i

PENERAPAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN MENURUT

UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI

ELEKTRONIK DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM

PIDANA

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Hukum Program Sarjana

Oleh :

Weni Rafika

Nim. 502017264

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN

2021

ii

iii

iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu

Dia Hanya Berkata Kepadanya, “Jadilah!”

Maka jadilah sesuatu itu.”

(Yasin-82)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Bapakku dan Ibuku yang Tercinta

Keluarga Besar dan para Saudara-

Saudaraku Tersayang

Para Sahabat-sahabatku

Almamaterku

v

ABSTRAK

PENERAPAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN MENURUT

UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI

ELEKTRONIK

Oleh :

Weni Rafika

Perkembangan teknologi yang begitu cepat memberikan perubahan yang begitu

cepat pula dalam kehidupan manusia. Dimana perkembangan teknologi memberi

dampak negatif yaitu munculnya berbagai jenis pelanggaran dan bahkan kejahatan.

Terkait dengan perkembangan teknologi saat ini perbuatan yang menyita perhatian yaitu

penghinaan. Penghinaan merupakan tindakan komunikasi yang di lakukan oleh seorang

individu atau kelompok lain dalam berbagai aspek seperti suku, agama, ras, jenis

kelamin, kewarganegaraan, cacat fisik, dan lainnya.

Penelitiaan ini di lakukan untuk mengetahui penerapan tindak pidana

penghinaan menurut undang-undang informasi dan transaksi elektronik dan kitab

undang-undang hukum pidana. Serta kedudukan tindak pidana penghinaan menurut

undang-undang informasi dan transaksi elektronik dan kitab undang-undang hukum

pidana. Penerapan hukum mengenai perkara penghinaan atau ujaran kebencian sesuai

dengan peraturan yang tertulis di undang-undang, sehingga teciptanya kepastian hukum.

Katakunci :penerapan hukum, penghinaan, UU ITE.

.

vi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu’alaikum wr.wb

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah

memberikan nikmat dan hidayah-Nya, dan tidak lupa penulis mengucapkan shalawat

dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya

hingga akhir zaman sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :

“Penerapan Tindak Pidana Penghinaan Menurut Undang-Undang Informasi Dan

Transaksi Elektronik Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana

hukum di Fakultas Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari

sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun hal ini

bukanlah suatu sengajaan melainkan karena keterbatasan pengetahuan penulis dari sisi

pengetahuan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya

membangun bagi kesempurnaan materi skripsi ini supaya dapat bermanfaat bagi

pengetahuan ilmu hukum, khususnya berhubungan dengan penerapan tindak pidana

penghinaan dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik dan kitab undang-

undang hukum pidana.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan,

nasehat dan sran dari berbagai pihak, untuk itu penulis dengan ketulusan dan

kerendahan hati ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

vii

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah

Palembang.

2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,SP.N,MH selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I Bapak M.Sholeh Idrus,S.H.,M.S, Wakil Dekan II Ibu

Mona Wulandari, S.H.,M.H, Wakil Dekan III Bapak Mulyadi Tanzili,

S.H.,M.H, Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I.,M.H.I Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH.,M.Hum selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universits Muhammadiyah Palembang.

5. Ibu Hj. Sri Sulastri, S.H.M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak

Helwan Kasra, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II terimakasih telah

memberikan bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun

dalam proses penyelesaian skripsi ini.

6. Ibu Mona Wulandari, S.H.,M.H selaku Penasehat Akademik Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang.

7. Bapak/ibu Dosen beserta Staf Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Palembang.

8. Kedua Orang Tuaku yang tercinta dan tersayang, Bapakku Budiono dan

Mamakku Reti Maryani yang telah memberikan semangat dan dukungan moril

maupun materil serta doa yang tanpa batas untukku.

viii

9. Untuk Saudariku, Dhea Aprilia yang selalu ada dan yang selalu menemani serta

penyemangatku dalam menempuh pendidikan.

10. Untuk Keluarga Besarku, Kakekku, Nenekku, Pamanku, Bibiku, Serta

Kakak-Kakak Iparku terimaksih sudah mnyemangatiku dan mendukungku

dalam menempuh pendidikan.

11. Untuk seseorang yang spesial yang selalu menemani dan menyemangati selama

proses penyelesaian skripsi ini Ariandes Ilhamsyah dan terimakasih banyak

atas waktu dan kesabaran yang telah diberikan serta sahabat-sahabatku

terimakasih sudah selalu ada, membantu, menyemangati, serta mendukungku

dalam menempuh pendidikan.

12. Untuk teman-teman seperjuangan angkatan 2017.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, maka dari itu

penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan

dalam penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis ucapkan terimaksih banyak kepada

semua pihak yang telah membantu dan semoga allah SWT melimpahkan karunianya

dalam setiap amal kebaikan kita dan di berikan balasan amin.

Palembang, Februari 2021

Penulis

Weni Rafika

ix

DAFTAR ISI

Halaman ..................................................................................................... i

HALAMAN JUDUL ..................................................................................................... ii

LEMBAR PERSETUJUAN ......................................................................................... iii

HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI ....................................................... iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ............................................................................... iv

ABSTRAK .................................................................................................................... v

KATA PENGANTAR .................................................................................................. vi

DAFTAR ISI ................................................................................................................ ix

BAB I : PENDAHULUAN .......................................................................................... 1

A. Latar Belakang .................................................................................. 1

B. Rumusan Masalah ............................................................................. 6

C. Tujuan Penelitian .............................................................................. 6

D. Kerangka Konseptual ........................................................................ 7

E. Metode Penelitian ............................................................................. 10

F. Sistematika Penulisan ....................................................................... 11

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .............................................................................. 13

A. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Tindak Pidana Penghinaan ... 13

B. Bentuk-Bentuk Penghinaan .............................................................. 25

C. Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Menurut

Ktab Undang-Undang Hukum Pidana ............................................. 30

x

D. Penegakkan Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan Menurut

Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik .................... 35

BAB III : PEMBAHASAN......................................................................................... 40

A. Penerapan Tindak Pidana Penghinaan Menurut Undang-Undang

Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana .................................................................................. 40

B. Kedudukan Tindak Pidana Penghinaan Menurut Undang-Undang

Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana ................................................................................. 47

BAB IV : PENUTUP ................................................................................................. 51

A. Kesimpulan ...................................................................................................... 51

B. Saran ................................................................................................................ 52

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................. 53

LAMPIRAN ................................................................................................................ 55

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

“Hukum Pidana sebagai salah satu bagian dan hukum pada umumnya

memang tidak menunjukkan adanya suatu perbedaan dengan hukum-hukum

lain, semua hukum membuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin

agar norma-norma yang di akui di dalam hukum itu benar-benar di taati

orang. Tindak pidana merupakan suatu bentuk pelanggaran yang di lakukan

seseorang berkaitan dengan suatu tindakan yang dilakukan yang bertentangan

dengan undang-undang serta merugikan orang lain. Tindak pidana dapat

terjadi kepada siapa saja dan dengan cara yang beraneka ragam sesuai dengan

kemajuan teknologi seperti dengan menggunakan media sosial.”1

Pada masa sekarangkemajuan teknologi informasi,media

elektronika,dan globalisasi terjadi hampir di semua bidang

kehidupan,kemajuan teknologi yang di tandai dengan munculnya internet

yang dapat di operasikan dengan menggunakan media elektronik,seperti

komputer,handphone,maupun gadget.2

Namun tak jarang seseorang memanfaatkan media elektronik sebagai

sarana dalam menyampaikan pendapat, informasi, ataupun berekspresi,

dengan demikian di perlukan, kehati-hatian dalam penggunaannya, karena

bisa saja pendapat maupun informasi yang di sampaikan berbenturan dengan

1 Ali mukti tanjung, 2020, penerapan tindak pidana penghinaan menurut undang-undang

informasi dan teknologi elektronik dan kitab undang-undang hukum pidana, upmi medan, hlm.

11. 2

Gomgom T.P.Siregar, Gadget,Dalam (Http://Www.Tekno-Pedia.Com/Gadget), Diakses

Pada Tanggal 1 Oktober 2020.

2

rasa kehormatan orang lain atau yang berdampak pada pencemaran nama baik

terhadap orang lain.3

Penghinaan sudah lama menjadi bagian dari hukum pidana dan hukum

perdata indonesia. Karena, pada dasarnya indonesia mewarisi sistem hukum

yang berlaku pada massa Hindia-Belanda. Hukum penghinaan di indonesia

pada dasarnya diatur dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu, kelompok hukum

pidana dan kelompok hukum perdata. Penghinaan dalam kelompok hukum

pidana di atur dalam KUHP dan beberapa UU lain yang memuat ketentuan

beberapa pasalnya.4

“KUHP menjelaskan secara umum penghinaan diatur dalam Bab XVI

dan di kelompokkan menjadi 7 (tujuh) bagian, yakni : menista, fitnah,

penghinaan ringan, penghinaan, terhadap pegawai negeri, pengaduan fitnah,

persangkaan palsu, dan penistaan terhadap orang mati. Selain itu, di dalam

KUHP juga terdapat bentuk-bentuk penghinaan yang lebih khusus, seperti

penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden, penghinaan terhadap Negara,

penghinaan terhadap Badan/Kekuasaan Umum, penghinaan terhadap

Golongan, dan penghinaan (Menista) terhadap Agama.”5

Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik atau Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah Undang-Undang yang mengatur

tentang informasi serta transaksi elektronik, atau tekhnologi informasi secara

umum. Undang-Undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap

orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam dalam

3

Hartoyo,Luviana,Ade Armando, & Gadis Arivia,2015,Peluncuran dan Diskusi Modul

Panduan Media Meliputi LGBT,Yayasan YJP,Jakarta, Hlm.13 4

Supriyadi Widodo Eddyono, Sriyana, Wahyu Wagiman, “Analisis Situasi Penerapan

Hukum Penghinaan Di Indonesia”, Dalam Http://Icjrid.Files.Wordpress.Com/2012/12/Analisis-

Terhadap-Situasi-Hukum-Penghinaan-Di-Indonesia.Pdf(Diakses Pada Tanggal 1 Agustus 2018) 5

R.Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-

Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, Hlm. 225.

3

undang-undang tersebut, baik yang berada di wilayah indonesia maupun

diluar wilayah hukum imdonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah

hukum indonesia dan/atau diluar wilayah hukum indonesia dan merugikan

kepentingan hukum indonesia.

Undang-Undang tersebut disahkan oleh Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono dan DPR RI yang mulai di berlakukan pada tanggal 21 april 2008

dan di terbitkan oleh Lembaga Negara RI tahun 2008 nomor 58.6 Lahirnya

Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik di sebabkan

perkembangan dan kemajuan tekhnologi informasi yang demikian pesat, yang

telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai

bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk

perbuatan hukum dan pelanggaran hukum baru. Disisi lain, penggunaan dan

pemanfaatan tekhnologi informasi harus terus di kembangkan untuk menjaga,

memlihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan

peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional. Sebagai contoh

kasus untuk pertama kalinya dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi

Elktronik yaitu ”Kasus Prita Mulyasari” seorang ibu rumah tangga didaerah

tangerang dituduh mencemarkan nama baik sebuah rumah sakit swasta tahun

2009. Hal itu disebabkan ibu tersebut menuliskan keluhannya terhadap

pelayanan rumah sakit tersebut dalam sebuah mailling list (milis) di internet,

membuatnya di jerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi

6

Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik,dalam

https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik, di akses

Pada Hari Sabtu 06 Februari 2021

4

Elektronik pasal 27 ayat (3) serta pasal 310 dan 311 KUHP. Prita sempat

ditahan selama 20 hari di lapas wanita tangerang dan kemudian ditangguhkan

menjadi tahanan kota. Tuntutan yang dirasa berlebihan dan akhirnya

membuat masyarakat beramai-ramai membuat gerakan sosial “KOIN

UNTUK PRITA”, namun pada 29 desember 2009 prita akhirnya divonis

bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. Prita tidak terbukti melakukan

pencemaran nama baik RS Omni Internasional.7Mengingat ruang lingkupnya

yang luas dan cepat merambat keseluruh dunia dan perlindungan hukum

terhadap kebebasan berekspresi di dalam suatu negara berdemokrasi. Maka

ketentuan yang mengatur tentang muatan penghinaan dan/atau pencemaran

nama baik di media sosial terdapat di dalam Undang-Undang Nomor11

Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang

telah mengatur larangan perbuatan pendistribusian informasi elektronik

dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan/atau

pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai sarana,akan tetapi

ketentuan yang mengatur tentang hal itu di pandang tidak memberi landasan

yang kuat baik dari aspek yuridis,filosofis,maupun sosiologis, sebab dapat

menimbulkan multitafsir,apakah untuk efek pencegahan,atau

penghukuman,atau tujuan pengekangan kebebasan berpendapat.

7

Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dalam

https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik, di akses

Pada Hari Sabtu 08 Februari 2021

5

“Berdasarkan berbagai pertimbangan, pemerintah akhirnya membentuk

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang

No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Undang-

Undang no.19 tahun 2016 di setujui menjadi Undang-Undang pada Oktober

2016 yang membawa perubahan. Salah satunya adalah penambahan sejumlah

penjelasan untuk menghindari multitafsir terhadap “ketentuan

penghinaan/pencemaran nama baik” pada pasal 27 ayat (3).”8

Pemerintah telah merekonstruksikan kebijakan kriminal di pasal 27 ayat

(3) UU ITE yang melarang perbuatan pendistribusian informasi elektronik

dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan/atau

pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai salah satu sarana.9Norma

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di dalam pasal 27 ayat (3) UU

ITE dan di dalam KUH Pidana sama,bedanya hanya terletak pada

mediumnya,pelaku,ancaman pidananya,dan unsur di muka umum.10

8Penjelasan Umum Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 9Indah Mutiara Kami, Fino Yurio Kristo, 2016, Ini 7 Poin Utama Revisi Uu Ite Yang Mulai

Di Berlakukan Hari Ini, Dalamhttps://news.detik.com/berita/3356235/ini-7-poin-utama-revisi-

uu-ite-ysng-mulai-diberlakukan-hari-ini-, diakses pada hari kamis, tanggal 1 oktober 2020. 10

Edwin Perdede,Eko Soponyono,& Budhi Wishaksono,2016,”Kebijakan Hukum Pidana

Dalam Upaya Penegakkan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Twitter”,Dalam Di

Ponegoro Law Journal,Vol.5,No.3, Hlm.4.

6

B. RUMUSAN MASALAH

a. Bagaimana penerapan tindak pidana penghinaan menurut Undang-

Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana?

b. Bagaimaanakah kedudukan tindak pidana penghinaan menurut Undang-

Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana?

C. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

1. Ruang lingkup

Mengenai pencemaran nama baik(penghinaan) dalam Undang-

Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 11 tahun 2008 pasal

27 ayat (3), Undang-Undang Nomor 19 Tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi

Elektronik Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 310 ayat

1,2,3.

2. Tujuan

Tujuan di lakukannnya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan peraturan tindak pidana penghinaan

menurut undang-undang informasi dan transaksi elektronik dan

kitab undang-undang hukum pidana.

7

2. Untuk mengetahui kedudukan hukum Informasi Elektronik Dan

Dokumen Elektronik sebagai alat bukti dalam tindak pidana

pencemaran nama baik (penghinaan).

D. KERANGKA KONSEPSUAL

1. Tindak pidana

“Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang di kenal dalam

hukum pidana belanda, yaitu straafbaar feit. Walaupun istilah ini

terdapat dalam WvS Hindia Belanda,akan tetapi tidak ada penjelasan

resmi tentang apa yang di maksud dengan straafbaar feit tersebut. Oleh

karena itu,para ahli hukum berusaha memberi arti dari istilah

tersebut,walau sampai sat ini belum ada keseragaman pendapat.”11

Mengenai pengertian sraafbaar feit, Utrecht memandang bahwa

istilah peristiwa pidana lebih tepat,hal ini juga di setujui oleh C.S.T.

Kansil dan Christine S.T.Kansil, karena menurut mereka yang di ancam

dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak, tetapi yang tidak

berbuat atau tidak bertindak.12

2. Penghinaan

Penghinaan menurut pengertian umum “menghina” adalah

menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, akibat dari serangan

ini biasanya penderita akan merasa malu, kehormatan yang di maksud

disini bukan dalam bidang seksual melainkan kehormatan yang

mencakup nama baik.

11

Adami Chazawi,2002,Pelajaran Hukum Pidana I,Raja Grafindo

Persada,Jakarta,Hlm.67. 12

C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil,2004,Pokok-Pokok Hukum Pidana,Hukum

Pidana Untuk Tiap Orang,Pradnya Paramita,Jakarta, Hlm.37.

8

Sedangkan penghinaan menurut kamus hukum adalah

penyerangan sengaja atas kehormatan atau nama baik secara lisan

maupun secara tulisan dengan maksud di ketahui oleh orang banyak.13

3. Undang-Undang ITE dan KUHP

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tntang Informasi dan

Transaksi Elektonik (UU ITE) telah mengatur larangan perbuatan

pendistribusian informasi elektronik dan/atau pencemaran nama baik

melalui media sosial sebagai sarana. Akan tetapi ketentuan yang

mengatur tentang hal itu di pandang tidak memberi landasan yang

kuat,baik dari aspek yuridis, filosofis, maupun sosiologis, sebab dapat

menimbulkan multi tafsir, apakah untuk efek pencegahan,atau

penghukuman, atau tujuan penegakkan kebebasan berpendapat.

Pemerintah telah merekonstruksikan kebijakan kriminal di pasal

27 ayat (3) UU ITE yang melarang perbuatan pendistribusian informasi

elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai

salah satu sarana.14

13

Leden marpaung, 2010,tindak pidana terhadap penghormatan(jakarta;sinar grafika),

Hlm.7. 14

Indah Mutiara Kami, Fino Yurio Kristo, 2016, Ini 7 Poin Utama Revisi Uu Ite

Yang Mulai Di Berlakukan Hari Ini, Dalam https://news.detik.com/berita/3356235/ini-7-

poin-utama-revisi-uu-ite-ysng-mulai-diberlakukan-hari-ini-, diakses pada hari kamis, tanggal

1 oktober 2020.

9

Bunyi pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah sebagai berikut :

”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan

dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan

dan/atau pencemaran nama baik.”15

KUH Pidana telah mengatur suatu kejahatan yaitu penghinaan

yang terdapat dalam pasal 310 yang terdiri dari 3 ayat :

Ayat (1) “barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama

baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan

dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu,di hukum karena

menista,dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau

denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500.---.” Ayat (2) : “berisikan kalau

hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan,di

pertunjukkan pada umum atau di tempelkan maka yang berbuat itu di

hukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-

lamanyasatu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya

Rp.4.500.---. Kemudian pada ayat (3) :”tidak termasuk menista atau

menista dengan tulisan,jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal

itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk

mempertahank an dirinyan sendiri.”16

15

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt520aa5d4cedab/pencemaran-

nama-baik-di-media-sosial--delik-biasa-atau-aduan,diakses pada hari Rabu,Pada Tanggal 30

September 2020. 16

Ali mukti tanjung,Op. Cit., Hlm.13

10

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatifyaitu penelitian

yang mengkaji studi dokumen,yakni menggunakan berbagai data

sekunder seperti peraturan perundang-undangan,teori hukum,dan dapat

berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan

analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan

kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

2. Jenis dan sumber bahan hukum

a. Premier

Bahan hukum premier adalah bahan hukum peraturan Undang-

Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang No.19 Tahun

2016 dan paraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan tentang hukum yang

merupakan dokumen yang tidak resmi seperti buku-buku,kamus-

kamus hukum,jurnal-jurnal ilmiah.

c. Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum dari ensiklopedia dan

internet.

11

3. Teknik pengumpulan data

Dilakukan dengan studi kepustakaan,jurnal-jurnal

ilmiah,internet,artinya data dari penelitian ini diperoleh dan di

kumpulkan dengan cara mengutip jurnal-jurnal dan kepustakaan.

4. Analisa data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data

belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan penelitian tersebut,proses

pengolahan data mencakup kegiatan editing atau (membetulkan), coding

(mengkategorikan data dengan cara pemberian kode atau simbol), dan

tabulasi ( memindahkan data dari daftar pertanyaan ke dalam tabel).

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 bab yaitu :

BAB I :Menguraikan tentang latar belakang,rumusan masalah,ruang

lingkup dan tujuan penelitian,kerangka konsepsual,metode

penelitian,dan sitematika penulian.

BAB II : Menguraikan tentang tinjauan pustaka,teori-teori yang berkaitan

dengan penelitian yaitu: a.Tinjauan umum tentang penerapan

tindak pidana penghinaan.b. Pengertian tentang tindak pidana

penghinaan menurut undang-undang informasi dan teknologi

elektronik. c.Tinjauan tantang hambatan yang di alami hakim

dalam persidangan tindak pidana di pengadilan. d. Penegakan

12

hukum tentang tindak pidana penghinaan menurut undang-

undang informasi dan teknologi elektronik. e. Kebijakan hukum

terhadap tindak pidana penghinaan menurut kitab undang-undang

hukum pidana. b. Bentuk-bentuk penghinaan

BAB III : Menguraikan hasil penelitian tentang :Penerapan tindak pidana

penghinaan menurut undang-undang informasi dan teknologi

elektronik dan kitab undang-undang hukum pidana, Kedudukan

tindak pidana penghinaan menurut undang-undang informasi dan

teknologi elektronik dan kitab undang-undang hukum pidana.

BAB IV: Berisikan berupa penutup, kesimpulan dan saran

13

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana I,Raja Grafindo Persada,Jakarta.

--------------------, 2013, Hukum Pidana Positif Penghinaan, Media Nusa Kreatif,

Malang, Hlm.81

--------------------, 2015, Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik

Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Tekhnologi Informasi

Dan Transaksi Elektronik (Edisi Revisi), Media Nusa Creative, Malang, Hlm.71

Aditya Burhan Mustofa, 2010, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media

Internet Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret, Surakarta, Hlm. Xxix

Andi Reza Anugrah, 2017, Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Pencemaran Nama Baik Melalui Jejaring Sosial, Dalam Jurnal Article,

Universitas Tadaluko, Hlm.4

Bardan Nawawie Arif, Bunga Rampai, 2010, Kebijakan Hukum Pidana

Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana, Jakarta, Hlm.26

Chairul Huda, 2008, “Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”, Kencana, Jakarta, Hlm.27

C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil,2004,Pokok-Pokok Hukum Pidana,Hukum

Pidana Untuk Tiap Orang,Pradnya Paramita,Jakarta.

Hartoyo, Luviana, Ade Armando, & Gadis Arivia, 2015, Peluncuran dan Diskusi

Modul Panduan Media Meliputi LGBT,Yayasan YJP,Jakarta.

Marpaung Leden, 2010, Tindak Pidana Terhadap Penghormatan, (Jakarta;Sinar

grafika).

O.C Kaligis, 2010, Koin Peduli Prita; Indonesia Against Injustice, Indonesia Against

Injustice, Jakarta, Hlm.11

Siregar Gomgom T.P, 2020, Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran

Nama Baik Melalui Media Elektronik, Pt.Refika Aditama, Jakarta, Hlm.86

53

14

--------------------, 2007, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian Dan

Penerapannya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.9

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

C. Sumber Lainnya

Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol.3, No.6, 2005

Ponegoro Law Journal,Vol.5,No.3, 2016

Jurnal Cakrawala Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, Vol.8, No.2,

2017

Jurnal Media Sosial, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol.4, No. 1, 2014

Internet

54