo dan Nama Instansi/
Satker/ Unit Kerja √
b. Nomor SOP √
c. Tanggal Pembuatan √
d. Tanggal Revisi √
e. Tanggal Efektif Berlaku √
f. Pengesahan oleh
Pejabat yang berwenang √
g. Nama SOP AP √
h. Dasar Hukum √
i. Keterkaitan √
j. Peringatan √
k. Kualifikasi Pelaksana √
l. Peralatan dan
Perlengkapan √
m. Pencatatan dan
Pendataan √
- 2 -
No. Unsur Yang
Dievaluasi Uraian
Hasil
Evaluasi Keterangan
Ya Tidak
2. Bagian Flowchart
telah memuat langkah-
langkah kegiatan secara
berurutan dan sistematis sbb
a. Nomor √
b. Kegiatan √
c. Pelaksana √
d. Mutu Baku √
- Kelengkapan √
- Waktu √
- Output √
e. Keterangan √
III Monitoring dan Evaluasi Penerapan SOP
1. Telah dilakukan monitoring
SOP
√
Dilaksanakan
saat
Sosialisasi dan
Review
Penataan Tata
Laksana di
lingkungan
Sekretariat
Jenderal
Dewan Energi
Nasional
2. Telah dilakukan evaluasi
penerapan SOP
√
Dilaksanakan
saat
Sosialisasi dan
Review
Penataan Tata
Laksana di
lingkungan
Sekretariat
Jenderal
Dewan Energi
Nasional
- 3 -
Tindak Lanjut Hasil Evaluasi
Sebagaimana hasil kegiatan Sosialisasi dan Review Penataan Tata Laksana di lingkungan
Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, maka beberapa perbaikan yang perlu dilaksanakan
adalah :
1. Perlu diperhatikan kembali ketentuan terkait mutu baku (waktu) perlu diperhatikan apakah
dalam mutu baku itu terdapat keterkaitan dengan (SOP) kegiatan lain yang saling
mempengaruhi, termasuk juga proses bisnis dari lingkungan Kementerian/ Lembaga terkait;
2. Perlu diperhatikan kembali ketentuan terkait simbol flowcharts :
Simbol Kapsul/Terminator ( ) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir
Simbol Kotak/Process ( ) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi
Simbol Belah Ketupat/Decision ( ) untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan (saat kegiatan pengambilan keputusan perlu diberikan penjelasan atau keterangan “jika ya maka…, dan jika tidak maka…”);
Simbol Anak Panah/Panah/Arrow ( ) untuk mendeskrpsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
Simbol Segilima/Off-Page Connector ( ) untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman;
Simbol Setengah Kapsul ( ) untuk mendeskripsikan delay process pada kegiatan yang tidak / belum diketahui mutu baku (waktu) nya karena kendali/ kontrol berada pada pihak lain.
3. Kegiatan awal dimulai dari adanya laporan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional kepada
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional terkait
dengan akan berakhirnya masa kerja Anggota Dewan Energi Nasional, yang dilaksanakan 1
(satu) tahun sebelumnya;
4. Perlu diperhatikan kembali bahwa wewenang mengumumkan hasil Assessment dalam kegiatan
Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan (APK DEN)
berada pada Panitia Penyaringan;
5. Perlu diperhitungkan, dan dibuat suatu alur/ flowchart atau mekanisme tindak lanjut, yang dapat
mengakomodir adanya kemungkinan “penolakan” oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau
Presiden terhadap Calon APK DEN yang disampaikan;
6. Masukkan untuk adanya klausul bahwa “Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua
Harian Dewan Energi Nasional dapat memperpanjang masa jabatan APK (sebelumnya), jika/
dalam hal APK (yang baru) belum ditetapkan” dapat dimasukkan juga pada Rancangan
Peraturan Presiden (Perpres) pengganti Perpres 26 Tahun 2008;
7. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka perlu untuk dilakukan perbaikan terhadap
Mekanisme Penyaringan Anggota Dewan Energi Nasional (Unsur Pemangku Kepentingan)
dimaksud sebelum ditetapkan.
Demikian evaluasi terhadap SOP Mekanisme Penyaringan Anggota Dewan Energi Nasional (Unsur Pemangku Kepentingan) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dalam rangka melaksanakan Penataan Tata Laksana di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.
Jakarta, 2020
Mengetahui,
Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi
Ery Dwiani, S.Sos., M.A.B. NIP. 197905032009012001
- 4 -
Evaluator,
Analis Organisasi
Akbar Nugraha, S.H., M.Kn. NIP. 198811132014021001
Menyetujui,
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian
Supriadi, S.H., M.H. NIP. 196708191990031001
LEMBAR EVALUASI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN ENERGI NASIONAL
Nama SOP : SOP Fasilitasi Penyelenggaraan Penegakan Kode Etik (DEN)
Nomor SOP : 55/04/SJUD-UDHP/2019
Evaluator : Akbar Nugraha, S.H., M.Kn.
Tanggal Evaluasi
: 3 Agustus 2020
No. Unsur Yang
Dievaluasi Uraian
Hasil
Evaluasi Keterangan
Ya Tidak
I Format SOP
1. Menggunakan Diagram Alur
Bercabang (Branching
Flowcharts)
√
2. Menggunakan 5 simbol flow
charts √
3. Pelaksana dipisahkan dari
kegiatan √
II Dokumen SOP
Unsur Dokumentasi 1. Halaman Judul, telah memuat
informasi mengenai
a. Nama SOP AP √
b. Instansi/ Satuan Kerja √
c. Tahun Pembuatan √
d. Informasi Lain yang
diperlukan (Logo,
Alamat)
√
2. Keputusan Pimpinan K/L
Memuat Penetapan dari
Pimpinan K/L
√
3. Daftar Isi Dokumen SOP AP √ 4. Penjelasan Singkat
Penggunaan √
Unsur Prosedur 1. Bagian Identitas
a. Logo dan Nama Instansi/
Satker/ Unit Kerja √
b. Nomor SOP √
c. Tanggal Pembuatan √
d. Tanggal Revisi √
e. Tanggal Efektif Berlaku √
f. Pengesahan oleh
Pejabat yang berwenang √
g. Nama SOP AP √
h. Dasar Hukum √
i. Keterkaitan √
j. Peringatan √
k. Kualifikasi Pelaksana √
l. Peralatan dan
Perlengkapan √
m. Pencatatan dan
Pendataan √
- 2 -
No. Unsur Yang
Dievaluasi Uraian
Hasil
Evaluasi Keterangan
Ya Tidak
2. Bagian Flowchart
telah memuat langkah-
langkah kegiatan secara
berurutan dan sistematis sbb
a. Nomor √
b. Kegiatan √
c. Pelaksana √
d. Mutu Baku √
- Kelengkapan √
- Waktu √
- Output √
e. Keterangan √
III Monitoring dan Evaluasi Penerapan SOP
1. Telah dilakukan monitoring
SOP
√
Dilaksanakan
saat
Sosialisasi dan
Review
Penataan Tata
Laksana di
lingkungan
Sekretariat
Jenderal
Dewan Energi
Nasional
2. Telah dilakukan evaluasi
penerapan SOP
√
Dilaksanakan
saat
Sosialisasi dan
Review
Penataan Tata
Laksana di
lingkungan
Sekretariat
Jenderal
Dewan Energi
Nasional
- 3 -
Tindak Lanjut Hasil Evaluasi
Sebagaimana hasil kegiatan Sosialisasi dan Review Penataan Tata Laksana di lingkungan
Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, maka beberapa perbaikan yang perlu dilaksanakan
adalah :
1. Perlu diperhatikan kembali ketentuan terkait mutu baku (waktu) perlu diperhatikan apakah
dalam mutu baku itu terdapat keterkaitan dengan (SOP) kegiatan lain yang saling
mempengaruhi, termasuk juga proses bisnis dari lingkungan Kementerian/ Lembaga terkait;
2. Perlu diperhatikan kembali ketentuan terkait simbol flowcharts :
Simbol Kapsul/Terminator ( ) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir
Simbol Kotak/Process ( ) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi
Simbol Belah Ketupat/Decision ( ) untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan (saat kegiatan pengambilan keputusan perlu diberikan penjelasan atau keterangan “jika ya maka…, dan jika tidak maka…”);
Simbol Anak Panah/Panah/Arrow ( ) untuk mendeskrpsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
Simbol Segilima/Off-Page Connector ( ) untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman;
Simbol Setengah Kapsul ( ) untuk mendeskripsikan delay process pada kegiatan yang tidak / belum diketahui mutu baku (waktu) nya karena kendali/ kontrol berada pada pihak lain.
3. Perlu dipastikan bahwa SOP Fasilitasi Penyelenggaraan Penegakan Kode Etik (DEN) ini akan
selaras dan tidak bertentangan dengan draft Rancangan Peraturan Perundang-undangan
terkait Kode Etik Dewan Energi Nasional, hal ini terutama juga terkait dengan susunan
keanggotaan dan komposisi dari Komite Etik (Dewan Energi Nasional);
4. Tindak lanjut dan perbaikan/ penyempurnaan SOP Fasilitasi Penyelenggaraan Penegakan
Kode Etik (DEN) akan segera dilaksanakan setelah dilaksankan pembahasan lebih lanjut terkait
dengan draft Rancangan Peraturan Perundang-undangan terkait Kode Etik Dewan Energi
Nasional;
5. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka perlu untuk dilakukan perbaikan terhadap SOP
Fasilitasi Penyelenggaraan Penegakan Kode Etik (DEN) dimaksud sebelum ditetapkan.
Demikian evaluasi terhadap SOP Fasilitasi Penyelenggaraan Penegakan Kode Etik (DEN) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dalam rangka melaksanakan Penataan Tata Laksana di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.
Jakarta, 2020
Mengetahui,
Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi
Ery Dwiani, S.Sos., M.A.B. NIP. 197905032009012001
- 4 -
Evaluator,
Analis Organisasi
Akbar Nugraha, S.H., M.Kn. NIP. 198811132014021001
Menyetujui,
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian
Supriadi, S.H., M.H. NIP. 196708191990031001