PERATURAN DAERAHKABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NOMOR 32 TAHUN 2007

RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASANDAN TANDA DAFTAR INDUSTR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan danmeninggkatkan pelayanan kepada masyarakat telahditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten OganKomering Ulu Nomor 16 Tahun 2007 tentang IzinUsaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda DaftarIndustri;

b. bahwa sejalan dengan Undang-Undang Nomor 34Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah, maka terhadap izinusaha industri, izin perluasan dan tanda daftarindustri perlu dipungut retribusi;

c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan bdi atas, perlu ditetapkan Peraturan DaerahKabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat IIdan Kotapraja di Sumatera Selatan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 1821) ;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang HukumAcara Pidana (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1981 Nomor 76, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5Tahun 1984 tentang Perindustrian (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3274);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74,Tambahan. Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3611);

5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah ( Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1997 Nomor 41, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3685)sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4048) ;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3699);

7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10Tahun 2004 tentang Pembentukan PeraturanPerundang - Undangan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4389);

8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor8 Tahun 2005 ( Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 108, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4548 );

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4139);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antaraPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

11. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis danKomoditi Industri yang Proses Produksinya TidakMerusak ataupun Membahayakan Lingkungan sertaTidak Menggunakan sumber Daya Alam SecaraSerlebihan;

12. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor108/MPP/Kep/5/1996 tentang Standarisasi,Sertifikasi, Akreditasi dan Pengawasan Mutu Pusatdi Lingkungan Depperindag;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil diLingkungn Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor07/M-IND/Per/5/2005 tentang Penetapan Jenis-JenisIndustri Dalam Pembinaan Direktorat JendralIndustri Kecil dan Menengah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun1997 tentang Pedoman Tatacara PemungutanRetribusi Daerah;'

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun1997 tentang Pedoman Tatacara Pemeriksaandibidang Retribusi Daerah;

17. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor590/MPP/Kep/12/1999 tentang Ketentuan dan TataCara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasandan Tanda Daftar Industri;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67Tahun 2002 tentang Pengakuan KewenanganKabupaten/Kota;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering UluNomor 16 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Industri,Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (LembaranDaerah kabupaten Ogan Kmering Ulu Tahun 2007Nomor 16).

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN OGAN KOMERING ULU

danBUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGANKOMERING ULU TENTANG RETRIBUSI IZINUSAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDADAFTARINDUSTRI.

BABIKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten OganKomering Ulu.

3. Supati adalah Supati Ogan Komering Ulu.

adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidangsesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

4. Pejabatretribusiberlaku.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakankesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidakmelakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, PerseroanKomanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atauOaerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan,organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yangsejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

6. Oinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Pengusaha KecilMenengah adalah Oinas Perindustrian, Perdagangan dan KoperasiPengusaha Kecil Menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

7. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah,bahan baku, barang setengah jadi dan/atau jadi menjadi barangdengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasukkegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

8. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatandibidang usaha industri, "dapat berbentuk perorangan, perusahaan,persekutuan dan badan hukum lainnya.

9. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yangmempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhirdalam proses.

10.lzin Usaha Indsutri selanjutnta disingkat IUI adalah Izin UsahaIndsutri yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepad~perusahaan industri yang memiliki investasi lebih danRp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah danbangunan.

11. Tanda Oaftar Industri selanjutnya disingkat TOI adalah TandaOaftar Industri yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepadaperusahaan industri yang memiliki investasi seluruhnyasebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai denganRp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah danbangunan.

12. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentupemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orangpribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatanpemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barangprasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungikepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

13. Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda OaftarIndustri yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran ataspemberian izin usaha industri, izin perluasan dan tanda daftarindustri.

14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurutPeraturan Perundang - undangan Retribusi diwajibkan untukmelakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut ataupemotong retribusi tertentu.

15. Masa Retribusi adalah jangka waktu pemberian izin usaha industri,izin perluasan dan tanda daftar industri dari Pemerintah Kabupaten.

16. Surat Ketetapan Retribusi Oaerah yang selanjutnya dapat disingkatSKRO adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnyapokok retribusi.

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnyadisingkat SKROLB adalah surat ketetapan retribusi yangmenentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah~redit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atautldak seharusnya terutang.

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang sela.njutnya ~apat disingkatSTRD adalah surat untuk melakukan taglhan retnbusi dan atausanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencarimengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untukmenguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah danuntuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan PeraturanPerundang - undangan Retribusi Daerah.

20. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalahserangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai NegeriSipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari, sertamengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakpidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukantersangkanya.

BAB IINAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal2Dengan nama Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan TandaDaftar Industri dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberianIzin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri kepadaorang pribadi atau badan.

Pasal3Obyek Retribusi adalah pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasandan Tanda Daftar Industri kepada orang pribadi atau badan.

Pasal4Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diberikan IzinUsaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

BAB IIIGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal5Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industridigolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BABIVCARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal6Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan nilai investasiperusahaan industri tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

BABVPRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal7(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif

retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biayapenyelenggaraan pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasandan Tanda Daftar Industri.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya administrasiperizinan dalam rangka pembinaan, pengaturan dan pengawasanperusahaan industri

BABVISTRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal8(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis izin, kelompok

industri, dan nilai investasi.

(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkansebagai berikut :

No. Jenis Izin Kelompok Industri Nilai Investasi Tarif

I. IUI 1. Perusahaan IndustriBesar:• Golongan I > Rp. 2.000.000.000,- Rp. 1.500.000,-- Golongan II > Rp. 500 Juta sId Rp. 2 Milyar Rp. 750.000,-

2. Perusahaan Industri > Rp. 200 Juta sId 500 Juta Rp. 500.000,-Menengah

II. TOI Perusahaan Industri Kecil:- Golongan I Rp. 5 Juta sId 25 Juta Rp. 50.000,-- Golongan II " > Rp. 25 Juta sId 100 Juta Rp. 100.000,-- Golongan III > Rp. 100 Juta sId 200 Juta Rp. 250.000,-

III. Izin 1. Perusahaan Industri - Perluasan di alas 50 % Rp. 375.000,-Perluasan Besar - Perluasan 30 %s/d 50 % Rp. 225.000,-IUI

2. Perusahaan Induslri - Perluasan di alas 50 % Rp. 250.000,-Menengah - Perluasan 30 %s/d 50 % Rp. 175.000,.

BAB VIIWILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal9Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.

BAB VIIIMASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama denganjangka waktu berlakunya IUI, Izin Perluasan, dan TOI yaitu selamaperusahaan industri yang bersangkutan beroperasi.

Pasal11Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRO atau dokumenlain yang dipersamakan.

BAB IXTATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainyang dipersamakan dan SKRDKBT.

BABXSANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya ataukurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 %(dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terurang atau kurangbayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BABXITATA CARA PEMBA YARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 14

(1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1(satu) kali masa retribusi.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-Iambatnya 15 (lima belas)hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yangdipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusidiatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

(1) Pengeluaran Surat Teguran I Peringatan I Surat lain yang sejenissebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkansegera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran Iperingatan I surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasiretribusinya yang terutang.

(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkanoleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIIPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 16

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapatmengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejakditerimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusisebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telahdilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan permohonanpengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan danSKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnyakelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utangretribusi tersebut .

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu palinglama 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKRDLB. •

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukansetelah lewat jangka waktu 1(sutu) bulan, Bupati memberikanimbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atasketerlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 17

pengembalian kelebihan pembayaran retribusitertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya

(1) Permohonandiajukan secaramenyebutkan :

a. nama dan alamat wajib retribusi;b. masa retribusi;c. besarnya kelebihan pembayaran;d. alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusidisampaikan secara langsung oleh yang bersangkutan atau melaluipas tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Kabupaten atau bukti pengirimanpos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima alehBupati.

Pasal 18

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkanSurat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan denganutang retribusi lainnya, ~ebagaimana dimaksud dalam Pasal 16ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan danbukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran

BAB XIIIPENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan danpembebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajibretribusi, antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untukmengangsur.

(3) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikankemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur, karenabencana alam dan kerusuhan.

(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusiditetapkan aleh Bupati.

BAB XIVKADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal20

(1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3(tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecualiapabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tertangguh apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsungmaupun tidak langsung.

(3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena karena hakuntuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.

BABXVKETENTUAN PIDANA

Pasal 21

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehinggamerugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan palinglama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (em pat) kali jumlahretribusi terutang.

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIPENYIDIKAN

Pasal 22

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Iingkungan PemerintahKabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untukmelakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerahsebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum AcaraPidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keteranganatau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusiDaerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkapdan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenaiorang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yangdilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi ataubadan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusiDaerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumenlain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buktipembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain sertamelakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugaspenyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkanruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedangberlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumenyang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidanaretribusi daerah;

I. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksasebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikantindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yangbertanggung jawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .membe.ri~ahukandimulainya penyidikan dan menyampaikan hasll penyldlkannyakepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat P~lisi NegaraRepublik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang dratur dalamUndang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Pasal23

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjangmengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran DaerahKabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturajapada tanggal, 10 Desember 2007

Diundangkan di Baturajapada tanggal, 10 Desember.2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATENOGAN KOMERING ULU,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULUTAHUN 2007 NOMOR 32