Upload
phungtruc
View
247
Download
5
Embed Size (px)
Citation preview
PERANANPEMERINTAH DALAM
PEREKONOMIAN
Peranan Pemerintah DalamPerekonomian
Dapat dilihat dari Format dan KomposisiAPBN (Anggaran Pendapatan BelanjaNegara)Contohnya pada saat krisis ekonomi tahun1997, keuangan negara diarahkan padaalokasi belanja rutin untuk peningkatankualitas pelayanan pada masyarakat dibidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhanpokok rakyat
Dapat dilihat dari Format dan KomposisiAPBN (Anggaran Pendapatan BelanjaNegara)Contohnya pada saat krisis ekonomi tahun1997, keuangan negara diarahkan padaalokasi belanja rutin untuk peningkatankualitas pelayanan pada masyarakat dibidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhanpokok rakyat
Peranan Pemerintah DalamPerekonomian
Sedangkan pengeluaran pembangunan diarahkan pada proyek-proyek yang dapatmenyerap tenaga kerja dan penyediaansarana sosial untuk memulihkanperekonomian nasional
Sedangkan pengeluaran pembangunan diarahkan pada proyek-proyek yang dapatmenyerap tenaga kerja dan penyediaansarana sosial untuk memulihkanperekonomian nasional
Fungsi Pemerintah
Memelihara pertahanan dan keamanannegara
Menyelenggarakan tugas-tugas peradilan Menyediakan barang-barang publik (public
goods) yang tidak bisa disediakan oleh pihakswasta
Memelihara pertahanan dan keamanannegara
Menyelenggarakan tugas-tugas peradilan Menyediakan barang-barang publik (public
goods) yang tidak bisa disediakan oleh pihakswasta
Peranan Pemerintah
Peranan Alokatif Peranan Distributif Peranan Stabilitatif Peranan Dinamisatif
Peranan Alokatif Peranan Distributif Peranan Stabilitatif Peranan Dinamisatif
Peran Alokatif
Yaitu peranan pemerintah dalammengalokasikan sumber daya ekonomi yangada agar pemanfaatannya bisa optimal danmendukung efisiensi produksi.Contohnya, adanya barang-barang sosialyang tidak bisa dihasilkan oleh swasta sepertijembatan, jalan, fasilitas umum lainnya.
Yaitu peranan pemerintah dalammengalokasikan sumber daya ekonomi yangada agar pemanfaatannya bisa optimal danmendukung efisiensi produksi.Contohnya, adanya barang-barang sosialyang tidak bisa dihasilkan oleh swasta sepertijembatan, jalan, fasilitas umum lainnya.
Peran Distributif Yaitu peranan pemerintah dalam mendistribusikan
sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomisecara adil dan wajar.Contohnya pemerintah menarik pajak yang lebihtinggi pada segelintir masyarakat yangberpenghasilan tinggi agar dapat didistribusikanpada masyarakat yg berpendapatan rendah.Tujuannya agar terjadi pemerataan pengalokasiansumber daya
Yaitu peranan pemerintah dalam mendistribusikansumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomisecara adil dan wajar.Contohnya pemerintah menarik pajak yang lebihtinggi pada segelintir masyarakat yangberpenghasilan tinggi agar dapat didistribusikanpada masyarakat yg berpendapatan rendah.Tujuannya agar terjadi pemerataan pengalokasiansumber daya
Peran Stabilitatif
Yaitu peranan pemerintah dalam memeliharastabilitas perekonomian dan memulihkannyajika berada dalam keadaan disequilibriumContohnya adalah ketidakmampuan pihakswasta ketika terjadi resesi, inflasi, serbuanbarang-barang impor, tingkat bunga yangtinggi
Yaitu peranan pemerintah dalam memeliharastabilitas perekonomian dan memulihkannyajika berada dalam keadaan disequilibriumContohnya adalah ketidakmampuan pihakswasta ketika terjadi resesi, inflasi, serbuanbarang-barang impor, tingkat bunga yangtinggi
Peran Dinamisatif
Yaitu peranan pemerintah dalammenggerakkan proses pembangunanekonomi agar lebih cepat tumbuh,berkembang dan majuContohnya adalah dengan perintisankegiatan kegiatan ekonomi tertentu yangmana pihak swasta tidak berani memasukikarena resiko yng terlalu besar sepertimerintis jalur-jalur penerbangan baru, dll
Yaitu peranan pemerintah dalammenggerakkan proses pembangunanekonomi agar lebih cepat tumbuh,berkembang dan majuContohnya adalah dengan perintisankegiatan kegiatan ekonomi tertentu yangmana pihak swasta tidak berani memasukikarena resiko yng terlalu besar sepertimerintis jalur-jalur penerbangan baru, dll
Cakupan Statistik KeuanganNegara
Keuangan Pemerintah Pusat Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Keuangan Pemerintah daerah
Kabupaten/Kota Keuangan Pemerintah Desa
Keuangan Pemerintah Pusat Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Keuangan Pemerintah daerah
Kabupaten/Kota Keuangan Pemerintah Desa
Kalender PerencanaanPengangaran Tahunan
Aktor-Aktor dalam Perencanaan Pengangaran
Kebijakan Di Bidang Anggaran Anggaran belanja dipertahankan seimbang dalam
arti pengeluaran total tidak melebihi penerimaantotal baik yg berasal dari dalam maupun dari luar
Tabungan pemerintah didorong meningkat dariwaktu kewaktu
Peningkatan intensifikasi perpajakan denganmemperluas basis pajak
Prioritas pengeluaran diberikan pada pengeluaranpembangunan yang produktif
Kebijakan anggaran diarahkan utk mendorongpemanfaatan maksimal sumber-sumber dalamnegeri
Anggaran belanja dipertahankan seimbang dalamarti pengeluaran total tidak melebihi penerimaantotal baik yg berasal dari dalam maupun dari luar
Tabungan pemerintah didorong meningkat dariwaktu kewaktu
Peningkatan intensifikasi perpajakan denganmemperluas basis pajak
Prioritas pengeluaran diberikan pada pengeluaranpembangunan yang produktif
Kebijakan anggaran diarahkan utk mendorongpemanfaatan maksimal sumber-sumber dalamnegeri
Penerimaan Negara (Milyar Rp)Sumber Penerimaan 2002 2004I. Penerimaan Dlm Negeri 298.527 349.300
1. Penerimaan pajak 210.067 272.176a.Pjk Dlm Negeri 199.512 260.225i.Pjk Penghasilan 101.873 133.968ii.Pjk Pertambahan Nilai 65.153 86.272iii.Pjk Bumi & bangunan 6.228 8.031iv.Bea Perolehan Hak atastanah dan bangunan 1.600 2.666v.Cukai 23.189 27.671b. Pajak Perdg Internasional 10.575 11.951i. Bea masuk 10.344 11.636ii.Pajak Ekspor 231 315
2. Penerimaan Bukan Pajak
Sumber Penerimaan 2002 2004I. Penerimaan Dlm Negeri 298.527 349.300
1. Penerimaan pajak 210.067 272.176a.Pjk Dlm Negeri 199.512 260.225i.Pjk Penghasilan 101.873 133.968ii.Pjk Pertambahan Nilai 65.153 86.272iii.Pjk Bumi & bangunan 6.228 8.031iv.Bea Perolehan Hak atastanah dan bangunan 1.600 2.666v.Cukai 23.189 27.671b. Pajak Perdg Internasional 10.575 11.951i. Bea masuk 10.344 11.636ii.Pajak Ekspor 231 315
2. Penerimaan Bukan Pajak
Penerimaan Negara (Milyar Rp)2. Penerimaan Bukan Pajak 88.440 77.124
a. Penrmaan smber daya alam 64.755 47.240i.Minyak bumi 47.686 28.248ii.Gas alam 12.325 15.754iii.Sumber alam lainnya 4.744 3.238
b. Bagian laba BUMN 9.760 11.454c. Penerimaan bkn pajak 13.925 18.430
II. Hibah 78 834
2. Penerimaan Bukan Pajak 88.440 77.124a. Penrmaan smber daya alam 64.755 47.240
i.Minyak bumi 47.686 28.248ii.Gas alam 12.325 15.754iii.Sumber alam lainnya 4.744 3.238
b. Bagian laba BUMN 9.760 11.454c. Penerimaan bkn pajak 13.925 18.430
II. Hibah 78 834
Belanja/Pengeluaran NegaraJenis Pengeluaran 2002 2004I. Belanja Pemerintah pusat 223.976 255.309
1. Pengeluaran rutin 188.651 184.438a. Belanja pegawai 39.480 56.738b. Belanja barang 12.777 17.280c. Pembayaran bunga htg 87.667 65.651d. Subsidi 43.628 26.362e. Pengeluaran rutin lainnya 3.099
2. Pengeluaran Pembangunan 37.325 70.871f.Pembiayaan pembangunan 25.608 50.500g.Pembiayaan proyek 11.717 20.371
Jenis Pengeluaran 2002 2004I. Belanja Pemerintah pusat 223.976 255.309
1. Pengeluaran rutin 188.651 184.438a. Belanja pegawai 39.480 56.738b. Belanja barang 12.777 17.280c. Pembayaran bunga htg 87.667 65.651d. Subsidi 43.628 26.362e. Pengeluaran rutin lainnya 3.099
2. Pengeluaran Pembangunan 37.325 70.871f.Pembiayaan pembangunan 25.608 50.500g.Pembiayaan proyek 11.717 20.371
Belanja/Pengeluaran Negara
II. Anggaran Belanja Utk Daerah 98.204 119.0421. Dana Perimbangan 94.656 112.187
a. Dana bagi hasil 24.884 26.928b. Dana alokasi umum 69.159 82.131c. Dana alokasi khusus 613 3.128
2. Dana otonomi khusus danpenyeimbang 3.548 6.855
II. Anggaran Belanja Utk Daerah 98.204 119.0421. Dana Perimbangan 94.656 112.187
a. Dana bagi hasil 24.884 26.928b. Dana alokasi umum 69.159 82.131c. Dana alokasi khusus 613 3.128
2. Dana otonomi khusus danpenyeimbang 3.548 6.855
1. Siapa saja pelaku yang terlibat dalam setiap tahapan2. Bagaimana dengan partisipasi masyarakat miskin3. dan perempuan pada setiap tahapan4. Pada tahap mana masyarakat tidak terlibat?apa
Implikasinya?
1. Siapa saja pelaku yang terlibat dalam setiap tahapan2. Bagaimana dengan partisipasi masyarakat miskin3. dan perempuan pada setiap tahapan4. Pada tahap mana masyarakat tidak terlibat?apa
Implikasinya?