View
224
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
7/22/2019 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilaya…
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-daerah-kabupaten-maluku-tenggara-barat-nomor-14-tahun-2012-tentang 1/30
fliii ,o&Mflf
PERATURAS DAERAH
Ef;AFUPATEH MATUKU TEtrGGARA BARAT
TSOSESR 14 TAFTUH 2fiL2
TE {TAT{G
REI{CATSA TATA RUAHG IFTLAYAH tRTRrtrl
T{,AB-[J FAT'EFI $frAtT'KU TEffi GGARA BARAT.
TAHU3{ 2012 -20.3iAnllr..frta,r- tJ E A E. F.,E ,t rlr tEr?Tgt A Fs r-r L +Td F.rl A El A Eira ALtEtLl \ElaLE IEI''lf,.E-lIYI.fii r I (J.fll'llll l'.frl^ll tf ltt.f,lfl.lA DrE .frs
RITPATT IttIAI.TI ilI TIiiNt?tTATIA RAPATt+ta ae* * al*tat*rra-v G a<*r .sv,a-are44 g* sal***
t
Menimbang
,ffi*{***-
e*-".,ryl
q-@
ffi.e1 -I
ffi.'4I
'iq=s..l
ffi:qki
ffi:-@i
:
ffi:@:
W;@,gp{rj*-*
W-4;
q gbcti-,,*--.
wry -q.i
j
ffi:*E
ffiS::,q
trffi:a
ffiq:-e;
ffi"@
ffi"*E]
ffi*Ea,-
ffi"i
ffib-J--*w**4
.
6;*,",ui-,* ---,-
Ws1*g
W:q
ffi'q-",q
ry*&,F@
ffi:e
b,
bahwa untuk mengarahkan pembangunan di KabupatenMaluku Tenggara Barat dengan memanfaatkan ruangwilayah secara aman, tryaman, produktif, danberkelanjutan perlu disusun Rencana Tata RuangWilayah;
bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduanpemtrangunarr antar sektor, daerah, dan ltiasyarakat
maka rencana tataruang wilayah mempakan arahanlokasi investasi pembangunan yang dilaksanakanpemerintah, masyarakat, dan I atau dunia usaha;bahwa dengan ditetapk4nnya Undang-Undang Nomor 26Tahun 2OA7 tentang Penataan Ruang dan PeraturanPemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana TataRuang wilayah Nasional, maka strategi dan arahartkebq'akan pemanfaatan ruang wilayah nasional perludijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang wilayahKabupaten;bahwa Rencana Tata Ruang Wiiryah Kabupaten MaiukuTenggara Barat adalah Rencana Tata Ruang Wilayahberbasis mitigasi bencana;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf dperlu membentuk Pe;a-turan Daerah tentang RencanaTata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat2012-2A32;
i. lJndang-Undang Repubiik indonesia Nomor s Tahun1960 terrtang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agrana(Lembararl Negara Republik Indonesia Tahun L96ONomor Lo4, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 2OaQ;
2. Undang-Undang Nornor i i Tahun 196T tentangKetentuan-ketentuan Pokok Pertambangan {LembaranNegara Republik indonesia Tahun 1967 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 283 1);
r'
u.
e.
Siengingai
7/22/2019 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilaya…
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-daerah-kabupaten-maluku-tenggara-barat-nomor-14-tahun-2012-tentang 2/30
,S;"S
',s{:m',
tS:*:
T:@
s@ffim
TT::_&
F;_"@
Sqs"@
&.":@.
Sq*q
s"@l
s{eS--e
I
rT;-w
G:-.e
C-"m
*t=a:l
C:@
e*:-:"@:
C:e:
C;Oi
C-"c
d*ryl
CdBI
S;qrSry
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun L977 tentangPengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya (Lembarar: Negara Republik IndonesiaTahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 34L91;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentangPerumahan dan Permukiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, TambahanLembararl Negara Republik Indonesia Nomor 3a69j;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budi daya Tanaman (LembararL Negara RepublikIndonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3a7B\;
7. Undang-Undang Nomor 4L Tahun 1999 tentangKehut arLarL (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun L999 Nomor L67, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3SSB), sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OO4
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Und ang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang {LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Ind.onesia Nomoraa}t);B. Undang-Undarug Nomor 46 Tahun L999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru,dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat {LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor38e5);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2OAZ tentangPertahanan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OO3 Nomor 3, Tambahan Lembaran"Negara Republik InrConesia Nomor aI69\;
l0.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OA2 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2AO2 Nomor 94, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 12261;
1 l.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2oO3 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2oo3 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor a2B6);
L2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20A4 tentang sumberDaya Air (Lembaraf,L Negara Republik Indonesia Tahun2OA4 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4377|;
l3.Undang-Undang Nomor 1B Tahun 2oo4 tentangPerkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2a04 Nomor 84, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 441 t);l4.Undang-Undang Nomar 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lemb aran NegaraRepublik Indonesia Nomor 704, Tambahan LembararaNegara Republik Indonesia Nomor aaZ\;
7/22/2019 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilaya…
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-daerah-kabupaten-maluku-tenggara-barat-nomor-14-tahun-2012-tentang 3/30
lS.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPenkartan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2AO4 Nomor 118, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor aa33l;
16.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OO4 Nomor I25, TambahanLembararl Negara Republik Indonesia Nomor 44371,sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan UndarLg-IJndang Nomor tr 2 Tahun 2AA& tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undarug Nomor 32Tahun 2A04 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2AAB Nomor 59,Tambahan LembararT Negara Republik Indonesia Nomorasaaj;
IT.IJndang-Undang Nomor 38 Tahun 2AO4 tentang Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor L32, Tarrtbahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 444a\;
lB.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OOT TentangRencana Pembangunan Jangka Panjang NasionalTahun 20051025 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2AOT Nomor 33, Tambahan LembaranNegara Republik Ind,onesia Nomor 47AO);
l9.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OA7 TentangPenanggulangan Bencana (Lembaran Negara RepubtrikIndonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan LembararrNegara Republik Indonesia Nomor a723|;
2}.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2AAT TentangPenataan Ruang (Lemb arar-L Negara Republik IndonesiaTahun 2OOT Nomor 68, Tambahan I-embaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4725|;
2l.TJndang-Undang Nomor 27 Tahun 20OT TentangPengelolaan Wilayah Pesisir dan trulau-pulau Kecil(LembararL Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor a7391;
ZZ.Undang-Undang Nomor LT Tahun 2008 TentangPelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia TahunzACIB Nomor 64, Tambahan Lembararl Negara RepublikIndonesia Nomor a9ag);
23.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentangPengelotraan Sampah (Lembararl Negara RepubtikIndonesia Tahun 2AOS Nomor 69, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor aBS l);
24.Undang-Undang Nomor 1 Tahun zaog tentangPenerbangan (Lembararr Negara Republik IndonesiaTahun zaog Nomor 1 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor a956);
25.Undang-Undang Nomor 4 Tahun zoog tentangPertambangan Mineral dan Batubara (Lembararl" NegaraRepublik Indonesia Tahun za}g Nomor 4 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomo r agsg);
26.Un-dang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentangKepariwisataan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun zaag Nomor 1 1, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor ag56);
fj-.."f
q-E'ffi'
qte.
ei-El
{Frre
5,"F
ffif4:t@
rycFefts
@c+q
i
Sod€{ffia
,i
@G-"GE
Ie@GE
I
e+€
eFa1
@I
@G+@
eqal
f€-1CF
l
csb
ec,&I
cbI
@If
c*:t
7/22/2019 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilaya…
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-daerah-kabupaten-maluku-tenggara-barat-nomor-14-tahun-2012-tentang 4/30
i$ff-.ai
' '.'"1ps'*,.8' )
iS&'@';
Effi@i'1
..i
i*S:4i.i:
':ft,
rFtr@
tF@;@
:
F€G'9,,$.ffi
,
'f;-'@
'T;:"-*E
rs;@
FA
'cffi-@
'C,-rc,s"q
I
{cq:@
c*-@l
csrc
.'Cffi&E
.+.*d*".",*(ts**4
{F#":ry
.rud***
\Ct-d--"+i
-tw***Ge-,ry
'Crffi'i$fitt@
ffi:qiCffiffi
.A@4s'h.*
Ce"*41
ffi-*$dfi;f-.;r
z7.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas danAngkutan Jalan (Lemb aran, Negara Republik
IndonesiaTahun 2BAg Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 5025);
28.tJndang-Undang Nomor 30 Tahun 2OOg tentangKetenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O09 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 50 52};
Z9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OOg tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
{LembararT Negara Republik Indonesia Tahun 2OAg
Nomor I40, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5059);
30.Undang-Und ang Nomor 12 Tahun 2AII tentang
Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan
{Lemb arrarL Negara Republik Indonesia Tahun }OLINomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 523fl;
3l.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentangPerlindungan Hutan {Lembaran Negara RepublikIndsnesia Tahun 19BS lt{omor 39, Tambahan Lemharan
Negara Republik Indonesia Nomor 3291\;
32.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun igBB tentangKoordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19BB
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3373);
33.Peraturan PemerintahNomor
69Tahun 7996 tentang
Pelaksarraof,L Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk danTata Cara Peran serta Masyatakat Dalam PenataanRuang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1996 Nomor IO4, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3660);
34.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentangTata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 95, TambahartLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721|;
35. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun I99B tentangPenertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor L32, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3776|;36.Peraturan Pernerintah Nsrnor 6B Tahun 1998 tentang
Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I99BNomor L32, Tarrtbahan Lembarafi Negara RepublikIndonesia Nomor 3776);
37.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentangKecamatan {Lembarari. Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nornor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3B3B);
38.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentangTingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang lffilayah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AOONomor 2O, Tambahan Lembatar\ Negara RepublikIndonesia Nomor 393fl;
3g.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 200 1 tentangKepelabuhanan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2001 Nomor I27 , Tambahan Lembaran Negara
7/22/2019 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilaya…
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-daerah-kabupaten-maluku-tenggara-barat-nomor-14-tahun-2012-tentang 5/30
ry'tqry
.1- .J \\' ',ciffi;ql .
I
cqrcj
cq.@i
*c
$.s:-@j
i
F#si
cffi".:-
i
c;;t:,i
S#:"
r*"qF"#;"@
I
g*;,qrI
€$",qi
F.ti,,;:$I
fi,ffi,q)i
G;cI
Fi'*E.)'1.(Eq:*e
I
i
F;;*.mII
G'*-":t
s="Fai
S:-q
C,;;D
5.frl,_4l
G;$-
Republik Indonesia Nomor 4L45);
40.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OA2 tentang
Hutan Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2AA2 Nomor LI?, Tambahan Lembararl Negara
Republik Indonesia Nomor 42a21;
4l.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2OO1 tentangPenatagunaan Tanah (Lemb aran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OO4 Nomor 45, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor a3B5);
42.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2OO4 tentangPerlindungan Hutan {Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OA4 Nomor I47, TambAhanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor a453\;
4S.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2OO5 TentangPengernbangan Sistern Penyediaan Air Minurn(t emb ararL Negara Republik fndonesia Tahun 2005Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor aagQ;
44.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentangSistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Repubtik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, TambahanLembararL Negara Republik Indonesia Nomor a5761;
4s.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraarL
Pernerintah Daerah (Lembararr Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 165, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5931;
46.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang
Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor a62a|;
47.Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentangPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 461+);
4S.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2O07 tentangPembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsi dan Pemerintahan Daerah KabupatenlKota(Lembaraf,L Negara Republik Indonesia Tahun 2AATNomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 47371;
49.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentangPedoman Evaluasi Penyelenggaraan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2AOB Nornor L9, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4B1S);
S0.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Nasional {Lembara:rrNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,Tambahan LembararL Negara Republik Indonesia NomoraB33);
Sl.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentangPenyelenggaraarL Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OIO Nomor 2L, TambahartLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
S2,Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
G:ry
C'd::q
6:ffi:ry
c:s:,,"ryF
6;ffi],
s;.se
cffiil0
€ifi::;fi
snil"D
Sle---:trfi
Cq;"Q
rfl#:;l
7/22/2019 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilaya…
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-daerah-kabupaten-maluku-tenggara-barat-nomor-14-tahun-2012-tentang 6/30
H
C@,.r'c-ffi:41) .'
c-ffiG*,ry
C':
S:*q:d
f,#ffi
G:;_-*,qi
6s;$
Cff"q:
s,*:**
c:ffi$
c"fi-r
I
c;,rci
1$ll-*
G.il:'-i
6:.qI
e,ri-ryrir
C;T:;4)i
GJf"qI
'cry--eI
6;,;t,::4
--..is{rP,,*C*"-S1
_._...,,i,,,,**
c,*:,-.qlI
cqI
C:FI
eiI
C"JiilryI
c,#.,"4
*'W
,bqffiai
C"ff-D
5iX"ffi
s;:;ffi*.G.=::4zru*
Ql"*----n$
,€qHr
Cctr-ts,
e#:;s
s3.Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentangKebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
S4.Keputusan Presiden Nomor 62 tahun 2000 tentangPedoman Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
S5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor B Tahun 1998 tentang PenyelenggaraanPenataalr Ruang di Daerah;
S6.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun ZOLO tentangTata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi KawasanHutan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5096);
S7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2CL2 tentangInn Lingkungan {LembararT Negara Republitr< IndonesiaTahun
2OI2Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5285);SS.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan PeraturanDaerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
S9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2AOg
tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;60.Peraturan Menteri Dalarrr Negeri Nomor 50 Tahun 2OOg
tentang Ped.oman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;6l.Peraturan Menteri Pekerj aarr Umum Nomor
n IPRT/M l2OOg tentang Pedoman PersetujuanSubstansi dalam Penetapan Rancangan PeraturanDaerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
dan Rencana Tata Ruang Wilayah KabupatenlKotabeserta Rencana Rincinya;62.Peraturan Menteri Pekerj aarr Umum Nomor
L6 IPRT/M l2OO9 tentang Pedoman PenyusunanRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
63.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun1998 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerahtentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi danRencana Tata Ruang Wilayah KabupatenfKota;
64.Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral NomorL457 .Kl2a IMBM lza}o tentang Pedornan TeknisPengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan danEnergi;
65.Keputusan Menteri trnergi Sumber Daya MineralRepublik Indonesia Nomor r456.Kf 2a IMBM lzoao, tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst;66.Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia Nomor L4sT.K'lz0 lMtrM l20ootentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan diBidang Pertambangan dan Energi;
7/22/2019 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilaya…
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-daerah-kabupaten-maluku-tenggara-barat-nomor-14-tahun-2012-tentang 7/30
r*qI
e,iEI
6;:[4I
c;[.:4
gmfi*g
'Ftrq',t#:E)'
i
Cq:BCffi_
c:il4ii
f.:ffi6
f-ffi:qi
6J'6-tsI
C-"-.--T"4l
CJ::4i
C":X.
c",ffiry
'G*i;-4
t;
',€4ryI
Ii
€*--TJ*i
'6{:A
c4q:
,--a*{,ru--
Cq*+$i
S;q:
d"-_-:AI
$ry,t*,il"
,G.tr
G-f{+qslk
{t*=.41
Cq.dl
Gffiil{s
Cff"q
G:ff,$..ao+s{.*.,**
i *u--'"{
_4| tss"^
f,'**,.rdi
s;q;r
-r"*L,,hp.fi*-ilI
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAII PERWAKILAI{ RAKYAT DAERAHI{ABIIPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
DATI
BUPATI MAI.UKU TENGGARA BARAT
MEMUTUSI(AN:
Menetaphan : PERATURAN DAEMII I(ABUPATEN MATUKUTENGGARA BARAT
TENTAITG REI{CAI{A TATA RUAIIG WITAYAII (RTRW]
ITABUPATEN I{ALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2Ol?--2O52
BAB I
KETEITTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat yang selanjunya disebut Pemerintah yaitu Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun i945.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah I{abupaten Maluku Tenggara Barat.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tenggara Barat.
+. Dewan Perwakitan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggna Bant.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruangdidalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan malduk lain hidup,
melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
6. Tata Ruang adalah wujud stlulitur ruang dan pola ruang.
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan
. sarana yang berfungsi sebegai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara
hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukkan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi
peruntukkan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukkan ruang untuk fungsi budidaya.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan polaruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
11. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi,pengaturan, pembinaan,
pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk newujudkan shuktur ruang dan pola ruang sesuai
dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta'
pembiayaannya;
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai
dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
14. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Iftbupaten Maluku Tenggara Barat selanjutnya disebut RIRW
Itubupaten Maluku Tenggara Barat adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang
wilayah kabupaten;
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geogralis beserta segenap unsur terkait yang
batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Sistem Wilayah adalal struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan
pada tingkat wilayah.
7/22/2019 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilaya…
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-daerah-kabupaten-maluku-tenggara-barat-nomor-14-tahun-2012-tentang 8/30
#ry-'qt",ffilffi;m'
.->,#i,o*
ffirs_..*q):
#ff""@
c"tr""4
{Fin,,"*
,F:I.'@
fF;#@
;:"
ff.-rXq
,;Fffi*,&
, @
{Fu-*ru@
i
{F_"flqI
f':*il-q/a..dn5;lr\$--.+
G=*.S
c#:
,G;@
d4:qt$-t;,-:@
i
.--'sd,*.*
{ts"l-"4
{cryqj
ffi"**q
-r{tdrq*,-*iC**"uS
,#;@
.6ff'4$
Cs'-.9-#4 /.,***-.
C**@
s.*g
c,ffie
{s,ffiq'
,,5;#.:"@
:_.=-.:&
'
ffi;'m
18. Daya Dukung Lingkungan adalah kemampuan lingkungal hidup untuk mendukung
perikehiduparr matusia dan makhluk hidup lain yang ada di dalamnya.
19. Daya. Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menampung atau
menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
20. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang
berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa Provinsi.
21. fusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebuf PKW adalah kawasan perkotaan yang
berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota.
22. Pusat Kegiatan lnkal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi
untuk melayani kegiatan skala lhbupaten/Kota atau beberapa Kecamatan
23. fusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan
yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
24. tusat Kegiatan Sfategis Provinsi yang selanjutnya disebut PKSP adalah kawasan perkotaan
yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala I{abupatenlKota atau beberapa Kecamatan,
yang diarahkan menjadi Pusat Kegiatan Witayah atau PltV.
25. fusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang
berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
26. fusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang
berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
27. Konsewasi adalah pengelolaan sumberdaya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara
bijaksana serta kesinambungan ketersediaanya dengan tetap memelihara dan meningkatkan
kualitas nilai serta keanekaragamannya.
28. fungsi Lingkungan adalah kegunaan secara sistematis dan tepadu dalam melestarikan
lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran danlatau kerusakan lingkungan yang
meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, danpenegakan hukum.
29, Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
30. Ihwasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi
kelestarian lingkungan yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
31. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk
dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan
sumberdaya buatan.
32. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk
pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukirnan
pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
33. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengansusunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi
pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
34. Kawasan lindung kabupaten adalah kawasan lindung yang sfcara ekologis merupakan satu
ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, kawasan lindung yang memberikan
pelindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak diwilayah kabupaten, dan
kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
pengelolaannya merupakan kewenalgan pemerintah daerah Kabupaten.
35. Kawasan budidaya kabupaten adalah kawasan budidaya yang ditetapkan dengan fungsi
utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya
manusia, dan sumber daya buatan.
36. I{awasan strategis kabupaten adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena
mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial,
budaya, lingkungan, sertapendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.
37. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dmlatau mengelompok, yang
penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara
alamia maupun yang sengaja ditanam.
C#*&i
cq"@i
'##'*E
,ffi':*ln
7/22/2019 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilaya…
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-daerah-kabupaten-maluku-tenggara-barat-nomor-14-tahun-2012-tentang 9/30
C;Ery
€reiFc@
ryiF-ry
{Cl*iffie
rut4,lgl*
{ "d*.Ql
l
'rytffi'e
--oe{w(t**"{lFr< ipm,*
ff*;$,>t'-to"**:
iC**ryi
,Fff*u$
ffi-ts
,Cq"-D
.+edjtu5*
t[**,ryf
-*'*:$-v*.^.^"hd
..*ed- .*
"+"..,rJ
Fffq
e
f.
(tb
h
i.
j
38. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izinyang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang
sesuai dengan ketgntuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
BAB IIRUANG LINGKUP, WILAYAH PERENCAT{AAII, AZAS DAI{ TUJUAT{
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Iftbupaten Maluku
TengguaBarat meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi
yang mencakup tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ilffig, rencana
pola ruang, penetapan kawasan sfategis, arahan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian
pemanfaatan ruang.
Pasal 3
Wilayah perencanaan tata ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RIRW) Kabupaten MalukuTenggara Barat adalah daerah dalam pengertian wilayah administrasi yang meliputi 10 (sepuluh)
Kecamatan yaitu:
a. Kecamatan Tanimbar Selatan;
b, KecamatanWertamrian;
c. KecamatanWermaktian;
d. Kecamatan Selaru;
Kecamatan Tanimbar Utara:
Kecamatan Yaru;
Kecam atan Wuarlabobar ;
Kecamatan Nirunmas;
Kecaxtatan Korm om olin ;
Kecamatan Molu Ma-ru.
Wian Peft'ama
Asas
Pasal 4
Rencana Tata Ruang Wiiayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat disusun berasaskan:
Keterpaduan;
Keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
Keberlanjutan;
Keberdayagunaan dan keberhasilgun aan;
Keterbukaan;Kebersamaan dan kemitraan ;
Perlindungan kepentingan umum ;
I(epastian hukum dan keadilan;
Akuntabilitas.
fugianKedua
TujuarPasal 5
Tujuan penataan ruang wilayah I{abupaten Maluku Tenggara Barat adalah mewujudkan ruang
wilayah l(abupaten Maluku Tenggara Barat sebagai Beranda Depan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) yang anan, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pada agribisnis lahankering dan kelautan melalui pengembangan masyarakat kepulauan, budaya lokal dan Ilmu
Pengetahuan dan Teknolo$ IPTEK) dengan mengedepankan mitigasi bencana dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat.yrh;;a
7/22/2019 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilaya…
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-daerah-kabupaten-maluku-tenggara-barat-nomor-14-tahun-2012-tentang 10/30
i
d>iS +tr"*
$F*.'xSl
, *,,..r:d,**- '"
ffi**-4''i
.rsr.{d***.-.
trry*4$i.
*,.d,*"*.
6ts*-4
BAB IIIHEBIJAKAN DAN STRATDGI PEflATAAN RUAI{G WILAYAH
XABUPATET{ MALUKU TENGGARA BARAT
BagianKetigv
KebiJakan Penataan Ruang Vlilayah
Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Pasal 6
Kebijakan penataan ruang wilayah l(abupaten Maluku Tenggara Barat meliputi:
a. Meningkatkan fungsi kawasan sebagai Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKR unfuk kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
b. Mendorong pengembangan ekonomi wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan yang merata dan
berbasis pada agribisnis lahan kering dan kelautan melalui pengembangan masyarakat
kepulauan, budaya lokai, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPIEK);
c. Mengembangkan sarana dan prasarana wilayah dalam rangka meningkatkan perekonomian
wilayah, kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan
antarkawasan di l{abupaten Maluku Tenggara Barat;
d. Melestarikan dan meningkatkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk
mempertahankan keseimbangan ekosistem, keanekaragaman hayati, dan warisan budaya
dengan mengedepankan mitigasi bencana.
Strategi Penataan RuangWilayah
Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Pasal ?
Strategi untuk meningkatkan fungsi kawasan sebagai Beranda Depan Negara Kesatuan RepublikIndonesia(NKRl) untuk kegiatan pertahanan dan keamanan negara, dan ekonomi wilayah meliputi:
a. Mengembangkan kawasan strategis dengan fungsi khusus pertahanan dankeamanan;
b. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis
untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
c. Mengembangkan kawasan lindung danlatau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitarkawasan strategis sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis dengankawasan budidaya terbangun.
Pasd 8
Strategi untuk mendorong pengembangan ekonomi wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan yang
merata dan berbasis pada agribisnis lahan kering darr kelautan melalui pengembangan
masyarakat kepulauan, budaya lokal, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPIEK) meliputi:
a. Memantapkan fungsi masing-masing kota sesuai dengan struktur ruang dan hierarki
kawasan perkotaan;
b, Menciptakan sistem keterkaitan ekonomi antarpusat-pusat;
c. Mengembangkan interaksi desa-kota yang saling menguntungkan;
d. Memperkuat fungsi-fungsi yang sudah ada di kota-kota yang terpilih sebagai pusat-pusat
pertumbuhan, agar terbentuk kesatuan sistem yang mempunyai hierarki dan fungsi ruang
saling mengisi;
e. Mengarahkan kota-kota menjadi pusat kegiatan koleksi dan distribusi bagi wilayah belakang
sehingga dapat menjadi suatu keunggulan komparatif yang dapat meningkatkan kemampuan
ekonomi m asyarakatnya;
f.Memanfaatkan
iknu Pengetahuan dan Teknologi IPIEK) untuk meningkatkan produktivitas disektor agribisnis lahan kering dan kelautan.
#ryaI
+'^-=.q{*+
U*-"4l
-
"^.,.,..,i,*""'-
ffi"'r*
,ffl-:;;@
'
*tii:ilr:-,8-r..:d"**.--
its*.;ffi
{F*:'":
u$*;,ry
r>.rq{*
tF*".qs.
ffiry"4
{FH::.ry
ry--rc
*.E:
'
{F".":4.>-aFtts""*-
{ts;*:
-- -.*td**.-oF*,-4
,>.wCaw*
iCo.*ql
ffi;q'c:ff4---.,,:G,"**
l -*n""';$
,+rl+:l,r+,*
qts'","4
.GffiH"s
,,>ere|**
F"*"4,Aidk *
'{.|.,*""*g}
,hqqi
,G"$-*'E
{FH:.:"@
,.Farlq.s*-^
tF*^".rd
F';;*Br+-<'ld*.""^
,lts*__.4
Cn*r-*YD
,r-.",**r;=
7/22/2019 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilaya…
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-daerah-kabupaten-maluku-tenggara-barat-nomor-14-tahun-2012-tentang 11/30
Pasal 9
Shategi untuk mengembangkan sa-rana danprasarana wilayah da,lam rangka meningkatkan
perekonomian wilayah, kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan tingkat
perkembangan antarkawasan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat meliputi:
a. Meningkatkan kuantitas dan kuaiitas sarana dan jaringan transportasi dengan mewujudkan
keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara untuk meningkatkan aksesibilitas
dan mencapai pemerataan pembangunan;
b. Mengembangkan sistem jaringan tansportasi wilayah dengan pengembangan sistem multi
gate untuk meningkatkan aksesibilitas dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat ke wilayah
lain di Frovinsi Maluku;
c. Mengembangkan sistem jaringan trqnsportasi wilayah untuk membuka wilayah yang terisolir;
d. Mengembangkan sistem jaringan transportasi wilayah untuk mendukung kegiatan evakuasi
bila terjadi bencana alam;
e. pengembangan jaringan energi untuk mendukung pengembangan kawasan-kaw""* y*g.potensial bagi pengenbangan agrobisnis, industri kelautan dan indusffi lainnya, serta
kawasan permukiman penduduk;
f. Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan
secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik di kawasan
perkotaan dan kawasan perdesaan, serta padakawasan terisolasi dan kawasan strategis;
g. Mengarahkan pengembangan sumberdaya air untuk mendukung pengembangan kegiatan
pertanian;
h. Meningkatkan kuantitas dan kualitas jaringan prasarana sumberdaya air serta mewujudkan
keterpaduan sistem di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta pada kawasan
terisolasi dan kawasan strategis;
i.Memenuhi kebutuhan air baku bagi penyediaan air Untuk keperluan pengairan, air minum,
dan industri;
j. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi di kawasan perkotaan dan kawasan
perdesaan, serta pada kawasan terisolasi dan kawasan strategis;
k Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana serta pengembangan sistem jaringan bagi
kemudahan pencegahan pencemaran lingkungan dan bahaya kebakaran di kawasan
perkotaan.
Pasal 10
Strategi untuk melestarikan dan meningkatkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk
mempertahankan keseimbangan ekosistem, keanekaragaman hayati, dan warisan budaya dengan
mengedepankan mitigasi bencana meliputi:
a. Menetapkan danmempertahankan kawasan
lindung;b. Mengembangkan ruang terbuka hljau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari
luas kawasan perkotaan ;
c. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat
pengembangan kegiatan budidaya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan
ekosistem wilayah;
d. Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
e. Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan
perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi'
dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
f. Mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya srcara
bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan
ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta
keanekaragamannya;
C, Membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana.
7/22/2019 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilaya…
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-daerah-kabupaten-maluku-tenggara-barat-nomor-14-tahun-2012-tentang 12/30
ffi6-:-W
'€'*:D'
6;_"&
s;"rq
s":
s-:4
F;;S
€;:"-:
E*i
s-
6-Qs:Jq
G-:'
TJ:"
Gil&g;:;r:"ry
6;6i'."ru$
$'';.&
F":
F;:.q
c;il:
F:::;C)
g;rfig
Cffi:-'q
c*::-rT
c#I
c-firy
s*'Ei
g;;[:,ql_t6xJilgi
5::;hq
,t{.',ry
g#::qr**'L'.*--
'if1.q."..4
6J'ry
4'oc'#:ia
1.
BAB IV
RENCAI{A STRUKTUR RUANG WILAYAH
KABUPATEN STAIUKU TENGGARA BARAT
fugianPertama
Umum
Pasal 11
Rencana struktur ruangwilayah Khbupaten Maluku Tenggara Barat meliputi:
a. Rencana Pengembangansistem perkotaan dan perdesaan;
b. RencanaPengembangan sistem jaringan prasarana wilayah,
Rencana strulitur ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 (satu) yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BagianKedua
Sistem Perkotaan dan Perdesaan
Pasal 12
1. Sistem kota di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat terdiri atas PKSN, PKL, PPK dan
PPL.
2. Sistem kota di wilayah I{abupatea meliputi wilayah pengembangan, sistem hierarki perkotaan,
rencana hierarki pusat pelayanan.
3. Rencana pengembangan fungsi kota dalam rencana sistem perkotaan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat
4. Dijelaskan lebih rinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 (dua) yang merupakan
bagran yang tidak terpisahkan dari Peraflrran Daerah ini.
Pasal 13
1. Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dibagi menjadi 2 (dua) Wilayah Pengembangan
(WP)meliputi:
a. WP I Saumlaki yang terdiri dari Kecamatan Tanimbar Selatan, Selaru, Wermaktian,
Wertanrian, dan Kormomolin, berpusat di Kota Saumlaki dengan kegiatan utama
pengembangan perkotaan, pelayanan jasa, perdagffig&, pemerintahan, pendidikan,
transportasi, perikanan, perkebunan, pertanian, dan pariwisata;
b. WP II Larat yang terdiri dari Kecamatan Tanimbar Utara, Yaru, Nirunmas, Wuarlabobar,
dan Molu Maru, betpusat di Kota Larat dengan kegiatan utama perikanan, pertanian,
perdagangan, dan pariwisata.
2. Hierarki kota dibagi atas 4 (empat) kelompok berdasarkan fungsi dan pelayanannya dalam' menunjang pertumbuhan ekonomi yaitu:
a. Kota Saumlaki sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN);
b. Kota Larat sebagai tusat Kegiatan Lokal (PKL);
c. Ibukota Kecamatan Selaru di Adaut, Ibukota Kecamtan Yaru di Romean, Ibukota
Kecamatan Nirunmas di Tutukembung, Ibukota Kecamatan Kormomolin di Alusi Kelaan,
Ibukota Kecamatan Wertamrian di Lorulun, Ibukota Kecamatan Wuarlabobar di Wunlah,
Ibukota Kecamatan Molu Maru di Wedangkou, Ibukota Kecamatan Wermaktian di Seira
sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PP$;d. Semua Pusat Desa di Kabupaten MalUku Tenggara Barat sebagai fusat Pelayanan
Lingkungan (PPL).
3. Rencana pengembangan sistem perdesaan di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
adalah sebagai berikut:
2.
7/22/2019 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilaya…
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-daerah-kabupaten-maluku-tenggara-barat-nomor-14-tahun-2012-tentang 13/30
.
€r=SE€i-r
. : a. Pusat Desa dikembangkan sebagai pusat pelayanan skala desa yang berfungsi sebrgai
repusat pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial serta mendukung proses kqleksi dan
, flishibusi produk-produk pertanian dari pusat-pusat produksi di wilayah perdesaane$q brsebut.
-*- r--"----- - .'-*J-
G;€ b. Pusat Desa tersebut selanjutnya diarahkan pengembangannya untuk dapat rnemiliki akses
dan jaringan transportasi yang baik menuju PPL (fusat Pelayanan Lingkungan) atau PPKfti-+ "*'lyang terdekat, dimana PPL dan PPK merupakan pusat pelayanan antar desa terutama
i$"g , berkaitan dengan fungsi koleksi dan distribusi produk-produk pertanian.
c. PPL selanjuhrya merupakan bagran terintegrasi dengan sistem kota-kota dengan hierarkiFA "
vaig febifr tinggi dan lebih luas seperti PKL, PKw dan PKN.
tril*t.d>.dd,,.,.*-
ilF*.""'qI
*-*[**Ut-*=s:
i
.i-rF$hlw,-^
ffi*-".,41J
tsagian Ketiga.
Rencana Sistern Jaringafi Frasarana Wilayah
Pasal 14
Paragraf L
Rencana Sistem Jaringan Transportasi
Pasal 16
,zi--s Rencana sistem jadngan prasaranawilayah k?bupaten Maluku Tenggara Barat meliputi:sE i..t 1. Rencana sistem jaringan transportasi;
*qA 2. Rencara sistem jaringan energi;
4-"* 3. Rencana sistem jaringan sumber daya air;flt.4 4. Rencana sistem jaringan telekomunit<asi;
CSA 5. Rencana sistem jaringan pengelolaan lingkungan;
6. Rencana sistem sarana pemukiman.tl*t
{tiilF&:i'+*.lh+.j-
{F**S
{fre Pasal 15
Rencana sistem jaringan transportasi di Kabupaten Maluku Tenggara Barat meliputi:,tt"d*Ja* - a. Rencana sistem jaringan transportasi darat;
@A b. Rencana sistem jaringan hansportasi laut ; dan
ffic' Rencanasistemjaringantransportasiudara.
-***td**,*
iF**4
GryD 1. Rencana sistem jaringan transpor[asi darat di I{abupaten Maluku Tenggara Barat terdiri dari:
ca ; ffi:KTlff3iliffifrTffr;"ff,lT,-"Tffilt"- - Arma (41 km), Arma - siwahan
(55 kro) merupakan jaringan jalan Nasional yang berfungsi sebagaijalan arteri;
3. Ruas llngei-Batu futih (38,8 km) merupakan jalan Provinsi yang berfungsi sebagai jalan
kolektor;
4. Ruas Saumlaki - Batu Putjh - Wunlah - Siwahan - Laxat sebagai jaringan jatan Frovinsi
yang berfungsi sebagai jalan kolektor;
5. Ruas Jalan lingkar Pulau Selaru (72,6 km) merupakan jaringan jalan Kabupaten yang
berfungsi sebagai jalan kolektor;
5. Ruas jalan utama di fulau Larat {65,8 km) merupakan jaringan jalan Kabupaten yang
berlungsi sebagai jalan kolektor;
7. Ruas jalan utama di pulau-pulau kecil merupakan jaringan jalan Kabupaten yang
berfungsi sebagai jalan lokat;
2. Rencana pengembangan terminal angkutan darat tipe C diarahkan pengembangannya di Kota
Saumlaki dan Kota Siwahan;
3. Rencana pengembangan pelabuhan penyeberangan untuk melayani penyeberangan lokal yaitu
Pelabuhan penyeberangan di Seira, Batu futih, dan Wedankou;
7/22/2019 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilaya…
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-daerah-kabupaten-maluku-tenggara-barat-nomor-14-tahun-2012-tentang 14/30
"dlllr.l$s*--r
*F***4,
mtF'*gtl^**
. q|_s{*_gl.
't . m^,-.d**,..--
'#"r**9
,ure.-*+it* ''
-+F-***$i
{ffiff@
ffi,il:
tr-.:r@
eF{@
qtr"_rc
{ffffi"q
ffi,--lj4t
rffi:.,.',B
*iF;::@
ffi::ffi$
ffir*,ff.
ffi:,fr
ffffiil&
{F*-.t&
z+-+gl".ot..'-
'ol **q$,.#-qdi***-\qts"*-*S
i
i
#s,"i
--*r"t t**-ot*""4:
--*sr+i***tts**4
:
--*,6d**C4*4I
*-*nrloi**-*-
'{tsg*@l
#-e--. .sf*.,.*-
C*"",Si
ci",qI
1,i-'+ai{'qkr.,*Fr-4
ry,€qr,,.o-l6*qd*-*
G**''diIi
cff€I
*'S;'1,@
i
,Fqrrrl.r*,,ar,f,*1",-,.d
I;
:*Y
***J**{F**ry:
es*5ffi**3
4. Rencana pengembanganjalur penyeberangan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah:
a. Jalur Penyeberangan Seira-Batu Putih;
b. Jalur Penyeberangan Larat-Wadankau;
c. Jalur Penyeberangan Saumlaki-Adaut.
d. Jalur Penyeberangan Wunlah-Yaru
Pasal 1?
Rencana Pengembangan Rute Transportasilaut meliputi:
NoKODE
TRAYEKJARINGAN TRAYEK DAN JARAK MIt
1 2 3
1.
2,
3
4
R-36
R-37
R-38
R- 39
Tual - Toyando - P. Kur - I{aimear - P. Kur - Toyando - Tual - Molu
Larat Wunlah Saumlaki l{roing Marsela Tepa Romang
Ifisar/Wonreli - Romang - Tepa - Marsela - Iftoing - Saumlaki - Wunlah -Lasat- Molu - Tual.
Tual - Elat - Dobo - Blat -Tual -Toyando - P. Kur - Kairnear - P. Kur -Toyando -Tual -Larat- Saumlaki - I{roing -Tepa - Lakor - Moa- Kisar/Wonreli -Ilwaki - Kalabahi - Reo - Kalabahi - Ilwaki - Kisar/wonreli - Moa - Lakor -Tepa - I{rsing - Saumlaki - Larat - Tual.
Saumlaki - Ambon - Namrole -' Leksula PP
Saumlaki Tepa
Arwala/Sutilarang - Lerokis - Bray/Bsuli - Kalabahi - Reo PP.S4umlaki -
Dawera/Dawelor - Tepa, Babar/Wulur - Romang - Leti - Kisar - Ilwaki -Lerokis - I{upang PP.
Saumlaki - Seira - Larat - Dobo - Tual - Ambon
2. Rencana Pengembangan Pelabuhan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah Pelabuhan
Saumlaki {Pelabuhan pengumpul), Pelabuhan Larat (Pelabuhan Pengumpul) dan Pelabuhan
Adaut (Pelabuhan Pengumpul), Pelabuhan Seira (pelabuhan pengumpul), Pelatuhan Adodo
Molu (pelabuhan pengumpul) dan Tutukembong (pelabuhan pengumpul).
Pasal 18
Rencana Pengembangan Sistem Transportasi Udara meliputi:
a. Pengembangan bandar udara baru di Desa Lorulun, Kecamatan Wertamrian yang akandijadikan bandar udara skala Internasional untuk mengantisipasi keterbatasan
pengembangan bandar udara Larat dan Olilit,
b. Pengembangan bandar udara Olilit di Kota Saumlaki sebagai bandar udara pusat penyebaran
dengan skala pelayanan Tersier/Bandar Udara Pengumpul pada tahun 2025-2027 ,
c. Ruang udara untuk penerbangan akan diatur tersendiri dalam Rencana Induk Bandar Udara.
Paragraf 2
Reneana Sistem Jaringan Energi
Pasal 19
1. Rencana sistem jaringan energi meliputi:
a. Pengembairgan jaringan kelistrikan yang diselaraskan dengan pengembangan pusatperkotaan, pusat produksi, dan pusat distribusi sesuai dengan kebutuhan dan tingkat
perkembangannya, serta mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
dan Rencana Tata Ruang Wilayah (R?RW) Provinsi Maluku;
1.
7/22/2019 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilaya…
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-daerah-kabupaten-maluku-tenggara-barat-nomor-14-tahun-2012-tentang 15/30
f+-qt
€'B,F,E
€€GD
6E@F*EF.-rrf
6:E€@
$*;ct
€ila6@6r:ts
erys4€il€
€trtF-*$
cqC']:B
€ffib
€,^E
6xjr€q:E
,ry6FBi
6@I
t-r-.tl-
€q:ts-tG&
I
ffil-
d;.I
G.q*4I
q=$--t4"d;a
4J.
b. Peningkatanan sistem distribusi BBM yang meliputi peningkatan kapasitas Depo BBM,dan
pengembanganjaringan
distribusi BBM.2. Rencana peninfl<atan jarngan dan pelayanan listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
dalam bentuk:
a. Peningkatan dan penambahan kapasitas daya listrik pada Kecamatan Tanimbar Selatan,
Tanimbar Utara, Wermaktian, dan Selaru;
b. Pembangunan pembangkit listrik baru di Kecamatan Yaru, Wuarlabobar, Molu Maru;
c. Peningkatan dan peluasan jaringan distribusi di seluruh Kecamatan'
Peningkatan dan penambahan kapasitas daya listrik serta pembangunan pembangkit listrik
baru di Kabupaten dengan teknologi Pembangkit Listik Tenaga Diesel (PUID), Pembangkit
Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan atau Pembangkit Listrik Tenaga Angin dengan kecepatan
angin rata-rata 2A km I ian;Peningkatan sistem distribusi BBM terdiri dari peningkatan kapasitas Depo BBM di Saumlaki
dan pengembangan fasilitas penyimpanan BBM untuk mendukung pembangkit tenaga listrik
tenaga diesel (PLTD) di Kecamatan Tanimbar Utara, Wermaldian dan Selaru serta
peningkatan jaringan distribusi BBM untuk kepentingan domestik di semua Kecamatan.
Paragraf 3
Rencana Sistem Prasarana Sumber Daya Air
Pasal 20
Rencana sistem prasarana sumber daya air meliputi rencana konservasi dan pendayagunaan
sumberdaya air, rencana pengembangan sistem irigasi, dan rencana pengembangan sistem air
bersih.
Rencana konservasi pendayagunaan sumberdaya air di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
Rencana sistem irigasi di Kabupaten Maluku Tenggara Barat mencakup hal-hal sebagai
berikut:
a. Membatasi perubahan fungsi irigasi pertanian lahan kering untuk kegiatan budidaya lain;
b. Mengontrol dan mengendalikan penehasi kegiatan budidaya ke kawasan pertanian;
c. Melakukan rekayasa teknologi untuk menjamin tersedianya air dalam jumlah yang
memadai untuk a-lrtivitas pertanian lahan kering;
d. Merehabilitasi lahan-lahan kritis untuk meningkatkan ketersediaan air bawah tanah;
e. Mengupayakan telinologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan air bawah tanah pada
lahanlahan kering;
f. Meningkatkan upaya konservasi dan rehabilitasi hutan maupun lahan kritis untuk
meningkatkan debit air pada satuan wilayah sungai yang sedang mengalami penyusutan.Rencana pengembangan sistem air bersih meliputi:
a. Wilayah potensial pengembangan kawasan indushi berbasis agribisnis lahan kering dan
kelautan;
b, Wilayah potensial pengembangan budidaya perikanan sekitar pesisir;
c. Wilayah potensial pengembangan wisata;
d. Kawasan sentra produksi pertanian dan perkebunan yang tersebar;
e. Kawasan sentra pengembangan kerajinan.
Rencana pengembangan sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat meliputi:
a. Pengembangan dan penataan karvasarl mata air Desa Olilit Baru dan Desa Latdalam di
Kecamatan Tanimbar Selatan;
b. Pengembangan dan penataan kawasan mataur di Kecamatan Kormomolin;c. Pengembangan dal penataan kawasan air pernukaan Wetemar Desa Bomaki di
Kecamatan Tanimbar Selatan ;
d. Pengembangan dan penataan kawasal mata air Wemomolin di Desa Ilngei Kecamatan
Taniqrbar Selatan;
4.
L
2.
3.
4.
7/22/2019 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilaya…
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-daerah-kabupaten-maluku-tenggara-barat-nomor-14-tahun-2012-tentang 16/30
e. Pembangunan fasilitas penyediaan air bersih sebagai cadangan untuk menghadapi musim
kemarau;f. Pengamanan sumber-sumber air sehingga kelestarian, distribusi dan koordinasi
pengembangan air bersih dapat meningkat.
5. Rencana sistem drainase meliputi:
a, Saluran Frimer (sungai)
Untuk mengoptimalkan sistem drainase salurqn primer (sungai) maka dilakukan upaya-
upaya normalisasi aliran sungai, terutama sungai-sungai yang berada pada daerah
pemukiman penduduk;
b. Saluran Sekunder
Sedangkan untuk saluran sekunder adatah saluran-saluran pengumpul air limbah
sebelum dialirkan menuju ke Saluran Primer (Sungai);
c. Saluran Tersier adalah saluran yang berada pada daerah permukiman penduduk.
Paragraf 4
Reneana Sistem Jaringan ?elekomunikasi
Pasal 21
Rencana sistem jaringan telekomunikasi diarahkan pada gabungan jaringan pelayanan
komunikasi yang disiapkan oleh pemerintah dan yang dibangun oleh swasta.
Rencana sistem jaringan telekomunikasi meliputi jaringan telematika dengan sistem kabel,
sistem seluler atau sistem satelit di Kecamatan Tanimbar Selatan, Wertamrian, Wermaktian,
Selalu, Tanimbar Utara, Yaru, Wuarlabobar, Nirunmas, Kormomolin dan Molu Maru.
" Paragraf 5
Rencana Sistem Pengelolaan Lingkungan
?asal22
Rencana sistem pen gelolaan lingkun gan melipu ti:
a. Rencana pengelolaan peisampahan;
h. Rencana pengelolaan air limbah domestik;
c. Rencana pengembangan jaringan drainase.
nencana pengetiaan pJt.r.pun"an yang dimaksud butir t huruf a meliputi:
a. Rencana pengolahan persampahan;
b. Rencana pengolahan air limbah domestik;
c. Rencana pengembangan jaringan dranaise.
Dengan mempertimbangkan kondisi geografis maka perlu dikembangkan suatu Tempat
Pembuangan Akhir (tPA) bersifat khusus dilakukan tulau-pulau Kecil (PPK) yang padat
penduduk. Lokasi pengembangan Tempat Pembuangan Aktrir {TPA) khusus tersebut terdapat
di Pulau Selaru Kecamatan Selaru, Pulau Larat Kecamatan Tanimbar Utara dan fulau Seira
Kecamatan Wermaktian. Adapun jenis sampah medis yang bersifat infeksin dan patologis
yang sangat berdampak terhadap kesehatan masyarakat, mafta perlu dikembangkan suatu
sarana dan prasarana pengolaan sempah medis berupa incinerator?.husus Rumah Sakit yang
berada di wilayah PKSN dan PKL. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) khusus ini memiliki
karakteristik sebagai berikut:
a. Khusus dikembangkan di pulau-pulau kecil berpenghuni;
b. Merupakan TPA dengan skalayang terbatas/kecil;
c. Memiliki unit pengolahan seca,ra terpadu dengan teknologi yang ramah linkungan;
d. Memiliki kemampuan mereduksi kuantitas akhir sampah yang cukup tinggi hingga tidak
membebani daya dukung lingkungan pulau yang bersangkutan.
t+-4
€ry,GB.
@E-.8
€*E
reffiF--3
€iQ
€"
sfi?€il f
€1E
dts€a€E&D
€HE
€-lBe*tCtr+
ffrC*b€q€@cqD
6',bI
€r$iI
C#r€--l*-1*c
#tFeh-
I
c+rI
CqDI(F:EI
e=e=r.#-=
1.
2.
1.
2.
n.).
7/22/2019 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilaya…
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-daerah-kabupaten-maluku-tenggara-barat-nomor-14-tahun-2012-tentang 17/30
Gi.ffijrylt
'6n#*,ry'*
ffi;:;:@)
F-T,
,c;-:&
C.#--$
'Fxil
{f":;:.
'
6:il:g.--^r{la**
{ts*"-.{D
C6@
G*-"8
ryc*m
;q
G*[@l
FT'
Gt''qu
eJ,e,F.1=;
_ ._".l__,*_,,{F*r,-,-d
__L*"_
Tj::*
:iy"i*S
G4*ry,._ -,J*,*
G"*d*4il-F{:;ry
r,*e^ .*'1**,_
'st**SI
fi"c#e#4te,r4;c*,*J.*--:fis*_il
:J -T3tri"-*r
-lrlffi;c;4t
,oJ.*
4. Rencana pengelolaan air limbah domestik yang dimaksud pada butir t huruf b meliputi
pengolahan limbah melaiui pengembangan dengan sistem terpaduuntuk
kawasan perkotaan
(Ibukota l(abupaten) dan pengembangan jaringan tertutup untuk kawasan lainnya, serta
pengelolaan air linbah medis melalui pengembangan Instalasi Pengelolaan Air Limbah khuzus
Rumah Sakit serta fasilitasnya dan fuskesmas Rawat Inap di wilayah Kabupaten.
Rencana pengembangan sistem drainase yang dimaksud butir t huruf c meliputi:
a. Pengembangan jaringan drainase primer di sepanjang jaringan jalan primer yang
menghubungkan Kota Saumlaki (PI$N) dan Kota Larat (PKL);
b. Pengembangari jaringan drainase sekunder di sepanjang jaringan jalan penghubung Pusat
Pengembangan Kawasan (PPI$ ke PKL atau antara PPK dengan PPK dan terintegrasi
dengan sistem jaringan primer;
c. Pengembangan jaringan tersier dikembangkan pada pusat-pusat pemukiman skala lokal.
ParaSaf 6
Rencana Pengembangan Sarana Wilayah
Pasal 23
Rencan a p engembangan sarana wilayah m elip uti :
1. Rencana Pengembangan sarana pendidikan;
2. Rencana Pengembangan saranakesehatan;
3. Rencana Pengembangan sarana perdagangan;
4. Rencana Pengembangan sarana peribadatan;
5. Rencana Pengembangan sarana pemukiman;
6. Rencana Pengembangan sarana transportasi.
Pasal 24
Rencana pengembangan sa.rana pendidikan meliputi:
1. Penambahan fasilitas pendidikan SD hingga desa-desa dan pusat-pusat permukiman dengan
pertimbangan jaraknya dapat dijangkau dengan aman oleh murid SD;
2. Penambahan dan pemerataan fasilitas pendidikan tingkat SLTP dan SLTA pada setiap
Kecamatan.
. Pasal 25
Rencana pengembangan sarana kesehatan meliputi peningkatan rumah sakit di Kota Saumlaki
dan beberapa puskemas yang tersebar diseluruh wilayah l{abupaten Maluku Tenggara Barat serta
penambahan fasilitas rawat inap untuk setiap Kecamatan.
P*a|26
Rencana pengembangan sarana perdagangan diprioritaskan pada penataan kawasan perdagangan
dan jasayang lebih teratur di kawasan pesisir pantai timur Pulau Yamdena dan fulau Selaru.
pasal2T
Rencana p engembangan sarana peribadatan meliputi:
a. Peningkatan sarana peribadatan di seluruh wilayah lhbupaten Matuku Tenggara Barat;
b. Pembangunan sarana peribadatan di pulau-pulau kecil.
5.
7/22/2019 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilaya…
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-daerah-kabupaten-maluku-tenggara-barat-nomor-14-tahun-2012-tentang 18/30
€;::@)
€rc6"*"*@
Pasal 28
1. Rencanapolaruangwilayah Kabupaten Meliputi:
a. Kawasan lindung I{abupaten;
b. Ihwasan budidaya Kabupaten.
2. Rencana pola ruang wilayah Ifubupaten digambarkan daiam peta dengan tingkat ketelitian
1 : 50.000 sebagairnana tercantum dalam lampiran 3 (tiga) yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Kawasan Lindung Kabupatea
Pasal 29
Kawasan tindung yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara meliputi:
a. Kawasan hutan lindung;
b. Kawasan perlindungan setempat, meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan
sekitar mata air;
c. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
d, Kawasan rawan bencana;
e. Kawasan rawan bencana alam yang beresiko berupa gempa.
Pasal 30
1. Pengembangan kawasan lindung di Kabupaten Maluku Tenggara Barat di lakukan dengan
penataan kawasan hutan lindung yang ada saat ini serta pengembangan hutan lindung
Nasional sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasionai (RIRWN).
2. Penataan hutan kawasan hutan lindung yang ada saat ini seluas 12.750 hektar dilakukan
dengan melakukan revitalisasi kawasan hutan.
3. Rencana pengembangan hutan lindung di Kabupaten Maluku Tenggara Barat hingga tahun
2032 ditargetkan mencapai 136.000 hektar.
Pasal 31
Kawasan perlindungan setempat meliputi:
a. Kawasan sempadan pantai;
b. Kawasan sempadan sungai;
c. Kawasan sekitar mata air.
Rencana kawasan perlindungan setempat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat meliputi:
a. Penetapan kawasan sempadan partai di pesisir pantai dengan jarak minimal 100 meter
dari titik pasang tertinggi di seluruh kawasan pesisir pantai terutama di Pesisir Pantai
Timur fulau Yamdena;
b. Penetapan kawasan bempadan sungai di fulau Yamdena dengan jarak minimal 100 meter
(kiri dan kanan sungai) untuk wilayah di luar permukiman terutama di Kecamatan
Niru nmas, Korm omolin, Wertam rian, dan Wuarlab obar;
c. Penetapan kawasan sekitar mata air dengan radius minimal 200 meter dari lokasi sumber
mata air di kawasan mata air Desa Bomaki, kawasan mata air Desa Olilit Baru dan Desa
Latdalam (Kecamatan Tanimbar Selatan), dan karuasan mata air di Kecamatan
Kormomoiin.
€;"ry
s-@
€;"ry
fr"=q
€i:
Cl*@
{F",J
q;:-:&
F;ffq
rff.$-l-"-r€r",*:-.
{F"**"'$
tr;ctr'4
{FGffq
'
6ru.**-nA:
-- .*4li**-
{F-+*Si
^*eL**-{Ft"*S
^-J"*F*l*.m*
I-^*J*._F**-4l-^**i**-,(Fq*4
I
^.,J*"**.Fe "ry
I
'si:-q'
.",*.d.-.-^^
F*-*STt
i$-ea=" "u{l
-*[
'w"tE,,1,fid"fr
t,Jt;
,,i1
^,:CJ ****FT-q
^dd-Fw^*1d-hJ
,-H
ti.rHg
Gru:-qu
...8t
t"dle{'"""-l:"+r' --_1
1.
n.4,
7/22/2019 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilaya…
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-daerah-kabupaten-maluku-tenggara-barat-nomor-14-tahun-2012-tentang 19/30
'€":.''.@'
6*@
G;fi@
€ilil@
$:":4F
Pasal 32
Kawasal suaka alam, pelestarian alam dan cagar alam di Ifubupaten Maluku Tenggara Baratmeliputi:
1. SuakaMargasatwaTanimbar;
2. Cagar Alam Pulau larat, Cagar Atam Pulau Nuswotar, Cagar Alam Angwarmase;
3. Kawasan pantai berhutan bakau di gugusan Pulau Mitak, Pesisir Pantai Selatan fulau
Yamdena serta beberapa lokasi di sepanjang pantai Barat, timur dan utara Pulau Yamdena.
Pasd 33
Kawasan rawan Bencana Alam secara keseluruhan ditetapkan sebagai kawasan multi resiko
bencana meliputi:
1. Rawan gempa, gerakan tanah dan longsor;
2. Rawan banjir; dan3. Rawan gelombang pasang dan tsunami.
Kawasan multi resiko bencana berupa gempa, tsunami, dan longsor dengan resiko tinggi terdapat
di iesisir pantai timur-utara Pulau Yamdena.
Pasal 34
Kawasan lindung lainnya di Kabupaten Maluku Tenggara Barat terdiri dari:
1. Ihwasan Konservasi Perajran (KKP) jenis Tanaman Wisata Perairan (TWP) yang terletak di
Pulau-pulau kecil di Selat Egron (Pulau Matakus, Pulau Nustabung, fulau Angwarmas, Pulau
Nujanat, dan Pulau Asutubun), Pulau Nusmese dan Pulau Kore di Kecamatan Wertamrian,
fulau Seira dan fulau-pulau sekitar di Kecamatan Wertamrian, Pulau Seira dan Pulau-pulau
sekitar di Kecalnatan Wermalrtian, fulau Labobar, Pulau Nuswotar dan Pulau-pulau sekitardi Kecamatan Wuarlabobar
2. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau kecil (KP3K) jenis Suaka Pesisir (SP) yang
terletak di kawasan Mangrove di Kecamatan Wermaktian.
Bagian Ketiga
Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya
Pasal 35
Rencana pola ruang kawasan budidaya di Kabupaten Maluku Tenggara meliputi:
1. Kawasan peruntukkan hutan produksi;
2, Kawasan peruntukkan pertafiiarL;
3. Kawasan peruntukkan perkebunan;
4. Kawasan peruntukkan perikanan dan kelautan;
5. Kawasan peruntukkan pertanbangan;
6. Kawasan peruntukkan perindustrian;
7 . Kawasan peruntukkan pariwis ata;
8. I{awasan peruntukkan pemukiman;
9. Kawasan peruntLlkkan perdagangan dan jasa; dan
10. Kawasan peruntukkan lainnya.
ff,-.ry+Lp'._f,-*u$
i
G:,,ilry
-,",*h"*-ts.*-4
f,';;"@
c;ff&
['ffi,"@,
C*6"e
Gil"il&
€iil.-q$n
F:":-
7/22/2019 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilaya…
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-daerah-kabupaten-maluku-tenggara-barat-nomor-14-tahun-2012-tentang 20/30
/etlifhs.*"<r
h,4d-"ry
@::
'Ghi*@t'
G*@G@
c:-:4t
G::4
s;,$s:@
s-;
s,,::.rqh
6:"-:q
$::,,"ts
ffi.'-j
6il:qr
$;-
E;;,::4D
F;;l
fr:..ff
s:HiS
f;,re. * 1 t rh *4 <
'fi'..,.,**.,qb
s:;ffiry
Pasal 36
Rencana pengembangan kawasan peruntukkan hutan produksi di Irnbupaten Maluku TenggaraBarat meliputi:
a. Hutan produksi terbatas di Pulau Yamdela tersebar di Kecamatan Nirunmas, Kormomolin,
Wermaktian, Tanimbar Selatan, Wuarlabobar dan Wektamrian dengan total luas sekitar
31.000 hektar;
b. Hutan produksi tetap di wilayah bagian selatan fulau Yamdena;
c. Hutan produksi konversi di fulau Yamdena dengan luas sekitar 273.000 hektar.
Pasal 37
Rencana pengembangan kawasan p eruntukkan pertanian metpu ti :
1. Rencana Pengembangan Kawasan Pertanian di Kabupaten Maluku Tenggara Barat yaitu:.
Potensi lahan 160.442 hektar; jumlah lahan yang dimanfaatkan: 21.623 hektar; sisa lahan
yang belum dimanfaatkan: 138.819 hektar;
2. I(awasan Pengembangan Pertanian Lahan Kering:
a. Tanaman Pangan
1. Padi ladang, Jagung berlokasi di 10 (sepuluh) kecamatan dan di fokuskan di
Kecamatan Wertamrian, Kecamatan Selaru, Kecamatan Wuarlabobar, dan Kecamatan
Wermaktian;
2. l{atnng tanah berlokasi di Kecamatan Tanimbal Utala, Kecamatan Selaru dan
Kecam atan Tanimbar Selatan ;
3. Kacang hijau/merah berlokasi di Kecamatan di Kecamatan Yaru, Kecamatan
Wertamrian, Iftcamatan Wermaktian, Kecamatan Wuarlabobar dan Kecamatan
Kormomolin;
4. I{acang kedele berlokasi di Kecamatan Tanimbar Utara, Kecamatan Selaru dan
Kecamatan Wertamrian;
5. Umbiumbian berlokasi di 10 (sepuluh) Kecamatan dan di fokuskan di Kecamatan
Nirunmas dan Kecamatan Kormomolin.
b. Tanaman Hortikultura
1, Sayur berlokasi di Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Wertamrian dan
Kecamatan Tanirnbar Utara;
2. Buah-buahan fieruk, pisang dan mangga) berlokasi di Kecamatan Yaru, Kecamatan
Wermaktian, Kecamatan Tanimbar selatan, Kecamatan Selaru dan Kecanatan
Tanimbar Utara.
c. Peternakan1. Sapi berlokasi di Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Wertamrian dan
Kecamatan'tanimbar Utara;
2. Kerbau berlokasi di Kecamatan Kecamatan Wertamrian dan Iftcamatan Wermaktian'
3. Babi berlokasi di 10 (sepuluh) Kecamatan;
4. Karnbing berlokasi di Kecamatan Wuarlabobar, Kecamatan Molu Maru dan
Kecam atan Tanimbar Selatan ;
5. Unggas berlokasi di 10 (sepuluh) Kecamatan.
3. Kawsan Pertanian Lahan Basah
Khusus komoditas pangan seperti padi sawah/ladang, berlokasi di pesisir pantai Barat dan
Selatan fulau Yamdena (Kecamatan Selaru dan Tanimbar Selatan), yang direncanakan pula
menjadi lahanpertanian
abadi.
7/22/2019 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilaya…
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-daerah-kabupaten-maluku-tenggara-barat-nomor-14-tahun-2012-tentang 21/30
Pasal 38
Rencana pengembangan kawasan peruntukkan perkebunan meliputi:1. Kawasan perkebunan jambu mete berlokasi di Kecamatan Tanimbar Selatan dan Selaru.
2. Kawasan perkebunan kelapa di Kecamatan Tanimbar Selatan.
3. Rencana pengembangan kawasan perkebunan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat meliputi
luas lahan sekitar 339.200 hektar.
Pasal 39
i. Rencana pengembangan kdwasan peruntukkan perikanan tangkap dilakukan dengan
pembangunan pelabuhan perikanan nusaritara di Kecamatan Tanimbar Selatan dalam
rangka mendukung operasionalisasi penangkapan ikan pelagrs kecil/besar dan demersal di
perairan Laut Baada {Wilayah Pengelolaan Perikanan RI 714) dan perairan Laut tuafura
{Wilayah Pengelolaan Perikanan RI 718);2. Kawasan peruntukkan perikanan tangkap diarahkan pada dukungan pengembangan sentra
' produksi perikanan Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Selaru, Kecamatan
Wermaktian, dan Kecamatan Wuarlabobar, Kecamatan Kormomolin, I{ecamatan Yaru,
Kecamatan Molu Maru dan Kecamatan Tanimbar Utara;
3. Kawasan peruntukkan budidaya diarahkan untuk mendukung produksi rumput laut,
budidaya kerapu, kerang mutiara, budidaya taripang, dan budidaya udang yang dialokasikan
di Kecamatan Selaru, Kecamatan Wermalitian, Kecamatan Wuarlabobar, Kecamatan Yaru,
Kecamatan Molu Maru, Kecamatal Tanimbar Utara dan Kecamatan Nirunmas;
4. Rencana pengembangan kawasan peruntukan perikanan budidaya dengan pembangunan
Balai Benih Ikan (BBI) di Kecamatan Tanimbar Selatan dalam rangka mendukung
pengembangan usaha bu didaya;
5. Pengembangan kawasan penyimpanan ikan menggunakan cold storage di Kecamatan
Tanimbar Selatan dan Kecamatan Tanimba.r Utara untuk mendukung ketersediaan stok ikan;
6. Pengembangan kawasan sentra pengelolaan hasil perikanan guna meningkatkan nilai tambah
hasil perikanan di Kecamatan Tanimbar Selatan untuk mendukung perikanan tangkap dan
perikanan budidaya.
Pasal 40
Rencana pengembangan kawasan peruntukkan pertambangan berupa barit belerang, dama.r,
minyak bumi, gas alam dan kapur/gamping berpotensi diarahkan di seluruh wilayah Kabupaten
Maluku Tenggara Barat yang mempunyai potensi tambang.
Pasal 41
a. Rencana pengembangan kawasan peruntukkan industri yang diarahkan untuk mendukung
pengembangan agribisnis, yaitu indushi pengolahan produk-produk pertanian, perkebunan,
perikanan, dan hasil hutan.
b. Rencana pengembangan kawasan peruntukkan industri meliputi:
(1) Industri sedang dan menengah diarahkan berlokasi di Kawasan Perkotaan di Kota
Saumlali dan Larat;
(2)lndustri kecil dikembangkan pada tiap-tiap PPK guna memperkuat peran dan fungsi
pusat-pusai tersebut kepada wilayah hinterlandnya;
i3)Indusbi rumah tangga dikembangkan sesuai kebutuhan dan potensi pengembangan di
masyarakat.
Pasal 42
a. Rencana pengembangan kawasan peruntukkan pariwisata berupa wisata budaya
dikembangkan dibeberapa Desa sebagai desa adat tertua yang masih memiliki peran penting
daiam struktur budaya Ifubupaten Maluku Tenggara Barat;
@l:g'Gi*D'
@€.D
6rE
6Eg-rr9
cry6€E-" r
snEG:E
s;:E
€}*:E
S*i€tE)
6;?
61-;EE}{
F;9graE"A€qc_qr3
sfuG""- i
I
#cde_]__Gi-t
'C+"{-tqe^J__'|.r--{--*d-.-r.F--d
it-ci9-JL_F4*8
-.
_-t__iti-|'*-
7/22/2019 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilaya…
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-daerah-kabupaten-maluku-tenggara-barat-nomor-14-tahun-2012-tentang 22/30
ffi-fi@
ffi'ffi:@i'
s-.*- \
e1"t W
G:@i
G: r@t
G::$e-*"-*.\
tr_"+_-*ffi\{" {c_:
$::i@
eG::"q
€;;
G:"@
S'@
s;@
s;;,@
s-{@
F:",s.j*.-,**^..--b""-,-S
b.
C.
Kawasan Ekowisata mangrove {wanawisata) dikembangkan kawasan hutan mangrove di
Teluk SaumlakiKecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Wermaktian, I(ecamatan
Wuarlabobar, dan Kenrnatn ?animbar Utara;
Kawasan wisata Pantai yang meliputi rekreasi pantai, olahraga pantai, dan berjemur
dikembangkan di Pesisir pantai dan fulau-pulau kecil di Kecamatan Tanimbar Selatan, fulau
Kecarnatan Selaru, Kecamatan Wermaktian,- Kecamatan Wertamrian, Kecamatan Tanimbar
Utara dal Kecamatan Yaru;
Kawasan Wisata Bahari yang meliputi kegiatan snorkling, memancing, menyelam dan
berlayar dikembangkan di fulau Selaru dan fulau-pulau kecil disekitarnya, fulau-pulau
kecil di Kecamatan Tanimbar Selatan, Pulau-pulau kecil di Kecarnatan Wertamrian,
Kecamatan Wermaktian, Kecamatan Wuarlabobar, Kecamatan Molu Maru, dan Kecamatan
Yaru.
Pasal 43
Kawasan pemukiman perkotaan direncanakan keberadaannya di kawasan perkotaan seperti
Kota $aumlaki atau di setiap Ibukota Kecamatan akan tetap dipertahankan dengan
meningkatftan pelayanan prasarana pemukiman;
b. Kawasan pemukiman perdesaan direncanakan keberadaannya di sekitar kawasan sentra
pertanian dan perkebunan dan di desa-desa pesisir;
c. Rencana Pengembangan Kawasan Pemukiman di l{abupaten Maluku Tenggara Barat
meliputi luas lahan sekitar 520 hektar.
Pasal 44
Kawasan perdagangan dan jasa seperti fasilitas pusat perbelanjaan atau pertokoan yang
merupakan fasilitas pelayanan lokal dan regional yang akan dialokasikan di Kota Saumlaki
dan Kota Larat. Sedangkan fasilitas perdagangan dan jasa lainnya seperti pasar, ruko,
Bank/ATM lokasi peruntukkannya menyebar di seluruh wilayah Ibukota Kecamatan.
Rencana Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di Kabupaten Maluku Tenggara
Barat meliputi luas lahan sekitar 18 hektar.
Pasal 45
Kawasan peruntukkan lainnya merupakan kawasan pengembangan energi alternatif berupa
kawasan budidayajarak pagar dan sumber energi nabati lainnya. Pengembangan energi berbasis
sumberdaya nabati ini diarahkan untuk konsumsi bahan bakar pembangkit listrik dan
kebutuhan domestik.
BAB VI
PEI{ETAPAfi KAWASAI{ STRATFSIS IIABUPATEN
Pasal 46
Penetapan kawasan strategis Kabupaten dilakukaa berdasarkan kepentingan:
a. Ekonomi;
b. Lingkunganhidup;
c. Budaya;
d. Pertahanan Keamanan;
I(awasan strategis untuk kepentingan ekononi di Kabupaten Maluku Tenggara Barat
meliputi:
a. I(awasan Perkotaan Saumlaki-PKSN dan Larat-PKL;
b. Kecamatan Tanimbar Selatan, Yaru dan Selaru sebagai pengembangan Agribisnis;
d.
a.
b.
1.
2.
7/22/2019 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilaya…
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-daerah-kabupaten-maluku-tenggara-barat-nomor-14-tahun-2012-tentang 23/30
€:.*----:@D
l
F;";@t'"'€;-::"@l'
G:Tr*:"',S
6;;"
-A./]:filyr{4
tF".",@
tr*;g;":;1-@
6-"':..@
F*:"@
F;--"@
trffi&
6r:--@
€,t:il@
F;::"
€"-,.n@
€;"il&
"il*ry. -.1,..^or**.*I-.
E,*1--S
F;:'fi$.-',14d:raq
'{F*****qp
*=,i***-rF*f-{i}
I
'f'ffB__,,1**._
C,i*{S**J**-
,C*{,*ql
*,J__."__
;F.l""€^*J*'_
'F-"1*"qtI
6ffim_.*i**'"FT4
,Fj:qI
,fl--*:{^-..*
,Fq"'"qt
-_._L-_;ts.**,,,-.d'\>
il -r
. ^*n J-*,*'ts*s"'""S
^=_11""__^ts*,tt*-Ud
:-J*_iluis,*-d""--^ll-,
iffi:-B*_J.---'#tw*JUl
,,,' r*
3.
c. Kecamatan Wermaktian, Tanimbar Utara, Tanimbar Selatan, dan Wuarlabobar diarahkan
sebagai kawasan pengembangan sektor perikanan,
Kawasan strategis dan kawasan Konservasi Perairan untuk kepentingan lingkungan hidup di
Maluku Tenggara Barat adalah sebagai berikut:
a. Penetapan Hutan Lindung di fulau-pulau Kecil Kecamatan Yaru, Molu Maru, Wermaktian;
b. Penetapan Suaka MargasatwaTanimbar di Kepulauan Tanimba.r;
c. Penetapan Kawasan Cagar Alam di fulau Larat;
d. Pengendalian Daerah Pantai di fulau Yamdena dan fulau.pulau disekitanya;
e. Penataan Wilayah sungai Kepulauan Yamdena-Wetar sebagai Wilayah Sungai Strategis
Nasional.
f. Penetapan Kawasan Konservasi Perairan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan fulau-pulau
Kecil di Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Wermaktian, Kecamatan Wertamrian,
Kecamatal Wuarlabobar, dan Kecamatan Selaru.
Kawasan sfrategis untuk kepentingan budaya di I{abupaten Maluku Tenggara Barat berada"
dibeberapa Desa Adat Tertua.
Kawasan strategis untuk kepentingan pertahanan keamanan yang merupakan Kawasan
Strategis Nasional di Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah kawasan perbatasan laut
Republik Indonesia dengan Negara Australia tepatnya di Pulau Larat, Asutubun, Selaru, dan
Batarkusu yang merupakan pulau-pulau kecil terluar.
BAB VII
ARAHAN PEMANFMTAN RUANG WILAYA}I
Pasal 4?
Rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah diwujudkan melalui kegiatan pemanfaatan
ruang wilayali;
Rencana pemanfaatan ruang Ifubupaten Maluku Tenggara Barat mencakup program utunaperwujudan struktur ruang, program utama perwujudan pola ruang, dan program utama
perwujudan kawasan sffategis Kabupaten.
Pasal 48
Prograp utama perwujudan stuktur ruang meliputi:
a. Program perwujudan pusatkegiatan; dan
b. Frogram perwujudan sistem prasarana.
Program utama perwujudan pola ruang meliputi:a. Frogram perwujudan kawasan lindung; dan
b. Frogram perwujudan kawasan budidaya.
Program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten metputi:
a. Program perwujudan kawasan strategis kepentingan ekonomi;
b. Program perwujudan kawasan strategis kepentingan lingkungan hidup;
c. Frogram perwujudan kawasan strategis kepentingan budaya; dan
d. Program perwujudan kawasan strategis kepentingan pertahanan dan keamanan
Rincian matriks indikasi pro$am utama Kabupaten Maluku Tenggara Barat terlampir pada
lampiran 4 (empat) sebagai bagran yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
+.
5.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
7/22/2019 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilaya…
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-daerah-kabupaten-maluku-tenggara-barat-nomor-14-tahun-2012-tentang 24/30
.-L t
EAB VIII
KETENTUAT{ PSI{GENDALIA$ PEAfiANFAATAN RUANG WILAYAHf-E tt,t@ *#T*€;B Pasal49
qf*-g 1. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanalan seca.ra terkoordinasi oleh
-r*::aPemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
t'-S 2. Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilakukan oleh Bupati.
G.$ 3. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui:
a. Peraturan zonasi;
€;ts b. perizinan;
c. Pemberian insentif dan disinsentif;dani4--I: d. Pengenaan sanksi.
s;*"&
s;:
$ij@
E*@ 1. Peraturan zolasi Kabupaten merupakan penjabaran dari ketentuan umum peraturan zonasi
€-- yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten.
, 2. Peraturan zonasi Kabupaten merupakan dasar dalam pemberian insentif dan disinsentit€: pemberian ian, danpengenaan sanksi di tingkat Kabupaten.
€:rig3. Perahrran Zonasi Kabupaten memuat ketentuan tentang:
;:- - a. Kegiatan dan penggunaan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dane*g yang ddak diperbolehkan;
€- E b. Ketentuan intensitas pemanfaata-n ruang;
-
c. Ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungane"-:'9 yang me.ndukung berfungsinya zona secara optimal;
€r-,-ts d. Ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan
u'-- tscagar budaya, kawasan rawan bencana, kawasa.n keselamatan operasi penerbalgan, dan
kawasan lainnya sesuai dengan ketentuan perafu ran perundang-undangan.
ffi 4. Peraturan aonasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan
,;-*w{*ra*< peraturan daerah Kabupaten.t-*"'{t
---."*1t".*^
E.-=*
€48 a. Peraturan zonasi Peraturan zonasi Kabupaten/Kota d.isusun sebagai kelengkapan dari
Cffi rencanatataruangwilayah Kabupaten.
b. Peraturan zonasi l{abupaten disusun berdasarkan:
1, Rencana rinci tata ruang Kabupaten;
2. Arahan peraturan zonasi pada zona ruang sistem nasional dan arahan peraturan zonasi
pada zona rualg sistem Provinsi, yang berlaku di Kabupaten;
3. Rencana rinci tata ruang sebagaimana d.imaksud pada ayat t huruf a merupakan rencana
tata ruang kawasan strategis Kabupaten dan atau rencana detail tata ruang.
c. Peraturan zonasi Kabupaten disusun pada kawasan-kawasan:
1. Kawasan perkotaan yang meliputi kawasan Kota Saumlaki dan Larat;2. Kawasan strategis Kabupaten.
Bagian Kedua
Ketentuan Peraturan Eonasi Kabupaten
Pasal 50
Pasal 50
7/22/2019 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilaya…
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-daerah-kabupaten-maluku-tenggara-barat-nomor-14-tahun-2012-tentang 25/30
E: 9
,n@;_::@$l .,
'ffi-B)'
@: @
Bagion Ketiga
Ketentua$ Perizinan
*-ePasal5l
1. 'Ketentuan Perizinan merupakan bagran dari pengendalian pemanfaatan ruang danF*B dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap penataan ruang
€:* harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.
SP dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana
gB penjara, dan/atau sanksi pidana denda.
-^*H 3, Ketentuan perizinan pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut:L:"-ri t a. Perizinan pemanfaatan ruang diberlakukan terhadap pemanfaatan kawasan lindung dan
$*f$) kawasan budidaya yang meliputi sistem pusat ]<egratan, sistem prasarana wilayah serta
G::IE , n-rtr;ffiffiTtff"ili*#g diberlakukan terhadap pemanraatan air permukaan, air
GB bawah tanah, udara serta pemanfaatan ruang bawah tanah;
€qDPemanfaatan ruang yang sesuai aturan tapi tidak berizin, harus segera mengurus izin,
dengan dikenai denda;
€*-1q| d. Pemanfaatan yang tidak sesuai tapi telah memiliki izin dapat diteruskan sampai waktu
6*B 4. ,.JffiftitJ#;h terkait dengan pemanraatar ruans antara lain meliputi:
t--Jt a, Izin prinsip;
-
b. Izin lokasi;a*-€
c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
6"JE d. Izin mendirikan bangunan;
fi::l e. Izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.- s 5. Mekanisme perizinan terkait pemanfaatan ruang yang menjadi wewenang pemerintah
F'"ii l(abupaten mencakup pengaturan keterlibatan tasing-masing instansi perangkat daerah
-hterkait dalam setiap perizinan yang diterbitkan.
F"-'9
F"J"B
Fi-[rg]*-,"*.e[l.:r..*-
ift*:..,qF
*ilnh i. Insentif dan disinsentif merupakan pengaturan yang bertujuan memberikan/membatasiE-*"t
dalam penataan ruang.
2. Ketentuan insentif dan disinsentif mencakup kegiatan:a. Mengembangkan pusat kawasan sfiategis;
b. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan sekunder;
c. Mengembangkan dan menjagakelestarian bangunan bersejarah yang ditentukan;
d. Mengendalikan perkembangan di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang
sebagian besar eiari wilayah tersebut merupakan wilayah dengan risiko bencana yang
tinggt;
e. Mengendalikan pengembangan di sekitar pusat kota;
f. Pengembangan ruang h 'au terbuka;
g. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa;
h. Pengembangan kawasan industri;
i.Pengembangan permukiman.
3. Insentif kepada masyarakat diberikan, antara lain dalam bentuk:
a. Keringanan pajak;
b. Pemberian kompensasi;
c. Imbalan;
Bagian Keempat,
Ketentuan Femberian Insentif dan Disinsentif
Pasal 52
---,qr:l:r:"-"^-.-
t*",i,*,S
^-=.,i.""*:**1',..
F{;q.-*.J***_\Fi- qt
,^**ln**--
'LF'u".,,qi-l,-o=t"*.*.FT"€
,ffi":e
-*Jr..-,*ri ,w""..i4Ii
{i,.^"or.#,*,.--'
its*,€fl*".1*
^_il.__:T*4
,^ud*"**'-,trff".*ry
^g.::4*-,*-.rFry.".4tri
rll..&
/-s.iglaHri<
,il*rrm F-t
7/22/2019 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilaya…
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-daerah-kabupaten-maluku-tenggara-barat-nomor-14-tahun-2012-tentang 26/30
FNu"*-q}
ts-.-40
cp d. sewa **g;
GB L Penyediaan infrastruktur;
G.Bf' Kemudahan prosedur petiznan;
g. Penghargaan.
6-i8 4. Ketentuan pemberian disinsentif adalah ketentuan yang mengaturtentang pengenaan bentuk-
---q bentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang;[-*:9 5. Ketentuan pemberian disinsentif berfungsi sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi
S: B pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang (atau
r- -::> Pada non-Promotedarea|;t -i{t .
,^,--,,.-,1 ,,-r,--^-,:c,s^-: -^_^_:-.^L r-6. Pemberian disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam wilayah
F"-93 Kabupaten dan kepada pemerintah daerah lainnya, dapat diberikan dalam bentuk:i
C_.6 a' Pengenaan retribusi yang tinggi; dan/atau
b. Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
ts-*D 7. Pemberian disinsentif dari pemerintah klabupaten kepada masyarakat umum (investor,
'"_FB
lembaga komersial, perorangan, dan lain sebagainya), dapat juga diberikan dalam bentuk:
1. Pengenaan pajak/retribusi yang tinggi;
Gry 2. Pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan;
F,"* 3. Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur.t .-"ql ' '"*r'*-::'F.::iB diatur denganperaturan Bupati.
6-@ D^r-- rr-1r^-Bagian Kelima
€:ry Ketentuan Pengenaan Sanksi
€:4DPasal sB
€;*-$ 1. Pengenaan sanksi merupakan salah satu upaya pengendaliaan pemanfaatan ruang,
F:lE dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak
sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
€+E 2. Tindakan penertiban perlu mempertimbangkan jenis pelanggaran rencana tata ruang sebagai
DenKut:t-*', berikut:
a. Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang, sanksi yang diberikan berupa:,F-E L peringatan/teguran;
GffiE 2' Penghentian kegiatan;
3. Pencabutan sementara nn yangtelah diterbitkan;,F*FE 4. Pencabutan tetap izin yang diberikan.
I
ejn b.Pemanfaatan
ruang sesuai dengan fungsi ruang tetapi intensitas pemanfaatan ruangI - menyimpang, sanksi yang diberikan berupa:
'F;I" l. Penghentian kegiatan;Igd;n 2. Pembatasan kegiatan padaluasan rencanayang ditetapkan.
_1"_ c. Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang, tetapi bentuk pemanfaatan ruang'Ft4 rnenyimpang; sanksi yang diberikan berupa:
I
f{*.q 1. Penghentian kegiatan;
"-*l " 2. Penyesuaian bentuk pemanfaatan ruang.
Ge*t 3. Arahan pengenaan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang dalam bentuk peringatanI
fd:A tertulis:-l.*_ a. Penghentian sementara kegiatan;
GT-9 b. Penghentian sementa-ra pelayanan umum;
^-J-* n PahtrhrnDn lnLaci'it-{*d c. PenutuPan lokasi;
_il* d. Pencabutan izin;
'f'*:E e. Pembatalan izin;
^"L-_ r Damh^-rr,n*,st".t.-t f' Pembongkaran bangunan;
$ g. Pemulihan fungsi ruang.ld"-^A*4*t - -26-
7/22/2019 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilaya…
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-daerah-kabupaten-maluku-tenggara-barat-nomor-14-tahun-2012-tentang 27/30
{-,3
q.3.' ,-J'LE'
4. Ketentuan rinci mengenai sanksi administratif diatur dengan peraturan Bupati.
G9c3 BAB rX
C-DKETENTUAil PIDANA
'
qaD 1, Setiap orang yang tidak mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan diancam dengan
,t'.*:p pidana atau denda sesuai ketentuan peraturar perundang-undangan yang berlaku
,' 2. Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang sehingga mengakibatl<an
GB ketidaksesuaian fungsi ruang sesuai rencana tata ruang diancam pidana sesuai ketentuan
6-ffi peraturan perundang-undangan yang berlaku'
G*b BAB x .
GTE KETENTUAI{ LAIN.LAINPasal 55
6fri 1. Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Maluku Tenggara Barat ini
E;;"il dilengkapi dengan lampiran berupa buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malukut.
::Gre 2 ;ffii:".ffi1#"*iH??n?'K,ftfl*;,-ffnffi-fl^,:13#;J.'-1ff; Ba,x 2012-2032i
F;p dan Album Petamerupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
c*Ji pasal 56
- T RencanaTata Ruang Wilayah (RTRIV) klabupaten Maluku Tenggara Barat akan digunakan sebagaiE"-r
.=e ill".'# flTJffi1,iil#'lfffi'HffilffiJ'ilfi-trT.ffJllT#iTi;"*an sebagai$*J} pedoman bagi:
- (1) Penyusunan rencana pembangunan jangka panjsnC daerah;F:€ iri t."y"."ran rencana pembangunan jangka menengah daerah;
6;pE (3) Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah Kabupaten;
€"'.q o'Hr:*ifrffa:i:il'-::::l:il?,ff*l,rffoangan
perkembangan antara wilavah
€; D (5) Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- F- (6) Penataan ruang kawasan strategis h?bupaten;E - t
17; Penataan ruang wriayah kota.
€;rD- pasal SZ
C::p{ 1. Rencana Tata Ruang Wilayah (KIRW) Kabupaten Maluku Tenggara Barat dapat dilakukan
€ffif rylinjauankembali 5 (lirna)tahun sekali'
' 2. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar
6""=f, yangditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial.'.".,.--.*",*f negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah Ifubupaten yang ditetapkan dengan undang-uFd*j*- undang, Rencala Tata Ruang Wilayah (KIRW) Iftbupaten Maluku Tenggara Barat ditinjau'.F ? kembali lebih dari I (satu)kali dalam 5 ilima)tahun._ | -\----/ -\---*/
Fr't BAB xr-----
G;e KETENTUAN PEMTIHAN
I Pasal 58-J*.^
le-il sq
fE"O 1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah tni, maka semua peraturan pelaksanaan yangffiqte berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidakI
bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.*$|ts 2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
,tqry 1. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan
.*[-* Peraturan Daerah ini tetap berla]u sesuai dengan masaberlakunya;,f,+ttf,
d-s 'r7-
7/22/2019 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilaya…
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-daerah-kabupaten-maluku-tenggara-barat-nomor-14-tahun-2012-tentang 28/30
'ffi::@l
{;:.sq."*S
u:"@
c$i
sr@+*,-L<
l=" Wi
4*."."-.1--
:i,., "rylF
I
$,"^@i
$-:t-****rb-.
A:- -*qD
.+*ri4Se-
iL*,.*qF
$;S6*"
6:,''l
ffi:", S
€ilJl,*.*,au.'1-
t3-*""--,S
4**uh'=,-'-
41.**ry'
^-.ai4:r$rq
E"*"*." #
trafr:ry
r-ffi8
2. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan
Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:a. Untuk yang belum dilaksanakan pemban gunannya,izin tersebut disesrraikan dengan
fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
b. Untuk yang sudah dilaksanakal pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan
sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi
kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
c. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk
dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peratural Daerah ini,
inlr;. yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul
sebagai akibat pembatal an inn tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
3. Pemanfaatan ruang yang iznnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah
inidilakukan
penyesrtaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
4. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai'
berikut:
a. yang bertentangan dengan ketentual Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang
bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
b. yang sesuai dengan ketentual Peraturan Daerah ini, dipercepatuntuk mendapatkan
iin yangdiperlukan.
BAB XII
KETENTUAI{ PENUTUP
Pasal 59
Rencana Tata Ruang Wilayah(RlR-1il) Kabupaten Maluku Tenggara Barat ini berlaku selama 20
(dua puluh) tahun.
Pasal 60
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perafuran Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
DiunCangkan di Sau mlal'iPada tanggal 20 September 2Al2
RIS SAERA}T
TET{GGAHA BAffiATO
wffiLAMtsARAN BET{ITA DAERAFI KABU
TAI{UN 2*1:t, ]{OMOR 14
;VESTER TE$IIVIAR
PATEN MALIJKU TENG*ARA BARAT
7/22/2019 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilaya…
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-daerah-kabupaten-maluku-tenggara-barat-nomor-14-tahun-2012-tentang 29/30
ff::@,
fr**iq+'\
E=.Wrr
a Ald ,r'4
ts; *"@
i
il^-@l,
fr-*4
u;::il@r
ts--^*s-'{
+""df -l . - -
t'. -@
F^-'r"- r..-.'-
fu. .q_dr
$::J-"+-
"^b".-
fu-',@:
*,'-".'i**
E- :ii-
6_:_@,,
--^... , l,_8," i,@
:
**-.,-,.,,iru,"-
8"=r@l
-*-'.-,',It,*
F "r,@:
F--"d@
re-.-'"-"h*-
E-:;@,
*._..,,.;". *Fk::=;;*:@
]--'-,,T'.'fi.- -e -".dt
i
***.*,[**'E-""-rtF*--,.,Sf,..
*-="*.#;
*.."=..&**
F",'S#.-'..,,,1$r4'*e*g,-_.,,.,, i,Lrt:-'-,"
t -,,6:
'F:'fi;;qp
#rffi;qF
€#H$
PEI{JELASAT$
ATAS
PER,AT{TRAN DAERAH KABUPATET{ MATUKU TESGGAR.A BARAT
HOffiOR 14 TAHUH 2OL2
TEFITANG
REHCAHA TATA RUANG WITAYAH KAEUPATEN MAT,UKU TEI$GGARA BARAT
TAH{JIS 2#L2- 2OS?
a. UMUM
Ruang Wilayah Kabupaten Maiuku Tenggara Barat yang meliputi darat, laut dan udara
beserta slmberdaya alam sebagai suatu kesatuan yang utuh dalam Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia menjadi wadah/tempat manusia dan makhluk hidup melakukan aktifitas
kehidupan, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu disyukuri, dilindungi,
dikelola, dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya seca-ra optimal dan berkelanjutan
demi kelangsungan dan kepentingan hidup regenerasi, baik generasi sekarang maupun
generasi yang akan datang sebagai pedoman dalam rangka Penataan Ruang Wilayalt
sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila sebagai dasar dan Filsalat Negara, menegaskan
keyakinan bahrqa kebahagiaan hidup dapat tercapai jika didasarkan atas keserasiarr dan
keseimbangan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, hubungan manusia dengan Tuhan
Yang Maha Esa, dal sebagai fandasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan dan dilindungi untuk sebesar'.
besarnya kemakmuran ralcyat.
Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang lahir dan dimekarkan dari Kabupaten Maluku
Tenggara adalah merupakan manivestasi dari pelaksalaan otonomi daerah dan
perkembangan dinamika kehidupan demokrasi sebagai perwujudan dari keinginan
masyarakat untuk memperbaiki ha*at dan der4jat hidup untuk berdiri sendiri dalam suatu
wilayah l{abupaten dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ihbupaten Maluku Tenggara Barat sejak terbentuk baru memiliki 10 (sepuluh)Kecamatan, I isatu) Kelurahan, 75 {tujuh puluh lima) desa dan 9 (sembilan) anak desa. dari
hasil kajian dan analisa sangat perlu dilakukan pemekaran Kecamatan sebagaimana yang
diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemekaran Daerah pada
pasal 5 ayat 5 menjelaskan bahwa paling sedikit 5 (lima) Kecamatan untuk pembentukan
Kabupaten, dengan demikian Dusun/Petuanan di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
dalam perencanaan dapatjuga berubah status untuk dimekarkan menjadi Negeri atau dengan
sebutan lain, dan dari Desa/Negeri dimaksud dapat dimekarkan menjadi Kecamatan
disesuaikan dengan proses keterkaitan perkembangan wilayzh serta pertumbuhan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nonior 46 Tahun 1999 tentang Perubahan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru,
Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Provinsi Maluku.
Ikbupaten Maluku Tenggara Barat dengan karakteristik geografis dan kedudukan yang
sangat strategis memiliki keanekaragaman ekosistem dan potensi sumber daya alam yang
tersebar iuas dimanfaatkan secara terkoordinasi terpadu dan selektif dengan tetap
memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta
7/22/2019 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilaya…
http://slidepdf.com/reader/full/peraturan-daerah-kabupaten-maluku-tenggara-barat-nomor-14-tahun-2012-tentang 30/30
-a-E
qBts' 'fi:::-i$
G:".-h
C::q
G""
f-**t\
Q***rya
:
$::@.--- -:-i*,-*
[*r-'"'@
f,r^:h- ,J
;
-*--i,n*a'..ry:
l .* inu '1
b."@l
fiil:
-,,,.*-,.-1,-""..**-+ry1
4**,.Jr15$-ryi
,f-_*.*,is"-n
tr--"@i
-"*.hF"*'" r@l
F-F..n-..-+
Q"-""lW
g;"+---.. *&hr.-
F"."rry:
+-""#ts,4"-.--
F,- *,Sl
$::
€t:_::r*&
;p*,,*hcu1,
u.**,s|***..[.err,-..-
F***{$
€.:;jiwI
.e.r*-tr l+".-.
F"***S)
6;:;:L,g
ffi::frry
ffiffiE).
-l$dtom--i'fi*.,s,*S$
.'l-,,*,odl***.irf*t,*"n{
^,1."*lF*i-*dl"
,'.*.*l***.lr"flil-*{,,*.S
.^,"J""**-',1.f'*Un*Sd
i
kelestarian lingkungan hidup untuk menopang pembangunan dan pengembangan wilayah
sebagai integral daripembangunan nasional melalui penataan ruang wilayah dan
pemanfaatan ruang wilayaft yang bersifat akomodatif dan komperhensif untuk mendorong
proses pembangunan daerah seca-ra berkelanjutan berdaya guna serta berhasil guna.
Dengan baru pertama kali mendesain rencana tata ruang wilayah Kabupaten Maluku
Tenggara Balat, Kota Saumlaki sampai dengan saat ini masih nenjadi tempat
penyelenggaraan pemerintahan dan atas pertimbangan serta hasil analisa yang didasarkan
pada rentang kendali, kelengkapan sarana, prasarana yang diniliki serta faktor-faktor
lainnya, Kota Saumlaki ditetapkan sebagai kota dengan hierarki I yaitu sebagai Ibukota
Kabupaten, kawasan sfrategis nasional di wilayah perbatasan nega.ra dan sekaligus sebagai
pusat pemerintahan.
b. PASAT DEMI PASAT
Pasal 1 sid Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal22
Ayat {3i Secara teknis operasional pengelolaan sampah yang bersifat terpadu adalah
pengelolaan dengan sistem 3R, yaitu:
. Reuse {menggunakan kembali), dengan maksud menggunakal sampah yg layah
pakai untuk digunakan sebagai barang/aiat lainnya;. Reduce (mengurangi), dengan maksud mengurangi pemakaian barang yang
menimbulkan sampahterlalu
banyak;
. Reqycle (mendaur ulang), dengan maksud memproses sampah sehingga dapat
digunakan kembali daiam jangkawaktu yang singkat/proses lebih mudah.
Pengelolaannya pun harus meninjau aspek legal, aspek institusi, aspek teknik
operasional, aspek dana dan aspek peran serta masyarakat. Pemerintah dengan
kewenangannya dituntut untuk dapat berperan sebagai pelaku utama dalam
mengatur sistem yang akan diterapkan berupa kebijakan-keb{akan/peraturan
daerah yang melandasi pengelolaan persampahan.
Pasal 23 s/d Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Ayat (1) Kententuan Perjzinan merupakan bagran dari pengendalian pemanfaatan
rualg dan dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfatan ruang sehingga setiap
penataan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Penertiban
pemanfaatan ruang tersebut dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen
penertiban sesuai peraturan perundanganyafigberlaku, Salah satu instrumen yang
dapat digunakan adalah Neraca Penatagunaan Tanah. Neraca penatagunaan tanah
ini harus disepakati oleh unsur-unsur Pemerintah Daerah.
Ayat {2) cukup jelas
Ayat (3) cukup jelas
Ayat (4) cukup jelas
Ayat (5) cukup jelas
Pasal 52 s/d Pasal 60.