Embed Size (px)
Citation preview
Pengaruh Pengangguran dan Kesejahteraan Daerah terhadap
Pengungkapan Informasi Non Keuangan dengan Aksesibilitas
Internet sebagai Pemoderasi
( Studi Kasus padaWebsite Resmi Pemerintah Provinsi di Indonesia)
Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Untuk Memenuhi
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Oleh:
Roza Arsita
NIM.11150150000005
PROGRAM STUDI TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
2020
i
ii
iii
iv
v
ABSTRAK
Roza Arsita (NIM.11150150000005).Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan
Sosial.Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Judul Skripsi “Pengaruh
Pengangguran dan Kesejahteraan Daerah terhadap Pengungkapan
Informasi Non Keuangan dengan Aksesibilitas Internet sebagai Pemoderasi
(Studi Kasus pada Website Resmi Pemerintah Provinsi di Indonesia)”.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengangguran dan
kesejahteraan daerah terhadap pengungkapan informasi non keuangan dengan
aksesibiltas internet sebagai pemoderasi pada website pemerintah Provinsi di
Indonesia.Penelitian ini mengunakan metode penelitian kuantitatif dengan
sampel sebanyak 34 websiteresmi pemerintah Provinsi di Indonesia. Teknik
analisis data dalam penelitian ini menggunakan model regresi berganda dengan
nilai persamaan Y = 72,399 – 4,381 +1,803 dan moderated regression
analysis.Hasil penelitian menunjukan bahwa secara simultan pengangguran dan
kesejahteraan daerah berpengaruh terhadap pengungkapan informasi non
keuangan dengan nilai signifikan˂0,05(0,001˂0,05).Secara parsial
pengangguran berpengaruh terhadap pengungkapan informasi non keuangan
dengan nilai signifikan˂0,05(0,00˂0,05) dankesejahteraan daerah tidak
perpengaruh terhadap pengungkapan informasi non keuangan dengan nilai
signifikansi˃0,05(0,533˃0,05).Sedangkan aksesibilitas internet dapat
memoderasi pengaruh pengangguran dan kesejahteraan daerah terhadap
pengungkapan informasi non keuangan dengan nilai
signifikansi˂0,05(0,001˂0,05).Nilai koefesien determinasi pada persamaan
regresi berganda sebesar 32,2% setelah memasukan variabel moderasi yaitu
aksesibilitas internet nilai koefisien determinasi meningkat menjadi 39,8%.Hal
ini menunjukan bahwa aksesibilitas internet dapat memperkuat pengaruh
pengangguran dan kesejahteraan daerah terhadap pengungkapan informasi non
keuangan pada website pemerintah Provinsi di Indoensia.
Kata Kunci:Pengangguran,Kesejahteraan Daerah, Aksesibilitas Internet
dan Pengungkapan Informasi Non Keuangan.
vi
ABSTRACT
Roza Arsita (NIM. 11150150000005). Department of Social Sciences
Education. Faculty of Tarbiyah and Teacher Training. Thesis Title "The
Effect of Unemployment and Regional Welfare on Disclosure of Non-
Financial Information with Internet Access as Moderator (Case Study on the
Official Website of the Provincial Government in Indonesia)".
This study aims to determine the effect of unemployment and regional welfare
moderated by internet accessibility on the disclosure of non-financial information
on the website of the provincial government in Indonesia.This research uses
quantitative research methods with a sample of 34 provincial government
websites in Indonesia. Data analysis techniques using multiple regression
modelswith the value of the equationY = 72,399 – 4,381 +1,803 and
moderated regression analysis.The results showed that simultaneous
unemployment and regional welfare affect the disclosure of non-financial
information with a significant value of˂0,05 (0,001˂0,05).Partially
unemployment affects the disclosure of non-financial information with a
significant value˂0,05(0,000˂0,05) and regional welfare does not affect the
disclosure of non-financial information with a significance value
of˃0,05(0,533˃0,05).While internet accessibility can moderate the effect of
unemployment and regional welfare on the disclosure of non-financial
information with a significance value of˂0,05(0,001˂0,05).The coefficient of
determination in the multiple regression equation is 32,2% after entering the
moderating variable ie internet accessibility has increased to 39,8%.This shows
that the accessibility of the internet strengthens the effect of unemployment and
regional welfare on the disclosure of non-financial information on the website of
the Provincial government in Indonesia.
Keywords:Unemployment, Regional Welfare, Internet Accessibility and Non-
Financial Information Disclosure.
vii
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr.Wb
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan
kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
yang berjudul“Pengaruh Pengangguran dan Kesejahteraan Daerah terhadap
Pengungkapan Informasi Non Keuangan dengan Aksesibilitas Internet
sebagai Pemoderasi (Studi Kasus pada Website Resmi Pemerintah Provinsi di
Indonesia)” Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih
kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan
skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan,
oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun untuk
kebaikan skripsi ini. Selain itu, selama proses penyusunan skripsi ini penulis
banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai
pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih
kepada:
1. Ibu Prof. Dr. Hj. Amany Burhanuddin Lubis, Lc, MA selaku Rektor UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta
2. Ibu Dr. Sururin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan
Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
3. Bapak Dr. Iwan Purwanto, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu
Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
4. Bapak Andri Noor Ardiansyah, M.Si selaku sekretaris Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dan Dosen
Pembimbing Akademik saya yang senantiasa membimbing dan
memberikan motivasi kepada penulis.
5. Ibu Anissa Windarti, M.Sc selaku dosen pembimbing I yang telah
meluangkan waktu dan kesabaran memberikan bimbingan, arahan dan
motivasi yang sangat bermanfaat dalam memperbaiki dan menyelesaikan
skripsi ini
viii
6. Ibu Neng Sri Nuraeni, M.Pd selaku dosen pembimbing II yang telah
meluangkan waktu dan kesabaran memberikan bimbingan, arahan dan
motivasi yang sangat bermanfaat dalam memperbaiki dan menyelesaikan
skripsi ini
7. Seluruh Dosen, Staf, dan Karyawan FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
yang telah memberikan pengetahuan, pemahaman, dan pelayanan selama
melaksanakan studi
8. Terkhusus untuk orang tua saya bapak Saiin Kodir, Ibu Fatimah dan Ibu
Alfiyahserta keluarga saya yang memberikan saya semangat, motivasi, doa
yang tidak pernah berhenti, kasih sayang dan dukungan dalam proses
penyusunan skripsi ini
9. Untuk kakak dan adik yang saya sayangi Anisa Sa’diyah dan Ismiayatun
Sa’diyah memberikan saya dukungan dan doa dalam menyelesaikan
skripsi ini.
10. Terima kasih kepada Risma Apriyani, Gita Andestian M, Fitri Zulfa
Maulida dan Nugrahainy Siti Nur Afifiah, Ayu Nurfitria, Fatonah, Hilda
Awaliyahdan Sahabat Until Jannah yang telah membantu, memberikan
doa dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman Pendidikan IPS angkatan 2015 yang telah memberikan
pengalaman dan dukungan selama perkuliahan
12. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu penulis
ucapkan terima kasih banyak atas dukungan, doa, dan bantuannya.
Demikian ucapan terimakasih saya sampaikan kepada pihak-pihak yang
telah membantu dalam penulisan skripsi ini.Semoga skripsi ini dapat bermanfaat
bagi penulis dan bagi pembaca.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 18 September 2019
Penulis
Roza Arsita
ix
DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI ................................... i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI ..................................... ii
LEMBAR PERNYATAAN KARYA ILMIAH ................................................. iii
LEMBAR PERNYATAAN UJI REFERENSI .................................................. iv
ABSTRAK ............................................................................................................. v
ABSTRACT .......................................................................................................... vi
KATA PENGANTAR ......................................................................................... vii
DAFTAR ISI ......................................................................................................... ix
DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xiii
DAFTAR TABEL .............................................................................................. xiv
DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... xv
BAB IPENDAHULUAN ........................................................................................ 1
A. Latar Belakang Masalah.......................................................................................... 1
B. Identifikasi Masalah ................................................................................................ 9
C. Pembatasan Masalah ............................................................................................... 9
D. Rumusan Masalah ................................................................................................. 10
E. Tujuan Penelitian .................................................................................................. 10
F. Manfaat penelitian ............................................................................................... 11
1. Manfaat teoritis ................................................................................................. 11
2. Manfaat Praktis ................................................................................................. 11
BAB IIKAJIAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS ............................ 12
A. Deskripsi Teoritik ................................................................................................. 12
1. Pengungkapan Informasi................................................................................... 12
a. Teori yang Mendasari ................................................................................... 12
1. Teori Legitimasi ........................................................................................ 12
2. Teori Signal ............................................................................................... 13
b. Pengertian Pengungkapan Informasi............................................................. 14
x
c. E-government ................................................................................................ 18
d. Masyarakat Informasi ................................................................................... 25
2. Pengangguran .................................................................................................... 29
a. Pengertian Pengangguran .............................................................................. 29
b. Jenis-Jenis Pengangguran ............................................................................. 30
c. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran..................................... 31
d. Hubungan Pengangguran dan Pengungkapan Informasi .............................. 33
3. Kesejahteraan Daerah ....................................................................................... 34
a. Pengertian Kesejahteraan Daerah ................................................................ 34
b. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Daerah ........................ 34
c. Indikator Kesejahteraan Daerah .................................................................... 35
d. Hubungan Kesejahteran dengan Pengungkapan Informasi Publik ............... 38
4. Aksesibilitas Internet ........................................................................................ 40
a. Pengertian Aksesbilitas Internet .................................................................... 40
b. Klasifikasi Pengguna Internet Berdasarkan Intensitasnya ............................ 41
c. Pemanfaat Internet ........................................................................................ 42
d. Internet dalam E-government ........................................................................ 42
B. Penelitian yang Relevan ........................................................................................ 43
C. Kerangka Berfikir ................................................................................................. 49
D. Hipotesis Penelitian .............................................................................................. 53
BAB IIIMETODOLOGI PENELITIAN ........................................................... 55
A. Tempat dan Waktu Penelitian ............................................................................... 55
B. Metode dan Desain Penelitian............................................................................... 55
C. Populasi dan Sampel ............................................................................................. 56
D. Variabel Penelitian ................................................................................................ 57
E. Instrumen Penelitian ............................................................................................. 58
F. Teknik Pengumpulan Data .................................................................................... 62
G. Teknik Analisis Data ............................................................................................. 64
1. Model Analisis .................................................................................................. 64
2. Analisis Data Deskriptif .................................................................................... 65
3. Uji Asumsi Klasik ............................................................................................. 65
xi
a. Uji Normalitas ............................................................................................... 65
b. Uji Multikolonieritas ..................................................................................... 66
c. Uji Heterokedastisitas .................................................................................. 66
4. Uji Hipotesis ..................................................................................................... 67
H. Hipotesis Statistik ................................................................................................. 69
BAB IVHASIL DAN PEMBAHASAN .............................................................. 71
A. Deskripsi Data ....................................................................................................... 71
B. Pengujian Persyaratan Analisis dan Pengujian Hipotesis ..................................... 74
1. Analisis Statistik Deskriptif .............................................................................. 74
a. Deskripsi Pengangguran ............................................................................... 75
b. Deskripsi Kesejahteraan ................................................................................ 75
c. Deskripsi Aksesibilitas Internet .................................................................... 76
d. Deskripsi Pengungkapan Informasi Non Keuangan ..................................... 76
2. Uji Asumsi Klasik atau Prasyarat Analisis ...................................................... 76
A. Uji Normalitas ............................................................................................... 76
B. Uji Multikonieritas ....................................................................................... 78
C. Uji Heterokedastisitas ................................................................................... 79
C. Pengujian Hipotesis .............................................................................................. 80
1. Uji T .................................................................................................................. 80
2. Uji F .................................................................................................................. 82
3. Koefisien Determinasi....................................................................................... 83
4. Analisis Regresi Berganda .............................................................................. 84
5. Uji F dengan Variabel Moderasi ....................................................................... 85
6. Analisis Moderate Regresion Analisis .............................................................. 87
D. Pembahasan Hasil Penelitian ................................................................................ 90
1. Pengaruh pengangguran terhadap pengungkapan informasi non keuangan ..... 90
2. Pengaruh kesejahteraan daerah terhadap pengungkapan informasi non
keuangan. .................................................................................................................. 92
3. Pengaruh pengangguran dan kesejahteraan daerah terhadap pengungkapan
informasi non keuangan. ........................................................................................... 95
4. Pengaruh pengangguran dan kesejahteraan daerah dengan aksesibilitas internet
sebagai variabel moderasi terhadap pengungkapan informasi non keuangan. .......... 95
xii
5. Keterbatasan Penelitian ......................................................................................... 97
BAB VKESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN ........................................ 99
A. Kesimpulan ........................................................................................................... 99
B. Implikasi ............................................................................................................... 99
C. Saran ................................................................................................................... 100
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 101
LAMPIRAN- LAMPIRAN ............................................................................... 107
xiii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. 1 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka ................................................ 4
Gambar 2. 1 Tugas dan Fungsi Negara ..................................................................... 41
Gambar 2. 2 Kerangka Berfikir ................................................................................. 52
Gambar 4. 1 Peta Provinsi Indonesia ........................................................................ 72
xiv
DAFTAR TABEL
Tabel 1. 1 Presentase Jumlah Penduduk Miskin Menurut Pulau ........................................ 6
Tabel 2. 1 Penelitian yang Relevan ..................................................................................... 42
Tabel 3. 1 Waktu Penyusunan Penelitian Skripsi ............................................................... 55
Tabel 3. 2 Indeks Pengungkapan Informasi Non Keuangan ............................................... 60
Tabel 3. 3 Operasionalisasi Variabel .................................................................................. 62
Tabel 4. 1 Daftar Nama Provinsi dan Alamat Website ....................................................... 74
Tabel 4. 2 Hasil Statistik Deskriptif .................................................................................... 76
Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas .......................................................................................... 78
Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolonieritas ................................................................................ 80
Tabel 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas ............................................................................. 81
Tabel 4. 6 Hasil Uji T .......................................................................................................... 82
Tabel 4.7 Hasil Uji F ........................................................................................................... 84
Tabel 4. 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi ........................................................................ 85
Tabel 4. 9 Hasil Uji Regresi Berganda................................................................................ 86
Tabel 4. 10 Hasil Uji F dengan Variabel Moderasi ............................................................ 87
Tabel 4. 11 Hasil Uji Analisis Moderate Regresion (MRA) ............................................... 88
Tabel 4. 12 Hasil Koefisien Determinasi dengan Variabel Moderasi ................................ 90
xv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Uji Refensi
Lampiran 2 Lembar Observasi
Lampiran 3Data Penelitian
Lampiran 4 Hasil Olah Data
Lampiran 5Gambar Tampilan Website
Lampiran 6 Surat Bimbingan Skripsi
Lampiran 7 Biodata Penulis
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan teknologi dan informasi pada era sekarang menjadi
semakin maju. Terciptanya internet sebagai media mencari informasi yang
cepat dan mudah di dapatkan. Internet menjadi kebutuhan primer dari setiap
orang bahkan badan organisasi. Internetmenjadi salah satu aspek penting
dalam organisasi, bukan hanya sebagai pendukung, melainkan menjadi kunci
kegiatan operasional organisasi maupun perusahaan. Internet digunakan pada
berbagai bidang seperti pendidikan, pemerintahan, perbankan, bisnis, medis
dan lain sebagainya.
Penataan berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara itu terjadi
pada lingkungan kehidupan antar bangsa yang semakin terbuka, dimana nilai-
nilai universal di bidang ekonomi dan perdagangan, politik, kemanusiaan,
dan kelestarian fungsi lingkungan hidup saling berkaitan secara
kompleks.Apa yang dilaksanakan tidak akan lepas dari pengamatan
masyarakat negara itu sendiri namun juga internasional, hal ini menunjukan
pemerintah harus mampu memberikan informasi yang komprehensif kepada
masyarakat nasional maupun internasional agar tidak terjadi
kesalahpahaman.Perubahan yang sedang dijalani terjadi pada saat dunia
sedang mengalami transformasi menuju era masyarakat informasi. Kemajuan
teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara
luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan
informasi.
Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi
publik menyebutkan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana
dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara
dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada
kepentingan publik.1
1Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2
Keterbukaan informasiini menjadi peluang bagi rakyatuntuk
berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.Kondisi ini sekaligus dapat
mendorong terciptanya clean and good governance karena pemerintah dan
badan-badan publik dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap
mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan dan akuntabel.
Perkembangan e-government di Indonesia diawali dengan Instruksi
Presiden RI Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan e-government.Inpres ini menyebutkan bahwa tujuan
pengembangane-governmentupaya untuk mengembangkan penyelenggaraan
kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka
meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.
Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem
manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan
mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi.Pemanfaatan teknologi
informasi tersebut mencakup aktivitas yang berkaitan yaitu : pengolahan data,
pengelolaan informasi, sistem pemanfaatan kemajuan teknologi informasi
agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh
masyarakat di seluruh wilayah negara.2
Pembentukan website menjadi langkah awal yang dilakukan oleh
pemerintah daerah untuk menjalankan inpres RI no 3 tahun 2003. Hal ini juga
sejalan dengan PM Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tahun
2007 tentang penyelengaraan portal dan situs web badan pemerintahan yang
menyebutkan bahwa dalam rangka penatakelolaan e-government, optimalisasi
layanan publik, dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan
dan program pemerintah yang diselenggarakan oleh Badan
Pemerintahantentang Penyelenggaraan Portal dan Situs Web Badan
Pemerintahan.3Namun dalam menjalankan peraturan menteri tersebut di
Indonesia dalam pengungkapan informasi pada website resmi pemda masih
2Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan
Strategi Nasional Pengembangan E- Goverment. 3Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tahun 2017 Tentang
Penyelengraan Portal dan Situs Web Badan Pemerintahan.
3
bersifat sukarela (voluntary)yang menyebabkan tingkat pengungkapan
informasi masih beragam di setiap website Pemda. Pengungkapan informasi
tersebut tergantung dengan motivasi Pemda untuk secara sukarela
melaporkan informasi. Namun hal lain dalam pengungkapan informasi yang
terdapat di website pemda memiliki kualitas website dan peranan yang
berbeda juga. Ada yang sekedar memberikan informasi umum tentang daerah
tersebut, namun ada juga yang telah memanfaatkan untuk kegiatan pelayanan
masyarakat, sosialisasi peraturan dan sarana berkomunikasi secara interaktif
dengan warganya.
Penelitian Alisha Ramadhani Isni yang meneliti tentang kualitas
website di pemerintah daerah menyebutkan hasil bahwa penilaian terhadap e-
governmentwebsitemasih berada pada tahapan persiapan dan pematangan
sehingga dapat disimpulkan bahwa dari segi kuantitas perkembangan situs
website pemerintah daerah memang meningkat, namun dari segi kualitas
masih belum terlalu baik, tidak semua situs website pemerintah daerah
menyediakan fasilitas pelayanan publik yang berstandar, informasi yang tidak
update dan lebih banyak pemerintah daerah membuat situs semata mata untuk
memenuhi persyaratan tuntutan keterbukaan informasi publik tanpa adanya
perubahan manajemen kerja pemerintah yang berbasis pada elektronik.4
Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi
pemanfaatannya membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses,
mengelola, dan memanfaatkan informasi secara cepat dan akurat sehingga
akan membantu terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan
mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif yang menyebabkan
kebutuhan akan informasi terkait pemerintahan, masyarakat dapat dengan
mudah mengakses dimana pun dan kapan pun dengan biaya yang lebih
murah.
Indonesia merupakan negara berkembang dan memiliki jumlah
penduduk yang banyak dimana usia produktif lebih banyak mendominasi.
4Alisha Rahmadhani Isni, Analisis Kualitas Website Pemerintah Dearah pada Kabupaten
Se-Sumatera Barat, Artikel Penelitian Universitas Negeri Padang, 2018.h.13
4
Seperti data yang diungkapkan oleh berita elektronik yang menyebutkan
bahwa 70 % komposisi penduduk Indonesia berada pada usia produktif (16-
65 tahun) dan sisa 30 persen lain merupakan penduduk usia muda di bawah
15 tahun dan lansia 65 tahun.5 Sehingga menyebabkan masalah
ketenagakerjaan yaitu terjadinya pengangguran. Pengangguran menjadi
masalah penting harus dipikirkan oleh pemerintah melihat data yang
dikeluarkan oleh BPS pada bulan Februari 2018 menyebukan:6
Gambar 1.1
Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi
Tahun 2018
Sumber : BPS
Gambar di atas merupakan gambar mengenai tingkat
pengangguran terbuka menurut provinsi Februari 2018 dapat dilihat bahwa
5 Di kutip dari https://sentralberita.com/2019/03/70-persen-komposisi-penduduk-
indonesia-usia-produktif/ ( Diakses tanggal 21 Maret 2019 pukul 7: 46) 6Di kutip https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/05/07/1484/februari-2018--tingkat-
pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-13-persen--rata-rata-upah-buruh-per-bulan-sebesar-2-65-
juta-rupiah.html ( Diakses tanggal 21 Maret 2019 pukul 8:06)
5
provinsi Bali menjadi daerah dengan tingkat pengangguran dengan
presentase 0, 86 % sedangkan provinsi Jawa Barat menjadi daerah dengan
tingkat pengangguran tertinggi dengan presentase 8,16 % dari 34 Provinsi
yang terdapat di Indonesia, dikuti oleh provinsi Banten 7,7 % , Maluku 7,
38%, Kalimantan Timur 6,90 %, Kep.Riau 6,43%. Hal ini menunjukan
bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki tingkat pengangguran yang
berbeda-berbeda.
Faktor yang mempengaruhi pengangguran di setiap daerah dapat
dilihat dari pertumbuhan penduduk yang cepat namun ketersediaan
lapanan pekerjaan tidak memenuhi dengan angkatan kerja yang ada.
Keterpurukan pertumbuhan di sektor industri, sistem pendidikan yang
rusak dimana lemabaga-lembaga pendidikan tidak lagi menghasilkan
lulusan yang memiliki skillatau bekal kemampuan yang dapat
mengembangkan potensi peserta didik ketika mereka terlepas dari jenjang
pendidikan.
Berita elektronik finance detik.Com menyebutkan bahwa Lembaga
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data jumlah penduduk miskin di
Indonesia mencapai 26,58 juta orang atau 10,12% pada September 2017,
angka itu turun jika dibandingkan dengan Maret yang sebesar 27,77 juta
orang atau 10,64%.7
Pada tanggal 15 Januari 2019 BPS merilis data terbaru terkait
presentasi penduduk miskinpada september 2018 sebesar 9,66 %.8
Sehingga menyebabkan Indonesia memiliki tingkat kesejahteraan yang
belum tinggi di setiap wilayah. Presentase tingkat penduduk miskin di
menurut wilayah di gambar sebagai berikut:
7Di kutip dari https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3795632/bps-
kemiskinan-masih-terpusat-di-indonesia-timur (Diakses tanggal 22 Maret 2019 Pulul 17:48) 8Di kutip dari https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/01/15/1549/persentase-penduduk-
miskin-pada-september-2018-sebesar-9-66-
persen.htmlhttps://www.bps.go.id/pressrelease/2019/01/15/1549/persentase-penduduk-miskin-
pada-september-2018-sebesar-9-66-persen.html
6
Tabel 1.1
Presentase jumlah penduduk miskin menurut pulau,
September 2018
Sumber : BPS
Data di atas menunjukkan persentase dan jumlah penduduk miskin
menurut pulau pada September 2018. Terlihat bahwa persentase penduduk
miskin terbesar berada di wilayah Pulau Maluku dan Papua, yaitu sebesar
20,94 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin terendah berada
di Pulau Kalimantan, yaitu sebesar 5,98 persen. Dari sisi jumlah, sebagian
besar penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa (13,19 juta orang)
mmsedangkan jumlah penduduk miskin terendah berada di Pulau
Kalimantan (0,97 juta orang).Disamping itu tingkat kemiskinan tertinggi
berada di daerah Indonesia Timur yang kita lihat pulau tersebut merupakan
wilayah dengan keterbatasan akses dari berbagai bidang.
Perkembangan zaman yang semakin maju yang menumbuhkan
banyak teknologi-teknologi cangih. Sehingga memunculkan kebutuhan
informasi yang secara luas. Pemanfaatkan informasi dari berbagai media
yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat diharapkan akan adanya
perubahan dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Namun bila
kita lihat kesejahteran daerah dan banyaknya masalah terkait ekonomi
dapat menimbulkan masyarakat yang acuh terhadap perkembangan
informasi yang ada saat ini apalagi dalam perkembangan pemerintah.
Mereka akan terlihat acuh dalam terhadap keterbukaan publik yang di
informasikan oleh pemerintah karena mereka lebih memikirkan bagaimana
mereka dapat mempertahanankan hidup dengan berusaha mencari materi,
7
yang menyebabkan berkurangnya sikap kritis, cerdas dan berani terhadap
penyelengaraan pemerintahan.
Kesedian internet menjadi media yang memudahkan dalam
mengakses informasi berbagai hal. Salah satunya informasi yang berkaitan
dengan pemerintahan disamping dapat digunakan sebagai monitoring
penyelengaraan pemerintah oleh masyarakat.
Pada masa kini dunia telah memasukin era jaringan komputerisasi
informasi global. Revolusi digitalisasi telah sedemikian ditandai dengan
semakin meluasnya pemakaian handphone yang nemembus batas sosial.
Pemakaianhandphone bukan lagi dimiliki oleh masyarakat yang berada di
kelas sosial menengah kelas namun kelas menengah kebawah.
Perkembangan teknologi yang semakin maju menyebabkan semakin
bertambahnya fitur-fitur baru yang membantu aktifitas manusia. Salah
satunya adalah tersedianya jaringan internet. Internet telah masuk ke
dalam ruang pribadi dengan akses yang semakin mudah dan cepat.
Indonesia menjadi negara yang memiliki urutan ke-5 sebagai
pencandu internet terbesar di dunia dengan rata-rata pengunaan internet
mencapai 8 jam 36 detik data ini dikeluarkan We Are Social dan
Hootsuit.9 Berdasarkan survey APJII (Asosiasi Penyedian Jasa Internet
Indonesia) merangkum wilayah dengan tingkat penggunaan internet
tertinggi. Penggunaan internet terbanyak masih didominasi oleh wilayah
Jawa. Jumlah pengguna internet di Jawa mencapai 58,08 persen dari total
pengguna di Indonesia. Meski begitu, penetrasi penyebaran internet masih
setengahnya, yakni 57, 7 persen dari total penduduk di Jawa.Posisi kedua
ditempati oleh wilayah Sumatera dengan jumlah pemakai internet
mencapai 19, 05 persen.10
9 Dikutip dari https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190131152559-185-
365427/pengguna-indonesia-masuk-lima-besar-pecandu-internet-di-dunia ( Diakses tanggal 22
Maret 2018 Pukul 17.43) 10
Dikutip dari https://tekno.kompas.com/read/2018/02/22/10590087/ini-daerah-di-
indonesia-yang-paling-rajin-internetan ( Diakses tanggal 22 Maret 2019 Pukul 17:47)
8
Wanda Mustika Rahim dan Dwi Martanimeneliti tentang faktor
yang mempengaruhi pengungkapan informasi non keuangan pada website
pemerintah daerah disebutkan bahwa tingkat akses internet, opini audit,
usia daerah, jenis daerah, ukuran daerah, serta tingkat kesejahteraan daerah
memiliki hubungan positif terhadap pengungkapan informasi
keuanganpada website.Tingkat akses internet, usia pemda, ukuran daerah,
serta tingkat kesejahteraan daerah memilikihubunganpositif terhadap
pengungkapan informasi non-keuangan.Sedangkan tingkat pengangguran
mempengaruhi informasi non-keuangan secara negatif.11
Penelitian Muktar, dkk. menyebutkan bahwa dari hasil pengujian
atas hipotesis yang telah disusun menunjukkan bahwa variabel rasio lansia
berpengaruh negatif terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia.
Variabel derajat desentralisasi fiskal, leverage, ideologi, tingkat
pengangguran, dan aktivitas ekonomi berpengaruh positif terhadap
transparansi pemerintah daerah di Indonesia.12
Hasil penelitian Jose-Caamano-Alegre menyebutkan hasil studi
empiris tentang tansparansi yang dilakukan oleh pemerintah
mengkonfirmasi temuan bahwa terdapat hubungan negatif antara
pengangguran terhadap transparansi dari pemerintah.13
Penelitian tentang pengungkapan informasi yang dipublikasikan
pada website pemerintah daerah di Indonesia merupakan hal penting,
karena akan memberikan gambaran tentang seberapa besar pentingnya
pengungkapan pada website yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta
memberikan petunjuk tentang informasi-informasi yang berkaitan dengan
berjalannya suatu pemerintahan dan faktor apa saja yang
mempengaruhinya sehingga diharapkan dari hasil penelitian tentang
11
Wanda Mustika Rahim dam Dwi Martani, Analisis faktor yang mempengaruhi
pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada website pemerintah daerah, 2013.
Paper Universitas Indonesia, h. 72 12
Muktar, dkk. Penentu transparansi pemerintah daerah: sebuah studi pada pemerintah
daerah di Indonesia, Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, 2017,h.153 13
Jose Caamano-Alegre, Bugget Transparansi in Local Government An Empricical
Analysis, Paper internasional Studies Program Working, 2011, p. 27
9
pengungkapan informasi non keuangan pada website pada pemerintah
daerah ini dapat mewujudkan asas akuntabilitas dan transparansi dari
pemerintah sehingga terwujudlah good government governance.
Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti terdorong untuk
melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengangguran dan
Kesejahteraan Daerah terhadap Pengungkapan Informasi Non
Keuangan dengan Aksesibilititas Internet sebagai Pemoderasi (Studi
Kasus pada Website Pemerintah Provinsi di Indonesia)”.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diindentifikasi
terdapat masalah-masalahsebagai berikut:
1. Implementasi intruksi presiden tahun 2003 tentang e-goverment yang
belum berjalan secara keseluruhan dengan baik.
2. Konten informasi yang diungkapkan dalam situs web tidak seragam dan
lengkap.
3. Sedikitnya informasi pengungkapan non keuangan yang dipublikasikan
pada situs resmi pemda provinsi Indonesia.
4. Terjadinya kesenjangan yang tinggi pada tingkat penganguran di wilayah
yang ada di Indonesia.
5. Masih banyaknya wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat
kesejahteran rendah.
6. Masih rendahnya kecepatan akses internet pada wilayah tertentu di
Indonesia dan banyak masyarakat belum mampu
mengoptimalkanpemanfaatan internet dengan baik.
C. Pembatasan Masalah
Peneliti membatasi masalah hanya tentang rendahnya kecepatan akses
internet pada wilayah tertentu dan belum mampunya masyarakat dalam
mengoptimalkan pemanfaatan internet dan tentang faktor pengangguran dan
kesejahteraan daerah terhadap pengungkapan informasi non keuangan pada
website pemerintah Provinsi di Indonesia.
10
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang
telahdikemukakan, makarumusan masalah pada penelitian ini adalah:
1) Apakah terdapat pengaruh pengangguranterhadap pengungkapan
informasi non keuangan pada website pemerintah Provinsi di
Indonesia?
2) Apakah terdapat pengaruh kesejahteraan daerah terhadap pengungkapan
informasi non keuangan pada websitepemerintah Provinsi di Indonesia?
3) Apakah terdapat pengaruh pengangguran dan kesejahteraan daerah
terhadap pengungkapan informasi non keuangan pada website
pemerintah Provinsi di Indonesia?
4) Apakah aksesibilitas internet dapat memoderasi pengaruh
pengangguran dan kesejahteran daerah terhadap pengungkapan
informasi non keuangan pada website pemerintah Provinsi di
Indonesia?
E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini
adalahuntuk mengetahui :
1) Pengaruh pengangguran terhadap pengungkapan informasi non
keuangan pada website pemerintah Provinsi di Indonesia.
2) Pengaruh kesejahteraan daerah terhadap pengungkapan informasi non
keuangan pada websitepemerintah Provinsi di Indonesia.
3) Pengaruh pengangguran dan kesejahteran daerah terhadap
pengungkapan informasi non keuangan pada website pemerintah Provinsi
di Indonesia.
4) Aksesibilitas internet dapat memoderasi pengaruh pengangguran dan
kesejahteraan daerah terhadap pengungkapan informasi non keuangan
pada website pemerintah Provinsi di Indonesia.
11
F. Manfaat penelitian
Penelitian ini dapat memberikan manfaat:
1. Manfaat teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:
a. Menambah khasanah keilmuan tentang faktor yang mempengaruhi
pengungkapan informasi non keuangan pada situs resmi pemda
tingkat provinsi di Indonesia.
b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya
yang berhubungan dengan pengungkapan informasi non keuangan.
2. Manfaat Praktis
Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :
a. Bagi penulis
Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung untuk
mengetahui secara pengaruh dari faktor demografi terhadap
pengungkapan informasi non keuangan pada situs resmi web pemda
provinsi di Indonesia
b. Bagi pemerintah
Sebagai bahan evaluasi terkait kinerja penyelengaraan pemerintahan
dalam pengungkapan/ pemberian informasi non keuangan yang
terdapat pada situs resmi pemda setiap provinsi yang dapat diakses
secara bebas.
c. Bagi penelitian selanjutnya
Sebagai bahan literatur penelitian pada sektor publik.
12
BAB II
KAJIAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS
A. Deskripsi Teoritik
1. Pengungkapan Informasi
a. Teori yang Mendasari
1. Teori Legitimasi
Menurut Deegan dalam Ang Swat Lin Lindawati teori
legitimasi dalam perusahaan adalah perusahaan akan terus
berupaya untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi
dalam norma yang ada dalam masyarakat atau lingkungan
dari tempat perusahaan berada.1
Teori legitimasi menjelaskan bahwa organisasi secara
berlanjut beroperasi sesuai dengan batas-batas dan nilai yang
diterima oleh masyarakat di sekitar perusahaan dalam usaha
untuk mendapatkan legitimasi.
Menurut Hanifah dalam Wanda dan Dwi Martani apabila
dikaitkan ke dalam bidang pemerintahan, legitimasi merupakan
keadaan dimana tingkah laku pemerintah sesuai dengan norma
dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, sehingga akan
tercipta kepercayaan atas kebijakan dan keputusan pemerintah.
Adanya perbedaan antara aktivitas pemerintah dengan nilai
yang berlaku dalam masyarakat akan menimbulkan adanya
legitimacy gap yang mengancam kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah.2
Legitimasi pemerintahan berjalan dengan baik tergantung
bagaimanapemerintah menjalin komunikasi dengan
1 Ang Swat Lin Lindawati, Corporate Social Responsibility:Implikasi Stakeholder dan
Legitimasi Gap dalam peningkatan Kinerja perusahaan, Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL
Volume 6 Nomor 1, 2015,h. 163 2Wanda Mustika Rahim dam Dwi Martani, Analisis faktor yang mempengaruhi
pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada website pemerintah daerah, 2013.
Paper Universitas Indonesia. h.5
13
masyarakat. Salah satunya caranya dengan perlihatkan kinerja
yang dijalankan oleh pemerintah secara berkala dengan
pemberian informasi-informasi yang membuat masyarakat
dapat melihat dan menilai keadaan pemerintahanya.
Media menjadi salah satu alat yang digunakan untuk
menjalin komunikasi tersebut adalah dengan adanya situs web
resmi yang instansi pemerintahan karena situs resmi itu
menjadikan informasi yang disampaikan menjadi efektif dan
efisien yang menyebabkan signal yang baik yang atas kinerja
pemerintah sehingga meningkatkan kepercayaan publik
terhadap pemerintahan.
2. Teori Signal
Menurut Alvarez dalam Andrient teori signal merupakan
teori yang menghubungkan adanya hubungan asimetris
informasi antara satu pihak dan pihak-pihak lainnya yang
berkepentingan dengan informasi tersebut.3
Menurut T.C.Melewarmenyatakan teori signal menunjukan
bahwa perusahaan akan memberikan sinyal melalui tindakan
dan komunikasi. Perusahaan ini mengadopsi sinyal-sinyal ini
untuk mengungkapkan atribut yang tersembunyi untuk para
pemangku kepentingan.Eugene F. Brigham dan Joel F.
Houston menjelaskanteori sinyal adalah teori yang mengatakan
bahwa investor menganggap perubahan dividen sebagai sinyal
dari perkiraan pendapatan manajemen.4
Teori signal dapat di gunakan atau diadaptasi pada sektor
publik karena teori ini menekankan pada informasi yang
3Adrient Desiana, Pengaruh umur pemerintahan daerah, leverage dan ketergantungan
daerahterhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dan nom keuangan di Website
Pemerintahan daerah, Tesis pada Universitas Negeri Lampung, Lampung, 2017. h.13,
dipublikasikan 4 Dikutip darihttp://ioaddakhil.blogspot.com/2014/02/pengertian-teori-sinyal.html (diakses
tanggal 22 Maret 2019 Pukul 12:01)
14
disediakan dan bagaimana penguna dalam merespon informasi
tersebut.
Teori signalpada pemerintahan dapat dianalogikan dengan
pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai
principal.Pemerintah adalah pihak yang diberikan kepercayaan
oleh masyarakat untuk mengelola kekayaan masyarakat.
Pemerintah bertanggungjawab pula memberikan informasi atau
sinyal pada masyarakat untuk memberikan keyakinan yang
memadai pada masyarakat.5
Teori signal dalam pemerintahan dapat menjelaskan
bagaimana pemerintah memberikan signalinformasi kepada
masyarakat terkait penyelengaraan pemerintah. Pemerintah
yang merupakan pihak yang mendapatkan amanah dari rakyat
sehingga memiliki keinginan memberikan signal kepada
rakyatnya dalam memberikan signal pemerintah akan berusaha
memberikan informasi terkait laporan kerjanya yang
berkualitas dalam penyelengaraan pemerintah. Pengungkapan
informasi merupakan inisiatif dari pemerintah sehingga
tercermin pemerintahan yang transparansi.
b. Pengertian Pengungkapan Informasi
Sri Rokhinasari menjelaskan pengungkapan secara umum
terbagi atas dua jenis yaitu, voluntary disclosure dan mandatory
disclosure.Voluntary disclosure adalah pengungkapan berbagai
informasi yang berkaitan dengan aktivitas/keadaan perusahaan
secara sukarela.Mandatory disclosure adalah pengungkapan
5Yuli Yustikasari, Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat
Pengungkapan Sukarela Informasi Keuangan Pada Website Pemerintah Daerah (Studi Kasus
Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi Se – Indonesia), Jurnal Profita. Vol. 11.No. 1. April. 2018,
h.38
15
informasi berkaitan dengan aktivitas/keadaan perusahaan yang
bersifat wajib dan dinyatakan dalam peraturan hukum.6
Menurut McFadden informasi adalah sebuah data yang
telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan
pengetahuan seseorang yang mengunakan data tersebut.Sedangkan
menurut Davis informasi adalah data yang telah diolah menjadi
sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat
dalam pengambilan keputusan.7 Jadi dapat disimpulkan informasi
adalah data yang dapat digunakan oleh seseorang untuk memenuhi
kebutuhan dalam proses pekerjaannya.
Pengungkapan informasi yang dilakukan oleh pemerintah
menunjukan pemerintah menjalankan asas dalam menuju
pemerintah yang good public governancedengan asas transparansi
dan akuntabilitas.
Menurut pedoman good public governance Indonesia yang
diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG),
terdapat 5 asas yang perlu dilakukan oleh pemerintah yaitu
demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum serta
kewajaran dan kesetaraan.8
Transparansimengandung unsur pengungkapan (disclosure)
dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh
pemangku kepentingan.Transparansi dibutuhkan oleh publik agar
publik dapat memantau berbagai tindakan yang dilakukan
pemerintah pada umumnya dan pemerintah daerah pada
khususnya.9
6Sri Rokhinasari, Teori –Teori dalam Pengungkapan Informasi Corporate Social
Responbility Perbankanjurnal kajian perbanan syariah Vol. , No 2015h. 4 7Abdul Kadir, Pengetahuan Sistem Informasi,(Yogjakarta: ANDI Yogjakarta,2014), h.45
8 Pedoman Umum Good Publik Governance ( Jakarta: Komite Nasional Kebijakan
Governanace, 2008), h.15 9Ibid., h.16
16
Menurut Finner akuntabilitas merupakan konsep yang
berkenaan dengan standar eksternal yang menentukan kebenaran
suatu tindakan oleh administrasi negara (birokrasi publik).10
Akuntabilitas publik hanya dikenal di negara yang
menerima konsep- konsep demokrasi yang mengangap rakyat
sebagai faktor yang sangat penting.Asas akuntabilitas menetapkan
bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelengaraan
negara harus dapat dipertangungjawabkan kepada rakyat sebagai
pemegang kedaualatan tertinggi dalam suatu negara.
Kebebasan memperoleh informasi publik (public access to
information) menjadi kebutuhan bagi semua elemen masyarakat
karena menjadi salah satu prasyarat dan pondasi untuk
menciptakan pemerintahan terbuka (open government) dalam
sebuah tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).Tata
kelola yang baik memiliki sejumlah indikator antara lain
keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan koherensi.11
Informasi dasar yang diwajibkan tersedia dan mudah
diakses bagi masyarakat umum yang tertuang pada Undang-
Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik antara lain adalah
Profil Badan Publik, Program dan Kegiatan Badan Publik,
Informasi Keuangan, Peraturan/Kebijakan yang berpengaruh pada
Publik, Akses Informasi Publik. Secara umum Undang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk menjamin hak
warga negara mengetahui rencana pembuatan, program, proses
pengambilan keputusan, serta alasan pengambilan keputusan
kebijakan publik.12
10
Joko Widodo, Membangun birokrasi berbasis kinerja, (Malang: Bayumedia, 2013), h. 67 11
Diah Fatma Sjoraida, Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, jurnal ilmu-ilmu sosial dan humaniora, Vol.17, No 3(2015), h.
213 12
Muhammad Noor Usman, Inisiasi Masyarakat Informasi di Indonesia Melalui
Implementasi Keterbukaan Informasi Publik: Satu Dekade Undnag-Undang Keterbukaan
17
Akuntabilitas dapat digunakan sebagai acuan untuk melihat
kualitas pelayanan publik dari pemerintahan karena pemerintah
dalam memberikan informasi harus sesuai dengan kinerja yang
telah dijalani seperti dalam pengungkapan pengunaan dana.
Menurut undang-undang tentang tetang keterbukaan
informasi pubrik. Informasi Publik13
adalah informasi yang
dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh
suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan
penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan
penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-
undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan
publik.
Ciri –ciri pemerintahan yangaccountable adalah sebagai
berikut:14
a. Mampu menyajikan informasi penyelengaraan pemerintahan secara
terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
b. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
c. Mampu menjelaskan dan mempertangungjawabkan setiap
kebijakan publik secara proporsional.
d. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam
proses pembangunan dan pemerintahan.
e. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja( performance)
pemerintahan. Dengan pertangungjawaban publik, masyarakat
dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan
pemerintah.
Informasi Publik, Khasanah Al-Khimah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan,
2019,h.14 13
Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 1 ayat 2. 14
Nico Andrianto,Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Goverment, ( Malang :
Bayumedia Publising, 2007), h. 23
18
Berdasarkan undang-undang republik Indonesia nomor 25 tahun
2009 tentang pelayanan publik dinyatakan bahwa masyarakat
berhak:15
- Mengetahui kebenaran isi standar pelayanan;
- Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan;
- Mendapat tanggapan pengaduan yang diajukan;
- Mendapat advokasi, perlindungan, dan atau pemenuhan
pelayanan.
- Memberikan kepada pimpinan penyelengaraan untuk
memperbaikipelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak
sesuai dengan standar pelayanan.
c. E-government
Upaya go onlinebagi pemerintah daerah dimulai secara
serius sejak dikeluarkan Instruksi Presiden Indonesia No.03
Tanggal 9 Juni 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan e-goverment oleh presiden. Departemen
komunikasi dan informasi menjadi leanding sectoruntuk
mewujudkan implementasi proyek besar ini dengan memberikan
panduan, pedoman, dan arahan, standar serta blue print. Sebagai
pelaksana di setiap pemerintahan daerah oleh dinas komunikasi
dan informasi yang bertugas mengimplementasikan.16
Pemerintah harus mengupayakan kelancaran komunikasi
dengan lembaga-lembaga tinggi negara, pemerintah daerah serta
mendorong partisipasi masyarakat luas, agar ketidakpastian
tersebut tidak mengakibatkan perselisihan paham dan ketegangan
yang meluas, serta berpotensi menimbulkan permasalahan
baru.Pemerintah juga harus lebih terbuka terhadap derasnya aliran
15
Hardiansyah, Komunikasi pelayanan publik konsep dan aplikasi, (Yogjakarta: Gava
Media , 2015), h.62 16
Nico Andrianto, Op.Cit , h. 79
19
ekspresi aspirasi rakyat dan mampu menanggapi secara cepat dan
efektif.
1) Pengertian E- Government
E-government memiliki banyak definisi seperti bank dunia
mendefinisikan sebagai berikut:17
E- government refers to the use by government agencies
of information technologies (such as Wide Area Networks,
the internet and mobile computing) that have the ability to
transform relation with citizen, businnes, and others arms
of goverment.
Penjelasan pengertian tersebut adalah e-government
mengacu pada penggunaan oleh lembaga pemerintah dalam
teknologi informasi (seperti Wide Area Networks, internet dan
komputerisasi bergerak) yang memiliki kemampuan untuk
mengubah hubungan atau menjalin komunikasi dengan warga
negara, bisnis, dan lembaga pemerintah lainnya.
Pemerintah New-Zealand mendefinikan e-governmentsebagai
berikut:
E-government is a way for government to use the new
technologies to provide people with more convenient access to
government information and services, to improve the quality of
the services and povide greater opportunities to participate in
our democratic institutions and processes.
E-government merupakan cara bagi pemerintah untuk
menggunakan teknologi baru untuk memberi orang akses yang
lebih nyaman pada informasi dan layanan pemerintah, dengan
tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan memberikan
peluang lebih besar untuk berpartisipasi masyarakat dalam
lembaga dan sesuai dengan proses demokrasi.
E-government sebagai sistem yang baru yang mana di
gunakan untuk menjalin komunikasi dan interaksi antara
masyarakat dan pemerintah tidak mengunakan proses bertatap
muka secara langsung maupun bukti cetakan di atas kertas.
17
Ibid., h.46
20
Dengan demikian kita dihadapkan dengan aspek keotentikan
dan hukum atas file ataupun dokumen berupa digital.
E-government merupakan cara bagi pemerintah untuk
menggunakan teknologi baru untuk memberi orang akses yang
lebih nyaman pada informasi dan layanan pemerintah, dengan
tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan memberikan
peluang lebih besar untuk berpartisipasi masyarakat dalam
lembaga dan sesuai dengan proses demokrasi.
E-governmentsebenarnya adalah suatu usaha penciptaan
suasana penyelengaraan pemerintahan yang sesuai dengan
objektif bersama ( shared goals) dari sejumlah komunitas yang
berkepentingan.
Oleh sebab itu visi yang dicanangkan juga harus
mencerminkan visi bersama dari para stakeholdernya yang ada-
misalnya:18
1. Memperbaiki produktivitas dan kinerja operasional
pemerintah dalam melayani pelangganya;
2. Mempromosikan pemerintahan yang bersih dan transparan;
3. Meningkatkan kualitaskehidupan masyarakat melalui
kinerja pelayanan publik
4. Menjamin terciptanya penyelengraan negara yang
demokratis, dan lain sebagainya.
2) Tujuan E-government
Secara umum, penerapan e-government di berbagai negara
yang dikaji mempunyai tujuan berikut:19
1. Meningkatkan kualitas layanan masyarakat, terutama
dalam hal mempercepat proses dan mempermudah akses
interasi masyarakat.
18
Richardus Eko Indrajit, dkk., e-Government In Action Ragam Kasus Implementasi Sukses
di Berbagai Belahan Dunia,( Yogjakarta: Andi Yogjakarta, 2005), h.5 19
Ibid., 157
21
2. Meningkatkan transparansi pemerintahan dengan
memperbanyak akses informasi publik.
3. Meningkatkan pertangungjawaban pemerintah dengan
menyediakan lebih banyak pelayanan informasi serta
menyediakan kanal akses kepada masyarakat.
4. Mengurangi waktu, uang dan sumber daya lain baik di sisi
pemerintah maupun pihak–pihak yang terlibat dengan
memperpendek proses pemberian layanan.
Menurut instruksi presiden republik Indonesia nomor 3 tahun
2003 tentang upaya pengembangan SDM yang perlu
dilakukan untuk mendukung e-government adalah sebagai
berikut : 20
a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya
informasi serta pendayagunaan teknologi informasi dan
komunikasi (e-literacy), baik di kalangan pemerintah dan
pemerintah daerah otonom maupun di kalangan masyarakat
dalam rangka mengembangkan budaya informasi ke arah
terwujudnya masyarakat informasi (information society).
b. Pemanfaatan sumberdaya pendidikan dan pelatihan termasuk
perangkat teknologi informasi dan komunikasi secara sinergis,
baik yang dimiliki oleh lembaga pemerintah maupun non
pemerintah/masyarakat.
c. Pengembangan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan bagi lembaga pemerintah agar hasil pendidikan dan
pelatihan tersebut sesuai dengan kebutuhan pengembangan dan
pelaksanaan e-government.
d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknologi informasi
dan komunikasi bagi aparat pelaksana yang menangani
kegiatan bidang informasi dan komunikasi dan aparat yang
20
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan
Strategi Nasional Pengembangan e-goverment., h.13
22
bertugas dalam memberikan pelayanan publik, maupun
pimpinan unit/lembaga, serta fasilitasi pendidikan dan
pelatihan bagi calon pendidik dan pelatih maupun tenaga
potensial di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang
diharapkan dapat mentransfer pengetahuan/keterampilan yang
dimiliki kepada masyarakat di lingkungannya.
e. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan jarak jauh (distance learning) dengan memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi secara optimal untuk
pemerataan atau mengurangi kesenjangan SDM di bidang
teknologi informasi dan komunikasi antar daerah.
Berdasarkan Inpres nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan
dan strategi nasional pengembangan, bahwa tahapan
penerapan e-government dapat dilaksanakan melalui tingkatan
sebagai berikut:21
a. Tahap 1 - Persiapan yang meliputi :
1. Pembuatan situs informasi disetiap lembaga;
2. Penyiapan SDM;
3. Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan
sarana Multipurpose Community Center,Warnet,SME-
Center, dll;
4. Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk
publik.
b. Tingkat 2 - Pematangan yang meliputi :
1) Pembuatan situs informasi publik interaktif;
2) Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain;
c. Tingkat 3 - Pemantapan yang meliputi :
1. Pembuatan situs transaksi pelayanan publik;
21
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan
Strategi Nasional Pengembangan e-goverment, h.14
23
2. Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan
lembaga lain.
d. Tingkat 4 - Pemanfaatan yang meliputi :
1. Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G,
G2B dan G2C yang terintegrasi.
E-government diperkenalkan untuk tujuan yang berbeda-beda di
kantor-kantor pemerintahan. Pengunaannya teknologi telematika
diharapkan menghasilkan simplifikasi hubungan antara
masyarakat dan pemerintahan, yaitu dengan dibuatkan bentuk
G2C ( Government to Citizen), G2B (Government to Business),
dan G2G (Government to Goverment).22
a) G2C ( Government to Citizen)
Merupakan aplikasi e-Government dimana pemerintah
membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi
informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan
interaksi dengan masyarakat ( rakyat).
b) G2B (Government to Business)
Merupakan pemanfaatan teknologi dan informasi dimana
pemerintahan memiliki tugas utama yaitu membentuk sebuah
lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian
sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Contohnya para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah
menjalankan aplikasi berbasis web untuk menghitung besarnya
pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah dan melakukan
pembayaran melalui internet.
c) G2G (Government to Government)
Merupakan pemanfaatan teknologi dan informasi untuk saling
berkomunikasi secara lebih intens dari hari ke hari antar
negara-negara.
22
Richardus Eko Indrajit, Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan
Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital, ( Yogjakarta:ANDI Yogjakarta, 2002), h.41-
44.
24
d) G2E (Government to Employees)
Aplikasi e-government juga diperuntukan untuk meningkatkan
kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan
pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai
pelayanan masyarakat.
Menurut Richard Heeks faktor-faktor yang mempengaruhi
suksesnya pengembangan e-government adalah sebagai
berikut:23
1. Adanya dorongan dari luar pemerintahan misalnya
masyarakat.
2. Adanya dorongan dari pemegang kekuasaan dalam
mewujudkan keterlaksananya e-government.
3. Sejalan denagn visi dan strategi good governance.
4. Project manajemen yang efektif.
5. Dukungan dan komitmen dari ownership dan stakeholder
menyikapi e-government.
6. Desain yang efektif dilihat dari sudut pandang pengunanya.
7. Sejalan dengan teknologi dan insfraktutur.
3) Manfaat E-government
Manfaat dari adanya e-government antara lain:24
a) Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat.
Masyarakat dapat memperoleh informasi setiap saat tanpa
adanya batas waktu disamping itu informasi dapat diakses
dimanapun misal dikantor atau di rumah tanpa harus
datang secara langsung ke kantor pemerintahan.
b) Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis
dan masyarakat umum.
23
Agus Hexagraha, Sistem Informasi dalam berbagai perspektif, (Bandung:
Informatika,2006), h.85 24
Yusuf Zainal Abidin, Komunikasi pemerintahan (Filosofi, Konsep dan Aplikasi),
(Bandung: PUSTAKA SETIA Bandung, 2016), h. 163
25
Adanya keterbukaan (transparansi) bertujuan untuk
meningkatkan hubungan antara berbagai pihak menjadi
lebih baik.
c) Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah
diperoleh.
Adanya informasi yang mencukupi menjadikan masyrakat
belajar dalam menentukan pilihan.
d) Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien.
Terciptanya koordinasi pemerintahan melalui e-mail atau
bahkan video conference.
d. Masyarakat Informasi
Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan
informasi publik sebagai payung hukum pelaksanaan keterbukaan
informasi publik di Indonesia.
Menurut undang- undang nomor 14 tahun 2008 tentang
keterbukaan informasi publik pada point b dalam hal menimbang
di jelaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana
dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap
penyelengaraan negara dan badan publik lainnya dan segala
sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Pada point d
dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa pengelolaan informasi
publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan
masyarakat informasi.25
Pengembangan e-government merupakan wujud keinginan
atau motivasi pemerintah dalam upaya mendorong bangsa
Indonesia menuju masyarakat informasi.26
Seperti yang dijelaskan dalam insruksi presiden nomor 3
tahun 2003 tentang pengembangan e-government dijelaskan
25
Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik. 26
Instruksi Presiden Nomor Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan
dan Strategi Pengembangan e-government.
26
bahwaIndonesia pada saat initengah mengalami perubahan
kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental menuju ke
sistem kepemerintahan yang demokratis transparan serta
meletakkan supremasi hukum.
Menurut William J. Martin dalam Riadi masyarakat
informasi adalah suatu keadaan masyarakat dimana kualitas hidup,
prospek untuk perubahan sosial dan pembangunan ekonomi
bergantung pada peningkatan informasi dan pemanfaatannya.27
Masyarakat informasi adalah masyarakat yang
menggunakan informasi sebagai motor utama dalam menjalankan
kehidupannya. Ciri utama masyarakat informasi adalah
masyarakatnya yang sudah peka oleh penggunaan informasi, baik
itu mengenai akses dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut Putu L. Pendit dalam Riadi misi utama masyarakat
informasi adalah mewujudkan masyarakat yang sadar tentang
pentingnya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, terciptanya
suatu layanan informasi yang terpadu, terkoordinasi dan
terdokumentasi serta tersebarnya informasi ke masyarakat luas
secara cepat, tepat dan bermanfaat. 28
Perekembangan zaman sekarang masyarakat dengan
pertumbuhan informasi yang begitu eksponensial menghadirkan
kebutuhan baru dalam bermasyarakat.Masyarakat yang semakin
haus informasi membutuhkan negara untuk menghadirkan
informasi ke hadapan masyarakat.
Masyarakat menjadi semakin ingin tahu apa yang sudah
dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan negara. Sesuatu
yang sebelum era informasi bukan menjadi urusan besar bagi
masyarakat.Keterbukaan tersebut dikenal sebagai keterbukaan
informasi.
27
Riadi, Yasir, Mewujudkan Masyarakat Informasi Indonesia Dampak Sosial, konsekuensi
dan kemungkinanya, Jurnal Universitas Terbuka: repository.ut.ac.id,2010.h.2 28
Ibid.,h.3
27
Sutarno dalam Riadi menjelaskan ciri-ciri masyarakat
informasi adalah: 29
1. Sumber informasi terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.
2. Adanya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya
informasi dalam berbagai aktivitas kehidupan.
3. Terbukanya pandangan dan wawasan masyarakat dalam
pemanfaatan teknologi informasi secara tepat guna.
4. Berkembangnyalembaga-lembaga perpustakaan, dokumentasi
dan informasi secara merata.
5. Kemajuan sumber daya manusia, informasi dan fisik yang
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Informasi dikelola dengan baik, disajikan tepat waktu dan
dikemas dengan teknologi dapat dikembangkan sebagai suatu
komoditi yang bernilai ekonomis.
Webster dalam Manik Sunuantarimengidentifikasi masyarakat
informasi ke dalam 5 kriteria antara lain, teknologi, ekonomi,
pekerjaan, ruang dan budaya. Berikut 5 kriteria masyarakat
informasi: 30
a. Teknologi
Merupakan konsep masyarakat informasi dari kriteria
teknologi, secara umum berpusat pada inovasi yang luar biasa
dalam bidang teknologi. Kemajuan di bidang teknologi,
komputer, dan telekomunikasi mendukung perkembangan
teknologi internet.Bahwa dengan adanya teknologi baru
menyebabkan terjadinya perubahan sosial secara sistemik,
dengan ide utamanya menekankan pada proses, penyimpanan,
dan penyebaran informasi dengan teknologi informasi pula
maka masyarakat seluruh penjuru dunia dapat terhubung secara
virtual.
29
Riadi Yasir, Op.Cit.,.h.4. 30
Manik Sunuantari, Membangun Masyarakat Informasi Berbasis Kelompok, Jurnal Ilmiah
Ilmu Komunikasi, Vol.14, No.4 (2015),h.6
28
b. Ekonomi
Menekankan pada pertumbuhan ekonomi sebagai aktivitas
informasi, jadi masyarakat informasi diukur dari nilai
ekonominya.
c. Ketenagakerjaan
Adanya masyarakat informasi dilihat dari adanya
perubahan dalam dunia kerja, dimana pekerja banyak
membutuhkan informasi mendominasi, konsep ini berdasarkan
pada perspektif sosiologi. Perubahan dalam pekerjaan ini,
tentunya membawa dampak secara ekonomi.Perubahan dalam
penyebaran pekerjaan merupakan inti dari teori masyarakat
informasi yang paling berpengaruh peningkatan tenaga kerja di
bidang informasi secara mendasar mengindikasikan datangnya
masyarakat informasi.
d. Ruang
Menekanannya pada basis teknologi jaringan informasi,
pengolahan informasi yang cepat dan efektif serta pertukaran
ekonomi menjadi global, maka akan mengurangi hambatan
dalam ruang.Perusahaan dapat mengembangkan strategi global,
keterbatasan dalam geografi (ruang) bukanlah suatu hambatan,
begitu juga hambatan waktu tidak lagi menjadi kendala,
perekonomian akan berjalan terus.
e. Budaya
Konsep terakhir dalam membahas masyarakat informasi,
adanya perubahan budaya dalam masyarakat dengan
meningkatnya kebutuhan informasi dalam kehidupan sehari-
hari.
Data produk nasional dapat digunakan untuk (1) menilai prestasi
pertumbuhan ekonomi dan (2) menentukan tingkat kemakmuran
29
masyarakat dan perkembangannya. Untuk menilai prestasi
pertumbuhan ekonomi haruslah dihitung dari pendapaan nasional riil.31
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang
ketenagakerjaan), istilah kerja merujuk pada kelompok penduduk yang
berusia 15 tahun ke atas. Menurut pendekatan angkatan kerja ( labor
force approch) yang dianut hampir semua negara, usia kerja dibagi
menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Masing-
masing angkatan kerja terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok yang
bekerja dan menganggur sedangkan komponen bukan angkatan kerja
terdiri dari tiga, yaitu sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya32
2. Pengangguran
a. Pengertian Pengangguran
Menurut kaufman dan Hotctkiss dalam Ratih pengangguran
merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak
memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan usaha secara
aktif dalam empat minggu terakhir untuk mencari pekerjaan.33
Menurut Standar Internasional pengertian pengangguran
adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja,
yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat
upah tertentu tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang
diinginkan.34
Nangadalam Putu Dyah Rahadi dan Ni
Nyomanberpendapat pengangguran (unemployment) didefinisikan
sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam
kategori angkatan kerja (labour force) tidak memiliki pekerjaan
31
SadonoSukirno, Makroekonomi Teori Pengantar Modern edisi ketiga,(Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2004), h.17 32
Tri Widodo, Menuju Negara Maju: Apakah Indonesia Bergerak Ke Arah yang benar?,
( Yogjakarta:Gadjah Mada University Press,2015),h.107 33
Ratih Probosiwi, Pengangguran dan Pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan, Jurnal
PKS Vol 15 No 2 Juni, 2016.h.91 34
Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Modern Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga
kyenes baru (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2000),h.472
30
dan secara aktif sedang mencari pekerjaan.35
Beberapa definisi di
ini dapat disimpulkan pengangguran adalah seorang angkatan kerja
yang tidak memiliki pekerjaan tetapi ingin memiliki pekerjaan
sehingga dia berusaha untuk mencari pekerjaan.
Menurut Mankiw pengangguran merupakan masalah
ekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan
merupakan yang paling berat. Bagi kebanyakan orang kehilangan
pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan rekanan
psikologis karena menimbulkan kegelisahan menyangkut masa
depan dan berkurangnya kebanggaan diri. 36
b. Jenis-Jenis Pengangguran
Jenis- jenis utama pengangguran secara umum dapat
diidentifikasi sebagai berikut:37
1) Penganguran yang tergeser (finansial unemployment),
merupakan akibat berpindahannya dari suatu pekerjaan ke
pekerjaan lain, sehingga terdapat tengang waktu dan membuat
seseorang berstatus sebagai pengangur sebelum mendapatkan
pekerjaan yang lain
2) Penganguran musiman (seasonal unemployment), yakni
mengangur sementara diakibatkan oleh pergantian musim
panen dan musim tanam.
3) Penganguran struktural (struktural unemployment), yakni
mengangur karena adanya perubahan dalam struktur atau
komposisi perekonomian.
4) Penganguran yang disebabkan oleh kelebihan yang kronis dari
total penawaran dibandingkan permintaan tenaga kerja.
35
Putu Dyah Rahadi dan Ni Nyoman Yuliarmi, Faktor- faktor yang mempengaruhi jumlah
pengangguran di Provinsi Bali, E-Jurnal EP Unud, 3(6) : 237-246, 2014, h. 2 36
N.Gregory Mankiw, Pengantar Ekonomi Edisi Kedua Jilid 2, (Jakarta: Erlangga, 2003),
h.111 37
Ahmad Erani Yustika, Perekonomian Indonesia ( deskripsi, preskripsi dan
kebijakan),(Malang: Bayumedia publising, 2006), h.134
31
Menurut jenis lama waktu bekerja pengangguran di bagi
menjadi 2 yaitu:
1. Pengangguran terbuka adalah situasi dimana orang sama sekali
tidak bekerja dan berusaha memperoleh pekerjaan.38
2. Setengah menganggur adalah dimana orang bekerja, tapi
tenaganya kurang termanfaatkan di ukur dari curahan jam
kerja, produktivitas kerja dan penghasilan yang diperoleh.39
Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat pengangguran:
Tingkat pengangguran =
x 100 %
40
c. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran
Pengangguran menjadi merupakan refleksi dari kemiskinan
dan rendahnya produktivitas penduduknya.Indikator yang dapat
dijadikan ukuran untuk melihat tingkat ekonomi suatu daerah ada
pengangguran.
Faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran
di suatu negara antara lain:41
1. Ketidakseimbangan antara sember-sumber ekonomi yang
dimiliki negara-negara berkembang.
2. Corak kegiatan ekonomi yang bertumpu kepada sektor-sektor
yang tradisional baik bidang pertanian atau industri.
3. Perkembangan dan struktur demografis di negara-negara
membangun menimbulkan tendensi dimana keadaan
penganguran menjadi semakin serius.
Ada beberapa faktor lain penyebab terjadinya pengangguran
yaitu:42
38
Alam S, Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas XI, (Jakarta : Esis, 2007), h.9 39
Ibid.,h.11 40
Ibid.,h.10 41
Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Modern Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga
kyenes baru (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2005), h.481-482 42
Rizka Franita, Analisa Penganguran di Indonesia, Nusantara ( Jurnal Ilmu Pengetahuan
Sosial ) Volume 1 Desember 2016, h. 89-90
32
1) Sedikitnya lapangan pekerjaan yang menampung para pencari
kerja. Banyaknya para pencari kerja tidak sebanding dengan
lapangan pekerjaan yang dimiliki oleh Negara Indonesia.
2) Kurangnya informasi, dimana pencari kerja tidak memiliki
akses untuk mencari tau informasi tentang perusahaan yang
memiliki kekurangan tenaga pekerja.
3) Budaya malas yang masih menjangkit para pencari kerja yang
membuat para pencari kerja mudah menyerah dalam mencari
peluang kerja.
4) Kurangnya keahliah yang dimiliki oleh para pencari kerja.
Banyak jumlah sumber daya manusia yang tidak memiliki
keterampilan menjadi salah satu penyebab makin bertambahnya
angka pengangguran di Indonesia.
Faktor diatas merupakan faktor sumber daya manusia
(SDM) menjadidari munculkan pengangguran.Sumber daya
manusia (SDM) Human Resources mengandung dua pengertian.
Pertama sumber daya manusia mengandung pengertian usaha kerja
atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal
ini sumber daya manusia mencerminkan kualitas usaha yang
diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan
barang dan jasa.Kedua, sumber daya manusia menyangkut manusia
yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha
kerja.Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang
mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut
menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat.43
Menurut Pissarides tingkat pengangguran yang tinggi
menunjukan sumber daya yang tidak ptoduktif.44
Pengangguran
yang tinggi menunjukkan bahwa banyak sumber daya manusia
43
Minar Winda, Faktor-faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia, Jurnal online
Mahasiswa, Vol.No 2, 2014, h.7 44
Tri Widodo,Op.Cit., h.43
33
yang tidak digunakan untuk menghasilkan produk yang
memberikan nilai tambah.
d. Hubungan Pengangguran dan Pengungkapan Informasi
Pada aspek pekerjaan, kebutuhan informasi dalam
melakukan pekerjaan menjadi tulang punggung dalam
perkembangnya bahkan muncul ujaran “data adalah minyak baru”
maksudnya adalah data dapat di ibaratkan sebagai bahan bakar. 45
Dimana pada era digital kebutuhan akan konsumsi data menjadi
semakin banyak. Hal ini dapat diartikan indikator betapa informasi
sangat dibutuhkan dalam pekerjaan.
Guillamon menyebutkan kota dengan tingkat transparansi
informasi yang lebih rendah menunjukkan tingkat pengangguran
yang lebih tinggi.46
Wanda Mustika Rahim menyebutkan tingkat pengangguran
berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan informasi non-
keuangan pada website pemda.Hal ini diartikan bahwa semakin
tinggi tingkat pengangguran di suatu daerah maka semakin kecil
pengungkapan informasi non-keuangan pada website.47
Suatu daerah yang memiliki tingkat pengangguran (orang
yang tidak berkerja) rendah berarti mengambarkan tingkat
kesejahteraan yang tinggi. Masyarakat dengan tingkat
kesejahteraan yang tinggi akan membutuhkan informasi yang lebih
banyak sehingga dapat menjalankan monitoring yang bagus
terhadap jalannya kepemerintahan. Hal ini mengakibatkan tekanan
terhadap pemerintah untuk dapat memberikan kebutuhan
masyarakat akan informasi tersebut yang mengakibatkan
45
Muhammad Usman Noor, Inisiasi Masyarakat Informasi di Indonesia Implementasi
Keterbukaan Informasi Publik: Satu Dekade Undang-Undang , Jurnal ilmu perpustakaan
informasi dan kearsipanVol 7, No 1 (2019), h. 19 46
Isabel-María , Determinants of corporate social disclosure in Spanish local governments,
Journal of Cleaner Production, 2012, p.62 47
Wanda Mustika Rahim dam Dwi Martani, Op.Cit.,66
34
transparansi dari kinerja pemerintah yang dipublikasikan secara
terbuka. Sehingga dapat disebutkan pengangguran menjadi faktor
penentu dalam pengungkapan informasi pada situs pemerintah.
3. Kesejahteraan Daerah
a. Pengertian Kesejahteraan Daerah
Menurut Poerwadinata dalam Amirus kesejahteraan berasal
dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat
atau dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk
kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang
yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan
makmur.48
Kesejahteraan adalah Menurut UU RI no 11 tahun 2009
kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya
kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu
mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.49
Kesejahteraan daerah merupakan keadaan dimana masyarakat
daerah dapat merasakan keamanan, kemakmuran dan keselamatan
dengan terpenuhinya kebutuhan hidupnya sehingga menyebabkan
masyarakat dapat hidup dengan layak.
b. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Daerah
Masing-masing daerah memilki ciri-ciri (karakteristik)
yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Perbedaan ini
dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya:50
a) Faktor teknis dari aspek geografis;
b) Faktor kualitas dan kapasitas sumber daya alamnya;
c) Faktor sumber daya manusia;
d) Faktor akumulasi modal;
48
Amirus Sodiq, Konsep Kesejahteraan dalam Islam, Jurnal Equilibrium, Vol.3, No.2 ,2015.
h.385 49
UU RI no 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial Pasal 1 nomor 1 50
Raharjo Adisasmita,Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, (Jakarta: Graha Ilmu, 2013). h.
111
35
e) Faktor kemajuan teknologi.
Faktor-faktor ciri-ciri karakteristik yang berbeda bisa menjadi
penentukan kan perbedaan tingkat kesejahteraan daerah. United
Nations Development Programe (UNDP) mulai tahun 1990 telah
menyusun suatu indikator kesejahteraan manusia yang dapat
menunjukkan kemajuan manusia berdasarkan faktor-faktor, seperti
rata-rata usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek
huruf, dan pendapatan .51
Hal-hal tersebut menjadi indikator untuk melihat tingkat
kesejahteraan suatu daerah. Ketika daerah dengan tingkat melek
huruf tinggi akan berakibat berkembangnya sumber daya manusia
pada wilayah tersebut sehingga menjadikan tingkat kesejahteraan
daerahpun akan meningkat.
Menurut Bintarto daam penelitian Devanimenyebutkan
kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan :52
- Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas
rumah, bahan pangan, dan sebagainya
- Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan
tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya
- Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti
fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya
- Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti
moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.
c. Indikator Kesejahteraan Daerah
Menurut Simon Kuznets salah satu kriteria utama dari
keterbelakangan dan kemiskinan yang umum digunakan dan
diterima secara luas adalah rendahnya pendapatan
51
Hadi Sasana, Analisis dampak pertumbuhan ekonomi, kesenjangan antar daerah dan tenaga
kerja terserap terhadap kesejahteran di kab/kota provinsi jawa tengah dalam era desentraslisasi
fiskal, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) Maret 200, Vol 16, No.1,h.54 52
Devani Arista Sari, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat
di Kota Bandar” LampungSkripsi Publikasi Universitas Bandar Lampung, h.19-20
36
perkapita.53
Pendapatan perkapita mencerminkan standar hidup riil
masyarakat.Standar hidup riil masyarakat menunjukan tingkat
kesejateraan masyarakat, maka dapat dikatakan pendapatan per
kapita merupakan kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat
kesejahteraan daerah.
Perkembangan pendapatan riil yang diterima oleh
penduduk ditunjukkan oleh Pendapatan Regional per
kapita.Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator
ekonomi yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat
kemakmuran di suatu wilayah.54
PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang
dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau
merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh
seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.55
Kegunaan PDRB atas harga konstan untuk menunjukkan
laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor
dari tahun ke tahun, sedangkan kegunaan PDRB atas harga berlaku
untuk melihat besarnya struktur perekonomian dalam satu daerah
atau wilayah.
Jumlah penduduk di suatu wilayah selalu bertambah dengan
laju pertumbuhan relatif tinggi, maka kebutuhan akan barang dan
jasa meningkat, produksi ditingkatkan, output total meningkat,
PDRB juga akan meningkat pula.56
Menurut Todaro PDRB Per Kapita di suatu daerah
mencerminkan rata-rata kemampuan pendapatan masyarakat untuk
memenuhi kebutuhannya terutama kebutuhan pokok. Pemenuhan
53
Raharjo Adisasmita, Op.Cit. h. 97 54
Agus Tri Basuki dan Utari Gayatri, Penentu Sektor Unggulan dalam Pembangunan Daerah
( Studi Kasus di Kabupaten Ogan Komering Ilir,Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume
10, Nomor 1, April 2009: 34-50, h. 35 55
Demitianus Murib, Rosalina A.M. Koleangan, Krest D. Tolosang, Pengaruh jumlah
penduduk, pendapatan perkapita, PDRB terhadap PAD di Kabupaten Mimika Provinsi Papua,
Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi : Volume 18 No. 01, 2018, h. 25 56
Agus Tri Basuki,Loc.Cit.,h. 35
37
kebutuhan pokok masyarakat merupakan salah satu indikasi
kesejahteraan yang berasal dari aspek pemerataan pendapatan di
daerah.57
Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, indikator
yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan pemerataan
ekonomi adalah laju pertumbuhan ekonomi, laju inflasi provinsi,
PDRB per kapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank
Dunia, persentase penduduk di bawah garis kemiskinan dan angka
kriminalitas yang tertangani.58
PDRB perkapita daerah menjadi salah satu alat untuk
mengukur tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah, dimana
jika semakin besar PDRB perkapitanya maka bisa diartikan
semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Begitu juga
sebaliknya apabila PDRB semakin kecil maka bisa diartikan
semakin buruk tingkat kesejahteraan masyarakatnya.
Namun pada kenyataan kondisi masing-masing wilayah
yang berbeda-beda karena adanya faktor-faktor produksi yang
dimilikinya. Ada wilayah yang berkembang cepat dan sebaliknya
ada wilayah yang berkembang lamban. Perbedaan dalam laju
pertumbuhan ekonomi antar wilayah tersebut mencerminkan
perbedaan dalam tingkat kemajuan dari berbagai wilayah yang
bereda-beda, dengan kata lain timbulnya ketimpangan
(kesenjangan) atau disparitas antar wilayah.
Rumus indeks willamson digunakan untuk mengukur
kesenjangan pendapatan antar daerah, yang menekankan pada dua
57
Devani Arista Sari,Op.Cit.,h. 30 58
Ibid.,h.18
38
variabel yaitu produk domestik regional bruto dan jumlah
penduduk.59
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana
pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya –
sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara
pemerintah daerah dan 24 sektor swasta untuk menciptakan
lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan
ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah.
d. Hubungan Kesejahteran dengan Pengungkapan Informasi
Publik
Pemerintah dinegara manapun mempunyai peran penting
dan strategis dalam penyelengaraan kehidupan
bernegara.Penyelengaraan kehidupan bernegara bertujuan yakni
untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan dan
kesejahteraan semua warganya.
Misi utama dari terbentuknya suatu pemerintahan dalam
suatu negara adalah menjalankan fungsi dan tugas
negara.Pemerintah sebagai penyelengara negara bertugas melayani
kebutuhan dan melindungi kepentingan masyarakat.60
Secara umum tugas negara dalam melayani kebutuhan dan
melindungi kepentingan publik dapat dikelompokan menjadi 2
kelompok besar, yaitu tugas di bidang ekonomi dan tugas dibidang
ekonomi, seperti gambar dibawah ini:61
59
Ibid., h. 112 60
Hendri Faizal Noor, Ekonomi Publik (Ekonomi untuk kesejahteraan rakyat), (Jakarta:
Indeks, Jakarta), h. 27 61
Ibid., 29
39
Gambar2.1
Tugas dan Fungsi Negara (Dilaksanakan Pemerintah)
Melayani dan Melindungi Kepentingan Masyarakat
Tugas utama pemerintah di bidang ekonomi publik adalah
meningkatkan dan melindungi kesejahteraan masyarakat secara
berkelanjut, sedangkan tugas diluar ekonomi adalah meningkatkan
efisiensi dan efekstivitas pelayanan masyarakat.
Hasil penelitian Usman menyebutkan terdapat sudutpandang
ekonomi jika menghubungkan antara keterbukaan informasi dengan
pertumbuhan ekonomi.62
Sehingga dapat dijelaskan masyarakat
dengan tingkat kesejahteraan tinggi akan membutuhkan informasi
yang lebih dan menginginkan keefektivan dan keefisiensian dalam
memperoleh informasi sehingga memberikan tuntutan kepada
pemerintah untuk melayani kebutuhan informasi dengan memberikan
berbagai program yang diperlukan masyarakat. Salah satu dengan
62
Muhammad Usman Noor, Op.Cit.,h. 18
Bidang ekonomi meningkatkan
kesejahetaan yang berkelanjutan
Bidang diluar ekonomi
Berbagai aspek kehidupan yang
berkelanjutan
Mendorong
pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan
Keamanan,
tertiban
Kelancaran
dan
kemudahan
Aspek
kehidupan lain
Kenyamanan
Keindahan
Pemerintah harus membuat dan melaksanakan berbagai program yang diperlukan
masyarakat
Terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan
berbangsa dan bernegara
40
dengan pemberian informasi yang lengkap dalam website pemerintah
karena memiliki kemudahan dalam pengaksesan informasi tersebut.
Style dan Tennyson menyatakan bahwa pendapatan perkapita yang
semakin tinggi akan mengakibatkan political monitoring dan semakin
tinggi pula tekanan didapat pemerintah dari masyarakat sehingga
pemerintah menyediakan informasi kepada publik semakin lebih
besar.63
Melalui transaparansi dan aliran informasi serta menjamin
bahwa informasi mengenai kebijakan dan kinerja dari institusi
pemerintah dikumpulkan dan diberikan kepada masyarakat secara
memadai sehingga masyarakat dapat memonitor dan mengawasi
manajemen dari dana yang berasal dari masyarakat.
4. Aksesibilitas Internet
a. Pengertian Aksesbilitas Internet
Aksesibilitas menurut kamus besar bahasa Indonesia
dimaknai sebagai hal yang dapat dijadikan akses.Aksesibilitas
dalam dunia web memungkinkan setiap orang dapat menikmati
informasi yang ada dalam sebuah situs yang termuat di
internet.64
Web merupakan service internet yang bersifat publik.Jadi
dapat disimpulkan aksesibilitas merupakan sesuatu hal yang dapat
digunakan oleh seseorang untuk memperoleh sebuah informasi
yang tersedia dalam dunia Web.
Internet sendiri merupakan jaringan yang sangat besar yang
menghubungkan berjuta PC (Personal Computer) yang tersebar
diseluruh dunia dan tidak mengikat pada satu oraganisasi.Dengan
adanya jaringan ini organisasi-organisasi dapat bertukar informasi
secara lebih luas.65
63
Alan K. Styles and Mack Tennyson,The Accessibility Of Financial Reporting Of
U.SMunicipalities On The Internet J. OF PUBLIC BUDGETING, ACCOUNTING & FINANCIAL
MANAGEMENT, 19 (1), 56-92, 2007, p.70 64
Sri endang pratiwi, aksesbilitas informasi e-journal repository, Jurnal UNDIP : VISI
PUSTAKA Vol. 15, No. 2, Agustus, 2013, h. 6 65
Murhada, Pengantar Teknologi Informasi,(Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), h.195
41
Internet menurut Purwanto dapat diartikan sebagai jaringan
komputer luas dan besar yang mendunia (Word Wide Network),
yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke
negara lain di seluruh dunia, dimana di dalamnya terdapat berbagai
sumber daya informasi dari yang mulai statis hingga yang dinamis
dan interaktif.66
Jadi dapat disimpulkan internet merupakan sebuah
jaringan yang sangat luas dan besar yang menyimpan berbagai
sumber informasi.
Aksesibilitas internet dapat dimaknai dengan aktivitas
jaringan yang setiap orang dapat menikmati informasi yang ada
dalam sebuah situs yang termuat di internet.
Pemerintah dapat menggunakan internet sebagai sarana
pemerintah dalam memberikan informasi keuangan maupun
kinerjanya pada masyarakat secara transparan.Internet merupakan
aplikasi yang bisa menghubungkan seluruh dunia melalui jaringan
telekomunikasi saat ini.
Menurut APJII penetrasi adalah persentasi pengguna
internetterhadap jumlah populasi penduduk Indonesia.67
Penetrasi
adalah persentase penduduk negara yang menggunakan
Internet.Perkiraan diambil dari survei rumah-ke-rumah atau data
langganan Internet.68
Penetrasi internet mengambarkan keadaan
akses intenet suatu wilayah. Sehingga menjadi gambaran
bagaimana tingkat aksesibitas internet pada suatu wilayah.
b. Klasifikasi Pengguna Internet Berdasarkan Intensitasnya
The Graphic, Visualization & Usability Center, the Georgia
Institute of Technology menggolongkan pengguna internet menjadi
66
Elfan Rahardiyan, Pemanfaatan Internet dan Dampaknya Pada Pelajar Sekolah Menengah
Atas di Surabaya, journal,unair, 2014, h.4 67
Laporan Survey Penguna dan Profil Perilaku Penguna Internet 2018( Jakarta: APJII,2018) 68
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_jumlah_pengguna_Internet (Di akses
tanggal 25 Juni 2019)
42
tiga kategori dengan berdasarkan intensitas internet yang
digunakan: 69
1) Heavy users (lebih dari 40 jam per bulan)
2) Medium users (antara 10 sampai 40 jam per bulan)
3) Light users (kurang dari 10 jam per bulan)
c. Pemanfaat Internet
Horrigan menggolongkan aktivitas-aktivitas internet yang
dilakukan para pengguna internet menjadi empat kelompok
kepentingan pemanfaatan internet, yaitu: 70
1. Email
2. Aktivitas kesenangan (Fun activities) yaitu aktivitas yang
sifatnya untuk kesenangan atau hiburan, seperti: online untuk
bersenang-senang, klip video/audio, pesan singkat,
mendengarkan atau download musik, bermain game, atau
chatting.
3. Kepentingan informasi (Information utility) yaitu aktivitas
internet untuk mencari informasi, seperti: informasi produk,
informasi travel, cuaca, informasi tentang film, musik, buku,
berita, informasi sekolah, informasi kesehatan, pemerintah,
informasi keuangan, informasi pekerjaan, atau informasi
tentang politik.
4. Transaksi (Transaction), yaitu aktivitas transaksi (jual beli)
melalui internet, seperti: membeli sesuatu, memesan tiket
perjalanan, atau online banking.
d. Internet dalam E-government
Melihat tujuan awal e-government ditujukan untuk
memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan pemerintah
melalui berbagai teknologi baru, terutama internet. Jika
69
Elfan Rahardiyan, Op.Cit.,h.5 70
Ibid.,h.6
43
pengugunaan internet belum menjadi budaya kalangan masyarakat,
akan sulit mewujudkan e-government secara maksimal.71
Tercatat ada beberapa pihak yang berhubungan dengan
pelaksanaan proyek e-government, selain pemerintah sebagai
penangung jawab (sekaligus eksekutor) dan masyarakat sebagai
pihak penguna (user) seperti konsultan teknologi informasi,
pengembang website, penyedia insfraktutur teknologi, media masa
dan berbagai pihak lainnya.72
Keberadaan situs web dalam internet menjadi perangkat
yang strategis dalam menjalankan aktivitas pemerintahan dimana
salah satu pemanfaatannya adalah sebagai online public relatio.
Media internet dimanfaatkan oleh PR publik relation untuk
membangun merek (brand) dan memelihara kepercayaan
publik.Ribuan on-to-one relations dapat dibangun secara simultan
melalui media internet karena sifatnya yang interaktif.
B. Penelitian yang Relevan
Penelitian yang relevan di sebut juga sebagai tinjauan
pustaka.Tinjauan puskata berfungsi untuk memberikan paparan tentang
penelitian sebelumnya yang telah dilakukan.Beberapa penelitian yang
relevan dengan penelitian ini diantaranya adalah:
1. Yulia Yustikasari, 2018. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah
Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela Informasi Keuangan Pada
Website Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Tingkat
Provinsi Se – Indonesia, (Jurnal Profita: Vol. 11. No. 1. April.)
Persamaan: sama-sama meneliti pengungkapan informasi pada website
pemda dengan studi kasus pemerintah daerah tingkat se-Indonesia.
Perbedaan: Penelitian Yulia membahas tentang pengungkapan sukarela
informasi keuangan yang dipengaruhi karakteristik pemerintah daerah.
71
Richardus Eko Indrajit, e-Government in Action Ragam Kasus Implementasi sukses di
Berbagai Belahan Dunia, (Yogjakarta: Andi, 2005),h. 69 72
Ibid., 68
44
2. Rora puspita dan Dwi Martani, 2012. Analisis pengaruh kinerja dan
karakteristik pemda terhadap pengungkapan dan kualitas informasi
dalam website Pemda. Skripsi:Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Persamaan : sama- sama membahas pengungkapan informasi pada
website pemda.
Perbedaan :terdapat pada faktor yang mempengaruhi,pada penelitian ini
dipengaruhi oleh kinerja dan karakteristik pemda.
3. Sukhemi, 2008. Pengaruh aksesbilitas dan tingkat pengungkapan laporan
keuangan terhadap akuntabilitas keuangan daerah daerah.
SkripsiUniversitas PGRI Yogjakarta : Manajemen.
Persamaan :sama-sama membahas aksesbilitas.
Perbedaaan: Penelitian ini membahas pengungkapan laporan keuangan.
4. Wanda Mustika Rahim dan Dwi Martani, 2015. Analisis pengaruh tingkat
akses internet, kompetisi politik, opini audit, karakteristik Pemda, dan
karakteristik demografi terhadap pengungkapan informasi keuangan dan
non keuangan pada website resmi pemda, Univesitas Indonesia:
Akuntansi.
Persamaan : sama-sama meneliti pengungkapan informasi non keuangan
dan faktor yang mempengaruhi yaitu tingkat akses internet dan faktor
demografi.
Perbedaan: Pada penelitian Wanda Mustika dan Dwi Martani membahas
tentang pengungkapan informasi keuangan dan faktor yang mempengaruhi
yaitu kompetisi politik, opini udit, karakteristik pemda.
5. Adrient desiana, 2017. Pengaruh umur pemerintah daerah, leverage dan
ketergantungan daerah terhadap tingkat pengungkapan informasi non
keuangan di website pemerintah daerah, Universitas Lampung: Fakultas
Ekonomi dan Bisnis.
Persamaan : sama –sama membahas tentang pengungkapan informasi non
keuangan pada website resmi pemerintah.
45
Perbedaan : Perbedaannya terdapat pada faktor yang mempengaruhi
terhadap pengungkapan informasi non keuangan dan variabel x juga
ditambah dengan pengungkapan informasi keuangan.
6. Annisa Windarti, 2018.Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Kepatuhan
Pengunkapan Informasi Keuangan Melalui Aksesibilitas Internet
Financial Reporting,Hasil Penelitian. Tidak Publikasi
Persamaan : Membahas tentang Aksesibilitas Internet sebagai variabel
Moderasi.
Perbedaan: Membahas tentang pengungkapan informasi non keuangan
dan faktor dengan kinerja keuangan.
7. Muktar, dkk. Penentu transparansi pemerintah daerah: sebuah studi pada
pemerintah daerah di Indonesia, Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia,
2017
Persamaan : Membahas tentang faktor pengangguran dan aktivitas
ekonomi yang diukur dengan PDRB sebagai penentu pengungkapan
informasi pada website pemerintah.
Perbedaan: Membahas faktor lain seperti IPM, Leverage, Ideologi
Tabel 2.1
Penelitian yang relevan
No Nama Judul Hasil Penelitian
1 Yulia
Yustikasari
(Jurnal
Publikasi
Profita: Vol.
11. No. 1.
April, 2018)
Pengaruh Karakteristik
Pemerintah Daerah
Terhadap Tingkat
Pengungkapan Sukarela
Informasi Keuangan Pada
Website Pemerintah
Daerah (Studi Kasus
Pemerintah Daerah
Tingkat Provinsi Se –
Indonesia)
Hasil pengujian terhadap
hipotesis-hipotesis
memberikan bukti bahwa: 1.
variabel kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah
tidak berpengaruh terhadap
tingkat pengungkapan sukarela
informasi keuangan pada
website pemerintah daerah, 2.
variabel kompleksitas
pemerintah daerah
berpengaruh signifikan
terhadap tingkat
pengungkapan sukarela
informasi keuangan pada
website pemerintah daerah, 3.
46
No Nama Judul Hasil Penelitian
variabel tingkat kesejahteraan
daerah tidak berpengaruh
terhadap tingkat
pengungkapan sukarela
informasi keuangan pada
website pemerintah daerah.73
2 Rora puspita
dan Dwi
Martani (
Skripsi :
Fakultas
Ekonomi
Universitas
Indonesia,
2012)
Analisis pengaruh kinerja
dan karakteristik pemda
terhadap pengungkapan
dan kualitas informasi
dalam website Pemda.
Pemda mengungkapkan
informasi pada websitenya
pada tingkat 44.84% (total
pengungkapan), 47%
(pengungkapan konten), dan
42.61%. (presentasi
pengungkapan).
Pengungkapan dalam website
Pemda di Indonesia masih
tergolong rendah, karena
masih berada di bawah level
50%. Informasi yang paling
banyak disajikan adalah profil
daerah, namun informasi
tentang kegiatan pembangunan
dan keuangan masih sedikit
diungkapkan. Namun, hal ini
menandakan Pemda Indonesia
dapat digolongkan telah mulai
mengadopsi e-government.74
3 Sukhemi
(Jurnal
Universitas
PGRI
Yogjakarta :
Manajemn
,2008)
Pengaruh aksesbilitas dan
tingkat pengungkapan
laporan keuangan
terhadap akuntabilitas
keuangan daerah daerah.
Hasil penelitian dan
pembahasan, maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai
berikut: 1. Aksesibilitas
laporan keuangan berpengaruh
secara positif signifikan
terhadap akuntabilitas
keuangan daerah.75
73
Yulia Yustikasari, Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat
Pengungkapan Sukarela Informasi Keuangan Pada Website Pemerintah Daerah (Studi Kasus
Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi Se – Indonesia, Jurnal Profita:Vol. 11. No. 1. April. 2018). 74
Rora puspita dan Dwi Martani, Analisis pengaruh kinerja dan karakteristik pemda
terhadap pengungkapan dan kualitas informasi dalam website Pemda. Naskah Publikasi Fakultas
Ekonomi Universitas Indonesia, 2012. 75
Sukhemi,“Pengaruh aksesbilitas dan tingkat pengungkapan laporan keuangan terhadap
akuntabilitas keuangan daerah daerah.”,Jurnal(Universitas PGRI Yogjakarta : Manajemen,2008).
47
No Nama Judul Hasil Penelitian
4. Wanda
Mustika
Rahim dan
Dwi Martani
(Skripsi
Universitas
Indonesia:
Akuntansi,
2015)
Analisis pengaruh tingkat
akses internet, kompetisi
politik, opini audit,
karakteristik Pemda, dan
karakteristik demografi
terhadap pengungkapan
informasi keuangan dan
non keuangan pada
website resmi pemda
Tingkat akses internet, usia
pemda, ukuran pemda, serta
tingkat kesejahteraan daerah
mempengaruhi pengungkapan
informasi non-keuangan secara
positif. Sedangkan tingkat
pengangguran mempengaruhi
informasi non-keuangan secara
negatif. Namun tidak
ditemukan hubungan yang
signifikan antara hubungan
opini audit, kemampuan
keuangan daerah, tingkat
kemandirian daerah, jenis
daerah, dan tingkat kompetisi
politik terhadap tingkat
pengungkapan informasi non
keuangan pada website
pemda.76
5. Adrient
desiana (Tesis
Universitas
Lampung :
Ilmu
Akuntansi
Fakultas
Ekonomi,
2017)
Pengaruh umur
pemerintah daerah,
leverage dan
ketergantungan daerah
terhadap tingkat
pengungkapan informasi
non keuangan di website
pemerintah daerah,
Universitas Lampung:
Fakultas Ekonomi dan
Bisnis.
Hasil penelitian menunjukan
umur pemerintah daerah
berpengaruh signifikan
terhadap pengungkapan
informasi non keuangan di
website pemerintah daerah di
Indonesia. Ketergantungan
daerah berpengaruh signifikan
terhadap pengungkapan
informasi keuangandan non
keuangan di website
pemerintah daerah di
Indonesia. Leverage tidak
berpengaruh signifikan
terhadap pemerintah daerah di
Indonesia.
6 Annisa
Windarti
Pengaruh Kinerja
Keuangan terhadap
Kepatuhan Pengunkapan
Informasi Keuangan
Hasil penelitian menunjukkan
bahwa rasio efektifitas, rasio
efisiensi, rasio belanja rutin
dan rasio belanja
76
Wanda Mustika Rahim dan Dwi Martani,Analisis pengaruh tingkat akses internet,
kompetisi politik, opini audit, karakteristik Pemda, dan karakteristik demografi terhadap
pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada website resmi pemda, Paper
Univesitas Indonesia: Akuntansi, 2015.
48
No Nama Judul Hasil Penelitian
Melalui Aksesibilitas
Internet Financial
Reporting, Hasil
Penelitian,2018. Tidak
Publikasi
pembangunan berpengaruh
terhadap kepatuhan
pengungkapan informasi
keuangan. Hasil analisis MRA
juga menunjukkan bahwa
variabel aksesibilitas IFR
merupakan variabel
moderating antara rasio
efisiensi, rasio belanja rutin
dan rasio belanja
pembangunan
terhadapkepatuhan
pengungkapan informasi
keuangan.
8. Muktar, dkk. Penentu transparansi
pemerintah daerah:
sebuah studi pada
pemerintah daerah di
Indonesia, Jurnal
Akuntansi & Auditing
Indonesia, 2017
Hasil penelitian menyebutkan
variabel rasio lansia
berpengaruh negatif terhadap
transparansi pemerintah daerah
di Indonesia. Variabel derajat
desentralisasi fiskal, leverage,
ideologi, tingkat
pengangguran, dan aktivitas
ekonomi berpengaruh positif
terhadap transparansi
pemerintah daerah di
Indonesia. Adapun variabel
Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) dan tingkat kemenangan
kepala daerah tidak
berpengaruh terhadap
transparansi pemerintah daerah
di Indonesia
49
C. Kerangka Berfikir
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik.Keberadaan undang-undang ini sangat penting sebagai
landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk
memperoleh informasi (2) kewajiban badan publik menyediakan dan
melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya
ringan/proporsional, dan cara sederhana (3) pengecualian bersifat ketat dan
terbatas (4) kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi
dan pelayanan Informasi. Undang-undang ini merupakan dasar dari
pemerintah untuk mengungkap informasi atau melaporkan kinerja
pemerintah kepada masyarakat.
Menurut data yang dimiliki oleh Komisi Informasi Pusat terdapat
460 badan publik di Indonesia yang memiliki kewajiban menjalankan UU
Keterbukaan Informasi Publik. Badan publik yang dimaksud meliputi
Perguruan Tinggi Negeri, Badan Usaha Milik Negara, Lembaga Non
Struktural, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah non Kementerian,
Pemerintah Provinsi, Kementerian dan Partai Politik.
Undang- Undang tersebut di perkuat dengan instruksi presiden
nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional tentang
pengembangan e-government.Pembuatan website merupakan langkah awal
dari jalannya instruksi presiden.Situs resmi website pemerintah digunakan
sebagai alat untuk memberikan informasi dan pelaporan kepada
masyarakat atas penyelengaan kinerja pemerintah.
Pengembangan e-government merupakan wujud keinginan
pemerintah dalam upaya mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat
informasi.Seperti yang dijelaskan dalam insruksi presiden nomor 3 tahun
2003 tentang pengembangan e-government dijelaskan bahwaIndonesia
pada saat ini tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan
bernegara secara fundamental menuju ke sistem kepemerintahan yang
demokratis transparan serta meletakkan supremasi hukum.
50
Perubahan yang sedang dijalani terjadi pada saat ini sedang
mengalami transformasi menuju era masyarakat informasi. Kemajuan
teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya
secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan
pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan
akurat.
Webster mengidentifikasi 5 kriteria masyarakat informasi antara
lain, teknologi, ekonomi, ketenagakerjaan, ruang dan budaya.Teknologi
merupakan konsep masyarakat informasi secara umum berpusat pada
inovasi yang luar biasa dalam bidang teknologi. Kemajuan di bidang
teknologi, komputer, dan telekomunikasi mendukung perkembangan
teknologi internet.Bahwa dengan adanya teknologi baru menyebabkan
terjadinya perubahan sosial secara sistemik, dengan ide utamanya
menekankan pada proses, penyimpanan, dan penyebaran informasi dengan
teknologi informasi pula maka masyarakat seluruh penjuru dunia dapat
terhubung secara virtual.Ekonomi menekankan pada pertumbuhan
ekonomi sebagai aktivitas informasi, jadi masyarakat informasi diukur dari
nilai ekonominya. Ketenagakerjaan adanya masyarakat informasi dilihat
dari adanya perubahan dalam dunia kerja, dimana pekerja banyak
membutuhkan informasi mendominasi, konsep ini berdasarkan pada
perspektif sosiologi. Perubahan dalam pekerjaan ini, tentunya membawa
dampak secara ekonomi. Perubahan dalam penyebaran pekerjaan
merupakan inti dari teori masyarakat informasi yang paling
berpengaruhpeningkatan tenaga kerja di bidang informasi secara mendasar
mengindikasikan datangnya masyarakat informasi.
Hasil penelitian Wanda dan Dwi Martani menyebutkan tingkat
akses internet, usia pemda, ukuran pemda, serta tingkat kesejahteraan
daerah mempengaruhi pengungkapan informasi non-keuangan secara
positif. Sedangkan tingkat pengangguran mempengaruhi informasi non-
keuangan secara negatif.Namun tidak ditemukan hubungan yang
signifikan antara hubungan opini audit, kemampuan keuangan daerah,
51
tingkat kemandirian daerah, jenis daerah, dan tingkat kompetisi politik
terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan pada website pemda.
Hasil penelitian Muktar,dkk. menyebutkan bahwa variabel rasio
lansia berpengaruh negatif terhadap transparansi pemerintah daerah di
Indonesia. Variabel derajat desentralisasi fiskal, leverage, ideologi, tingkat
pengangguran, dan aktivitas ekonomi berpengaruh positif terhadap
transparansi pemerintah daerah di Indonesia. Adapun variabel Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat kemenangan kepala daerah
tidak berpengaruh terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia
52
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir
Instruksi Presiden nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijkan dan Strategi Pengembangan E-goverment
E-government
Masyarakat Informasi (Webser)
Teknologi
- Internet
Ekonomi
- Pertumbuhan
ekonomi
Pelaksanaan e-government
Ketenagakerjaan
- Pengangguran Ruang Budaya
Tujuan e-government
1. Pembuatan situs informasi di
setiap lembaga
2. Penyiapan SDM
3. Penyiapan sarana akses yang
mudah misalnya menyediakan
sarana multipurpose community
Center,Warne, SME
Undang –Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik(Pengungkapan Informasi)
(Pengungkapan Informasi)
Pengungkapan informasi
di websitepemerintah
Provinsi (Y)
Faktor pengungkapan infomasi
1. Akses internet
2. Kompetisi politik 3. Opini audit
4. Karakeristik pemda
5. Kesejahteran daerah
6. Pengangguran
7. IPM
8. Idelogi
Penganguran
Kesejah.daerah
h
Aksesibiltas Internet
53
D. Hipotesis Penelitian
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan
masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dnyatakan
dalam bentuk kalimat pertanyaan.1 Hipotesis dapat diartikan sebagai
pernyataan yang akan diteliti sebagai jawaban sementara dari suatu
masalah. Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis tersebut maka diajukan
hipotesis sebagai berikut :
Hipotesis 1:
H1 : Terdapat pengaruh daripengangguranterhadap pengungkapan
informasi non keuangan pada website pemerintah Provinsi diIndonesia.
Ho :Tidak terdapat pengaruh dari pengangguranterhadap pengungkapan
informasi non keuangan pada website pemerintah Provinsi diIndonesia.
Hipotesis 2 :
H1 : Terdapat pengaruh dari kesejahteraan daerahterhadap tingkat
pengungkapan informasi non keuangan websitepemerintah Provinsi di-
Indonesia.
Ho : Tidak terdapat pengaruh dari kesejahteraan daerah terhadap
pengungkapan informasi non keuangan situs websitepemerintah
Provinsi diIndonesia.
Hipotesisi 3:
H1 : Terdapat pengaruh daripengannguran dan kesejahteraan
daerahpengungkapan informasi non keuanganwebsitepemerintah
Provinsi diIndonesia.
Ho : Tidak terdapat pengaruh daripengannguran kesejahteraandaerah
terhadap pengungkapan informasi non keuangan pada website
pemerintah Provinsi diIndonesia.
1Sugiono, Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D,
(Bandung :Alfabeta Bandung,2015), h.96
54
Hipotesis 4:
H1 : Aksesbilitas internet dapat memoderasi pengaruh pengangguran dan
kesejahteran daerahterhadap pengungkapan informasi non keuangan
website pemerintah Provinsi diIndonesia.
Ho : Aksesbilitas internet tidak dapat memoderasi pengaruh dari
pengangguran dan kesejahteran daerahterhadap pengungkapan
informasi non keuangan pada websitepemerintah provinsi diIndonesia.
55
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan mengambil objek penelitian pada
web situs resmi pemerintah daerah provinsi di Indonesia yang
berjumlah 34 provinsi.
2. Waktu penelitian
Tabel 3.1
Waktu Penyusunan Penelitian Skripsi
Keterangan Waktu penelitian ( 2018-2019)
Bulan
Mar Apr Mei Juni Juli Agut Sep
Penyususunan BAB I
Penyusunan BAB II
Penyusunan BAB III
Pengumpulan data penelitian
Pengolahan data penelitian
Penyusunan Bab IV
Penyusunan Bab V
Penyusunan Abstrak
B. Metode dan Desain Penelitian
Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif
adalah penelitian yang menggunakan analisis data yang berbentuk numerik
atau angka. Metode kuantitatif menggambarkan data melalui angka-angka,
seperti persentasi tingkat pengangguran, kemiskinan, rasio keuangan dan lain
56
sebagainya.1Adapun pendekatan penelitian mengunakan kuantitatif karena
peneliti dalam merancang penelitiannya mengunakan metode penelitian yang
berlandasan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada
populasi dan sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya
dilakukan secara random, pengumpulan data mengunakan instrumen
penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan hipotesis
yang telah ditetapkan .2
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian asosiatif/korelational, penelitian asosiatif atau korelational adalah
penelitian yang dilakukan untuk mencari hubungan atau pengaruh satu atau
lebih variabel independen dengan satu atau lebih variabel dependen.3
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel X terhadap Y.
C. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek
yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh
peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulan.4 Populasi
bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain.
Populasi penelitian ini adalah seluruh situs website resmi pemerintah
Provinsi di Indonesia
2. Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi tersebut.5 Pengambilan sampel penelitian ini mengunakan
purposive sampling.Proposive sampling adalah sampel diambil dengan
maksud atau tujuan tertentu.6 Sampel penelitian ini mengunakan kriteria:
1 Suryani, Hendryadi, Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang
Manajemen Dan Ekonomi Islam, (Jakarta: Prenadamedia group, 2015), h.109
2Sugiono, Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D,
(Bandung :Alfabeta Bandung,2015) , h.14
3Suryani, Hendriyadi, Op.Cit.,h.119
4Ibid., h.117
5Sugiono,Op.Cit.,h.117
6Suryani, Hendryadi, Op.Cit., h.202
57
a. Website resmi pemerintah tingkat Provinsi yang terdaftar dan aktif
pada bulan Juni-Juli.
b. Menampilkan informasi non keuangan yang dibutuhkan dalam
penelitian.
c. Ketersediaan data pengangguran, kesejahteraan daerah dan
aksesibilitas internet periode tahun 2017.
D. Variabel Penelitian
Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi
tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan.7 Variabel yang digunakan
dalam penelitian dapat diklasifikasikan menjadi:(1) variabel independen
(bebas), yaitu variabel yang menjelaskan dan memengaruhi variabel lain, (2)
variabel dependen (terikat), yaitu variabel yang dijelaskan dan dipengaruhi
oleh variabel independen,(3)variabel moderator yaitu variabel yang
mempengaruhi (memperkuat dan memperlemah) hubungan antara variabel
indpenden dan dependen.
1. Variabel independen (bebas) adalah variabel stimulus atau variabel
yang mempengaruhi variabel lain, biasanya dinotasikan dengan simbol
X.Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengangguran dan
kesejahteraan daerah.
2. Variabel dependen (terikat)variabel yang memberikan reaksi atau
respons yang dihubungkan dengan variabel bebas, biasanya dinotasikan
dengan Y. Variabel dependen penelitian ini adalah pengungkapan
informasi non keuangan.
3. Variabel moderator yaitu variabel yang mempengaruhi (baik
memperlemah atau memperkuat hubungan antara variabel independen
ke dependen). Variabel moderator biasanya dinotasikan denagn Z.8
Variabel moderator penelitian ini adalah aksesibilitas internet.
7Sugiono.,Op.Cit. h.60
8Suryani, Hendryadi,Op.Cit.,h.90-91
58
E. Instrumen Penelitian
1. Variabel Konseptual
Definisi konseptual adalah pernyataan mengenai ide kata-kata
tertentu atau istilah teoritis yang berkaitan dengan ide-ide atau konsep
lain.9 Berdasarkan tinjauan teori yang telah dipaparkan di atas, dapat
dikemukakan definisi konseptual masing-masing variabel, sebagai berikut:
a. Pengangguran
Pengangguran merupakan seseorang yang sudah digolongkan dalam
angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu
tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang
diinginkan.
b. Kesejahteraan daerah
Menurut UU RI no 11 tahun 2009 kesejahteraan sosial merupakan
suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi
masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat
melaksanakan fungsi sosialnya.
Kesejahteraan daerah merupakan keadaan dimana masyarakat daerah
dapat merasakan keamanan, kemakmuran dan keselamatan dengan
terpenuhinya kebutuhan hidupnya sehingga menyebabkan masyarakat
dapat hidup dengan layak.
c. Pengungkapan informasi non keuangan
Pengungkapan informasi non keuangan merupakan informasi yang
dihasilkan,disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh orang yang
membutuhkan dari suatu badan publik.
d. Aksesibilitas internet
Aksesibilitas internetmerupakan jaringan dalam dunia web yang setiap
orang dapat menikmati informasi yang ada dalam sebuah situs yang
termuat di internet.
9Ibid., h.124
59
2. Variabel Operasional
Operasional variabel adalah seperangkat nilai-nilai yang berupa
tanda-tanda atau konsep obyek penelitian yang dapat diukur dan
diamati.10
Sehingga penelitian dapat diketahui hasilnya.Selanjutnya untuk
memudahkan penelitian dan pengukuran, maka variabel dalam penelitian
ini didefinisikan dalam bentuk operasional.
a. Pengungkapan informasi non keuangan ( Y)
Variabel pengungkapan informasi non keuangan diukur
dengan mengamati keberadaan informasi yang terdapat pada website
pemerintah provinsi dengan mengikuti panduan pengembangan
websitepemda dan mengadobsi dari penelitian Sofia dan Husen,11
dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia dijelaskan bahwa Portal Web atau Situs Web Badan
Pemerintahan sekurang-kurangnya memiliki konten meliputi : profil
badan pemerintahan, narasi tunggal terkait dengan kebijakan dan
program prioritas pemerintah sesuai arahan Presiden, kebijakan dan
produk hukum Badan Pemerintahan, pelaksanaan program dan
kegiatan lembaga Badan Pemerintahan, profil layanan publik pada
Badan Pemerintahan, flayanan aspirasi dan pengaduan, akun resmi
media sosial Badan Pemerintahan, dan kontak pengelola Situs
Web.12
Indeks pengungkapan informasi non keuangan di dapatkan
dari pembagian skor dengan nilai maksimal 17, jika di diungkapan
bernilai 1 dan jika tidak diungkapkan bernilai 0.
10
Sugiono, Metode penelitian bisnis ( Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D), (Bandung:
Alfabeta, 2014), h. 202. 11
Alfira Shofia dan Bagus Husen, Analisis Transparansi dan Akuntansi Pemerintah Daerah
Melalui Pengungkapan Informasi pada Website, Jurnal Manajemen Indonesia Vol. 12- No.4 April
2013, h.7 12
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tahun 2017 Tentang
Penyelengaraan Portal dan Situs Web Badan Pemerintahan, Bab V Pasal 13.
60
Tabel 3.2
Indeks pengungkapan informasi non keuangan
No Informasi Skoring
1. Visi dan Misi Daerah 1
2. Sejarah 1
3. Lambang 1
4. Geografis 1
5. Profil Pejabat Daerah 1
6. Peta Daerah 1
7. Kegiatan Daerah 1
8. Arsip 1
9. Sumber Daya Daerah 1
10. Peraturan Daerah 1
11. Program Kerja Daerah 1
12. Berita 1
13. Tautan Link 1
14. FAQ 1
15. Fasilitas Pencarian 1
16. Kontak Daerah 1
17. E-Procorement 1
Jumlah 17
Sumber : Permen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
tahun 2017
61
b. Tingkat pengangguran ( X1)
Tingkat pengangguran dihitung dengan membagi jumlah
penduduk yang menganggur dengan jumlah penduduk pada angkatan
kerja.Data tingkat pengangguran setiap provinsi dapat kita akses
melalui situs www. bps.go.id perhitungan tingkat pengangguran ini
merujuk pada data tingkat pengangguran terbuka di setiap provinsi
pada periode tahun 2017.
c. Tingkat kesejahteraan daerah (X2)
Tingkat kesejahteraan daerah dapat dilihat dari pendapatan
perkapita masing-masing daerah. Data mengenai pendapatan setiap
provinsi kita dapatkan dari www. bps.go.id. Pendapatan Perkapita
merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di
suatu wilayah, yang ditunjukkan dengan Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB).13
Data mengenai kesejahteran daerah mengunakan
PDRB perkapita periode tahun 2017. Data mengenai PDRB
ditransformasikan menjadi logaritma natural untuk memudahkan
analisis data.
Tingkat kesejahteraan daerah dihitung dengan cara sebagai berikut:
Ln PDRB
d. Aksesibilitas internet (Z)
Indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat
aksesibilitas internet adalah tingkat penetrasi internet di masing-
masing daerah. Tingkat penetrasi internet menunjukkan jumlah
penduduk yang mengakses internet pada masing-masing daerah.
Informasi mengenai aksesibilitas internet ini diperoleh dari hasil
survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia(APJII).Data
mengenai penetrasi penguna internet di setiap provinsi Indonesia
13
Demitianus Murib, Rosalina A.M. Koleangan, Krest D. Tolosang, Pengaruh jumlah
penduduk, pendapatan perkapita, PDRB terhadap PAD di Kabupaten Mimika Provinsi Papua,
Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi : Volume 18 No. 01, 2018, h. 25
62
mengunakan data periode tahun 2017. Akses internet merupakan
salah satu media untuk mendapatkan informasi mengenai
pelaksanaan kinerja pemerintah.
Tabel 3.3
Operasionalisasi variabel
Variabel Definisi Operasional
Pengungkapan
informasi non
keuangan ( Y)
Indeks tingkat pengungkapan informasi non keuangan
pada web situs resmi pemerintah provinsi se-
Indonesia.
Tingkat penganguran
( X)
Tingkat kesejahteraan
daerah ( X )
Aksesbilitas
internet ( Z )
Tingkat penetrasi pengunainternet setiap provinsi di
Indonesia.
F. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan suatu prosedur yang sistematis dan
standar untuk memperoleh data yang diperlukan, selalu ada hubungan antara
metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang yang ingin
dipecahkan.14
Data penelitian ini mengunakan sumber data sekunder. Data sekunder
merupakan data yang didapat dari sumber yang tidak langsung memberikan
data kepada pengumpul data.15
Data sekunder yang peneliti gunakan adalah
dokumentasi. Dokumentasi menurut Sugiono dokumentasi merupakan catatan
peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar atau karya
14
Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif dilengkapi dengan perbandingan
Perhitungan Manual & SPSS, (Jakarta : PRENADA MEDIA GROUP, 2017), h.17 15
Sugiono, Op.Cit.,193.
63
monumental dari seseorang.16
Data dokumentasi yang digunakan adalah
berupa data pelaporan statistik pengangguran, kesejahteraan daerah dan
aksesibilitas internet periode tahun 2017. Data tersebut di dapat dari sumber
terkait dari internet:
1) Alamat situs resmi pemerintah daerah yang diperoleh:
http://infopersada.com/nasional/pemerintahan-dan-wilayah/3-
daftar-situs-web-pemerintah-provinsi-di-indonesia.html
2) Data daftar penguna internet di seluruh wilayah indonesia:
https://www.apjii.or.id/Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet
Indonesia (APJII).
3) Data tingkat penganguran:
https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/05/07/1484/februari-
2018--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-13-persen--
rata-rata-upah-buruh-per-bulan-sebesar-2-65-juta-rupiah.html
4) Kesejahteraan daerah
https://www.bps.go.id/publication/2018/10/05/89552064fb46e82d2
b50468f/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-kota-di-
indonesia-2013-2017.html.
Teknik pengumpulan terkait penganguran, kesejahteran daerah yang di peroleh
dari data BPS dan data penguna internet seluruh wilayah provinsi di Indonesia
yang diperoleh dari hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet
Indonesia (APJII) sedangakan data pengungkapan informasi di dapat dari
konten yang tersedia pada websiteresmi pemerintah daerah.
Pengamatan ini dilaksanakan pada bulan Juni- Juli 2019. Pengamatan
pada website pemerintahan daerah dilaksanakan untuk memeriksa keberadaan
fitur/konten yang telah dijadikan operasional variabel untuk mencari indeks
informasi non keuangan.
16
Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik,( Jakarta : Bumi
Aksara,2013).h,176
64
G. Teknik Analisis Data
1. Model Analisis
Model dalam penelitian ini merupakan hasil pengembangan dari
penelitian-penelitian terkait sebelumnya penuli mengunakan metode baru
dengan variabel moderating. Model analisis yang dipakai pada penelitian
adalah regresi berganda dan moderat regresion analisis.Model regresi
berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengangguran dan
kesejahteraan daerah terhadap tingkat pengungkapan informasi non
keuangan.Sedangakan persamaan model moderat regresion analisis
bertujuan untuk mengetahui aksesibilitas internet memperkuat atau
memperlemah pengaruh penganguran dan kesejahteraan daerah terhadap
tingkat pengungkapan informasi keuangan.
Model 1 untuk variabel pengangguran dan kesejahteran daerah terhadap
pengungkapan informasi non keuangan, persamaannya sebagai berikut:
Keterangan :
Y :Pengungkapan informasi non keuangaan.
: Pengangguran
: Kesejahteraan daerah
: Konstanta
β1– β2 : Koefisien
: Eror
Model 2 untuk mengetahui variabel aksesibilitas internet dapat moderasi
pengaruh pengangguran dan kesejahteraan daerah terhadap pengungkapan
informasi non keuangan, persamaannya sebagai berikut:
Y : Pengungkapan informasi non keuangaan.
: Pengangguran
: Kesejahteraan daerah
Z : Aksesibilitas Internet
65
: Konstanta
β1– β5 : Koefisien
: Eror
2. Analisis Data Deskriptif
Analisis statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk
memberikan gambaran atau deskripsi mengenai variabel-variabel
penelitian yaitupengungkapan informasi non keuangaan, tingkat
penganguran, tingkat kesejahteraan daerah dan tingkat aksesbilitas
internet.Statistik deskriptif yang digunakan antara lain: mean, standard
deviation, maximal, dan minimal dalam bentuk tabel.
3. Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik digunakanuntuk melihat apakah data yang
digunakan pada penelitian sudah memenuhi asumsi-asumsi yang
diperlukan untuk menghasilkan penelitian yang akurat. Uji asumsi klasik
penelitian ini adalah :
a. Uji Normalitas
Salah satu uji persyaratan yang harus dipenuhi dalam
mengunakan analisis parametrik yaitu uji normalitas data polulasi.
Hal ini dapat ditegaskan, bahwa suatu penelitian yang melakukan
pengujian hipotesis dengan mengunakan uji-t dan uji-F menuntut
suatu asumsi yang harus di uji, yaitu populasi harus di distribusikan
normal.
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya
suatu distribusi data. Pada dasarnya, uji normalitas adalah
membandingkan antara data yang kita miliki dan data berdistribusi
normal yang memiliki mean dan standar deviasi yang sama dengan
data kita.17
17
Haryadi sarjono dan Winda Julianita, SPSS vs LISREL sebuah pengantar aplikasi untuk
riset, (Jakarta: Salemba Empat, 2011). h.53
66
Pedoman atau ukuran yang digunakan untuk menyatakan apakah
data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau tidak
dinyatakan sebagai berikut:18
a) Apabila nilai Sig.atau signifikansi atau nilai probabilitas
yang terdapat pada kolom Kolmogorow Smirnov dan kolom
Shapiro-Wilk lebih kecil dari alpha atau tingkat kesalahan
yang ditetapkan (˂0,05), maka data yang dianalisis tersebut
terdistribusi tidak normal.
b) Apabila nilai Sig.atau signifikansi atau nilai probabilitas
yang terdapat pada kolom Kolmogorov-Smirnow dan kolom
Shapiro-Wilk lebih besar dari alpha atau tingkat kesalahan
yang ditetapkan (˃0,05), maka data yang dianalisis tersebut
terdistribusi secara normal
b. Uji Multikolonieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam
model regresi ditemukan adanya korelasi yang antar variabel bebas
(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi
korelasi di antara variabel independen. Multikolonieritas dapat kita
lihat dari nilai tolerance dan lawannya variance inflation factor
(VIF). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukan adanya
multikolonieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan
nilai VIF≥10.19
c. Uji Heterokedastisitas
Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam
model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual untuk semua
pengamatan pada model regresi linear. Uji ini merupakan salah satu
dari uji asumsi klasikyang harus dilakukan pada regresi linear.Apabila
asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka model regresi
18
R. Gunawan Sudarmanto,Statistik terapan berbasis komputer dengan Program IBM
SPSS Statistic 19, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media,2013),h.123 19
Imam Ghozali,Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23,(Semarang:
Badan Penerbit UNDIP, 2016),h. 104
67
dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan.20
Heteroskedastisitas
menunjukan bahwa varians variabel tidak sama untuk semua
pengamatan/observasi. Jika varians dari residual satu pengamatan ke
pengamatan lain tetap maka disebut homokedatisitas.21
Ukuran yang digunakan/kriteria tentang ada tidaknya
heteroskedastisitas tersebut dapat dijelaskanberikut:22
Mengunakan
koefisien signifikansi (probabilitas). Output harga koefisien
significance dapat dipilih salah satu yaitu uji dua sisi (two-tailed)atau
uji satu sisi (one-tailed). Koefisien signifikansi atau nilai probabilitas
(significance) harus dibandingkan dengan tingkat alpha yang
ditetapkan sebelumnya (misalkan 5%).
- Apabila koefisiens signifikansi (nilai probabilitas) lebih besar
dari alpha yang ditetakan (Sig.˃alpha), maka dapat
dinyatakan tidak terjadi heteoskedastisitas diantara data
pengamatan dengan nilai residual mutlaknya.
- Apabila koefisien signifikansi (nilai probabilitas) ˂dari alpha
yang ditetapkan (Sig˂alpha), maka dinyatakan terjadi adanya
heteroskedastisitas diantara data pengamatan dengan nilai
residual mutlaknya.
4. Uji Hipotesis
a) Uji parsial ( Uji T)
Uji t-test dilakukan untuk melihat seberapa besar masing-masing
variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dengan
tingkat signifikansi α 5%.Variabel yang signifikan ditunjukkan dengan
nilai p-value yang kurang dari tingkat signifikansi.23
20
Ibid., h. 134 21
Haryadi sarjono dan Winda Julianita, Op.Cit., h.66 22
Gunawan Sudarmanto, Op.Cit.,h.255 23
Haryadi sarjono dan Winda Julianita, Op.Cit., h.66
68
Dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 0.05/ 5% dan uji
2 sisi dengan kriteria sebagai berikut:24
1. Taraf signifikan (α = 0.05/2 = 0.025)
2. Distribusi t dengan derajat kebebasan df (n-k-1)
3. Apabila t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima
Apabila t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak.
b) Uji F
Digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan variabel bebas
terhadap variabel tergantungnya. Jika variabel bebas memiliki pengaruh
secara simultan terhadap variabel tergantung maka model persamaan
regresi masuk dalam kriteria cocok atau fit. Sebaliknya, jika tidak
terdapat pengaruh secara simultan maka masuk dalam kategori tidak
cocok atau not fit. 25
Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:26
1) Taraf signifikansi (α = 0,05)
2) Distribusi t dengan derajat kebebasan df 1 (jumlah variabel - 1) dan
df 2 (n-k-1). k adalah jumlah variabel independen.
3) Apabila F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima.
4) Apabila F hitung < F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak.
c) Uji Koefisien Determinasi (R2)
Nilai koefisien determinasi ( R Squre) digunakan untuk mengukur
seberapa besar kontribusi pengaruh variabel bebas independent ( X)
terhadap variabel terikat dependent (Y) dengan syarat hasil uji F dalam
analisis regresi bernilai signifikan.27
d) Pengujian dengan Analisis Regresi Moderate ( Moderated
Regression Analisis-MRA)
Dalam penelitian ini menggunakan Moderated Regression Analysis
(MRA), Moderated Regression Analysis (MRA) atau uji interaksi
24
Duwi Priyatno, SPSS 22: Pengolahan Data Praktis, (Yogyakarta: C.V Andi Offset,
2014),h. 145 25
Suliyanto, Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS, (Yogyakarta: Andi,
2011), h.55 26
Duwi Priyatno,Op.Cit.,h. 157 27
Imam Ghozali, Op.Cit., h. 95
69
merupakan aplikasi khusus regresi linear berganda dimana dalam
persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau
lebih variabel independen).28
Untuk menggunakan MRA dengan satu variabel prediktor (X),
maka kita harus membandingkan tiga persamaan regresi untuk
menentukan jenis variabel moderator. Ketiga persamaan tersebut adalah
(Persamaan 1)
(Persamaan 2)
(Persamaan 3)
Jika persamaan 2 dan 3 tidak berbeda secara signifikan atau (β3=
0; β2≠ 0) maka Z bukanlah variabel moderator, tetapi sebagai prediktor
(independen). Jika persamaan 1 dan 2 tidak berbeda maka variabel Z
merupakan pure moderator, tetapi harus berbeda dengan persamaan 3
atau (β2= 0; β3≠ 0). Jika persamaan 1,2,dan 3 berbeda satu sama
lainnya, maka variabel Z merupakan variabel quasi moderator.29
Moderat Regression Analysis ini untuk menguji apakah tingkat
aksesbilitas internet merupakan variabel moderat atau variabel yang
dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh pengangguran dan
kesejahteraan daerah terhadap pengungkapan informasi non keuangan
pada situs pemda Provinsi di Indonesia.
H. Hipotesis Statistik
Hipotesis 1
H1: β1X1 ҂ 0, Pengangguran berpengaruh terhadap pengungkapan informasi
non keuanganpada website resmi pemerintah Provinsi di
Indonesia.
Ho: β1X1 = 0, Penganggurantidak berpengaruh terhadap pengungkapan
28
Lie Liana,Pengunaan MRA dengan Spss untuk menguji Pengaruh Variabel Moderating
terhadap hubungan antara Variabel Independen dan Variabel Dependen, Jurnal Teknologi
Informasi DINAMIK Volume XIV, No.2, Juli 2019,h.4 29
Imam Ghozali, Op.Cit.,h.219
70
informasi non keuangan pada website pemerintah Provinsi
di Indonesia.
Hipotesis 2
H1: β2X2 ҂ 0,Kesejahteraan daerah berpengaruh terhadap pengungkapan
informasi non keuangan pada websiteresmi pemerintah
Provinsi di Indonesia.
Ho:β2X2=0, Kesejahteraan daerah tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan
informasi non keuangan pada website pemerintah Provinsi di
Indonesia.
Hipotesis 3
H1: β3X1X2 ҂ 0, Pengangguran dan Kesejahteraan daerah berpengaruh
terhadap pengungkapan informasi non keuangan
pada website pemerintah Provinsi di Indonesia.
Ho: β3X1X2= 0, Pengangguran dan Kesejahteraan daerah tidak berpengaruh
terhadap tingkat pengungkapan informasi non keuangan
pada website pemerintah Provinsi di Indonesia.
Hipotesis 4
H1: β4X3 =β4X1X2, ҂ 0, Aksesibilitas internet dapat memoderasi pengaruh
Pengangguran dan kesejahteran daerah terhadap
pengungkapan informasi non keuangan pada
website pemerintah Provinsi di Indonesia.
Ho: β4X3 =β4X1X2, = 0, Aksesibilitas internet tidak dapat memoderasi
pengaruh pengangguran dan kesejahteran daerah
terhadap tingkat pengungkapan informasi non
keuangan pada website pemerintah Provinsi di
Indonesia.
71
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Data
1. Gambaran Kondisi Geografis Indonesia
Secara astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat LU (lintang
utara) sampai 11 derajat LS (lintang selatan) dan 95 derajat BT (bujur
timur) sampai 141 derajat BT. Berdasarkan letak geografisnya,
kepulauan Indonesia berada di antara Benua Asia dan Benua Australia,
serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.1
Gambar 4.1 Peta Provinsi Indonesia
Sumber :https://baabun.com
Berdasarkan posisi geografisnya, Negara Indonesia memiliki batas-
batas wilayah sebagai berikut:
Utara : Negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina
Selatan
Selatan : Negara Australia dan Samudra Hindia
Barat : Samudra Hindia
Timur : Negara Papua Nugini, Timor Leste, dan Samudera Pasifik
Indonesia terdiri dari 81.626 desa, 7.024 kecamatan, 98 kota, serta
34 provinsi yang terletak di 5 pulau besar dan 4 kepulauan. Adapun 34
provinsi yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut:
1Dikutip dari :https://www.romadecade.org/letak-astronomis-indonesia/#! (Diakses
Tanggal,04 September 2019 Pukul: 9:20
72
Pulau Sumatera terdiri dari Aceh, Sumetera Utara,
Sumatera Barat, Riau,Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu,
dan Lampung.
Kepulauan Riau terdiri dari Kepualuan Riau.
Kepulauan Bangka Belitung terdiri Kepulauan Bangka
Belitung.
Pulau Jawa terdiri dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten,
Jawa Tengah, DIYogyakarta, dan Jawa Timur.
Kepulauan Nusa Tenggara (Sunda Kecil) terdiri dari Bali,
Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
Pulau Kalimantan terdiri dari Kalimantan Barat,
Kalimantan Tengah,Kalimantan Selatan, Kalimantan
Timur, dan Kalimantan Utara.
Pulau Sulawesi terdiri Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi
Tengah,Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi
Tenggara.
Kepulauan Maluku terdiri dari Maluku dan Maluku Utara.
Pulau Papua terdiri dari Papua dan Papua Barat
2. Gambaran Umum Objek Penelitian
Provinsi adalah tingkat tertinggi dari badan pemerintah regional
daerah di Indonesia.Setiap provinsi memiliki pemerintah lokal sendiri,
dipimpin oleh seorang gubernur, dan memiliki tubuh legislatif sendiri.
Gubernur dan anggota perwakilan lokal dipilih oleh suara terbanyak
untuk lima tahun. Sampai dengan tahun 2019 jumlah provinsi yang ada
di Indonesia adalah 34 provinsi yang tersebar dari Sabang sampai
Merauke.Masing-masing provinsi tersebut berbatasan dengan provinsi
yang lainya baik perbatasan yang ada di darat maupun perbatasan yang
ada di laut.2
2http://www.mikirbae.com/2016/07/batas-batas-34-provinsi-di-indonesia.html (Diakses
Tanggal 05 Agustus 2019, Pukul : 16:55)
73
Sampel penelitian ini adalah website resmi pemerintah Provinsi
yang dapat diakses pada saat penelitian yaitu bulan Juni-Juli 2019
disamping itu adanaya ketersediaan data pengangguran, kesejahteraan
daerah dan aksesibilitas internet juga menjadi penentu sampel dalam
penelitian ini.
Tabel 4.1 Daftar Nama Provinsi dan Alamat Website
No Nama Provinsi Alamat Website Status
1 Aceh acehprov.go.id Online
2 Sumatera Utara sumutprov.go.id Online
3 Sumatera Barat sumbarprov.go.id Online
4 Riau riau.go.id Online
5 Jambi jambiprov.go.id Online
6 Sumatera Selatan sumselprov.go.id Online
7 Bengkulu bengkuluprov.go.id Online
8 Lampung lampungprov.go.id Online
9 Bangka Belitung babel.prov.go.id Online
10 Kepualaun Riau kepriprov.go.id Online
11 DKI Jakarta jakarta.go.id Online
12 Jawa Barat jabarprov.go.id Online
13 Jawa Tengah jatengprov.go.id Online
14 D.I Jogjakarta jogjaprov.go.id Online
15 Jawa Timur jatimprov.go.id Online
16 Banten Bantenprov.go.id Online
17 Bali baliprov.go.id Online
74
18 Nusa Tenggara Barat ntbprov.go.id Online
19 Nusa Tenggara Timur nttprov.go.id Online
20 Kalimantan Tengah kalteng.go.id Online
21 Kalimantan Selatan kalselprov.go.id Online
22 Kalimantan Barat kalbarprov.go.id Online
23 Kalimantan Timur kaltimprov.go.id Online
24 Kalimantan Utara kaltarprov.go.id Online
25 Sulawesi Utara sulutprov.go.id Online
26 Sulawesi Tengah sultengprov.go.id Online
27 Sulawesi Selatan sulselprov.go.id Online
28 Sulawesi Tenggara sulawesitenggaraprov.go.id Online
29 Gorontalo gorontalorov.go.id Online
30 Sulawesi Barat sulbarprov.go.id Online
31 Maluku malukuprov.go.id Online
32 Maluku Utara malutprov.go.id Online
33 Papua Barat papuabarat.go.id Online
34 Papua papua.go.id Online
B. Pengujian Persyaratan Analisis dan Pengujian Hipotesis
1. Analisis Statistik Deskriptif
Deskripsi variabel dalam statistik deskriptif yang digunakan dalam
penelitian ini meliputi range, nilai minimum, nilai maksimum, mean,
standar deviasi dari setiap variabel penelitian yaitu pengangguran,
kejahteran daerah, aksesibilitas internet dan pengungkapan
informasi.Statistik deskriptif menggambarkan karakteristik sampel dan
75
berkaitan dengan pengumpulan data dan peringkat data. Hasil statistik
deskriptif dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 4.2
Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Statistics
Pengangguran Aksesibilita
s Internet
Pengungkapan
Informasi Non
Keuangan
Kesejahteran
Daerah
N Valid 34 34 34 34
Missing 0 0 0 0
Mean 5,1021 52,1471 69,5459 10,8182
Median 4,4800 47,2000 70,5800 10,7210
Mode 1,48a 47,20 58,82
a 9,76
a
Std. Deviation 1,83813 8,92077 13,23060 ,66975
Variance 3,379 79,580 175,049 ,449
Range 7,81 30,21 52,94 3,17
Minimum 1,48 41,98 41,17 9,76
Maximum 9,29 72,19 94,11 12,93
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown
Sumber : Data diolah mengunakan SPSS,2019
a. Deskripsi Pengangguran
Pada tabel 4.2 dijelaskan bahwa hasil statistik deskriptif
dari variabel pengangguran dapat disimpulkan bahwa jumlah
Provinsi yang menjadi sampel penelitian (N) 34 Provinsi dan
diperoleh range 7,81, standar deviasi 1,83813 sedangkan nilai
terendah (minimum) pengangguran sebesar 1,48 dimiliki oleh
Provinsi Bali dan nilai terbesar (maksimal) sebesar 9,29 dimiliki
oleh Provinsi Maluku.
b. Deskripsi Kesejahteraan
Hasil statistik deskriptif dari variabel kesejahteran
daerah.Kesejahteraan daerah diukur dengan melihat PDRB
perkapita.Penelitian ini nilai PDRB perkapita yang ada dijadikan
dalam bentuk logaritma natural dengan tujuan untuk memudahkan
dalam analisis data. Tabel 4.2 disimpulkan bahwa jumlah Provinsi
76
yang menjadi sampel penelitian berjumlah (N) 34 Provinsi dan
diperoleh hasil range 3,17 standar deviasi 0,449 sedangkan nilai
terendah (minimum) sebesar 9,76 sebesar dimiliki oleh Provinsi
Nusa Tenggara Timur dan nilai terbesar (maksimal) sebesar 12,93
dimiliki oleh Provinsi Jakarta.
c. Deskripsi Aksesibilitas Internet
Tabel 4.2 hasil stastistik deskriptif disimpulkan bahwa
jumlah provinsi yang menjadi sampel penelitian berjumlah (N) 34
Provinsi dengan tingkat penetrasi penguna internet setiap provinsi
diperoleh hasil range 7,81, standar deviasi 1,88 sedangkan nilai
terendah (minimum) sebesar 41,98 dimiliki oleh wilayah provinsi
maluku-papua dan nilai terbesar (maksimai) sebesar 72,19 dimiliki
oleh wilyah Provinsi Kalimantan.
d. Deskripsi Pengungkapan Informasi Non Keuangan
Tabel 4.2 hasil stastistik deskriptif disimpulkan bahwa
jumlah provinsi ang menjadi sampel penelitian berjumlah (N) 34
Provinsi dengan tingkat pengungkapan informasi non keuangan
yang ditampilkan oleh setiap website provinsi di Indonesia
diperoleh hasil range 52,49, standar deviasi 13,23 sedangkan nilai
terendah (minimum) sebesar 41,17 dimiliki oleh Provinsi Banten
dan nilai terbesar (maksimal) sebesar 94,11 dimiliki oleh Provinsi
DI Jogjakarta. Hal ini menunjukan bahwa tingkat pengungkapan
informasi di situs pemerintah sudah tergolong tinggi karena terlihat
nilai rata-rata pengungkapan informasi non keuangan sebesar 69,54
yang merupakan diatas 50,00.
2. Uji Asumsi Klasik atau Prasyarat Analisis
A. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam
model regresi, variabel penganggu atau residual memiliki distribusi
normal. Penelitian ini mengunakan uji normalitas Kolmogorov-
Smirnov dengan melihat nilai signifikansi, Jika nilai Sig F> 5%
77
(0,05), sebaran bersifat normal. Namun jika nilai Sig F < 5%
(0,05), sebaran bersifat tidak normal.
Berikut hasil uji dengan metode Kolmogorov-Smirnov:
Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N 34
Normal Parametersa,b
Mean 0E-7
Std. Deviation 10,28467855
Most Extreme Differences
Absolute ,096
Positive ,096
Negative -,088
Kolmogorov-Smirnov Z ,561
Asymp. Sig. (2-tailed) ,911
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber : Data diolah tahun 2019
Berdasarkan hasil uji normalitas data mengunakan metode
Kolmogorov-Smirnov pada tabel 4.3di dapat nilai signifikansi
0,911 ˃ 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut
berdistribusi normal.
Selain itu, uji normalitas data dapat juga melihat kurva
norma P-Plots yaitu dikatakan normal apabila titik-titik mengikuti
atau menyebar di sekitar garis diagonal, sedangkan jika titik-titik
tidak mengikuti atau menyebar garis diagonal maka data tersebut
tidak terdistribusi normal. Hasil uji normalitas melihat P-
Plotsebagai berikut:
78
Gambar 4.2
Normal P-Plot
Berdasarkan gambar 4.2 terlihat bahwa grafik normal
P- plot menunjukan pola grafik yang normal.Hal ini terlihat dari
titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal dan
penyebarannya mengikuti garis diagonal.Oleh karena itu, dapat
disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan karena
memenuhi asumsi normalitas.
B. Uji Multikonieritas
Uji multikonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam
model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas.
Multikolonieritas dapat kita lihat dari nilai tolerance dan lawannya
variance inflationfactor (VIF). Berdasarkan nilai Tolerance yaitu
jika nilai tolerance > 0,1 maka tidak terjadi multikolinieritas, dan
jika nilai tolerance < 0,1 maka terjadi multikolinieritas. Sedangkan
berdasarkan nilai VIF yaitu jika nilai VIF < 10,00 maka tidak
terjadi multikolinieritas, dan jika nilai VIF > 10,00 maka terjadi
multikolinieritas. Berikut tabel hasil uji multikolonieritas:
79
Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolonieritas
Coefficientsa
Model Collinearity Statistics
Tolerance VIF
1
(Constant)
Pengangguran ,980 1,020
Kesejahteraan Daerah ,956 1,046
Aksesibilitas Internet ,976 1,025
a. Dependent Variable: Pengungkapan Informasi Non Keuangan
Sumber: Data diolah mengunakan, SPSS 2019
Berdasarkan tabel 4.4 diperoleh nilai tolerance masing-
masing variabel bernilai >0,1. Dan jika dilihat berdasarkan nilai
VIF masing-masing variabel bernilai <10,00. Sehingga dapat
disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas pada variabel bebas.
C. Uji Heterokedastisitas
Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah
dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual
untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Metode yang
digunakan pada penelitian ini mengunakan uji gletser.Ukuran yang
digunakan/kriteria tentang ada tidaknya heteroskedastisitas melihat
nilai signifikansi atau probabilitas. Apabila koefisiensi signifikansi
(nilai probabilitas) lebih besar dari alpha 0,05 (Sig.˃alpha),maka
dapat dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas diantara data
pengamatan dengan nilai residual mutlaknya. Apabila koefisien
signifikansi lebih kecil dari 0,05(Sig˂0,05) maka dinyatakan
terjadi adanya heteroskedastisitas diantara data pengamatan dengan
nilai residual mutlaknya. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat
pada tabel 4.5
80
Tabel 4.5
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficientsa
Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
T Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant) 16,120 22,636 ,712 ,300
Pengangguran -,076 ,537 -,026 -
,141 ,870
Kesejahteraan
Daerah -,413 1,492 -,052
-
,277 ,629
Aksesibilitas
Internet -,014 ,111 -,024
-
,130 ,914
a. Dependent Variable: ABS_RES
Sumber: Data diolah mengunakan SPSS, 2019
Berdasarkan hasil pada tabel 4.5 diperoleh bahwa nilai signifikansi
dari pengangguran (0,870> 0,05), kesejahteraan daerah (0,629> 0,05) dan
aksesibilitas internet (0,914> 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa tidak
terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.
C. Pengujian Hipotesis
1. Uji T
Uji T digunakan untuk mengetahui secara parsial (sendiri) pengaruh
variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini
menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dan uji 2 sisi, dengan kriteria
sebagai berikut:
a. Taraf signifikan (α = 0,05/2 = 0,025)
b. Distribusi t dengan derajat kebebasan df (n-k-1)
c. Apabila t hitung > t tabel, maka terdapat pengaruh variabel X
terhadap variabel Y
d. Apabila t hitung < t tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X
terhadap variabel Y.
81
Tabel 4.6 Hasil Uji T
Coefficientsa
Model Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
T Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant) 72,399 30,703 2,358 ,025
Pengangguran -4,381 1,042 -,609 -4,204 ,000
Kesejahteran
Daerah 1,803 2,860 ,091 ,630 ,533
a. Dependent Variable: Pengungkapan Informasi non keuangan
Sumber : Data diolah mengunakan SPSS, 2019
Untuk menjelaskan hasil dari Uji T pada tabel diatas, terlebih dahulu
hitung t tabel. Diketahui siginifikansi 0,05/2=0,025, dengan distribusi t
= n-k-1 atau 34-2-1=31, kemudian lihat pada t tabel dengan taraf
signikansi 0,025 pada jumlah sampel atau n=31, maka diperoleh t tabel
= 2,041 . Kedua variabel independen setelah di uji menghasilkan hasil
uji sebagai berikut:
a. Pengangguran
Hipotesis variabel pengangguran
H1 :Terdapat pengaruh pengangguran terhadap pengungkapan
informasi non keuangan pada website pemerintah provinsi
di Indonesia.
Ho : Tidak terdapat pengaruh pengangguran terhadap
pengungkapan informasi non keuangan pada website
pemerintah provinsi di Indonesia.
Variabel pengangguran ditemukan bahwa nilai signifikansi
˂ 0,05 (0,000 ˂ 0,05) sedangkan nilai t hitung ˃ t tabel (4,204 ˃
2,041) maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H1 diterima,
yang berarti variabel pengangguran secara parsial berpengaruh
terhadap pengungkapan informasi non keuangan. Pada hasil
stastistik tabel 4.7 t hitung bernilai negatif hal ini menunjukan
bahwavariabel pengangguran memiliki arah pengaruh negatif yaitu
82
jika variabel pengangguran menurun, maka variabel pengungkapan
informasi non keuangan akan meningkat.
b. Kesejahteran Daerah
Hipotesis variabel kesejahteran daerah
H1 :Terdapat pengaruh kesejahteran daerah terhadap
pengungkapan informasi non keuangan pada website
pemerintah provinsi di Indonesia.
Ho : Tidak terdapat pengaruh kesejahteraan daerah terhadap
pengungkapan informasi non keuangan pada website
pemerintah provinsi di Indonesia.
Variabel kesejahteran daerah ditemukan bahwa nilai signifikansi˃
0,05 (0,533˃0,05) sedangkan nilai t hitung ˂ t tabel 0,630 ˂ 2,041.
maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan H1 ditolak, yang
berarti variabel kesejahteran daerah secara parsial tidak
berpengaruh terhadap pengungkapan informasi non keuangan.
2. Uji F
Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel bebas yaitu
Pengangguran ( ), Kesejahteran Daerah ( ) secara simultan
(bersama-sama) mampu menjelaskan perubahan nilai variabel terikat
(Y) yaitu Pengungkapan Informasi Non Keuangan dengan kriteria
sebagai berikut:
a. Taraf signifikansi (α = 0,05)
b. Distribusi t dengan derajat kebebasan df1 (jumlah variabel - 1) dan
df2 (n-k-1). k adalah jumlah variabel independen.
c. Apabila F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan H1 diterima
d. Apabila F hitung < F tabel, maka Ho diterima dan H1 ditolak
Rumusan Hipotesis:
H1: Pengangguran dan kesejahteraan daerah secara bersama-sama
berpengaruh terhadap pengungkapan informasi non keuangan pada
website pemerintah provinsi di Indonesia.
Ho: Pengangguran dan kesejahteraan daerah secara bersama-sama
83
tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi non keuangan
pada website pemerintah provinsi di Indonesia.
Tabel 4.7Hasil Uji F
ANOVAa
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
1
Regression 2097,673 2 1048,837 8,838 ,001b
Residual 3678,937 31 118,675
Total 5776,610 33
a. Dependent Variable: Pengungkapan Informasi Non Keuangan
b. Predictors: (Constant), Kesejahteran Daerah, Pengangguran
Sumber : Data diolah mengunakan SPSS,2019
Dalam analisis varian hasil dari uji F ditemukan bahwa nilai F
tabel adalah 4,16 diperoleh dari tabel nilai kritis distribusi dengan n
(jumlah sampel) = 34, k (variabel bebas) = 2 dengan df1 yaitu jumlah
variabel - 1 dan df2 (n-k- 1) atau (34-2-1) = 31. Dari hasil uji F pada
tabel 4.8 diperoleh bahwa nilai signifikansi 0,001 ˂ 0,05 dan F hitung
˃ F tabel (8,838>4,16 ), maka Ho ditolak dan H1 diterima. Jadi, dapat
disimpulkan bahwa kedua variabel independen (Pengangguran,
Kesejahteran Daerah) secara simultan berpengaruh terhadap variabel
dependen (Pengungkapan Informasi Non Keuangan).
3. Koefisien Determinasi
Koefesien determinasi digunakan untuk menjelaskan proporsi
variabel independen (Pengangguran dan Kesejahteran Daerah ) yang
mampu dijelaskan oleh variabel dependen (pengungkapan informasi
non keuangan) dalam persamaan regresi. Pada pengujian Koefisien
Determinasi dengan melihat nilai adjusted R Square dengan nilai
antara 0 sampai dengan 1. Apabila nilai adjustedR Square bernilai
kecil menunjukan kemampuan variabel-variabel independen dalam
menjelaskan variabel dependen amat terbatas dan nilai yang mendekati
1 berarti variabel-variabel independen memberikan informasi untuk
84
memprediksi variabel dependen yaitu pengungkapan informasi non
keuangan.
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the
Estimate
1 ,603a ,363 ,322 10,89382
a. Predictors: (Constant), Kesejahteran Daerah, Pengangguran
b. Dependent Variabel: Pengungkapan Informasi non keuangan
Sumber: Data yang diolah dengan SPSS,2019
Berdasarkan tabel 4.8 yang digunakan nilai adjusted R Square
yaitu: 0,322 maka dapat diartikan bahwa variabel independen
(Pengangguran dan kesejahteran daerah) dapat dijelaskan variabel
dependen (Pengungkapan informasi non keuangan) sebesar 32,2%
sedangkan sisanya 68,8 % dijelaskan oleh faktor lain yang tidak
diteliti.
4. Analisis Regresi Berganda
Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh
masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil uji
analisis regresi linier berganda dapat kita lihat pada tabel berikut:
Tabel 4.9 Hasil Uji Regresi Berganda
Coefficientsa
Model Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
T
B Std. Error Beta
1
(Constant) 72,399 30,703 2,358
Pengangguran -4,381 1,042 -,609 -4,204
Kesejahteran
Daerah 1,803 2,860 ,091 ,630
a. Dependent Variable: Pengungkapan Informasi Non Keuangan
Sumber : Data diolah mengunakan SPSS,2019
85
Pada tabel 4.9 Maka didapat persamaan regresi linear berganda dengan
2 variabel sebagai beriku:
Keterangan :
Y : Pengungkapan informasi non keuangaan.
: Pengangguran
: Kesejahteraan daerah
: Konstanta
β1– β2 : Koefisien
: Eror
Nilai –nilai output kemudian dimasukan ke persamaan regresi
linear berganda sebagai berikut:
Y = 72,399 – 4,381 + 1,803
Interpretasi regresi linier berganda:
a. Nilai konstanta (a) adalah 72,399 dapat diartikan jika
pengangguran dan kesejahteran daerah nilainya adalah 0, maka
pengungkapan informasi non keuangan akan mengalami kenaikan
sebesar 22,076.
b. Nilai koefisien variabel pengangguran ( ) bernilai negatif yaitu -
4,381 dapat diartikan bahwa jika nilai pengangguran menurun
sebesar 1 satuan, maka akan menaikan nilai pengungkapan
informasi non keuangan sebesar 4,381 dengan asumsi variabel
independen lain nilainya tetap.
c. Nilai koefisien variabel kesejahteraan daerah ( ) bernilai positif,
yaitu 1,803 dapat diartikan bahwa setiap peningkatan kesejahteraan
daerah sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan pengungkapan
informasi non keuangan sebesar 1,803 dengan asumsi variabel
independen lain nilainya tetap.
5. Uji F dengan Variabel Moderasi
Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel bebas yaitu
pengangguran ( ) kesejahteraan daerah ( ) dimoderasi aksesibilitas
86
internetZ secara simultan (bersama-sama) mampu menjelaskan
perubahan nilai variabel terikat (Y) yaitu pengungkapan informasi non
keuangan . Dengan kriteria sebagai berikut:
a. Taraf signifikansi (α = 0,05)
b. Distribusi t dengan derajat kebebasan df1 (jumlah variabel - 1)
dan df2 (n-k-1). k adalah jumlah variabel independen.
c. Apabila F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan H1 diterima
d. Apabila F hitung <F tabel, maka Ho diterima dan H1 ditolak
Rumusan Hipotesis:
H1: Pengangguran dan kesejahteraan daerah dimoderasi aksesibilitas
Internetsecara bersama-sama berpengaruh terhadap pengungkapan
informasi non keuangan pada website pemerintah provinsi di
Indonesia.
Ho:Pengangguran dan kesejahteraan daerah dimoderasi aksesibilitas
internet secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap
pengungkapan informasi non keuangan pada website pemerintah
provinsi di Indonesia.
Tabel 4.10Uji F dengan Variabel Moderasi
ANOVAa
Model Sum of
Squares
Df Mean Square F Sig.
1
Regression 2826,583 5 565,317 5,366 ,001b
Residual 2950,027 28 105,358
Total 5776,610 33
a. Dependent Variable: Pengungkapan Informasi Non Keuangan
b. Predictors: (Constant), Kesejahteran*Akses, Pengangguran, Kesejahteran Daerah,
Pengangguran*Akses, Aksesibilitas Internet
Dalam analisis varian hasil dari uji F ditemukan bahwa nilai F tabel
adalah 2,68 diperoleh dari tabel nilai kritis distribusi dengan n (jumlah
sampel) = 34, k (variabel bebas) = 5 dengan df1 yaitu jumlah variabel -
1 dan df2 (n-k- 1) atau (34-2-1) = 31. Dari hasil uji F pada tabel
87
4.10diperoleh bahwa nilai signifikansi 0,001 ˂ 0,05 dan F tabel ˃ F
Hitung (5,366>2,68), maka Ho ditolak dan H1 diterima. Jadi, dapat
disimpulkan bahwa variabel pengangguran, kesejahteran daerah
denagan aksesibilitas internet secara simultan/ bersama-sama
berpengaruh terhadap variabel pengungkapan informasi non keuangan.
6. Analisis Moderate Regresion Analisis
Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh
dari variabel pengangguran, kesejahteraan daerah terhadap
pengungkapan informasi non keuangan dengan aksesibilitas internet
sebagai variabel moderasi.
Tabel 4.11 Analisis Moderate Regression Analisis (MRA)
Coefficientsa
Model Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
T sig
B Std. Error Beta
1
(Constant) 412,176 183,490 2,246 0,33
Pengangguran -9,045 8,088 1,257 1,118 0,000
Kesejahteran Daerah 34,913 17,138 -1,767 -2,037 0,056
Aksesibilitas Internet 6,884 3,451 4,641 -1,994 0,003
Pengangguran*Akses -,275 ,158 -2,258 -1,743 0,000
Kesejahteran*Akses ,745 ,329 6,175 2,263 0,015
a. Dependent Variable: Pengungkapan Informasi non keuangan
Pada tabel 4.11 Maka didapat persamaan sebagai berikut:
Y : Pengungkapan informasi non keuangaan.
: Pengangguran
: Kesejahteran Daerah
Z : Aksesibilitas Internet
: Konstanta
β1– β5 : Koefisien
: Eror
88
Nilai –nilai output kemudian dimasukan ke persamaan regresi
linear berganda dengan variabel moderasi sebagai berikut:
a. Nilai konstanta (a) adalah 412,176 dapat diartikan jika
Pengangguran, kesejahteran daerah, aksesibilitas internet dan
interaksi antar variabel moderasi nilainya adalah 0, maka
pengungkapan informasi non keuangan akan mengalami kenaikan
sebesar 412,176.
b. Nilai koefisien variabel pengangguran ( ) bernilai negatif yaitu -
9,045 dapat diartikan bahwa jika nilai pengangguran menurun
sebesar 1 satuan, Hal ini yang berarti bahwa setiap pengangguran
akan menaikan nilai pengungkapan informasi non keuangan
sebesar 9,045 dengan asumsi variabel independen lain nilainya
tetap.
c. Nilai koefisien variabel kesejahteran daerah ( ) bernilai positif
yaitu 34,913 dapat diartikan kesejahteran daerah mengalami
kenaikan 1 satuan maka nilai pengungkapan informasi non
keuangan akan naik sebesar 34,913
d. Nilai koefisien variabel aksesibilitas internet (Z) bernilai positif
yaitu 6,884, dapat diartikan jika nilai aksesibilitas internet
mengalami kenaikan 1 satuan maka nilai pengungkapan informasi
non keuangan akan naik sebesar 6,884.
e. Nilai koefiesien variabel pengangguran yang dimoderasi
aksesibilitas internet bernilai negatif sebesar -0,275, dapat diartikan
nilai variabel aksesibilitas internet yang dimoderasi variabel
aksesibilitas internet mengalami kenaikan 1 satuan maka akan nilai
pengungkapan informasi non keuangan akan turun 0,275.
f. Nilai koefisien variabel kesejahteraan daerah yang dimoderasi
akasesibilitas internet bernilai positif yaitu 0,745, dapat diartikan
nilai variabel kesejahteran daerah yang dimoderasi variabel
89
aksesibiltas internet mengalami kenaikan 1 satuan maka nilai
pengungkapan informasi non keuangan akan naik 0,745.
7. Koefisien Determinasi dengan Variabel Moderasi
Koefesien Determinasi dalam MRA (Moderat Regresion Analisis)
digunakan untuk menjelaskan proporsi variabel independen
pengangguran dan kesejahteran daerah dan aksesibilitas internet
sebagai variabel moderasi yang mampu dijelaskan oleh variabel
dependen (pengungkapan informasi non keuangan) dalam persamaan
regresi. Pada pengujian koefisien determinasi dengan melihat nilai
Adjusted R Square dengan nilai antara 0 sampai dengan 1.Apabila nilai
Adjusted R Square bernilai kecil menunjukan kemampuan variabel-
variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat
terbatas.Dan nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel
independen memberikan informasi untuk memprediksi variabel
dependen yaitu pengungkapan informasi non keuangan.
Tabel 4.12 Koefisien Determinasi dengan Variabel Moderasi
Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the
Estimate
1 ,700a ,489 ,398 10,26441
a. Predictors: (Constant), Kesejahteran*Akses, Pengangguran,
Kesejahteran Daerah, Pengangguran*Akses, Aksesibilitas Internet
b. Dependent: Pengungkapan Informasi Non Keuangan
Berdasarkan tabel 4.12 yang digunakan nilai Adjusted R Square
yaitu: 0,398 maka dapat diartikan bahwa variabel pengangguran,
kesejahteraan daerah dan interaksi aksesibilitas internet sebagai variabel
moderasi dapat dijelaskan variabel pengungkapan informasi non keuangan
sebesar 39,8% sedangkan sisanya 60,2% dijelaskan oleh faktor lain yang
tidak diteliti.
90
D. Pembahasan Hasil Penelitian
1. Pengaruh pengangguran terhadap pengungkapan informasi non
keuangan
Berdasarkan hasil penelitian, variabel pengangguran ( )
berpengaruh negatif terhadap variabel pengungkapan informasi non
keuangan. Berdasarkan hasil penelitian ditunjukan nilai signifikansi
sebesar 0,000 < 0,05 dengan nilai thitung >t tabel (4,204 >2,041) serta
nilai koefisien regresi sebesar -4,381. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa pengangguran berpengaruhnegatif terhadap pengungkapan
informasi non keuangan pada website pemerintah Provinsi di
Indonesia. Hasil statistik diatas dijelaskan bahwa daerah dengan
pengangguran yang tinggi akan memiliki tingkat pengungkapan
informasi pada website pemerintah yang rendah.
Hasil ini sejalan dengan dua penelitian terdahulu yang menyatakan
bahwa pengangguran berpengaruh negatif terhadap pengungkan
informasi non keuangan.Penelitian tersebut dilakukan oleh Wanda
Mustika Rahim dan Isabel-Maria.Wanda Mustika Rahimmenyebutkan
bahwa pengangguran berpengaruh negatif terhadap pengungkapan
informasi non keuangan pada website pemerintah.3Guillamon dalam
Isabel-Mariajuga menyebutkan bahwakota dengan tingkat transparansi
informasi yang lebih rendah menunjukkan tingkat pengangguran yang
lebih tinggi.4Hasil penelitian Jose-Caamano-Alegre menyebutkan hasil
studi empiris tentang tansparansi yang dilakukan oleh pemerintah
mengkonfirmasi temuan bahwa terdapat hubungan negatif antara
pengangguran terhadap transparansi dari pemerintah.5
3Wanda Mustika Rahim dam Dwi Martani, Analisis faktor yang mempengaruhi
pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada website pemerintah daerah, paper
Universitas Indonesia: 2013, h. 66, dipublikasikan. 4Isabel-María , Determinants of corporate social disclosure in Spanish local governments,
Journal of Cleaner Production, 2012, p.62 5Jose Caamano-Alegre, Bugget Transparansi in Local Government An Empricical Analysis,
Paper internasional Studies Program Working, 2011,p. 27
91
Apabila suatu daerah dengan tingkat pengangguran yang rendah
memiliki pengungkapan informasi di website tinggi, hal ini dapat
diartikan pemerintahan sudah menjalankan penyelengaraan e-
government dengan baik, karena adanya keterbukaan informasi publik
yang diberikan oleh pemerintah melalui website/internet.
Menurut Richard Heeks faktor-faktor yang mempengaruhi
suksesnya pengembangan e-government salah satunya adalah adanya
dorongan dari luar pemerintahan misalnya masyarakat.6Ketika daerah
dengan tingkat pengangguran yang rendah dapat mengambarkan
masyarakat memanfaatkan potensi dari sumber daya yang mereka
punya sehingga terciptanya kebutuhan informasi yang lebih
tinggi.Misalnya informasi yang digunakan untuk mendukung dalam
pekerjaan mereka, seperti informasi tentang kinerja pemerintah
sehingga pemerintah diberikan dorongan untuk memberikan pelayanan
publik baik terkait informasi dan berdampak terhadap pengungkapan
informasi pada website pemerintah.
E-government merupakan cara bagi pemerintah untuk
menggunakan teknologi baru untuk memberi orang akses yang lebih
nyaman pada informasi dan layanan pemerintah, dengan tujuan untuk
meningkatkan kualitas layanan dan memberikan peluang lebih besar
untuk berpartisipasi masyarakat dalam lembaga dan sesuai dengan
proses demokrasi.
Menurut Pissarides tingkat pengangguran yang tinggi menunjukan
sumber daya yang tidak produktif.7Pengangguran yang tinggi
menunjukkan bahwa banyak sumber daya manusia yang tidak
digunakan untuk menghasilkan produk yang memberikan nilai tambah.
Pemerintah provinsi dengan tingkat pengangguran yang lebih
tinggi mengambarkan jumlah masyarakat yang bekerja sedikit
6Agus Hexagraha, Sistem Informasi dalam berbagai perspektif, (Bandung:
Informatika,2006), h.85 7 Tri Widodo, Menuju Negara Maju Apakah Indonesia bergerak ke arah yang benar?,(
Yogjakarta:Gadjah Mada University Press, 2015), h.43
92
sehingga menyebabkan individu yang mencari informasi sedikit.
Sedikitnya pencari informasi tersebut disebabkan oleh faktor yang
mempengaruhi pengangguran diantaranya rendahnya keahlian sumber
daya manusia dan budaya malas dari si pencari kerja.8
Adanya faktor tersebut tersebut dapat menyebabkan masyarakat
tidak menjalankan monitoring atau pengawasan yang baik terhadap
jalannya pemerintahan sehingga tidak memberikan tekanan dari rakyat
kepada pemerintah untuk memberikan informasi yang lebih atas
kinerja pemerintah misalnya informasi program kerja daerah, laporan
pengunaan anggaran, informasi kegiatan daerah sehingga akan
berdampak terhadap pengungkapan informasi pada website pemerintah
juga akan rendah atau dapat disimpulkan dengan adanya penganguran
yang tinggi menyebabkan tidak adanya partisipasi rakyat dalam
mewujudkan keterbukaan infomasi publik melalui e-government.
2. Pengaruh kesejahteraan daerah terhadap pengungkapan
informasi non keuangan.
Berdasarkan hasil penelitian, variabel kesejahteraan daerah ( )
tidak berpengaruhterhadap variabel pengungkapan informasi non
keuangan. Dari hasil penelitian ditunjukan nilai signifikansi˃0,05
(0,533˃0,05) dengan nilai thitung ˂ ttabel (1,803˂ 2,041) serta nilai
koefisien regresi sebesar 0,630. Dapat disimpulkan bahwa
pengangguran tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi
non keuangan.
Menurut UU RI no 11 tahun 2009 kesejahteraan sosial merupakan
suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi
masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat
melaksanakan fungsi sosialnya.9
Kesejahteraan daerah merupakan keadaan dimana masyarakat
dapat hidup aman, makmur dan selamat dengan terpenuhinya
8Rizka Franita, Analisa Penganguran di Indonesia, Nusantara ( Jurnal Ilmu Pengetahuan
Sosial ) Volume 1 Desember 2016, h. 90 9Undang-Undang RI no 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial Pasal 1 nomor1
93
kebutuhan hidupnya.PDRB perkapita menjadi salah satu ukuran untuk
mengukur tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah.
Menurut Instruksi Presiden nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan
dan strategi nasional pengembangan e-government dijelaskan bahwa
kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi
pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan,
pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar
secara cepat dan akurat. Kenyataan telah menunjukkan bahwa
penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat
penting.E-governtment laksanakan harus pula diarahkan untuk
mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat informasi.10
Menurut Webser dalam Manik salah satu kriteria adanya
masyarakat informasi dilihat dari ekonominya.Aspek ekonomi
menekankan pada pertumbuhan ekonomi sebagai aktivitas informasi,
jadi masyarakat informasi diukur dari nilai ekonominya.11
Kesejahteraan daerah yang diukur dari PDRB merupakan aspek
ekonomi, dimana jika suatu daerah memiliki tingkat kesejahteraan
daerah yang tinggi akan berdampak terhadap adanya masyarakat
informasi. Hasil penelitian Wanda Mustika Rahim yang menyebutkan
bahwa kesejahteraan daerah yang diukur dari PDRB perkapita
berpengaruh terhadap pengungkapan informasi pada website
pemerintah. Apabila daerah dengan tingkat PDRB yang tinggi akan
menunjukan pengungkapan informasi yang tinggi di website
pemerintah.
Namun hasil penelitian ini ditemukan, ketika kita melihat jumlah
PDRB perkapita pada setiap Provinsi di Indonesia. Provinsi Nusa
Tenggara Timur merupakan provinsi dengan PDRB paling rendah
dengan total PDRB sebesar Rp.17.241,24 dari 34 Provinsi lainnya.
10Instruksi Presiden nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi
nasional pengembangan e-government. 11
Manik Sunuantari, Membangun Masyarakat Informasi Berbasis Kelompok, Jurnal Ilmiah
Ilmu Komunikasi, Vol.14, No.4 (2015),h..6
94
Total PDRB ini berbanding terbalik dengan total indeks pengungkapan
yaitu sebesar 64,7%. Indeks pengungkapan ini terhitung cukup baik
apabila dibandingkan dengan provinsi lain yang memiliki total indeks
pengungkapan yang lebih rendah. Hal ini menunjukan bahwa PDRB
yang tinggi tidak dapat mempengaruhi banyaknya item informasi yang
diungkapkan oleh pemerintah provinsi dalam website masing-masing
pemerintah provinsi disamping itu menurut United National
Development Programe (UNDP) indikator kesejahteraan manusia
selain pendapatan antara lain adalah rata-rata usia harapan hidup, rata-
rata lama sekolah, angka melek huruf. Hal ini menimbulkan jika
daerah dengan tingkat pendapatan tinggi belum tentu memiliki angka
melek huruf yang dapat tinggi sehingga dapat diartikan SDM daerah
tersebut rendah dan berakibat pada pengungkapan informasi yang
dilakukan pemerintah juga akan rendah karean rakyat tidak dapat
menjalankan pengawasan yang baik terhadap jalannya
kepemerintahan.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Arthaingan H.
Mutiha dan Daniel Wicaksono.Penelitian Athaingan menyebutkan
bahwa pendapatan perkapita penduduk daerah belum menjadi penentu
faktor yang menjelaskan aksesibilitas IFR (melalui e-
government).12
Daniel Wicaksono menyebutkan bahwa tingkat
pendapatan domestik regional bruto (PDRB) daerah tidak berpengaruh
signifikan terhadap keputusan pemerintah daerah provinsi dalam
pengungkapan informasi keuangan melalui internet.13
Adanya perbedaan hasil penelitian terhadap pengungkapan
informasi menurut penulis disebabkan adanya perbedaan indeks
skoring yang digunakan. Pada penelitian Wanda dan Dwi Martani
12
Arthaingan H. Mutiha, Faktor penentu aksesibilitas internet Financial Reporting pada E-
Goverment pemerintah kota/kab. Jawa Barat. Jurnal SNAE (Bandung,20 Juli 2017). h.9 13
Daniel Wicaksono, Publikasi laporan keuangan pemerintah daerah (LKD114) melalui
Internet (IFLGR) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, Jurnal Media Ekonomi: Vol XVI No
1 Januari 2016. h.9
95
menggunakan indeks skoring dengan cakupan yang lebih luas yang
tersebar atas presentasi dalam website dan konten informasi website
dengan mengunakan pedomanan pembagian urusan wajib pemerintah
daerah sedangkan penulis mengunakan indeks skoring informasi
umum yang dikeluarkan mengikuti panduan pengembangan website
pemda.
3. Pengaruh pengangguran dan kesejahteraan daerah terhadap
pengungkapan informasi non keuangan.
Berdasarkan persamaan linier berganda didapat bahwa jika
Pengangguran kesejahteran daerah nilainya adalah 0, pengungkapan
informasi non keuangan akan meningkat sebesar 72,399 tanpa
pengaruh dari kedua variabel X, dari persamaan terlihat bahwa jika
pengangguran bersifat negatif maka pengungkapan informasi non
keuangan akan meningkat sebesar 4,39. Jika kesejahteraan daerah
bersifat positif maka pengungkapan informasi non keuangan akan
meningkat sebesar 1,803.
Dari hasil dari uji F diperoleh bahwa nilai signifikansi 0,001 ˂ 0,05
dan F tabel ˃ F Hitung (8,838>4,16 ), maka dapat disimpulkan bahwa
pengangguran (X1) dan kesejahteran daerah (X2) dapat mempengaruhi
secara bersama-sama terhadap pengungkapan informasi non keuangan
pada website pemerintah provinsi di Indonesia. Dan nilai koefisien
regresinya dengan meniali nilai adjusted R Square yaitu: 0,322 maka
dapat diartikan bahwa variabel independen (pengangguran dan
kesejahteran daerah) dapat dijelaskan variabel dependen (
Pengungkapan informasi non keuangan) sebesar 32,2% sedangkan
sisanya 67,8 % dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti.
4. Pengaruh pengangguran dan kesejahteraan daerah dengan
aksesibilitas internet sebagai variabel moderasi terhadap
pengungkapan informasi non keuangan.
Dari hasil dari uji MRAdiperoleh bahwa nilai signifikansi 0,001 ˂
0,05 dan F tabel ˃ F Hitung(5,366> 2,68 ) maka dapat disimpulkan
96
bahwa variabel aksesibilitas internet dapat memoderasi pengaruh
pengangguran dan kesejahteraan secara simultan atau bersama-sama
terhadap pengungkapan informasi non keuangan pada website
pemerintah.
Internet menurut Purwanto dapat diartikan sebagai jaringan
komputer luas dan besar yang mendunia (Word Wide Network), yaitu
menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain di
seluruh dunia, dimana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya
informasi dari yang mulai statis hingga yang dinamis dan interaktif.14
Sehingga dapat diartikan internet sebagai media dalam menjalin
komunikasi publik yang efisien.
Menurut Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang
penyelengaraan e-government di jelaskanbahwa pemanfaatan teknologi
komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-
government)akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.15
Adanya aksesibilitas internet yang tinggi yang dilakukan oleh
masyarakat dapat berdampak terhadap pengungkapan informasi yang
tinggi pula oleh pemerintah pada website pemerintah. Pemerintah
dapat memberikan informasi terkait laporan program kerja daerah dan
berita pemerintah yang mudah diakses, murah, efektif dan efisien
sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat terkait
penyelengaraan pemerintahanya.
Ketersediaan akses internet menjadikan kesempatan untuk
melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan menjadi lebih
mudah.Tingkat akses internet yang tinggi menunjukkan bahwa bentuk
pengawasan melalui internet menjadi lebih besar sehingga memberikan
dorongan kepada pemerintah untuk menyajikan informasi pada website
14
Elfan Rahardiyan, Pemanfaatan Internet dan Dampaknya Pada Pelajar Sekolah Menengah
Atas di Surabaya, journal,unair, 2014, h.4 15
Instruksi presiden nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Penyelengaraan e-
government.
97
Pemda meningkat yang berujung pada pengungkapan informasi yang
lebih besar pula pada website.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian Annisa Windarti yang
menyebutkan bahwa aksesibilitas internet financial reporting
merupakan variabel yang moderasi pengaruh rasio efektivitas, rasio
efisiensi, rasio belanja rutin dan rasio belanja pembangunan terhadap
kepatuhan pengungkapan informasi non keuangan.16
Setelah memasukan variabel moderasi yaitu aksesibilitas
Internet,nilai adjustedR Square meningkat menjadi 0,398 atau 39,8 %
dari persamaan pertama sebesar 0,322 atau 32,2% hal ini dapat
diartikan semakin kuatnya hubungan antara variabel independen
dengan variabel dependen. Nilai Standar Error of Estimate persamaan
1 sebesar 10,89382, kemudian menjadi turun pada persamaan 2 setelah
memasukan variabel moderasi menjadi 10,26441 yang menunjukkan
model regresi berarti semakin baik.
5. Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan
prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu:
1. Periode penelitian mengunakan data tahun 2017 karena
keterbatasan data yang dipublikasikan pada sumber terkait
hanya pada tahun tertentu.
2. Penelitian ini hanya terbatas hanya menguji pada faktor
demografi yaitu pengangguran, kesejahteraan daerah dan
variabel aksesibilitas internet terhadap pengungkapan informasi
non keuangan, Sedangkan variabel-variabel lain seperti
variabel jumlah penduduk, ukuran daerah yang tidak diteliti
dalam penelitian ini.
16
Anissa Windarti,pengaruh kinerja keuangan terhadap kepatuhan pengungkapan informasi
keuangan melalui aksesibilitas internet financial reporting. Hasil penelitian.h.13. Tidak Publikasi
98
99
BAB V
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengujian di bab IV maka dapat disimpulkan sebagai
berikut:
1. Berdasarkan hasil uji T pada variabel pengangguran ( ) diperoleh
˃ (4,204 ˃ 2,041) dengan nilai signifikansi ˂ 0,05
(0,000˂0,05) nilai koefisien regresi sebesar -4,381 , yang berarti
variabel pengangguran ( ) berpengaruh negatif terhadap
pengungkapan informasi non keuangan pada website pemerintah
Provinsi di Indonesia.
2. Berdasarkan hasil uji T pada variabel kesejahteraan daerah ( )
diperoleh ˂ (0,630 ˂2,041) dengan nilai signifikansi ˃
0,05 (0,533˃0,05) nilai koefisien regresi sebesar 1,803, yang berarti
variabel kesejahteran daerah ( ) tidak berpengaruh terhadap
pengungkapan informasi non keuangan pada website pemerintah
Provinsi di Indonesia.
3. Berdasarkan hasil uji F diperoleh bahwa ˃ (8,838 ˃
4,16) dengan nilai signifikansi ˃ 0,05 (0,001˂0,05) yang berarti
variabel pengangguran dan kesejahteran daerah ( ) berpengaruh
secara simultan / bersama-sama terhadap pengungkapan informasi non
keuangan pada website pemerintah Provinsi di Indonesia.
4. Berdasarkan hasil uji F dengan variabel moderasi diperoleh bahwa
˃ (5,366 ˃ 2,68) dengan nilai signifikansi˂0,05
(0,001˂0,05)yang berarti variabel aksesibilitas internet (Z) dapat
memoderasi pengaruh pengangguran dan kesejahteran daerah ( )
secara simultan / bersama-sama terhadap pengungkapan informasi non
keuangan pada website pemerintah Provinsi di Indonesia.
B. Implikasi
Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka
implikasi yang diperoleh berdasarkan penelitian ini adalah:
100
1. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengangguran menjadi faktor
yang berpengaruh pada pengungkapan informasi non keuangan pada
websitepemerintah, dimana ketika daerah dengan tingkat
pengangguran yang rendah maka pengungkapan informasi pada
website akan tinggi. Daerah dengan tingkat pengangguran yang rendah
menunjukan sumber daya yang ada pada masyarakat digunakan secara
maksimalsehingga masyarakat dapat menjalankan
monitoring/pengawasan yang baik terhadap jalannya pemerintahan dan
berdampak terhadap pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas.
2. Aksesibilitas internet juga sebagai faktor yang memperkuat hubungan
antara pengangguran dan kesejahteraan daerah terhadap keterbukaan
informasi publik yang dilalukan oleh pemerintah, dengan adanya
internet, masyarakat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan
dengan mudah, efektif dan efisien terkait penyelengaraan pemerintah
sehingga dapat terjadi komunikasi yang baik antara masyarakat dan
pemerintah yang berdampak terhadap penyelengaraan pemerintah yang
good publik governance.
C. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan beberapa
saran dari penulis sebagai berikutuntuk :
1. Penelitian selanjutnya disarankan mengunakan data dengan periode
tahun terbaru dan memperpanjang masa observasi dan menambah
wilayah penelitian.
2. Penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel independen
lainnya karena berdasarkan penelitian terdahulu masih banyak
variabel yang belum dimasukan ke dalam penelitian ini misalnya
ukuran daerah, tingkat pendidikan penduduk dan jumlah penduduk.
101
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Adisasmita, Raharjo. Teori-Teori Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Graha
Ilmu, 2013.
Andrianto, Nico.Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-
Goverment. Malang : Bayumedia Publising, 2007.
Eko Indrajit, Richardus.dkk.e-Government In Action Ragam Kasus
Implementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia. Yogjakarta: Andi
Yogjakarta, 2005.
................Electronic Government Strategi Pembangunan dan
Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi
Digital.Yogjakarta:ANDI Yogjakarta, 2002.
Hardiansyah. Komunikasi pelayanan publik konsep dan aplikasi.
Yogjakarta: Gava Media, 2015.
Kadir, Abdul. Pengenalan Sistem Informasi Edisi Revisi.Yogjakarta:
ANDI Yogjakarta, 2014.
Hexagraha,Agus.Sistem Informasi dalam berbagai perspektif,.Bandung:
Informatika,2006.
Imam Ghozali. Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS
23,Semarang: Badan Penerbit UNDIP. 2016.
S, Alam. Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas XI.Jakarta : Esis, 2007.
Sarjono dan Winda Julianita. SPSS vs LISREL sebuah pengantar aplikasi
untuk riset.Jakarta: Salemba Empat. 2011.
Siregar, Syofian.Metode Penelitian Kuantitatif dilengkapi dengan
perbandingan Perhitungan Manual & SPSS. Jakarta : PRENADA
MEDIA GROUP,2017.
Sudarmanto,R.Gunawan. STATISTIK TERAPAN BERBASIS KOMPUTER
Dengan Program IBM SPSS Statistick 19. Jakarta: Penerbit Mitra
Wacana Media, 2013.
Sugiono.Metode penelitian bisnis ( Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan
R&D). Bandung: Alfabeta, 2014.
102
............. Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif
dan R&D. Bandung :Alfabeta Bandung, 2015.
Sukirno,Sadono.Makroekonomi Teori Pengantar Modern edisi
ketiga.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004.
Sulistyaningsih.Metodelogi Penelitian Kebidanan kuantitatif-
kualitatif.Jakarta: Graha Ilmu, 2011.
Suryani.Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi pada Penelitian
Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam.Jakarta : PRENAMEDIA
GROUP, 2016.
Widodo,Tri.Menuju Negara Maju: Apakah Indonesia Bergerak Ke Arah
yang benar?.Yogjakarta:Gadjah Mada University Press,2015.
Priyatno,Duwi. SPSS 22: Pengolahan Data Praktis. Yogyakarta: C.V Andi
Offset, 2014.
Mankiw, N. Pengantar Ekonomi Edisi Kedua Jilid 2. Jakarta: Erlangga,
2003
Widodo,Joko.Membangun birokrasi berbasis kinerja.Malang: Bayumedia,
2013.
Yustika, Ahmad Erani.Perekonomian Indonesia ( deskripsi, preskripsi dan
kebijakan). Malang: Bayumedia publising, 2006.
Zainal,Yusuf Abidin, Komunikasi pemerintahan (Filosofi, Konsep dan
Aplikasi). Bandung: PUSTAKA SETIA Bandung, 2016.
Gunawan, Imam. Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik. Jakarta :
Bumi Aksara,2013.
B. Jurnal dan skripsi
Adrien Desiana. Pengaruh umur pemerintahan daerah, leverage dan
ketergantungan daerahterhadap tingkat pengungkapan informasi
keuangan dan nom keuangan di Website Pemerintahan daerah.
Tesis pada Universitas Negeri Lampung, Lampung, 2017.
dipublikasikan.
Agus Tri Basuki dan Utari Gayatri. Penentu Sektor Unggulan dalam
Pembangunan Daerah ( Studi Kasus di Kabupaten Ogan Komering
103
IliR. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 10, Nomor
1, April, 2009.
Amirus Sodiq. Konsep Kesejahteraan dalam Islam.Jurnal Equilibrium, Vol
3.No.2. 2015
Alan K. Styles and Mack Tennyson.The Accessibility Of Financial
Reporting Of U.S Municipalities On The Internet J. OF PUBLIC
BUDGETING, ACCOUNTING & FINANCIAL MANAGEMENT,
19 (1), 56-92, 2007.
Alfira Shofia dan Bagus Husen. Analisis Transparansi dan Akuntansi
Pemerintah Daerah Melalui Pengungkapan Informasi pada
Website.Jurnal Manajemen Indonesia Vol. 12- No.4 April 2013.
Alisha Rahmadhani Isni.Analisis Kualitas Website Pemerintah Dearah
pada Kabupaten Se-Sumatera Barat.Artikel Penelitian Universitas
Negeri Padang, 2018.
Amirus Sodiq.Konsep Kesejahteraan Daerah. Jurnal Equilibrium, Vol.3,
No.2 ,2015.
Anissa Windarti. Pengaruh kinerja keuangan terhadap kepatuhan
pengungkapan informasi keuangan melalui aksesibilitas internet
financial reporting.Hasil penelitian.2018. Tidak Publikasi
Arthaingan H. Mutiha.Faktor penentu aksesibilitas internet Financial
Reporting pada E-Goverment pemerintah kota/kab. Jawa Barat.
Jurnal SNAE.Bandung,2017.
Daniel Wicaksono. Publikasi laporan keuangan pemerintah daerah
(LKD114) melalui Internet (IFLGR) dan faktor-faktor yang
mempengaruhinya.Jurnal Media Ekonomi: Vol XVI No 1 Januari
2016.
Demitianus Murib, Rosalina A.M. Koleangan, Krest D. Tolosang.
Pengaruh jumlah penduduk, pendapatan perkapita, PDRB terhadap
PAD di Kabupaten Mimika Provinsi Papua. Jurnal Berkala Ilmiah
Efisiensi: Volume 18 No. 01,2018
104
Devani Arista Sari. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Kesejahteraan Masyarakat di Kota Bandar Lampung Skripsi
Publikasi Universitas Bandar Lampung, 2016.
Diah Fatma Sjoraida. Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi
Publik Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. jurnal ilmu-ilmu
sosial dan humaniora, Vol.17, No 3, 2015.
Elfan Rahardiyan. Pemanfaatan Internet dan Dampaknya Pada Pelajar
Sekolah Menengah Atas di Surabaya. journal,unair, 2014.
Garcia-Sanchez et al, Garcia-Sanchez, et al. Determinants of Corporate
Social Disclosure in Spanish Local Government. Journal of
Cleaner Production 39, 2013 .
Hadi Sasana. Analisis dampak pertumbuhan ekonomi, kesenjangan antar
daerah dan tenaga kerja terserap terhadap kesejahteran di kab/kota
provinsi jawa tengah dalam era desentraslisasi fiskal. Jurnal Bisnis
dan Ekonomi (JBE) Maret.Vol 16, No.1, 2000.
Jose Caamano-Alegre. Bugget Transparansi in Local Government An
Empricical Analysis. Paper internasional Studies Program
Working, 2011.
Manik Sunuantari. Membangun Masyarakat Informasi Berbasis
Kelompok, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi. Vol.14, No.4,2015.
Minar Winda.Faktor-faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia.
Jurnal online Mahasiswa.Vol.No 2, 2014.
Muhammad Noor Usman. Inisiasi Masyarakat Informasi di Indonesia
Melalui Implementasi Keterbukaan Informasi Publik: Satu Dekade
Undnag-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Khasanah Al-
Khimah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan,
2019.
Muktar, dkk. Penentu transparansi pemerintah daerah: sebuah studi pada
pemerintah daerah di Indonesia. Jurnal Akuntansi & Auditing
Indonesia, 2017.
105
Rahim, Wanda Mustika dam Dwi Martani. Analisis faktor yang
mempengaruhi pengungkapan informasi keuangan dan non
keuangan pada website pemerintah daerah”, Paper Universitas
Indonesia: 2013.
Ratih Probosiwi. Pengangguran dan Pengaruhnya terhadap tingkat
kemiskinan. Jurnal PKS Vol 15 No 2 Juni, 2016.
Riadi, Yasir. Mewujudkan Masyarakat Informasi Indonesia Dampak
Sosial, konsekuensi dan kemungkinanya. Jurnal Universitas
Terbuka: repository.ut.ac.id,2010.
Rizka Franita, Analisa Penganguran di Indonesia, Nusantara ( Jurnal Ilmu
Pengetahuan Sosial ) Volume 1 Desember ,2016.
Sri Rokhinasari. Teori –Teori dalam Pengungkapan Informasi Corporate
Social Responbility .jurnal kajian perbanan syariah Vol. , No
2015.
Sukhemi. Pengaruh aksesbilitas dan tingkat pengungkapan laporan
keuangan terhadap akuntabilitas keuangan daerah daerah.” Jurnal
(Universitas PGRI Yogjakarta : Manajemen, 2008.
Yulia Yustikasari. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap
Tingkat Pengungkapan Sukarela Informasi Keuangan Pada Website
Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Tingkat
Provinsi Se – Indonesia, Jurnal Profita:Vol. 11. No. 1. April. 2018.
C. Internet
Di kutip dari https://sentralberita.com/2019/03/70-persen-komposisi-
penduduk-indonesia-usia-produktif/( Diakses tanggal 21 Maret
2019 pukul 7: 46).
Di kutip https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/05/07/1484/februari-
2018--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-13-persen--
rata-rata-upah-buruh-per-bulan-sebesar-2-65-juta-rupiah.html(
Diakses tanggal 21 Maret 2019 pukul 8:06).
106
Di kutip dari https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-
3795632/bps-kemiskinan-masih-terpusat-di-indonesia-timur
(Diakses tanggal 22 Maret 2019 Pulul 17:48).
Dikutip dari https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190131152559-
185-365427/pengguna-indonesia-masuk-lima-besar-pecandu-
internet-di-dunia ( Diakses tanggal 22 Maret 2018 Pukul 17.43)
Dikutip dari https://tekno.kompas.com/read/2018/02/22/10590087/ini-
daerah-di-indonesia-yang-paling-rajin-internetan ( Diakses
tanggal 22 Maret 2019 Pukul 17:47)
Pengertian Teori
Signalhttp://ioaddakhil.blogspot.com/2014/02/pengertian-teori-
sinyal.html (diakses tanggal 22 Maret 2019 Pukul 12:01)
Dikutip
darihttps://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_jumlah_
pengguna_Internet (Di akses tanggal 25 Juni 2019)
D. Peraturan dan Undang-Undang
Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E- Goverment.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tahun
2017 Tentang Penyelengraan Portal dan Situs Web Badan
Pemerintahan.
Pedoman Umum Good Publik Governance. Jakarta: Komite Nasional
Kebijakan Governanace, 2008.
Undang-Undang RI no 11 tahun 2009 tentang kesejaKesejahteraan sosial.
Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi
publik.
Laporan Survey Penguna dan Profil Perilaku Penguna Internet
2018.Jakarta: APJII, 2018.
107
LAMPIRAN- LAMPIRAN
108
109
110
111
112
113
114
1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Statistics
Pengangguran Aksesibilitas
Internet
Pengungkapan
Informasi
Kesejahteran
Daerah
N Valid 34 34 34 34
Missing 0 0 0 0
Mean 5,1021 52,1471 69,5459 10,8182
Median 4,4800 47,2000 70,5800 10,7210
Mode 1,48a 47,20 58,82
a 9,76
a
Std. Deviation 1,83813 8,92077 13,23060 ,66975
Variance 3,379 79,580 175,049 ,449
Range 7,81 30,21 52,94 3,17
Minimum 1,48 41,98 41,17 9,76
Maximum 9,29 72,19 94,11 12,93
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown
2. Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N 34
Normal Parametersa,b
Mean 0E-7
Std. Deviation 10,28467855
Most Extreme Differences
Absolute ,096
Positive ,096
Negative -,088
Kolmogorov-Smirnov Z ,561
Asymp. Sig. (2-tailed) ,911
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber : Data diolah tahun 2019
115
3. Uji Multikonieritas
Coefficientsa
Model Collinearity Statistics
Tolerance VIF
1
(Constant)
Pengangguran ,980 1,020
Kesejahteraan Daerah ,956 1,046
Aksesibilitas Internet ,976 1,025
b. Dependent Variable: Pengungkapan Informasi Non Keuangan
Sumber: Data diolah mengunakan, SPSS 2019
4. Uji Heterokedastisitas
Coefficientsa
Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients
T Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant) 16,120 22,636 ,712 ,300
Pengangguran -,076 ,537 -,026 -
,141 ,870
Kesejahteraan
Daerah -,413 1,492 -,052
-
,277 ,629
Aksesibilitas
Internet -,014 ,111 -,024
-
,130 ,914
c. Dependent Variable: ABS_RES
Sumber: Data diolah mengunakan SPSS, 2019
116
5. Uji T
Coefficientsa
Model Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
T Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant) 72,399 30,703 2,358 ,025
Pengangguran -4,381 1,042 -,609 -4,204 ,000
Kesejahteran
Daerah 1,803 2,860 ,091 ,630 ,533
b. Dependent Variable: Pengungkapan Informasi non keuangan
Sumber : Data diolah mengunakan SPSS, 2019
6. Hasil Uji F
ANOVAa
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
1
Regression 2097,673 2 1048,837 8,838 ,001b
Residual 3678,937 31 118,675
Total 5776,610 33
a. Dependent Variable: Pengungkapan Informasi Non Keuangan
d. Predictors: (Constant), Kesejahteran Daerah, Pengangguran
Sumber : Data diolah mengunakan SPSS,2019
7. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the
Estimate
1 ,603a ,363 ,322 10,89382
c. Predictors: (Constant), Kesejahteran Daerah, Pengangguran
d. Dependent Variabel: Pengungkapan Informasi non keuangan
Sumber: Data yang diolah dengan SPSS,2019
7. Analisis Regresi Berganda
Coefficientsa
Model Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
T
B Std. Error Beta
1
(Constant) 72,399 30,703 2,358
Pengangguran -4,381 1,042 -,609 -4,204
Kesejahteran
Daerah 1,803 2,860 ,091 ,630
b. Dependent Variable: Pengungkapan Informasi Non Keuangan
Sumber : Data diolah mengunakan SPSS, 2019
117
8. Hasil Uji F dengan variabel Moderasi
ANOVAa
Model Sum of
Squares
Df Mean Square F Sig.
1
Regression 2826,583 5 565,317 5,366 ,001b
Residual 2950,027 28 105,358
Total 5776,610 33
a. Dependent Variable: Pengungkapan Informasi Non Keuangan
b. Predictors: (Constant), Kesejahteran*Akses, Pengangguran, Kesejahteran Daerah,
Pengangguran*Akses, Aksesibilitas Internet
9. Hasil Analisis Moderate Regression Analisis (MRA)
Coefficientsa
Model Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
T
B Std. Error Beta
1
(Constant) 412,176 183,490 2,246
Pengangguran -9,045 8,088 1,257 1,118
Kesejahteran Daerah 34,913 17,138 -1,767 -2,037
Aksesibilitas Internet 6,884 3,451 4,641 -1,994
Pengangguran*Akses -,275 ,158 -2,258 -1,743
Kesejahteran*Akses ,745 ,329 6,175 2,263
a. Dependent Variable: Pengungkapan Informasi non keuangan
10. Koefisisien Determinasi dengan Variabel Moderasi
Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the
Estimate
1 ,700a ,489 ,398 10,26441
c. Predictors: (Constant), Kesejahteran*Akses, Pengangguran,
Kesejahteran Daerah, Pengangguran*Akses, Aksesibilitas Internet
d. Dependent: Pengungkapan Informasi Non Keuangan
118
Tampilan Website
1. NTB
2. Banten
119
3. Riau
4. Jogjakarta
120
121
Biodata Diri
Roza Arsita, lahir di Tegal tanggal 16 Mei 1996,
beralamat di Jl. Gotong Royong RT 01/01 Desa
Jatimulya, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal,
Provinsi Jawa Tengah. Pendidikan formal yang
ditempuh: MI Islamiyah Jatimulya (2003-2009),
MTS N 1 Tegal (2009-2012), MAN 1 Tegal (2012-
2015), dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ( 2015-
2020).
Pengalaman organisasi yang diikuti: sebagai Badan Pengurus Harian (BPH)
Ikatan Mahasiswa Tegal Ciputat periode 2017-2018, Sekretaris Departemen
Dakwah HMJ Pendidikan IPS Periode 2017-2018, Sekretaris Departemen
Dakwah HMJ Pendidikan IPS Periode 2017-2018, anggota relawan gerakan Ayo
Mengajar.
Pengalaman mengajar : Primagama Pondok Cabe (2019-Sekarang), Home
Schooling Lestari dan PKBM Lestari (2017-Sekarang), SMAS PGRI 3 Jakarta
(2019- Sekarang), PPKT SMPN 3 Tangeran Selatan.
