PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOELNOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOVEN DIGOEL

Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajibanmemberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi danstatus hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialamioleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan / atau di luar Wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan penentuan status pribadi danstatus hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami olehpenduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar WilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia, Pemberian Hak Akses, Penyimpanan,Perlindungan, Penggunaan Data Pribadi Penduduk dan Dokumen Kependudukan,perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi kependudukan

c. bahwa pengaturan tentang Administrasi Kependudukan hanya dapat terlaksanaapabila didukung oleh pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaranpenduduk, termasuk Warga Negara Indonesia yang berada di Luar Negeri;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, danhuruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel tentangAdministrasi Kependudukan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom IrianBarat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat ( Lembaran NegaraTahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3019);

3. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3474);

4. Undang–Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3886);

5.Undang-Undang . . . . . . . . . . . . . ./2

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua(Lembaran Negara 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang OtonomiKhusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi,Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, KabupatenPegununggan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, KabupatenWaropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi,Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama diPropinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan LembaranNegara Nomor 4252);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembara Negara Republik IndonesiaNomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaran Republik Indonesia(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4634);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan LembaranNegara Nomor 4674);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan danPengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593)

13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-UndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4736);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan TugasPembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

16.Peraturan Presiden . . . . . . . . . . . . . . . . ./3

16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAN

BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boven Digoel ;

2. Bupati adalah Bupati Boven Digoel ;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten BovenDigoel sebagai Badan Legislatif Daerah Kabupaten;

4. Kepala Distrik adalah Kepala Distrik di Kabupaten Boven Digoel;

5. Kampung adalah seluruh Kampung di Kabupaten Boven Digoel;

6. Administrasi Kependudukan adalah Rangkaian kegiatan penataan penertiban dalam PenerbitanDokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, PengelolaanInformasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik danpembangunan sektor lain;

7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di KabupatenBoven Digoel;

8. Warga Negara Indonesia (WNI) adalah Orang-orang Bangsa Indonesia Asli dan Orang-orang bangsalain yang disahkan dengan Undang - Undang sebagai Warga Negara Indonesia;

9. Penyelenggara adalah Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang dalam UrusanAdministrasi Kependudukan;

10. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenangmelaksanakan pelayanan dalam Urusan Adminisrtasi Kependudukan;

11. Dokumen Kependudukan adalah Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi pelaksanan yangmempunyai kekuatan Hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil;

12. Data Kependudukan adalah Data perseorangan dan / atau data Agregat yang terstruktur sebagai hasildari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

13.Pendaftaran . . . . . . . . . . . . . . . . /4

13. Pendaftaran Penduduk adalah Pencatatan Biodata Penduduk, Pencatatan atas pelaporan peristiwakependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumenkependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;

14. Peristiwa Kependudukan adalah Kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karenamembawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan / atausurat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggalterbatas menjadi tiinggal tetap;

15. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK, adalah Nomor identitas penduduk yang bersifatunik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk KabupatenBoven Digoel;

16. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentangnama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

17. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah Identitas resmi penduduk sebagai bukti diriyang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia;

18. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam registerPencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

19. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialamiseseorang pada Instansi Pelaksana yang pengakatannya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;

20. Peristiwa Penting adalah Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama danperubahan status kewarganegaraan;

21. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah Sistem informasi yangmemanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan InformasiAdministrasi Kependudukan ditingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan;

22. Data Pribadi adalah Data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran sertadilindungi kerahasiaannya;

23. Database adalah Kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik,terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat keras dan jaringan komunikasidata;

24. Data Center adalah Tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara pusat yangmenghimpun data kependudukan dari penyelenggara Provinsi penyelenggara Kabupaten dan InstansiPelaksana;

25. Hak Akses adalah Hak yang diberikan oleh menteri kepada petugas yang ada pada penyelenggara danInstansi Pelaksana untuk dapat mengakses database Kependudukan sesuai dengan izin yangdiberikan;

26. Pengguna data pribadi penduduk adalah Instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasidata sesuai dengan bidangnya;

BAB II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./5

BAB IIPENYELENGGARAAN KEWENANGAN

Pasal 2

Urusan Administrasi Kependudukan Diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Urusan AdministrasiKependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan Kewenangan meliputi :

a. Koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;b. Pengaturan Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang – undangan;c. Pembinaan dan sosialisasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan;e. Penugasan Kepada Kampung atau nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi

Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;f. Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten;g. Koordinasi pengawasan atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 4

(1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana di maksud dalam pasal 3 huruf a, Bupati mengadakanKoordinasi dengan Instansi Vertikal dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek Perencanaan.Pengorganisasian, pelaksanaan, Pengawasan dan evaluasi Penyelenggaraan AdministrasiKependudukan.

Pasal 5

Urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten dilaksanakan oleh Instansi pelaksana.

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, Bupati mengadakanpengaturan Teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, diatur dengan Peraturan Daerahberpedoman pada peraturan perundang – undangan dibidang Administrasi Kependudukan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, Bupati mengadakan:a. Koordinasi sosialisasi antar Instansi Vertikal dan Lembaga Pemerintah non Departemen ;b. Kerja sama dengan organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi ;c. Sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dand. Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d, Bupati menyelenggarakanKegiatan Pelayanan masyarakat di Bidang Administrasi Kependudukan, dilaksanakan secara terus menerus,cepat dan mudah kepada seluruh penduduk.

Pasal 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./6

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e, Bupati memberikanpenugasan kepada Kepala Kampung atau nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan AdministrasiKependudukan berasaskan tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta SumberDaya Manusia berdasarkan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f, Bupati melakukan:a. Pengelolaan Data Kependudukan yang bersifat Perseorangan, Agregat Data Pribadi;b. Penyajian Data Kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 11

(1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g, Bupati melakukan koordinasi pengawasanantar Instansi terkait;

(2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi,konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

BAB IIIINSTANSI PELAKSANA

Pasal 12

(1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:

a. Melakukan pendaftaran dan pendataan penduduk;b. Mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;c. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan Peristiwa

Kependudukan dan Peristiwa Penting;d. Menerbitkan Dokumen Kependudukan;e. Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;f. Menjamin Kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;g. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam

pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujukbagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Distrik dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUADistrik.

Pasal 13

(1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yangmeliputi:a. Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting

yang dilaporkan penduduk ;b. Memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau

penetapan pengadilan ;c. Memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk

kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan ;d. Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

untuk kepentingan pembangunan.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Distrik,khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.

Pasal 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./7

Pasal 14

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukanpembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam data Register Akta Pencatatan Sipil,menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil.

BAB IVHAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 15

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:a. Dokumen Kependudukan ;b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;c. Perlindungan atas Data Pribadi ;d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen ;e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan / atau

Keluarganya.

Pasal 16

Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepadaInstansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil.

BAB VPENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian KesatuNomor Induk Kependudukan

Pasal 17

(1) Setiap Penduduk Wajib memiliki NIK;(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh

pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukanpencatatan biodata;

(3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dandijadikan Dasar Penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak Polis Asuransi,Sertifikat Hak Atas Tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Pasal 18

(1) NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri atas;a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah Provinsi, Kabupaten dan Distrik tempat tinggal

pada saat mendaftar;b. 6 (enem) digit kedua adalah tanggal, bulan dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan

tanggal lahirnya ditambah angka 40;c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis

dengan SIAK.

(2) 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan pada posisi mendatar.

Bagian KeduaPendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragrafh 1Perubahan Alamat

Pasal 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./8

Pasal 19

Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitanperubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.

Paragrafh 2

Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 20

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesiawajib melapor Kepada Instansi Pelaksana di Daerah Asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah;

(2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktulebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1(satu) tahun;

(3) Berdasarkan Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penduduk yangbersangkutan wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan SuratKeterangan Pindah Datang;

(4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasarperubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.

Pasal 21

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI dalam Wilayah Indonesiadengan klasifikasi perpindahan penduduk:1. Dalam Satu Kampung;2. Antar Kampung dalam satu Distrik;3. Antar Distrik dalam satu Kabupaten;4. Antar satu Kabupaten dalam satu Provinsi;5. Antar satu Provinsi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Pendaftaran Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SuratKeterangan Pindah Datang;

(3) Pindah Datang Penduduk dinyatakan sah setelah ditandatanganinya surat Keterangan Pindah Datangoleh pejabat yang berwenang sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

Pelaksana Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 di daerah tujuan pindah dilakukanberdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkan SuratKeterangan Pindah Datang di daerah asal.

Pasal 23

(1) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 1, dilakukan oleh kepala kampungatas nama Kepala Instansi pelaksana;

(2) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk Klasifikasi 2, ditanda tangani oleh Kepala KampungAtas Nama Kepala Instansi Pelaksana;

(3) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk Klasifikasi 3, ditanda tangani oleh kepala Distrik AtasNama Kepala Instansi Pelaksana;

(4) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk Klasifikasi 4 dan 5 diterbitkan dan di tandatangani olehKepala Instansi Pelaksana ;

(5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana di maksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)digunakan sebagai dasar :a. Penerbitan KK di daerah asal atau Daerah tujuan;b. Penerbitan Perubahan alamat dalam KTP di daerah tujuan.

Bagian Ketiga . . . . . . . . . . . . . . . . . /9

Bagian KetigaPendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 24

(1) Instansi Pelaksana wajib melakukan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudkan yangmeliputi :a. Penduduk korban bencana alam;b. Penduduk korban bencana Sosial;c. Orang terlantar;d. Komunitas terpencil.

(2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adan huruf b, dapat di lakukan di tempat sementara;

(3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan suratketerangan kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

BAB VIPENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Pasal 25

(1) Setiap Kelahiran Wajib dilaporkan oleh Penduduk Kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinyaperistiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat padaRegister Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

(3) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran sebagimana dimaksud pada ayat (1) yang pelaporannya dilakukandalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran, diberikan padapenduduk tanpa dipungut biaya.

Pasal 26

(1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60(enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelahmendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat;

(2) Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Pasal 27

(1) Pencatatan Kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadapperistiwa Kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya,didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian;

(2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipildan disimpan oleh Instansi Pelaksana;

Bagian KeduaPencatatan Lahir Mati

Pasal 28

(1) Setiap Lahir Mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh)hari sejak lahir mati;

(2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Ketiga . . . . . . . . . . . . . . . . /10

Bagian KetigaPencatatan Perkawinan

Pasal 29

(1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan wajib dilaporkan olehpenduduk Kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) harisejak tanggal perkawinan;

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat padaRegister Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

(3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suamidan istri;

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepadaKUA Distrik;

(5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib disampaikan oleh KUADistrik kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatanperkawinan dilaksanakan.

Pasal 30

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukansetelah adanya penetapan pengadilan.

Bagian KeempatPencatatan Perceraian

Pasal 31

(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(2) Berdasarkan laporan yang dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada RegisterAkta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Bagian KelimaPencatatan Kematian

Pasal 32

(1) Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana palinglambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat padaRegister Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

(3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan Kematiandari pihak yang berwenang;

(4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukanjenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapanpengadilan;

(5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi pelaksana melakukanpencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.

Bagian KeenamPencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak

Pasal 33

(1) Pencatatan Pengangkatan Anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggalpemohon;

(2)Pencatatan . . . . . . . . . . . . . . . . ./11

(2) Pencatatan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh pendudukkepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 ( tiga puluh) harisetelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk;

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatanpinggir pada Register Akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 34

(1) Pengakuan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh)hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan;

(2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanyatidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah;

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat padaRegister Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Pasal 35

(1) Setiap Pengesahan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan danmendapatkan Akta Perkawinan;

(2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanyatidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah;

(3) Berdasarkan laporan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipilmembuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Bagian KetujuhPencatatan Perubahan Nama

Pasal 36(1) Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk

kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) harisejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat pencatatan sipil membuat catatanpinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian KedelapanPencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 37

(1) Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi warga negara Indonesia wajibdilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahanstatus kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah ataupernyataan janji setia oleh pejabat;

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaskud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatanpinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

BAB VIIDOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 38

Dokumen Kependudukan meliputi:a. Biodata Penduduk ;b. KK ;c. KTP ;d. Surat Keterangan Kependudukan ;e. Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ../12

Pasal 39

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang Nama, Tempat dan Tanggal Lahir, Alamat danJati Diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan danPeristiwa Penting yang dialami.

Pasal 40

(1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, Nama Lengkap Kepala Keluarga dan AnggotaKeluarga, NIK, Jenis Kelamin, Alamat, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Agama, Pendidikan, Pekerjaan,Status Perkawinan, Status Hubungan Dalam Keluarga, Kewarganegaraan, Dokumen Imigrasi, NamaOrang Tua;

(2) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi PerubahanKepala Keluarga;

(3) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada Penduduk Warga Negara Indonesia danorang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;

(4) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP;(5) Penduduk Warga Negara Indoensia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap hanya diperbolehkan

terdaftar dalam 1 (satu) KK.

Pasal 41

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP;

(2) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara Nasional;(3) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana apabila masa

berlakunya telah berakhir;(4) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian;(5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memilik 1 (satu) KTP;(6) KTP diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.

Pasal 42

(1) Masa berlaku KTP:a. Untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun;b. Untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.

(2) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku Seumur Hidup.

Pasal 43

KK/KTP diterbitkan paling lambat 14 hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Pasal 44

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang Nama Lengkap, NIK, JenisKelamin, Tempat Tanggal Lahir, Agama, Alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialamioleh seseorang.

Pasal 45

1. Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :a. Register Akta Pencatatan Sipi;b. Kutipan Akta Pencatatn Sipil.

2.Akta Pencatatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /13

2. Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 46

Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.

Pasal 47

(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :a. Kelahiran;b. Kematian;c. Perkawinan;d. Perceraian;e. Pengakuan Anak.

(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:a. Jenis Peristiwa Penting;b. NIK dan Status Kewarganegaraan;c. Nama Orang yang mengalami Peristiwa Penting;d. Tempat dan Tanggal Peristiwa;e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta;f. Nama dan tanda pejabat yang berwenang;g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan

Sipil.

BAB VIIIPENGELOLAAN DAN PELAPORAN DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 48

Pengelolaan Data Kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilaksanakan olehAparat Kampung, Distrik dan Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja

Pasal 49

(1) Ketua RT/RW wajib melaporkan perubahan/perkembangan data hasil pendaftaran pendudukdiwilayahnya kepada Kepala Kampung setiap bulan;

(2) Kepala Kampung wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk diwilayahnya kepada Kepala Distriksetiap bulan;

(3) Kepala Distrik wajib melaporkan data hasil pendaaftaran penduduk diwilayahnya kepada bupati melaluiDinas kependudukan dan Tenaga Kerja setiap bulan.

BAB IXHAK AKSES DATA DAN DOUKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 50

(1) Bupati memberikan Hak Akses kepada petugas yang memenuhi persyaratan;

(2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil pada :a. Sekretariat Daerah Kabupaten yang tugasnya mengkoordinasikan urusan Administrasi

Kependudukan untuk Penyelenggara Kabupaten;b. Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten sebagai Instansi Pelaksana.

Pasal 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /14

Pasal 51

(1) Petugas sebagaimana dimaksud pada pasal 50 yang diberikan Hak Akses adalah Pegawai Negeri Sipil yangmemenuhi persyaratan:a. Pada penyelenggara Kabupaten memiliki Pangkat/Golongan paling rendah Pengatur Tingkat I (II/d);b. Pada Instansi Pelaksana memilki Pangkat/Golongan paling rendah Pengatur (II/c);c. Memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) predikat baik;d. Memiliki kompotensi yang cukup dibidang Pranata Komputer;e. Memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.

(2) Hak Akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut karena :a. Meninggal dunia;b. Mengundurkan diri;c. Menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;d. Tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik; dan / ataue. Membocorkan Data dan Dokumen Kependudukan.

(3) Pencabutan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 52

(1) Ruang Lingkup Hak Akses sebagaimana dimaksud pada pasal 51 ayat (1) yang diberikan oleh Bupati kepadapetugas penyelenggara Kabupaten dan Instansi Pelaksana meliputi memasukkan, menyimpan, membaca,mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengcopy data dan Dokumen Kependudukan;

(2) Penyelenggara Kabupaten dalam memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus sertamencetak data, mengcopy Data dan Dokumen Kependudukan dilakukan setelah melakukan Ferivikasi secaraberjenjang;

(3) Dalam menyelenggarakan hak akses sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku ketentuan penyelenggara kabupatenberdasarkan data dari instansi pelaksana.

Pasal 53

Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 dikecualikan dari data pribadi penduduk.

Pasal 54

Pemberian dan Pencabutan Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Kepada petugas pada penyelenggaraKabupaten dan Instansi Pelaksana diusulkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja kepada Bupati.

Pasal 55

(1) Perubahan Data Kependudukan dalam database dapat dilakukan secara berjenjang berdasarkan perubahan datadari Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Boven Digoel;

(2) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian data kependudukan pada tingkat pusat, penyesuaian data dilakukan olehInstansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Boven Digoel;

(3) Penyesuaian data dilakukan oleh Instansi Pelaksana secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)disampaikan kepada Penyelenggara Pusat melalui Penyelenggara Provinsi.

BAB XDATA PRIBADI PENDUDUK

Bagian satuCatatan Peristiwa Penting

Pasal 56

1. Catatan peristiwa penting merupakan data pribadi untuk penduduk;

2.Catatan Peristiwa . . . . . . . . . . . . . . . . . /15

2. Catatan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. Anak lahir diluar kawin, yang dicatat adalah mengenai nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran,

nama ibu dan tanggal kelahiran ibu ;b. Pengangkatan anak yang dicatat adalah mengenai nama ibu dan bapak kandung.

Bagin keduaPenyimpanan dan Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 57

Data pribadi yang ada pada database penyelenggara dan Instansi Pelaksana disimpan dalam database pada datacenter.

Pasal 58

1. Data pribadi penduduk pada database sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 dikelola sebagai bahan InformasiKependudukan;

2. Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diakses setelah mendapat izin untukmengakses dari Bupati.

Pasal 59

Instansi pemerintah dan swasta sebagai pengguna data pribadi penduduk, dilarang menjadikan data pribadi penduduksebagai bahan informasi publik.

Pasal 60

Pemegang hak akses data pribadi penduduk dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik,sebelum mendapat persetujuan dari pemberi hak akses.

Pasal 61

Dalam hal Kepentingan Keamanan Negara, tindakan Kepolisian dan Peradilan, data pribadi penduduk sebagaimanadimaksud dalam pasal 57 dapat diakses dengan mendapat persetujuan dari Bupati.

Bagin ketigaPersyaratan dan Tata Cara Memperoleh serta Menggunakan

Data Pribadi Penduduk

Pasal 62

1. Untuk memperoleh data pribadi penduduk, pengguna harus memiliki izin dari Bupati sesuai dengan lingkup datayang diperlukan;

2. Data pribadi penduduk yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat digunakan sesuai dengankeperluannya yang tercantum dalam surat izin.

Pasal 63

1. Data pribadi penduduk dapat diperoleh dengan cara:a. Pengguna mengajukan izin kepada Bupati dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan data pribadi

penduduk;b. Bupati melakukan seleksi untuk menentukan pemberian izin.

2. Jawaban atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan b paling lambat 14 hari kerja sejakpermohonan diterima;

3. Petugas menerima hak akses berdasarkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, memberikan datapribadi penduduk sesuai dengan izin yang diperoleh.

BAB XI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /16

BAB XISANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 64

(1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporanperistiwa kependudukan dalam hal :a. Pindah datang orang asing yang memiliki IzinTinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap;b. Pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia;c. Pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing;d. Perubahan status orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan izin Tinggal Tetap;e. Pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau memiliki Izin

Tinggal Tetap;f. Penduduk yang melakukan perubahan KK ; ataug. Penduduk yang memperpanjang KTP.

(2) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penduduk Warga Negara Indonesiapaling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan penduduk Orang Asing paling banyak Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

(3) Setiap penduduk yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

(4) Setiap Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa SuratKeterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Pasal 65

(1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporanperistiwa penting dalam hal :a. Kelahiran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;b. Kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia;c. Kelahiran Warga Negara Indonesia di atas kapal laut atau pesawat terbang;d. Lahir mati di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;e. Perkawinan di wilayah Negara Kesatuan Republik Inddonesia;f. Perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia;g. Pembatalan perkawinan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;h. Perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;i. Perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia;j. Pembatalan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;k. Kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;l. Kematian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia;m. Pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;n. Pengangkatan anak di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke

Indonesia;o. Pengakuan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;p. Pengesahan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;q. Perubahan nama di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;r. Perubahan status kewarganegaraan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; ataus. Peristiwa penting lainnya.

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 100.000,- (seratus riburupiah).

Pasal 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./17

Pasal 66

Pejabat pada instansi pelaksana yang melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yangmemperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksiberupa denda administratif paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 67

Denda administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ayat (2,3 dan 4), pasal 65 ayat (2) dan pasal 66merupakan penerimaan daerah Kabupaten.

BAB XIIKETENTUAN PIDANA

Pasal 68

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksanadalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara palinglama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 69

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data padadokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dipidana dengan pidana penjara paling lama2 (dua) bulan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 70

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebihdari satu KK sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (5) atau untuk memiliki KTP lebih dari satusebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) bulandan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

BAB XIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /18

BAB XIIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Disahkan di Tanah Merahpada tanggal 14 Desember 2009

BUPATI BOVEN DIGOEL

CAP/TTD

YUSAK YALUWO, SH, M.Si

Diundangkan di Tanah Merahpada tanggal 14 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN BOVEN DIGOEL

CAP/TTD

Drs. ASAF TANDIPEMBINA TK. I

NIP. 010 097 604

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2009 NOMOR 6

Untuk Salinan yang Sah sesuai dengan AslinyaAn. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

KEPALA BAGIAN HUKUM

WAHYUDIANA, SHPEMBINA

NIP. 19661214 199302 1 001

PENJELASANATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOELNOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOVEN DIGOEL

I. UMUM

Peraturan Daerah Tentang Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukansistem yang mencerminkan adanya reformasi dibidang Administrasi Kependudukan. Salah satu halpenting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan ( NIK ). NIK adalahNomor Identitas Penduduk yang bersifat Unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yangterdaftar sebagai Penduduk Indonesia dan terkait secara langsung dengan seluruh DokumenKependudukan.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagaibagian dari penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dari sisi kepentingan Penduduk, AdministrasiKependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik sertaperlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yangdiskriminatif.

Administrasi Kependudukan diarahkan untuk :1. Memenuhi hak asasi setiap orang dibidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminatif dengan

pelayanan publik yang profesional ;2. Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan

Administrasi Kependudukan ;3. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting ;4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional serta

lokal ; dan5. Mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk :

1. Memberikan keabsahan Identitas dan kepastian hukum atas Dokumen Penduduk untuk setiapPeristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk ;

2. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk ;3. Menyediakan data dan informasi Kependudukan secara Nasional mengenai pendaftaran penduduk

dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diaksessehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya ;

4. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu;5. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan

setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Prinsip-prinsip tersebut diatas menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan AdministrasiKependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Daerah ini melalui penerapan SistemInformasi Administrasi Kependudukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1Cukup Jelas

Pasal 2Cukup Jelas

Pasal 3Huruf a

Cukup JelasHuruf b

Cukup JelasHuruf cCukup Jelas

Huruf eCukup Jelas

Huruf fYang dimaksud dengan “ Pengelolahan dan penyajian Data Kependudukan berskala

Kabupaten “ adalah pengelolahan Data Kependudukan yang menggambarkan kondisiKabupaten dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang disajikansesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Huruf gCukup Jelas

Pasal 4Cukup Jelas

Pasal 5Cukup Jelas

Pasal 6Cukup Jelas

Pasal 7Cukup Jelas

Pasal 8Cukup Jelas

Pasal 9Cukup Jelas

Pasal 10Cukup Jelas

Pasal 11Cukup Jelas

Pasal 12Cukup Jelas

Pasal 13Cukup Jelas

Pasal 14Cukup Jelas

Pasal 15Cukup Jelas

Pasal 16Cukup Jelas

Pasal 17Ayat ( 1 )

Cukup JelasAyat ( 2 )

Pemberian NIK kepada penduduk menggunakan Sistem Informasi AdministrasiKependudukan.

Ayat ( 3 )Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup JelasPasal 19

Yang dimaksud dengan “Dokumen Pendaftaran Penduduk” adalah bagian dari DokumenKependudukan yang dihasilkan dari proses pendaftaran penduduk misalnya Kartu Keluarga(KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Biodata.

Pasal 20Cukup jelas

Pasal 21Cukup Jelas

Pasal 22Cukup Jelas

Pasal 23Cukup Jelas

Pasal 24Ayat ( 1 )

Yang dimaksud dengan “Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan” adalahpenduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukanyang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.Pendataan dilakukan dengan membentuk tim di daerah yang beranggotakan dariInstansi terkait.

Ayat ( 2 )Yang dimaksud “Tempat Sementara” adalah tempat pada saat terjadi pengungsian.

Ayat ( 3 )Cukup Jelas

Pasal 25Ayat ( 1 )

Yang dimaksud dengan “Tempat Terjadinya Peristiwa Kelahiran” adalah wilayahterjadinya Kelahiran. Waktu pelaporan kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) harimerupakan tenggang waktu yang memungkinkan bagi penduduk untuk melaporkanperistiwa kelahiran sesuai dengan kondisi/letak geografis daerah.Penduduk yang wajib melaporkan kelahiran adalah Kepala keluarga.

Ayat ( 2 )Cukup Jelas

Pasal 26Cukup Jelas

Pasal 27Cukup Jelas

Pasal 28Ayat ( 1 )

Yang dimaksud dengan “ Lahir Mati “ adalah Kelahiran seseorang bayi darikandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saatdilahirkan tanpa menunjukan tanda-tanda kehidupan.

Ayat ( 2 )

Peristiwa Lahir Mati hanya diberikan Surat Keterangan Lahir Mati, tidak diterbitkanAkta Pencatatan Sipil. Meskipun tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil tetapipendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunandibidang kesehatan.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ Perkawinan “ adalah ikatan lahir batin antara seorang Priadan seorang Wanita sebagai Suami Istri berdasarkan ketentuan PeraturanPerundang – Undangan.

Ayat (2)Cukup Jelas

Pasal 30Cukup Jelas

Pasal 31Cukup Jelas

Pasal 32Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ Kematian “ adalah tidak adanya secara permanen seluruhkehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.

Ayat (2)Cukup Jelas

Ayat (3)Yang dimaksud dengan ” Pihak Yang Berwenang “ adalah Kepala Rumah Sakit, Dokter /Paramedis, Kepala Kampung atau Kepolisian.

Ayat (4)Cukup Jelas

Ayat (5)Cukup Jelas

Pasal 33Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ Pengangkatan Anak “ adalah perbuatan hukum untukmengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atauorang lain yang bertanggung jawab atas Perawatan, Pendidikan dan Membesarkan Anaktersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan ataupenetapan pengadilan.

Ayat (2)Cukup Jelas

Ayat (3)Yang dimaksud dengan “ Catatan Pinggir “ adalah catatan mengenai perubahan status atasterjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir aktaatau bagian akta yang memungkinkan (dihalaman / bagian muka atau bagian belakangakta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 34Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ Pengakuan Anak “ adalah pengakuan seorang ayah terhadapanaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas pesetujuan ibu kandung anaktersebut.

Ayat (2)Cukup Jelas

Ayat (3)Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)Yang dimaksud dengan “ Pengesahan Anak “ adalah pengesahan status seorang anak yanglahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat Pencatatan Perkawinan kedua orang tua anaktersebut.

Ayat (2)Cukup Jelas

Ayat (3)Cukup Jelas

Pasal 36Cukup Jelas

Pasal 37Cukup Jelas

Pasal 38Huruf a

Yang dimaksud dengan “ Biodata Penduduk “ adalah keterangan yang berisi elemen datatentang jatidiri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yangdialami penduduk sejak saat kelahiran.

Huruf bCukup Jelas

Huruf cCukup Jelas

Huruf dCukup Jelas

Huruf eCukup Jelas

Pasal 39Kata “ Paling Sedikit “ dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemungkinanadanya tambahan keterangan, tetapi keterangan tersebut tidak bersifat diskriminatif.Yang dimaksud dengan “ Alamat “ adalah alamat sekarang dan alamat sebelumnya.

Pasal 40Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ Kepala Keluarga “ adalah:a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah

maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atauc. Kepala Kesatrian, Kepala Asrama, Kepala Rumah Yatim Piatu, dan lain – lain tempat

beberapa orang tinggal bersama – sama.Ayat (2)

Cukup JelasAyat (3)

Cukup JelasAyat (4)

Cukup Jelas

Pasal 41Ayat (1)

Cukup JelasAyat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup JelasAyat (4)

Cukup JelasAyat (5)

Dalam Rangka menciptakan Kepemilikan 1 (satu) KTP untuk 1 (satu) pendudukdiperlukan Sistem Keamanan / pengendalian dari sisi Administrasi ataupun teknologiInformasi dengan melakukan Verifikasi dan Validasi dalan sistem databaseKependudukan serta pemberian NIK.

Pasal 42Cukup Jelas

Pasal 43Cukup Jelas

Pasal 44Cukup Jelas

Pasal 45Cukup Jelas

Pasal 46Cukup Jelas

Pasal 47Cukup Jelas

Pasal 48Cukup Jelas

Pasal 49Cukup Jelas

Pasal 50Cukup Jelas

Pasal 51Cukup Jelas

Pasal 52Cukup Jelas

Pasal 53Cukup Jelas

Pasal 54Cukup Jelas

Pasal 55Cukup Jelas

Pasal 56Cukup Jelas

Pasal 57Cukup Jelas

Pasal 58Cukup Jelas

Pasal 59Cukup Jelas

Pasal 60Cukup Jelas

Pasal 61Cukup Jelas

Pasal 62Cukup Jelas

Pasal 63Cukup Jelas

Pasal 64Cukup Jelas

Pasal 65Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup JelasPasal 67

Cukup JelasPasal 68

Cukup JelasPasal 69

Cukup JelasPasal 70

Cukup JelasPasal 71

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2009 NOMOR 6