PENGARUH PENURUNAN TARIF PPH FINAL, MEKANISME

PEMBAYARAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP

KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

(STUDI PADA KPP PRATAMA

ILIR BARAT PALEMBANG)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Rury Ceptianingtyas

1519210065

STIE MULTI DATA PALEMBANG

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PALEMBANG

2019

PENGARUH PENURUNAN TARIF PPH FINAL, MEKANISME

PEMBAYARAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP

KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

(STUDI PADA KPP PRATAMA

ILIR BARAT PALEMBANG)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat

untuk gelar kesarjanaan pada

Program Studi Akuntansi

Jenjang Pendidikan Strata 1

Disusun Oleh:

Rury Ceptianingtyas

1519210065

STIE MULTI DATA PALEMBANG

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PALEMBANG

2019

vii

STIE MULTI DATA PALEMBANG

Program Studi Akuntansi

Skripsi Sarjana Ekonomi

Semester Genap Tahun 2018/2019

PENGARUH PENURUNAN TARIF PPH FINAL, MEKANISME

PEMBAYARAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP

KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

(STUDI PADA KPP PRATAMA

ILIR BARAT PALEMBANG)

Rury Ceptianingtyas

1519210065

Abstrak

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Penurunan

Tarif PPh Final, Mekanisme Pembayaran, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Ilir Barat Palembang. Penelitian ini

menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah

Wajib Pajak UMKM sektor kerajinan yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Barat

Palembang pada tahun 2018. Teknik pengambilan sampel dengan metode

sampling jenuh. Sampel yang diperoleh berjumlah 164 UMKM sektor kerajinan

di kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi linier

berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penurunan tarif PPh Final,

mekanisme pembayaran, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Kata Kunci: Penurunan Tarif PPh Final, Mekanisme Pembayaran, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam tahun belakangan ini, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan

reformasi birokrasi melalui restrukturisasi organisasi dan implementasi

administrasi perpajakan modern. Hasil survei yang dilakukan oleh lembaga

independen seperti Masyarakat Transparansi Internasional memperlihatkan

reformasi birokrasi Dirjen Pajak dinilai berhasil. Indikator keberhasilan reformasi

birokrasi Dirjen Pajak tersebut adalah mengurangi persepsi negatif masyarakat

terhadap institusi perpajakan, penilaian positif atas pelayanan dari masyarakat

wajib pajak. Pertumbuhan penerimaan pajak tertinggi dalam sejarah perpajakan

nasional dan secara nyata telah membukukan jumlah wajib pajak orang pribadi

menjadi 12 juta (Rosdiana, 2012).

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang

oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak

mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan

tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah (Waluyo, 2014). Pajak

merupakan sumber penerimaan dan pendapatan negara yang paling besar. Saat ini

sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak. Negara

menggunakan penerimaan pajak untuk menopang pembiayaan pembangunan.

2

Target penerimaan pajak yang terus meningkat dari tahun ketahun menuntut

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengoptimalkan penerimaan pajak yang

ditargetkan sesuai APBN-P 2018 sebesar Rp. 1.423 triliun. Berdasarkan sumber

keuangan negara atau APBN-P menunjukkan bahwa persentase realisasi

penerimaan pajak dari target yang ditetapkan pada periode tahun 2015 sampai

dengan 2018 cenderung mengalami peningkatan setiap tahun sebesar kurang lebih

1-2 % per tahun. Data berikut menunjukan prosentase antara target dan realisasi

penerimaan pajak :

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak dalam APBN-P Tahun 2015 – 2018

(Dalam Triliun Rupiah)

Tahun Target Realisasi Persentase

2015 1.294,25 1.060,80 81,97%

2016 1.318,85 1.069,80 81,12%

2017 1.241,80 1.100,70 88,64%

2018 1.424,00 1.315,90 92,00%

Sumber : http://www.pajak.go.id/2019

Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan negara

dapat berjalan dengan baik. Peningkatan penerimaan pajak tercapai jika

peningkatan jumlah wajib pajak terjadi. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak

tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas

pajak,tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri (Huda,

2015).

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini

Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan

penerimaan pajak. Dalam rangka mencapai target penerimaan pajak, Direktorat

Jenderal Pajak (DJP) senantiasa melakukan pengembangan kapasitas organisasi

3

melalui penguatan sumber daya manusia, penguatan teknologi informasi,

penguatan organisasi, penguatan anggaran dan penguatan proses bisnis, dan

pemanfaatan data perpajakan dari pihak ketiga, antara lain data dari Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan

(OJK), Bank Indonesia (BI), Badan Pertanahan Nasional (BPN). Melalui Media

Briefing strategi pajak 2018 yang diterbitkan melalui website resmi Direktorat

Jenderal Pajak (DJP), salah satu bentuk program kerja strategis adalah

memperluas basis pajak, termasuk kepada sektor-sektor yang selama ini tidak

terlalu banyak digali potensinya. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, sektor yang

akan digali potensinya karena belum tersentuh secara maksimal diantaranya sektor

perdagangan (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang memiliki tempat usaha di

pusat-pusat perbelanjaan dan sektor properti (http://www.kemenkeu.go.id).

Diantara banyaknya faktor yang dapat mengembangkan perekonomian di

Indonesia, UMKM merupakan salah satu penggerak perekonomian nasional yang

memiliki peran penting di Indonesia saat ini. Periode saat ini jumlah UMKM di

Indonesia sudah mencapai 58,97 juta unit, analisis Badan Pusat Statistik (BPS)

menyumbang sekitar 60 % dari total Gross Domestic Product (GDP) dan

menampung 97 % dari total tenaga kerja. Kontribusi usaha mikro kecil dan

menengah (UMKM) terhadap perekonomian Indonesia belakangan ini menjadi

menarik dan ramai diperbincangkan mengingat jumlah lapangan kerja yang besar

dan peranan yang besar terhadap produk domestik bruto. Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM) berperan dominan terhadap perekonomian nasional, apabila

dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan di Indonesia, terlihat bahwa

4

kepatuhan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih belum

memadai, jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah di atas 50 juta unit, jumlah

pembayar pajak "orang pribadi" yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) masih sekitar 20 juta. (klinikpajak.co.id)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memberikan kontribusi besar

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia dengan semakin

meningkatnya jumlah UMKM di Indonesia, khususnya pada sektor kerajinan yang

terdapat di kota Palembang sebanyak 164 unit pada tahun 2018 (Sumber: Dinas

Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan).

Penelitian mengenai pelaku UMKM sudah banyak dilakukan antara lain :

hasil penelitian yang dilakukan oleh Ningtyas (2012) dengan judul mengenai

pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi, serta pelayanan pembayaran

terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di kota Malang menunjukkan bahwa

tarif pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Dengan demikian kepatuhan wajib pajak juga dapat tercapai apabila ada

penetapan tarif yang jelas, selain itu tarif pajak juga harus bersifat adil dalam

menentukan subjek dan objek pajaknya.

Pada bulan Juni 2018, Pemerintah kembali meluncurkan kebijakan baru

tentang perpajakan UMKM yang tertuang dalam PP No 23 Tahun 2018. Tarif

pajak yang berlaku bagi UMKM dalam PP tersebut sebesar 0,5% dan mulai

berlaku per 1 Juli 2018. Kebijakan ini bertujuan untuk menstimulus bisnis

UMKM, mendorong peran serta masyarakat dan pengetahuan perpajakan serta

membantu bisnis UMKM terus berkembang, menjaga aliran keuangannya (cash

5

flow) sehingga dapat digunakan untuk tambahan modal usaha, dengan begitu

membayar pajak tidak lagi dianggap sebagai beban. (detik.com)

Terkait dengan tarif pajak UMKM, Pemerintah telah beberapa kali membuat

kebijakan untuk mendorong penerimaan pajak. Menurut Yusro dan Kiswanto

(2014), Awalnya sudah ada ketentuan perpajakan yang mengatur tarif khusus PPh

untuk UMKM tetapi hanya berlaku untuk yang berbentuk badan usaha. Dalam

Undang-Undang No.36 Tahun 2008 (UU PPh) pasal 31 E dinyatakan bahwa

Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50

miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50%. Dengan tarif PPh

Badan yang berlaku saat itu yaitu 25%, maka bagi Wajib Pajak badan dalam

negeri yang memenuhi syarat, tarif efektifnya menjadi 12,5% atas penghasilan

sampai dengan Rp.4,8 miliar. Pengenaan PPh dalam hal ini dilakukan terhadap

penghasilan kena pajak yang dihitung dari perhitungan laba-rugi akuntansi

(pembukuan) setelah dilakukan koreksi fiskal, karena berdasarkan pasal 28 ayat

(1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP), Wajib Pajak badan

diwajibkan menyelenggarakan pembukuan.

Kewajiban menyelenggarakan pembukuan tentu menjadi kendala bagi

sebagian besar UMKM. Muchid (2015) menyebutkan kendala pengembangan

UMKM selain rendahnya pendidikan dan kurangnya pemahaman teknologi

informasi, juga kendala dalam penyusunan laporan keuangan. Pada tahun 2013

Pemerintah juga membuat kebijakan pajak yaitu Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 46 tahun 2013 yang diterapkan mulai 1 Juli 2013. PP ini memberikan tarif

pajak sebesar 1% dari omset wajib pajak yang tidak melebihi 4,8 miliar dalam

6

satu tahun masa pajak. PP ini dibuat pemerintah supaya wajib pajak semakin

patuh, kemudian terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga

target penerimaan pajak dapat tercapai. Namun realisasinya, penerimaan pajak

setelah diberlakukan tarif 1% dari omset belum mencapai target, seperti yang

disampaikan Fauzi Ahmad dkk (2016).

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Sumsel dan Babel tercatat masih rendah

yakni sebesar 76,61% dalam pengisian SPT tahunan. Pelaksanaan Harian Kanwil

DJP Sumsel Babel Ibrahim mangatakan kepatuhan pembayaran wajib pajak harus

ditingkatkan untuk menciptakan keadilan sosial. Angka kepatuhan wajib pajak

badan dan wajib pajak orang pribadi non karyawan sebesar 59,03% dari jumlah

keseluruhan wajib pajak wajib SPT sebanyak 510.000. “Hal ini menunjukkan

kurangnya kepatuhan wajib pajak badan maupun non karyawan,” katanya. Hingga

saat ini pencapaian penerimaan pajak Kanwil DJP Sumsel dan Kep.Babel baru

mencapai 33,8% dari target realisasi pajak tahun 2018 sebesar Rp.16 triliun.

Ibrahim berharap door to door yang menargetkan lebih dari 1.200 WP UMKM di

wilayah kerja Kanwil DJP Sumsel Babel ini dapat meningkatkan kesadaran para

pelaku usaha akan hak dan kewajiban perpajakan. “Sehingga nantinya akan

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran maupun pelaporan

perpajakannya,” katanya. Ibrahim mengemukakan selain mengedukasi wajib

pajak secara langsung untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, DJP juga

mensosialisasikan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang pajak Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). (http://www.klinikpajak.co.id)

7

Berikut ini adalah tabel jumlah UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Ilir

Barat Palembang tahun 2014-2018.

Tabel 1.2 Jumlah UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Ilir Barat

Palembang Tahun 2014-2018

Tahun Jumlah

2014 2.875

2015 3.074

2016 4.001

2017 4.621

2018 4.885

Sumber : KPP Pratama Ilir Barat Palembang, 2019

Dari data diatas dapat dilihat pertumbuhan UMKM di kota Palembang dari

tahun 2014-2018 mengalami peningkatan, ini membuktikan bahwa khususnya di

kota Palembang UMKM mendapat respon yang baik di masyarakat. Oleh karena

itu dengan pertumbuhan yang semakin meningkat membuat masyarakat saat ini

semakin tertarik dalam membuka usaha namun, yang sering terjadi tingkat

kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang dinilai masih sangat rendah.

Berikut tabel Wajib Pajak UMKM yang melakukan setor SPT yang terdaftar

di KPP Pratama Ilir Barat Palembang tahun 2014-2018 :

Tabel 1.3 Jumlah Wajib Pajak UMKM Setor SPT yang Terdaftar di KPP

Pratama Ilir Barat Palembang Tahun 2014-2018

Tahun Jumlah

2014 1.323

2015 1.669

2016 2.103

2017 2.656

2018 2.860

Sumber : KPP Pratama Ilir Barat Palembang, 2019

8

Berdasarkan data tabel diatas terlihat bahwa jumlah UMKM yang

melakukan setor SPT di KPP Pratama Ilir Barat Palembang berfluktuasi dari

tahun 2014 sampai tahun 2018. Jumlah terbesar terjadi pada tahun 2018 yaitu

2.860, sedangkan tahun 2017 sebesar 2.656, lalu di tahun 2016 sebesar 2.103,

pada tahun 2015 sebesar 1.669 dan pada tahun 2014 hanya berjumlah 1.323.

Berikut data jumlah Wajib Pajak bayar yang diperoleh dari KPP Ilir Barat

Palembang :

Tabel 1.4 Jumlah Wajib Pajak Bayar Tahun 2014 – 2018

Tahun Jumlah WP Bayar

2014 5,330

2015 6,875

2016 9,098

2017 9,363

2018 9,567

Sumber : KPP Ilir Barat Palembang, 2019

Berdasarkan data KPP Ilir Barat menunjukkan adanya peningkatan jumlah

Wajib Pajak bayar, peningkatan jumlah Wajib Pajak Bayar dari tahun 2017 ke

tahun 2018 sebesar 2,18%, hal ini menunjukkan respon positif atas

dikeluarkannya PP No 23 Tahun 2018.

Pada PP No. 23 Tahun 2018 dilengkapi dengan tata cara perhitungan,

penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas usaha yang diterima atau

diperoleh wajib pajak. Hal ini memberikan kemudahan bagi UMKM dalam

melaksanakan kewajiban perpajakan. Mekanisme pembayaran pajak yang telah

diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 menjelaskan tentang tata

cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan. Peraturan

pemerintah ini menjelaskan tentang bagaimana cara UMKM melaksanakan

9

pembayaran pajak. Selain itu pembayaran pajak penghasilan untuk UMKM dapat

dilakukan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) hanya dengan persyaratan

NPWP dan Nomor Rekening. Sehingga mekanisme pembayaran pajak akan

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Selain itu, dalam rangka peningkatan penerimaan pajak yaitu melalui

tingkat kepatuhan para wajib pajak. Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak

yang membayar pajak dalam nominal besar dan tertib melaporkan pajaknya

melalui SPT, melainkan wajib pajak yang mengerti, memahami dan mematuhi

hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan. Tinggi rendahnya wajib pajak

dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor,

salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. Pemahaman tentang pajak serta

kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban

perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak, meningkatkan

pengetahuan masyarakat tentang perpajakan melalui pendidikanakan membawa

dampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban

perpajakannya. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa

faktor, diantaranya adalah persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan

kesadaran wajib pajak.

Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi

para pelanggarnya. Pelaksanaan dan pemberian sanksi yang dimaksud adalah

dalam bentuk pemberian sanksi administrasi/denda maupun sanksi pidana. Pada

hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan

kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah

10

sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga

mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Berbicara tentang perpajakan tidak akan pernah habisnya untuk mengangkat

topik yang menarik. Begitupun hasil penelitian tentang perpajakan yang beragam

hasil pendapat, dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2016)

yang meneliti tentang pengaruh pemahaman wajib pajak, tarif pajak, mekanisme

pembayaran pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

UMKM bidang mebel di Surakarta, menyebutkan bahwa tarif pajak dan

mekanisme pembayaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil

peneltian ini didukung oleh Siamena, dkk (2017) tentang pengaruh sanksi

perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang

pribadi di Manado yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan mekanisme

pembayaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang disandingkan

dengan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Namun bertentangan dengan Yusro dan Kiswanto (2014) yang meneliti

tentang pengaruh tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan kesadaran

membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Jepara,

yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib

Pajak. Serta penelitian oleh Susmiatun (2014) tentang pengaruh pengetahuan

perpajakan ketegasan sanksi pajak dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan

wajib pajak UMKM di kota Semarang, yang menyatakan ketegasan sanksi pajak

tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

11

Berdasarkan uraian di atas dan adanya perbedaan hasil penelitian, maka

dapat dilihat betapa pentingnya penerapan PP No. 23 Tahun 2018 untuk dapat

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara khususnya pajak

final, oleh sebab itu peneliti termotivasi untuk meneliti dalam penelitian yang

berjudul, “Pengaruh Penurunan Tarif PPh Final, Mekanisme Pembayaran,

dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bagi UMKM (Studi

Pada KPP Pratama Ilir Barat Palembang)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, yang

menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh penurunan tarif PPh Final, mekanisme pembayaran,

dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama

Ilir Barat Palembang secara parsial ?

2. Bagaimana pengaruh penurunan tarif PPh Final, mekanisme pembayaran,

dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama

Ilir Barat Palembang secara simultan?

1.3 Ruang Lingkup Peneliti

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini membahas penurunan tarif PPh Final, mekanisme

pembayaran, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib pajak UMKM di

KPP Pratama Ilir Barat Palembang.

12

2. Data informasi yang di peroleh yaitu UMKM sektor kerajinan yang terdaftar

di KPP Pratama Ilir Barat Palembang.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah tersebut diatas,

maka penulis merumuskan tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh penurunan tarif PPh Final, mekanisme

pembayaran dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di

KPP Pratama Ilir Barat Palembang secara parsial.

2. Untuk mengetahui pengaruh penurunan tarif PPh Final, mekanisme

pembayaran dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di

KPP Pratama Ilir Barat Palembang secara simultan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Untuk mengetahui bagaimana pemahaman perpajakan, tingkat kepatuhan

pajak badan UMKM terhadap penerimaan pajak.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan saran serta informasi bagi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat Palembang dalam meningkatkan

Penerimaan Pajak pada UMKM di kota Palembang dimasa yang akan

datang.

13

3. Bagi Lembaga

Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca khususnya bagi

mahasiswa jurusan akuntansi STIE MDP Palembang di masa yang akan

datang.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian terdiri dari beberapa bab meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Penulis akan membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari

latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian

serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Penulis akan membahas mengenai tinjauan pustaka yang terdiri

atas landasan teori yang berisi teori gaya pikul, Theory of Planned

Behavior (TPB), definisi pajak, jenis pajak, tarif pajak, fungsi

pajak, PP No.23 Tahun 2018, mekanisme pembayaran, sanksi

pajak, kepatuhan wajib pajak, UMKM, penelitian terdahulu,

kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Penulis akan membahas mengenai metode penelitian yang terdiri

dari pendekatan penelitian, variabel penelitian dan definisi

operasional, populasi dan penentuan sampel, jenis dan sumber

data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

14

BAB IV HASIL PENELITIAN

Penulis akan membahas mengenai metode penelitian yang terdiri

atas gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan

pembahasan penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari hasil

penelitian dari uji SPSS yang diperoleh dan penulis akan

memberikan saran untuk KPP Ilir Barat Palembang dan penelitian

selanjutnya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Fauzi dkk. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturah Perpajakan, Tarif

Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada

Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada di Wilayah

Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013). Jurnal Perpajakan

Universitas Brawijaya. Vol. 8 No. 1. Malang.

Andayani, Endro. (2018). Pengaruh Faktor-Faktor Pelaksanaan PP 46 Tahun 2013

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Transparansi Vol. 1 No.

1 : 12-18.

Atawodi, Ojochogwu Winnie dan Stephen Aanu Ojeka. (2012). Factors That

Affect Tax Compliance among Small and Medium Emnterprises (SMEs) in

North Central Nigeria. International Journal of Business and Management.

Vol. 7 No. 12 : 87-96.

Ghozali, H. Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM

SPSS 23. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Mardiasmo. (2016). Perpajakan, Edisi Revisi 2016. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Mustofa, Fauzi Achmad., Kertahadi dan Mirza M. R. (2016). Pengaruh

Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Perpajakan (JEJAK). Vol. 3 No. 1:22.

Ningtyas, Risa PDC. (2012). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak,

Sanksi Serta Pelayanan Pembayaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

UMKM di Kota Malang. Malang: Skripsi Universitas Brawijaya.

Noza, Claressa Ayu Amanda. (2016). Pengaruh Perubahan Tarif, Kemudahan

Membayar Pajak, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013

Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. Surakarta:

Skripsi Universitas Muhamadyah Surakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari

Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran

Bruto Tertentu.

Prawagis, F. Damayanty, dkk. (2016). Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme

Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di

KPP Pratama Batu). Jurnal Perpajakan (JEJAK). Vol. 10 No. 1.

Pujiwidodo, Dwiyatmoko. (2016). Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Online INSAN Akuntan.

Vol.1 No.1 Juni 2016, 92 – 116.

Resmi, Siti . (2017). Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10. Salemba Empat.

Jakarta.

Rosdiana, Haula, dkk. (2012). Pengantar Ilmu Pajak. Jakarta: Raja Grafindo

Persada.

Sari, Rafika. (2018). Kebijakan Insentif Pajak Bagi Usaha Mikro Kecil dan

Menengah. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Siamena, Elfin, dkk. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib

Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado. Jurnal

Riset Akuntansi Going Concern. Vol. 12 No. 2.

Siregar, Dian Lestari. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Batam. Journal of Accounting & Management Innovation.

Vol. 1 No. 2 Juli 2017.

Sugiyono. (2016). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, CV

Alfabeta, Bandung.

Tatiek. (2018). Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak pada Pelaku UMKM (Usaha

Mikro Kecil dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2018. Seminar Nasional dan Call for Paper Sustainable

Competitive Advantage (SCA) 8. Purwokerto. Vol. 8 No. 1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan.

Waluyo. (2014). Perpajakan Indonesia. Salemba Empat. Jakarta.

Wahyuningsih, Tri. (2016) Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak,

Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Bidang Mebel di Surakarta. Skripsi Institut

Agama Islam Negeri Surakarta.

Yusro, Heny W. dan Kiswanto. (2014). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme

Pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara. Accounting Analysis Journal.

Vol. 3 No. 4.

______(2018). Berita Pajak Kepatuhan Wajib Pajak di Sumsel Babel. Diakses 22

Januari 2019 dari www.klinikpajak.co.id

______(2018). Berita Tarif Pajak UMKM. Diakses 25 Januari 2019 dari

www.detik.com

______(2018). Paparan Rakornas 2018 Sumatera Selatan, Diakses 12 Desember

2018 dari www.depkop.go.id

______(2018). Penurunan Tarif Pajak UMKM Antara Keadilan dan Kejujuran

Wajib Pajak, Diakses 29 Desember 2018 dari www.pajak.go.id