Peran DPR RI dalam Agenda 2030 melalui Panja SDGs

Hj. Siti Masrifah Anggota Komisi IX DPR RI Panitia Kerja SDGs BKSAP DPR RI

Dasar Keterlibatan DPR dalam SDGs

• UUD 1945 dengan Perubahannya

“DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, ” (Ps 20)

“DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan,” (Ps 20A)

• UU No 17/2014 tentang MD3 Pasal 69

1. Fungsi Legislasi, Fungsi Penganggaran, Fungsi Pengawasan

2. Representasi rakyat dan dalam mendukung pemerintah dalam pelaksanaan politik luar negeri.

TRANSFORMING OUR WORLD: THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

“Our journey will involve Governments as well as Parliaments, the UN System, and other international institutions,…” (paragraf 52).

“We acknowledge also the essential role of national parliaments through their enactment of legislation and adoption of budgets and their role in ensuring accountability for the effective implementation of our commitments…” (paragraf 45).

“We also encourage Member States to conduct regular and inclusive reviews of progress,…National parliaments as well as other institutions can also support these processes.” (paragraf 79).

SDGs di DPR

• SDGs bukan agenda luar negeri. Tetapi amanat konstitusi.

• Seluruh Komisi dan Badan bekerja untuk mendukung pencapaian SDGs sejalan dengan perwujudan visi Presiden Nawa Cita

• BKSAP menggalang kemitraan baik global dan nasional dan menjadi jembatan diplomasi parlemen.

“memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa,”

“Mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat

Indonesia,”

Panja SDGs

• Berawal dari Panja MDGs yang terbentuk pada 2010 hingga 2014.

• Panja SDGs memiliki anggota setengah dari total anggota BKSAP. Mengingat struktur anggota BKSAP yang terdiri dari berbagai komisi dan fraksi, maka komposisi Panja pun demikian.

• Dibentuk sesuai Tata Tertib DPR RI Tahun 2014 Pasal 77 ayat 1 tentang tata cara pelaksanaan tugas BKSAP.

5

Panja SDGs

• Melanjutkan peran diplomasi DPR RI dalam mendukung agenda pembangunan global dan terutama untuk memastikan evaluasi implementasi kebijakan terhadap target-target agenda pembangunan global.

• Meningkatkan partisipasi DPR dalam penyusunan produk legislasi yang sejalan dengan SDGs, untuk memperkuat kapasitas dan awareness anggota DPR terhadap SDGs, mendorong kebijakan anggaran untuk mendukung program-program SDGs, menjalin kemitraan strategis dengan beragam stakeholders SDGs baik di level global, nasional maupun lokal;

• Focal point Parlemen Indonesia untuk SDGs.

6

Aktivitas Panja SDGs

• Terlibat dalam beragam agenda multilateral terkait pembahasan SDGs.

• Bertukar pikiran dan berbagi praktik cerdas dengan Parlemen Negara lain dalam isu-isu SDGs dan kesiapannya. 2015 mengunjungi Meksiko dan Hungaria untuk menggali infrastruktur ideal dalam menyambut SDGs.

• Panja juga dapat menggelar Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum.

Aktivitas Panja SDGs

• Membangun kemitraan dengan pemerintah serta CSOs. Telah ada kesamaan pandangan mengenai perlunya mekanisme bersama dalam merencanakan, menindaklanjuti dan melaksanakan SDGs di level nasional.

• Penguatan awareness SDGs dengan menerbitkan Buku Saku tentang SDGs (Berisi tujuan-tujuan dan target-targetnya).

• Assesmen kesiapan daerah dan menyerap aspirasi, mengumpulkan inspirasi dan inovasi (innovation pool).

• Pemetaan prioritas pembahasan legislasi untuk mendukung SDGs. Ada sekitar 30 RUU dalam Prolegnas yang terkait langsung dengan SDGs.

Sebagian rekomendasi Prioritas pembahasan RUU 1. RUU tentang Pertanahan (Land Bill) 2. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Fisheries Bill) 3. RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan 4. RUU tentang Kedaulatan Pangan (Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan) – Food Security Bill 5. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Elimination of Domestic Violence Bill)

Rekomendasi Panja SDGs

• Rekomendasi mekanisme bersama dalam SDGs yang melibatkan DPR, Pemerintah, CSOs, dan pemangku kepentingan lainnya;

• Penggunaan bahasa yang mudah dipahami bila perlu melokalkan SDGs;

• Mendorong lahirnya pemimpin-pemimpin berwawasan SDGs. Isu SDGs perlu masuk debat Pemilu;

• Rekomendasi satu pintu/pusat data baik status pencapaian dan statistik lain terkait SDGs;

• dst

Catatan Panja MDGs - SDGs

• Kemiskinan dan kesehatan adalah isu yang berkelanjutan Adanya kantong kemiskinan di beberapa wilayah termasuk di perkotaan jadi tantangan berkelanjutan untuk pembangunan global. Isu seputar kesehatan, termasuk masalah HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya juga bagian dari tantangan pencapaian MDGs yang belum selesai.

• Sosialisasi SDGs/MDGs dan awareness aparatur daerah yang kurang; Salah satu kendala dalam peningkatan awareness MDGs adalah bahwa sosialisasi mengenai pelaksanaan program tersebut tidak berjalan secara menyeluruh. Ada kepala daerah tidak mengetahui MDGs secara komprehensif. Ke depan, dalam upaya pelaksanaan agenda pasca-2015 perlu sosialisasi yang lebih menyeluruh dalam konteks menuju masyarakat yang sehat, setara dan sejahtera.

Terima Kasih.