Upload
others
View
22
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
PANJA BPIH KOMISI VIII DPR RI TAHAP II
KE ARAB SAUDI MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2019 – 2020
TANGGAL 21-27 JANUARI 2020
Sekretariat Komisi VIII DPR RI [email protected]
JAKARTA TAHUN 2020
DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN
A. Umum B. Dasar Kunjungan Kerja C. Maksud dan Tujuan
BAB II PANITIA KERJA BPIH KOMISI VIII DPR RI
A. Landasan Hukum Pembentukan Panja BPIH B. Kinerja Panja BPIH
BAB III HASIL KUNJUNGAN KERJA
A. Pertemuan dengan Dirjen PHU B. Pertemuan dengan Menteri Urusan Haji Arab Saudi C. Peninjauan Pemondokan D. Peninjauan Catering E. Peninjauan Armina
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan B. Rekomendasi
BAB V PENUTUP
DAFTAR NAMA ANGGOTA
KUNJUNGAN KERJA
PANJA BPIH KOMISI VIII DPR RI
TAHAP II
KE ARAB SAUDI
21-27 JANUARI 2020
URUT N A M A JABATAN FRAKSI
1. MUHAMMAD RAKYAN IHSAN YUNUS
WAKIL KETUA KOMISI VIII DPR RI
PDI-P
2. ACE HASAN SYADZILY WAKIL KETUA
KOMISI VIII DPR RI P. GOLKAR
3. MOEKHLAS SIDIK MATIM WAKIL KETUA
KOMISI VIII DPR RI P. GERINDRA
4. UMAR BASHOR ANGGOTA PDI-P
5. MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA
ANGGOTA PDI-P
6. ARWAN MUHAMMAD ARAS TAMMAUNI
ANGGOTA PDI-P
7. MOHAMMAD SALEH ANGGOTA P. GOLKAR
8. MUHAMMAD FAUZI ANGGOTA P. GOLKAR
9. ABDUL WACHID ANGGOTA P. GERINDRA
10. LISDA HENDRAJONI ANGGOTA P. NASDEM
11. MAMAN IMANULHAQ ANGGOTA PKB
12. NANANG SAMODRA ANGGOTA P. DEMOKRAT
13. NUR AZIZAH TAMHID ANGGOTA PKS
14. ASLI KHAIDIR ANGGOTA PAN
15. MUSLICH ZAINAL ABIDIN ANGGOTA PPP
16. SIGIT BAWONO PRASETYO Kabagsetkom8
17. YUSUP KAMALUDIN RUSDAYA
Sekretariat
18. DICKY RACHMADI Sekretariat
19. MOHAMMAD HASYIM Tenaga Ahli
BAB I
PENDAHULUAN
A. Umum
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan
Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi VIII DPR-RI pada Masa
Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 telah membentuk Panitia Kerja
(Panja) tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang akan bertugas
bersama Panja BPIH Pemerintah untuk menetapkan BPIH tahun 1441 H/2020
M.
Panja BPIH Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Arab
Saudi dalam dua tahap. Kunjungan Tahap I dilakukan mulai tanggal 18-24
Januari 2020 dan Tahap II mulai tanggal 21-27 Januari 2020.
B. Dasar Kunjungan Kerja
1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20,
20A, 21 dan 23 tentang tugas DPR-RI di bidang Legislasi, Anggaran dan
Pengawasan.
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana telah
diubah dalam Undang undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan
atas Undang undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Keputusan DPR RI Nomor 01 tahun 2014 tentang Tata Tertib:
a. Pasal 6 dan 7 tentang Wewenang dan Tugas DPR RI; dan
b. Pasal 58 Ayat (3) tentang Tugas Komisi di bidang Pengawasan.
4. Keputusan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI
C. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
a. Melakukan komunikasi langsung antara Panja BPIH Komisi VIII DPR RI
dengan pihak-pihak di Arab Saudi yang berkaitan dengan pelaksanaan
Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M.
b. Melaksanakan fungsi Pengawasan atas perencanaan dan
penganggaran BPIH Tahun 1441 H/2020 M.
2. Tujuan
a. Secara umum untuk mendapatkan masukan berupa data faktual
tentang penyusunan BPIH Tahun 1441 H/2020 M.
b. Secara khusus untuk memperoleh informasi dan data yang rinci
mengenai komponen BPIH Tahun 1441 H/2020 M.
BAB II
PANJA BPIH KOMISI VIII DPR RI
A. Landasan Hukum
Panitia Kerja (Panja) tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH)
Komisi VIII DPR RI dibentuk pada tanggal 28 November 2019 berdasarkan
hasil kesepakatan antara Menteri Agama RI dan Komisi VIII DPR RI dalam
Rapat Kerja tentang Pembicaraan Pendahuluan BPIH Tahun 1441 H/2020 M.
Pembentukan Panja BPIH merupakan amanat Pasal 46 Undang
Undang No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh
bahwa:
“(1) Menteri menyampaikan usulan besaran BPIH kepada DPR RI
untuk keperluan BPIH;
(2) Usulan BPIH disampaikan oleh Menteri kepada DPR RI paling lama
30 (tiga puluh) hari setelah penyampaian laporan hasil evaluasi
penyelenggaraan Ibadah Haji tahun sebelumnya.”
Masa kerja Panja BPIH dibatasi hanya 60 hari kerja sesuai Pasal 47
Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Ibadah Haji dan Umrah, bahwa “Persetujuan DPR RI atas usulan BPIH
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diberikan paling lama 60 (enam
puluh) Hari setelah usulan BPIH dari Menteri diterima oleh DPR RI.”
Selanjutnya Panja BPIH Komisi VIII DPR RI melakukan pembahasan
mengenai besaran BPIH Tahun 1441 H/2020 M dengan Panja BPIH
Pemerintah, sebelum disepakati Bersama antara Komisi VIII DPR RI dan
Menteri Agama RI untuk ditetapkan oleh Presiden RI.
B. Kinerja Panja BPIH
Setelah dibentuk, Panja BPIH Komisi VIII melakukan serangkaian
Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) serta
Konsinyering dengan berbagai pihak terkait untuk membahas dan menghitung
besaran angka BPIH Tahun 1441 H/2020 M.
1. Pada tanggal 2 Desember 2019 Panja BPIH Komisi VIII DPR RI
melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosisasi
Penyelenggara Haji dan Umrah (HIMPUH, AMPHURI, KESTURI, dan
ASPHURINDO). Dalam rapat itu Panja BPIH Komisi VIII DPR RI meminta
kepada Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah untuk:
a. Mengawasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dalam
meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji khusus terkait dengan
pelayanan, pembinaan dan perlindungan kepada jemaah haji
khusus.
a. Menyampaikan informasi mengenai mekanisme dan sistem
pengenaan biaya visa mujamalah atau visa furoda.
b. Meningkatkan kualitas pelayanan PIHK terkait para jemaah lansia.
c. Mendisiplinkan anggota asosiasi yang menyelenggarakan haji dan
umrah yang tidak sesuai ketentuan.
d. Memberikan rincian komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji
khusus sebagai bahan pengawasan.
2. Pada tanggal 3 Desember 2019 Panja BPIH Komisi VIII DPR RI Rapat
Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Bank-bank Penerima Setoran
Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS Bipih) seperti Bank Syariah Mandiri,
BNI Syariah, BRI Syariah, BTN Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank
Jatim Syariah, Bank Sumut Syariah, Bank NTB Syariah, Bank Jabar
Banten Syariah, dan Bank CIMB Niaga Syariah. Dalam rapat itu Panja
BPIH Komisi VIII DPR RI meminta para direksi BPS Bipih untuk:
a. Mengelola setoran awal calon jemaah haji secara akuntabel dan
disalurkan pada instrumen yang memiliki nilai kemaslahatan yang
optimal bagi kepentingan jemaah haji dan umat Islam.
b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perlengkapan jemaah haji
seperti kain ihram, mukena, baju batik dan buku manasik haji.
c. Mengubah nomenklatur ”Souvenir Haji” menjadi ”Perlengkapan Haji”
agar perlengkapan haji dapat dipandang sebagai komponen utama
dalam penyelenggaraan ibadah haji.
3. Pada tanggal 4 Desember 2019 Panja BPIH Komisi VIII DPR RI
melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI yang diwakili
oleh Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Siskohat, Kepala Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Asrama Haji DKI Jakarta, Makassar, Bekasi, Padang,
Surabaya, Banjarmasin, Lombok, Aceh, Balikpapan, dan Medan. Dalam
rapat itu Panja BPIH Komisi VIII DPR RI mendesak Direktur Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI untuk:
a. Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pelayanan dan
usaha yang dilakukan oleh para Kepala UPT Asrama Haji.
b. Meningkatkan alokasi anggaran yang bersumber dari SBSN bagi
pembangunan Asrama Haji Embarkasi.
c. Mempercepat realisasi penggunaan PNBP sebagai sumber
anggaran tambahan untuk operasional dan pemeliharaan Asrama
Haji.
d. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan
Bappenas RI terkait solusi atas kebijakan pengenaan pajak untuk
kegiatan umrah dan masalah tidak dapat dialokasikannya anggaran
SBSN untuk rehabilitasi Asrama Haji dan penyelesaian
pembangunan Asrama Haji yang mangkrak.
4. Pada tanggal 5 Desember 2019 Panja BPIH Komisi VIII DPR RI
melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal
Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI, Direktur Utama PT
Pertamina, Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Direktur Utama PT
Angkasa Pura I & II, dan Direktur Utama PT Airnav Indonesia. Dalam rapat
itu dicatat beberapa hal sebagai berikut:
a. Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI
menginginkan Bandara Kertajati di Majalengka Jawa Barat
dijadikan sebagai embarkasi haji dan meminta para stakeholders
penerbangan untuk menjalin kesepakatan yang bersifat B2B agar
terjadi efisiensi biaya haji.
b. Panja BPIH Komisi VIII DPR RI meminta PT Garuda Indonesia
untuk menyampaikan Rincian harga komponen angkutan udara haji
berdasarkan sumber dari PT. Garuda Indonesia (bukan
berdasarkan sumber kementerian Agama RI).
c. Panja BPIH Komisi VIII DPR RI meminta Direktur Jenderal
Perhubungan Udara, PT Pertamina, PT Garuda Indonesia, PT
Angkasa Pura I & II, PT Airnav Indonesia untuk melakukan
restrukturisasi biaya-biaya yang mempengaruhi biaya penerbangan
haji sehingga diperoleh biaya haji yang lebih efisien.
d. Dilakukan negosiasi harga pelayanan kebandaraan di Arab Saudi.
5. Pada tanggal 9 Desember 2019 Panja BPIH Komisi VIII DPR RI
melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan perwakilan
Saudi Arabia Airlines di Jakarta. Dalam rapat itu Panja BPIH Komisi VIII
DPR RI meminta Saudi Airlines untuk:
a. Menyampaikan rencana kesiapannya serta opsi yang diajukan
terkait dengan mulai dioperasikannya Bandara Kertajati di
Majalengka Jawa Barat.
b. Menyampaikan rencana komponen biaya langsung dan tidak
langsung untuk penerbangan haji tahun 2020 M.
c. Melakukan penyesuaian menu makanan di pesawat dengan selera
Nusantara untuk peningkatan pelayanan terhadap jemaah.
d. Meningkatkan kualitas perlengkapan jemaah (koper, tas bagasi,
dan tas paspor).
e. Meningkatkan kemampuan awak kabin dalam penguasaan
terhadap bahasa Indonesia sehingga pelayanan terhadap jemaah
lebih maksimal.
6. Pada tanggal 10 Desember 2019 Panja BPIH Komisi VIII DPR RI
mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panja BPIH
Kementerian Agama RI. Dalam rapat itu disimpulkan:
a. Panja BPIH Komisi VIII DPR RI mendesak Panja BPIH Kementerian
Agama RI untuk meningkatkan negosiasi dan diplomasi dengan
Pemerintah Arab Saudi terkait dengan penambahan kuota jemaah
haji sebelum penetapan BPIH, pengecualian pengenaan biaya visa
yang baru dikenakan pada tahun 2020, kebijakan fast track, dan
penambahan jumlah zamzam bagi jemaah menjadi 10 liter.
b. Koordinasi dengan BPKH mengenai rencana penggunaan nilai
manfaat keuangan haji tahun 1441 H/2020 M.
c. Negosiasi dengan maskapai penerbangan, perusahaan penyedia
avtur, ground handling, kebandaraan, air navigation, dan pihak
terkait lainnya untuk menurunkan biaya penerbangan agar lebih
efisien dari embarkasi ke Arab Saudi (PP) dan menyampaikan
hasilnya pada rapat panja berikutnya.
7. Pada tanggal 16 Desember 2019 Panja BPIH Komisi VIII DPR RI
mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal
Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, Direktur Jenderal
Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dan Kepala
Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI. Dalam rapat itu Panja
BPIH Komisi VIII DPR RI meminta:
a. Meningkatkan pengawasan bidang transportasi di Arab Saudi, baik
transportasi antar-kota, shalawat, dan masyair (Armuzna) dengan
memperhatikan aspek kelayakan, keamanan, dan kenyamanan.
b. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kementerian Agama RI
untuk lebih meningkatkan keterlibatan Kementerian Perhubungan
dalam penyediaan transportasi darat di Arab Saudi yang lebih awal
dengan mempertimbangkan bus produksi dalam negeri.
c. Memastikan kelayakan fasilitas transportasi darat dari asrama haji
menuju embarkasi, khususnya terkait dengan mulai
dioperasikannya Bandara Kertajati sebagai Embarkasi Haji pada
tahun 2020.
d. Berkoordinasi dengan seluruh stakeholders untuk memperluas
cakupan penerapan fast track di seluruh embarkasi haji.
e. Meningkatkan sosialisasi terkait istitha’ah dan manasik kesehatan
kepada calon jemaah haji.
8. Pada tanggal 15-17 Januari 2020 Panja BPIH Komisi VIII DPR RI
melakukan konsinyering di Wisma DPR RI Cikopo Puncak Bogor dengan
berbagai stake holder terkait dan disimpulkan beberapa hal sebagai
berikut:
a. Panja BPIH Komisi VIII DPR RI mendesak PT. Garuda Indonesia
dan Saudi Airlines untuk menurunkan biaya penerbangan rata-rata
di bawah Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) per jamaah haji
dengan ekuivalen 14.162 per dolar US serta disesuaikan dengan
kurs mata uang dolar pada penetapan BPIH.
b. Panja BPIH Komisi VIII DPR RI meminta Badan Pengelola
Keuangan Haji (BPKH) untuk meningkatkan sosialisasi mengenai
struktur biaya haji yang rasional sebagai beban calon jemaah serta
melakukan kajian dalam rangka memberikan masukan tentang
BPIH tahun 1441 H/2020 M agar lebih efisien, khususnya biaya
penerbangan haji.
c. Panja BPIH Komisi VIII DPR RI dan Panja BPIH Kementerian
Agama RI sepakat untuk bahwa besaran Bipih/biaya yang
dibebankan langsung kepada jemaah sebesar Rp35.235.602,- atau
tidak mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Kemudian besaran living cost sebesar SAR 1.500 dan diserahkan
kepada jemaah haji dalam mata uang Saudi Arabia Riyal (SAR).
BAB III
HASIL KUNJUNGAN KERJA
A. Pertemuan dengan Dirjen PHU dan Jajarannya
Dalam kunjungan ke Kantor Urusan Haji Indonesia di Mekkah, Tim
Panja BPIH Komisi VIII DPR RI baik Tahap 1 maupun Tahap 2 bergabung
untuk melakukan pertemuan dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh
(PHU) Kementerian Agama RI Prof. Nizar Ali yang juga Ketua Panja BPIH
Kementerian Agama RI; Dubes RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abigabriel;
Kepala Kantor Urusan Haji Indonesia Endang Jamali dan jajarannya.
Pada kesempatan itu, Ketua Panja BPIH Komisi VIII DPR RI meminta
Ketua Panja BPIH Kementerian Agama RI untuk memastikan bahwa besaran
BPIH tahun 1441 H/2020 M bisa lebih rendah dibandingkan tahun lalu,
termasuk nilai living cost tetap sebesar 1.500 SAR dan pembiayaan visa 300
SAR ditanggung oleh Negara.
Terkait dengan besaran BPIH tahun 1441 H/2020 M, Dirjen PHU yang
juga Ketua Panja BPIH Kementerian Agama RI menyampaikan dua skenario.
Skenario pertama dengan asumsi penambahan kuota haji disetujui oleh
Kerajaan Arab Saudi sebesar 231.000 seperti tahun 2019 lalu atau total
jamaah regular sebesar 214.000 setelah diambil alokasi haji khusus 17.000
jamaah. Sedangkan skenario kedua dengan asumsi kuota haji yang sudah
disetujui oleh Kerajaan Arab Saudi sebesar 221.000 jamaah dan dialokasikan
untuk haji khusus 17.000 maka kuota haji regular tahun 1441 H/2020 M
sebesar 204.000 jamaah. Berikut tabelnya:
SKENARIO USULAN BPIH 1441H/2020M
MAKKAH, 22 JANUARI 2020
SKENARIO 1 SKENARIO 2 SKENARIO 3 SKENARIO 1 SKENARIO 2 SKENARIO 3
13,900.00Rp 13,800.00Rp 13,700.00Rp 13,900.00Rp 13,800.00Rp 13,700.00Rp
1 29,409,138.00Rp 29,409,138.00Rp 29,409,138.00Rp 29,409,138.00Rp 29,409,138.00Rp 29,409,138.00Rp
2 5,560,005.00Rp 5,520,000.00Rp 5,479,995.00Rp 5,560,005.00Rp 5,520,000.00Rp 5,479,995.00Rp
3 266,458.88Rp 306,463.85Rp 346,469.31Rp 266,458.88Rp 306,463.85Rp 346,469.31Rp
35,235,601.88Rp 35,235,601.85Rp 35,235,602.31Rp 35,235,601.88Rp 35,235,601.85Rp 35,235,602.31Rp
7,459,877,121,717.63Rp 7,399,465,262,135.42Rp 7,339,053,299,520.36Rp 7,169,428,686,659.17Rp 7,111,437,128,023.80Rp 7,053,445,470,513.87Rp
Keterangan biaya Visa
Total biaya SAR300 1,112,000.00Rp 1,104,000.00Rp 1,096,000.00Rp 1,112,000.00Rp 1,104,000.00Rp 1,096,000.00Rp
Penggunaan dana optim 845,541.12Rp 797,536.15Rp 749,530.69Rp 845,541.12Rp 797,536.15Rp 749,530.69Rp
Visa
KONSEP 1 (KUOTA 214.000) KONSEP 2 (KUOTA 204.000)
TOTAL Bipih
NILAI MANFAAT
NO KOMPONEN
Biaya Penerbangan
Living Cost (SAR 1.500)
Dengan kalkulasi seperti itu, Dirjen PHU optimistis besaran angka BPIH
tahun 1441 H/2020 M, baik dengan asumsi jemaah regular sebanyak 214.000
ataupun 204.000 jamaah, tidak akan lebih tinggi dibandingkan BPIH tahun
1440 H/2019 M.
Terlebih dengan adanya penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar
US dalam beberapa pekan terakhir, Dirjen PHU memastikan bahwa BPIH
tahun 1441 H/2020 M tidak akan naik atau berada di kisaran angka Rp
35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) seperti tahun lalu.
Tim Panja BPIH Komisi VIII DPR RI dan Panja BPIH Kementerian Agama RI melakukan
pertemuan di Kantor Urusan Haji Indonesia di Mekkah
B. Pertemuan dengan Menteri Urusan Haji Arab Saudi
Dalam kunjungan ke Arab Saudi, Tim Panja BPIH Komisi VIII DPR RI
Tahap 2 melakukan pertemuan dengan Menteri Urusan Haji dan Umrah Arab
Saudi DR. Muhammad Saleh bin Taher Benten di Kantor Kementerian Urusan
Haji dan Umrah Arab Saudi.
Tim Panja Komisi VIII DPR RI dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR
RI Bidang Korpolkam DR. H. Azis Syamsudin, didampingi Pimpinan Komisi
VIII DPR RI H. Muhammad Ihsan Yunus, H. Ace Hasan Syadzily dan Laksma
(Purn) Moekhlas Sidik, Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftuh
Abigabriel, Sekjen Kementerian Agama RI, Nurcholis dan Dirjen PHU
Kementerian Agama RI Nizar Ali.
Dalam kunjungan itu, Wakil Ketua DPR RI H. Azis Syamsuddin
menyampaikan tentang penambahan kuota, biaya visa dan pelayanan haji
lainnya. Untuk kuota haji Indonesia, Wakil Ketua DPR RI mengharapkan agar
ditambah menjadi 250.000 jemaah.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Haji Arab Saudi menyampaikan
kemungkinan ditambahnya kuota haji Indonesia setelah penandatanganan
MoU antara Menteri Agama RI dengan Menteri Haji Arab Saudi pada bulan
Desember 2019 yang lalu sebesar 221.000 jamaah.
Setelah selesai pembagian kuota sesuai MoU, Menteri Haji Arab Saudi
yang juga Ketua Pembagian Kuota Haji menyampaikan akan mengalokasikan
kembali kuota dengan memprioritaskan penambahan untuk jemaah haji
Indonesia.
Atas respon dari Menteri Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi, Wakil
Ketua DPR RI DR. Azis Syamsudin menyampaikan apresiasi dengan harapan
apa yang diinginkan oleh mayoritas warga Muslim Indonesia untuk bisa
segera berangkat ke Tanah Suci dapat diwujudkan jika ada penambahan
kuota.
Wakil Ketua DPR RI DR. H. Azis Syamsudin dan Pimpinan Komisi VIII DPR RI
diterima oleh Menteri Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi
Dalam kesempatan itu, Menteri Muhammad Saleh Bin Taher Benten
juga menyampaikan apresiasinya kepada jemaah haji Indonesia yang
merupakan jemaah haji yang tertib, disiplin dan paling taat dalam pelaksanaan
haji setiap tahunnya.
Menurut Menteri Muhammad Saleh, Pemerintah Arab Saudi akan terus
meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji seluruh dunia. Saat ini, Pemerintah
Arab Saudi sudah merancang tenda bertingkat di area Mina agar dapat
menampung jumlah jemaah haji yang lebih banyak lagi. Selain itu Pemerintah
Arab Saudi juga akan memperbanyak toilet di area Arafah dan Mina.
Seusai melakukan pertemuan, Pimpinan DPR RI dan Menteri Urusan
Haji dan Umrah Arab Saudi bertukar cendera mata sebagai tanda peningkatan
hubungan antara kedua negara. Pertukaran cendera mata ditandai dengan
canda dan tawa menandai kehangatan hubungan yang telah terjalin lama
antara Indonesia dan Arab Saudi.
Pimpinan DPR RI dan Menteri Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi bertukar cendera mata
C. Peninjauan Pemondokan
Dalam peninjauan ke Pemondokan, Tim Panja BPIH Komisi VIII DPR
RI Tahap 2 menginspeksi hotel-hotel yang akan menjadi tempat pemondokan
jemaah haji Indonesia, meliputi pemondokan yang ada di Kota Mekkah dan
juga Madinah.
Di Kota Mekkah, tim meninjau Asayel Alshesha Hotel yang akan
menjadi tempat pemondokan jemaah haji Indonesia.
Asayel Alshesha Hotel
Di Asayel Alshesha Hotel, tim Panja BPIH mendapatkan bukti bahwa
tingkat okupasi tamu dipaksakan melebihi kapasitas hotel. Misalnya kapasitas
hotel hanya untuk 700 tamu dipaksakan menjadi 1.000 tamu. Itu sebabnya
satu kamar untuk 4 bed bisa dijejali menjadi 6 bed atau tempat tidur.
Contoh kamar yang seharusnya hanya untuk 4 bad dijejali sebanyak 6 bad
Begitu juga dengan pemondokan di Kota Madinah, jumlah bed
seringkali melebihi kapasitas kamar. Oleh sebab itulah tim Panja BPIH Komisi
VIII DPR RI mengingatkan kepada Kementerian Agama RI agar tegas dalam
bernegosiasi dengan pihak pemondokan demi keamanan dan kenyamanan
jemaah haji Indonesia.
D. Peninjauan Catering
Dalam peninjauan ke catering, baik di Mekkah maupun di Madinah, tim
Panja BPIH Komisi VIII DPR RI mengingatkan tentang higienitas makanan
dan asupan gizi yang tepat untuk jamaah haji karena mereka membutuhkan
stamina yang prima selama menunaikan rangkaian ibadah haji.
Tim Panja BPIH juga mengingatan pentingnya memasak makanan
yang memiliki selera Nusantara karena akan memudahkan bagi jemaah haji
Indonesia untuk mengkonsumsinya.
Dalam konteks itu, tim Panja BPIH juga mengharapkan Kementerian
Agama melibatkan sebanyak mungkin pemasok bahan makanan dari
Indonesia untuk memudahkan pihak catering dalam menyajikan menu-menu
makanan khas Nusantara.
Peninjauan Catering di Mekkah
Peninjauan Catering di Madinah
E. Peninjauan Armuzna
Tim Panja BPIH Komisi VIII DPR RI juga melakukan peninjauan ke
Arafah, Mudzalifah dan Mina (Armuzna). Di sini tim menilai persiapan
Armuzna harus lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Di Arafah, Tim Panja BPIH meninjau tenda-tenda untuk jamaah haji Indonesia
Dalam peninjauan ke Arafah, tim mencatat ada 72 maktab yang disiapkan untuk jamaah haji Indonesia. Satu maktab berisi 3.000 jamaah. Oleh sebab itulah tim menginginkan jumlah jemaah dalam satu tenda dibuat secara proporsional agar jemaah dapat beribadah dengan nyaman.
Selain itu, tim Panja juga menginginkan agar tenda dibangun secara kokoh supaya tidak sampai ambruk seperti yang terjadi saat terjadi angin kencang pada musim haji tahun 2018.
Di Mudzalifah, tim Panja meninjau tempat pergerakan jamaah haji Indonesia dari Arafah menuju Mina. Di tempat ini, tim Panja mengharapkan mobilisasi jamaah dapat diperhatikan keamanan dan kenyamanannya.
Sedangkan di Mina, tim Panja juga mencatat jumlah maktab untuk jamaah haji Indonesia ada 62 maktab sebab 10 maktab lagi berada di Minajadid alias Mina baru yang jaraknya cukup jauh.
Oleh sebab itu perlu diperhatikan agar jarak tempat jamaah mabit dengan tempat melempar jumrah tidak terlalu jauh. Terlebih jika kuota ditambah tentu tempat mabit mereka akan semakin jauh sebab kapasitas Mina sudah tidak mampu lagi menampung penambahan jamaah.
Peninjauan ke Mudzalifah
Peninjauan ke Mina
BAB IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan
1. Dalam pertemuan dengan Dirjen PHU yang juga Ketua Panja BPIH
Kementerian Agama RI, beserta Dubes RI untuk Arab Saudi dan jajaran
Kantor Urusan Haji Indonesia di Mekkah disimpulkan sebagai berikut:
a. Besaran BPIH Tahun 1441 H/2020 M dipastikan tidak akan naik atau
minimal sama dengan BPIH Tahun 1440 H/2019 M yang berkisar di
angka Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juga rupiah).
b. Biaya hidup atau living cost untuk jamaah haji Indonesia tetap akan
diberikan 1.500 SAR seperti tahun lalu.
c. Biaya pembuatan visa senilai 300 SAR akan diupayakan sebagian
besar ditanggung oleh Pemerintah.
2. Dalam kunjungan ke Menteri Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi dapat
disimpulkan sebagai berikut:
a. Sesuai dengan Memorandum of Undertanding (MoU) antara
Kementerian Agama RI dan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi
yang ditandatangani pada Desember 2019 maka kuota haji Indonesia
untuk Tahun 1441 H/2020 M adalah sebesar 221.000 jamaah.
b. Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Muhammad Saleh bin Taher
Benten berjanji akan memperioritaskan penambahan kuota untuk
jemaah haji Indonesia.
c. Pimpinan DPR RI sudah mengajukan penambahan kuota jemaah haji
Indonesia menjadi 250.000 atau minimal sama dengan tahun 1440
H/2019 M yakni 231.000 jemaah.
3. Dalam peninjauan ke Pemondokan di Mekkah dan Madinah disimpulkan
sebagai berikut:
a. Jumlah tempat tidur atau bed di setiap kamar banyak yang melebihi
kapasitas.
b. Kebersihan kamar belum terjamin sepenuhnya.
c. Pasokan air di hotel tersendat bahkan ada yang sampai mati.
4. Dalam peninjauan ke catering di Mekkah dan Madinah dapat disimpulkan
sebagai berikut:
a. Kebersihan atau higienitas makanan masih perlu dijaga karena ada
yang belum memenuhi standar.
b. Menu makanan masih belum sesuai dengan makanan khas Indonesia
atau selera Nusantara
c. Pasokan beras dan bahan makanan lebih banyak disuplay oleh
negara-negara seperti Thailand dibanding Indonesia, bahkan ada
beras Indonesia yang dilabeli perusahaan Thailand.
5. Dalam peninjauan ke Arafah, Mudzalifah dan Mina dapat disimpulkan
sebagai berikut:
a. Kerangka atau tiang tenda di Arafah dibiarkan berdiri sehingga
dikhawatirkan mengendur atau tidak kokoh lagi untuk menjadi tempat
berteduh jamaah selama wukuf.
b. Titik kumpul jamaah haji Indonesia di Mudzalifah masih belum sesuai
dengan kebutuhan mobilisasi ratusan ribu jamaah.
c. Kapasitas tenda di Mina hanya mampu menampung 62 maktab untuk
jamaah haji Indonesia sehingga sisanya yang 10 maktab dibikin di
Minajadid atau Mina baru yang jaraknya lebih jauh untuk menuju ke
Jamarat.
B. Rekomendasi
1. Untuk Dirjen PHU yang juga Ketua Panja BPIH Kementerian Agama RI
direkomendasikan:
a. Besaran BPIH Tahun 1441 H/2020 M harus turun dibanding BPIH
Tahun 1440 H/2019 M sebab nilai tukar dolar US tahun lalu berada di
kisaran angka Rp 14.200 sedangkan sekarang ada di kisaran 13.600.
b. Biaya pembuatan visa senilai 300 SAR harus ditangguh sepenuhnya
oleh Pemerintah.
2. Untuk Menteri Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi direkomendasikan:
a. Lakukan lobi di semua saluran diplomasi agar kuota haji Indonesia
tahun 1441 H/2020 M bisa mencapai 250.000 atau 0,1 persen dari
jumlah penduduk Indonesia yang sebanyak 250.000.000, minimal
sama dengan tahun 1440 H/2019 M yakni 231.000 jemaah.
3. Untuk Pemondokan di Mekkah dan Madinah dapat direkomendasikan:
a. Jumlah tempat tidur atau bed di setiap kamar harus sesuai dengan
kapasitas kamar demi keamanan dan kenyamanan jemaah.
b. Kebersihan kamar harus terjaga.
c. Kebutuhan air tidak boleh terkurangi apalagi terhenti.
d. Ajukan protes bahkan putus kontrak jika pengelola pemondokan nakal
atau melakukan wanprestasi.
4. Untuk catering di Mekkah dan Madinah dapat direkomendasikan:
a. Kebersihan atau higienitas makanan harus dijaga.
b. Menu makanan harus sesuai selera Nusantara
c. Pasokan beras dan bahan makanan sebisa mungkin disuplay oleh
pemasok dari Indonesia.
d. Ajukan protes bahkan putus kontrak jika pengelola catering nakal atau
melakukan wanprestasi.
5. Untuk peninjauan di Arafah, Mudzalifah dan Mina (Armuzna) dapat
direkomendasikan:
a. Kualitas tenda di Arafah harus terjaga karena tenda di Arafah hanya
dipakai selama beberapa hari pada saat wukuf dan setelah itu
dibiarkan tanpa perawatan.
b. Untuk lokasi mabit di Mudzalifah, harus dipastikan bahwa tempatnya
cukup memadai untuk mobilisasi ratusan ribu Jemaah haji Indonesia
yang akan menuju ke Mina.
c. Perlu desakan kepada Pemerintah Arab Saudi bahwa janji mereka
dalam Visi Haji 2030 yang akan membangun tenda di Mina menjadi
dua tingkat harus segera diwujudkan untuk menampung jumlah
jamaah haji dari Indonesia yang belum terakomodasi sepenuhnya.
BAB V
PENUTUP
Demikian Laporan Kunjungan Kerja Panitia Kerja tentang Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR RI ini disusun untuk menjadi
bahan masukan bagi Panja BPIH dalam menentukan besaran angka BPIH Tahun
1441 H/2020 M.
PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,
ttd
H.M. Ihsan Yunus, ME.Con. Std