Upload
dangtu
View
218
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
P U T U S A N Nomor : 140/PDT/2016/PT-MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara :
1. SETIAWAN BR. SEMBIRING, perempuan, Beralamat di Jalan Bunga
Cempaka No. 32-B, Pasar-III, Kelurahan Padang Bulan
Selayang-II, Kecamatan Medan selayang, Kota Medan,
selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula
Tergugat I;
2. MERDEKA SITEPU atau dipanggil juga DEKA, laki-laki, beralamat di
Jalan Bunga Raya Nomor 31 Lingkungan-III, Kelurahan
Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota
Medan, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II
semula Tergugat II;
Lawan :
KALEB BARUS, laki-laki, pekerjaan : pensiunan BUMN, beralamat di Jln.
Raden Saleh No. 28 C, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar
Lampung, Provinsi Lampung. Dalam hal ini diwakili oleh
Kuasanya : KAMAR SEMBIRING, S.H., dan LYONST
SITEPU, S.H., Masing-masing Advokat pada Kantor
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PEKAT Sumatera Utara,
beralamat di Jln Setia Budi No. 10 Medan, baik sendiri-
sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal Februari 2015 bertindak baik secara
sendiri-sendiri maupun bersama-sama, selanjutnya
disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;
CAMAT MEDAN SELAYANG, beralamat di jalan Bunga Cempaka Nomor
54-A Pasar-III, Kelurahan Padang Bulan selayang-II,
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, selanjutnya
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 2 -
disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut
Tergugat I;
LURAH PADANG BULAN SELAYANG II, BERALAMAT DI Jalan Bunga
Mawar Nomor 63 kelurahan Padang Bulan Selayang-II,
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, selanjutnya
disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut
Tergugat II;
Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara tersebut;
TENTANG DUDUK PERKARA;
Membaca surat gugatan Penggugat tanggal Maret 2015 yang diterima
dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5
Maret 2015 dalam Register Nomor 110/Pdt.G/201/PN.Mdn telah mengajukan
gugatan sebagai berikut:
1. Bahwa, Penggugat adalah pemilik sebidang tanah berdasarkan bukti
kepemilikan yaitu Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor :
458/3/APH/MTT/1984 tertanggal 17 Mei 1984 dengan ukuran ± 18 M x ± 35
M atau seluas ± 630 M2, terletak di Jalan Harmonika Baru Lingkungan I,
Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota
Medan dahulu termasuk wilayah Kecamatan Medan Tuntungan ; 2. Bahwa adapun batas-batas tanah milik Penggugat tersebut adalah sebagai
berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Harmonika Baru
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Partai Bangun
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Bersih Ketaren
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nambun Karo-Karo.
3. Bahwa, Penggugat memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari
Usaha Ketaren berdasarkan Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi
tertanggal 17 Mei 1984 No. :458/3/APH/MTT/1984 yang diperbuat oleh
Camat Medan Tuntungan Kota Medan ;
4. Bahwa, Usaha Ketaren memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli
dari Nambun Karo-Karo dengan Akte Ganti Rugi No.261/B/MT/77 tanggal 3
Oktober 1977 dengan ukuran Luas ± 13 M x ± 35 M = ± 455 M2 dan dari
Asnah Br Bangun, Sempa Br Ketaren dan Asmara Br Sukatendel dengan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 3 -
ukuran Luas ± 5 M x ± 35 M = ± 175 M2 berdasarkan Akte Pelepasan Hak
Dengan Ganti Rugi tertanggal 23 Agustus 1982 No. :504/3/APH/MTT/1982
yang diperbuat oleh Camat Medan Tuntungan Kota Medan, kemudian kedua
persil tanah yang dibeli oleh Usaha Ketarena tersebut dijadikan 1 persil
dengan ukuran ± 18 m x ± 35 m dan dijual kepada Penggugat ;
5. Bahwa, adapun tanah yang dibeli Usaha Ketaren dari Asnah Br Bangun,
Sempa Br Ketaren dan Asmara Br Sukatendel dengan ukuran Luas ± 5 M x
± 35 M = ± 175 M2 dimana dulunya adalah berasal dari tanah milik Nambun
Karo-Karo yang dijual oleh Nambun Karo-Karo kepada Asnah Br Bangun,
Sempa Br Ketaren dan Asmara Br Sukatendel berdasarkan Akte Ganti Rugi
tertanggal 3 Oktober 1977 No. :261/C/MT/77 yang diperbuat oleh Camat
Medan Tuntungan Kota Medan ;
6. Bahwa, Penggugat telah membuat tembok pembatas antara tanah milik
Penggugat dengan tanah Nambun Karo-Karo dan tanpa setahu dan seizin
Penggugat selaku yang berhak atas tanah tersebut dimana Tergugat-I juga
telah membuat tembok pembatas tanah tersebut yang ternyata tembok yang
dibuat oleh Tergugat-I tersebut telah masuk ketanah milik Penggugat
dengan ukuran ± 5 M x ± 35 M atau dengan kata lain Tergugat-I telah
menguasai sebahagian dari tanah Penggugat dengan cara melawan hukum
yaitu ukuran ± 5 M x ± 35 M
7. Bahwa, adapun permasalah antara Penggugat dengan Tergugat-I tersebut
telah dilaporkan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat-I dan Turut
Tergugat-II, akan tetapi setelah beberapa kali diadakan pertemuan oleh
Turut Tergugat-II yang dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat-I
sedangkan Tergugat-II Nambun/ Nasrun Sitepu tidak pernah hadir karena
telah meninggal dunia dan dari pertemuam-pertemuan tersebut tidak pernah
tercapai perdamaian sehingga diajukan gugatan ini ;
8. Bahwa, berhubung karena Nambun / Nasrun Sitepu disebut juga Nambun
Karo2 telah meninggal dunia maka kedudukannya dalam perkara ini sebagai
Tergugat-II digantikan oleh anak kandungnya yang bernama Merdeka
Sitepu;
9. Bahwa, Tergugat-I tetap ngotot sebagai pemilik tanah objek perkara dengan
alasan tanah objek perkara telah dibeli oleh Tergugat-I dari Nambun Karo-
Karo/ Nasrun Sitepu ic Tergugat-II berdasarkan Surat Pernyataan
Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Nomor : 75/Leg/017/III/2003 tanggal
28 Maret 2003 atas nama Setiawan Br Sembiring yang diperbuat oleh
Kepala Kelurahan Padang Bulan Selayang II dan dilegalisasi oleh Camat
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 4 -
Medan Selayang, yang ternyata sebahagian dari tanah milik Penggugat yaitu
dengan ukuran lebih kurang ± 5 M x ± 35 M yang dimaksud dalam Akta
Pelepasah Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 458/3/APH/MTT/1984 tertanggal
17 Mei 1984 tersebut termasuk didalamnya, atau dengan kata lain tanah
yang dijual oleh Nambun Karo-Karo/ Nasrun Sitepu ic Tergugat-II ukurannya
telah melebihi dari tanah yang dimilik Nambun Karo-Karo/ Nasrun Sitepu ic
Tergugat-II sendiri ;
10. Bahwa, adapun asal usul tanah Penggugat juga berasal dari tanah Nambun /
Nasrun Sitepu yaitu pada tanggal 3 Oktober 1977 Nambun / Nasrun Sitepu
menjual tanah ukuran ± 13 M x ± 35 M atau seluas ± 455 M2 kepada Usaha
Ketaren sebagaimana dimaksud dalam Akte Ganti Rugi No.261/B/MT/77
tertanggal 3 Oktober 1977 diperbuat oleh Kepala Kampung Padang Bulan
Selayang II dan Camat Medan Tungtungan (dulunya termasuk wilayah
Kecamatan Medan Tuntungan) dan pada tanggal 17 Mei 1984 tanah milik
Usaha Ketaren tersebut kemudian dijual seluruhnya kepada Penggugat
sebagaimana dimaksud dalam Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi
Nomor :458/3/APH/MTT/1984 tertanggal 17 Mei 1984 diperbuat oleh Kepala
Kelurahan PB Selayang II dan Camat Medan Tungtungan ;
11. Bahwa, adapun pemagaran yang dilakukan oleh pihak Tergugat-I dimana
pagar tersebut telah melewati pagar tanah Penggugat dengan ukuran Lebar
± 5 M x Panjang ± 35 M telah dimasukkan atau dicaplok oleh pihak
Tergugat-I perbuatan tergugat-I tersebut adalah jelas merupakan perbuatan
melawan hukum ;
12. Bahwa, dari fakta tersebut diatas adapun tentang diperbuatnya Surat
Pernyataan Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Nomor :
75/Leg/01/III/2003 tanggal 28 Maret 2003 atas nama Setiawan Br Sembiring
ic Tergugat-I beserta lampirannya adalah cacat hukum, karena nyata-nyata
dalah surat tersebut telah menempatkan keterangan tidak benar karena
tanah yang dimaksud menyangkut sebahagian dari tanah milik Penggugat
dengan ukuran Lebar ± 5 M x Panjang ± 35 M dan pemagaran yang
dilakukan oleh pihak Tergugat-I juga telah melakukan perbuatan melawan
hukum ;
13. Bahwa, adapun tindakan Tergugat-I menguasai dan memagar tanah objek
perkara secara melawan hukum adalah jelas-jelas merupakan perbuatan
melawan hukum ;
14. Bahwa, untuk menghindarkan segala tindakan dan perbuatan yang melawan
hukum oleh Tergugat-I, ataupun orang lain terhadap tanah objek perkara
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 5 -
tersebut, mohon kiranya agar terlebih dahulu diletakkan Sita Penjagaan atas
tanah tersebut ;
15. Bahwa, sehubungan dengan tanah objek perkara yang dikuasai Tergugat-I
secara melawan hukum maka Tergugat-I dan setiap orang tanpa kecuali
haruslah dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek
perkara kepada Penggugat tanpa halangan apapun juga ;
16. Bahwa, Penggugat sangat merasa dirugikan oleh tindakan Para Tergugat
dimana Tergugat-II menjual sebagian dari tanah milik Penggugat kepada
Tergugat-I, yang seharusnya bisa dimanfatkan oleh Penggugat dan dapat
menikmati hasil tanah objek perkara tersebut, oleh dan karena itu patut dan
wajar serta adil, agar Para Tergugat yang telah memperjual belikan dan
menguasai tanah objek perkara tanpa hak dan melawan hukum dihukum
untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar
Rp.100.000.000,- sejak gugatan ini mendapat putusan hukum yang tetap
untuk dijalankan ;
17. Bahwa, adalah patut dan wajar serta adil, agar Para Tergugat juga dihukum
untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai
untuk menjalankan putusan dalam perkara ini terhitung sejak perkara ini
mendapat putusan hukum yang tetap untuk dijalankan ;
18. Bahwa, berhubung karena gugatan Penggugat mempunyai dasar dan bukti
yang kuat dan solid, maka patutlah dalam perkara ini diberikan putusan serta
merta untuk dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding atau
perlawanan maupun kasasi
Dengan uraian-uraian tersebut diatas, dimohonkan agar Bapak KETUA
Pengadilan Negeri Medan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak yang
berpekara dan menetapkan hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya memberikan putusan dalam perkara ini dengan
keputusan yang dimohonkan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Penjagaan yang telah dilaksanakan
dalam perkara ini ;
3. Menyatakan dalam hukum tanah objek perkara ukuran 5 m x 35 m adalah
termasuk kedalam tanah milik Penggugat berdasarkan bukti kepemilikan
yaitu Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 458/3/APH/MTT/1984
tertanggal 17 Mei 1984 yang seluruhnya berukuran 18 M x 35 M atau seluas
630 M2, terletak di Jalan Harmonika Baru Lingkungan I, Kelurahan Padang
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 6 -
Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan dahulu
termasuk wilayah Kecamatan Medan Tuntungan dengan batas-batas
sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas Jalan Harmonika Baru
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Partai Bangun
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Bersih Ketaren
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nambun Karo-Karo.
4. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah objek perkara adalah
tidak sah dan cacat hukum yang berakibat batal demi hukum dan tidak
berlaku sepanjang merugikan bagi kepentingan Penggugat
5. Menghukum Tergugat-I maupun siapa saja tanpa kecuali yang menempati
ataupun menguasai tanah objek perkara agar menyerahkan tanah objek
perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa sesuatu
halangan
6. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar uang ganti rugi
kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) terhitung
sejak perkara ini mendapat putusan hukum yang tetap untuk dijalankan ;
7. Menghukum lagi Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar uang paksa
(dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
setiap hari apabila Para Tergugat lalai untuk menjalankan putusan dalam
perkara ini terhitung sejak perkara ini mendapat putusan hukum yang tetap
untuk dijalankan ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uitvoor baar
bij voorraad) walaupun ada banding, perlawanan maupun kasasi
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung menanggung untuk membayar
segala ongkos yang timbul dalam perkara ini;
Apabila peradilan berpendapat lain maka :
- Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et
bono)
Membaca jawaban dari Kuasa Tergugat-I dan Tergugat-II terhadap
gugatan Penggugat sekaligus mengajukan gugatan rekonpensi bertanggal 18
Mei 2015 sebagai berikut :
Bahwa Tergugat I dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil
yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang
diakui dalam Jawaban Tergugat-I;
A. DALAM EKSEPSI
Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak ( Plurium Consortium )
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 7 -
1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Setiawan Br Sembiring
sebagai Tergugat I karena Penggugat menduga TergugatI telah
menguaai tanah Penggugat seluas kurang lebih 5 M x 35 M atau seluas
175 M2;
2. Bahwa Tergugat I adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas
1818,23 M2 setempat dikenal dengan Jl. Harmonika Baru Lingkungan I
yang diperoleh Tergugat I dari Nambun / Nasrun Sitepu berdasarkan
Surat Pernyataan Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Nomor :
75/Leg/01/III/2003 tanggal 28 Maret 2003 yang diperbuat oleh Kepala
Kelurahan padang Bulan Selayang II dan dilegalisasi oleh Camat Medan
Selayang Kota Medan sesuai dengan Surat Keterangan Situasi Tanah
dan Berita Acara pengukuran Tanah tertanggal 24 Maret 2003 yang
diperbuat oleh Kepala Lingkungan I dan Diketahui oleh Kepala Kelurahan
Padang Bulan Selayang II Joni Sebayang dan dikuatkan oleh saksi-saksi;
3. Bahwa adapun batas-batas tanah milik Tergugat I yang diperolehnya dari
Nambun/Nasrun Sitepu adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatas dengan rencana Jalan tembus Pasar
I/Harmonika (L=16 M = 26,80 M;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nd.Sayang seluas 48,50 M;
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Satiman Ginting/J.Ginting seluas
31,50 M/20,85 Meter;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Eddy Perangin Angin seluas 52,40
Meter;
4. Bahwa sesuai posita gugatan Penggugat poin nomor 8 (delapan)
Penggugat mengajukan gugatan terhadap Merdeka Sitepu disebut juga
Deka sebagai Tergugat II, karena merupakan anak kandung atau ahli
waris dari Nambun/Nasrun Sitepu disebut juga nambun Karo Karo yang
telah menjual tanahnya kepada Tergugat I;
5. Bahwa karena Nambun /Nasrun Sitepu telah meninggal dunia dan
meninggalkan beberapa ahli waris, maka Penggugat seharusnya menarik
seluruh ahli waris dari Nambun/Nasrun Sitepu sebagai pihak Tergugat II
dalam perkara a quo , bukan hanya menarik Meredeka Sitepu disebut
juga Deka tidak memiliki hubungan hukum secara pribadi dengan
Penggugat dan tidak memiliki kapasitas secara pribadi dijadikan sebagai
Tergugat II dalam perkara a quo ;
6. Bahwa Penggugat mendalilkan pemilik sebidang tanah yang
diperolehnya dari Usaha Ketaren berdasarkan Akta Pelepasan Hak
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 8 -
Dengan Ganti Rugi Nomor : 458/3/APH/MTT/1984 dengan ukuran 18 M x
35 M atau seluas kurang lebih 630 M2;
7. Bahwa Usaha Ketaren memperoleh tanahnya pertama dari
Nambun/Nasrun Sitepu disebut juga Nambun Karo-Karo seluas 13 M x
35 M atau seluas 455 M2 sesuai Akte Ganti Rugi No,261/B/MT/77
tanggal 3 oktober 1977, kedua dari Asnah Br Bangun, Sempa Br Ketaren,
Asmara Br Sukatendel seluas 5 M x 35 M atau seluas 175 M2 sesuai
Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.504/3/APH/MTT/1982
tanggal 23 Agustus 1982 kemudian menjadikannya satu persil dengan
ukuran 18 M x 35 M atau seluas 630 M2 dan kemudian dijual kepada
Penggugat;
8. Bahwa seharusnya Penggugat juga mengikut sertakan Usaha Ketaren
sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, karena kapasitasnya sebagai
penjual tanah kepada Penggugat , dimana menurut Penggugat sebagian
tanah yang dijualnya kepada Penggugat tidak dapat dikuasai oleh
Penggugat , sehingga Penggugat merasa dirugikan ;
9. Bahwa sesuai Yurisprudensi MARI No.821 K/Sip/1974/Jo No 365
K/Sip/1972 tanggal 30 September 1972 , setiap pihak yang terlibat dalam
perbuatan yang merugikan orang lain haruslah diikutsertakan sebagai
pihak Tergugat atau subjek hukum dalam suatu perkara perdata;
10. Bahwa karena gugatan Penggugat kurang pihak dalam perkara a quo ,
maka gugatan Penggugat yang demikian tidak memenuhi syarat formil
suatu gugatan ,sehingga sesuai Yurisprudensi MARI No.447 K/Sip/1976
tanggal 20 Oktober 1976, gugatan yang tidak sempurna menurut
ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak
dapat diterima ( Niet Onvantkelijke Verklaard) ;
B .DALAM POKOK PERKARA
Bahwa segala yang diuraikan dalam Eksepsi ,secara mutatis mutatis dianggap
telah dimasukkan dalam pokok perkara ini sehingga kami tidak perlu mengulang
lagi;
1. Bahwa tergugat I adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 1818,23
M2 setempat dikenal dengan Jl Harmonika Baru Lingkungan I yang
diperoleh Tergugat I dari Nambun/Nasrun Sitepu berdasarkan Surat
Pernyataan Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Nomor :
75/Leg/017/III/2003 tanggal 28 Maret 2003 yang diperbuat oleh kepala
Kelurahan Padang Bulan Selayang II dan dilegalisasi oleh Camat Medan
Selayang Kota Medan dengan batas batas sebagai berikut :
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 9 -
Sebelah Utara berbatas dengan rencana Jalan tembus Pasar
I/Harmonika (L=16 M = 26,80 M;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nd.Sayang seluas 48,50 M;
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Satiman Ginting/J.Ginting seluas
31,50 M/20,85 Meter;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Eddy Perangin Angin seluas 52,40
Meter;
2. Bahwa Surat Pernyataan Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Nomor
:75/Leg/017/III/2003 tanggal 28 Maret 2003 diketahui dan disetujui oleh
seluruh ahli waris yakni istri dan anak anak dari Nambun/ Nasrun Sitepu
sebagaimana Surat Persetujuan Keluarga tertanggal 15 Maret 2003
sehingga Tergugat I adalah pembeli tanah yang beretikad baik dan harus
dilindungi oleh Undang-Undang ( Vide Yurisprudensi MARI No.126
K/Sip/1962 tanggal 9 Juni 1962 Jo No 1221 K/Sip/1971 tanggal 9
Februari 1972 ) ;
3. Bahwa sebelum tanah yang dijual oleh Nambun/Nasrun Sitepu kepada
tergugat I diatas tanah tersebut telah terdapat Surat Keterangan Nomor :
06/3/0103/SKT/VII/1999 tertanggal 19 Agustus 1999 yang diperbuat oleh
Kepala Kelurahan Padang Bulan Selayang II dan diketahui oleh Camat
Medan Selayang menerangkan luas tanah 1.866,30 M2 dengan batas
batas :
Sebelah Utara berbatas dengan rencana Jalan /Harmonika Barus seluas
26 M /21 Meter ;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah K Br Sitepu /Perangin Angin
seluas 48,80 Meter ;
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Satiman Ginting/J.Ginting seluas
31,50 M ;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Peny Sembiring seluas 52,50
Meter;
4. Bahwa Surat Keterangan Nomor 06/3/0103/SKT/VIII/1999 tertanggal 19
Agustus 1999 yang diperbuat Kepala Kelurahan Padang Bulan Selayang
II dan diketahui oleh Camat Selayang seluas 1.866,30 M2, merupakan
sisa tanah yang belum terjual oleh Nambun / Nasrun Sitepu yang surat
awalnya Surat Keterangan Tanah Nomor : 1461/A/I/17 tanggal 30 April
1973 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Deli Serdang seluas
6000 M2.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 10 -
5. Bahwa sejak diperoleh tanah oleh Tergugat I pada tahun 2003 tidak
pernah ada permasalahan diatas tanah tersebut , tetapi pada akhir tahun
2014 atau kurang lebih 11 (sebelas) tahun kemudian Penggugat
mengklaim tanah seluas 5 M x 35 M atau seluas 175 M2 adalah milik
Penggugat, yang ditindak lanjuti Penggugat dengan pengecoran dan
merusak tanaman padi yang ada diatas tanah milik Tergugat I;
6. Bahwa tindakan Penggugat tersebut, Tergugat I merasa keberatan dan
mempertanyakan kepada orang yang bekerja melakukan pengecoran
tetapi pengecoran terus dilakukan oleh orang suruhan Penggugat yang
mengaku mendapat kuasa dari Penggugat;
7. Bahwa permasalahan tersebut kemudian dilaporkan oleh Penggugat
kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang kemudian dilakukan
pertemuan yang dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat I, dimana
pada saat pertemuan tersebut tidak dapat kuasa Penggugat menjelaskan
dan membuktikan alas hak Penggugat atas tanah seluas 5 M x 35 M atau
seluas 175 M 2 , sehingga pertgemuan tersebut tidak pernah mebuahkan
hasil ;
8. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 3 (tiga) pada nomor 4 (empat)
dan 5 (lima) mengakui Penggugat memperoleh tanah terseb ut dari
Usaha Ketaren, dan Usaha Ketaren memperoleh tanah Pertama dari
Nambun Karo-Karo seluas 13 M x 35 M atau seluas 455 M2 sesuai Akte
Ganti Rugi No.261/B/MT/77 tanggal 3 Oktober 1977 dan Kedua dari
Asnah Br Bangun , Sempa Br Ketaren , Asmara Br Sukatendel seluas 5
M x 35 M atau seluas 175 M2 sesuai Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti
Rugi No : 504/3/APH/MTT/1982 tanggal 23 Agustus 1982. Kemudian
Usaha Ketaren menjadikan satu persil dengan ukuran 18 x 35 M atau
seluas 630 M2 dan menjualnya kepada Penggugat sesuai Akte
Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No : 458/3/APH/MTT/1984 tanggal 17
Mei 1984 ,.
10 Bahwa menurut Penggugat Asnah Br Bangun ,Sempa Br Ketaren,
Asmara Br Sukatendel memperoleh tanah seluas 5 M x 35 M atau
seluas 175 M2 berdasarkan Akte Ganti Rugi No.261/C/MT/77/tanggal 3
Oktober 1877 dari Nambun/Nasrun Sitepu, kemudian Asnah Br Bangun,
Szempa Br Ketaren , Asmara Br Suketendel men jualnya kepada Usaha
Ketaren sebagaimana Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi
No.504/3/APH/MTT/1982 tanggal 23 Agustus 1982.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 11 -
11 Bahwa kemudian Akte Ganti Rugi No.261/C/MT/77 tanggal 3 Oktober
1977 sebagai dasar atau alas hak Asnah Br bangun, Sempa Br Ketaren,
Asmara Br Sukatendel memperoleh tanah seluas 5 M x 35 M atau seluas
175 M2 dari Nambun/Nasrun Sitepu TELAH DIBATALKAN oleh Camat
Medan Tuntungan yang berarti jual beli antara Asnah Br. Bangun, Sempa
Br Ketaren, Asmara Br Sukatendel dengan Nambun/Nasrun Sitepu
melalui akte ganti rugi tersebut tidak pernah ada sehingga tanah seluas 5
M x 35 M atau seluas 175 M2 tetap milik Nambun/Nasrun Sitepu;
12 Bahwa dengan demikian peralihan dari Asnah Br Bangun, Sempa Br
Ketaren, Asmara Br Sukatendel kepada Usaha Ketaren sebagaimana
Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No; 504/APH/MTT/1982 tanggal
23 Agustus 1982 dengan sendirinya BATAL DEMI HUKUM, karena
Asnah Br. Bangun, Sempa Br Ketaren, Asmara Br Sukatendel bukan
sebagai pemilik yang sah dan telah menjual tanah milik Nambun/Nasrun
Sitepu kepada Usaha Ketaren, dan Usaha Ketaren membuatnya menjadi
satu persil dan menjualnya kepada Penggugat, sehingga perbuatan
Asnah Br. Bangun, Sempa Br Ketaren, Asmara Br Sukatendel menjual
kepada Usaha Ketaren dan perbuatan Usaha Ketaren yang menjual
tanah kepada Penggugat telah bertentangan dengan Pasal 1365
KUHPerdata;
13 Bahwa oleh sebab itu jual beli dari Usaha Ketaren kepada Penggugat
(Kaleb Barus) berdasarkan Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi
Nomor; 458/3/APH/MTT/1984 tertanggal 17 Mei 1984 yang telah Usaha
Ketaren jadikan satu persil dengan ukuran 18 M x 35 M atau seluas 630
M2 dimana sebagian dari tanah seluas 630 M2 tersebut yakni tanah
seluas 5 M x 35 M atau seluas 175 M2 merupakan tanah milik
Nambun/Nasrun Sitepu adalah BATAL DEMI HUKUM, karena nyata
nyata Usaha Ketaren telah menjual sebagian (seluas 5 M x 35 M atau
seluas 175 M2) tanah milik Nambun/ Nasrun Sitepu atau dengan kata
lain Usaha Ketaren telah menjual sebagian tanah yang bukan miliknya
kepada Penggugat;
14 Bahwa seluruh ahli waris Nambun/Nasrun Sitepu tidak ada mengenal
Asnah Br. Bangun, Sempa Br Ketaren, Asmara Br Sukatendel, dan tidak
pernah mengetahui tentang jual beli dari Nambun/Nasrun Sitepu kepada
Asnah Br. Bangun, Sempa Br Ketaren, Asmara Br Sukatendel
sebagaimana Akte Ganti Rugi No. 261/C/MT/77 tanggal 3 Oktober 1977;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 12 -
15 Bahwa Turut Tergugat II (Lurah Padang Bulan Selayang II) tidak ada
menemukan Arsip di kantor Turut Tergugat I (Camat Medan Selayang)
dan Kantor Turut Tergugat II mengenai alas hak Penggugat atas tanah
seluas 5 M x 35 M atau seluas 175 M2 baik Akte Ganti Rugi No.
261/C/MT/77 tanggal 3 Oktober 1977 sebagai dasar atau alas hak
Asnah Br. Bangun, Sempa Br Ketaren, memperoleh tanah dari Nambun
Karo/Nasrun Sitepu yang telah dibatalkan Oleh Camat Medan Tuntungan
serta Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No; 504/APH/MTT/1982
tanggal 23 Agustus 1982 sebagai dasar atau alas hak Usaha Ketaren
memperoleh tanah dari Asnah Br. Bangun, Sempa Br Ketaren, Asmara
Br Sukatendel yang kemudian dijadikan satu persil oleh Usaha Ketaren
persil dengan ukuran 18 M X 35 M atau seluas 630 M2 dan menjualnya
kepada Penggugat sesuai Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No;
458/APH/MTT/1984 tanggal 17 Mei 1984;
16 Bahwa berdasarkan alasan dan argumen diatas, maka Tergugat I tidak
ada melakukan perbuatan melawan hukum yakni menguasai tanah
Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga
pemagaran dan pengecoran yang dilakukan oleh Tergugat I diatas tanah
miliknya yang diperolehnya dari Nambun Karo/Nasrun Sitepu sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dibenarkan oleh hukum, dan
Penggugat lah yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap
Tergugat I, yang telah mengkliam sebagai pemilik tanah seluas 5 M x 35
M atau seluas 175 M2 dan melakukan pengecpran dan perusakan
tanaman padi diatas tanah milik Tergugat I ,tanpa memiliki alas hak
diatasnya;
17 Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat sebagai pemilik maupun
permohonan dan permintaan Penggugat agar Tergugat I yang mengusai
tanah seluas 5 M x 35 M atau seluas 175 M2 agar dihukum untuk
mengosongkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat
haruslah ditolak, karena tidak berdasar hukum sebab tanah seluas 5 M x
35 M atau seluas 175 M2 adalah milik Tergugat I secara sah yang
diperolehnya dari Nambun/ Nasrun Sitepu sebagaimana alas hak diatas;
18 Bahwa permohonan dan permintaan Penggugat yang merasa dirugikan
atas jual beli dari orangtua Tergugat II kepada Tergugat I, sehingga Para
Tergugat dihukum untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat
sebesar Rp.100.000.000,- sejak gugatan ini mendapat putusan hukum
yang berkekuatan hukum tetap untuk dijalankan patut untuk ditolak ,
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 13 -
karena jual beli antara orangtua Tergugat II dengan Tergugat I sah
secara hukum dimana penjual tanah adalah milik yang sah, sehingga
penguasaan tanah oleh Tergugat I sudah sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku dan tidak ada merugikan orang lai, Disamping itu
Penggugat tidak ada menguraikan dasar perhitungan ganti rugi diatas,
sehingga permohonan ganti rugi diatas tidak berdasar dan tidak dapat
diterima menurut hukum;
19 Bahwa permohonan dan permintaan Penggugatg tentang uang paksa (
dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (seratus juta rupiah) setiap hari atas
kelalaian Para Tergugat patut untuk ditolak karena Tergugat I adalah
pemilik sah tanah tersebut dan penguasaan tanah oleh Tergugat I adalah
sesuai dengan ketgentuan hukum yang berlaku;
20 Bahwa permohonan dan permintaan Penggugat tentang putusan serta
merta untuk dijalankan terlebih dahulu juga patut untuk ditolak karena
memperhatikan ketentuan hukum pasal 180 HIR/191 Rbg/
Berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini berkenan untuk menerima Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat I
dan menolak gugatan Penggugatg untuk seluruhnya atau menyatakan
gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Onvantkelijke Verklaard );
II GUGATAN DALAM REKONPENSI
Bahwa segala yang diuraikan dalam Konpensi, secara mutitas mutitas
dianggap telah dimasukkan dalam Rekonpensi ini sehingga kami tidak perlu
mengulangi lagi ;
1. Bahwa Penggugat dR adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas
1818,23 M2 setempat dikenal dengan Jl.Harmonika Baru Lingkungan I
yang diperoleh Penggugat dR dari Nambun/Nasrun Sitepu berdasarkan
Surat Pernyataan Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Nomor :
75/Leg/017/III/2003 tanggal 28 Maret 2003 yang diperbuat oleh Kepala
Kelurahan Padang Bulan Selayang II dan dilegalisasi oleh Camat Medan
Selayang Kota Medan dengan batas batas sebagai berikut
Sebelah Utara berbatas dengan rencana Jalan tembus Pasar
I/Harmonika (L=16 M = 26,80 M;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nd.Sayang seluas 48,50 M;
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Satiman Ginting/J.Ginting seluas
31,50 M/20,85 Meter;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Eddy Perangin Angin seluas 52,40
Meter;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 14 -
2. Bahwa sejak Penggugat dR membeli tanah terseb ut, maka Penggugat
dR, menyuruh orang lain untuk mengusahainya /menanami padi . dan
tidak pernah ada masalah tetapi akhir tahun 2014 Tergugat dR dengan
sengaja mengklaim sebagai pemilik tanah seluas 5 M x 35 M atau seluas
175 M2 dan melakukan pengecoran di tanah milik Penggugat dR dan
dengan sengaja merusak tanaman padi yang ada diatasnya walaupun
sudah diperingatkan dan dilarang oleh Penggugat dR.
3. Bahwa Tergugat dR mengklaim sebagai pemilik ganah seluas 18M x 35
M atau seluas 630 M2 berdasarkan Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti
Rugi Nomor : 458/3/APH/MTT/1984 tertanggal 17 Mei 1984 yang
diperolehnya dari Usaha Kegtaren dimana tanah seluas 5M x 35 M atau
seluas 175M2, Usaha Ketaren memperolehnya dari Asnah Br Bangun,
Sempa Br Ketaren, Asmara Br Sukatendel memperolehnya juga dari
Nambun/Nasrun Sitepu berdasarkan Akate Ganti Rugi No.261/C/MT/77
tanggal 3 Oktober 1977;
4. Bahwa kemudian Akte Ganti Rugi NO 261/C/MT/77 tanggal 3 Oktober
1977 sebagai dasar atau alas hak Asnah Br Bangun, Sempa Br
Ketaren,Asmara Br Sukatendel memperoleh tanah seluas 5M x 35 M
atau seluas 175 M2 dari Nambun/Nasrun Sitepu TELAH DIBATALKAN
oleh Camat Medan Tuntungan yang berarti jual beli antara Asnah Br
Bangun, Sempa Bt Ketaren , Asmara Br Sukatendel dengan
Nambun/Nasrun Sitepu melalui akte ganti rugi tersebut tidak pernah ada
sehingga tanah seluas 5 M x 35 M atau seluas 175 M2 tetap milik
Nambun/ Nasrun Sitepu;
5. Bahwa dengan demikian peralihan dari Asnah Br Bangun, Sempa Br
Ketaren, Asmara Br Sukatendel kepada Usaha Ketaren sebagimana Akte
Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.504/3/APH/MTT/1982 tanggal 23
Agustus 1982 dengan sendirinya BATAL DEMI HUKUM, karena Asnah
Br Bangun , Sempa Br Ketaren, Asmara Br Sukatendel menjual tanah
milik Nambun/Nasrun Sitepu kepada Usaha Ketaren, dan Usaha Ketaren
membuatnya menjadi satu persil dan menjualnya kepada Penggugat,
sehingga perbuatan Asnah Br Bangun , Sempa Br Ketaren ,Asmara Br
Sukatendel menjual kepada Usaha Ketaren dan perbuatan Usaha
Ketaren yang menjual tanah kepada Penggugat telah bertentangan
dengan Pasal 1365 KUH Perdata;
6. Bahwa oleh sebab itu jual beli d-ari Usaha Ketaren kepada Penggugat (
Kaleb Barus) berdasarkan Akte pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 15 -
Nomor : 458/3/APH/MTT/1984 tertanggal 17 Mei 1984 yamg telah Usaha
Ketaren jadikan satu persil dengan ukuran 18 M X 35 M atau seluas 630
M2 dimana sebagian dari tanah seluas 630 M2 tersebut yakni tanah
seluas 5 M X 35 M atau seluas 175 M2 merupakan tanah milik
Nambun/Nasrun Sitepu adalah BATAL DEMI HUKUM, karena nyata
nyata Usaha Ketyaren telah menjual sebagian ( seluas 5 M X 35 M atau
seluas 175 M2) tanah milik Nambun/Nasrun Sitepu atau dengan kata lain
Usaha Ketaren telah menjual sebagian tanah yang bukan miliknya
kepada Penggugat;
7. Bahwa Akte Ganti Rugi No.261/C/MTG/77 tanggal 3 Oktober 1977
sebagai dasar atau alas hak Asnah Br Bangun, Sempa Br Ketaren,
Asmara Br Sukatendel memperoleh tanah seluas 5 M x 35 M atau seluas
175 M2 dari Nambun Karo Karo /Nasrun Sitepu adalah tidak sah karena
sudah dibatalkan oleh Camat Medan Tuntungan sehingga akte ganti rugi
tersebut batal demi hukum;
8. Bahwa demikian juga Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi
No.504/3/APH/MTT/1982 tanggal 23 Agustus 1982 sebagai dasar atau
alas hak Usaha Ketaren memperoleh tanah seluas 5 M X 35 M atau
seluas 175 M2 dari Asnah Br Bangun, Sempa Br Ketaren , Asmara Br
Sukatendel tidak sah dan batal demi hukum;
9. Bahwa demikian juga Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No
458/APH/MTT/1984 tertanggal 17 Mei 1984 sebagai dasar atau alas hak
dari Tergugat dR memperoleh tanah dari Usaha Ketaren yang telah
dijadikan menjadi satu persil dengan ukuran 18 M x 35 M2 atau seluas
630 M2 sepanjang mengenai tanah seluas 5 M X 35 M atau seluas 175
M2 tidak sah daan batal demi hukum , karena tanah tersebut adalah milik
Penggugat dR secara hukum.
10. Bahwa perbuatan tergugat dR yang mengklaim sebagai tanah Penggugat
dR dan dengn sengaja melakukan pengecofran diatas tanah Pengugat
dR yakni seluas 5 M X 35 M atau seluas 175 M2 tanpa memiliki alas hak
karena alas hak tersebut diatas tidak sah dan batal demi hukum , maka
perbuatan Tergugat dR adalah perbuatan melawan hukum yang telah
menimbulkan kerugian bagi Penggugat dR sehingga Tergugat dR
haruslah dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali
obyek perkara tersebut kepada Penggugat dR dalam keadaan baik
segera tanpa syarat apapun.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 16 -
11. Bahwa patut dan wajar Tergugat dR dihukum untuk membayar uang
ganti rugi kepada Penggugatg dR sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus
juta rupiah) sejak gugatan ini berkekuatan hukum tetap kerena tanah
Penggugat dR seluas 5 M X 35 M atau seluas 175 M2 yang diklaim dan
diakui oleh Tergugat dR sebagai miliknya dan dengan sengaja
melakukan pengecoran diatas tanah Penggugat dR sehingga sebagian
tanah Penggugat dR tersebut tidak dimanfaatkan dan tidak dapat
ditanami padi lagi oleh Penggugat dR;
12. Bahwa patut dan wajar Tergugat dR dihukum untuk membayar uang
paksa ( dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari
atas kelalaian dan keterlambatan tergugat dR untuk menjalankan isi
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
13. Bahwa karena gugatan Penggugat dR berdasarkan hukum dan memiliki
buktibukti autentik,maka patut dan wajar putusan serta merta untuk
dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, atau kasasi dalam
perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dR memohon kepada bapak
Ketua Pengadilan Negeri Medan kiranya berkenan untuk mengambil keptusan
sebagai berikut
1. DALAM KONPENSI
a. Dalam Eksepsi
- Menerima Eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ( Niet Onvantkelijke
Verklaard )
b. Dalam Pokok perkara
- Mengabulkan Jawaban Tergugat I seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum/membebankan Penggugat untuk membayar biaya yang
timbul dalam perkara ini;
2. DALAM REKONPENSI
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dR untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat keterangan Tanah Nomor : 1461/A/I/17 tanggal 30
April 1973 yang dikeluarkan Bupati Kepala daerah kabupaten deli
Serdang seluas 6000M2 Jo Surat Keterangan Nomor :
06/3/0103/SKT/VIII/1999 tertanggal 19 Agustus 1999 yang diperbuat
Kepala Kelurahan Padang Bulan Selayang II dan diketahui Camat Medan
Selayang seluas 1.866,30 M2 Jo Surat Pernyataan Melepaskan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 17 -
Penguasaan Atas Tanah Nomor : 75/leg/017/III/2003 tanggal 28 Maret
2003 yang diperbuat oleh Kepala Kelurahan Padang Bulan Selayang II
dan dilegalisasi oleh Camat Medan Selayang Kota Medan Sebelah
Utara berbatas dengan rencana Jalan tembus Pasar I/Harmonika
(L=16M=26,80 M, Sebelah Selatan berbatas dengan tanah tanah Nd
sayang selauas 48,50 M, Sebelah Timur berbatas dengan tanah Satiman
Ginting/J Ginting seluas 31,50 M/20.85 Meter, Sebelah Barat berbatas
engan tanah Eddy Perangin Angin seluas 52,40 Meter, atas sebidang
tanah seluas 1818,,23,M2 yang setempat dikenal dengan Jl haemonika
Baru Lingkungan I yang diperoleh Penggugat dR ( Setiawan Br
Sembiring) dari Nambun/Nasrun Sitepu adalah sah dan berkekuatan
menurut hukum;
3. Menyatakan Penggugat dR adalah pemilik yang sah atas tanah objek
perkara seluas 5 M X 35 M atau seluas 175 M2 yang merupakan
sebagian dari tanah seluas 1818,23 M2 yang setempat dikenal dengan
Jl.harmonika Baru Lingkungan I yang diperoleh Penggugat dR dari
nambun/nasrun Sitepu berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan
Penguasaan Atas Tanah Nomor 75/Leg/017/III/2003 tanggal 28 Maret
2003 yang diperbuat oleh Kepala Kelurahan Padang Bulan Selayang II
dan dilegalisasi oleh Camat Medan Selayang Kota dengan batas batas
sebagai berikut a;
Sebelah Utara berbatas dengan rencana Jalan tembus Pasar
I/Harmonika (L=16 M = 26,80 M;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nd.Sayang seluas 48,50 M;
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Satiman Ginting/J.Ginting seluas
31,50 M/20,85 Meter;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Eddy Perangin Angin seluas 52,40
Meter;
4. Menyatakan perbuatan tergugat dRyang mengkalim dan mengaku
sebagai pemilik dan gtelah melakukan pengecoran diatas tanah
Penggugat seluas 5 M X 35 M atau seluas 175 M2 diatas obyek perkara
merupakan perbuatan melawan hukum ( Onrechtmatige daad) :
5. Menayatakan Akte Ganti rugi No 261/C/MT/77/ tanggal 3 Oktober 1977
sebagai dasar atau alas hak Asnah Br bangun, Sempa Br Ketaren,
Asmara Br Sukatendel memperoleh tanah seluas 5 M x 35 M atau seluas
175 M2 dari Nambun/Nasrun Sitepu yang sudah dibatalkan oleh Camat
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 18 -
Medan Tuntungan tetap tidak berkekuatan hukum dan tetap tidak berlaku
dan atau batal demi hukum /tidak berlaku;
6. Menyatakan Akte Pelepasan hak Dengan gantgi rugi No
504/3/APH/MTT/1982 tanggal 23 Agustus 1982 sebagai dasar atau alas
hak Usaha Ketaren memperoleh tanah seluas 5 M X 35 M atau seluas
175 M2 dari Asnah Br bangun,Sempa Br ketaren, Asmara Br Sukatendel
tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menyatakan Akte pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor :
458/3/APH/MTT 1984 tertanggal 17 Mei 1984 sebagai dasar atau alas
hak dari tergugat memperoleh tganah dari Usaha Ketaren yang telah
dijadikan menjadi satu persil dengan kuran 18 M X 35 M atau seluas 630
M2 sepanjang mengenai tanah seluas 5 M X 35 M atau seluas 175 M2
tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menyatakan segala surat surat yang terbit atas nama Tergugat dR atau
atas nama pihak lain atas obyek perkara tidak sah dan batal demi hukum;
9. Menghukum tergugat dR atau pihak lain yang mendapat hak daripadanya
untuk mengembalikan dan menyerahkan obyek terperkara kepada
Penggugat dR seketika dan sekaligus dalam keadaan aman dan kosong
sefrta tanpa syafrat apapun;
10. Menghukum Tergugat dR untuk membayar uang ganti rugi kepada
Penggugat dR sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) terhitung
sejak gugatan ini berkekuatan hukum tetap ;
11. Mneghukum Tergugat dR untuk membayar uang paksa (dwangsom)
sebesar Rp/1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas kelalaian dan
keterlambatan tergugat dR untuk memenuhi dan menjalankan isi putusan
yang telah berkekuatan hukum tetap;
12. Menghukum tergugat dR untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini , Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon
Putusan yang seadil-adilnya ( Exaequo et bono );
II JAWABAN TERGUGAT II
Bahwa Tergugat II dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil
yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal
yang diakui dalam Jawaban Tergugat II ;
A. DALAM EKSEPSI
Guagatan Pengugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)
1. Bahwa sesuai posita gugatan penggugat point 8 (delapan) Penggugat
mengajukan gugatan terhadap Merdeka Sitepu disebut juga Deka
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 19 -
sebagai Tergugat II, karena merupakan anak kandung atau ahli waris
dari Nambun/ Nasrun Sitepu disebut juga Nambun Karo karo yang telah
menjual tanahnya kepada Tergugat I;
2. Bahwa karena Nambun/Nasrun Sitepu telah meninggal dunia dan
meninggalkan beberapa ahli waris, maka Penggugat sehafrusnya
menarik seluruh ahli waris dari nambun/Nasrun Sitepu sebagai [ihak
tergugat II dalam perkara a quo, bukan hanya menarik Merdeka Sitepu
disebut juga Deka secara persona/pribadi sebagai tergugat II karena
Merdeka Sitepu disebut juga Deka tidak memiliki hubungan hukum
secara pribadi dengan penggugat dan tidak memiliki kapasitas secara
pribadi dijadikannya sebagai Tergugat II dalam perkara a quo ;
3. Bahwa Penggugat mendalilkan pemilik sebidang tanah yang
diperolehnya dari Usaha Ketaren berdasarkan akte Pelepasan Hak
Dengan Ganti Rugi Nomor 458/2/APH/MTT/1984 dengan ukuran 18 M X
35 M atau seluas kurang lebih 630 M2;
4. Bahwa Usaha Ketaren memperoleh tanahnya pertama dari
Nambun/Nasrun Sitepu disebut juga Nambun Karo Karo seluas 13 M X
35 M atau seluas 455 M2 sesuai Akte Ganti Rugi No.261/B/MT/77
tanggal 3 Oktober 1977, kedua dari Asnah Br bangun, Sempa Br
Ketaren, Asmara Br Sukatendel seluas 5 M X 35 M atau seluas 175 M2
sesuai Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.504/3/APH/MTT/1982
tanggal 23 Agustus 1982 kemudian menjadikannya satu persil dengan
ukuran 18 m X 35 M atau seluas 630 M2 dan kemudian dijual kepada
Penggugat;
5. Bahwa karena Penggugat merasa telah dirugikan oleh Nambun Karo
Karo/Nasfrun Sitepu yang telah meninggal dunia maka posisinya
digantikan seluruh ahli waris Nambun Karo Karo/ Nasrun Sitepu) ,
demikian juga halnya, karena tanah diperoleh oleh Penggugat dari Usaha
Ketaren, dimana Penggugat telah dirugikan karena Penggugat tidak
dapat menguasai tanah yang dibelinya dari Usaha Ketgaren, maka
secara hukum Usaha Ketaren harus ditarik atau diajdikan sebagai pihak
dalam perkara a quo ;
6. Bahwa sesuai Yurisprudensi MARI No 821 K/Sip/1974/1972 tanggal 30
September 1972 , setiap pihak yang terlibat dalam perbuatan yang
merugikan orang lain haruslah diikutsertakan sebagai pihak Tergugat
atau subjek hukum dalam suatu perkara perdata ;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 20 -
7. Bahwa karena gugatan Penggugat kurang pihak dalam perkara a quo,
maka gugatan Penggugat yang demikian tidak memenuhi syarat formil
suatu gugatan, sehingga sesuai Yurisprudensi MARI No.447 K/Sip/1976
tanggal 20 Oktober 1976, gugatan yang tidak sempurna menurut
ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak
dapat diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard);
B. DALAM POKOK PERKARA
Bahwa segala yang diuraikan dalam Eksepsi, secara mutatis mutandis
dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara ini sehingga kami tidak
perlu mengulang lagi;
1. Bahwa sebidang tanah seluas 1818,23 M2 setempat dikenal dengan Jl.
Harmonika Baru Lingkungan I yang diperoleh Tergugat I dari
Nambun/Nasrun Sitepu berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan
Penguasaan Atas Tanah Nomor : 75/Leg/017/III/2003 tanggal 28 Maret
2003 diketahui dan disetujui oleh seluruh ahli waris Nambun/Nasrun
Sitepu termasuk Tergugat II sebagaimana Surat Persetujuan Keluarga
tertanggal 15 Maret 2003, sehingga Tergugat I adalah pembeli tanah
yang beretikad baik dan harus dilindungi oleh Undang-Undang (Vide
Yurisprudensi MARI No. 126 K/Sip/1962 tanggal 9 Juni 1962 Jo No.1221
K/Sip/1971 tanggal 9 Februari 1972);
2. Bahwa sejak Tergugat I memperoleh tanah pada tahun 2003 tidak ada
permasalahan mengenai luas tanah akan tetapi pada akhir tahun 2014
atau kurang lebih 11 (sebelas) tahun kemudian Pengugat mengklaim
sebagai pemilik tanah seluas 5 M x 35 M atau seluas 175 M2 yang
ditindaklanjuti Penggugat dengan melakukan pengecoran dan dengan
sengaja merusak tanaman padi yang ada di atas tanah Tergugat I;
3. Bahwa ahli waris dari Nambun Karo Karo / Nasrun Sitepu termasuk
Tergugat II sebagai anak tertua tidak ada mengetahui jual beli dari
Nambun Karo Karo /Nasrun Sitepu kepada Asnah Br Bangun, Sempa Br
Ketaren, Asmara Br Sukatendel seluas 5 M X 35 M atau seluas 175 M2
Sesuai Akte Ganti Rugi No.261/C/MT/77 tanggal 3 Oktober 1977 dan
Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No 504/3/APH /MTT/1982
tanggal 23 Agustus 1982 yang kemudian dijadikannya menjadi satu persil
dengan ukuran 18 M X 35 M atau seluas 630 M2 yang kemudian dijual
kepada Penggugat;
4. Bahwa Tergugat Ii mapun ahli waris lainnya dari Nambun Karo
Karo/Nasrun Sitepu tidak pernah lihat dan mengetahui surat surat atau
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 21 -
Akte Ganti Rugi No.261/C/MT/77 tanggal 3 Oktober 1977 seluas 13 M x
35 M atau seluas 455 M2 dan Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi
No. 504/3/APH/MTT/1982 tanggal 23 Agustus 1982 seluas 5 M x 35 M
atau seluas 175 M2 maupun Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi
Nomor : 458/3/APH/MTT/1984 tertanggal 17 Mei 1984 yang kemudian
dijadikan menjadi satu persil oleh Usaha Ketaren dengan ukuran 18 M x
35 M atau seluas 630 M2 dan menjualnya kepada Penggugat;
5. Bahwa Terggugat II tidak pernah bertemudan tidak pernah kenal dengan
Usaha Ketaren, Asnah Br Bangun, Sempa Br Ketaren, Asmara Br
Sukatendel, begitu juga dengan Penggugat Kaleb Barus, pada hal usia
Tergugat II saat ini sudah 70 (tujuh puluh) tahun dan Tergugat II sering
ketanah tersebut berladang dengan Nambun Karo Karo/ Nasrun Sitepu;
6. Bahwa Turut Tergugat II tidak menemukan Arsip di kantor Turut Tergugat
II dan Kantor Turut Tergugat I mengenai alas hak Pengugat atas tanah 5
M x 35 M atau seluas 175 M2 yang diperoleh Asnah Br Bangun, Sempa
Br Ketaren, Asmara Br Sukatendel dari Nambun Karo Karo/Nasrun
Sitepu dan surat surat lainnya mengenai tanah 5 M x 35 M atau seluas
175 M2;
7. Bahwa atas hal tersebut Usaha Ketaren menjadikan satu persil dengan
ukuran 18 M x 35 M atau seluas 630 M2 yang kemudian dijual kepada
Penggugat sesuai Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. :
504/3/APH/MTT/1982 tanggal 23 Agustus 1982, tetapi arsip tersebut
tidak ada ditemukan di kantor Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II,
sehingga alas hak Penggugat mengenai tanah seluas 5 M x 35 M atau
seluas 175 M2 sangat diragukan menurut hukum;
8. Bahwa Penggugat mengklaim dan menerangkan Asnah Br Bangun,
Sempa Br Ketaren, Asmara Br Sukatendel memperoleh tanah seluas 5 M
x 35 M atau seluas 175 M2 berdasarkan Akte Ganti Rugi
No.261/C/MT/77 tanggal 3 Oktober 1977 dari Nambun Karo Karo/ Nasrun
Sitepu yang kemudian dijual oleh Asnah Br Bangun, Sempa Br Ketaren,
Asmara Br Sukatendel kepada Usaha Ketaren sebagaimana Akte
Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 504/3/APH/MTT/1982 tanggal 23
Agustus 1982, yang kemudian dijadikan menjadi satu persil dengan
ukuran 18 M x 35 M atau seluas 630 M2 dan Usaha Ketaren menjual
kepada Penggugat berdasarkan Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi
Nomor ; 458/3/APH/MTT/1984 tertanggal 17 Mei 1984;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 22 -
9. Bahwa Tergugat II baru mengetahui dari Tergugat I bahwa Akte Ganti
Rugi No. 261/C/MT/77 tanggal 3 Oktober 1977 sebagai dasar alas hak
Asnah Br Bangun, Sempa Br Ketaren, Asmara Br Sukatendel
memperoleh tanah seluas 5 M x 35 M atau seluas 175 M2 dari Nambun
Karo Karo/Nasrun Sitepu TELAH DIBATALKAN oleh Camat Medan
Tuntungan sehingga bagaimana mungkin tanah tersebut beralih atau
berpindah dari Nambun Karo Karo/Nasrun Sitepu kepada Asnah Br
Bangun, Sempa Br Ketaren, Asmara Br Sukatendel;
10. Bahwa pembelian tanah oleh Penggugat dari Usaha Ketaren yang
sebagian merupakan tanah milik dari Nambun Karo Karo/Nasrun Sitepu
seluas 5 M x 35 M atau seluas 175 M2 adalah bertentangan dengan
hukum, karena Usaha Ketaren diduga telah menjual sebagian tanah milik
Nambun Karo Karo/Nasrun Sitepu, bukan milik Usaha Ketaren sendiri;
11. Bahwa berdasarkan alasan dan argumen diatas, maka Tergugat I tidak
ada melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan
oleh Penggugat, sehingga pemagaran yang dilakukan oleh Tergugat I
diatas tanah miliknya yang diperoleh dari Nambun Karo Karo/Nasrun
Sitepu seudah sesuai dengan ketentuan hukum;
12. Bahwa oleh karena itu, maka Penggugat lah yang telah melakukan
perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I, karena Penggugat telah
mengkliam dan mengaku sebagai pemilik tanah seluas 5 M x 35 M atau
seluas 175 M2 dan Penggugat telah melakukan pengecoran diatas tanah
milik Tergugat I, tanpa memiliki alas hak diatasnya;
13. Bahwa permohonan dan permintaan Penggugat agar Tergugat I yang
menguasai tanah seluas 5 M x 35 M atau seluas 175 M2 dihukum untuk
mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek perkara tersebut kepada
Penggugat haruslah ditolakm karena tidak berdasar hukum;
14. Bahwa permohonan dan permintaan Penggugat yang merasa dirugikan
atas jual beli dari orangtua Tergugat II ke Tergugat I, sehingga Para
Tergugat dihukum untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat
sebesar Rp 100.000.000,- sejak gugatan ini mendapat putusan hukum
yang berkekuatan hukum tetap untuk dijalankan patut untuk ditolak,
karena jual beli antara Tergugat I dengan orang tua Tergugat II sah
secara hukum dan tidak ada merugikan orang lain, bahkan Tergugat I lah
yang merasa dirugikan oleh Penggugat;
15. Bahwa permohonan dan permintaan Penggugat tentang uang paksa
(dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 23 -
kelalaian Para Tergugat patut untuk ditolak karena Tergugat I lah adalah
pemilik sah tanah tersebut dan penguasaan tanah oleh Tergugat I adalah
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
16. Bahwa permohonan dan permintaan Penggugat tentang putusan serta
serta untuk dijalankan terlebih dahulu juga patut untuk ditolak karena
harus memperhatikan ketentuan hukum pasal 180 HIR/191 Rbg;
Berdasarkan uraian uraian diatas, maka Tergugat II memohon kepada Bapak
Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini agar berkenan kiranya :
1. DALAM KONPENSI
a. Dalam Eksepsi
- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ( Niet Onvantkelijke
Verklaard )
b. Dalam Pokok perkara
- Mengabulkan Jawaban Tergugat Idan Tergugat II seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum/membebankan Penggugat untuk membayar biaya yang
timbul dalam perkara ini;
c. DALAM REKONPENSI
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dR untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat keterangan Tanah Nomor : 1461/A/I/17 tanggal 30
April 1973 yang dikeluarkan Bupati Kepala daerah kabupaten Deli
Serdang seluas 6000 M2 Jo Surat Keterangan Nomor :
06/3/0103/SKT/VIII/1999 tertanggal 19 Agustus 1999 yang diperbuat
Kepala Kelurahan Padang Bulan Selayang II dan diketahui Camat Medan
Selayang seluas 1.866,30 M2 Jo Surat Pernyataan Melepaskan
Penguasaan Atas Tanah Nomor : 75/leg/017/III/2003 tanggal 28 Maret
2003 yang diperbuat oleh Kepala Kelurahan Padang Bulan Selayang II
dan dilegalisasi oleh Camat Medan Selayang Kota Medan Sebelah
Utara berbatas dengan rencana Jalan tembus Pasar I/Harmonika
(L=16M=26,80 M, Sebelah Selatan berbatas dengan tanah tanah Nd
sayang selauas 48,50 M, Sebelah Timur berbatas dengan tanah Satiman
Ginting/J Ginting seluas 31,50 M/20.85 Meter, Sebelah Barat berbatas
engan tanah Eddy Perangin Angin seluas 52,40 Meter, atas sebidang
tanah seluas 1818,,23,M2 yang setempat dikenal dengan Jl haemonika
Baru Lingkungan I yang diperoleh Penggugat dR ( Setiawan Br
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 24 -
Sembiring) dari Nambun/Nasrun Sitepu adalah sah dan berkekuatan
menurut hukum;
3. Menyatakan Penggugat dR adalah pemilik yang sah atas tanah objek
perkara seluas 5 M X 35 M atau seluas 175 M2 yang merupakan
sebagian dari tanah seluas 1818,23 M2 yang setempat dikenal dengan
Jl.harmonika Baru Lingkungan I yang diperoleh Penggugat dR dari
Nambun/Nasrun Sitepu berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan
Penguasaan Atas Tanah Nomor 75/Leg/017/III/2003 tanggal 28 Maret
2003 yang diperbuat oleh Kepala Kelurahan Padang Bulan Selayang II
dan dilegalisasi oleh Camat Medan Selayang Kota dengan batas batas
sebagai berikut a;
Sebelah Utara berbatas dengan rencana Jalan tembus Pasar
I/Harmonika (L=16 M = 26,80 M;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nd.Sayang seluas 48,50 M;
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Satiman Ginting/J.Ginting seluas
31,50 M/20,85 Meter;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Eddy Perangin Angin seluas 52,40
Meter adalah pemilik yang sah menurut hukum;
4. Menyatakan perbuatan tergugat dRyang mengkalim dan mengaku
sebagai pemilik dan gtelah melakukan pengecoran diatas tanah
Penggugat seluas 5 M X 35 M atau seluas 175 M2 diatas obyek perkara
merupakan perbuatan melawan hukum ( Onrechtmatige daad) :
5. Menayatakan Akte Ganti rugi No 261/C/MT/77/ tanggal 3 Oktober 1977
sebagai dasar atau alas hak Asnah Br bangun, Sempa Br Ketaren,
Asmara Br Sukatendel memperoleh tanah seluas 5 M x 35 M atau seluas
175 M2 dari Nambun/Nasrun Sitepu yang sudah dibatalkan oleh Camat
Medan Tuntungan tetap tidak berkekuatan hukum dan tetap tidak berlaku
dan atau batal demi hukum /tidak berlaku;
6. Menyatakan Akte Pelepasan hak Dengan gantgi rugi No
504/3/APH/MTT/1982 tanggal 23 Agustus 1982 sebagai dasar atau alas
hak Usaha Ketaren memperoleh tanah seluas 5 M X 35 M atau seluas
175 M2 dari Asnah Br bangun,Sempa Br ketaren, Asmara Br Sukatendel
tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menyatakan Akte pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor :
458/3/APH/MTT 1984 tertanggal 17 Mei 1984 sebagai dasar atau alas
hak dari tergugat memperoleh tganah dari Usaha Ketaren yang telah
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 25 -
dijadikan menjadi satu persil dengan kuran 18 M X 35 M atau seluas 630
M2 sepanjang mengenai tanah seluas 5 M X 35 M atau seluas 175 M2
tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menyatakan segala surat surat yang terbit atas nama Tergugat dR atau
atas nama pihak lain atas obyek perkara tidak sah dan batal demi hukum;
9. Menghukum tergugat dR atau pihak lain yang mendapat hak daripadanya
untuk mengembalikan dan menyerahkan obyek terperkara kepada
Penggugat dR seketika dan sekaligus dalam keadaan aman dan kosong
sefrta tanpa syafrat apapun;
10. Menghukum Tergugat dR untuk membayar uang ganti rugi kepada
Penggugat dR sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) terhitung
sejak gugatan ini berkekuatan hukum tetap ;
11. Mneghukum Tergugat dR untuk membayar uang paksa (dwangsom)
sebesar Rp/1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas kelalaian dan
keterlambatan tergugat dR untuk memenuhi dan menjalankan isi putusan
yang telah berkekuatan hukum tetap;
12. Menghukum tergugat dR untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini , Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon
Putusan yang seadil-adilnya ( Exaequo et bono );
13. Menghukum Penggugat/Tergugat dR untuk mebayar biaya yang timbul
dalam perkara ini, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon
Putusan yang seadil adilnya ( Ex aequo et bono);
3. DALAM KONPENSI DAN REKOPENSI
Menghukum dan membebankan Penggugat/Tergugat dR untuk
membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan nomor :
110/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 15 Oktober 2015, yang amarnya sebagai
berikut:
DALAM KONPENSI:
DALAM EKSEPSI :
- Menolak Eksepsi dari Tergugat-I dan Tergugat-II
DALAM POKOK PERKARA:
1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 26 -
2. Menyatakan dalam hukum tanah objek perkara ukuran 5 m x 35 m
adalah termasuk kedalam tanah milik Penggugat berdasarkan bukti
kepemilikan yaitu Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor :
458/3/APH/MTT/1984 tertanggal 17 Mei 1984 yang seluruhnya berukuran
18 M x 35 M atau seluas 630 M2, terletak di Jalan Harmonika Baru
Lingkungan I, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan
Selayang, Kota Medan dahulu termasuk wilayah Kecamatan Medan
Tuntungan dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas Jalan Harmonika Baru
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Partai Bangun
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Bersih Ketaren
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nambun Karo-Karo.
3. Menyatakan segala surat-surat atas tanah objek perkara yang terbit
setelah jual beli antara Penggugat Kaleb Barus dan Usaha Ketaren
terjadi adalah tidak sah dan cacat hukum dan tidak berlaku.
4. Menghukum Tergugat-I maupun siapa saja tanpa kecuali yang
menempati ataupun menguasai tanah objek perkara agar menyerahkan
tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan
tanpa sesuatu halangan.
5. Menghukum lagi Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar uang paksa
(dwangsom) kepada Penggugat sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta
rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai untuk menjalankan
putusan dalam perkara ini terhitung sejak perkara ini mendapat putusan
hukum yang tetap untuk dijalankan ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
DALAM REKONPENSI :
- Menolak gugatan Penggugat-I dan Penggugat-II Dalam
Rekonvensi/Tergugat-I dan Tergugat-II dalam Konvensi untuk seluruhnya.
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :
- Menghukum Penggugat-I dan Penggugat-II dR /Tergugat-I dan Tergugat-II
dK secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp.
1.871.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
Membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Medan
yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang
menerangkan bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Medan nomor :
110/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 15 Oktober 2015 telah diberitahukan kepada
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 27 -
Kuasa Hukum Tergugat I dan II tanggal 23 Nopember 2015, kepada Turut
Tergugat I tanggal 9 Nopember 2015 dan kepada Turut Tergugat II tanggal 23
Nopember 2015;
Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Medan, No.189/2015 yang menerangkan bahwa Kuasa
Hukum Tergugat I dan II, pada tanggal 24 Nopember 2015, telah mengajukan
permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan nomor :
110/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 15 Oktober 2015, permohonan banding mana
telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada
tanggal 16 Desember 2015 kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I
tanggal 3 Februari 2016 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat
II tanggal 9 Februari 2016;
Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para
Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II tertanggal 15 Februari 2016, yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Februari 2016,
yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
I. JUDEX FACTIE SALAH MENERAPKAN HUKUM;
1. Dalam Konvensi
A. Dalam Eksepsi
Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);
1. Bahwa pertimbangan Judex Factie pada halaman 32 pada paragraf ke 2
(dua) yang mengatakan bahwa apa yang diuraikan didalam Replik
Penggugat atas Eksepsi dari Tergugat-I dan Tergugat-II sudah tepat, karena
didalam suatu perkara perdata Penggugat diberi kebebasan untuk
menentukan siapa saja pihak pihak yang akan digugat, dan ternyata pihak
pihak yang diajukan didalam gugatan adalah pihak pihak yang mempunyai
kaitan yang erat dengan obyek sengketa, adalah pertimbangan yang salah
dan keliru, dengan alasan sebagai berikut;
Bahwa Terbanding merasa telah dirugikan oleh perbuatan
Nambun/Nasrun Sitepu disebut juga Nambun Karo Karo yang sudah
meninggal dan memiliki ahli waris lainnya, maka Terbanding
seharusnyauntuk mengikutsertakan seluruh Ahli waris lainnya dari
Nambun/Nasrun Sitepu dalam perkara a quo, bukan hanya menarik
Merdeka Sitepu disebut juga Deka sebagai Tergugat II, karena
secara persona/pribadi Merdeka Sitepu disebut juga Deka tidak
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 28 -
memiliki hubungan hukum atau kapasitas secara pribadi sebagai
Tergugat II, sehingga perbuatan Terbanding bertentangan dengan
Putusan Mahkamah Agung Tanggal 22 Maret 1982 Nomor
2438/K/Sip/1980 yang menerangkan “gugatan harus tidak dapat
diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam
perkara”
Dalam Pokok Perkara :
I. Bahwa pertimbangan judex factie tentang bagian tanah yang menjadi
sengketa yang mengatakan menimbang bahwa setelah majelis hakim
mencermati hal tersebut ternyata tanah yang menjadi obyek sengketa
adalah tanah yang dahulunya dijual oleh Nambun Karo Karo yang tak lain
juga yang bernama Nambun/Nasrun Sitepu kepada Asnah Br Bangun,
Sempa Br Ketaren dan Asmara br Sukatendel pada tanggal 3 Oktober 1977
adalah pertimbangan yang salah dan keliru;
1. Bahwa judex factie menerangkan dalam pertimbangannya mengenai asal
usul tanah Terbanding dari Usaha Ketaren berdasarkan Akte Pelepasan
Hak Dengan Ganti Rugi tertanggal 17 Mei 1984 No;458/3/APH/MTT/1984
yang diperbuat oleh Camat Medan Tuntungan, dimana Usaha Ketaren
memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Nambun Karo0karo
dengan Akte Ganti Rugi No.261/B/MT/77 tanggal 3 Oktober 1977 dengan
ukuran luas + 13 M X + 35 M = + 455 M2 dan dari Asnah Br Bangun,
Sempa Br Ketaren, Asmara Br Sukatendel ukuran luas +5 M X + 35 M atau
seluas +175 M2 berdasarkan Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No;
504/3/APH/MTT/1982 tanggal 23 Agustus 1982, yang diperbuat oleh Camat
Medan Tuntungan Kota Medan, kemudian kedua persil tersebut dibeli oleh
Usaha Ketaren dan dijadikan satu persil dengan ukuran +18 M X 35 M ;
2. Bahwa Akte Ganti Rugi No.261/C/MT/77 tanggal 3 Oktober 1977 sebagai
dasar atau alas hak Asnah Br Bangun, Sempa Br Ketaren, Asmara Br
Sukatendel memperoleh tanah seluas 5 M X 35 M atau seluas 175 M2 dari
Nambun/Nasrun Sitepu TELAH DIBATALKAN oleh Camat Medan
Tuntungan sehingga jual beli antara Asnah Br Bangun, Sempa Br Ketaren,
Asmara Br Sukatendel Nambun/Nasrun Sitepu melalui akte ganti rugi
tersebut tidak pernah ada, akan tetapi setelah Nambun/Nasrun Sitepu
meninggal dunia dan tanpa sepengetahuan ahli waris Nambun/Nasrun
Sitepu Akta Ganti Rugi No.261/C/MT/77 tanggal 3 Oktober 1977 muncul
kembali dan seolah olah benar terjadinya peralihan hak/jual beli dari
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 29 -
Nambun/Nasrun Sitepu kepada Asanah Br Bangun, Sempa Br Ketaren,
Asmara Br Sukatendel, dan kemudian Asanah Br Bangun, Sempa Br
Ketaren, Asmara Br Sukatendel, menjualnya kepada Usaha Ketaren
sebagaimana Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No;
504/3/APH/MTT/1982 tanggal 23 Agustus 1982;
3. Bahwa karena peralihan/jual beli dari Nambun/Nasrun Sitepu kepada
Asnah Br Bangun, Sempa Br Ketaren, Asmara Br Sukatendel
sebagaimana Akta Ganti Rugi No.261/C/MT/77 tanggal 3 Oktober 1977
tidak pernah terjadi karena TELAH DIBATALKAN oleh Camat Medan
Tuntungan, maka secara hukum peralihan/jual beli dari Asnah Br
Bangun, Sempa Br Ketaren, Asmara Br Sukatendel kepada Usaha
Ketaren sebagaimana Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No;
504/3/APH/MTT/1982 tanggal 23 Agustus 1982 dengan sendirinya
BATAL DEMI HUKUM, karena Asnah Br Bangun, Sempa Br Ketaren,
Asmara Br Sukatendel bukan sebagai pemilik yang sah dan telah
menjual tanah milik Nambun/Nasrun Sitepu kepada Usaha Ketaren, dan
Usaha Ketaren membuatnya menjadi satu persil dan menjualnya kepada
Terbanding bertentangan dengan pasal 320 KUHPerdata yakni tidak
memenuhi syarat objektif, sebab yang halal;
4. Bahwa seharusnya judex factie mempertimbangkan hal hal diatas,
karena terang dan jelas bahwa peralihan/jual beli antara Asnah Br
Bangun, Sempa Br Ketaren, Asmara Br Sukatendel dengan
Nambun/Nasrun Sitepu melalui Akta Ganti Rugi No.261/C/MT/77 tanggal
3 Oktober 1977, sudah dibatalkan sehingga tanah tersebut masih tetap
milik dari Nambun/Nasrun Sitepu;
5. Bahwa pertimbangan Judex Factie pada halaman 36 dan 37 yang
mengatakan Surat Pernyataan Melepaskan Penguasaan Atas Tanah
Nomor : 75/Leg/017/III/2003 tanggal 28 Maret 2003 yang diperbuat oleh
Kepala Kelurahan Padang Bulan Selayang II dan dilegalisasi oleh Camat
Medan Selayang Kota Medan dan Surat Keterangan Nomor
;06/3/0103/SKT/VIII/1999 tertanggal 19 Agustus 1999 yang diperbuat
oleh Kepala Kelurahan Padang Bulan Selayang II dan diketahui oleh
Camat Medan Selayang sebagai dasar penguasaan Pembanding I atas
obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum
dan Pembanding I tidaklah dapat dikatakan sebagai pembeli yang
beritikad baik adalah pertimbangan yang salah dan keliru;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 30 -
6. Bahwa pertimbangan Judex Factie pada halaman 36 pada paragraf 4
tentang menimbang dari segi sisi tahun surat keluar, bukti bukti surat
Penggugat atas obyek sengketa ternyata lebih tua dari bukti bukti surat
milik Tergugat-1 dan Tergugat-II, dan batas yang dicantumkan pada bukti
bukti surat dari Tergugat-1 dan Tergugat-II menyebutkan batas sebelah
Timur adalah Satiman Ginting demikian juga keterangan saksi Ir. Ahmad
Budi Sembiring dan Pasang Sembiring, pada hal kenyataaannya yang
berbatasan pada sebelah Timur dengan tanah obyek sengketa adalah
dengan Kaleb Barus (Penggugat) adalah pertimbangan yang salah dan
keliru;
7. Bahwa alasan judex factie yang mengatakan sangat tidak tepat dijadikan
Camat Medan Tuntungan sebagai dasar untuk Pembatalan, karena
apakah Camat Medan Tuntungan sudah dapat memastikan mempunyai
pengarsipan yang tertib dan baik atas segala surat surat yang dibuat oleh
Kantor Camat Medan Tuntungan sejak berdiri hingga pembatalan
tersebut dikeluarkan. lagipula bukanlah kewenangan seorang Camat
untuk membatalkan suatu jual beli yang dilakukan oleh para pihak adalah
pertimbangan yang salah dan keliru;
B. Dalam Rekopensi
1. Bahwa dasar kepemilikan Pembanding I yakni sebagaimana diatas dasar
penerbitannya adalah Surat Keterangan Nomor ;06/3/0103/SKT/VIII/1999
tertanggal 19 Agustus 1999 dan dasar penerbitan Surat Keterangan Nomor
;06/3/0103/SKT/VIII/1999 tertanggal 19 Agustus 1999 adalah Surat
Keterangan Tanah Nomor; 1461/A/I/17 tanggal 30 April 1973 yang
dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang seluas 6000
M2 sebagian besar tanahnya telah dijual oleh orangtua Pembanding II
(Alm.Nambun/Nasrun Sitepu disebut juga Nambun Karo Karo) kepada pihak
lain termasuk kepada Usaha Ketaren seluas 13 m X 35 M atau seluas 455
M2, sehingga sisa tanah yang belum terjual diterbitkan Surat Keterangan
Nomor ;06/3/0103/SKT/VIII/1999 tertanggal 19 Agustus 1999 yang
sebelumnya telah dilakukan pengukuran dilapangan oleh pihak Turut
Terbanding II dan tidak ada pihak yang keberatan, termasuk Terbanding dan
teman sebatas lainnya, sehingga penerbitannya telah sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 31 -
Bedasarkan alasan alasan tersebut dan fakta diatas, kami mohon Kepada Ketua
Pengadilan Tinggi Medan untuk mengambil putusan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :
MENGADILI
1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding I dan
Pembanding II untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.110/Pdt-G/2015/PN-
Mdn tanggal 15 Oktober 2015 ;
MENGADILI SENDIRI
I.Dalam Konvensi:
1. Dalam Eksepsi;
a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Pembanding I
dan Pembanding II ;
b. Menyatakan gugatan Penggugat yang diajukan Banding oleh
Pembanding I dan Pembanding II dinyatakan tidak dapat diterima (Niet
Onvantkelijke Verklaard);
2. Dalam Pokok Perkara
- Mengabulkan Gugatan Pembanding I dan Pembanding II untuk seluruhnya;
Membaca kontra memori banding yang diajukan Kuasa Hukum
Terbanding semula Penggugat bertanggal 4 Maret 2016 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 Maret 2016, yang pada
pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
I. JUDEX FACTIE SALAH MENERAPKAN HUKUM :
1. Dalam Konvensi.
A.Dalam Eksepsi.
Bahwa, tentang ditolaknya Eksepsi Tergugat-I dan Tergugat-II /
PEMBANDING-I dan II dalam putusan perkara a quo oleh Peradilan tingkat
pertama, dengan alasan, karena didalam suatu perkara perdata Penggugat
diberi kebebasan untuk menentukan siapa saja pihak-pihak yang harus diajukan
sebagai Tergugat dalam suatu perkara sudah tepat dan benar menurut hukum,
sedangakan alasan Para Pembanding yang mendalilkan dimana seharusnya
Penggugat mengikut sertakan Usaha Ketaren dan seluruh ahli waris Nambun
Sitepu sebagai pihak dalam perkara a qua tentang alasan Para pembanding
tersebut hanyalah mengulangi dalil-dalil jawaban Para Tergugat/ Para
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 32 -
Pembanding yang dalam putusan perkara a quo telah dipertimbangkan secara
mendetail oleh Judex Factie ;--------------------
Bahwa, adapun alasan-alasan banding Para Pembanding / Tergugat-I
dan II, point I, II, III dan IV seluruhnya hanya bersifat pengulangan terhadap hal-
hal yang telah dikemukakan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut,
yaitu :
“Permasalah antara Penggugat dengan Tergugat-I atas tanah ukuran 5 m x 35
m yaitu Akte Ganti Rugi No.261/C/MT/77 tanggal 3 Oktober 1977 yang diklaim
Para Pembanding Akte Ganti Rugi No.261/C/MT/77 tanggal 3 Oktober 1975
dibatalkan oleh Camat Medan Tuntungan dan tidak terdapat arsip surat
tersebut pada kantor Tergugat-I dan II” ;-------------------------------
Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah
sebagai berikut :
1. Bahwa, adapun tanah milik Penggugat dengan ukuran 18 m x 35 m atau
seluas 630 m2 berasal dari Usaha Ketaren vide bukti bertanda P.1. dan
Usaha Ketaren memperoleh tanah tersebut dari 1. Asnah Br Bangun, 2.
Sempa Br Ketaren dan 3. Asmara Br Sukatendel dengan ukuran 5 m x 35 m
atau seluas 175 m2 vide bukti bertanda P.1-A dan dari Nambun Karo-2
dengan ukuran 13 m x 35 m atau seluas 455 m2 vide bukti bertanda P.1-B ;-
2. Bahwa, keberadaan tanah yang dijual 1. Asnah Br Bangun, 2. Sempa Br
Ketaren dan 3. Asmara Br Sukatendel kepada Usaha Ketaren dengan Akta
Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 504/3/APH/ MTT/1982
tertanggal 23 Agustus 1982 berasal dari tanah milik Nambun Karo2 vide
bukti bertanda P.1-C. ;------------
3. Bahwa, tanah milik Tergugat-I juga berasal dari Nambun Karo-2 dengan
ukuran sebelah Utara 26,50 m atau ukuran luas seluruhnya ± 1.818, 23 M2
(termasuk tanah objek perkara ukuran ± 5 M x ± 35 M atau seluas ± 175 M2)
yang juga berasal dari tanah milik Nambun Karo-2 ;----------------------------------
7. Bahwa, kalau diperhatikan waktu pembuatan / penerbitan surat-surat tanah
milik Penggugat (bukti bertanda P.1, P.1-A, P.1-B dan P.1-C) dengan surat-
surat tanah milik Tergugat-I (bukti bertanda bertanda T-I/II-1 dan T-I/II-2)
tersebut jelas bukti Penggugat bertanda P.1, P.1-A, P.1-B dan P.1-C lebih
dulu diperbuat dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang dari pada bukti
Tergugat bertanda T-I/II-1 dan T-I/II-2 dan instansi yang menerbitkan surat
tersebut adalah instansi pemerintahan yang sama, sehingga surat tanah
Penggugat yang lebih dulu diterbitkan (lebih Tua) adalah surat yang sah dan
Surat tanah milik Tergugat-I yang belakangan diterbitkan jelas-jelas cacat
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 33 -
hukum karena bertentangan dengan surat tanah Penggugat yang telah ada
sebelumnya ;-------------------------------------------------------------
3. Foto kopy Akta Ganti Rugi No. :261/C/MT/77 tertanggal 3 Oktober 1977
yang diperbuat oleh Camat Medan Tuntungan Kota Medan,
menerangkan 1. Asnah Br Bangun, 2. Sempa Br Ketaren dan 3. Asmara
Br Sukatendel membeli tanah Nambun Karo2 ic Tergugat-II ukuran ± 5 m
x ± 35 m atau seluas ± 175 m2) ic tanah objek perkara (Utara 5 Meter),
Vide Bukti bertanda P.1-C. ;---------------------------------------------------------
9. Bahwa, dengan demikian Nambun Karo2 telah menjual tanah miliknya
sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah Nomor :
1461/A/I/17 tanggal 30 Oktober 1973 tersebut yaitu ukuran memanjang
dibagian Utara 8 M + 13 M + 5 M = 26 M, sehingga seharusnya sisa tanah
milik Nambun Karo2 yaitu 47 M – 26 M = 21 M (Bagian Utara) akan tetapi
Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II dengan melawan hukum
menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 06/3/ 0103/SKT/VIII/ 1999
tertanggal 19 Agustus 1999 atas nama Tergugat-II dengan ukuran
Memanjang Sebelah Utara 26,5 M sehingga tanah milik Penggugat telah
masuk kedalam Surat Tanah tersebut dan kemudian Tergugat-II menjual
tanah tersebut kepada Tergugat-I ;-
Dengan uraian-uraian tersebut diatas, dimohonkan kepada Bapak
KETUA agar permohonan banding Para PEMBANDING / Tergugat-I dan II
ditolak, dan memohonkan putusan ditingkat banding sebagai berikut :
- M E N G A D I L I -
- Menolak permohonan banding Pembanding-I dan II / Tergugat-I dan II
tersebut ;---------------------------------------------------------------------
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan daftar
No.110/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 15 Oktober 2015 atau yang dimohonkan
banding tersebut ;----------------------------------------------
Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan
Negeri Medan, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding I dan II
semula Tergugat I dan II tanggal 2 Februari 2016, kepada Kuasa Hukum
Terbanding semula Penggugat tanggal 4 Februari 2016, kepada Turut
Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 3 Februari 2016 dan kepada Turut
Terbanding II semula Teggugat II tanggal 9 Februari 2016; yang menerangkan
bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal
pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 34 -
kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut
sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;
Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa
Hukum Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II telah diajukan dalam
tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut
secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca,
meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan
Negeri Medan nomor : 110/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 15 Oktober 2015,
memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I dan II semula
Tergugat I dan II, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat
sebagai berikut :
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan
alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat
Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh
kedua belah pihak yang telah menolak eksepsi Tergugat I, dan II, dan
mengabulkan gugatan Penggugat dalam konpensi untuk sebagian, dan menolak
gugatan rekonpensi untuk seluruhnya dengan pertimbangan yang pada
pokoknya Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah
sengketa adalah tanah yang dahulunya dijual oleh Nambun Karokaro kepada
Asnah br. Bangun, Sempa br. Ketaren dan Asmara br. Sukatendel pada tanggal
3 Oktober 1977 (Bukti P.1-C) dan selanjutnya dijual lagi oleh Asnah br. Bangun,
Sempa br. Ketaren dan Asmara br. Sukatendel kepada Usaha Ketaren pada
tanggal 23 Agustus 1982 (Bukti P.1-A) dan kemudian menjadikannya menjadi
satu persil dengan tanah yang dibelinya sebelumnya dari NAMBUN KARO-
KARO yang tak lain juga yang bernama Nambun Karokaro, lalu menjualnya
kepada Kaleb Barus pada tanggal 17 Mei 1984, sebaliknya surat Pernyataan
Melepaskan Penguasaan atas tanah Nomor : 75/Leg/017/III/2003 tanggal 28
Maret 2003 dan Surat Keterangan Nomor : 06/3/0103/SKT/VIII/1999 tertanggal
19 Agustus 1999 sebagai dasar penguasaan Tergugat I atas objek sengketa
adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, telah tepat dan benar
karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 35 -
yang diperoleh di persidangan dari bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah
pihak di persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya,
oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan
pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah
tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya
sebagai alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam
mengadili perkara ini ditingkat banding;
Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis
Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat
Banding mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat
Pertama menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding
sendiri, maka memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding I dan II semula
Tergugat I dan II, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempunyai
alasan hukum yang tepat;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 110/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 15
Oktober 201, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam
peradilan tingkat banding dan haruslah dikuatkan;
Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I dan I semula Tergugat I
dan II tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun
dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua
tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;
Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang
berhubungan dengan perkara ini;
Mengadili :
- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan II semula Tergugat I
dan II;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor :
110/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 15 Oktober 2015, yang dimohonkan
banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II untuk membayar
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Medan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 oleh Kami : Hj. WAGIAH ASTUTI,
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
- 36 -
SH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, H.
DASNIEL, SH.MH. dan H. ADE KOMARUDIN, SH.MHum. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara
tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Medan nomor : 140/PDT/2016/PT-MDN tanggal 20 April 2016, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Juli
2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta
PITER MANIK, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan,
tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.
Hakim Anggota, Hakim Ketua,
ttd ttd
1. H. DASNIEL, SH.MH. Hj. WAGIAH ASTUTI, SH.
ttd
2. H. ADE KOMARUDIN, SH.MHum.
Panitera Pengganti,
ttd
PITER MANIK, SH.
Perincian Biaya :
1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp 139.000,-
Jumlah Rp. 150.000,- PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN