Pengelolaan Ruang Laut

Ir. Agus Dermawan, M.SiSekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Jakarta, 10 April 2017

MISI KKP

TRISAKTI & NAWA CITA

LAUTADALAH

MASA DEPAN BANGSA

VISI KKPMewujudkan sektor kelautan dan

perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis

kepentingan nasional

1. Kedaulatan

2. Keberlanjutan

3. Kesejahteraan

12%PDB Perikanan

(2019)

Produksi

Ekspor

Konsumsi Ikan

Pendapatan

1. Indonesia merupakan negara kelautan terbesar dengan bentang laut luas dan ribuan pulau besar dan kecil.

2. Posisi Geografis Laut Indonesia terletak di antara persilangan dua benua dan dua samudera sekaligusmemiliki perairan yang menjadisalah satu urat nadi perdaganganinternasional.

3. Laut Indonesia memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang potensial.

3

POTENSI INDONESIA SEBAGAI NEGARA MARITIM

POTENSI SUMBER DAYA PERIKANAN

• Indonesia dikenal sebagai Marine Mega-Biodiversity terbesar didunia:

- 8.500 species ikan, merupakan 37% dari spesies ikan dunia.

- 555 species rumput laut.- 950 species biota terumbu karang.

• Potensi sumberdaya perikanan tangkap laut Indonesia adalah sekitar 6,5 juta ton/tahun.

• Potensi perikanan budidaya payau mencapai 2,96 jutahektar.

• Potensi budidaya laut yang mencapai luasan 12,55 jutahektar.

4

Lanjutan….

Peta Sebaran Terumbu Karang

Peta Sebaran Lamun

Peta Sebaran Mangrove

Meningkatkanpengawasanpengelolaan

sumberdaya kelautandan perikanan

Mengembangkansistem

perkarantinaan ikan, pengendalian mutu,

keamanan hasilperikanan, dan

keamanan hayati ikan

Mengoptimalkan pengelolaan ruanglaut, konservasi dan keanekaragaman

hayati laut

Meningkatkan keberlanjutan usahaperikanan tangkap dan budidaya

Meningkatkan daya saing dan sistemlogistik hasil kelautan dan perikanan

PILAR PEMBANGUNAN KP

Kedaulatan(Sovereignty)

Keberlanjutan(Sustainabiltiy)

Kesejahteraan(Prosperity)

1

2 3

4

5

Mengembangankapasitas SDM,

danpemberdayaan

masyarakat

Meningkatkaninovasi iptekkelautan dan

perikanan

6

7

Bantuan Kapal Penangkap Ikan

2.990Unit

Alat Tangkap

500.000 Asuransi Nelayan

Perikanan Tangkap

1.048Unit

Penguatan Daya Saing

Perikanan Budidaya

300 Ha Revitalisasi tambak

210 Ha Minapadi

2 unit

2 unit

Pabrik Pakan Ikan

Budidaya Ikan Laut (offshore)

100 juta Produksi Benih Ikan

200 Pkt Sarana pakan mandiri

48 unit Excavator

86 unit Biofloc

710paket

Bantuan Sarana produksi

3.300 HaBantuan Premi Asuransi

250 Pkt Revitalisasi KJA

Pengelolaan Ruang Laut

21 ribu meter Struktur Hybrid &

Sabuk Pantai

8 paket Concrete

Breakwater

900 ribu Batang Mangrove

550 pulau

8 unit Dermaga apung

15 kab/kota PUGAR

6 unit Gudang garam standar SNI

2 kawasan Penyusunan RZ KSN

1 lokasiPusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove (PRPM)

Pembakuan nama pulau

Pengawasan SDKP

Riset dan SDM

14 paket Inovasi

42 paket Policy Brief

2 unit Pembangunan Pusat Riset Kelautan

5 WPP Stock assesment

3 Kawasan Kajian Stok Sumber daya Perairan Umum Daratan

6.000 orang Pelatihan masyarakat

7.568 orang Penyelenggaraan Pendidikan

3.000 orang Pelatihan Enumerator

1.750 orang Pelatihan aparatur

2.500 orang Penyuluh Perikanan Bantu

283 orang Beasiswa

5 unit Poltek/AK Baru & Lanjutan

Karantina Ikan

9

5 lokasi Desalinasi air laut

7 PelabuhanPerikanan (di luarSKPT)

6.000 orang Sertifikat Kompetensi

17 unit Gedung layanan ekspor, impor dan antar area di exit, entry point, SKPT dan Perbatasan

2100 Sertifikasi

Sertifikasi HACCP produkHasil Perikanan

885 Unit Unit Usaha Perikanan yangMemenuhi persyaratanEkspor

270 unit Ice flake machine

150 unit Peralatan Sistem Rantai Dingin

130 unitKendaraan

Berpendingin

10 unit Sentra Kuliner

2 unit Pabrik Rumput Laut

1 unit CS 1000 ton

12 unit ICS/UPI 200 ton

2 unit Pasar Ikan Modern

16 unit Pasar Ikan Bersih

1 unit Pabrik Tepung Ikan

520 orang Asuransi Awak Kapal Pengawas

12 bulan Operasional SATGAS 115

136 hari Operasi Pengawasan 95 kasus Penyelesaian Kasus TPKP

140 hari Airborne Surveillance

982 POKMASWAS

KEGIATAN PRIORITAS 2017

15 LOKASI SENTRA KP TERPADU

DI PULAU-PULAU KECIL DAN

KAWASAN PERBATASAN

TAHUN 2015-2016

MOA

800 km 7.500 km

963 km

1.000 km

2.400 km

2.200 km7.800 km

400 km

4.095 km

529 km

871 km

2.048 km

JEPANG

Mulai 20151. Simeulue2. Natuna3. Tahuna4. Saumlaki5. Merauke

Mulai 2016 :1. Mentawai2. Nunukan3. Talaud4. Morotai5. Biak Numfor6. Tual7. Timika8. Sarmi9. Moa10. Rote Ndao

SKPT Prioritas2017:1. Natuna2. Saumlaki3. Merauke4. Mentawai5. Nunukan6. Talaud7. Morotai8. Biak Numfor9. Timika10. Rote Ndao11. Kota Sabang12. Sumba Timur

PENGELOLAAN RUANG LAUT YANG BERDAULAT DAN MENSEJAHTERAKAN SECARA BERKELANJUTAN

Mewujudkanperencanaan

ruang laut pesisir, dan pulau-pulau

kecil yang terpadu

Mendayagunakan, melindungi dan

melestarikansumberdaya laut,

pesisir, dan pulau-pulau kecil

Meningkatkantata kelola danpengendalian

ruang laut, pesisir, dan

pulau-pulau kecil

Mengendalikanpemanfaatan

ruang laut secaraberdaulat untuk

kesejahteraanmasyarakat.

Perencanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Pengendalian

WILAYAH PERAIRAN DAN WILAYAH YURISDIKSI• Wilayah Perairan (Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan dan Laut Teritorial)• Wilayah Yurisdiksi (Zona Tambahan, Zona Ekonomi Ekslusif)LAUT LEPAS• Bagian dari laut yang berada di luar wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.KAWASAN DASAR LAUT INTERNASIONAL• Dasar laut serta tanah di bawahnya yang terletak di luar batas-batas yurisdiksi nasional.

Malaysia

Malaysia

Philippines

Palau

Australia

India

Thailand

ZEE

ZEE

EEZ

ZEE

Perairan Kepulauan

Singapore

Timor Leste

I Made Andi Arsana | madeandi@ugm.ac.id

Garis pangkal kepulauan

Garis batas unilateral (tidak perlu kesepakatan degan tetangga)Garis batas hasil kesepakatan dengan tetanggaGaris batas klaim Indonesia (masih perlu kesepakatan dengan tetangga)

WILAYAH PERENCANAAN PENGELOLAAN RUANG LAUT INDONESIA

K E B I J A K A N D A N S T R A T E G I

R E N C A N A T A T A R U A N G L A U T W I L A Y A H P E R A I R A N

Kebijakan dan strategi penataan ruang laut wilayah perairan berupa : kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang laut wilayah perairan.

Kebijakan pengembangan struktur ruang laut wilayah perairan meliputi:1. Peningkatan akses pelayanan pusat pengembangan ekonomi kelautan yang

efisien dan berdaya saing;2. Penetapan dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan Alur Laut berupa

Alur-Pelayaran dan pipa/kabel bawah laut yang terpadu dan merata; dan3. Peningkatan jangkauan pelayanan sosial yang merata dan berkualitas.

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang laut wilayah perairan meliputi :1. Kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Konservasi;2. Kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Pemanfaatan Umum;3. Kebijakan dan strategi pengembangan KSN; dan4. Kebijakan dan strategi pengembangan KSNT.

1

2

Pasal 6

Pasal 8 s/d Pasal 12

Pasal 7

RENCANA TATA RUANG

Rencana Umum(Wilayah)

Rencana Rinci(Kawasan/Fungsional)

RTRW Nasional

RTRW Provinsi

RTRW Kabupaten

RTRW Kota

RTR Pulau

RTR KSN

RTR Kawasan Strategis Provinsi

RDTR Kabupaten

RTR Kws Strategis Kab.

RDTR Kota

RTR Kws Strategis Kota

RENCANA TATA RUANG LAUT DAN RENCANA ZONASI

Rencana Umum(Wilayah)

Rencana Rinci(Kawasan/Fungsional)

RTRL Nasional

RZWP3K Provinsi(0-12 Mil)

RZ KSN

RZ Antar Wilayah (Teluk, Selat, Laut)

1 : 250K

1 : 1000K

1 : 10K

1 : 10K

RZ-WP3K RZR1 : 50K

RZR

RZ KSNT

RENCANA POLA RUANG

PP tentang RTRLN berada dalam tahap Harmonisasidengan Kemenkumham

*Lampiran PP tentang RTRLN

RENCANA KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

*Lampiran PP tentang RTRLN

*

RENCANA ZONASI KAWASAN ANTAR WILAYAH (TELUK, SELAT, DAN LAUT)

• RZ Kawasan Teluk, Selat dan Laut ditetapkan dalam bentuk Perpres.• Saat ini, RZ Kawasan Laut Jawa dalam tahap Dokumen Antara.

Sementara, RZ Kawasan Selat Makassar dalam tahap Dokumen Awal.

*Lampiran PP tentang RTRLN

PENGELOLAAN PPK TERLUAR

Pertahanan dan KeamananPPKT sebagai pintu gerbang keluar masuknya aliran orang dan barang, rentan terhadap occupation negara lain

Kesejahteraan Masyarakat (Ekonomi), Sebagian besar masyarakat PPK masih hidup dibawah garis kemiskinan,mata pencaharian terbatas dan sangat tergantung pada sumberdaya alamdan ekonomi luar pulau (pulau induk/daratan)

Kelestarian Lingkungan (Ekologi), PPK memiliki daya dukung terbatas dan sangat rentan terhadap kerusakanekosistem, baik akibat ulah manusia, dampak bencana alam dan dampakpemanasan global (perubahan iklim).

TUJUAN :

ISU DAN PERMASALAHAN PEMANFAATAN LAHAN DI PULAU-PULAU KECIL:

1. Pertahanan dan Keamanan negara, khususnya di PPKT;(Semua PPKT)

2. Penjualan tanah di pulau kecil kepada WN Asing;(di P. Maratua-Kab. Berau)

3. Penguasaan pulau kecil secara private oleh WN Asing atau WNI (private island);(P. Nikoi- Tanjung Pinang, P. Bawah -Anambas, P. Manis- Kota Batam)

4. Isu okupasi/klaim kepemilikan pulau oleh Warga negara lain;(P. Manis – Kota Batam).

5. Kerusakan lingkungan dan pencemaran di PPK;(P. Bangka - Minahasa Utara dan Pulau-pulau kecil di Prov. Babel)

6. Penutupan akses masyarakat dan nelayan lokal oleh investor di PPK;(Gili Gede – Lombok Barat, P. Nikoi – Tj. Pinang, PPK di Kab. Wakatobi)

7. Konflik pemanfaatan tanah dan alih fungsi hutan di pulau antara investor dan masyarakat(P. Romang – Kab MBD, P. Pari – Kep. Seribu, P. Jemaja – Kep Anambas)

8. Aktivitas ilegal di PPK contoh penyelundupan (orang dan barang), perbudakan, illegal fishing, illegal logging, narkoba, dll. (P. Benjina - Kab. Kep Aru, P. Bawah – Kep. Anambas)

9. Pelanggaran Peraturan Pertanahan, Pemberian Hak Atas Tanah (SHM) secara perorangan yang mencapai 20 Ha /orang dalam satu hamparan (P. Maratua – Kab Berau)

10. Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil belum memberikan PNBP secara optimal bagi Negara

SEBARAN 111 PULAU-PULAU KECIL TERLUAR

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik IndonesiaJl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id

ISU PENGELOLAAN SUMBER DAYA HAYATI DAN KELAUTAN

Penangkapan ikan berlebih (overfishing)

Perikanan yang merusak & ilegal (destructive fishing, transboundary IUU fishing),

Pencemaran maupun akibat fenomena perubahaniklim

Degradasi sumber daya pesisir dan PPK

Konflik pemanfaatan dan kewenangan

Ketidakpastian hukum

Kemiskinan masyarakat pesisir

4

UPAYA POKOK KEGIATAN KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT

KONSERVASI EKOSISTEM

(Laut, padang lamun, terumbu karang, mangrove, estuar, pantai,

rawa, sungai, danau, waduk, embung, perairan ekosistem

buatan)

KONSERVASIGENETIK

KONSERVASIJENIS

(ikan yang terancam punah, langka, endemik, populasi turun, reproduksi

rendah)

- Perlindungan habitat dan keanekaragaman hayati;- Pemanfaatan kawasan konservasi

- Perikanan berkelanjutan- Ekowisata bahari- Penelitian dan pendidikan;

- Pelestarian habitat dan keanekaragaman hayati- Rehabilitasi habitat dan- Restocking jenis biota;

- Pengawasan dan pengendalian;- Monitoring dan evaluasi

- Perlindungan jenis biota- Penggolongan jenis biota(dilindungi dan tidak dilindungi);- Penetapan status perlindungan jenis biota;

- Pemanfaatan Jenis biota- Perdagangan;- Pemeliharaan/sea ranching, Akuarium;- Aquaria;- Pengembangbiakan/breeding (ex. Kima);dan- Penelitian dan Pengembangan

- Pelestarian Jenis biota- Rehabilitasi habitat di luar kawasan konservasi- Restocking jenis biota di luar kawasan konservasi

- Pengawasan dan Pengendalian- Monitoring dan Evaluasi

- Riset

(PP 60/2007 TTG KSDI)

KEWENANGAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

a. Perairan laut di luar 12 milb. Perairan dalam wilayah kewenangan pengelolaan lintas propinsi;c. Perairan yang memiliki karakteristik tertentud. Kawasan Strategis Nasional

1. Kawasan Konservasi Nasional: Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pusatmeliputi:

2. Kawasan Konservasi Daerah : Dikelola oleh pemerintah propinsi meliputi:

a. Perairan laut paling jauh 12 mil;b. KKP yang berada dalam wilayah kewenangan pengelolaan lintas

kabupaten/kota;c. Perairan Payau dan/atau perairan tawar yang berada dalam

wilayah kewenangannya

Rencana Aksi Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut 2015-2019 (IBSAP)

Target Nasional iBSAP Indikator Program PRL

Terwujudnyapemeliharaan yang berkelanjutan danpeningkatan luasankawasan konservasi

Luas kawasan konservasi20 juta Ha

Penambahan luas kawasankonservasi perairan

Jumlah kawasan yang dikelola secaraberkelanjutan

Jumlah Kawasan Konservasi perairan, pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yang meningkat efektivitas pengelolaannya (kawasan)

Mempertahankan populasispesies yang terancampunah sebagai spesiesprioritas konservasinasional

Jumlah spesies prioritasterancam punah yangdilindungi (20 spesies)

Jumlah Jenis Ikan yang dilakukan perlindungan, pelestarian dan/atau pemanfaatannya (jenis)

NAMA LOKAL :hiu tutul, hiu bodoh, geger lintang, ..

DISTRIBUSI UTAMA :TelukCenderawasihKalimantan TimurBarat SumateraKenjeran-Jatim

POTENSI EKONOMI :objek ekowisata

KATEGORI :langka, fekunditas rendah

ANCAMAN :by-catch, perdagangan sirip, terdampar

DILINDUNGI BERDASARKAN KEPMEN KP NO 18/2014HIU PAUS (Rhincodon typus)

DILATANG DIKELUARKAN DARI WILAYAH NRIHIU MARTIL (Sphyrna spp.) dan HIU KOBOI (Carcharhinus longimanus)

STATUS :LARANGAN EKSPORPermenKP No. 59/2014, berlaku sdNop-2015, dirubah dg Permen Kp No. 34 tahun 2015, berlaku sampai 31 Desember 2017

NAMA LOKAL :hiu martil dan hiu koboi

DISTRIBUSI UTAMA :selatan jawa, barat sumatera, laut cinaselata

POTENSI EKONOMI :sirip

KATEGORI :populasi dunia rawan terancam punah

ANCAMAN :over eksploitasi, kerusakan habitat by-catch

Sphyrna lewini

Sphyrna mokarran

Sphyrna zygaena

Carcharhinus longimanus

DIBATASI PERDAGANGAN INTERNASIONALNYA SESUAI

KETENTUAN CITESIKAN NAPOLEON (Cheilunus undulatus)

STATUS :dilindungi terbatas ukuran berdasarkan KepmenKP No. 37/2013CITES Appendik II (2004)

NAMA LOKAL :ikan napoleon, lemak

DISTRIBUSI UTAMA :hampir di semua perairan karang

POTENSI EKONOMI :ikan konsumsi (harga mencapai Rp. 1.300.000,- / kg)

KATEGORI :langka, fekunditas rendah, populasi turun drastis

ANCAMAN :over eksploitasi, perdagangan illegal, penangkapan tidak ramah lingkungan

TARGET KEMENTERIAN KP

Sasaran:Meningkatnya Penataan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Secara Berkelanjutan dan Mensejahterakan Masyarakat

Jenis Ikan Terget Konservasi: Dugong, Penyu, Napoleon, Terubuk, BCF, Karang Hias, Hiu Paus, Arwana, Labi-labi, Sidat, Bambu Laut, Paus, Kima, Lola, Kuda Laut, teripang, mola-mola, pari manta, Hiu appendix CITES, pari gergaji

Kawasan

Jenis

1. Penambahan Luas 20 Juta Hektar - 2019

2. 35 Kawasan terkelola efektif – 2019(E-KKP3K – Perdirjen No.44/2012 tentang Pedoman

Teknis Evaluasi Efektifitas Pengelolaan KawasanKonservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)

20 jenis ikan endemis, terancampunah dan dilindungi dikelola secaraberkelanjutan

17

28 30 33 35

2015 2016 2017 2018 2019

16.5 17.1 17.9 18.8 20

2015 2016 2017 2018 2019

16 17 18 19 20

2015 2016 2017 2018 2019

PELUANG KERJASAMA DALAM PENGELOLAAN RUANG LAUT

1

2

3

Kerjasama maritim dalam hal pengawasan dan pengangkatanBarang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)

Pengawasan dan pendayagunaan Pulau-pulau Kecil Terluar

Pemberdayaan program Bahari Kesehatan TNI AL untukMasyarakat Pulau-pulau Kecil Terluar

4

5 Kerjasama pelatihan pengolahan produk perikanan bagiDharma Wanita lingkup TNI AL.

Upaya perlindungan pantai bagi kawasan pesisir di sekitarKawasan Pos TNI AL

Pengamanan dan pengawasan konservasikeanekaragaman hayati laut6

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Gedung Minabahari 3, Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat

Terima Kasih