Upload
others
View
10
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
JAKARTA Jl. Sentra Primer Baru Timur Pulo Gebang,
Kec. Cakung Kota Jakarta Timur – Jakarta 13950
Tlp/Fax : ( 021) 4805256 – 4803856
Website: http://www.ptun-jakarta.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/001/KU/2015
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 01 September 2015
Halaman 1/2
Disahkan Oleh Ketua PTUN Jakarta
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGELOLAAN LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
TUJUAN :
Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan pembuatan Laporan Realisasi Penyerapan
Anggaran.
RUANG LINGKUP :
Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan pembuatan Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
2. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
3. PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan
4. Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2011
5. Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012
6. Peraturan Sekretaris MARI No.02 Tahun 2013
1. S1–Ekonomi
2. S1–Hukum
3. SLTA
4. Mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Pelaporan SAKPA dengan KPPN
1. Komputer/Laptop
2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Printer
4. Aplikasi Komdanas
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka laporan
penyerapan realisasi anggaran tidak terlaksana dengan
baik.
Dokumen Keuangan
DEFINISI :
1. Aplikasi SAIBA : Merupakan singkatan dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual
(SAIBA), aplikasi ini dibuat oleh Kementerian Keuangan RI yang
dipergunakan untuk Rekonsiliasi dengan KPPN dan untuk membuat
Laporan-laporan keuangan yang dibutuhkan oleh Kementerian Keuangan RI
pada umumnya dan Mahkamah Agung RI pada khususnya.
2. Aplikasi Komdanas Merupakan singkatan dari Aplikasi Komunikasi Data Nasional yaitu suatu
aplikasi komputer yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang berfungsi
sebagai media penyimpanan dan database sentral berisi data-data aset,
kepegawaian, keuangan, dan remunerasi.
3. LRPA : Merupakan singkatan dari Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran yaitu
laporan yang menyajikan informasi realisasi anggaran belanja, dalam satu
periode.
4. DRPP : Merupakan singkatan dari Daftar Rincian Permintaan Pembayaran,yaitu
daftar rincian penggunaan anggaran Negara sesuai dengan kode akun
standar.
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
JAKARTA Jl. Sentra Primer Baru Timur Pulo Gebang,
Kec. Cakung Kota Jakarta Timur – Jakarta 13950
Tlp/Fax : ( 021) 4805256 – 4803856
Website: http://www.ptun-jakarta.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/001/KU/2015
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 01 September 2015
Halaman 2/2
Disahkan Oleh Ketua PTUN Jakarta
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGELOLAAN LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Kasub
Keuang
an
Wakil
Sekretaris
Panitera/
Sekretaris Bendahara
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Merekam data
manual
laporan
realisasi
anggaran
dalam aplikasi
Komdanas
- Laporan
Keuangan
SAIBA
- LRPA
bulan
sebelumnya
- DRPP
1 hari Terekamnya
data Dalam
format LRPA
2 Mengecek dan
menanda
tangani
laporan
realisasi dan
pengantar
- Draf surat
pengantar
- LRPA
1 hari
Berkas dan
Lampiran
LRPA
3 Mengunggah
data LRPA
serta via
website serta
Aplikasi
Komdanas
- Buku
Ekspedisi
Surat
- Aplikasi
Komdanas
1 hari
- Teruploadnya
data LRPA
pada website
PTUN Jakarta
- Teruploadnya
data LRPA
manual ke
Aplikasi
Komdanas
4 Mengarsip
kan Laporan
Realisasi
Penyerapan
Anggaran
- LRPA
- Lemari
arsip
1 hari
Tersimpannya
LRPA
Judul Formulir : Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA Satuan Kerja
No. Formulir : FM/001/KU/2015
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 01 September 2015
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA
BULAN………….TAHUN ………….
SATUAN KERJA :
K/L :
UNIT ORGANISASI :
NO./TGL DIPA :
SURAT :
NO Kode Satker. Program. Keg.
Output. Kode Akun Uraian Pagu DIPA
Realisasi s.d bulan lalu Realisasi bulan ini Realisasi s.d bulan ini Sisa dana s.d bulan ini
Rp. % Rp. % Rp. % Rp. %
Jakarta …………………………
Kuasa Pengguna Anggaran
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
JAKARTA Jl. Sentra Primer Baru Timur Pulo Gebang,
Kec. Cakung Kota Jakarta Timur – Jakarta 13950
Tlp/Fax : ( 021) 4805256 – 4803856
Website: http://www.ptun-jakarta.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/002/KU/2015
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 01 September 2015
Halaman 1/3
Disahkan Oleh Ketua PTUN Jakarta
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
SOP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
TUJUAN :
Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara.
RUANG LINGKUP :
Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara
2. Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2011
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.05/2012
4. Peraturan Sekretaris MARI No.02 Tahun 2013
1. S1–Ekonomi
2. S1–Hukum
3. SLTA
4. Mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP LRA
2. SOP Pelaporan Sistem Akuntansi Berasis Akrual
(SAIBA) Dan Catatan atas Laporan Keuangan
(Calk)
1. Komputer/Laptop
2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Aplikasi SAS/SILABI
4. Koneksi Internet
5. Aplikasi KOMDANAS
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak bisa
mengajukan SPM Non Gaji
Dokumen Keuangan
DEFINISI :
1. Aplikasi SAS
(SILABI)
: Merupakan singkatan dari Sistem Aplikasi Satker (SAS) yang dipergunakan
untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah
Membayar (SPM), Ringkasan Kontrak dan Arsip Data Komputer (ADK)
yang akan dikirim ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
2. Aplikasi Komdanas Merupakan singkatan dari Aplikasi Komunikasi Data Nasional yaitu suatu
aplikasi komputer yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang berfungsi
sebagai media penyimpanan dan database sentral berisi data-data aset,
kepegawaian, keuangan, dan remunerasi.
3. ADK LPJ : Merupakan singkatan dari Arsip Data Komputer Laporan
Pertanggungjawaban yaitu data komputer yang sumbernya dari aplikasi
keuangan (aplikasi SILABI) yang digunakan untuk pengiriman data
komputer ke KPPN
4. KPPN : Merupakan singkatan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku
Kuasa Bendahara Umum Negara
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
JAKARTA Jl. Sentra Primer Baru Timur Pulo Gebang,
Kec. Cakung Kota Jakarta Timur – Jakarta 13950
Tlp/Fax : ( 021) 4805256 – 4803856
Website: http://www.ptun-jakarta.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/002/KU/2015
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 01 September 2015
Halaman 2/3
Disahkan Oleh Ketua PTUN Jakarta
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
SOP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf /
Bendahara
Kasub
Keuangan
/ PPSPM
Wakil
Sekretaris
/ PPK
Panitera/
Sekretaris
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Merekam
semua
transaksi ke
aplikasi SAS
(SILABI)
- Kwitansi
- SPM
- SP2D
- Bukti-bukti
transaksi
keuangan
lainnya
1 hari
Terekamnya
data transaksi
dalam
aplikasi SAS
2 Menyusun
Berita Acara
Pemeriksaan
Kas dan Buku
Kas Umum
- Aplikasi SAS
- Bukti-bukti
transaksi
keuangan
lainnya
1 hari Hasil cetakan
BA
Pemeriksaan
Kas dan Buku
Kas Umum
3 Mengecek dan
memeriksan
BA
Pemeriksaan
Kas dan BKU
- Aplikasi SAS
- SPP
- BAST
- BAP
- Kuitansi
1 hari BA
Pemeriksaan
Kas dan Buku
Kas Umum
4 Menanda-
tangani BA
Pemeriksaan
dan BKU
- Draf BA
Periksaan Kas
dan BKU
1 hari Ditanda
tanganinya
BA
Pemeriksaan
Kas dan Buku
Kas Umum
5 Merekam
Laporan
Pertanggungjaw
aban (LPJ)
Bendahara
- Aplikasi
SAS
- BKU
- Dokumen
pendukung
1 hari
Draf LPJ
6 Menandatanag
an LPJ
Bendahara
- Draf LPJ 1 hari
LPJ ditanda
tangani
7 Rekonsiliasi
LPJ
Bendahara ke
KPPN dan
mengirimkan
ADK LPJ
melalui email
- ADK LPJ
dari Aplikasi
SAS
- Hasil Cetak,
LPJ, BA
Pemeriksaan
KAS, BKU
dan rekening
koran
1 hari Tersimpan
ADK LPJ di
KPPN
8 Memindai
(scan) LPJ,
BAP KAS,
BKU dan
Rekening
Koran dan
mengunggah
ke Komdanas
- Hasil Cetak,
LPJ yang
sudah
distampel
KPPN, BA
Pemeriksaan
Kas, BKU
dan rekening
Koran
- Peralatan
scan dan
komputer
1 hari Tersimpan
data dalam
aplikasi
Komdanas
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
JAKARTA Jl. Sentra Primer Baru Timur Pulo Gebang,
Kec. Cakung Kota Jakarta Timur – Jakarta 13950
Tlp/Fax : ( 021) 4805256 – 4803856
Website: http://www.ptun-jakarta.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/002/KU/2015
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 01 September 2015
Halaman 3/3
Disahkan Oleh Ketua PTUN Jakarta
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
SOP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf /
Bendahara
Kasub
Keuangan
/ PPSPM
Wakil
Sekretaris
/ PPK
Panitera/
Sekretaris
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
9 Mengarsipk
an LPJ, BA
Pemeriksaan
Kas, BKU
dan
dokumen
pendukung
- LPJ yang
sudah
distampel
KPPN, BA
Pemeriksaan
Kas BKU
dan rekening
Koran
- Lemari
Arsip
1 hari Tersimpannya
LPJ, BA
Pemeriksaan
Kas, BKU dan
rekening koran
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
JAKARTA Jl. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang
Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur – Jakarta 13950
Tlp/Fax : ( 021 ) 4805256– 4803856
Website: http://www.ptun-jakarta.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/003/KU/2015
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 01 September 2015
Halaman 1/2
Disahkan Oleh Ketua PTUN Jakarta
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PELAPORAN APLIKASI MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
TUJUAN :
Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan pelaporan ke Biro Keuangan Mahkamah Agung RI
dengan menggunakan aplikasi e-monev
RUANG LINGKUP :
Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan pelaporan monitoring dan evaluasi secara online dengan aplikasi
yang disediakan oleh Kementerian Keuangan RI
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara
2. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
1. S1–Ekonomi
2. S1–Hukum
3. SLTA
4. Mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Laporan Realisasi Anggaran
1. Komputer/Laptop
2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Koneksi Internet
4. Aplikasi E - Monev
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Laporan E Monev
Kemenkeu RI tidak berjalan dengan baik
Dokumen Keuangan
DEFINISI :
1. Aplikasi E-Monev
Kemenkeu RI
: Merupakan singkatan dari Elektronik Monitoring Evaluasi, aplikasi secara
online yang dibuat oleh Kementerian Keuangan RI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
JAKARTA Jl. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang
Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur – Jakarta 13950
Tlp/Fax : ( 021 ) 4805256– 4803856
Website: http://www.ptun-jakarta.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/003/KU/2015
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 01 September 2015
Halaman 2/2
Disahkan Oleh Ketua PTUN Jakarta
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PELAPORAN APLIKASI MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf
Kasub
Keuangan
/ PPSPM
Wakil
Sekretaris
/ PPK
Panitera/
Sekretaris
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Input data
aplikasi
MONEV
dari Ditjen
Perbendahar
aan
- Data LRA 1 hari
Data
MONEV
2 Validasi /
Pengecekan
Data Monev
- Data
Aplikasi
Monev
1 hari Data Aplikasi
Monev dicek
olej Biro
Kuangan
MARI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
JAKARTA Jl. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang
Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur – Jakarta 13950
Tlp/Fax : ( 021 ) 4805256– 4803856
Website: http://www.ptun-jakarta.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/004/KU/2015
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 01 September 2015
Halaman 1/4
Disahkan Oleh Ketua PTUN Jakarta
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PELAPORAN SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL (SAIBA) DAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
TUJUAN :
Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan pelaporan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis
Akrual (SAIBA) dan penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
RUANG LINGKUP :
Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan pembuatan Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
2. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
3. PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan
4. Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012
5. Keputusan Sekretaris MARI No.002/SEK/SK/I/2012
1. S1–Ekonomi
2. S1–Hukum
3. SLTA
4. Mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP)
2. SOP Pembayaran LS Pihak Ketiga
1. Komputer/Laptop
2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Aplikasi Komdanas
4. Aplikasi SAIBA
5. Koneksi Internet
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka laporan SAIBA dan
CALK akan terhambat.
Dokumen Keuangan
DEFINISI :
1. Aplikasi SAIBA : Merupakan singkatan dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual
(SAIBA), aplikasi ini dibuat oleh Kementerian Keuangan RI yang
dipergunakan untuk Rekonsiliasi dengan KPPN dan untuk membuat
Laporan-laporan keuangan yang dibutuhkan oleh Kementerian Keuangan RI
pada umumnya dan Mahkamah Agung RI pada khususnya.
2. Aplikasi Komdanas Merupakan singkatan dari Aplikasi Komunikasi Data Nasional yaitu suatu
aplikasi komputer yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang berfungsi
sebagai media penyimpanan dan database sentral berisi data-data aset,
kepegawaian, keuangan, dan remunerasi.
3. Aplikasi SAS
(SILABI)
Merupakan singkatan dari Sistem Aplikasi Satker (SAS) yang dipergunakan
untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah
Membayar (SPM), Ringkasan Kontrak dan Arsip Data Komputer (ADK)
yang akan dikirim ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
4. DRPP : Merupakan singkatan dari Daftar Rincian Permintaan Pembayaran,yaitu
daftar rincian penggunaan anggaran Negara sesuai dengan kode akun
standar.
5. ADK : Merupakan singkatan dari Arsip Data Komputer yaitu data komputer yang
sumbernya dari aplikasi keuangan yang digunakan untuk pengiriman data ke
KPPN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
JAKARTA Jl. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang
Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur – Jakarta 13950
Tlp/Fax : ( 021 ) 4805256– 4803856
Website: http://www.ptun-jakarta.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/004/KU/2015
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 01 September 2015
Halaman 2/4
Disahkan Oleh Ketua PTUN Jakarta
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PELAPORAN SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL (SAIBA) DAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
6. SPM
:
Merupakan singkatan dari Surat Perintah Membayar yaitu dokumen yang
digunakan/diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) untuk
mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA
7. Aplikasi SIMAK
BMN
: Merupakan singkatan dari Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi
Barang Milik Negara adalah aplikasi yang digunakan untuk mencatat dan
mengorganisir barang milik negara, mulai dari pembelian, transfer masuk-
keluar antar instansi, sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik
negara.
8. SP2D : Merupakan singkatan dari Surat Perintah Pencairan Dana yaitu surat yang
diterbitkan oleh KPPN kepada Bank Operasional untuk melakukan pencairan
dana
9. BAR : Merupakan singkatan dari Berita Acara Rekonsiliasi, Berita Acara
penyamaan data dengan KPPN
10. LHR : Merupakan singkatan dari Laporan Hasil Rekonsiliasi, adalah hasil
penyamaan data dengan KPPN
11. KPPN : Merupakan singkatan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
JAKARTA Jl. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang
Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur – Jakarta 13950
Tlp/Fax : ( 021 ) 4805256– 4803856
Website: http://www.ptun-jakarta.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/004/KU/2015
Revisi Ke 00
Tgl Terbit 01 September 2015
Halaman 3/4
Disahkan Oleh Ketua PTUN Jakarta
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PELAPORAN SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL (SAIBA) DAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf/
OperatorSIMAK
BMN
Staf /
Operator
SAIBA
Kasub
Keuang
an
Wakil
Sekretar
is
Panitera/
Sekretaris
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Merekam
SPM/SP2D
yang
diterbitkan
KPPN ke
aplikasi
SAIBA
- Arsip data
computer
(ADK)
Aplikasi SAS
- Hasil cetakan
SP2D
1 hari
Terekam
SPM/SP2D
dalam
aplikasi
SAIBA
2 Melakukan
rekonsiliasi
SAIBA
dengan KPPN
- ADK Aplikasi
SAIBA
5 hari
Laporan Hasil
Rekonsiliasi
(LHR)
3 Membuat
Berita Acara
Rekonsiliasi
(BAR)
- Berkas LHR
dan BAR
1 hari
Draf BAR
4 Mengecek
dan
menandatang
ani BAR
- BAR 1 hari
BAR ditanda
tangani KPA/
Panitera/
Sekretaris
5 Menyerahkan
BAR ke
KPPN
- Berkas LHR
dan BAR
1 hari
BAR ditanda
tangani
KPPN
6 Melakukan
Rekonsiliasi
Internal
SAIBA
dengan
SIMAK
BMN( Bagian
Umum)
- ADK SIMAK
BMN
1 hari BAR Internal
7 Upload ADK
SAIBA hasil
Rekonsiliasi
dengan KPPN
dan SIMAK
BMN ke
Komdanas
- ADK SAIBA
hasil
rekonsiliasi
dengan KPPN
1 hari
ADK
tersimpan
dalam
Komdanas
8 Menyusun
Catatan
Atas
Laporan
Keuangan
(CaLK)
dalam
Komdanas
(Dilakukan
per
Semester I
dan 2)
- BAR KPPN
- Data dukung
laporan
- Data aplikasi
SIMAK
BMN
5 hari Draf CaLK
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
JAKARTA Jl. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang
Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur – Jakarta 13950
Tlp/Fax : ( 021 ) 4805256– 4803856
Website: http://www.ptun-jakarta.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/004/KU/2015
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 01 September 2015
Halaman 4/4
Disahkan Oleh Ketua PTUN Jakarta
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PELAPORAN SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL (SAIBA) DAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf /
Operator
SAIBA
Kasub
Keuangan
Wakil
Sekretaris
Panitera/
Sekretaris
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
9 Mengecek
dan menanda-
tangani CaLK
- Draf CaLK 1 hari Dokumen
Catatan
Laporan
Keuangan
10 Mengirimkan
CaLK kepada
Korwil
- Surat
Pengantar
Pengiriman
- CaLK dan
data dukung
1 hari Terkirimnya
CaLK ke
Korwil
11 Mengarsipkan
BAR,
Laporan Hasil
Rekonsiliasi
dan CaLK
- Berkas LHR,
BAR, CaLK
- Lemari Arsip
1 hari Tersimpannya
Berkas CaLK,
LHR dan
Berita Acara
Rekonsiliasi
(BAR)
Judul Formulir : Berita Acara Rekonsiliasi Satuan Kerja
No. Formulir : FM/002/KU/2015
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 01 September 2015
BERITA ACARA REKONSILIASI
Nomor: BAR- /WPB.11/KP.020/
Pada hari ini ........... tanggal .......... bulan ......... tahun ............ telah diselenggarakan
Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Periode ............. 2015 antara Satuan Kerja
.......................selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN) Jakarta VI (175) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.
Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran berupa Laporan
Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja, Laporan Realisasi
Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan dan Neraca sebagai
bahan rekonsiliasi periode ............... Tahun Anggaran ……. beserta Arsip Data Komputer (ADK).
Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi
Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP).
Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita
Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:
No Uraian SiAP (Rp) SAI (Rp) SELISIH (Rp)
1 2 3 4 5 = 3 - 4
1 Pagu Belanja
2 Belanja
3 Pengembalian Belanja
4 Estimasi Pendapatan PNBP
5 Pendapatan PNBP
6 Pengembalian Pendapatan PNBP
7 Mutasi Uang Persediaan
8 Kas di Bendahara Pengeluaran
9 Kas pada Bdan Layanan Umum
10 Kas Lainnya di K/L dari Hibah
Hasil Rekonsiliasi dituangkan ke dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah
pihak.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan.
a.n. Kuasa Bendahara Umum Negara Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi Selaku Pejabat Penanggungjawab
Rekonsiliasi UAKPA
……………………………….. ……………………………………
Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi
Nomor : BAR- /WPB.11/KP.020/2015
Tanggal :
Laporan Hasil Rekonsiliasi
Satker: .......................................................... (..................)
Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI dengan SiAP bulan ............ 20.. dapat disampaikan hal-hal berikut:
1. Pagu Anggaran Belanja
SiAP = Rp.
SAI = Rp.
Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI
2. Estimasi Pendapatan PNBP
SiAP = Rp. 0,-
SAI = Rp. 0,-
Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI
3. Realiasi Belanja
SiAP = Rp.
SAI = Rp.
Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI
4. Pengembalian Belanja
SiAP = Rp. 0,-
SAI = Rp. 0,-
Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI
5. Realisasi Pendapatan PNBP
SiAP = Rp.
SAI = Rp.
Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI
6. Pengembalian Pendapatan PNBP
SiAP = Rp. 0,-
SAI = Rp. 0,-
Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI
7. Mutasi Uang Persediaan
SiAP = Rp.,-
SAI = Rp.
Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI
8. Kas di Bendahara Pengeluaran
SiAP = Rp.,-
SAI = Rp.,-
Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI
9. Kas Pada Badan Layanan Umum
SiAP = Rp. 0,-
SAI = Rp. 0,-
Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI
10. Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah
SiAP = Rp.0,-
SAI = Rp.0,-
Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI
11. Langkah-langkah perbaikan kesalahan/perbedaan .................
a.n. Kuasa Bendahara Umum Negara Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi Selaku Pejabat Penanggungjawab
Rekonsiliasi UAKPA
……………………………….. ……………………………………
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
JAKARTA Jl. Sentra Primer Baru Timur Pulo Gebang,
Kec. Cakung Kota Jakarta Timur – Jakarta 13950
Tlp/Fax : ( 021) 4805256 – 4803856
Website: http://www.ptun-jakarta.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/005/KU/2015
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 01 September 2015
Halaman 1/3
Disahkan Oleh Ketua PTUN Jakarta
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
SOP PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
TUJUAN :
Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP).
RUANG LINGKUP :
Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara
2. Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2011
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.05/2012
4. Peraturan Menteri Keuangan No 32/PMK.05/2014
5. Peraturan Sekretaris MARI No.02 Tahun 2013
1. S1–Ekonomi
2. S1–Hukum
3. DIII Administrasi
4. Mampu mengoperasikan Komputer
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
SOP Pelaporan Sistem Akuntansi Berasis Akrual (Saiba)
Dan Catatan Atas Laporan Keuangan (Calk)
1. Komputer/Laptop
2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Aplikasi Komdanas
4. Aplikasi SIMPONI
5. Koneksi Internet
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Sistem Penerimaan Kas
Negara tidak berjalan dengan baik.
1. Dokumen Keuangan
2. Dokumen Kepaniteraan Perkara
DEFINISI :
1. Aplikasi SIMPONI : Sistem Informasi PNBP Online, atau SIMPONI, adalah sistem informasi
yang dikelola oleh Ditjen Anggaran Kemenkeu, dalam rangka memfasilitasi
pengelolaan PNBP, yang meliputi: sistem perencanaan PNBP, sistem billing,
dan sistem pelaporan PNBP. Sistem billing adalah sistem yang memfasilitasi
penerbitan kode billing dalam rangka pembayaran atau penyetoran
penerimaan negara
2. Bukti Pembuatan
Tagihan PNBP
3. Bukti Penerimaan
Negara
:
:
Merupakan formulir yang diperoleh dari Aplikasi Simponi, yang digunakan
untuk menyetor penerimaan negara ke bank selain pendapatan pajak.
Merupakan formulir yang diperoleh dari Aplikasi Simponi, yang digunakan
sebagai bukti penyetoran penerimaan negara ke bank, yang memuat NTB
serta NTPN untuk diinput kedalam aplikasi Sistem Akuntansi Satuan Kerja
( SAS).
4. NTPN
5. NTB
:
:
Merupakan singkatan dari Nomor Tanda Penerimaan Negara, yaitu nomor
unik yang dikeluarkan oleh Bank Persepsi penerimaan setoran ke kas
Negara.
Merupakan singkatan dari Nomor Transaksi Bank, yaitu nomor urut
transaksi yang dikeluarkan oleh pihak bank
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
JAKARTA Jl. Sentra Primer Baru Timur Pulo Gebang,
Kec. Cakung Kota Jakarta Timur – Jakarta 13950
Tlp/Fax : ( 021) 4805256 – 4803856
Website: http://www.ptun-jakarta.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/005/KU/2015
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 01 September 2015
Halaman 2/3
Disahkan Oleh Ketua PTUN Jakarta
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
SOP PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf /
Bendahara
Penerima
Kasub
Keuangan
Wakil
Sekretaris
Panitera/
Sekretaris
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Menerima Bukti
setor bank biaya
PNBP dari
Pemegang Kas
dan
menandatangani
Buku Bantu HHK
(Hak-Hak
Kepaniteraan)
dari Pemegang
Kas
- Data , Bukti
Setor
- Buku Bantu
HHK
1 hari
- Bukti setor
bank
- Tanda
terima pada
Buku HHK
2 Membuat Bukti
Pembuatan
Tagihan PNBP
melalui Aplikasi
SIMPONI
- Data dan
Bukti Setor
- Aplikasi
SIMPONI
1 hari
Dokumen
Bukti
Pembuatan
Tagihan dari
Aplikasi
SIMPONI
3 Penyetoran PNBP
melalui Bank
dengan
menggunakan
Cheque Giro
Bendahara
- Bukti
Pembuatan
Tagihan
PNBP
- Cheque Giro
1hari
Bukti
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak yang
telah ada NTB
dan
NTPNnya
4 Menginput Bukti
Penerimaan
PNBP ke
Aplikasi Simponi
, dan Buku
PengawasanAngg
aran Pendapatan
- BUKTI
penerimaan
PNBP Bank
- Akses
Komdanas
1 hari
- Bukti
Penerimaan
Negara dari
SIMPONI
- Terinputnya
data pada
Buku
Pengawasan
Anggaran
Pendapatan
5 Membuat dan
mengkoreksi
Buku
Pengawasan
Anggaran, Berita
Acara Penutupan
Kas dan Laporan
Penutupan Kas
Laporan Realisasi
PNBP
- Buku Kas
Umum Pe,
- Berita
Acara
Penutupan
Kas
- Laporan
Realisasi
PNBP
- Berita Acara
Penutupan
Kas
- Laporan
Penutupan
Kas
-Laporan
Realisasi
PNBP
5 Memberi paraf,
mengkoreksi , me
nandatangani Buku
Pengawasan
Anggaran, Berita
Acara Penutupan
Kas, Laporan
Penutupan Kas dan
tanda tangan / paraf
Laporan Realisasi
PNBP
Ditanda-
tanganinya
Buku
Pengawasan
Anggaran
Pendapatan,
Penutupan Kas,
dan Laporan
Realisasi PNBP
6 Memberi nomor surat Laporan Realisasi PNBP ke Subbag Umum , serta mencatatnya ke dalam Buku Agenda
- Laporan PNBP dan Lampiran
- Buku agenda
Surat keluar
keuangan
1 hari
Surat tercatat dalam buku agenda
7 Mengirimkan Laporan Realisasi PNBP ke BUA M.A.R.I dan mengunggahnya ke Web site PTUN Jakarta
- Laporan PNBP
- Buku Ekspedisi Pengiriman Surat
1 hari - Laporan
terkirim
- Laporan
terunggah di
website
PTUN
Jakarta
8 MengarsipkanLaporan Realisasi PNBP/ pertinggal
- Laporan PNBP
- Lemari Arsip
1 hari Tersimpannya
Arsip Laporan PNBP
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
JAKARTA Jl. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang
Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur – Jakarta 13950
Tlp/Fax : ( 021 ) 4805256– 4803856
Website: http://www.ptun-jakarta.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/006/KU/2015
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 01 September 2015
Halaman 1/3
Disahkan Oleh Ketua PTUN Jakarta
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
SOP PERMINTAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN REMUNERASI
TUJUAN :
Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas permintaan dan pertanggungjawaban
Remunerasi.
RUANG LINGKUP :
Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan permintaan dan pertanggungjawaban remunerasi Pegawai
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang dilaksanakan setiap bulannya.
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
2. Keputusan Sekretaris MARI No. 35/IX/2008
3. Surat Keputusan MA No 128/KMA/SK/VIII/2014
4. Peraturan Sekretaris MARI No.02 Tahun 2013
1. S1–Ekonomi
2. S1–Hukum
3. SLTA
4. Mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
SOP pengelolaan remunerasi pegawai pada Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta
1. Komputer/Laptop
2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Printer
4. Jaringan Internet
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pembayaran remunerasi tidak
dapat dibayarkan
Dokumen Keuangan
DEFINISI :
1. Aplikasi Komdanas : Merupakan singkatan dari Aplikasi Komunikasi Data Nasional yaitu suatu
aplikasi komputer yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai
media penyimpanan dan database sentral berisi data-data aset, kepegawaian,
keuangan, dan remunerasi.
2. SPTJM : Merupakan singkatan dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yaitu surat
yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam
mempertanggungjawabkan pengeluaran anggaran.
3. LPJ : Merupakan singkatan dari Laporan Pertanggungjawaban
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
JAKARTA Jl. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang
Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur – Jakarta 13950
Tlp/Fax : ( 021 ) 4805256– 4803856
Website: http://www.ptun-jakarta.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/006/KU/2015
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku Oktober 2015
Halaman 2/3
Disahkan Oleh Ketua PTUN Jakarta
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
SOP PERMINTAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN REMUNERASI
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Bendahara Kasub
Keuangan
Panitera /
Sekretaris
Ketua
/ WK
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1 Pencetakan
daftar nominatif
pembayaran
remunerasi dari
aplikasi
Komdanas
- Aplikasi
Komdanas - Laptop/PC
4 Jam
Daftar
Nominatif
Permintaan
Remunerasi
dan Absensi
2 Pengecekan dan
penandatangana
n berkas
permintaan
remunerasi
- Surat
Pengantar
- SPTJM
- Kwitansi
- Tanda
Terima - Daftar Pajak
- Rekap Grade
- Rekap LPJ di
muka
- Daftar
Nomor
Rek.penerima tunjangan
- Rek.Koran
2 hari
Berkas LPJ di
muka
permintaan
remunerasi
3 Mengirim
berkas
rekapitulasi dan
LPJ di muka
pembayaran
remunerasi ke
PTTUN Jakarta
Berkas LPJ di
muka
permintaan
remunerasi
1 hari
Berkas LPJ di
muka
permintaan
remunerasi
4 Membuat LPJ
Pembayaran
Remunerasi
- Surat
Pengantar
- SPTJM
- Kwitansi
- Tanda
Terima - Daftar Pajak
- Rekap Grade
- Rekap LPJ
- Daftar
Nomor
Rekening
1 Hari
Berkas LPJ
permintaan
remunerasi
PTUN Jakarta
siap dikirim ke
Biro Keuangan
MARI
5 Mengirim
berkas LPJ
pembayaran
remunerasi ke
Biro Keuangan
MARI
- Berkas LPJ
permintaan remunerasi
- Rek.Koran
1 Hari Berkas LPJ
permintaan
remunerasi
PTUN Jakarta
diterima oleh
Biro Keuangan
MARI
-
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
JAKARTA Jl. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang
Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur – Jakarta 13950
Tlp/Fax : ( 021 ) 4805256– 4803856
Website: http://www.ptun-jakarta.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen
SOP/006/KU/2015
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 01 September 2015
Halaman 3/3
Disahkan Oleh Ketua PTUN Jakarta
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
SOP PERMINTAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN REMUNERASI
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Staf Bendahara Kasub
Keuangan
Panitera /
Sekretaris
Ketua
/ WK
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
6 Proses
pencairan
dana
- Berkas LPJ
permintaan
remunerasi
- Rek.Koran
1 Hari Berkas LPJ
permintaan
remunerasi
PTUN Jakarta
diterima oleh
Biro
Keuangan
MARI
7 Mengarsipkan
dokumen
- Berkas LPJ
permintaan
dan
pembayaran
remunerasi
- Lemari File
1 Hari Dokumen
tersimpan
dalam file
keuangan
Judul Formulir : Surat Pengantar Permintaan Dan Pertanggungjawaban Remunerasi
No. Formulir : FM/003/KU/2015
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 01 September 2015
KOP SURAT
___________________________________________________________________________________________
Nomor : Jakarta, ………….
Lampiran : 1 Bundel
Perihal : Tunjangan Kinerja
Bulan ……………….
Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Di
Jakarta
Salam Sejahtera,
Bersama ini Kami kirimkan Usulan Pembayaran Tunjangan Kinerja (Remunerasi) Pegawai
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta bulan ………. tahun 2015 untuk …..pegawai dengan jumlah
bruto sebesar Rp. ………… (………………. )_sebagaimana daftar terlampir.
Demikian atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih.
Ketua,
……………………….
Judul Formulir : Tanda Terima Tunjangan Khusus Kinerja
No. Formulir : FM/004/KU/2015
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 01 September 2015
TANDA TERIMA TUNJANGAN KHUSUS KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA KLAS IA
BULAN ………...TAHUN …………..
NO NAMA NIP PANGKAT /
GOL. JABATAN GRADE
Max/
Med/ Min
ESELON TUNJ. POT. JUMLAH
POT.
JUMLAH TUNJ.
SETELAH
POT.
TUNJ.
PPH BRUTO
POT.
PPH NETTO TANDATANGAN
Rp. % Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Mengetahui,
Ketua
…………………………
Menyetujui,
Panitera/Sekretaris
…………………………
Jakarta, ………………….
Bendahara
……………………………
Judul Formulir : Daftar Perhitungan Pajak Progresif Untuk Tunjangan Khusus Kinerja
No. Formulir : FM/005/KU/2015
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 01 September 2015
DAFTAR PERHITUNGAN PAJAK PROGRESIF UNTUK TUNJANGAN KHUSUS KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA KLAS IA
BULAN …………. TAHUN …………
NO NAMA NIP JABATAN /
STATUS
GAJI / TUNJ. /
PTKP)
(Rp. EST. 1
TAHUN (Rp.)
PENDAPATAN TERKENA PPH (Rp.) JUMLAH PPH (Rp.) PPH BULAN INI (Rp.) TOTAL PPH
(Rp.) 5% 15% 25% 5% 15% 25% 5% 15% 25%
Ex12 <=Rp. 50 Jt 50-250 Jt 250-500 Jt Gx5% Hx15% Ix25% J/12 bln K/12 bln L/12 bln N+O+P-PPH
Gaji
A B C D E F G H I J K L M N O P
Gaji & T. Kel.
Non TKK
Pembulatan
TKK
Biaya Jabatan
Iuran Pensiun
PTKP
PPH dari gaji
Mengetahui,
Ketua
…………………………
Menyetujui,
Panitera/Sekretaris
…………………………
Jakarta ………………….
Bendahara
……………………………
Judul Formulir : Rekapitulasi Permintaan Tunjangan Khusus Kinerja
No. Formulir : FM/006/KU/2015
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 01 September 2015
REKAPITULASI PERMINTAAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA
BERDASARKAN JOB GRADE BULAN SEPTEMBER TAHUN 2015
PADA SATUAN KERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA KLAS IA
NO. Rekening :
NPWP Bendahara Pengeluaran :
NO. JOB GRADE MAX/MED/MIN. JUMLAH PEGAWAI JUMLAH NETTO PAJAK JUMLAH BRUTO
JUMLAH
Mengetahui,
Ketua
…………………………
Menyetujui,
Panitera/Sekretaris
…………………………
Jakarta, ………………….
Bendahara
……………………………
Judul Formulir : Rekapitulasi Pertanggungjawaban Dimuka Tunjangan Khusus Kinerja
No. Formulir : FM/007/KU/2015
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 01 September 2015
REKAPITULASI PERTANGGUNGJAWABAN DIMUKA
INSTANSI :
PERIODE :
JUMLAH PEGAWAI :
NOMOR REKENING :
NO. PERIODE JUMLAH
TUNJ. POT. JUMLAH POT.
JUMLAH
TUNJ.
SETELAH
POT.
TUNJ. PPH BRUTO PPH NETTO
Rp. % Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Mengetahui,
Ketua
…………………………
Menyetujui,
Panitera/Sekretaris
…………………………
Jakarta, ………………….
Bendahara
……………………………
Judul Formulir : Bukti Pembayaran / Kwitansi Tunjangan Khusus Kinerja
No. Formulir : FM/008/KU/2015
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 01 September 2015
KOP SURAT
___________________________________________________________________________________________________________________________
BUKTI PEMBAYARAN
NOMOR KWITANSI :
TELAH DITERIMA DARI : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI
DITERIMA PADA NOMOR REKENING :
UANG SEJUMLAH :
UNTUK PEMBAYARAN : TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA KLAS IA
BULAN ……….. UNTUK ….. ORANG PEGAWAI (DAFTAR PENERIMAAN TERLAMPIR)
DENGAN PERINCIAN SEBAGAI BERIKUT :
JUMLAH NETTO : Rp.
PPH : Rp.
JUMLAH BRUTTO : Rp.
TERBILANG : Rp.
Mengetahui,
Ketua
…………………………
Menyetujui,
Panitera/Sekretaris
…………………………
Jakarta, ………………….
Bendahara
……………………………
Judul Formulir : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tunjangan Khusus Kinerja
No. Formulir : FM/009/KU/2015
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 01 September 2015
KOP SURAT
____________________________________________________________________________
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NO. .
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
NIP :
Jabatan :
Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :
1. Daftar pertanggungjawaban Tunjangan Khusus Kinerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta untuk bulan …….. tahun ……. sebesar Rp. ……………… (………………) untuk
…… Pegawai, telah dihitung dengan benar berdasarkan hak yang seharusnya dibayarkan
kepada pegawai yang bersangkutan.
2. Apabila di kemudian hari terdapat kekurangan atas pembuatan perhitungan
pertanggungjawaban tersebut, maka itu semua menjadi tanggung jawab Kami dan tidak akan
meminta kekurangan tersebut di kemudian hari.
3. Dan jika terdapat kelebihan atas uang pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja yang diterima
dengan yang dipertanggungjawabkan, Kami bertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia untuk
menyetor kelebihan tersebut ke rekening Bendahara Pengeluaran Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung dengan Nomor Rekening : 0329.01.001809.30.2. pada PT . Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Jakarta-Veteran, Jl. Veteran No. 8 Jakarta.
Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini Kami buat dengan penuh
tanggungjawab untuk dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.
Mengetahui, Jakarta, ………………….
Ketua Kuasa Pengguna Anggaran
…………………………. ……………………………
Judul Formulir : Daftar Nama Penerima Tunjangan Khusus Kinerja
No. Formulir : FM/010/KU/2015
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 01 September 2015
DAFTAR NAMA PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA KLAS IA
BULAN ……….. TAHUN ………..
NO NAMA PEGAWAI NO. REK REK. A.N NAMA
BANK JUMLAH
Mengetahui, Jakarta, ………………….
Panitera/Sekretaris Bendahara
…………………………. ……………………………