PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN PETUNJUK ... penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN PETUNJUK ... penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang...

Menimbang

Mengingat

BUPATI MUSI BANYUASINPERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMORl~ TAHUN2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAANALOKASI DANA DESA (ADD)DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah KabupatenMusi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa, PerimbanganKeuangan 'Kabupaten dan Desa, dan Alokasi Dana Desa di Kabupaten MusiBanyuasin, perlu adanya petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman. bagi aparatmaupun pihak-pihak terkait dalam rangka efektivitas dan efisiensi pencapaiantujuan Alokasi Dana Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perluditetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Tentang Petunjuk PelaksanaanPeraturanDaerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desadi KabupatenMusi Banyuasin;

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah llngkat IIdan Kotapraja di Sumatera 5elatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1821);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran2. Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor66, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4400);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4437), sebagaimanateIah diubah dengan Undang-undangNomor12Tahun2008tentangPerubahanKeduaAlasUndang-undangNornor32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia tahun2008Nomor 59, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4844);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4438);

,

. , ''. .

".

- /

Menetapkan

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 53, TambahanLembaran Negara Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tel1tang Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran NegaraRepubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4587);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan danPengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lernbaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan AntarPemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah i

8.

. _1"5.

, ..4. . Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Musi Banyuasin yang

se;lanjutnY13disir:gkat BPMPD adalah lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokokmelaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidangpemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang meliputi penguatan kelembagaan danpengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan adat dan pengembangan sosial budayamasyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, pengelolaan sumber daya alam danteknologi tepat guna, fasilitasi pemerintahan desa serta melaksanakan ketatausahaan Badan.

5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah salahsatu perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis danmelaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan pendapatan dan keuangan yangmeliputi perencanaan pengendalian operasional, pendapatan, anggaran, perbendaharaan danakuntansi serta melaksanakanketatausahaan dinas.

6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wi/ayah yang berwenang untukmengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadatsetempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badanpermusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempatberdasarkan asal usul danadat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistempemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggarapemerintahan desa.

10. Perangkat Desa adalah 5ekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri atas SekretariatDesa (Kaur Keuangan dan Kaur Umum) dan pelaksana teknis lapangan (kepala seksi sesuai dengankebutuhan maksimal 5 orang) serta unsur kewilayahan (kepala dusun).

11. 5ekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertibadministrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

12. Pegawai Ncgeri Sipil, selanjutnya disingkat PNSadalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syaratyang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dandiserahi tugas-tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yangditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturanperundang-undangan.

13. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalampenyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

14. Lembaga Pembeberdayaan Masyarakat (LPM) adalah Lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat danmerupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan Masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencanakeuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah danDPRDdan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

16. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungs! bendaharaumum daerah.

17. MUSyawarahPerencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalahforum musyawarah tahunan yang di/aksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingandesa (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkenadampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di Desa selama 5 (lima) dan 1(satu) tahunan.

18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemer!ntahandesa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yangberhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

19. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pcrtanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.

20. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang S'Janjutnyadisebut PTPKDadalah perangkatdesa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

21. - Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima,mBnyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkankeungan desa dalam rangka pelaksanaanAPBDesa.

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencanakeuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersarna oleh Pemerintah Desadan BPD,yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

23. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yangbersumber dari bagian dana penerimaan pajak daerah, relTibusi daerah dan dana keuangan pusatdan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangj belanja pegawai.

24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalahdokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunandesa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program, dan program satuan KeljaPerangkat Daerah (SKPD), lintas SKPDdan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencanakerja.

25. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumenperencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang memuatrancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yangdimutakhirkan , program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraanmaju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh denganmendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah danRPJMDesa.

"6. oaftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (DU-RKP-Desa)adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan Desa yang menggunakan dana yangsudah jelas sumbemya baik dari APBN,APBD(Propinsi, Kabupaten) APBDesa,Swadaya masyarakatdan Kerjasama dengan Pihak Ketiga.

27. Sketsa desa adalah gambaran desa secara kasarjumum mengenai keadaan sumber daya fisik (alamdan buatan) yang digunakan sebagai alat untuk menggali masalah-masalah yang berhubungandengan keadaan sumber daya pembangunan dan