31
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT BAGI DOSEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL BIRO KEPEGAWAIAN

Pengelolaan Pangkat and Dosen

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pengelolaan kepangkatan Dosen

Citation preview

  • PENGELOLAAN ADMINISTRASI

    KENAIKAN PANGKAT BAGI DOSEN

    DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

    BIRO KEPEGAWAIAN

  • A. UMUM

    Tujuan Manajemen PNS :

    untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan danpembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna.

    Diperlukan PNS :

    - profesional

    - bertanggung jawab

    - jujur dan adil

    melalui pembinaan yang dilaksanakanberdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karieryang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja

  • Sistem Karier

    adalah suatu sistem kepegawaian dimana untuk

    pengangkatan pertama didasarkan atas kecakapan

    yang bersangkutan, sedangkan dalam pengembangan

    lebih lanjut, masa kerja, kesetiaan, pengabdian dan

    syarat-2 obyektif lainnya juga menentukan.

    Sistem prestasi kerja

    adalah suatu sistem kepegawaian, dimana

    pengangkatan seseorang untuk menduduki suatu

    jabatan atau untuk naik pangkat didasarkan atas

    kecakapan dan prestasi yang dicapai oleh pegawai

    yang diangkat

  • PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu

    Jabatan

    Adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung

    jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu

    satuan organisasi negara. Jabatan dalam birokrasi

    pemerintahan adalah jabatan karier

    Jabatan karier :

    - Jabatan struktural

    - jabatan fungsional :

    fungsional umum

    fungsional tertentu :

    - fungsional keahlian

    - fungsional ketrampilan

  • Jabatan fungsional keahlian

    adalah kedudukan yang menunjukan tugas

    yang dilandasi oleh pengetahuan, metodologi,

    dan teknis analisis yang didasarkan atas disiplin

    ilmu yang bersangkutan dan/atau berdasarkan

    sertifikasi yang setara dengan keahlian dan

    ditetapkan berdasarkan akreditasi tertentu

    Jabatan fungsional ketrampilan

    adalah kedudukan yang menunjukan tugas

    yang mempergunakan prosedur dan teknik

    kerja tertentu serta dilandasi kewenangan

    penanganan berdasarkan sertifikasi yang

    ditentukan.

    Penilaian prestasi kerja bagi pejabat fungsional ditetapkan

    dengan angka kredit oleh pejabat yang berwenang setelah

    mendengar pertimbangan tim penilai

  • Pangkat

    Adalah kedudukan yang menunjukan tingkat

    seorang PNS berdasarkan jabatannya dalam

    rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan

    sebagai dasar penggajian

    Pengangkatan PNS dalam Jabatan

    Dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan

    kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan

    untuk itu, serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis

    kelamin, suku, agama, ras atau golongan.

    Syarat obyektif lainnya antara lain adalah :

    disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, kerja sama dan

    dapat dipercaya

  • Penilaian prestasi kerja bagi pejabat fungsionalditetapkan dengan angka kredit oleh pejabat yang

    berwenang setelah mendengar pertimbangan tim penilai

    Angka kredit yang dipakai sebagai penilaian prestasi

    kerja merupakan salah satu unsur dari DP3 PNS,

    oleh karenanya maka unsur-unsur lain yang

    dipersyaratkan dalam DP3 bagi kenaikan pangkat

    atau kenaikan jabatan perlu dipenuhi oleh setiap

    pejabat fungsional

  • DP.3

    Kenaikan pangkat pilihan (yang menduduki jabatan struktural

    dan fungsional tertentu), ke dalam pangkat yang setingkat

    lebih tinggi dapat diberikan kepada PNS apabila yang

    bersangkutan :

    (SE. BAKN No. 05/SE/1980 ttg pengangkatan dalam pangkat PNS)

    telah 4 (empat)

    tahun dalam pangkat

    yang dimilikinya dan

    setiap unsur DP3.

    dalam 2 (dua) tahun

    terakhir sekurang-

    kurangnya bernilai

    baik

    telah 5 (lima) tahun

    dalam pangkat yang

    dimilikinya , dan

    setiap unsur DP 3

    dalam 2 (dua) tahun

    terakhir rata-rata

    bernilai baik (tidak

    ada yang bernilai

    kurang)

    telah 6 (enam)

    tahun dalam

    pangkat yang

    dimilikinya, dan

    setiap unsur DP3

    dalam 2 (dua) tahun

    terakhir rata-rata

    bernilai cukup

    (tidak ada yg

    bernilai kurang)

  • B. PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

    Pengangkatan ke dalam jabatan fungsional dosen

    Pengangkatan I Penyesuaian

    Asisten Ahli :

    Min 1 th sbg dosen/ CPNS

    dosen

    Berijazah S1/DIV atau S2/Sp I

    Memiliki 10 angka kredit

    dari unsur Tridharma PT

    25% dari 10 kum = 2,5 kum

    dari unsur penelitian

    Lektor :

    Min 1 thn sbg dosen /CPNS dosen

    Berijazah S3/Sp II

    Memiliki 10 angka dari unsur

    Tridharma PT

    25% dari 10 kum = 2,5 kum dari

    unsur penelitian

    Permenpan No. 60 Thn 2005:

    Ijazah S1 = 100, S2 = 150 , S3 = 200

  • PNS yg pada waktu pengangkatannya sebagai CPNS atas dasar

    kualifikasi pendidikan tertentu dan telah diangkat sebagai tenaga

    fungsional dosen atas dasar kualifkasi pendidikan tersebut,

    kemudian melanjutkan studi (izin belajar/keterangan belajar) ke

    jenjang yang lebih tinggi dan memperoleh ijazah, maka dapat

    dinaikan pangkatnya sesuai dengan ijazah yang diperoleh

    tersebut bila a.l :

    1. sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam pangkat terakhir

    2. Memenuhi angka kredit yang ditentukan

    3. Lulus ujian penyesuaian ijazah

    Mis. Kualifikasi S1= III/a Ass Ahli (100) S2 = III/b

    Catatan :

    Termasuk dalam kategori ini adalah PNS yang telah memiliki

    ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat

    menjadi CPNS (Penjelasan Pasal 18 Ayat (1) PP No 12 Th 2002)

  • Telah lama bertugas sebagai dosen tetapi

    belum mempunyai jabatan :

    Diangkat dalam jabatan setinggi-

    tingginya Lektor Kepala :

    - Berijazah S3/Sp.II

    - Telah bertugas sebagai dosen

    sekurang-2nya 7 thn

    - Bila memiliki karya-2 penelitian

    yang luar biasa dapat kurang dari

    7 tahun dan lebih dari 3 tahun

    - Memenuhi angka kredit yg

    dipersyaratkan

    Diangkat dalam jabatan setinggi-2nya

    sebagai Lektor Kepala :

    - Berijazah S1/DIV atau S2/SpI

    - telah bertugas sebagai dosen

    sebelum 1 April 1988

    - Memenuhi angka kredit yang

    dipersyaratkan

    1. PNS non dosen pindah menjadi PNS

    dosen :

    - Berijazah min S2/SpI bg dosen

    prog pendidikan akademik atau

    S1/DIV untuk progdik profesional

    - Memiliki IPK min. 3.00

    - Telah memilki jabatan min Lektor

    (luar biasa)

    - Ratio dosen dan mhs pd prodi yg

    dituju memungkinkan

    2. Dosen non PNS yg telah mempunyai

    jabatan diangkat sebagai dosen PNS

    - Jabatan yg dimilki tsb tetap diakui

    - Penyesuian dilakukan setelah

    dosen yg bersangkutan diangkat

    sebagai PNS

    - Pangkat sama dng pangkat yg

    dimiliki sebagai PNS

  • NO JENJANG JABATAN JENJANG

    PANGKAT/GOL.

    RUANG

    PERSYARATAN ANGKA KREDIT

    KUMULATIF

    MINIMAL

    PERJENJANG

    1 2 3 4 5

    1 ASISTEN AHLI P. MUDA, III/A 100 100

    P. MD TK.I, III/B 150 50

    2 LEKTOR

    PNT, III/C 200 50

    PNT TK..I , III/D 300 100

    3 LEKTOR KEPALA

    PEMBN, IV/A 400 100

    PBN TK.I, IV/B 550 150

    PEM UT MD,

    IV/C

    700 150

    4 GURU BESAR

    P. UT.MDY, IV/D 850 150

    P. UTAMA, IV/E 1.050 200

    C. JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

  • 1. Pangkat dan jabatan tidak paralel

    a. Ada jabatan yg memiliki dua jenjang pangkat

    yaitu : - Asisten Ahli III/a dan III/b

    - Lektor III/c dan III/d

    - Guru Besar IV/d dan IV/e

    b. Ada jabatan yang memiliki tiga jenjang pangkat

    yaitu: Lektor Kepala IV/a, IV/b dan IV/c

    c. Kenaikan jabatan tidak tergantung pada pangkat yang dimiliki

    mis : Ass. Ahli (100) Lektor (200/300) (reguler)

    Ass Ahli (100) Lektor Kepala (400/550/700) (loncat jabatan)

    2. Dalam sistem ini :

    a. Angka kredit untuk kenaikan pangkat

    mis : Ass. Ahli (100) Ass. Ahli (150) PAK

    b. Angka kredit untuk kenaikan jabatan dan pangkat

    mis : Ass. Ahli (150) Lektor (200) PAK dan SK Jab

  • 3. Dimungkinkan loncat jabatan

    - melewati satu jenjang jabatan

    mis : Ass. Ahli Lektor Kepala

    - Setiap kali kenaikan pangkat berikutnya setingkat lebih tinggi

    diwajibkan mengumpulkan angka kredit 30% yang berasal dari

    unsur utama (tridharma PT) dari jumlah angka kredit yang

    diperlukan untuk kenaikan pangkat selanjutnya.

    4. Angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan jabatan dan pangkat

    harus memenuhi jumlah angka kredit dan persentase masing-

    masing unsur kegiatan yang ditentukan baik perjenjang maupun

    kumulatif minimalnya dengan ketentuan 80% harus berasal dari

    unsur utama (tridharma PT)

    mis : jalur akademik

    a. kenaikan pangkat III/a ke III/b

    jumlah kebutuhan angka kredit adalah 150 100 = 50

    persentase angka kredit perjenjang yang harus dipenuhi

    adalah :

  • Bid. A = >30% x 50 = 15

    Bid. B = >25% x 50 = 12,50 >80%

    Bid. C = 45

    Bid. B = >25% x 150 = >37,50 > 80%

    Bid. C =

  • Bid. A = 40% x 100 = 40

    Bid. B = 25% x 100 = 25 >80%

    Bid. C = 15% x 100 = 15

    Bid. C = 20% x 100 = 20

    UNSUR AK

    LAMA

    AK

    BARU

    AK KUM

    MINIMAL

    Bidang A

    Bidang B

    Bidang C

    Bidang D

    40

    25

    15

    20

    100

    > 15

    >

    12,50

    <

    7,50

    < 10

    > 50

    > 45

    > 37,50

    < 22,50

    < 30

    > 150

    >80%

  • D. Kenaikan Pangkat Bagi Dosen

    1. Menggunakan angka kredit

    - telah memenuhi angka kredit yang ditentukan

    - > 2 tahun dalam pangkat terakhir

    - setiap unsur DP3, > baik dalam 2 tahun terakhir

    a. kelengkapan administrasi

    1) PAK/SK jabatan asli

    2) salinan/fotokopi sah SK KP terakhir

    3) salinan/fotokopi sah DP3 2 tahun terakhir

    4) salinan/fotokopi sah kartu pegawai

    5) nota persetujuan (model D1 untuk gol. IV/b ke

    bawah dan model D5 untuk gol. IV/c ke atas) yang

    telah diisi data PNS yang bersangkutan

  • 6) kelengkapan pendukung lainnya :

    - salinan/fotokopi sah ijazah bila terjadi perubah-

    an/penambahan gelar/ijazah pendidikan :

    salinan/fotokopi sah SK Tugas belajar/Izin Belajar,atau;

    Surat Keterangan Belajar

    salinan/fotokopi sah SK Pembebasan sementara dari tugas-2 jabatan dosen

    selama tugas belajar/izin belajar

    salinan/fotokopi sah SK Pengaktifan kembali setelah selesai tugas belajar/izin

    belajar

    7) Surat usul dari pimpinan PTN/Kopertis

  • b. Prosedur dan mekanisme pengusulan

    1) Pimpinan PTN/Koordinator Kopertis mengusulkan

    kepada Sesjen Depdiknas u.p. Kepala Biro

    Kepegawaian.

    2) Pengusulan dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan

    menjelang bulan periode kenaikan pangkat (April

    dan Oktober)

  • 2. Dalam Masa Tugas Belajar

    - > 4 tahun dalam pangkat terakhir

    - setiap unsur DP3, > baik dalam 2 tahun terakhir

    a. kelengkapan administrasi

    1) salinan/fotokopi sah SK KP terakhir

    2) salinan/fotokopi sah DP3 2 tahun terakhir

    3) salinan/fotokopi sah kartu pegawai

    4) salinan/fotokopi sah PAK/SK Jabatan terakhir

    5) salinan/fotokopi sah SK Tugas belajar dari pejabat

    yang berwenang

    6) salinan/fotokopi sah SK pembebasan sementara

    dari tugas-tugas jabatan dosen selama tugas

    belajar

    7) nota persetujuan (model D1 untuk gol. IV/b ke

    bawah dan model D5 untuk gol. IV/c ke atas) yang

    telah diisi data PNS yang bersangkutan

  • 8) Surat usul dari pimpinan PTN/Kopertis

    b. Prosedur dan mekanisme pengusulan

    1) Pimpinan PTN/Koordinator Kopertis mengusulkan

    kepada Sesjen Depdiknas u.p. Kepala Biro

    Kepegawaian.

    2) Pengusulan dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan

    menjelang bulan periode kenaikan pangkat (April

    dan Oktober)

  • 3. Telah Selesai Melaksanakan Tugas Belajar

    - > 1 tahun dalam pangkat terakhir

    - setiap unsur DP3, > baik dalam 1 tahun terakhir

    - Pangkat masih gol. III/a bagi yang telah lulus dan

    memperoleh ijazah magister (S2) dan gol. III/b ke bawah

    bagi yang telah lulus dan memperoleh ijazah doktor (S3)

    a. kelengkapan administrasi

    1) salinan/fotokopi sah SK KP terakhir

    3) salinan/fotokopi sah DP3 1 tahun terakhir

    3) salinan/fotokopi sah kartu pegawai

    4) salinan/fotokopi sah SK tugas belajar dari pejabat

    yang berwenang

  • 5) salinan/fotokopi sah SK pembebasan sementara

    dari tugas-tugas jabatan dosen selama tugas

    belajar

    6) salinan/fotokopi sah ijazah yang diperoleh dari

    tugas belajar tersebut. Untuk ijazah yang diperoleh

    dari PT di luar negeri harus telah mendapatkan

    penilaian/pengesahan dari Ditjen Dikti

    7) nota persetujuan (model D1 untuk gol. IV/b ke

    bawah dan model D5 untuk gol. IV/c ke atas) yang

    telah diisi data PNS yang bersangkutan

    8) Surat usulan dari pimpinan PTN/Kopertis

  • b. Prosedur dan mekanisme pengusulan

    1) Pimpinan PTN/Koordinator Kopertis mengusulkan

    kepada Sesjen Depdiknas u.p. Kepala Biro

    Kepegawaian.

    2) Pengusulan dilakukan setelah PNS yang

    bersangkutan selesai melaksanakaan tugas belajar

  • 4. Karena Menduduki Jabatan Struktural

    Dosen yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya

    masih dalam jenjang pangkat terendah yang ditentukan

    untuk jabatan tersebut, dapat dinaikan pangkatnya setingkat

    lebih tinggi apabila :

    - > 2 tahun dalam pangkat terakhir. dan

    - setiap unsur DP3, > baik dalam 2 tahun terakhir

    a. kelengkapan administrasi

    1) salinan/fotokopi sah SK KP terakhir

    2) salinan/fotokopi sah DP3 2 tahun terakhir

    3) salinan/fotokopi sah kartu pegawai

    4) salinan/fotokopi sah PAK/SK Jabatan terakhir

    5) salinan/fotokopi sah SK jabatan struktural dari

    pejabat yang berwenang

  • 6) salinan/fotokopi sah SK pembebasan sementara

    dari tugas-tugas jabatan dosen

    7) salinan/fotokopi sah naskah pelantikan dan Super

    Pelantikan serta Super menduduki jabatan sebagai

    pejabat struktural

    8) salinan/fotokopi sah surat izin dari Mendiknas untuk

    bertugas sebagai pejabat struktural bila bertugas di

    luar Depdiknas dengan status diperbantukan pada

    instansi lain

    9) nota persetujuan (model D1 untuk gol. IV/b ke

    bawah dan model D5 untuk gol. IV/c ke atas) yang

    telah diisi data PNS yang bersangkutan

  • b. Prosedur dan mekanisme pengusulan

    1) Pimpinan PTN/Koordinator Kopertis mengusulkan

    kepada Sesjen Depdiknas u.p. Kepala Biro

    Kepegawaian.

    2) Pengusulan dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan

    menjelang bulan periode kenaikan pangkat (April

    dan Oktober)

    3) Khusus bagi dosen yang menduduki jabatan

    struktural di luar instansi dengan status

    diperbantukan, maka harus juga mendapat

    persetujuan dari pimpinan PTN yang bersangkutan

  • 5. Karena Diangkat sebagai Pejabat Negara

    - > 4 tahun dalam pangkat terakhir. dan

    - setiap unsur DP3, > baik dalam 1 tahun terakhir

    DP3 seorang PNS yang diangkat sebagai pejabat

    negara, atasan langsungnya adalah pimpinan tertinggi

    pada unit kerjanya dan atasan atasan langsung

    pejabat penilai adalah pimpinan instansi tertinggi pada

    instansi asal PNS yang bersangkutan

    a. kelengkapan administrasi

    1) salinan/fotokopi sah SK KP terakhir

    2) salinan/fotokopi sah DP3 2 tahun terakhir

    3) salinan/fotokopi sah kartu pegawai

    4) salinan/fotokopi sah PAK/SK Jabatan terakhir

    5) salinan/fotokopi sah SK Diangkat Pejabat

    Negara dari pejabat yang berwenang

  • 6) salinan/fotokopi sah SK pembebasan sementara

    dari jabatan organik sebagai PNS, bagi yang

    bertugas sebagai pejabat negara yang harus

    dibebaskan dari jabatan organiknya

    7) salinan/fotokopi sah naskah pelantikan dan Super

    Pelantikan serta Super menduduki jabatan sebagai

    pejabat negara

    8) salinan/fotokopi sah surat izin dari Mendiknas untuk

    bertugas sebagai pejabat negara

    9) nota persetujuan (model D1 untuk gol. IV/b ke

    bawah dan model D5 untuk gol. IV/c ke atas) yang

    telah diisi data PNS yang bersangkutan

  • b. Prosedur dan mekanisme pengusulan

    1) Pimpinan PTN/Koordinator Kopertis mengusulkan

    kepada Sesjen Depdiknas u.p. Kepala Biro

    Kepegawaian.

    2) Pengusulan dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan

    menjelang bulan periode kenaikan pangkat (April

    dan Oktober)

  • SEKIAN

    TERIMA KASIH