Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Gigi ...ikortijaya.org/admin/userdata/information/file/Buku_Tatalaksana_P3K… · dokter gigi spesialis dari kegiatan–kegiatan

Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Gigi Berkelanjutan

P e n g u r u s B e s a r P e r s a t u a n D o k t e r G i g i I n d o n e s i a 0



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa

serta berkat karuniaNya sehingga pada akhirnya Komisi P3KGB–PB PDGI dapat

menerbitkan buku pedoman tentang Tatalaksana P3KGB 2018 (Pendidikan dan

Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Gigi Berkelanjutan) untuk selanjutnya dapat

digunakan sebagai pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan

kedokteran gigi berkelanjutan dalam rangka memelihara/ mempertahankan dan

meningkatkan kompetensi dokter gigi dan dokter gigi spesialis di Indonesia.

PDGI dalam mengemban amanat Undang–Undang No. 29 tahun 2004

tentang Praktik Kedokteran, berkewajiban untuk senantiasa mengawal dokter gigi

dan dokter gigi spesialis anggotanya agar tetap terjaga mutu kompetensi, etika dan

profesionalisme melalui proses pembelajaran keprofesian sepanjang hayat, sesuai

dengan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi

terkini. Dengan jumlah Satuan Kredit Profesi (SKP) yang diperoleh dokter gigi dan

dokter gigi spesialis dari kegiatan–kegiatan pembelajaran keprofesian berkelanjutan

ini, maka pengakuan mutu kompetensi diakui melalui penerbitan sertifikat

kompetensi. Dengan diterbitkannya sertifikat kompetensi yang merupakan bentuk

pengakuan profesi terhadap kompetensi dokter gigi dan dokter gigi spesialis, maka

layak untuk melakukan praktik kedokteran gigi di Indonesia serta senantiasa taat

mematuhi peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Selanjutnya pada kesempatan ini, kami ucapkan terima kasih dan

penghargaan yang setinggi – tingginya kepada semua pihak atas kerja keras pada

proses revisi Buku Tatalaksana P3KGB edisi 2018 ini.

Harapan kami agar buku ini dijadikan pedoman dalam melaksanakan

kegiatan pendidikan dan pelatihan kedokteran gigi berkelanjutan yang ditaati oleh

semua unsur dan pihak. Semoga cita–cita kita untuk senantiasa menjaga citra

keprofesian dokter gigi dan dokter gigi spesialis dapat terwujud demi terjaminnya

pelayanan kesehatan gigi kepada masyarakat yang profesional, berkeadilan, aman

dan menyejahterakan rakyat Indonesia.

Jakarta, 22 Januari 2018

Pengurus Besar

Persatuan Dokter Gigi Indonesia

Ketua

Dr. drg. Hananto Seno, MM, SpBM(K)

NPA : 1105.025581





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................................................... 1

SURAT KEPUTUSAN TENTANG PEDOMAN TATA LAKSANA P3KGB ............. 2

DAFTAR ISI....................................................................................................................... 3

TIM PENYUSUN ............................................................................................................. 4

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................... 5

BAB II TUJUAN DAN ORGANISASI .......................................................................... 11

BAB III TATALAKSANA PENYELENGGARAAN KEGIATAN P3KGB ................. 14

BAB IV SISTEM PENILAIAN KEGIATAN P3KGB .................................................... 26

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN .............................................................. 35

BAB VI SANKSI DAN PENGHARGAAN ................................................................... 37

LAMPIRAN 1 .................................................................................................................. 38

LAMPIRAN 2 .................................................................................................................. 41

LAMPIRAN 3 .................................................................................................................. 43

LAMPIRAN 4 .................................................................................................................. 45

LAMPIRAN 5 ................................................................................................................... 46



TIM PENYUSUN

I. Penanggung jawab :

Ketua Umum PB PDGI : Dr. drg. Hananto Seno, Sp.BM(K)

II. Kontributor :

1. Komisi P3KGB 2017 – 2020

- drg. I Putu Suprapta, MSc

- drg. Bambang Nursasongko, Sp.KG(K)

- drg. Ahmad Syaukani, Sp.Ort

- Dr. drg. C Rini Suprapti, Sp.BM

- Prof. drg. Risqa Rina Darwita, Ph.D

- drg. Belly Sam, M.Kes., Sp.RKG

- Dr. drg. Mochamad Fahlevi Rizal, Sp.KGA(K)

- Dr. drg. Trelia Boel, M.Kes., Sp.RKG

- Dr. drg. Cut Soraya, M.Pd., Sp.KG

2. Komisi P3KGB 2014 - 2017

- drg. Endang Jeniati, MARS

- drg. Ratnawati Muljono

- Prof. Dr. drg. Oedijani Santoso, MS

- drg. Krisnawati, Sp.Ort(K)

- drg. Rahmi Amtha MDS., Ph.D

- Dr. drg. Corputty Johan E. Michael, Sp.BM (K)

- Dr. drg. Mochamad Fahlevi Rizal, Sp.KGA(K)

- Dr. drg. Sri Susilawati, M.Kes

- drg. Susi R. Puspitadewi, Sp.Pros

3. Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI)

- Dr. drg. Nina Djustiana, M.Kes

4. Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia (MKKGI)

- Dr. drg. Chiquita Prahasanti, Sp.Perio, M.Kes

5. Kolegium – Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia

6. Ikatan – Ikatan Spesialis Kedokteran Gigi Indonesia



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Profesi kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan yang dilaksanakan

berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi, kode etik, disiplin dan bersifat

melayani masyarakat.

Dokter gigi dalam melaksanakan profesinya memberikan pelayanan

kesehatan gigi yang prima untuk memenuhi kebutuhan pasien sesuai dengan

kemajuan IPTEKDOKGI yang pesat. Untuk itu dokter gigi harus tetap komitmen

terhadap pengembangan diri sepanjang hayat (long life learning) dan

menekankan etik profesional dan moral. Kewajiban pengembangan diri

sepanjang hayat merupakan upaya mengembangkan profesionalisme untuk

meningkatkan dan memperbarui pengetahuan dan keterampilan dokter gigi

melalui Pendidikan Pelatihan Profesional Kedokteran Gigi Berkelanjutan

(P3KGB). Globalisasi ilmu kedokteran gigi memberi dampak pada dokter gigi/

dokter gigi spesialis untuk memahami serta mengikuti kemajuan teknologi dan

selalu meningkatkan keterampilan kliniknya, melalui peningkatan kompetensi

yang berkesinambungan.

Undang Undang RI No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

mengamanatkan “Setiap dokter/ dokter gigi yang berpraktik wajib mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan Kedokteran/ Kedokteran Gigi Berkelanjutan yang

diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi

oleh organisasi profesi dalam rangka penyerapan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi kedokteran atau kedokteran gigi. Dilaksanakan

sesuai dengan standar pendidikan profesi kedokteran/ kedokteran gigi “ (pasal

27 dan 28). Selanjutnya organisasi profesi menetapkan standar pelaksanaan

pendidikan dan pelatihan berkelanjutan tersebut.


(P3KGB) pada dasarnya merupakan upaya pembinaan profesional yang

merupakan sistem dari organisasi profesi (CPD = continuing profesional

development), dengan tujuan menjaga dan meningkatkan mutu kompetensi

anggotanya.

Persatuan Dokter Gigi Indonesia sebagai Organisasi Profesi Kedokteran Gigi

mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk mengembangkan sistem

P3KGB sebagai upaya pengarahan, pembinaan dan pengawasan secara terus

menerus agar kompetensi para anggotanya meningkat dan bermoral, beretika

serta berdisiplin.



Berdasarkan hal tersebut di atas perlu disusun pedoman P3KGB dengan

tujuan:

1. Menjadi acuan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan

profesionalisme kedokteran gigi berkelanjutan.

2. Menjadi standar metode pelaksanaan, peraturan dan penilaian serta

menjamin mutu dan keabsahannya.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran.

2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

3. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Nasional.

5. Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 Tentang Pendidkan Kedokteran.

6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1173/MENKES/PER/X/2004 Tentang

Rumah Sakit Gigi dan Mulut.

7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 2052 Tahun 2011 Tentang

Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi.

8. Permenkes No. 6 Tahun 2013 Tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan

Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Yang Tidak Diminati.

9. Permenkes No. 67 Tahun 2013 Tentang Pendayagunaan Tenaga

Kesehatan Warga Negara Asing.

10. Perkonsil No. 48 Tahun 2010 Tentang Kewenangan Tambahan Dokter dan

Dokter Gigi.

11. Perkonsil No. 6 Tahun 2011 Tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi.

12. Perkonsil No. 9 Tahun 2012 Tentang Surat Keterangan Sehat Fisik dan

Mental.

13. Peraturan Konsil No. 13 Tahun 2013 tentang Surat Pernyataan Akan

Mematuhi dan Melaksanakan Etika Profesi.

14. Kepkonsil No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Persetujuan

Konsil Kedokteran Indonesia bagi Dokter dan Dokter Gigi WNA yang akan

memberikan Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka Alih Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi.

15. AD dan ART PDGI hasil Konggres XXVI 2017 di Medan.

16. Surat Keputusan PB PDGI No. 34 Tahun 2008 Tentang Kode Etik

Kedokteran Gigi Indonesia.

17. Surat Keputusan PB PDGI No. 35 Tahun 2008 Tentang Pedoman Kerja

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi Indonesia.

18. Surat Keputusan PB PDGI No. 345 Tahun 2010 Tentang Peraturan

Tambahan.



19. Surat Keputusan PB PDGI No. 2555 Tahun 2012 Tentang Surat Edaran

Penyelenggaraan Kegiatan.

20. Surat Keputusan PB PDGI No. 357 Tahun 2013 Tentang Pemberian dan

Pencabutan Surat Rekomendasi Izin Praktik.

C. KETENTUAN UMUM

1. Akreditasi Kegiatan P3KGB adalah penilaian yang dilakukan oleh Komisi/

Tim/ Unit - P3KGB terhadap penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan Berkelanjutan (P3KGB).

2. Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI) adalah

asosiasi para penyelenggara pendidikan dokter gigi di Indonesia.

3. Asosiasi Rumah Sakit Gigi Mulut Pendidikan Indonesia (ARSGMPI)

adalah Asosiasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan yang digunakan

sebagai sarana proses pendidikan dan penelitian bagi profesi tenaga

kesehatan kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya dan terikat

dengan fakultas kedokteran gigi.

4. DTPK (Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan) adalah suatu

daerah yang berdasarkan RPJMN 2010-2015 ditetapkan terdapat 183

kabupaten tertinggal di 27 provinsi, dan ditetapkan 92 pulau-pulau kecil

terluar yang menjadi titik pangkal penetapan wilayah NKRI serta 34 pulau-

pulau kecil terluar berpenduduk yang memerlukan pelayanan kesehatan

dasar (data Perpres 78 tahun 2005).

5. Fasilitator adalah narasumber/ instruktur/ tutor/ tenaga pengajar yang

mempunyai keahlian dalam bidangnya.

6. Institusi Pendidikan Dokter Gigi (IPDG) adalah institusi penyelenggara

pendidikan dokter gigi dan dokter gigi spesialis.

7. Jam Efektif adalah alokasi waktu yang sudah ditentukan dan

diperhitungkan agar kompetensi yang diharapkan dapat tercapai (jumlah

seluruh waktu kegiatan belajar).

8. Kegiatan P3KGB adalah berbagai kegiatan yang mencakup pendidikan,

pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan untuk

mempertahankan dan atau meningkatkan kualitas kompetensi dokter gigi/

dokter gigi spesialis melalui pembelajaran/ pengembangan diri sepanjang

hayat (long life learning).



9. Kolegium Dokter Gigi Indonesia adalah badan fungsional perkumpulan

PDGI, sebagai badan/ lembaga pengampu disiplin ilmu kedokteran gigi

yang bertanggung jawab kepada PB PDGI melalui MKKGI.

10. Kolegium Dokter Gigi Spesialis adalah badan fungsional pengampu ilmu

dari suatu keahlian bidang kedokteran gigi yang bertanggung jawab kepada

PB PDGI melalui MKKGI.

11. Komisi P3KGB adalah perangkat PB PDGI sebagai badan fungsional PB

PDGI yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kedokteran gigi

berkelanjutan tingkat internasional / nasional / wilayah / cabang.

12. Kredit Prasyarat (credit requirement) adalah jumlah SKP yang harus

dikumpulkan dalam jangka waktu lima tahun sebagai prasyarat untuk

mendapatkan sertifikat kompetensi yang baru (resertifikasi).

13. Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia (MKKGI) adalah perangkat

pengurus besar PDGI (PB PDGI), sebagai badan koordinasi antar

kolegium-kolegium disiplin ilmu kedokteran gigi.

14. Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Gigi

Berkelanjutan (P3KGB) adalah pendidikan, pelatihan, dan aktivitas

profesional yang dilakukan oleh dokter gigi dan dokter gigi spesialis untuk

memelihara, meningkatkan, mengembangkan pengetahuan, keterampilan,

sikap dan perilaku dokter gigi dan dokter gigi spesialis agar dapat

memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan aman dan profesional.

15. Persatuan Dokter Gigi Indonesia (Indonesian Dental Association),

disingkat PDGI merupakan satu-satunya organisasi profesi yang

menghimpun dokter gigi di Indonesia yang terdiri dari pengurus besar,

pengurus wilayah, dan pengurus cabang.

16. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap dokter gigi/ dokter gigi

spesialis yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai

kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan

tindakan profesinya.

17. Registrasi Ulang adalah pencatatan ulang terhadap dokter gigi atau dokter

gigi spesialis yang telah diregistrasi setelah memenuhi persyaratan yang

berlaku.



18. Rekomendasi Kolegium adalah rekomendasi bagi fasilitator yang

dikeluarkan oleh kolegium terkait untuk kegiatan ilmiah dan atau kegiatan

keterampilan P3KGB.

19. Rekomendasi PDGI untuk ijin praktik adalah rekomendasi yang

dikeluarkan oleh PDGI cabang bagi seorang dokter gigi/ dokter gigi

spesialis setelah memenuhi persyaratan untuk keperluan pengurusan izin

praktik.

20. Satuan Kredit Profesi disingkat SKP adalah Nilai kredit yang diberikan

pada semua kegiatan P3KGB.

21. Sertifikasi adalah proses penerbitan sertifikat kompetensi oleh kolegium

terkait melalui uji kompetensi.

22. Sertifikat Kompetensi adalah Surat tanda pengakuan terhadap

kemampuan dokter gigi/ dokter gigi spesialis untuk menjalankan praktik

kedokteran gigi di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.

23. Surat Tanda Registrasi disingkat STR dokter gigi/ dokter gigi spesialis

adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia

(KKI) kepada dokter gigi/ dokter gigi spesialis yang telah diregistrasi.

24. Tim P3KGB adalah perangkat pengurus wilayah PDGI sebagai badan

fungsional pengurus wilayah PDGI yang bertanggung jawab dalam

pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan

pelatihan kedokteran gigi berkelanjutan tingkat wilayah dan lokal.

25. Unit P3KGB adalah perangkat pengurus cabang PDGI sebagai badan

fungsional pengurus cabang PDGI yang bertanggungjawab dalam

pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan

pelatihan kedokteran gigi berkelanjutan tingkat Lokal.

26. Validasi adalah pengesahan keabsahan dokumen yang diusulkan.

27. Verifikasi adalah proses pemeriksaan terhadap dokumen resmi yang

diusulkan.

28. Rekomendasi Komisi adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi

P3KGB dalam rangka penerbitan SK penetapan SKP PB PDGI untuk

cakupan internasional, nasional atau regional.



29. Rekomendasi Tim adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim P3KGB

dalam rangka penerbitan SK penetapan SKP Pengwil PDGI untuk kegiatan

PDGI cabang dengan cakupan lokal.

30. Rekomendasi Unit adalah Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Unit

P3KGB dalam rangka penerbitan SK Penetapan SKP Pengcab PDGI untuk

cakupan Lokal yang kegiatannya tidak dilaksanakan sendiri.



BAB II

TUJUAN DAN ORGANISASI

A. TUJUAN

1. Tujuan Kegiatan P3KGB

1.1. Menjaga dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap

dokter gigi dan dokter gigi spesialis untuk mengantisipasi

perkembangan global dalam kesehatan/ IPTEKDOKGI.

1.2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada

masyarakat melalui peran aktif dokter gigi dan dokter gigi spesialis

secara profesional .

1.3. Melengkapi dan memfasilitasi persyaratan penerbitan sertifikat

kompetensi ulang atau resertifikasi yang diperlukan untuk regristrasi

ulang dokter gigi dan dokter gigi spesialis.

2. Tujuan Buku Pedoman P3KGB

2.1. Sebagai petunjuk bagi dokter gigi dan dokter gigi spesialis dalam

mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya.

2.2. Menjadi panduan peraturan dan penilaian bagi pihak-pihak yang terkait

dalam penyelenggaraan kegiatan P3KGB.

2.3. Menjadi panduan peraturan pengurusan sertifikasi dan regristrasi

ulang.

B. ORGANISASI

Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Bagian ke-2 pasal 10 sebagai

kelengkapan dari PB PDGI dibentuklah Badan Fungsional PB PDGI, salah satu

dari fungsional tersebut dalam Komisi P3KGB.

1. KOMISI P3KGB

1.1. Organisasi tingkat pusat dan berkedudukan di Jakarta, beranggotakan :

a. Unsur PB PDGI

b. Unsur MKKGI

c. Unsur AFDOKGI

d. Unsur ARSGMPI

e. Ketua-ketua Kolegium menjadi anggota tidak tetap.

1.2 Dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada PB PDGI

1.3 Ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) PB PDGI

1.4 Masa kerja sesuai dengan masa kerja PB PDGI

1.5 Kewewenangan Komisi P3KGB:

a. Membantu PB PDGI dalam menentukan kebijakan P3KGB.

b. Menjaga dan meningkatkan kompetensi dokter gigi dan dokter gigi

spesialis dalam profesionalisme pelayanan kepada masyarakat.



c. Melakukan akreditasi dan pengawasan pada lembaga non PDGI

yang menyelenggarakan Kegiatan P3KGB.

d. Melakukan akreditasi dan pengawasan penyelenggara kegiatan

P3KGB terstruktur.

e. Melakukan akreditasi dan pengawasan penyelenggara Kegiatan

P3KGB tingkat nasional dan internasional.

f. Menerbitkan surat rekomendasi penilaian kegiatan P3KGB tingkat

regional dengan SK penilaian kegiatan P3KGB oleh Ketua Pengwil

PDGI.

g. Membantu memverifikasi dokumen dokter gigi asing yang akan

mengadakan kegiatan P3KGB.

h. Melakukan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan

P3KGB di tingkat wilayah dan cabang.

i. Memfasilitasi proses sertifikasi dokter gigi dan dokter gigi spesialis

untuk regristrasi ulang.

j. Melakukan revisi buku Pedoman.

2. TIM P3KGB (tingkat Wilayah)

Adalah Badan Fungsional Pengurus PDGI Wilayah di tingkat regional.

2.1 Dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada pengurus PDGI wilayah

2.2 Ditetapkan melalui SK pengurus PDGI wilayah

2.3 Masa kerja sesuai dengan masa kerja pengurus PDGI wilayah

2.4 Beranggotakan:

a. Pengurus PDGI wilayah.

b. Dokter gigi atau dokter gigi spesialis yang bekerja di RS/ IPDG/

Dinkes/ Puskesmas dalam wilayah tersebut.

2.5 Kewenangan Tim P3KGB:

a. Menerbitkan surat keputusan penilaian kegiatan P3KGB yang akan

diselenggarakan di wilayah atau cabang berdasarkan rekomendasi

dari Komisi P3KGB.

b. Menilai usulan/ proposal dan menerbitkan surat rekomendasi

penilaian kegiatan P3KGB yang dilaksanakan di cabang dengan

skala lokal.

c. Menerbitkan surat rekomendasi penilaian kegiatan P3KGB tingkat

lokal dengan SK penilaian kegiatan P3KGB oleh Ketua PDGI

cabang.

d. Membantu penyelenggaraan kegiatan P3KGB dengan skala nasional

atau internasional yang ditugaskan PB PDGI.

e. Melakukan evaluasi dan pemantauan penyelenggaraan P3KGB

tingkat wilayah dan cabang.

f. Melakukan koordinasi dan pembinaan penyelenggara P3KGB di

tingkat cabang.

g. Melaporkan semua kegiatan P3KGB ke Komisi P3KGB.



3. UNIT P3KGB (tingkat Cabang)

Adalah Badan Fungsional Pengurus PDGI Cabang di tingkat Lokal:

3.1 Dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada pengurus PDGI cabang

3.2 Ditetapkan melalui SK pengurus PDGI cabang

3.3 Masa kerja sesuai dengan masa kerja pengurus PDGI cabang

3.4 Beranggotakan:

a. Pengurus PDGI cabang.

b. Dokter gigi atau dokter gigi spesialis yang bekerja di RS/ IPDG/

Dinkes/ Puskesmas dalam cabang tersebut.

3.5 Kewenangan Unit P3KGB

a. Menerbitkan surat keputusan penilaian kegiatan P3KGB yang akan

diselenggarakan di cabang berdasarkan rekomendasi dari Tim atau

Komisi P3KGB

b. Menilai usulan penyelenggaraan kegiatan P3KGB yang bekerjasama

dengan PDGI cabang.

c. Melakukan evaluasi dan pemantauan penyelenggaraan P3KGB

cakupan lokal.

c. Melaporkan kegiatan P3KGB ke Tim dan Komisi P3KGB.

d. Memverifikasi salinan dokumen dan sertifikat kegiatan dokter gigi

anggota cabang.



BAB III

TATALAKSANA PENYELENGGARAAN KEGIATAN P3KGB

Bentuk kegiatan P3KGB berupa:

1. Kegiatan ilmiah singkat (KIS) .

2. Kegiatan ilmiah terstruktur (KIT).

3. Pengabdian masyarakat.

1. Kegiatan Ilmiah Singkat (KIS).

Kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan profesionalisme tetapi

sifatnya hanya satu tahap dan harus tetap mengacu pada standar kompetensi

dokter gigi atau dokter gigi Spesialis.

1.1. Lembaga yang dapat menyelenggarakan:

a. Organisasi di lingkup PDGI

1) PB PDGI:

- Melaksanakan kegiatan P3KGB dengan cakupan nasional &

internasional.

- Melaksanakan kegiatan P3KGB bekerja sama dengan organisasi

profesi kesehatan, institusi kesehatan, institusi pendidikan

kesehatan dari dalam atau luar negeri dan lembaga lain.

- Melaksanakan kegiatan P3KGB bekerja sama dengan produsen

alat/ bahan kedokteran gigi dari dalam atau luar negeri yang

pelaksanaannya dapat di cabang atau wilayah PDGI dengan SK

dari PB.

2) Pengurus Wilayah PDGI:

- Melaksanakan kegiatan P3KGB dengan cakupan nasional &

internasional jika ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan oleh PB

PDGI.

- Melaksanakan kegiatan P3KGB dengan cakupan regional secara

mandiri maupun bekerja sama dengan pihak lain melalui SK

Pengurus Wilayah PDGI setelah mendapat rekomendasi

penilaian dari Komisi P3KGB dan kolegium terkait.

- Melaksanakan Kegiatan P3KGB dengan cakupan lokal (bila

cabang belum mampu mengadakan sendiri) dengan SK Kegiatan

dari Pengurus Wilayah PDGI setelah mendapat rekomendasi

penilaian dari Komisi P3KGB dan kolegium terkait.

3) Pengurus Cabang PDGI:

- Melaksanakan kegiatan P3KGB dengan cakupan nasional atau

internasional (bila ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan oleh PB

PDGI) dengan SK kegiatan dari PB PDGI.



- Melaksanakan kegiatan P3KGB dengan cakupan regional

(bekerjasama dengan beberapa cabang se wilayah) dengan SK

kegiatan dari Pengurus Wilayah PDGI setelah mendapat

rekomendasi penilaian dari Komisi P3KGB.

- Melaksanakan egiatan P3KGB, dengan cakupan Lokal secara

mandiri atau bekerjasama dengan pihak lain dengan SK kegiatan

dari Pengurus Cabang PDGI setelah mendapat rekomendasi

penilaian dari Tim P3KGB Wilayah.

* Bila satu cabang/ wilayah/ ikatan karena sesuatu sebab yang tidak

memungkinkan melaksanakan kegiatan di cabang/ wilayah/ ikatannya; dan

direncanakan akan melaksanakan kegiatan di cabang/wilayah lain, wajib

secara resmi dan tertulis mendapat persetujuan dari cabang atau wilayah

yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan tersebut

4) Ikatan Keahlian:

Melaksanakan kegiatan P3KGB mandiri maupun bekerjasama

dengan pihak lain setelah mengirimkan Proposal Kegiatan kepada:

Komisi P3KGB untuk kegiatan lingkup Nasional atau

Internasional.

Tim P3KGB untuk kegiatan lingkup Regional.

Unit P3KGB untuk kegiatan lingkup lokal.

5) Ikatan Peminatan:

Melaksanakan kegiatan P3KGB mandiri untuk kalangan sendiri, dan

dapat bekerjasama dengan pihak lain melalui SK PB PDGI setelah

mendapat surat rekomendasi dari Komisi P3KGB (koordinasi dengan

KDGI/ Kolegium terkait).

b. Institusi Pendidikan Dokter Gigi (IPDG):

Melaksanakan kegiatan P3KGB mandiri maupun bekerjasama dengan

pihak lain setelah mengirimkan proposal kegiatan kepada:

Komisi P3KGB untuk kegiatan lingkup nasional atau internasional.

Tim P3KGB untuk kegiatan lingkup regional.


c. RSGM/ RSKGM di IPDG

Melaksanakan kegiatan P3KGB mandiri maupun bekerjasama dengan

pihak lain setelah mengirimkan proposal kegiatan kepada:

Komisi P3KGB untuk kegiatan lingkup nasional atau internasional.

Tim P3KGB untuk kegiatan lingkup regional.




Catatan: Bila kegiatan P3KGB dilaksanakan di wilayah lain, wajib

secara resmi dan tertulis mendapat persetujuan dari PDGI Wilayah atau

cabang setempat.

1.2. Penyelenggaraan kegiatan P3KGB yang wajib bekerjasama dengan

PDGI:

a. Institusi Kesehatan (non Kedokteran Gigi):

- Organisasi profesi kesehatan (Non PDGI).

- Lembaga/ institusi kesehatan TNI/POLRI.

- Instansi pemerintah yang berkaitan dengan kesehatan.

- Asosiasi dinas kesehatan

- Asosiasi rumah sakit

- Rumah sakit, puskesmas, klinik.

- Yayasan kesehatan dan non kesehatan.

- Unit kesehatan dari LSM (lembaga swadaya masyarakat).

- Unit kesehatan dari partai politik.

- Unit kesehatan dari ormas (organisasi masyarakat).

Untuk dapat menyelenggarakan kegiatan P3KGB harus bekerja sama

dengan PB/ wilayah/ cabang PDGI, Institusi Pendidikan Dokter Gigi,

atau RSGM.

b. Asosiasi Dental Supplier:

- Event Organizer.

- Dental/Medical Supplier.

- Dental/Medical Distributor.

Tidak diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan P3KGB atas

nama perusahaan.

Harus ada kerja sama dengan PB, wilayah, cabang PDGI,

ikatan keahlian, ikatan peminatan, IPDG atau RSGM.

Penyelenggaranya harus dari lingkup PDGI sedangkan

perusahaan/ dental Supplier hanya sebagai sponsor Utama.

1.3 . Belajar Bersama dalam Diskusi Kelompok (Study Group).

- Diskusi Kelompok:

Pertemuan beberapa dokter gigi atau dokter gigi spesialis dengan

kompetensi yang sama untuk saling membagikan pengalaman

praktik, diskusi kasus dapat dilaksanakan tanpa proposal dengan

syarat :

Tanpa biaya

Tanpa tutor/ pengajar/ hands on

Tanpa pasien



Diselenggarakan di kampus, RS, Klinik atau sarana pelayanan

kesehatan

- Jika kegiatan tersebut adalah kegiatan ketrampilan dan menghadirkan

tutor/ pengajar diluar kampus, RS, klinik maka penyelenggara wajib

mengirimkan proposal sesuai prosedur kegiatan P3KGB kepada Unit,

Tim atau Komisi P3KGB untuk mendapatkan rekomendasi.

1.4 . Perorangan

Tidak diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan P3KGB sesuai

dengan:

1.4.1. UUPK th 2004 pasal 27 & 28 (Setiap dokter atau dokter gigi yang

berpraktik wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran

atau kedokteran gigi berkelanjutan yang diselenggarakan oleh

organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh

organisasi profesi).

1.4.2. UU No 12 th 2012 tentang pendidikan tinggi.

1.4.3. Kode etik kedokteran gigi Indonesia pasal 22 (dokter gigi di

Indonesia tidak diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan

pendidikan dan pelatihan kedokteran gigi tanpa ijin dari organisasi

profesi).

Pada setiap kegiatan P3KGB panitia wajib menyediakan waktu

(min 60 menit) dan biaya untuk sosialisasi program P3KGB, etika,

disiplin praktik kedokteran gigi, dan hukum kesehatan .

2. KEGIATAN ILMIAH TERSTRUKTUR (KIT).

Kegiatan yang terdiri dari beberapa pertemuan yang mempunyai modul

berkesinambungan, silabus dan diakhiri dengan ujian kompetensi oleh

kolegium terkait.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kewenangan peserta, dengan tetap

mengacu pada standar kompetensi dokter gigi, dan standar kompetensi dokter

gigi spesialis.

2.1. Lembaga yang dapat menyelenggarakan :

a. Institusi Pendidikan Dokter Gigi (IPDG) yang berakreditasi minimal

B. Penyelenggara kegiatan (unit/ kepanitiaan pelaksana) telah

diakreditasi oleh PB-PDGI cq Komisi P3KGB (bukan fakultasnya).

b. RSKGM di IPDG yang berakreditasi minimal B.

Persyaratannya sama dengan butir a.

c. Lembaga pendidikan kedokteran gigi TNI/ Polri harus bekerjasama

dengan IPDG yang berakreditasi minimal B.



3. KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT (KPM).

Kegiatan sosial dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan gigi dan

mulut masyarakat dalam bentuk penyuluhan dan pelayanan kesehatan gigi

dan mulut oleh dokter gigi maupun dokter gigi spesialis.

Lembaga yang dapat menyelenggarakan:

3.1. Organisasi di lingkup PDGI (PB PDGI, Pengwil, Pengcab).

3.2. Institusi Pendidikan Dokter Gigi.

Pelaksana dan penyuluh yang terlibat akan mendapat nilai kegiatan

(SKP) dengan SK PB, wilayah atau cabang PDGI setelah mendapat

rekomendasi penilaian dari Komisi P3KGB atau Tim P3KGB.

3.3. RSGM.

Pelaksana dan penyuluh yang terlibat akan mendapat nilai kegiatan (SKP)

dengan SK PB, wilayah atau cabang PDGI setelah mendapat rekomendasi

penilaian dari Komisi P3KGB atau Tim P3KGB .

3.4. Lembaga/ institusi kesehatan atau non kesehatan di luar PDGI.

Pelaksana dan penyuluh yang terkait akan mendapat nilai kegiatan (SKP)

apabila terpenuhi salah satu persyaratan dibawah ini:

3.4.1. Penyelenggara harus bekerjasama dengan PDGI setempat.

3.4.2. Bila tidak ada kerja sama dengan PDGI setempat, pelaksana dan

atau penyuluh wajib minta surat tugas dari ketua cabang, ketua

wilayah atau Ketua PB PDGI dengan melampirkan jadwal acara,

lengkap dengan jam efektifnya.

Bila baksos dilaksanakan mendadak dan tidak sempat membuat

proposal maka untuk penilaiannya dapat di kirimkan laporan lengkap

sesuai Form Laporan Baksos (Lamp 3) tidak lebih dari 1 bulan setelah

pelaksanaan.

AKREDITASI KIS & KIT

Akreditasi adalah penilaian kegiatan baik yang singkat atau terstruktur

melalui proposal kegiatan maupun penilaian yang lebih intensif, dari jadwal

pembelajaran, sarana dan prasarana, serta hasil evaluasi.

Dokter gigi/dokter gigi spesialis bila mengikuti kegiatan P3KGB yang sudah

diakreditasi, berhak memperoleh nilai kredit = Satuan Kredit Partisipasi (SKP),

nilai tersebut akan diakumulasikan waktu pengurusan sertifikat kompetensi ulang

yang merupakan persyaratan dalam mengurus STR.

1. Sasaran Akreditasi.

Semua penyelenggara kegiatan P3KGB.



2. Tujuan Akreditasi.

2.1. Menjamin kualitas tata laksana dan sumber daya penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan

kompetensi pesertanya.

2.2. Memfasilitasi pendidikan dan pelatihan berkelanjutan agar dapat seragam

dan sesuai standar kompotensi.

2.3. Menentukan nilai kredit kegiatan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan

yang seragam.

2.4. Memfasilitasi pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yang bermutu dan

sesuai standar pendidikan profesi kedokteran gigi (UU PK pasal 27)

sehingga komponen akreditasi dapat diterima secara nasional.

2.5. Menentukan nilai kredit kegiatan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan

yang diperoleh peserta dokter gigi/dokter gigi spesialis untuk sertifikasi

ulang.

3. Komponen Yang Diakreditasi.

3.1. Penyelenggara.

3.2. Kegiatan atau program.

3.3. Peserta.

3.4. Pembicara/pelatih/fasilitator/instruktur.

3.5. Dokumentasi.

3.6. Publikasi.

3.7. Perlindungan terhadap pasien.

4. Parameter Penilaian Akreditasi.

Merupakan kriteria penilaian yang harus ada pada setiap komponen.

4.1. Penyelenggara:

4.1.1. Institusi pendidikan, lembaga atau unit di lingkup suatu rumah

sakit atau organisasi profesi yang berkedudukan di Indonesia dan

mempunyai alamat serta memiliki landasan hukum dan

kewenangan hukum.

4.1.2. Mempunyai tujuan jangka panjang yang konsisten dengan misi

dan tujuan institusi / lembaga / organisasi penyelenggara.

4.1.3. Mempunyai struktur organisasi / susunan pengurus/ panitia.

4.1.4. Bertanggung jawab atas pengembangan pendidikan kedokteran

gigi, termasuk kurikulum, materi yang berbasis best practices dan

harus berdasarkan ilmiah, serta sesuai dengan standar

kompetensi profesi dokter gigi/ dokter gigi spesialis.

4.1.5. Mempunyai peraturan dan panduan pelaksanaan kegiatan, yang

bermanfaat dan berisiko pada kegiatan klinis dan teknis untuk

menjamin keselamatan masyarakat.

4.1.6. Sumber dana dinyatakan secara jelas untuk tata kelola dan

pelaksanaan program.



4.2 Kegiatan atau Program terdiri dari 5 Sub-komponen :

a. Pendidikan (Objektif Pendidikan)

1) Dinyatakan dengan jelas, terarah, terprogram, terukur berkaitan

dengan tingkat kemampuan kompetensi yang akan dicapai,

2) Mencakup kognitif/ knowledge, psikomotor/ keterampilan/ skill,

atau afektif /sikap/ attitude yang menunjukkan hasil akhir yang

diharapkan sebagai upaya pendekatan atau solusi mengatasi

suatu masalah, dan sesuai dengan standar materi P3KGB.

3) Untuk meningkatkan pengetahuan atau keterampilan teknik sesuai

dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi

(IPTEKDOKGI) terkini.

b. Materi

1) Penyelenggara merencanakan tahap kegiatan yang akan

dilaksanakan.

tingkat dasar,

menengah atau

lanjut untuk kegiatan ilmiah P3KGB

2) Penyelenggara merencanakan beberapa tahap kegiatan mulai dari

tingkat dasar, menengah dan lanjut untuk kegiatan P3KGB yang

terstruktur, misal, ilmu kedokteran gigi interdisiplin.

3) Perkembangan IPTEKDOKGI, aspek medik, etika, disiplin profesi

dan hukum, manajemen, sosial budaya yang disesuaikan dengan

domain dan standar kompetensi dokter gigi/ dokter gigi spesialis.

4) Materi P3KGB sesuai dengan standar profesi dan standar

kompetensi.

Materi Kedokteran Gigi.

Merupakan materi yang mencakup seluruh ilmu kedokteran gigi

secara umum dalam berbagai cabang ilmu kedokteran gigi.

Materi Kedokteran Gigi Spesialistik.

Merupakan materi yang membahas secara mendalam salah satu

cabang ilmu kedokteran gigi secara khusus dan diperuntukan

untuk dokter gigi spesialis yang terkait.

Materi Non Kedokteran Gigi.

Merupakan materi non kedokteran gigi yang masih berkaitan

dengan bidang kesehatan atau non kesehatan yang dibutuhkan

dan bermanfaat bagi profesi seorang dokter gigi dan dokter gigi

spesialis.

Materi Etika dan Disiplin Kedokteran Gigi.

Merupakan materi yang wajib ada di setiap kegiatan P3KGB.



c Metode

1) Sesaat dalam satu kegiatan, dengan memperoleh nilai kredit

(SKP)

2) Terstruktur dan dilakukan bertahap untuk suatu materi dengan

beberapa modul yang terintegrasi, guna memperoleh kualifikasi/

kompetensi tambahan.

d Alat Bantu

1) Fasilitas dan media disediakan sebagai alat bantu, harus sesuai

dengan tujuan pendidikan yang dirumuskan, khususnya dengan

level kompetensi yang ingin dicapai.

2) Sarana prasarana yang akan digunakan sesuai dengan metoda

yang digunakan dan bentuk pendidikan/ pelatihan

3) Pada pelatihan dan hands on, disediakan peralatan dan ruangan

yang cukup. Pada peserta dijelaskan jika diperlukan materi

tambahan.

e. Evaluasi

Tersedia instrumen untuk mengevaluasi peserta, pembicara/

pelatih/ fasilitator. Instrumen evaluasi untuk peserta sesuai

dengan kompetensi yang ingin dicapai.

4.3. Peserta

a Kriteria peserta perlu dicantumkan, yaitu untuk dokter gigi atau khusus

dokter gigi spesialis.

b Jumlah peserta ditentukan berdasarkan metode yang akan dilakukan.

c Untuk pelatihan keterampilan, jumlah peserta harus dibatasi sesuai

dengan fasilitas dan jumlah instruktur/ fasilitator.

Untuk kegiatan dengan metode aktif, jika jumlah peserta terlalu

banyak akan menjadi bentuk yang pasif.

Kelompok diskusi, review kasus, dan ketrampilan/ hands-on

perawatan pasien merupakan pengalaman belajar yang efektif

maka pesertanya harus ikut aktif.

Peserta perlu diberi peringatan bahwa kursus pelatihan teknik dan

prosedur klinis mempunyai potensi sebagai pengetahuan tambahan

tetapi akan berisiko jika langsung diterapkan dalam praktik karena

pengetahuan yang dibagikan sebatas pengetahuan.

4.4. Narasumber/ Pembicara/ Pelatih/ Fasilitator/ Instruktur.

Narasumber adalah pakar dalam bidang keilmuan yang memiliki

kompetensi sesuai dengan materi yang disampaikan. Narasumber dapat

berasal dari dalam negeri atau luar negeri.



Kriteria kemampuan untuk mendidik/ melatih /mengajar:

a. Pembicara harus mempunyai keahlian dalam materi yang dibawakan.

b. Kompetensi pembicara sesuai dengan tema kegiatan dan diakui oleh

kolegium.

c. Dalam melakukan verifikasi kompetensi pembicara/ pembimbing

hands-on/ workshop perlu mendapat rekomendasi dari kolegium

terkait.

d. Mempunyai kemampuan komunikasi efektif dengan teman sejawat,

memahami prinsip dan metode pembelajaran aktif.

e. Jumlah pengajar/ instruktur harus adekuat dan sesuai dengan jumlah

peserta dan metode pelatihan.

Pada kegiatan hands-on, rasio instruktur dan peserta tidak lebih

dari 1:15;

Untuk pelatihan yang bertujuan meningkatkan keterampilan,

komposisi pelatih dan peserta 1:5.

f. Bila pembicara berhalangan, maka pembicara pengganti harus

mempunyai kualifikasi yang sama dengan pembicara yang digantikan

dan ada pernyataan/rekomendasi tertulis dari pembicara yang

digantikan.(Minimal 2 hari sebelum pelaksanaan sudah harus

diberitahukan pada pelaksana).

g. Bila kondisi pembicara dianggap tidak memenuhi kualifikasi dari

kolegium terkait, maka kegiatan P3KGB tersebut tidak akan diakui dan

tidak memperoleh kredit P3KGB walaupun kurikulum dan

lembaga/panitia penyelenggaranya terakreditasi.

h. Untuk narasumber dari luar negeri yang akan melakukan tindakan

pada pasien harus mendapatkan ijin Konsil Kedokteran Indonesia

terlebih dahulu sesuai Permenkes No. 67 Th. 2013 & Perkonsil No. 37

Th. 2013.

4.5. Dokumentasi

Penyelenggara/panitia mempunyai dokumen setiap peserta yang

berpartisipasi pada kursus/ seminar/ pelatihan, dan bertanggung jawab

terhadap catatan partisipasi peserta.

Catatan lengkap meliputi:

a. Nama peserta, NPA, alamat, telp.

b. Nama penyelenggara.

c. Judul kegiatan/program.

d. Tanggal, lokasi dan lama kegiatan program.

e. Metode pembelajaran.

f. Jumlah jam efektif = SKP yang diperoleh (tidak termasuk istirahat

sholat dan makan (ISHOMA).



4.6. Publikasi Kegiatan

Publikasi kegiatan P3KGB harus informatif, komprehensif dan akurat,

tidak menyesatkan, serta tidak bertentangan dengan kode etik PDGI. Dilarang mencantumkan jumlah SKP pada Brosur, cukup ditulis

dengan:

“ Terakreditasi oleh PB PDGI, PDGI Wilayah.... atau PDGI Cabang”

Yang boleh dicantumkan:

a. Nama penyelenggara.

b. Nama sponsor (jika ada).

c. Judul kursus/ pelatihan.

d. Penjelasan materi kursus.

e. Tujuan kursus/ pelatihan.

f. Metode penyampaian yang digunakan.

g. Biaya kursus dan orang yang dapat dihubungi/ contact person.

h. Nama pengajar/ pembicara/ instruktur dan kualifikasinya.

i. Lokasi, waktu, tanggal, jam pelaksanaan kegiatan.

j. Status akreditasi penyelenggara tidak mencantumkan nilai kegiatan

(nilaiSKP).

k. Perlu disebutkan/ dinyatakan kompetensi peserta kursus (dokter gigi/

dokter gigi spesialis) agar efektif hasilnya dalam penerimaan materi

kursus.

5 Perlindungan Terhadap Pasien.

5.1 Pada pelatihan klinis atau demo dengan menggunakan pasien, perlu

diperhatikan perlindungan terhadap pasien sebagai berikut:

1. Seleksi kasus.

2. Pasien memberi persetujuan memakai Informed consent mencakup

situasi pelatihan, manfaat dan risiko yang dapat terjadi, haknya

untuk tidak melanjutkan perawatan.

3. Pasien tidak dibebankan biaya perawatan.

5.2 Pengajar/instruktur harus kompeten dan memenuhi kualifikasi untuk

menyampaikan teknik/ prosedur klinis pada pelatihan.

5.3 Peralatan dan instrumen yang diperlukan lengkap dan dalam keadaan

memenuhi kaidah kaidah pengendalian infeksi penyelenggara

bertanggung jawab sampai prosedur perawatan selesai dan pasca

perawatan.

5.4 Pengaturan tata laksana yang adekuat dan sesuai rencana pelatihan,

serta tersedianya fasilitas untuk emergency dan pasca perawatan.

6. Borang Akreditasi

6.1. Borang akreditasi Penyelenggara Kegiatan Ilmiah Singkat (KIS).



a. Penyelenggara membuat proposal melalui online www.pdgi.or.id

b. Lihat buku manual kegiatan e-p3kgb.

6.2. Borang Akreditasi Penyelenggara Kegiatan Ilmiah Terstruktur (KIT).

a. Masing-masing komponen apabila telah terpenuhi diberi nilai 1.

b. Apabila tidak terpenuhi diberi nilai 0.

c. Nilai akhir maksimal 6.

d. Cara perhitungan adalah sebagai berikut:

NA = ∑ NKB

30

Keterangan:

NA = Nilai akhir

NKB = Nilai Komponen x Bobot

30 = Jumlah bobot seluruh komponen.

Untuk lebih jelasnya komponen dan subkomponen yang dinilai

serta bobot masing-masing dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KOMPONEN

SUB KOMPONEN NILAI NILAI KOMP

(NK)

BOBOT

( B )

NILAI

(NK x B)

I SUMBER DAYA MANUSIA NK 1 10 NKB 1

* Ketua Penyelenggara 20%

* Departemen / Unit Tetap Penyelenggara KIT

30%

* Tenaga / Staf Pelaksana 30%

* Tenaga Tata Usaha 20%

II PENGORGANISASIAN NK 2 10 NKB 2

* Silabus dan Kurikulum KIT 30%

* Sistem Pembelajaran 30%

* Evaluasi Pembelajaran 20%

* Laporan Periodik 20%

III SARANA dan PRASARANA NK 3 3 NKB 3

* Gedung / Ruangan 50%

* Alat Bantu Audiovisual 30%

* Sarana Prasana Pendukung 20%

N

A

=

∑

N

K

B

3

0

http://www.pdgi.or.id/



e. Stratifikasi Penyelenggaraan KIT.

Strata penyelanggara KIT ditetapkan berdasarkan nilai akhir hasil akreditasi

dengan ketentuan sebagai berikut:

Terakreditasi, nilai > 3,00

Tidak Terakreditasi, nilai = < 3,00

IV KETATAUSAHAAN NK 4 2 NKB 4

* Pengarsipan 40%

* Perlengkapan/Kerumahtanggaan 20%

* Keuangan 40%

V SITUASI UMUM NK 5 2 NKB 5

* Keamanan 20%

* Kebersihan 40%

* Kegiatan Koordinasi 40%

VI FINANSIAL NK 6 3 NKB 6

* Sumber Dana 40%

* Sponsorship 40%

* Unit Usaha Penggalangan Dana 20%

TOTAL 30 NKB



BAB IV

SISTEM PENILAIAN KEGIATAN P3KGB

A. RUANG LINGKUP KEGIATAN P3KGB:

1. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan (Continuing Education),

a. Kegiatan Ilmiah Singkat (KIS): Kegiatan teori/ lisan dan kegiatan

ketrampilan.

b. Kegiatan Ilmiah Terstruktur (KIT).

c. Kegiatan Ilmiah Jarak Jauh (e-learning).

2. Pelayanan Profesional Kesehatan Gigi dan Mulut berupa pengabdian

masyarakat termasuk bakti sosial dengan tindakan, penyuluh/ pembicara di

media elektronik (TV/Radio) dan pelayanan kesehatan gigi di daerah terpencil

(buku log).

3. Publikasi lmiah dan Pengembangan Ilmu berupa laporan penelitian/

laporan kasus/ studi pustaka yang dipublikasikan dalam buku atau media

cetak.

4. Pengalaman Profesional berupa panitia suatu kegiatan, pengurus dalam

organisasi profesi atau menduduki jabatan struktural.

B. PENILAIAN DAN PENETAPAN JUMLAH SATUAN KREDIT PROFESI (SKP).

1. Kredit Kegiatan:

1.1. Kredit kegiatan dinyatakan dalam Satuan Kredit Profesi (SKP).

1.2. SKP menggambarkan partisipasi seseorang dalam melaksanakan

kegiatan yang diakui sebagai kegiatan P3KGB.

1.3. Nilai kredit ini diberikan untuk kegiatan ilmiah berupa teori, ketrampilan

klinis/ non klinis, dan pengabdian masyarakat.

1.4. Khusus untuk kegiatan P3KGB terstruktur peserta mendapat sertifikat

kualifikasi tambahan/ sertifikat kompetensi tambahan setelah lulus ujian

kompetensi oleh kolegium terkait dan disahkan oleh KKI.

2. Jam Efektif.

Besaran nilai kredit berdasarkan waktu yang diikuti dokter gigi/ dokter gigi

spesialis dalam satu kegiatan:

2.1. Jumlah jam efektif yang diikuti akan menentukan nilai kredit yang disebut

Satuan Kredit Profesi (SKP).

2.2. Jumlah SKP peserta tidak selalu sama, tergantung jam efektif yang diikuti

dalam satu kegiatan.

2.3. Jumlah jam efektif maksimal dihitung/ dinilai, sesuai dengan nilai yang

tercantum di tabel 1.

2.4. Jumlah jam efektif dihitung:

Melalui absen elektronik: Setiap masuk untuk mengikuti kegiatan/ sesi

dicantumkan jam masuknya diakhir acara dicantumkan jam keluar

kemudian dijumlahkan jam yang diikuti (absen dapat dilakukan manual, elektronik atau cara lainnya).



3. Cakupan Kegiatan:

3.1. Lokal:

- Proposal dikirim online melalui e-P3KGB.

- SK penilaian dari Ketua Cabang PDGI setelah mendapat rekomendasi

dari Tim P3KGB dan divalidasi oleh Komisi P3KGB.

- Pembicara/ narasumber dapat dari dalam dan atau luar negeri.

- Cabang dapat melaksanakan kegiatan P3KGB dengan cakupan

regional setelah mendapat rekomendasi dari pengwil dan cakupan

nasional setelah mendapat rekomendasi dari PB PDGI.

- Nilai (SKP) sesuai jam efektif di tabel 1 dengan cakupan lokal.

- Nilai (SKP) berlaku universal untuk peserta anggota PDGI dari seluruh

Indonesia.

3.2. Regional:


- SK penilaian dari Ketua Pengurus Wilayah PDGI setelah mendapat

rekomendasi penilaian dari Komisi P3KGB.


- Wilayah dapat melaksanakan kegiatan P3KGB dengan cakupan

nasional setelah mendapat rekomendasi dari PB PDGI.

- Nilai (SKP) sesuai dengan tabel 1 dengan cakupan wilayah.

- Nilai (SKP) berlaku universal untuk peserta anggota PDGI dari seluruh

Indonesia.

- PDGI Wilayah dapat menugaskan PDGI Cabang untuk

menyelenggarakan kegiatan P3KGB lingkup regional dan Rapat Umum

Wilayah.

3.3. Nasional :


- SK penilaian dari Ketua PB PDGI setelah mendapat rekomendasi

penilaian dari Komisi P3KGB.


- Nilai(SKP) sesuai dengan tabel 1 dengan cakupan nasional.

- PB PDGI dapat menugaskan PDGI Wilayah dan atau PDGI Cabang

untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat nasional (Rakernas dan

Kongres).

3.4. Internasional:

- Merupakan kegiatan organisasi tingkat internasional yang

diselenggarakan di Indonesia bekerjasama dengan PB PDGI, ikatan

spesialis tingkat pusat, atau institusi pendidikan dokter gigi.

- Merupakan kegiatan P3KGB tingkat internasional yang

diselenggarakan oleh PB PDGI, ikatan keahlian/ spesialis tingkat pusat,

atau institusi pendidikan dokter gigi.



- SK penilaian dari Ketua PB PDGI setelah mendapat rekomendasi

penilaian dari Komisi P3KGB.

- Nilai (SKP) sesuai dengan tabel 1 dengan cakupan Internasional dan

berlaku untuk peserta anggota PDGI.

- Wilayah dan cabang dapat melaksanakan kegiatan P3KGB dengan

cakupan Internasional bila mendapat tugas/ mandat dari pengurus

besar.


- Informasi kegiatan ini harus dipublikasikan secara Internasional.

- Pembawa acara dalam bahasa Inggris (diperbolehkan adanya

penerjemah dalam bahasa Indonesia).

- Power Point dan poster dalam bahasa Inggris, pembicara/ narasumber

bahasa Inggris/ Indonesia.

4. Kegiatan Ilmiah P3KGB :

4.1. Kegiatan Ilmiah Singkat (KIS).

a. Peserta mendapat nilai kredit kegiatan yang bersifat ilmiah teori/

lisan/ tertulis/ ketrampilan (ketrampilan klinis yang berhubungan

dengan pelayanan/ tindakan) berdasarkan jam efektif yang diikutinya,

peran/ aktivitas dan lingkup wilayah kegiatan.

b. Penetapan jumlah SKP Kegiatan Ilmiah merupakan suatu nilai/

ukuran penghargaan terhadap pengembangan profesionalisme

berkelanjutan (Continuing Professional Development) yang

diperoleh dengan cara yang telah ditentukan.

c. Kegiatan yang berkaitan dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi),

tidak mendapatkan nilai kredit P3KGB kecuali yang bertugas di

daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK) yang dibuktikan

dengan buku log yang disahkan oleh atasan langsung.

(Contoh: staf pengajar yang memberi kuliah/ praktikum kepada

mahasiswa kedokteran/ kedokteran gigi atau dokter gigi puskesmas

yang memberi penyuluhan dalam kegiatan usaha kesehatan gigi

sekolah).

4.2. Kegiatan Ilmiah Terstruktur (KIT).

Peserta mendapat sertifikat kualifikasi tambahan/ sertifikat kompetensi

tambahan melalui ujian kompetensi oleh tim penguji dari kolegium terkait.

4.3. Kegiatan P3KGB Jarak Jauh.

Diselenggarakan oleh PB PDGI, pengwil, pengcab secara mandiri atau bekerjasama dengan pihak lain dengan cara:

a. Korespondensi: Kegiatan mandiri membaca materi P3KGB dan

menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan. Jawaban yang benar

menjadi dasar pemberian SKP.

b. Elektronik/ e-learning: Kegiatan mandiri melalui aplikasi multi media,

peserta melihat presentasi, berdiskusi dengan pembicara, serta



menjawab pertanyaan. Jawaban yang benar menjadi dasar pemberian

SKP.

c. Penilaian SKP kegiatan jarak jauh harus mendapat rekomendasi dari

Komisi P3KGB setelah materi disetujui oleh kolegium terkait.

d. Proposal diajukan per modul.

4.4. Kegiatan dokter gigi spesialis

a. Direncanakan dan dilaksanakan oleh ikatan keahlian/ spesialis

b. SK penilaian kegiatan hanya diterbitkan oleh pengcab, pengwil atau PB

PDGI (IPDG, ikatan keahlian atau kolegium tidak berwenang

menerbitkan SK penilaian kegiatan P3KGB).

c. Materi kegiatan P3KGB dokter gigi spesialis harus sesuai dengan kompetensinya.

5. Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat dalam bentuk Bakti Sosial

(Baksos).

Merupakan kegiatan sosial dalam bidang kedokteran gigi dan mulut yang

sesuai dengan kompetensinya di luar tugas struktural dan fungsional.

5.1. Baksos yang direncanakan dan sesuai dengan kompetensi dokter gigi/

dokter gigi spesialis dalam bentuk penyuluhan dan pelayanan kesehatan

gigi dan mulut.

5.2. Baksos yang tidak direncanakan dan sesuai dengan kompetensi dokter gigi/

dokter gigi spesialis pada penanggulangan bencana alam/ gawat darurat.

5.3. Pengabdian masyarakat pada DTPK dapat diganti dengan buku log.

5.4. Baksos yang tidak sesuai dengan kompetensi dokter gigi/ dokter gigi

spesialis.

a. Sebagai panitia.

b. Sebagai asisten operator.

5.5. Narasumber kesehatan gigi dan mulut.

a. Sebagai penyuluh dalam suatu acara yang bukan pekerjaan utama

b. Sebagai Pembicara di media elektronik (Radio/ TV) dengan syarat:

Ada Surat Permohonan/ Undangan dari Radio/ TV

c. Nilai SKP diterbitkan oleh ketua cabang, wilayah setempat atau PB

PDGI.

6. Publikasi Ilmiah dan Pengembangan Ilmu.

Besaran nilai SKP publikasi ilmiah ditentukan berdasarkan:

6.1. Jenis Publikasi:

a. Jurnal nasional atau internasional.

i. Penelitian.

ii.Laporan kasus.

b. Buku ilmiah.

c. Media cetak dan elektronik.



6.2. Peran dalam penulisan:

a. Penulis utama.

b. Penulis pendamping.

c. Kontributor.

d. Editor.

7. Pengalaman Profesional:

7.1. Menduduki jabatan tertentu atau mendapat penghargaan: a. Direktur & wakil direktur RS. b. Pimpinan & wakil pimpinan institusi pendidikan kedokteran gigi.

c. Kepala dinas kesehatan.

d. Kepala puskesmas.

e. Dokter gigi teladan minimal kabupaten/kota.

f. Mendapat bintang jasa dari pemerintah RI/ pemerintah asing.

7.2 Menduduki Jabatan lainnya setingkat eselon 1 – 3.

7.3 Jabatan dalam Organisasi PDGI:

a. Anggota aktif. b. Pengurus PB/ wilayah/ cabang. c. Pengurus organisasi dalam lingkup PDGI.

d. Delegasi di Kongres, Rakernas, Raker, Rakor, RUWIL, RUA.

Tabel 1. PENILAIAN KEGIATAN P3KGB

Kegiatan Peran Waktu SKP Bukti Lokal Regional Nasional Internasional

A. Kegiatan Teori

A1. Teori / Lisan Peserta 2 – 3 jam 1 1,5 2 2,5 Sertifikat

> 3 – 6 jam 2 2,5 3 3,5 Sertifikat

> 6 – 9 jam 3 3,5 4 4,5 Sertifikat

> 9 – 12 jam 4 4,5 5 5,5 Sertifikat

>12 – 15 jam 5 5,5 6 6,5 Sertifikat

>15 – 18 jam 6 6,5 7 7,5 Sertifikat

>18 – 21 jam - - 8 8,5 Sertifikat

> 21 jam - - 9 9,5 Sertifikat

Pembicara < 1 jam 1 1,5 2 3 Sertifikat

>1 – 2 jam 2 2,5 3 4 Sertifikat

> 2 jam 3 3,5 4 5 Sertifikat

Juri Makalah - 3 3,5 4 5 Sertifikat



A2. Poster Pembicara - 2 2,5 3 4 Sertifikat

Juri - 3 3,5 4 5 Sertifikat

A3. Penulis Buku Kedokteran Gigi

ISBN

Penulis Utama /buku - - 6 6,5 Buku

Penulis Pendamping

/buku - - 4

4,5 Buku

Kontributor - - 2 2,5

Editor /buku - - 3 3,5 Buku

A4. Narasumber

Kedokteran Gigi pada media elektronik

Narasumber/

Penyuluh

/acara - 2 Surat undangan/keterangan

dari media & makalah

Pengasuh acara / host

/tahun - 2 Surat undangan/keterangan dari media & makalah

A5. Jarak Jauh

Peserta /modul - - 0,5 1 Sertifikat

Pembuat Modul /modul - - 2 2,5 Sertifikat

B. Kegiatan Ketrampilan

B1. Kegiatan Ketrampilan

- Hands On

- Table Clinic

Peserta 2 – 3 jam 2 2,5 3 3,5 Sertifikat

> 3 – 6 jam 3 3,5 4 4,5 Sertifikat

> 6 – 9 jam 4 4,5 5 5,5 Sertifikat

> 9 – 12 jam 5 5,5 6 6,5 Sertifikat

>12 – 18 jam 7 7,5 Sertifikat

> 18 jam 8 8,5 Sertifikat

Pembimbing/ Instruktur

1 – 2 jam 3 3,5 4 5 Sertifikat

> 2 jam 4 4,5 5 6 Sertifikat

B2. Internship Peserta /internship - - 2 - SK Penugasan

Pembimbing - - 3 - SK Penugasan

B3. Buku Log Tindakan di DTPK

- /15 pasien 1 Buku Log

B4. Penugasan DTPK - /tahun 2 SK Penugasan

B5. Penugasan Khusus

(PTT, Bencana, Nusantara Sehat)

- /penugasan 2 SK Penugasan

B6. Operasi Militer - /penugasan - - 2 2,5 Surat Perintah

B7. Baksos sesuai kompetensi

Pelaksana dgn

Tindakan

1 hari

> 1 hari

1 2

Sertifikat / Surat Tugas

B8. Praktek ber-SIP di

DTPK

- /5 tahun 1

FC SIP

C. Peran Serta Dalam Kegiatan

C1. Bakti sosial bukan

kompetensinya

Pelaksana tanpa

tindakan

/kegiatan 1 Sertifikat /

Surat Tugas



C2. Panitia Panitia /kegiatan 1 1,5 2 3 Sertifikat

C3. Moderator Moderator /kegiatan 1 1,5 2 3 Sertifikat

C4. Kegiatan Teori dan Pelatihan Kesehatan

non Kedokteran Gigi

Peserta 2 – 3 jam 1 1,5 2 2,5 Sertifikat

>3 – 6 jam 2 2,5 3 3,5 Sertifikat

> 6 – 9 jam 3 3,5 4 4,5 Sertifikat

> 9 – 12 jam 4 4,5 5 5,5 Sertifikat

>12 – 15 jam 5 5,5 6 6,5 Sertifikat

D. Penulisan / Pengisi Acara di Media

D1. Jurnal Ilmiah Penulis Utama 5 5,5 Jurnal

Penulis Pendamping

3 3,5

D2. Buku ilmiah Penulis Utama /buku - - 4 4,5 Buku

Penulis

Pendamping

/buku - - 2 2,5 Buku

Kontributor

Editor /buku - - 2 2,5 Buku

D3. Media cetak dan IT Penulis /topik - - 2 2,5 Majalah/media

D4. Narasumber pada media elektronik

/topik - - 1 1,5 Undangan

E. Menduduki Jabatan / Mendapat Penghargaan

E1. Direktur&Wakil Direktur RS - /periode 2 SK Pengangkatan

E2. Pimpinan & Wakil Pimpinan Institusi Pendidikan Kedokteran Gigi

- /periode 2 SK Pengangkatan

E3. Kepala Dinas Kesehatan - /periode 2 SK Pengangkatan

E4. Kepala Puskesmas - /periode 2 SK Pengangkatan

E5. Dokter Gigi Teladan

minimal Kabupaten/Kota - penghargaan 2 2,5 3 - Piagam

E6. Mendapat Bintang Jasa

dari Pemerintah RI

/Pemerintah Asing

- Bintang - - 3 3,5 Piagam

E.7. Eselon 1-4

2 SK Pengangkatan

F. Organisasi

F1. PDGI Pengurus 1 periode 2 3 - SK Pengurus

Anggota 1 periode 1 - - KTA /NPA

F2. Badan / Organisasi di bawah PDGI

Pengurus 1 periode 2 3 - SK Pengurus



Catatan :

Kegiatan ilmiah teori/ lisan tidak boleh dilakukan paralel dengan kegiatan keterampilan

(hands on/ table clinic/ Demo/ Simulasi);

Kecuali: menggunakan absen elektronik (barcode, qrcode, RFID card) dalam mengikuti

kegiatan teori untuk mendapatkan jam efektif yang tepat.

Validasi sertifikat P3KGB dilakukan oleh kolegium terkait.

Verifikasi sertifikat P3KGB dilakukan oleh Unit P3KGB untuk dokter gigi. Untuk dokter gigi

spesialis verifikasi dilakukan oleh ikatan keahlian terkait.

Lokasi DTPK sesuai dengan: Permenkes No.156/Menkes/SK/I/2010 “Pemberian

Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Rangka Penugasan Khusus di Puskesmas

Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan” berdasarkan:

Permenkes No. 6 Tahun 2013 “Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil,

Sangat Terpencil dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Diminati”

C. BIAYA

1. Administrasi Penetapan Akreditasi Penyelenggara Kegiatan Ilmiah

Untuk setiap permohonan Akreditasi Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah

dikenakan biaya pengurusan sebesar jumlah nilai SKP dari kegiatan teori dan

kegiatan ketrampilan terbesar serta poster sesuai dengan cakupan kegiatan.

2. Setiap SKP dihargai berdasarkan cakupan wilayahnya :

2.1. Internasional : Rp 1.000.000/ per SKP

2.2. Nasional : Rp 750.000/ per SKP

2.3. Regional/ wilayah : Rp 500.000/ per SKP

2.4. Lokal/ cabang : Rp 250.000/ per SKP

2.5. Modul jarak jauh : Rp 200.000/ modul

3. Biaya akan ditransfer ke rekening yang menerbitkan surat keputusan

penyelenggaraan kegiatan.

4. Administrasi akreditasi kegiatan ilmiah terstruktur akan diatur lebih lanjut.

5. Administrasi akreditasi kegiatan bakti sosial tidak dipungut biaya.

6. Administrasi akreditasi kegiatan Kongres, Rakernas, Rakor, RUA tidak

dikenakan biaya administrasi.

F3. - Delegasi (Dl) dan Peserta Tambahan (PT) RUA, Rakor, Raker, Kongres

2-3 >3-6 >6-9 >9-12 >12-15 >15-18 >18-21 >21

Dl PT Dl PT Dl PT Dl PT Dl PT Dl PT Dl PT Dl PT

tingkat PB 2 1 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6 8 7 9 8

tingkat Wilayah 1 2 3 4 5 6 - -

tingkat cabang 1 2 3 4 5 - - -



D. SERTIFIKAT KEGIATAN

Persyaratan Sertifikat

1. Logo PDGI dan logo lembaga/Institusi bidang kesehatan (bila ada kerjasama)

2. Tidak boleh ada logo sponsor.

Logo sponsor dapat dicetak pada pembungkus sertifikat (plastik/amplop lain)

3. Nomor SK akreditasi dari PB, Pengwil atau Pengcab PDGI wajib dicetak di

halaman depan bawah.

4. Nomor pokok anggota (NPA) harus dicantumkan di bawah nama peserta.

E. LAPORAN KEGIATAN

* Paling lambat 14 hari kerja setelah kegiatan.

* Penghargaan akan diberikan di akhir periode/ Kongres berdasarkan

kelengkapan dan ketepatan laporan.

* Sanksi akan diberikan terhadap keterlambatan penyampaian laporan dan

pelanggaran terhadap pedoman P3KGB.



BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PEMBINAAN dan PENGAWASAN

Kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan P3KGB adalah kegiatan yang

bertujuan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan

P3KGB sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku yang dilakukan PB

PDGI bersama Komisi / Tim / Unit P3KGB

Peran PB PDGI

1. Bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proses pembinaan dan

pengawasan penyelenggaraan kegiatan P3KGB yang dilaksanakan di

Indonesia

2. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Komisi, Tim dan Unit

P3KGB

3. Mempunyai kewajiban dan wewenang memberikan arahan, masukan dan

pertimbangan perihal pelaksanaan P3KGB baik diminta maupun tidak

secara lisan/ tulisan.

Peran Komisi P3KGB


pengawasan penyelenggaraan semua kegiatan P3KGB yang dilakukan

dengan lingkup internasional/ nasional/ regional/ lokal.

2. Komisi dapat memberikan masukan dan pertimbangan perihal pembinaan

dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan P3KGB kepada Ketua PB PDGI

3. Komisi dapat memberikan arahan, masukan dan pertimbangan perihal

pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan P3KGB tingkat

internasional/ nasional/ regional/ lokal baik diminta maupun tidak secara

lisan atau tertulis kepada Tim/ Unit.

4. Menerima laporan dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan P3KGB

tingkat internasional/ nasional/ regional/ lokal.

5. Menyampaikan rekapitulasi kegiatan P3KGB secara berkala setiap tahun

baik tingkat internasional/ nasional/ regional/ lokal kepada Ketua PB PDGI.

Peran Tim P3KGB


pengawasan penyelenggaraan semua kegiatan P3KGB yang dilakukan

dalam lingkup regional dan lokal.

2. Tim dapat memberikan masukan dan pertimbangan perihal pembinaan dan

pengawasan penyelenggaraan kegiatan P3KGB baik diminta maupun tidak,

secara lisan atau tertulis kepada Ketua Pengwil.



3. Tim dapat memberikan arahan, masukan dan pertimbangan perihal

pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan P3KGB baik diminta

maupun tidak secara lisan atau tertulis kepada Unit P3KGB.

4. Menyampaikan laporan kegiatan Tim kepada Komisi setiap tahun.

5. Menyampaikan laporan rekapitulasi kegiatan Unit – Unit P3KGB Cabang

kepada Komisi setiap tahun.

Peran Unit P3KGB


pengawasan penyelenggaraan semua kegiatan P3KGB di tingkat Lokal.

2. Unit dapat memberikan masukan perihal pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan kegiatan P3KGB tingkat lokal baik diminta maupun tidak

secara lisan atau tertulis kepada Ketua Cabang.

3. Menyampaikan laporan kegiatan Unit kepada Tim dengan tembusan Komisi

setiap tahun.



BAB VI

SANKSI DAN PENGHARGAAN

A. SANKSI

1. Sanksi untuk pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Kegiatan

P3KGB:

- Peringatan tertulis kepada penyelenggara.

- Pemanggilan kepada penyelenggara.

- Penetapan sanksi oleh Komisi P3KGB dengan tembusan kepada ketua

PB PDGI.

2. Sanksi untuk perorangan yang menyelengarakan kegiatan P3KGB:

- Pemanggilan dan membuat surat pernyataan.

- Tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan P3KGB selama waktu yang

ditentukan oleh Komisi P3KGB.

- Peninjauan status keanggotaan PDGI.

3. Sanksi untuk anggota PDGI yang mengikuti kegiatan P3KGB ilegal diberikan

oleh PDGI

4. Sanksi untuk pelanggaran oleh bukan anggota PDGI:

- Pemanggilan dan membuat surat pernyataan.

- Pelaporan kepada penegak hukum.

B. PENGHARGAAN:

1. Penghargaan diberikan oleh PB PDGI setiap ulang tahun PDGI (22

Januari) kepada Pengwil atau Pengcab yang melaksanakan kegiatan

P3KGB sesuai aturan dan memberikan laporan tepat waktu.

2. Penghargaan diberikan oleh PB PDGI bagi anggota yang melaksanakan

tugas negara/ tugas khusus.

3. Tatalaksana pemberian penghargaan diatur oleh Komisi P3KGB – PB

PDGI.



LAMPIRAN 1

PENGAJUAN PROPOSAL KEGIATAN ILMIAH SINGKAT

A. Surat yang harus disiapkan Penyelenggara

1. Penyelenggara mengajukan proposal kegiatan disertai surat pengantar

kepada Komisi P3KGB secara online

2. Surat pengantar dari Wilayah PDGI tempat pelaksanaan kegiatan P3KGB

bila cakupan kegiatan regional, nasional atau internasional.

3. Surat pengantar dari cabang PDGI tempat pelaksanaan kegiatan P3KGB bila

cakupan kegiatan lokal.

4. Surat kerjasama dengan Cabang /Wilayah PDGI bila diselenggarakan oleh

lembaga lain sesuai dengan peraturan P3KGB.

1. PROPOSAL

a. Pendahuluan

- Tema dan topik kegiatan

- Tujuan mengadakan kegiatan P3KGB

- Tempat/ lokasi

- Waktu b. Data Penyelenggara Kegiatan P3KGB

Penyelenggara

Nama(Organisasi/Institusi) yang bertanggung jawab

Alamat lengkap Kota Kode pos

Website

Telpon

Fax

e-mail

Ketua Panitia/penyelenggara

(yang mudah

dihubungi)

Nama :

Alamat :

Telp/HP :

E mail :

Ketua seksi ilmiah

(yang mudah

dihubungi)

Nama :

Alamat :

Telp/HP :

E mail :

Susunan Panitia SK Kepanitiaan



c. Bentuk dan Metoda Kegiatan

d. Materi/acara dan jam efektif

No. Waktu Topik Narasumber Lama (menit)

e. Fasilitator

- Curriculum vitae untuk instruktur/ pembimbing table clinic/ hands on

- Persyaratan narasumber

Kepakaran/ pendidikan terakhir

Pekerjaan

- Fasilitator dari dalam dan luar negeri yang bertugas sebagai

pembicara/ instruktur (HO/ TC) harus mendapat rekomendasi dari

kolegium terkait.

- Fasilitator dari luar negeri yang bertugas sebagai instruktur/

pembimbing atau pemberi demontrasi kegiatan ketrampilan yang

menggunakan pasien harus ada ijin dari KKI

f. Peserta

- Kriteria peserta: dokter gigi dan atau dokter gigi spesialis

- Perkiraan jumlah peserta setiap bagian kegiatan dan seluruh kegiatan

- Cakupan wilayah peserta : khusus untuk anggota cabang, wilayah,

nasional atau internasional

No Bentuk dan Metoda Kegiatan Ada

a. Teori/ ceramah/ diskusi

b. Diskusi panel

c. Hands-on/ table clinic (keterampilan)

d. Demonstrasi

e. Slide presentasi

f. Presentasi poster



g. Biaya Kegiatan

h. Publikasi

- Harus informatif, komprehensif dan akurat, tidak bertentangan dengan

kode etik PDGI

- Tidak boleh mencantumkan jumlah SKP, cukup dicantumkan “SKP

terakreditasi PDGI”

- Yang dicantumkan :

Nama penyelenggara

Nama sponsor (kalau ada)

Judul kegiatan

Lokasi

Materi dan metoda pembelajaran (pelatihan/ teori/ ilmu)

Acara lengkap: jam efektif, topik, pembicara/ pembimbing

Narasumber

Biaya kegiatan penataran teori/ kursus/ ketrampilan

i. Perlindungan Terhadap Pasien

Pada pelatihan klinis atau demonstrasi yang menggunakan pasien, perlu

perlindungan/ proteksi terhadap pasien :

- Pasien memberi persetujuan dengan mengisi informed consent

- Pasien tidak dibebani biaya perawatan

- Tersedianya fasilitas untuk emergency dan pasca perawatan

j. Dokumentasi dan Evaluasi (setelah kegiatan)

- Daftar peserta yang mengikuti kegiatan dengan NPA

- Bentuk dan model sertifikat

- Laporan lengkap ke Unit atau Tim dan Komisi P3KGB



Lampiran 2

LAPORAN KEGIATAN P3KGB

Laporan Kegiatan P3KGB Singkat

Panitia penyelenggara kegiatan P3KGB membuat laporan kegiatan P3KGB

dengan surat pengantar dari Unit/ Tim yang ikut menilai terlaksananya

kegiatan, dikirim ke Komisi P3KGB.

Isi Laporan

1. Pengantar

- Tema dan judul/topik kegiatan

- Tujuan mengadakan kegiatan P3KGB

- Tempat/lokasi

- Waktu

2. Penyelenggara Kegiatan P3KGB

Penyelenggara Nama (Organisasi/ Institusi) yang bertanggung jawab

Alamat lengkap

Jl. ……..

Kota

Kode pos

Website

Telpon/HP

Fax

e-mail

Nama-nama panitia

penyelenggara lengkap dgn HP

3. Acara kegiatan dan jam efektif

No Tanggal Jam

Pelaksanaan

Bentuk

Kegiatan

Pembicara/Pembimbing



4. Peserta

No Nama NPA Email & HP TT

Keterangan :

No : Sesuai dengan no regristrasi/ daftar ulang mengikuti kegiatan tsb

Nama : Nama peserta

NPA : Nomor pokok anggota

Email : Email peserta untuk kirim sertifikat pelaksanaan / no HP

TT : Tanda tangan peserta

5. Dokumentasi dan Evaluasi

- Foto-Foto kegiatan

- Hambatan/ permasalahan yang terjadi dan penyelesaiannya

- Keunggulan yang didapat

- Hasil dari kegiatan

- Masukan bagi penyelenggara (dibuat oleh Unit/ Tim)

………,

………………..

Mengetahui / Menyetujui

Ketua PDGI Wilayah/ Cabang…. Ketua Tim/ Unit PDGI………

(…………………….) (……………………)

Stampel PDGI



Lampiran 3

LAPORAN BAKTI SOSIAL

PDGI CABANG ........... SK......................

Panitia penyelenggara kegiatan bakti sosial tanggal ……. membuat laporan

disertai,

- surat pengantar dari unit yang ikut menilai terlaksananya kegiatan,

- dikirim ke Komisi P3KGB ([email protected]) berisi :

1. Penyelenggara Kegiatan Bakti Sosial PDGI Cabang ……

Ketua Panitia

Alamat lengkap Kota

Kode pos

Website

Telpon

Fax

e-mail

Susunan Kepanitiaan

2. Acara kegiatan dan jam efektif

Bentuk Kegiatan Tgl Kegiatan Lokasi Faktor Penunjang Faktor Penghambat

Pelatihan Kader

Penyuluhan

Sikat Gigi Bersama

Pemeriksaan

Tindakan

Evaluasi Minggu I

Evaluasi Minggu II

Evaluasi Minggu III

3. Pelaksana

No Nama Lengkap NPA HP/ Email

mailto:[email protected]



4. Dokumentasi dan Evaluasi (setelah kegiatan)

- Foto-Foto kegiatan

- Hasil dari kegiatan dan unggulan

- Masukan untuk Kegiatan yad

- Absensi pelaksana baksos (drg/ drg. Sp) dengan tanda tangan

………, ………………..

Mengetahui / Menyetujui

Ketua PDGI Wilayah/ Cabang…. Ketua Tim/ Unit PDGI………

(…………………….) (……………………)

Stampel PDGI



Lampiran 4

LEMBAR “BUKU LOG”

KEGIATAN PELAYANAN PADA PASIEN

DI TEMPAT KERJA / PRAKTIK

No Tanggal Nama Pasien L/P Umur No Status Tindakan

…………………,

………………………

Mengetahui Yang Menyatakan

(Atasan Langsung)

(………………………….) (……………………………….)

NIP …………………… NIP …………………….



Lampiran 5

e-P3KGB MANUAL APLIKASI

REGISTRASI KEGIATAN P3KGB

edisi revisi 6

PENGURUS BESAR

PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA JANUARI 2018



BILA ADA HAL YANG TIDAK DIPAHAMI HUBUNGI KOMISI P3KGB PB PDGI

08119202692 / 02185906355 /02185901317 E-mail:

[email protected] [email protected]





edisi revisi 5

Bagian 1 Manual Untuk

Penyelenggara Kegiatan



MASUK APLIKASI

1. Buka website www.pdgi.or.id

2. Pada bagian kanan tengah klik tombol “e-p3kgb”

3. Aplikasi akan terbuka, klik “Login Penyelenggara” bagi yang sudah pernah menggunakan e-p3kgb atau klik “Pendaftaran Penyelenggara” bagi yang belum pernah

http://www.pbpdgi.or.id/




REGISTRASI PENANGGUNG JAWAB REGISTRASI KEGIATAN

1. Apabila sebelumnya pernah registrasi sebagai penanggung jawab kegiatan P3KGB

maka tidak perlu registrasi ulang, cukup login dengan klik “login penyelenggara”

kemudian klik “ikon rumah” kemudian input e-mail dan password

2. Apabila sebelumnya tidak pernah registrasi sebagai penanggung jawab kegiatan

P3KGB maka klik “pendaftaran penyelenggara” kemudian isi formulir yang tertampil

di aplikasi.

3. Silahkan isi formulir dengan identitas pribadi penanggung jawab registrasi kegiatan

a. Nama, diisi nama penanggung jawab registrasi kegiatan

b. E-mail, diisi email penanggung jawab registrasi kegiatan, tidak boleh sama

dengan email PDGI cabang/pengwil, unit/tim P3KGB, atau Kolegium

c. Password, diisi bebas



d. Alamat, diisi alamat penanggung jawab registrasi

kegiatan e. Kota, diisi kota penanggung jawab

registrasi kegiatan

f. Provinsi, diisi provinsi penanggung jawab registrasi kegiatan

g. Telepon, diisi nomor HP penanggung jawab registrasi

kegiatan h. Fax, diisi nomor faks penanggung jawab

registrasi kegiatan

i. Klik “Kirim Registrasi”

4. Akun otomatis aktif tanpa verifikasi, silahkan login dengan klik “ikon rumah” kemudian

input e-mail dan password

UNTUK PENGAJUAN SKP KE UNIT/TIM/KOMISI P3KGB WAJIB MENGISI “MENDAFTARKAN KEGIATAN”, “KONFIGURASI KEGIATAN”,

“PENGATURAN ACARA”, DAN “PENGAJUAN SKP” SECARA BERURURUTAN DAN LENGKAP



MENDAFTARKAN KEGIATAN

1. Login dengan e-mail dan password yang telah dibuat

2. Laman daftar kegiatan akan terbuka, klik tombol “tambah kegiatan”

3 . Isi lengkap formulir “Pendaftaran Kegiatan P3KGB”



4. Proposal kegiatan di-upload dalam format pdf 1 file (hanya 1 file) yang secara berurutan terdiri dari :

- Surat permohonan SKP ditandatangani Ketua Panitia dan Ketua Organisasi pemohon

- Proposal, meliputi : latar belakang; maksud tujuan; tempat, waktu, skala kegiatan; jadwal acara lengkap dengan jam, nama pembicara dengan gelar lengkap, judul materi; anggaran; penutup; ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Ketua Organisasi pemohon

- Curiculum Vitae semua pembicara disusun kronologis sesuai jadwal acara

- Surat kerjasama apabila penyelenggaraan bekerjasama dengan perusahaan tertentu

- Surat rekomendasi dari Pengurus Cabang PDGI yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan untuk kegiatan yang tidak diselenggarakan oleh PDGI Cabang /PDGI Wilayah

5. Bukti pembayaran belum ada sehingga tidak diupload

6. Pendaftaran online di centang bila ingin muncul tombol pendaftaran online di awal laman P3KGB PB PDGI

7. “Teks pendaftaran sukses” isi dengan intruksi pembayaran ke rekening panitia, bila ingin berupa link ke payment gateway / situs lain tulis skrip <a href="http://.................. " target= "_blank">………………………………</a> (isi titik-titik pertama dengan situs tujuan, titik-titik kedua dengan kalimat yang akan bisa delink.

8. Setelah data diisi lengkap klik tombol “Simpan”

5. Kegiatan akan masuk ke daftar kegiatan



6. Bila kegiatan telah didaftarkan akan keluar tulisan “Proposal” pada kolom “Dokumen” kegiatan yang telah didaftarkan.



KONFIGURASI KEGIATAN


2. Klik “aktifkan pengelolaan” pada kegiatan yang akan dikonfigurasi

3. Kegiatan telah aktif, klik “Konfigurasi” pada menu diatas



4. Pada kriteria peserta, masukan semua kriteria yang akan ada dalam kegiatan, misal : peserta,

pembicara, panitia, moderator, sponsor

5. Tersedia menu tambahan : penadamping peserta, akomondasi, dan tour; klik tombol

“aktifkan” bila akan digunakan.

6 . Pada pendamping peserta masukan istri/suami/anak (misal ladies program) 6. Pada akomondasi masukan nama hotel, tipe kamar, dan harganya

7. Pada tour masukan paket tour yang ditawarkan



PENGATURAN ACARA

Pengaturan acara adalah input semua acara yang ada dalam satu kegiatan misalnya ada seminar, hands-on, workshop, dan lain-lain. Bila kegiatan hanya terdiri dari 1 acara tunggal, maka hanya 1 acara tersebut yang diinput di pengaturan acara.


2. Klik “aktifkan pengelolaan” pada kegiatan yang akan diatur acaranya

3. Kegiatan telah aktif, klik “Pengaturan” pada menu diatas kemudian klik “Pengaturan Acara”



4. Klik “Tambah Acara” di bagian bawah kiri

5. Isi Formulir tambah acara

a. Kode, ini akan muncul di name tag untuk memudahkan identifikasi kepesertaan (misal AU

untuk acara utama, H0-1 untuk hands-on 1)

b. Nama, tulis judul acara (misal “Hands-on Penambalan Kelas II Komposit)

c. Tanggal mulai, isi tanggal dan jam mulai

d. Tanggal selesai, isi tanggal dan jam selesai

e. Durasi efektif adalah jumlah menit kehadiran minimal seseorang dianggap bisa mendapat

SKP penuh pada sistem acara dengan absen barcode, klik “kosongkan” bila tidak diabsen

f. Tempat, tulis tempat pelaksaaan kegiatan

g. Katagori, pilih : kegiatan teori, kegiatan keterampilan, diskusi panel, demontrasi, bakti

sosial, kegiatan teori jarak jauh

h. Kriteria Peserta : pilih kriteria peserta, tuliskan biaya pendaftaran untuk kriteria tersebut (tulis Rp. 0 untuk kriteria tak berbayar seperti pembicara misalnya, pastikan ada kriteria pembicara/instruktur)

i. Klik “simpan” setelah selesai



6. Akan muncul formulir pendaftaran pembicara untuk acara tersebut,

a. Cari nama pembicara dengan menuliskan nomor pokok anggota (NPA) PDGI atau nama,

di kotak cari

b. Bila data pembicara tidak ditemukan akan terbuka formulir pendaftaran, tul is data secara manual



7. Pada acara yang dipilih, centang sebagai pembicara sesuai dengan dimana pembicara akan bicara(bisa lebih dari satu)

8. Klik “simpan” setelah formulir diisi 9. Data akan masuk ke Daftar Pembicara, klik “ubah”

10. Isi data pembicara meliputi : Nama kolegium sesuai peruntukan acara (KDGI bila acara untuk dokter gigi secara umum, kolegium spesialisasi bila acara hanya untuk dokter spesialis), judul materi, jam mulai dan jam selesai, kemudian klik “simpan”



11. Lakukan terus, sampai semua acara diinput termasuk nama pembicara, jadwal, judul materi, dan kolegiumnya



______________________________________________ PENGAJUAN SKP

Pengajuan acara dilakukan secara online dengan cara sebagai berikut :


2. Klik tombol “ajukan” pada kegiatan yang akan diajukan SKP nya

3. Tombol “ajukan”akan berubah menjadi tulisan “belum disetujui” untuk mempercepat

proses kontaklah secara manual Komisi/Tim/Unit P3KGB melalui telepon



_ _ PEMBAYARAN SKP


2. Lihat kegiatan yang sedang diajukan SKP-nya, apakah telah keluar jumlah biaya SKP yang harus dibayarkannya (pada contoh dibawah diberi blok warna biru)

3. Bila acara berskala nasional/internasional, lakukan transfer biaya SKP sesuai biaya tersebut di atas ke Rekening : Nomor : 0335-01-001199-30-6

Bank : BRI Cabang Jakarta Kramat

Atas Nama : PBPDGI - P3KGB

Bila acara berskala lokal transfer biaya SKP ke PDGI Cabang, bila berskala wilayah transfer

ke PDGI Wilayah

4. Upload bukti transfer dengan acara : a. Klik ikon pinsil pada sisi kanan kegiatan yang akan dibayarkan biaya SKP-nya



b. Akan terbuka form ubah kegiatan, pada bagian bawah cari “Bukti Pembayaran Biaya

SKP” klik tombol “Pilih File”

c. Pilih file hasil scan bukti transfer kemudian klik “open”



d. Klik tombol “Registrasi Kegiatan” pada bagian paling bawah form, bila bukti transfer telah berhasil diupload akan keluar tulisan “Bukti Pembayaran” pada kolom “Dokumen” kegiatan yang telah dibayar SKP-nya



_ PEMBERIAN SKP

Surat Keputusan berikut besar Satuan Kredit Profesi (SKP) akan diberikan secara online oleh Tim P3KGB Pengurus Cabang untuk kegiatan berskala lokal, oleh Unit P3KG Pengurus Wilayah untuk kegiatan berskala regional, dan oleh Komisi P3KGB Pengurus Besar untuk kegiatan berskala nasional dan internasional. Untuk mengunduh SK SKP caranya :


2. Pada nama kegiatan yang akan diunduh SK SKP-nya klik tulisan “sk” pada kolom “Dokumen”



3. SK dalam bentuk pdf akan terbuka silahkan didownload



PENGATURAN CETAK ID CARD DAN SERTIFIKAT


2. Klik “aktifkan pengelolaan” pada kegiatan yang akan dilakukan pengaturan cetaknya

3. Kegiatan telah aktif, klik “Pengaturan” pada menu diatas, kemudian pilih “Pengaturan

ID Card” atau “Pengaturan Sertifikat”



4. Klik “Tambah Template”

5. Isi formulir template baru sebagai berikut :

a. “Nama Template”, tuliskan id card atau sertifikat

b. “Tinggi” dan “Lebar”, tuliskan tinggi dan lebar kertas yang akan dipakai

c. Isi semua isian “margin” sesuai yang dikehendaki

d. “Background” upload file latar belakang sertifikat bila sertifikat sepenuhnya hasil print

(tidak ada blanglo hasil cetaknya)



OTORISASI PETUGAS REGISTRASI /PRESENSI

Petugas registrasi adalah orang yang akan melayani proses registrasi kegiatan sebelum dan pada saat kegiatan, jumlah petugas registrasi tidak dibatasi. Petugas presensi adalah petugas yang melakukan absen dengan barkode di pintu ruang acara. Cara ororisasinya adalah sebagai berikut :


2. Klik “aktifkan pengelolaan” pada kegiatan yang akan diotorisasi petugas registrasinya

4. Kegiatan telah aktif, klik “Petugas” pada menu diatas



5. Klik tombol “Tambah Petugas” pada bagian bawah

6. Input nama petugas, email petugas beserta passwordnya klik “simpan

7. Untuk membedakan petugas registrasi dan presensi dari menu “petugas” klik tombol “ubah hak akses”, silahkan pilih “registrasi” atau “presensi”



8. Nama petugas akan tercantum dalam daftar petugas, pada saat login di tampilan awal, klik terlebih dahulu ikon “orang”



REGISTRASI PESERTA



3. Kegiatan telah aktif, klik “Registrasi” pada menu diatas



4. Klik “Tambah Pendaftaran”

5. Lakukan registrasi peserta

a. Cari nama peserta dengan menuliskan nomor pokok anggota (NPA) PDGI

b. Bila data tidak ditemukan, lakukan input peserta secara manual

6. Pada acara yang dipilih, centang sesuai pilihan



7. Klik “simpan” setelah formulir diisi

8. Nama peserta akan tercantum di “daftar peserta”

5. Lakukan terus, sampai semua nama sesuai kriteria masuk ke “Daftar Peserta”



__ VERIFIKASI PESERTA MENDAFTAR ONLINE MANDIRI



2. Kegiatan telah aktif, klik “Registrasi” pada menu diatas, akan terlihat data peserta dengan keterangan “via web belum lunas”, cek transfer pembayaran, bila sudah membayar klik tombol “set lunas”



MENCETAK ID CARD


2. Klik “aktifkan pengelolaan” pada kegiatan yang akan dIcetak id card nya




4. Cari nama yang akan dicetak id card nya, klik tombol “Cetak ID”



MENCETAK SERTIFIKAT


2. Klik “aktifkan pengelolaan” pada kegiatan yang akan dIcetak sertifikatnya nya




4. Cari nama peserta yang mau dicetak sertifikatnya, setelah ketemu, klik “detail”

5. Pada laman detail, klik “cetak sertifikat” di acara dan peran yang dikehendaki



LAPORAN


2. Klik “aktifkan pengelolaan” pada kegiatan yang akan dIlihat laporannya

3. Kegiatan telah aktif, klik “Laporan” pada menu diatas, pilih jenis laporan yang dikehendaki



4. Jenis laporan yang bisa diminta :

a. “Dasboard Laporan” berisi laporan jumlah peserta dan penerimaan uang per acara

b. “Laporan Peserta” berisi daftar peserta per acara dan per kriteria

c. “Laporan Hotel” berisi daftar pemesanan kamar hotel d. “Laporan Tour” berisi daftar peserta tour

e. “Laporan Pendamping” berisi daftar pendamping





edisi revisi 5


Unit / Tim P3KGB



LOGIN

Untuk mendapatkan username dan password dilakukan secara manual dengan mengirim surat berisi “Surat Penunjukan Admin Unit/Tim” yang ditandatangani oleh Ketua Pengurus Cabang untuk Admin Unit P3KGB dan Ketua Pengurus Wilayah untuk admin Tim P3KGB. Surat Penunjukan berisi Nama Admin, NPA Admin, E-mail Admin. Surat dikirim ke :

Komisi P3KGB PB PDGI Jl. Utan Kayu 46 Jakarta Timur

Username dan password admin Unit/Tim P3KGB akan dikirim lewat e-mail. Kegunaannya adalah untuk memberikan SK dan besaran SKP kegiatan P3KGB secara online. Silahkan cek username dan password yang telah diberikan, sebagai berikut :







3. Aplikasi akan terbuka, kik “Login”

4. Silahkan coba login dengan username dan password yang didapat



PEMBERIAN SKP KEGIATAN


2. Semua kegiatan yang diajukan akan terbuka, pilihan kegiatan yang akan dinilai

2. Lakukan penilaian dengan cara melihat “Jadwal dan Pembicara” untuk melihat susunan dan waktu acara

3. Unit P3KGB dalam memberikan SKP memperhatikan rekomendasi Tim P3KGB, Tim P3KGB dalam memberikan SKP memperhatikan rekomendasi Komisi P3KGB (bila dalam 10 hari kerja tidak ada sanggahan/koreksi maka dianggap telah mendapat rekomendasi)

4. Klik “Persetujuan”, kemudian klik “SKP” untuk menginput nilai SKP



5. Klik “Persetujuan”, kemudian klik “Biaya SKP” untuk memunculkan tagihan biaya SKP

6. Klik “Approval” setelah pembayaran SKP terkonfirmasi, isikan “Nomor SK SKP”, isikan 3 nomor awal SK SKP (hanya 3 nomor dalam angka), upload file SK dalam jpg dengan klik tombol “Pilih File”





edisi revisi 5


Kolegium



LOGIN

Untuk mendapatkan username dan password dilakukan secara manual dengan mengirim surat berisi “Surat Penunjukan Admin Kolegium” yang ditandatangani oleh Ketua Kolegium. Surat Penunjukan berisi Nama Admin, NPA Admin, E-mail Admin. Surat dikirim ke :

Komisi P3KGB PB PDGI Jl. Utan Kayu 46 Jakarta

Timur

Username dan password admin Unit/Tim P3KGB akan dikirim lewat e-mail. Kegunaannya adalah untuk memberikan SK dan besaran SKP kegiatan P3KGB secara online. Silahkan cek username dan password yang telah diberikan, sebagai berikut :







3. Aplikasi akan terbuka, kik “Login”

4. Silahkan coba login dengan username dan password yang didapat



_ PERSETUJUAN UNTUK PEMBICARA / PEMBIMBING


2. Klik “disetujui” pada pembicara yang tidak disetujui, klik “tidak disetujui” pada pembicara tidak disetujui, jangan klik tombol bila disetujui. Sertakan “catatan terhadap pemibicara” bila pembicara tidak disetujui

Bila dalam 4 (empat) hari tidak ada sanggahan/koreksi dari kolegium maka dianggap menyetujui pembicara tersebut

Documents

Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Gigi ...ikortijaya.org/admin/userdata/information/file/Buku_Tatalaksana_P3K… · dokter gigi spesialis dari kegiatan–kegiatan